BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s1600/IMG20190503153437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="499" data-original-width="768" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtnSdbzYSlo5tVDeDm6Oy2piF9OF5cpgw30AOX_Bj_ZgxafqEY_TN1chwO6CymBR8Nq_VdxVBpNeHbWDazPWYfdI1DRXu2OgpMhKoVrf18hw4b1GkKtBGCBP2MVtjc2h4GY0wTyuV5eQs/s640/IMG20190503153437.jpg" width="640" /></a></div>
“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi bebas ?” 
 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 24 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdawantao, SH., SE., MH dan John Dista, SH, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kururang terhadap terdakwa Korupsi Suap Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur, yang tertangkap tangan Kepolisian Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober Januari 2018 lalu sekira pukul 12.40 WIB, karena menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Hukuman pidana terhadap terdakwa Kholiq wicaksono dibacakan Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dalam agenda pembacaan surat putusan perkara Nomor 21/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry E. Rachman dari  Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya serta Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, terdakwa Kholiq wicaksono dijerat dengan Pasal menerima suap yaitu pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. 
 
Anenhya, kasus yang menjerat terdakwa Kholiq wicaksono ada yang menggelitik. Apakah terdakwa Kholiq Wicaksono memang “benar-benar murni tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian saat menerima uang suap sebesar Rp30 juta dari Nurul Aandari atau menjadi korban penjebakan” pada tanggal 1 Oktober 2018, yang sebelumnya sudah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018? 
 
Andai saja Aparat Penegak Hukum (APH) pihak Kepolisian menjalankan fungsi pencegahan daripada penindakan, bisa jadi terdakwa tidak akan diadili sebagai Korupstor karena menerima uang yang disebut seabagai pungutan liar dari Nurul Aandari yang mengurus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Namun sepertinya APH lebih mengutamakan fungsi penindakan dari pada pencegahan dengan dasar Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikeluarkan oleh Presiden RI pada Nopember 2016 lalu, dan menjerat terdakwa selaku penerima saupa yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi, tak satupun yang turut diseret oleh Aparat Penegak Hukuk (APH) Keploisian/Kejaksaan untuk diadili di pengadilan Tipikor bersama si penerima suap. 
 
Pertanyaannya adalah, “Dari siapa terdakwa Kholiq wicaksono menerima suap, mengapa hanya si penerima suap  yang diadili dan dijerat dengan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi, apakah si pemberi suap yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi BEBAS?” 
 
Sementara menurut pakar hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pasal 11 tidak berdiri sendiri, melainkan ada gandengannya yaitu pasal 13. 
 
“Hehehe…..Ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya yaitu pasal 13. Kalau ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberinya dong,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. 
 
Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVL3Tpo86mdzNJPhg91SzCzsrP4ia1byhi5AixOn5U60MOKvqRBFG6pZxSbZ93CkiXctW-D5IwVf39b2oSqiZcixgJRuNM0aTDw541n9eycmOG2NQL4YTzN9MIbi5XFU9WzAI9eKTfc/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam fakta persidangan yang berlangsung pada tanggal 15 Maret 2019, saat JPU menghadirkan 5 orang saksi termasuk diantanranya Nurul Aandari dan anggota Kepolisian dari Polda Jatim terungkap, bahwa Nurul Aandari “memaksa” terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menerima sejumlah uang dari Nurul Aandari dengan mengatakan “Terima aja Pak, kala saya bawa pulang, saya takut di jalan”, kata terdakwa menirukan ucapan Nurul Aandari dalam persidangan saat itu. 
 
“Saya dipaksan untuk menerima. Katanya takut kalau bawa uang itu pulang ke Jombang. Surat (dokumen) itu sudah saya berikan sebelumnya tanpa meminta uang”, kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu. 
 
Saat Ketua Majelis Hakim meminta Nurul Aandari untuk menanggapi keterangan terdawa, Nurul Aandari hanya diam dan tidak berkomentar apapun terkait penjelasan dari terdakwa. 
 
Selain itu, Nurul Aandari menurut terdakwa, punya kakak yang bertugas di Polda Jatim, dan sebelum kejadian penangkapan oleh anggota Kepolisian Poda Jatim pada tanggal 1 Oktober 2018 lalu, terdakwa sudah pernah bertemu dengan salah seorang anggota Kepolisian. 
 
Ternyata anggota Kepolisan yang bertugas di Polda Jatim yang disebutkan terdakwa sebagai kakak dari Nurul Aandari, ternyata “Kakak-kakak’an alias kakak ketemu besar”. Karena saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Nurul Aandari, apakah Kakak kandung atau bagaimana?. Wanita berjilbab ini (Nurul Aandari) tak dapat menjawabnya. 
 
Sayangnya saat persidangan saat itu (15 Maret 2019), terdakwa “diterlantarkan” oleh Penasehat Hukumnya karena sedang minum Kopi di Kantin Pengadilan Tipikor yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor saat itu. Andai saja terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan lain terhadap saksi-saksi terkait kasus yang menjerat terdakwa akan mengungkap kasus yang sebenarnya. 
 
Terkait permintaan sejumlah uang dari Nurul Aandari sebagai biaya pengurusan Ijin Penambangan, tidak dilakukan oleh terdakwa Kholik Wicaksono, melainkan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prop. Jatim. Namun si Ali disidangkan menyusul yang bisa jadi akan dijerat sama dengan terdakwa Kholik Wicaksono, sementara si Nurul Aandari akan tetap sebagai “penonton”. 
 
Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur terbukti menerima uang sebesar Rp30 juta Nurul Aandari terkait pengurusan mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP. Sehingga terdakwa haruslah di hukum seseuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemebelaan penasehat hukum terdakwa. 
 
Majelis Hakim mengatakan, pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut, Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan juga juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab oleh Nurul Aandari ”banyak sekali Pak ya”. 
 
Terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagaimana Petikan  Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1668/204/2017 tanggal 21 September 2017, tentang Pengangkatan dalam Jabatan, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim, mengatakan, bahwa terdakwa Kholiq Wicaksono telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama sama dengan Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Prov. Jatim (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : 
 
Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 
Bahwa sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s1600/IMG20190503153613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7uZMLoZkjb7vsU2LGElrFzAeaIwdWYKiV_yAPhiKhiFZFFReyrBC2aoB5r1yf8BFfT5YMoaZU772Wmq6QNEbihtsIgpfonb5zGNGaQ0X34_kxOkpfULej181AqB_PjOhdFqfE_scCQM/s640/IMG20190503153613.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017 
 
Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa : 
    1. Laporan Eksplorasi 
    2. Dokumen study kelayakan tambang 
    3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. x 
    4. Dokumen Rencana Reklamasi. 
    5. Dokumen Rencana Pasca Tambang 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”. 
 
Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai : 
a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) 
b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi 
C. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam 
proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang. 
 
Pada sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya. 
 
Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen dan selaku staf Bidang Pertambangan. 
 
Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan. 
 
Dan Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”. 
 
Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang 
 
Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru. 
 
Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”. 
 
Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”. 
 
Selanjutnya dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”. 
 
Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain : 
1. Surat Pernyataan Nurul Aandani. 
2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim. 
 
8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim. 
 
9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, 
 
Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson. 
 
Selanjutnya pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecll, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", diiawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono. 
 
Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah).   Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang. 
 
Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal). 
 
Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari. 
 
Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim. 
 
Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim. 
 
Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Bahwa terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu : 
1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal 
Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait. 
 
2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan. 
 
3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim. 
 
Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bldang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang. 
 
Bahwa perbutan terdakwa Khaliq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas ESDM Prov. Jatim yaitu meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, sehingga sudah sudah sepantasnya haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Kholiq wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama Satu (1) tahun denda sebesar lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama Satu (satu) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Iwayan. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Kholiq wicaksono maupun JPU sama-sama mengatakan, pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” jawab JPU. (Rd1/*)

News Tipikor Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

“Dari siapa terdakwa menerima suap, mengapa hanya si penerima suap yang diadili (dijerat Pasal 11 UU Tipikor), apakah si pemberi suap dal...

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

04.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s1600/IMG20190523113718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="681" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s640/IMG20190523113718.jpg" width="640" /></a></div>
Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Nggak ada masalah kalau itu 
 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 23 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, tak keberatan untuk menghadirkan Bupati Gresik Sambari dan Wakil Bupati Gresik Qosim dalam sidang kasus perkara Korupsi tangkap  tangan pada tanggal 14 Januari 2019 lalu oleh petugas Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD sejak tahun 2018 - 2019, asalkan ada penetapan dari Majelsi Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Hal itu dikatakan Andrie Dwi Subianto menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait keterangan saksi Kasubag (Kepala Subbagian Keuangan) BPPKAD Kab. Gresik Heni Puspitasri maupun saksi lainnya yang mengatakan bahwa uang hasil pemotongan dana insetif mengalir ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati. “Yang berhak menerima hasil pemotongan dana Intensif itu  hanya internal BPPKAD, selain boleh karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Andrie Dwi Subianto, Kamis, 23 Mei 2019. Wartawan media inipun bertanya lebih lanjut. Apakah keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang itu juga mengalir ke Bupati Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati, itu sah atau tidak, lalau apakah akan ada tersangka lain ? Menanggapi pertanyaan wartawan media ini, Andrie Dwi Subianto menjawab dengan tegas, bahwa selain internal BPPKAD itu tidak sah, “Di luar internal BPPKAD itu tidak sah. Kalau untuk tersangka lain, kita belum bisa jelaskan karena kita perlu gelar perkara lagi dan juga menunggu petunjuk pimpinan,” jawab Andrie Dwi Subianto. “Apakah anda akan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik walau hanya sebagai saksi dalam persidangan, sebab selama ini belum pernah Kepala Daerah dihadirkan oleh JPU ke persidangan sebagai saksi, mengingat ada Forkopimda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) ?,” tanya wartawan media ini kemudian. Namun Andrie Dwi Subianto menjawabnya dengan hati-hati, bahwa dirinya siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagai saksi dalam persiangan asalkan ada penetepan dari Ketua Majelis Hakim. “Kita siap menghadirkan asalkan ada surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim,” kata Andrie. Sementara, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Dede Suryaman, yang mengadili perkara tersebut di atas mengatakan, tidak ada masalah. “Nggak ada masalah,” ucap Hakim Dede singat dan jelas. Dalam peridangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo (Kamis, 23 Mei 2019) adalah agenda mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Gresik untuk di dengar keterangannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>
Kesembilan orang saksi itu adalah diantaranaya pejabat BPPKAD yaitu Heni Puspitasri, Bendahara BPPKAD Lilis Sutiyowati serta Nurikah Handayani. Dan ada juga Pejabat Pemkab Gresik yaitu Asisten II. Saksi Heni Puspitasri maupun Nurikah menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa saksilah yang mengantarkan duit-duit itu ke pejabat Kabupaten Gresik diantaranaya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, BKD, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri serta supir Bupati dan Wakil Bupati. “Saya yang menyerahkan atas perintah Pak Mukhtar (terdakwa),” jawab saksi menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim sendiri. seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; Untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik yang bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah. Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="657" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s400/IMG20190523120959.jpg" width="341" /></a></div>
Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.  Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s1600/IMG20190523121003.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="542" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s400/IMG20190523121003.jpg" width="281" /></a></div>
Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi. Bahwa dalam pelaksanaannya, telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa. Bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s1600/IMG20190523121341.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="637" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s400/IMG20190523121341.jpg" width="331" /></a></div>
Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut. Pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB. Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s1600/IMG20190523121320.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s640/IMG20190523121320.jpg" width="360" /></a></div>
Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s1600/IMG20190523121458.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s640/IMG20190523121458.jpg" width="360" /></a></div>
Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s1600/IMG20190523122032.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s640/IMG20190523122032.jpg" width="360" /></a></div>
Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri. Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. “Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" /></a></div>
Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. “Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). “Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan. JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s1600/IMG20190523113946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s640/IMG20190523113946.jpg" width="640" /></a></div>
Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. “Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU “Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim Ket...

Korupsi Dana BOS dan BSM Rp346 Jt, Suami Istri Divonis 4 Tahun Penjara

04.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGK1Zrj1YTx1dMfEehsXhWG9O2-XKu0kgLClHOFP40a3cpfS4Gy_Q2a4yL9Fc31vCNV7InYF8wZ78R1QLwi3p35cF47twoo9wszsx-_BsvNWIasTVuqbNt_BLyn1CH2qByYYJomMIyCBQ/s1600/IMG-2019050.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="379" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGK1Zrj1YTx1dMfEehsXhWG9O2-XKu0kgLClHOFP40a3cpfS4Gy_Q2a4yL9Fc31vCNV7InYF8wZ78R1QLwi3p35cF47twoo9wszsx-_BsvNWIasTVuqbNt_BLyn1CH2qByYYJomMIyCBQ/s640/IMG-2019050.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 (emapat), dedan sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp246.848.547 subsidair 1 (satu) tahun penjara  terhadap terdakwa Imam Syaean selaku Kepala Sekolah, dan Siti Mujiati (Bendahara) Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa yang keduanya selaku suami istri,  karena telah merugikan keuangan negara dalam penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 hingga 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp246.848.547 Hukuman pidana terhadap terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati ini dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang siadang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh JPU Kejari Treanggalek dan Penasehat Hukum terdakwa. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Imam Syaean dan Siti Mujiati) terbukti bersalah menyalahgunakan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2010 hingga 2015 sebesar Rp246.848.547 yang untuk pendidikan siswa/i SD Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama ; Menghukum terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (emapt) tahun, dedan sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Selain hukumna penjara badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta atau kurungan selama 2 bulan bila tidak dibayar. Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp246.848.547 dalam waktu 1 bulan setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikotr berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Dan kalau terdakwa tidak membayar maka Jaksa akan menyita harta bedanya dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati maupun JPU sama-sama menuatakan pikir-pikir. Putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk terdakwa Imam Syaean, dan terdakwa Siti Mujiati dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun. (Rd1/*)

News Tipikor Korupsi Dana BOS dan BSM Rp346 Jt, Suami Istri Divonis 4 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim an...

Teller Bank BRI Divonis 3.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.090 M

03.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0v44BcXWM67IiAgwkV_ny95vwVIghOG1NM9UQWn3SH0GXEVLk40V6n6kK_fd9X019NGLcLiu7RGFXSyB9l5yW4rH_RvkDD28Qt0vmpzj-_VlQHPgc3cYYe4Z_DHct270Wn2s1jyorgIM/s1600/IMG_20190524_023950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1220" data-original-width="1320" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0v44BcXWM67IiAgwkV_ny95vwVIghOG1NM9UQWn3SH0GXEVLk40V6n6kK_fd9X019NGLcLiu7RGFXSyB9l5yW4rH_RvkDD28Qt0vmpzj-_VlQHPgc3cYYe4Z_DHct270Wn2s1jyorgIM/s640/IMG_20190524_023950.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - Untuk yang kesekian kalinya, Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya menghukum terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi lebih berat dari tuntutan JPU. Hal ini mendapat antusian positif dari para penggiat anti Korupsi di tanah air. 
 
Pada Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dedan sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp1.090.000.000 subsidair 1 (satu) tahun penjara  terhadap terdakwa Kansa Gustiansah selaku Teller Bank BRI Cabang Kertajaya Surabaya. 
 
Hukuman pidana terhadap terdakwa dibacakan Majelis Hakim di ruang siadang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh JPU Kejari Surabaya dan Penasehat Hukum terdakwa. 
 
Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijerat dalam Pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah menyalahgunakan kepercayaan dan melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang tabungan milik nasabah Bank BRI sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) yang menjadi kerugian negara. Oleh karena itu, terdakwa haruslah di hukum atas perbuatannya. 
 
“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Kansa Gustiansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua ; 
 
Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dedan sebesar Rp100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan ; 
 
Menjatuhkan pula terdakwa Kansa Gustiansah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar 100 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp1.090.000.000 subsidair 1 tahun dan 6 bulan penjara. 
 
Atas putusan Majelis Hakim ini, terdakwa Kansa Gustiansah yang didampingi Penashet Hukumnya Didik Kuswindaryanto maupun JPU Kejari Surabaya mengatakan pikir-pikir. 
 
“Pikir-pikir,” jawab terdakwa Kansa Gustiansah singkat. 
 
Seudai persidangan, Didik Kuswindaryanto selaku penashet hukum terdakwa Kansa Gustiansah mengatakan, bahwa Jaksa dianggap salah membawa kasus kliennya ke Pengadilan Tipikor. Alasannya, karena kasus yang menyeret terdakwa selaku Teller Bank BRI ini bukan kasus Korupsi melainkan perbankan. 
 
“Jaksa salah membawa kasus ini ke Tipikor, karena ini kan kasus perbankan, yang harus tunduk ke Undang-undang PT (Perusahaan Terbatas,” ujar Didik. 
 
Saat ditanya lebih lanjut, apakah Jaksa salah membahwa kasus ini ke Pengadilan Tipikor dengan menjerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, di mana Bank BRI adalah selaku perusahaan BUMN, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah ? 
 
Menanggapi hal itu, Didik mengatakan, bahwa Bank BRI adalah PT yang tunduk kepada Undang-undang PT. Karena saham di dalamnya sudah terpisahkan. Namun Didik mengakui bahwa Bank BRI adalah perusahaan pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). (Rd1/*)

News Tipikor Teller Bank BRI Divonis 3.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.090 M

berita korupsi .co - Untuk yang kesekian kalinya, Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya menghukum terdakwa dalam kasus Tindak Pidana K...

Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

00.32 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUQJWZEcDXPx1jbdHKfaEu5X2FsiiFIchwYkVkKPRI8hhGAxXTNlJMr21xtG0rDjlB4raBhJ2qt5Q_Xz4XzzcyA2blQ0UpavCTniJo_Gb2YGFe2ES4XFZ80ODCiS_ShPZrVBVoSShApQA/s1600/IMG20180720134859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUQJWZEcDXPx1jbdHKfaEu5X2FsiiFIchwYkVkKPRI8hhGAxXTNlJMr21xtG0rDjlB4raBhJ2qt5Q_Xz4XzzcyA2blQ0UpavCTniJo_Gb2YGFe2ES4XFZ80ODCiS_ShPZrVBVoSShApQA/s640/IMG20180720134859.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inzet. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum</td></tr>
</tbody></table>
Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum : Keterangan saksi yang sudah almarhum dapat digukana oleh penyidik sebagai petunjuk untuk tersangka baru 
 
 
beritakorupsi.co - Hingga saat ini, tersangka baru dalam Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milyiar masih misterus, sebab penyidik Tindak Pidana Khsusu Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) “tak mampu mengungkapnya”. 
 
Pada hal, menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi, kepada beritakorupsi pada tanggal 20 Juli 2018 mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka. 
 
Anehnya, hampir setahun, sejak mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Surabaya ini yang mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon tersangka, belum juga dikeluarkan dari kantongnya. 
 
“Sudah dikantongi (maksudnya calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia (alm. dr. Bagus). Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik saat itu kepada beritakorupsi.co (Jumat, 20 Juli 2018) 
 
Bahkan saat ditemui beritakorupsi.co di Kejati Jatim pada Selasa, 21 Mei 2019, Didik yang didampingi Trimo selaku Koordinator Pidsus, tak menyebut nama atau inisial calon tersangka yang dimaksud, kecuali  hanya mengatakan sudah ada calon tersangka dan masih dalam penyidikan. Entah sampai kapan atau mungkin hingga masyarakat bosan menunggunya. 
 
“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik. 
 
Saat ditanya, apakah keterangan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo yang sudah pernah dimintai keterangannya oleh penyidik Kejati Jatim sebelum dokter Spesialis Jantung itu menghembuskan nafsanya di Lapas Porong, Sidaorajo pada akhir tahun lalu (almarhum meninggal pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB), dapat digunakan atau tidak sebagai keterangan saksi atau petunjuk untuk tersangka baru ? 
 
Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi pun tak dapat memberikan jawab yang pasti. Didik malah mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa itulah (dapat atau tidak) jawbannya. 
 
“Memang pernah, tapi itu jawabannya, apakah dapat digunakan atau tidak,” kata Didik. 
 
Terpisah. Menurut pakar hukum Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum Univerisitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa keterangannya (alm) dapat digunakan sebagai keterangan saksi atau petunjuk oleh penyidik untuk tersangka baru. 
 
“Kalau saksi (alm. dr. Bagus) sudah pernah diminta keterangannya oleh penyidik untuk tersangka si A, itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah, keterangan saksi untuk tersangka si A tidak boleh digunakan untuk tersangka si B. Jadi kalau boleh, ya boleh saja digunakan sebagai petunjuk untuk terangka baru,” kata Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum, Selasa, 21 Mei 2019. 
 
Anehnya lagi adalah, pada sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain. 
 
Namun hingga mantan Ketua DPRD Jatim itu wafat pada November 2017, penyidik Kejati Jatim belum juga menuai hasil untuk mengungkap keterlibatan pejabat-pejabat Jawa Timur yang diduga turut meninkmati duit rakyat itu. 
 
Apakah “nyanyian” Kedua saksi kunci yang sudah menghadap sang Ilahi itu, akan menjadi “kenangan” di tangan penyidik Kejati Jatim, atau akan dipergunakan bersama bukti lainnya seperti putusan Majelis Hakim untuk mengungkap serta menyeret aktor intlektual dalam Kasus mega  Korupsi P2SEM untuk diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya ?. Yang pasti, hanya penyidi Kejaksaan Tingg - Jawa Timurlah tahu. 
 
Namun demikian, masyarakat Jawa Timur pun tetap menunggu keberanian lembaga Adhiyaksa yang berkantor di Jalan Achmat Yani Surabaya ini untuk mengngkap kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar, seperti saat keberaniannya menyeret Ketua Kadin (Kamar Dagagng dan Industri) Jatim La Nyalla Mattalitti dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin tahun 2011 - 2014, walau kemudian divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan dalm kasus Korupsi penjualan asset daerah tahun 2003 yang juga divonis bebas oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI 
 
Sebelum alm. dr. Bagus meninggal, pada Juli 2018 pernah membeberkan ke beritakorupsi.co, terkait keterangan yang diberikan alm. ke penyidik Kejati Jatim dalam wawancara eksklusif di Lapas Porong, Sidoarjo, pada Jum'at, 20 Juli 2018. 
 
Dalam wawancara tersebut, (alm) dr. Bagus menceritakan kepada beritakorupsi.co, awal kasus yang menyeretnya menjadi terpida dan divonis penjara selama 28 tahun saat alm. bekerja di Rumah Sakit Pemerintah Malaysia. Inilah keterangan alm. dr. Bagus yang menurutnya juga diberikannya ke penyidik Kejari Jamim ; 
 
"Awalnya, seingat saya sekitar bulan September 2008 tapi saya lupa tanggalnya. Ada dua anggota DPRD Jatim yang saya kenal, yaitu Pak “S” selaku Wakil Ketua DPRD dari Frkasi Demokrat, dan Pak “W” juga Wakil Ketua dari Frkasi PDIP. Waktu itu mereka mengatakan, kalau mereka punya dana yang akan disalurkan untuk melaksanakan kegiatan yang berguna bagi masyarakat, Ketentuan yang mereka tetapkan saat itu adalah Lembaga berupa Universitas, Institut, Akademi dan LSM. Dana yang bisa dipergunakan mereka sebesar 30 persen jumlah dana yang akan mereka berikan, karena sisanya akan dipergunakan untuk keperluan lain. Kemudian kegiatannya kalau bisa sebaiknya berupa pelatihan, sehingga dapat melibatkan masyarakat. Untuk mendapatkan dana dari mereka (Dewan), lembaga-lembaga itu harus membuat proposal, dan jumlah dana yang mereka terima lebih kecil dari dana yang tercantum dalam proposal tersebut. Misalnya dana dari Dewan itu ada sebesar Rp 2.5 milliar, jadi yang diterima oleh lembaga itu hanya 30 persen, yang 70 persen lagi harus dikembalikan ke mereka (Dewan). Tapi waktu itu Pak "S" dan Pak "W" mengatakan, mereka akan memberikan dana ke lembaga-lembaga itu masing-masing sebesar Rp 1.5 milliar. Karena saya tidak punya pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan seperti itu, dan juga tidak mengenal lembaga-lembaga yang mereka inginkan, makanya saya meminta ke teman-teman saya yang ada di akedemisi, yaitu Eddy, Kurniawan, Amirullah, dan Faried untuk mencarikan lembaga-lembaga. Menurut mereka akan memerlukan tambahan teman, maka mereka membawa beberapa teman-temannya lagi, yaitu Rudy (Rudi ini temannya Kurniawan), dan Holidin temannya Eddy. Selain itu, saya juga mengkontak dr. I Komang Ivan, yang sebelumnya pernah mengatakan ke saya, kalau ada “job” sewaktu-waktu dia minta untuk dihubungi bergabung dengan teman-teman, mungkin dia bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Selanjutnya, ada anggota Dewan yang lain, juga menghubungi saya uuntuk mencarikan seperti yang disampaikan Pak “S” dan Pak “W”. Diantaranya  Pak “AD” dari Frkasi PKB, dia punya dana sebesar Rp 3.5 M,;  Pak “S” dari Fraksi PDIP, dananya Rp 3,5 M, dan Pak “GS” dari Fraksi Golkar, punya dana sebesar Rp 3,5 M, itu yang seingat saya. Selain itu ada lagi anggota Dewan yang menghubungi saya. Permintaan mereka sama dengan yang sebelumnya. Diantaranya 1. “AS” dari Fraksi PKS dananya Rp 2,75 M,; 2. Ibu “H” dari Fraksi Golkar, dananya Rp 2,5 M,; 3. “AS” dari Fraksi PKB dananya Rp 1 M,; 4. “MMN”  danaya Rp200 juta; 5. “L” dari Frkasi Golkar, dananya Rp1 M,; 6. “CM” dari Fraksi PKB, punya dana 500 juta,; 7. “JS” dari Frkasi PKB, dananya Rp500 juta,; 8. “MH” dari PPP, punya adana Rp 1 M,; 9. “SM” dari PDIP, dananya 500 juta,; 10. “F” dari Frksi PPP dananya Rp1 M. Ketentuan-ketentuannya sama. Hanya Pak “AS”, Pak  “CM” dan Pak “F” yang meminta lebih dari 70 persen dananya dikembalikan, ini yang seingat saya. Kemudian ada lagi Pak “SS” dari Fraksi PAN, juga  meminta saya mencarikan lembaga-lembaga untuk dananya dia, dan dana teman-temannya yaitu Pak “BH” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “S”  mengatakan, bahwa total dananya sebesar Rp1.5 M. Tapi Pak “SS” meminta 70 persen dananya dikembalikan ke dia. Alasannya karena Pak “S” juga harus mengembalikan dana teman-temannya. Dan Pak “I” dari Fraksi PDIP juga meminta saya seperti anggota Dewan lainnya, untuk  penyaluran dananya sebesar Rp1.5 M, dan dana teman-temanya yang dikordinirnya, yaitu  Pak “SS”, Pak “BL” dan beberapa orang temannya yang tidak diesebutkan namanya. Pada waktu itu Pak “I” juga meminta dananya untuk dikebalikan sebanyak 75 persen. Alasan sama, karena dia harus mengembalikan dana teman-temannya yang dikordinirnya. Jadi jumlah anggota Dewan yang meminta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga-lembaga itu ada sebanyak 17 orang. Setelah itu saya tidak lagi mengikuti perkembangannya, karena saya sudah meminta bantuan ke Eddy, Kurniawan, Amirullah dan Faried. Dari 17 orang ini ada 3 yang sudah meninggal yaitu “W”, “S” dan “C”, ada juga yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati, statusnya sekarang sudah tersangka oleh KPK, yakni “SM” dan “AS”, dan ada juga yang menjadi anggota DPR RI, yaitu “JS”, “F” dan “G”. Sedangkan yang masih aktif saat ini di DPRD Jatim ada “S” dan “IGI”. Beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, para dewan tersebut mulai menanyakan dana-dana mereka. Saya bilang kepada mereka, bahwa saya menunggu berita dari teman-teman yang saya minta mencarikan lembaga-lembaga pada waktu itu. Agar saya tidak direpotkan, saya juga memberikan nomor telpon teman-teman saya tersebut, sehingga  para anggota Dewan itu dapat langsung berurusan atau berkomunikasi dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, para anggota Dewan tersebut kembali menanyakan dana-dana mereka, dan meminta saya untuk menanyakan hal tersebut kepada teman-teman saya. Pada waktu itu mereka tidak bersedia menghubungi teman-teman saya, karena mereka tidak mengenal mereka. Dan ketika saya mengatakan, agar mereka menguhubungi sendiri teman-teman saya, kebanyakan dari mereka malah malah - marah, karena menurut mereka, saya yang dimintai tolong, dan saya yang harus bertanggung jawab untuk pengembalian dana-dana mereka. Akhirnya, mau tak mau, karena mereka menekan terus, saya menanyakan kepada teman-teman saya. Lalu, teman-teman saya mengatakan, bahwa mereka harus menanyakan kepada teman-teman mereka juga,dan seterusnya. Karena menurut mereka, lembaga yang diperlukan sangat banyak, dan ada batas maksimal yang dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Keadaan menjadi kacau, dan saya semakin tertekan, karena para anggota Dewan itu terus mendesak. Sementara teman-teman tidak mempunyai data yang jelas, mengenai Dewan siapa merekomendasi lembaga apa, dan berapa jumlah dana dari masing-masing anggota Dewan yang diberikan ke lembaga-lembaga itu. Disinilah permasalahannya. Mereka tidak mau tau hal itu, yang mereka tau, saya harus mengembalikan dana mereka. Ketika saya mengkonfirmasikan hal tersebut kepada anggota-anggota Dewan, mereka mengatakan kalau lembaga-lembaga itu tidak penting, dan yeng lebih penting adalah, saya diminta harus mengembalikan uang mereka sesuai yang ada di catatan mereka. Beberapa waktu kemudian, teman-teman yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga memberitahukan saya,  bahwa beberapa pekerjaan dari lembaga-lembaga ada yang sudah selesai. Lalu saya minta kepada mereka agar menghubungi sendiri para dewan yang merekomendasikan lembaga-lembaga tersebut. Tetapi mereka tidak ada data yang benar mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa. Lalu saya meminta mereka untuk mencari data tersebut ke DPRD Jatim, tetapi mereka mengalami kesulitan, karena mereka tidak tahu harus menghubungi siapa di DPRD Jatim. Lalu saya menghubungi (telepon)  beberapa anggota Dewan mengenai hal itu, beberapa dari mereka memberitahukan agar menanyakan langsung ke sekretaris Ketua DPRD yaitu Pudji dan Afif. Karena teman-teman kesulitan untuk menghubungi Dewan di sekretariat DPRD, maka saya bersama mereka menemui Puji dan Afif untuk menyanyakan langsung, mengenai Dewan apa merekomendasi lembaga apa saja. Beberapa waktu kemudian teman-teman memberitahukan saya, bahwa bebebrapa pekerjaan sudah diselesaikan. Dan lembaga itu sudah siap untuk mengembalikan dana ke Dewan sebesar 70 persen. Saya pun menghubungi para anggota Dewan itu dan mengatakan, bahwa teman-teman akan melaporkan hasil pekerjaannya. Tetapi para Dewan itu mengatakan, yang paling utama dan mendesak adalah uangnya harus saya kembalikan. Saya dan teman-teman yang 4 orang itu membuat usulan, untuk memudahkan penyetoran dana ke anggota-anggota Dewan itu, supaya menyetorkan ke 1 rekening. Usulan pada waktu itu rekening saya dan rekening dr.Ivan. Dan dr.Ivan pun setuju, tapi dia minta kompensasi sebesar Rp500 ribu untuk setiap dana yang dikeluarkan dari rekeningnya, dan kita setuju saja dengan permintaan dr.Ivan. Para anggota Dewan itu terus mendesak saya, dan saya mulai merasa terancam. Maka dana itupun segera saya berikan kepada anggota Dewan berdasarkan jumlah yang mereka infokan kepada saya. Jumlah dana masing-masing Dewan itu berdasarkan info dari Dewan pada saat mereka minta tolong ke saya untuk mencarikan lembaga pada waktu itu. Pada hal saya belum mendapatkan data yang jelas, Dewan siaapa merekomendasikan lembaga apa. Jadi saya mengembalikan dana mereka secara random berdasarkan Dewan siapa yang mendesak terlebih dahulu. Karena para dewan terus mendesaak dan mengancam saya, sehingga setiap dana yang masuk ke rekening saya, langsung saya berikan kepada anggota-anggota Dewan berdasarkan jumlah awal yang mereka infokan kepada saya. Karena dana yang saya terima tidak sekaligus, jadi pada waktu itu saya memberikan kepada para anggoat Dewan berdasarkan dana yang saya terima, dan berdasarkan anggota Dewan siapa yang paling mendesak. Seingat saya, perkiraan jumlah dana yang saya kembalikan ke masaing-masing anggota DPRD itu antara bulan Oktober samapai Desember 2008, yaitu; 1. “S” dari Fraksi Demokrat, dananya sebesar Rp1.2 M, dan saya kembalikan sebesar itu dalam 4 kali tahap yaitu I Rp 250 juta dank e- II sebesar Rp 250 juta, saya transfer ke rekening BCA Pak “S”. Tahap ke- III sebesar Rp 250 juta, saya berikan tunai di ruang kerjanya di DPRD Jatim setelah makan siang, saya lupa tanggal pastinya. Seangkan tahap ke- IV sebesar Rp200 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di rumah pribadinya di Margorejo, di daerah Sidosermo/Prapen, rumahnya di pojok, saat itu malam hari. 2. “W” dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp1.1 M. Saya kembalikan dalam 4 tahap, iatu I sebesar Rp250 juta dan ke- II Rp 250 juta, ke- III sebesar Rp300 juta, saya berikan tunai ke Pak “W” di rumahnya di daerah Bendul Merisi, sekitar sore atau malam hari, dan yang ke- IV sebesar Rp300 juta, juga saya berikan tunai ke Pak “W” di ruang kerjanya di DPRD waktu jam kerja setelah makan siang. 3. “S” (“pemilik Lamongan Wather Park”) dari Fraksi PDIP, total dananya sebesar Rp2.5 M. Saya kembalikan sebanyak 5 tahap, yait yang I sebesar Rp350 juta. Saya berikan tunai malam hari di sebuah Hotel di Jalan Raya Darmo, bekas Hotel Mirama. Sedangkan yang ke- II Rp 750 juta, III sebesar Rp600 juta dan ke- IV sejumlah Rp 300 juta dan ke- V sebesar Rp500 juta, saya berikan tunai ke Pak “S” di Hotel Bisanta Jalan Tegalsari, dekat lapangan sepak bola sekitar malam hari, ada yang di Resto Hotel, ada juga saat dikamar Hotel saat Pak “S” datang ke Hotel Bisaanta bersama teman-temannya dari DPC PDIP Lamongan. Saat pengembalikannya ada sebanyak 2 kali ditemani dr.Ivan 4. “AS” dari Fraksi PKS total dananya sebesar Rp1.8 M, saya kembalikan secara tunai antara 3 sampai 4 kali langsung ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat,  diseberang Markas PKNU ada jalan masuk, lalu melalui Satpam, terus ke kanan lalu mengikuti arah. Uang itu diterima oleh Pak “AS” atau juga istrinya sekitar malam hari sebanyak 2 kali, dan pernah juga hari minggu sebanyak 2 kali.  5. “AD” dari PKB  total dananya sebesar Rp2.5 M. Seingat saya, ada dana yang diambil tunai beberapa kali oleh anak buahnya ke Bank Jatim di RSUD Dr. Soetomo saat jam kerja, dikordinir oleh Roni. Ada yang diminta disetorkan ke suatu rekening milik anak buahnya, dan ada yang saya berikan tunai di Dunkin Donut Ngagel sekitar malam hari. 6. “H” dari Frkasi Golkar total dananya sebesar Rp1,75 M, saya berikan secara tunai sebanyak 4 sampai 5 kali ke rumah Bu “H”, di daerah Gayungsari Barat, dan diterima oleh Bu “H” dan suaminya sekitar malam hari, dan 1 kali saat penyerahan itu saya ditemani dr.Ivan.  7. “GS” dari Fraksi Golkar total dananya sebesar Rp 1,250 M. Dana itu ada yang saya transfer melalui Andi atas saran Pak “GS”, dan lainnya saya berika secara tunai beberapa kali. Di tempat bekas Hotel Mirama sekitar malam hari sebanyak 1 sampai 2 kali. Di kantor Golkar Jalan Darmokali sekitar siang atau sore hari. Satu kali di rumah dinas di Jl. Margorejo sekitar siang hari, beberapa kali di Bonn Cafe Gubeng dan Bonn Cafe Kupang Indah sekitar siang hari. Pemberian ke Pak “GS” ini, sebagian besar merupakan pengembalian uang yang saya pinjam dari Pak “GS”untuk mengembalikan dana ke anggota Dewan yang terus menagih ke saya. Pada hal, uang yang masuk ke rekening saya dan dr.Ivan lebih kecil dari uang yang saya kembalikan ke para anggota Dewan itu. Karena mereka terus mendesak dan mengancam saya, terpaksa saya menggunakan uang pribadi dan pinjaman untuk mengembalikannya. 8. “SS” dari Frkasi PAN total dananya sebesar Rp1,1 M. Dana ini ada yang saya transfer melalui rekening istrinya sebanyak 2 samapi 3 kali. Kalau tidak salah, total jumlah dana yang saya  tranfer sekitar Rp500 juta. Sebahagian lagi ada yang saya berikan tunai ke Pak “SS” di sebuah Restoran Indonesia di Jalan Kartini sebesar Rp400 juta sekitar malam hari,  dan ada juga yang saya berikan tunai di Ruangan Fraksi PAN di DPRD Jatim waktu jam kerja. 9. “AS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp800 juta. Dana tersebut saya serahkan awal, sewaktu Pak “AS” minta dibuatkan proposal sekitar bulan Agustus - September 2008, tapi yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga. Uang itu saya berikan beberapa kali. Satu kali saya berikan di Restoran Agis sekitar malam hari, Satu kali di Cofee Bean TP, sekitar malam hari, dan 4 sampai 5 kali saya berikan tunai di rumahnya di daerah Gayungsari Barat dekat Masjid Agung sekitar sore atau malam hari. 10. “L” dari Frkaksi Golkar  total dananya sebesar Rp700 juta. Dana itu saya serahkan secara tunai dalam 4 kali di rumahnya di Jalan Bengawan, dekat dengan Soto Bengawan. 11. “CM” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp375 juta. Dana tersebut saya serahkan juga di awal pada waktu Pak “CM” minta dibuatkan proposal sekitar bulan September 2008. Saya serahkan secara tunai di Ruangan Fraksi PKB di DPRD Jatim sekitar  siang hari. Yang buat proposal bukan saya tapi lembaga - lembaga. 12. “MH” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp700 juta. Uang itu saya serahkan tunai sebanyak 3 kali. Yaitu 1 kali di rumah Pak Maskur di Jemur Wonosari, daerah Giant Aahmad Yani, dan 2 kali di bekas Posko pemenangan Khofifah di Jalan Diponegoro, sekita sore hari. 13. “IGI” dari Frkasi PDIP total dananya sebesar Rp1,1 M. Uangnya saya serahkan secara tunai sebanyak 4 kali. Yaitu 3 kali di tempat Kos Pak “IGI” di Jalan Musi, dan 1 kali di sebuah apartemen di Jalan Raya Tenggilis sekitar sore hari. 14. “MN” dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp40 juta. Dana itu di serahkan tunai di Kartika Pujasera, Jalan Diponegoro, Surabaya oleh dr. Ivan 15. “SM” dari Fraksi PDIP total dananya sebesar Rp350 juta. Saya serahkan tunai do Plaza Marina di Jalan Margorejo sekitar malam hari 16. “JS” dari Fraksi PKB total dananya sebesar Rp350 juta. Dana tersebut saya serahkan tunai di Cofee Bean TP sekitar malam hari, dan 17. “F” (“pemilik rumah terbesar di Glaxi Bumi Permai”) dari Fraksi PPP total dananya sebesar Rp800 juta. Saya serahkan tunai di suatu Real Estate Brooker di Jalan Kartini, dan diterima oleh anak buah Pak “F”, orangnya tinggi, kurus dan berkaca mata. Dari 17 anggota DPRD itu, hanya 3 orang yang memberikan saya honor totalnya sebesar Rp 300 juta. Pada hal pembicaraan awal saat mereka menghubungi saya, mereka akan memberikan saya honor, bukan fee. Honor saya dari para anggota DPRD itu untuk ongkos atau transportasi, biaya telepon atau komunikasi dan untuk makan. Dewan yang meberikan saya honor ialah pak “AJ” sebesar Rp75 juta, “S” sebesar Rp75 juta dan “G” sebesar Rp100 juta. Pada saat pemberian dana-dana tersebut ke anggota-anggota Dewan, banyak tekanan dan masalah yang saya alami. Dana masuk dari teman-teman saya yang saya mintai tolong untuk mencarikan lembaga, ternyata  lebih sedikit dari dana yang di claim oleh para Dewan itu. Tetapi sebagian besar dari Anggota Dewan itu tetap bersikeras bahwa dana yang harus mereka dapatkan haruslah berdasarkan pada dana yang mereka claim. Maka untuk menghindari tekanan yang lebih berat, dan perselisihan dengan para Dewan yang menurut mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan, maka mau tidak mau saya memenuhi permintaan mereka untuk mengembalikan dana dari lembaga dengan menggunakan uang pribadi, pinjaman dari teman dan keluarga termasuk ke anggota Dewan yang kasihan dan mengerti posisi saya saat itu. Beberapa dari anggota Dewan ada yang memberikan secara sukarelaseperti Pak “GS” sebesar Rp 1 M, Pak “BH” sebesar Rp5 juta dan Pak “S” Rp250 juta. Tetapi ada juga yang meminjamkan dengan syarat, saya harus segera mengembalikan setelah saya ada uang, yaitu dari Pak “AS” sebesar Rp120 juta, dari Bu “H” sebesar Rp600 juta. Tapi pemberian mereka melalui beberapa tahap, tidak sekaligus Pada Desember 2008, saya lupa waktunya secara pasti. Pak “S” dan Pak Sekwan, menginformasikan bahwa saya diangkat sebagi Staf Ahli DPRD Jatim. Sekitar akhir Desember 2008, setelah mengalami semua kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan, saya bertanya ke beberapa orang yang ada di DPRD, karena saya mulai curiga.  Dari manan keseluruhan dana milik para anggota Dewan itu, tidak hanya uang pribadi dan sumbangan dari donatur, tapi kemungkinan ada uang negara yang masuk ke mereka. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, saya pun terus menerus menanyakan kepada para Dewan untuk menjelaskan, darimana sebenarnya dana-dana itu.  Beberapa anggota Dewan yang sangat kasihan melihat kondisi saya pada waktu itu, akhirnya menjelaskan,  bahwa dana yang mereka didapatkan itu dari APBD. Secara spontan saya memohon kepada mereka, agar dana-dana yang bersumber dari APBD dikembalikan ke kas negara. Tetapi mereka tampak marah dan kecewa mendengar hal itu. Lalu saya jelaskan kepada mereka, bahwa saya akan menghadapi masalah, bila dana tersebut benar-benar ada yang bersumber dari APBD. Lalu mereka mengatakan, bahwa mereka minta waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Sekitar bulan Maret  hingga April 2009, teman-teman dengan panik memberitahukan kepada saya, bahwa lembaga-lembaga banyak yang diperiksa oleh Kejari-Kejari. Saat itu kita semua sangat panik. Lalu saya dengan didampingi teman-teman, beberapa kali mendatangi para anggota Dewan, agar para anggota Dewan tersebut mau bertanggung jawab dan segera mengembalikan dana itu ke kas negara. Ada anggota Dewan ada yang berhasil kita temui, tapi ada juga yang tidak. Dari beberapa anggota Dewan yang tidak bisa ditemui, ada yang masih bisa dikontak per telepon, tapi ada juga yang tidak bisa dikontak sama sekali. Para Dewan yang bisa saya temui sekitar bulan Mei 2009 sampai Januari 2010, diantaranya;  1. “H”. Saya ke rumahnya beberapa kali (sendirian dan beberapa kali ditemani dr.Ivan.  Akhirnya, sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2009, Bu “H” bersedia mengmbalikan uang sebesar Rp 250 juta ke Kejari Jombang, melalui anaknya yang bekerja di Bank Niaga Panglima Sudirman Surabaya. Pada waktu itu, saya, dr. Ivan dan Sidik sama-sama ke Bank Niaga, untuk mengurus pengembalian dana tersebut. Bukti pengembalian  ditandatangani oleh dr.Ivan, dan ananknya Bu “H” yang laki-laki. Dan bukti pengembalian itu saya serahkan ke Kejari Jombang, tapi uangnya dibawa dr.Ivan. 2. “S”. Beberapa kali saya bersama Arfani dan Sidik (teman Kurniawan) mencari dia di rumahnya di Desa Deket Agung, Sugio, Lamongan. Tapi akhirnya bisa bertemu dengan  Pak “S” di rumahnya di daerah Gayungsari, waktu itu saya bersama Arefani, Sidik dan dr.Ivan. Pak “S”  mengatakan mau membantu, tapi tidak bisa bertanggung jawab. 3. “AS”. Beberapa kali saya ke rumahnya di daerah Gayungsari Barat, dekat Masjid Agung. Beberapa kali saya sendiri, dan satu kali bersama Bambang dan Andrie (Andrie teman Eddy dan Holidin). Saat itu Pak “AS” mengatakan kehabian uang, bahkan meminta uang dari kami untuk beberapa keperluannya yang belum di bayar. 4. “ADJ”. Saat itu Pak ADJ” mengatakan, dari beberapa pekerjaan yang direkomnya, sudah dikembalikan ke Kas Daerah, tapi tidak bisa semua karena sudah tidak punya uang lagi. 5. “S”. Kami datang ke rumahnya di daerah Sidoarjo bersama Kurniawan, Rudi dan Sidik. Pak “S” mengatakan, sudah tidak punya uang lagi, bahkan untuk hiduppun sudah susah. 6. “AS”. Beberapa kali saya sendiri datang ke rumahnya, dan satu kali bersama Rudy dan Kurniawan untuk menindaklanjuti ucapannya. Para anggota Dewan yang lain, yang saya bisa kontak melalui telepon mengatakan bahwa mereka akan membereskan semuanya sesegera mungkin. Tapi hampir semua dari mereka tetap meminta dananya untuk saya kembalikan yang akan dipergunakan keperluan kampanye mereka.  Akibat tekanan yang terlalu kuat dari berbagai pihak, dan juga dari anggota Dewan yang memnita agar dananya saya pertanggungjawabkan, malah marah kepada saya. Mereka mengancam keluarga saya. Beberapa anggota Dewan mengatakan, kejadian tahun 2004 dimana anak lelaki saya yang diculik (penah diculik pembantu), pasti akan terulang lagi bila saya atau teman – teman menyebut nama-nama mereka jika diperiksa oleh Kejaksaan – Kejaksaan. Akibat dari tekanan dan ancaman itu, saya jatuh sakit pada Februari 2010, dan dirawat di RSUD Dr. Soetomo. Tekanan dan ancaman terus berlanjut pada saat saya ngamar di Graha Amerta pada waktu itu. Karena saya takut terjadi sesuatu dengan keluarga saya, maka saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pengobatan. Pada waktu itu Pak “GS” dan Pak “M” mau membantu biaya pengobatan saya di Graha Amerta. Selain anggota Dewan itu, “N”, pengacara saya juga meminta saya untuk meninggalkan Indosesia sambil dia akan menyelesaikannya di Indonesia. “S” ini tinggalnya di daerah Ngagel, dan kantornya juga di daerah itu. “N” ini seperti Koordinator pengacara, yang berjanji akan menyelesaikan  kasus P2SEM di Kejaksaan - Kejaksaan, tapi malah nggak karuan. Akhirnya dia malah menyuruh saya untuk pergi saja, sambil dia menyelesaikan di Indosesia. Ternyata malah tambah parah. Katanya akan meloby Kejaksaan agar kasus saya tidak diteruskan. Setelah saya berikan dananaya sebesar Rp800 juta malah tidak ada hasilnya. Sekarang ini saya dapat kabar kalau “N” sering ke Lapas, mengurus kasus diantaranya kasusnya “TQR”. “N” dan mantan anggota DPRD Jatim “SS” sedang jalan bersama untuk menekan orang-orang yang ketakutan. Semua yang dipanggil ataupun yang belum didatangi oleh “N” dan “KUS” seorang pengacara. Mereka mau mengumpulin dana untuk biaya “N” melobi Kejati". 
 
Dari apa yang dijelaskan dr. Bagus, masyarakat Khusnya di Jawa Timur, menunggu Kejati Jatim untuk menegakkan hukum, dengan membongkar orang-orang yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM, dari “pangkal hingga ujungnya” agar tidak terkesan adanya tebang pilih dalam penegakan hukum Khusunya kasus Tindak Pidana Korupsi. (Rd1/*)

News Tipikor Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

Inzet. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum : Keterangan saksi yang sudah almarhum dapat ...

BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp30 Juta, Pejabat ESDM Jatim Divonis 1 Tahun Penjara, “Si Pemberi Bebas”

Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

Korupsi Dana BOS dan BSM Rp346 Jt, Suami Istri Divonis 4 Tahun Penjara

Teller Bank BRI Divonis 3.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.090 M

Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Rp277 M Masih Mesterius

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI