Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqlOSTbURNCbLMeuHGaCI4fVu_ujgDEymeamXj1WVJ8h7aGHEB0LqVCBom1VZxNuzHIbKJCKhEYMWco2L9rC2F_uwzdmMLn8r6RGo8cZZSvhWVwhIRmuo14SoV2VnY0QkEMaQERkDwBQ/s1600/MKP....png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqlOSTbURNCbLMeuHGaCI4fVu_ujgDEymeamXj1WVJ8h7aGHEB0LqVCBom1VZxNuzHIbKJCKhEYMWco2L9rC2F_uwzdmMLn8r6RGo8cZZSvhWVwhIRmuo14SoV2VnY0QkEMaQERkDwBQ/s640/MKP....png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Mustofa Kamal Pasha (mantan Bupati Mojokerto)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="color: white;"><span style="background-color: red;"><span style="font-size: large;">JPU KPK Nur Haris Arhadi : Hingga saat ini belum ada penyidikan  baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan.</span></span></span></span><br /> <span style="color: red;"><br /></span> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah), terkait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelumnya sebelum aada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree ?<br /><br />Pertanyaan ini muncul setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan surat putusan (Vonis) kepada 5 (lima) terdakwa, yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku penyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha, yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoaro Jawa Timur, pada Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Karena dalam putusan Majelelis Hakim mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. Sementara dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dan menyeret ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 1 penerima suap yaitu Mustopa Kamal Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, dan sudah divonis 8 tahun dari tuntutan Jaksa KPK selama 12 tahun, yang saat ini masih menunggu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />Dalam fakta persidangan terungkap, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Subhan, saat Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Subhan. Dan Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto.<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK, adalah setelah terdakwa I Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama) terkait penyegelan tower, kemudian terdakwa I Onggo Wijaya kepada terdakwa II Suhawi. <br /><br />Dari terdakwa II Suhawi kepada terdakwa III Subhan. Dari terdakwa III Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. Kemudian dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan terdakwa Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan yang didakwa selaku pemberi suap. Lalau siapa tersangka barunya ? <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPXVaeoDgq_mgIR0FdSmRj2tzE6jwcf24O_dPpRGWsc2gg6Jo8VNy8hFjr-wlZGSRdEtznMFgLJ_-7iMCB7Y_avXtMFxYgwp5yW2Rh-dlX6-tmxKk1X_H1CKl1cbYhfMUXTQKVh6Xfmd4/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPXVaeoDgq_mgIR0FdSmRj2tzE6jwcf24O_dPpRGWsc2gg6Jo8VNy8hFjr-wlZGSRdEtznMFgLJ_-7iMCB7Y_avXtMFxYgwp5yW2Rh-dlX6-tmxKk1X_H1CKl1cbYhfMUXTQKVh6Xfmd4/s640/MKP.png" width="640" /></a></div> Sedangkan terdakwa Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan didakwa dan divonis terbukti bersalah selaku pemberi suap. Dan Barang Bukti (BB) dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Lalu Barang Bukti (BB) yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. Untuk perkara yang mana dan tersangkanya siapa ?<br /><br />Sementara menurut JPU KPK  Nur Haris Arhadi saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan mengatakan, bahwa hingga saat ini KPK belum melakukan penyidikan baru dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha terkait pemberian 11 Ijin IPPR dan 11 Ijin IMB pembangunan Tower milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.<br /><br />“Yang jelas, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan,” ujar JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah kasus ini akan berhenti di sini atau masih ada pengembangan ?. Menanggapi hal itu, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaskan, ada.<br /><br />“Tidak berhenti di sini, ada,” pungkasnya.<br /><br />Andai saja ada Undang-Undang di negeri ini yang mengatur tentang kewenangan Majelis Hakim dalam persidangan untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan, mungkin Hakimpun akan menyebutkannya pada saat membacakan putusan (Vonis) terhadap terdakwa. <br /><br /> Namun karena para pemangku jabatan dinegeri ini tidak memikirkan dan tidak membuat Undang-Undang tentang kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan dalam penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, maka putusan Majelis Hakimpun hanya menyebutkan “barang bukti dikembalikan untuk Jaksa dalam perkara lain”.<br /><br />Akibatnya, tak sedikit perkara Korupsi yang sudah disidangkan dan putusan telah berkuatan hukum tetap, tak ada kelanjutan atau pengembangan dari perkara tersebut, seperti kasus Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2013, di mana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Bupati turut bertanggung jawab terhadap pelepasan aset daerah.<br /><br />Dan kasus perkara Korupsi Roud Show Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan pada tahun 2015 lalu. Di mana dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa Wali Kota dan Kepala Inspektorat serta 2 Staf Pemkot Batu turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini, kedua kasus itupun tak ada kelanjutannya. Karena mungkin Kejaksaan menganggap bahwa “putusan itu tidak cukup bukti”.<br /><br />Sekalipun ada Undang-Undang yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan dengan mengeluarkan surat penetapan menjadi tersangka terhadap seseorang sesuai fakta dalam persidangan dalam penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, bila Aparat Penegak Hukum (APH) tidak melaksanakannya, tak ada bedanya dengan dua kaus perkara Koruspsi yang terjadi di Blitar dan Kota Batu. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNt-yGt5K6LReMFQ00LsMqlcudf_tjRa-4tQ4MavWGsid-IP6sSUqndF-aeI7Jf4sJmPdkDXJrvMbyJpstTRu5PbYkUu3ieVXmyUuH2_qbOPOFmx-Bg62aIxITdyS7Ly6Yj0-GBYnhsiE/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNt-yGt5K6LReMFQ00LsMqlcudf_tjRa-4tQ4MavWGsid-IP6sSUqndF-aeI7Jf4sJmPdkDXJrvMbyJpstTRu5PbYkUu3ieVXmyUuH2_qbOPOFmx-Bg62aIxITdyS7Ly6Yj0-GBYnhsiE/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ockyanto dan Nabiel Titawano (kanan)</td></tr> </tbody></table> Anehya, seringkali Jaksa mengatakan saat ditanya, akan melihat fkat persidangan dan putusan Majelis Hakim seperti apa. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya terkait keterlibatan seseorang dalam perkara tersebut, tak jarang hanya mengatakan masih didalami. <br /><br />Tak heran memang, bila kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 miliar yang berasal dari APBD-P TA 2008 lalu, hingga saat ini tak ada kelanjutannya hingga 2 saksi utama selaku terpidana telah berangkat menghadap sang  Ilahi, yaitu Mantan Ketua DPRD Jatim yang pernah membuat laporan ke Kejati Jatim setelah keluar dari penjara, dan dr. Bagus yang meninggal di Lapas Porong beberapa bulan lalu. <br /><br />Sedangkan untuk biaya pengurusan ijin Tower yang disampaikan Bambang Wahyudi ke Subhan adalah sebesar Ro200 juta per Tower sesuai permintaan Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, berawal pada awal tahun 2015, saat Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustofa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /><br />Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP Kbpuaten Mojokerto, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /><br />Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat beroperasi kembali, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya.<br /><br />Selanjutnya terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah pertemuan itu, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi milik  PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Karena merasa kesulitan, terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan untuk pengurusan ijin tower milik Protelindo yang disegel Pemkab Kabupaten Mojokerto kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015, dan terdakwa III Subhan pun menyanggupinya.<br /><br />Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang, dan meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower milik PT Protelindo yang disegel. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya, atau sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) untuk 11 tower.<br /><br />Permintaan Bambang Wahyudi itupun disanggupi oleh terdakwa III Subhan, lalu menyampaikannya kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). <br /><br />Kemudian terdakwa II Achmad Suhawi menyampaikannya kepada terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya. <br /><br />Sebagai realisasi pengurusan ijin tower telekomunikasi milik PT Protelindo termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPFpYwKUz1pRpuadHSIlmjX3EgqjHoQFZ2L0heSgn458RIUm9-CXI5HIqsdqfbFrXv038NdsFZHe9-EJBLzKGd6NsQi5rLoSQ747Ffb1OkVpxoY0PEGmNvwMdHBPi6PWun5oLMSY88ekQ/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="640" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPFpYwKUz1pRpuadHSIlmjX3EgqjHoQFZ2L0heSgn458RIUm9-CXI5HIqsdqfbFrXv038NdsFZHe9-EJBLzKGd6NsQi5rLoSQ747Ffb1OkVpxoY0PEGmNvwMdHBPi6PWun5oLMSY88ekQ/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Pada sekitar bulan Juni sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /><br />1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /><br />2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /><br />3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /><br />4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /><br />Dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 itu, hanya Rp Rp2.460.000.000 yang diserahkan ke terdakwa III Subhan. Sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) tetap dikantong terdakwa II Achmad Suhawi.<br /><br />Uang sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) itupun diberikan terdakwa II Suhawi kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /><br />1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara.<br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustofa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya, dan akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Sedangkan sisanya sebesar Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dari total  uang sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa III Subhan dari terdakwa II Suhawi, tetap diakntongi alias dinikmati terdakwa III Subhan.<br /><br />Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo. <br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustofa Kamal Pasha menanyakan fee yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum diberikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustofa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka sebagai fee kepada Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustofa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /><br />Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustofa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Setelah uang diterima oleh Mustofa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnaCKNn-xgK7slSX5HKHKVRfrVNwfmaTi2sJ4_ypQ7soReCwciPilCXfqSQgHVYbD8tHw1ueXiDuqRNvTIxF2mJfq3lNJ4oLm3pLi3AYViCzoX6AQsuSLA2Ar7aA1q8GwapzZTLymuanw/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnaCKNn-xgK7slSX5HKHKVRfrVNwfmaTi2sJ4_ypQ7soReCwciPilCXfqSQgHVYbD8tHw1ueXiDuqRNvTIxF2mJfq3lNJ4oLm3pLi3AYViCzoX6AQsuSLA2Ar7aA1q8GwapzZTLymuanw/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr> </tbody></table> Akibatnya terdakwa Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan terdakwa Subhan pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai pemberi suap kepada Bupati Mojokerto Mustofa kamal Pasha.<br /><br />Ke- 5 terdakwa (Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan terdakwa Subhan) ini dibagi dalam 2 berkas penuntutan termasuk dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikir Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo Jwa Timur, pada Kamis, 4 April 2019. <br /><br />Pembacaan surat putusan (Vonis) yang pertama adalah untuk Terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano (satu berkas perkara). Untuk terdakwa I Ockyanto selaku  Permint & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan.<br /><br />Kemudian terdakwa II Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBITBG). Terdakwa Nabiel Titawano dipenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkam Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa ini lebih ringandari tuntutan Jaksa KPK, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.<br /><br />Selanjutnya Tiga terdakwa lainnya yang divonis kemudian dalam satu berkas perkara adalah Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan).<br /><br />Untuk terdakwa I Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo divonis pidana penjara selama  2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidaoe 1 bulan kurungan. Hukuman terhadap terdawa ini lebih ringan 1 (satu) tahun termasuk denda dari tuntutan JPU KPK yaitu pidana penjara selama 3 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Yang sama dari tuntutan Jaksa KPK dengan putusan Majelis Hakim adalah terkait uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh PT Protelondo dari hasil menyewakan Tower Ke Telkomsel, XL dan TREE yang sudah dikembalikan terdakwa ke negara melalui KPK, dirampas untuk negara, karena menurut Majelis Hakim, duit yang diperoleh oleh PT Protelindo tidak sah karena Towe yang dibangun belum ada ijin. <br /><br />Dan Terdakwa II Suhawi, selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain hukuman penjara, terdakwa Suhawi juga di hukum untuk mengembalikan duit sebesar Rp250 juta yang dianggapnya sebagai keuntungan atau fee dari PT Protelondo karena sudah membantu pengurusan Ijin, namun menurut Majelis Hakim dan sesuai fakta persidangan, tidak ada bukti sebagai kerjasama antara terdakwa Suhawi dengan terdakwa Onggo Wijaya. Kalau terdakwa Suhawi tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 bulan.<br /><br />Vonis inipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK, yaitu dengan peidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7sLbLfBvgjEBihxhVPOR__FB31agtnA-jtROuPdTsFcwg4568EgQfsdhBEmig-3DWBi0M3iFd_zwxjo0PtAo-fX2sMA5WHtKk7KHRNyJimMcnZrt0Z3vg8aAKxj7McGaDtIxUTZnw-N8/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7sLbLfBvgjEBihxhVPOR__FB31agtnA-jtROuPdTsFcwg4568EgQfsdhBEmig-3DWBi0M3iFd_zwxjo0PtAo-fX2sMA5WHtKk7KHRNyJimMcnZrt0Z3vg8aAKxj7McGaDtIxUTZnw-N8/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Selanjutnya terdakwa III Subhan selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015 yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal dipenjara selama 2 tahun an 8 bulan denda sebesar Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terdakwa juga di hukum untuk mengembalikan duit sebesar Rp1.375 miliyar dari total duit yang diperolehnya sejumlah Rp1.4 miliyar, karena baru mengembalikan ke negara melalui KPK sebesar Rp25 juta, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hukuman berkekuatan hukum tetap (Inckrah), maka hartanyalah yang akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Kalau tidak cukup, akan dipenjara selama 1 tahun.<br /><br />Terdakwa III Subhan juga memperoleh keringanan hukuman dari Majelis Hakim. Karena dalam tuntutan JPU KPK, yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta mengembalilakan duit sejumlah Rp1.375 miliar atau dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan kalau terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, atau Jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang sebagai uang pengganti yang tidak mencukupi. (Rd1)

News Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto ?

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha (mantan Bupati Mojokerto) JPU KPK Nur Haris Arhadi : Hingga saat ini belum ada penyidikan  baru. Tapi kita ...

»

Mantan Wakil Bupati Malang Divonis 2.8 Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpJvmvCn6cSMhRZJttB2LhIn5PGTGYwxnifjz3dql4vj2vkrc14dDatbTZ_kk50DMOCvgSri_ppuQTN2qeHN5bxw74FJnGF74XSfbGRs8EDhOJDjDypc8NbnUP6HiDGGT3_lwp-dxvvM/s1600/IMG_20190405_164300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="1252" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpJvmvCn6cSMhRZJttB2LhIn5PGTGYwxnifjz3dql4vj2vkrc14dDatbTZ_kk50DMOCvgSri_ppuQTN2qeHN5bxw74FJnGF74XSfbGRs8EDhOJDjDypc8NbnUP6HiDGGT3_lwp-dxvvM/s640/IMG_20190405_164300.jpg" width="630" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Subhan, Dua pengusaha juga Divonis pidana penjara karena terbukti menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;">JPU KPK : Hingga saat ini belum ada penyidikan baru, tetapi kita  </span><br /> <span style="font-size: large;">                akan menyampaikan fakta persidangan kepada  </span><br /> <span style="font-size: large;">                Pimpinan</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Mantan Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2014 Subhan, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama  memberikan uang suap kepada Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550 juta, terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, dan jatuhui hukuman (Vonis) pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Mantan Wakil Bupati Malang yang juga Direktur CV. Central Manunggal ini, juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti sebesar Rp1.375 miliyar dari total Rp1.4 miliyar yang diperoleh terdakwa Subhan, karena terdakwa baru mengembalikan kenegara senilai 25 juta rupiah melalui KPK, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Subhan dibacakan oleh Majelis yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Abdul Basir, Nur Haris Arhadi dkk serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Kamis, 4 April 2019.<br /><br />Selain terdakwa Subhan, Majelis Hakim juga memvonis 2 terdakwa lain yaitu Onggo Wijaya (Direktur Operasi PT Protelindo),; Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra Abadi). Terdakwa Onggo Wijaya dan terdakwa Suhawi juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara besarsama-sama terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.<br /><br />Terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Suhawi dan terdakwa III Subhan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara besarsama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Keterlibatan terdakwa Subhan dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, adalah terkait pengurusan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. <br /><br />Terdakwa Subhan, saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna selaku Bupati Malang (Rendra Kresna terdakwa dugaan Korupsi suap proyek APBD) periode tahun 2010 hingga 2015, terlibat dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), untuk mendapatkan 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dari Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnnY7zhds0Wzvp2qdkMjgcZdLceX5OxM-fMiWlSUWV57pHmq7O4kwyvb-3QdoqwOovtRUb8JFFijZnFUbU_Yvo32OBhGTDAC3FMDt1-IwERFokmoD_-ZrlnHTDbuo3yyTRf0dk6Tt8NU/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="621" data-original-width="640" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLnnY7zhds0Wzvp2qdkMjgcZdLceX5OxM-fMiWlSUWV57pHmq7O4kwyvb-3QdoqwOovtRUb8JFFijZnFUbU_Yvo32OBhGTDAC3FMDt1-IwERFokmoD_-ZrlnHTDbuo3yyTRf0dk6Tt8NU/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Merasa sebagai Wakil Bupati Malang, Subhan membantu sekaligus “memakelari” Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi yang kesulitan untuk mengurus 11 IPPR dan 11 IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo yang sudah berdiri dan beroperasi tanpa ijin terlebih dahulu, kemudian dibongkar oleh Pemkab Mojokerto.<br /><br />Walau sebagai Wakil Bupati Malang, ternyata tak mudah bagi Subhan untuk menemui Bupti Mojokerto Mutofa Kamal Pasha saat itu. <br /><br />Lalu Subhan menemui Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dengan memeperkenalkan diri sebagai Wakil Bupti Malang, kemuidan menyampaikan maksud dan tujuannya, agar Bambang Wahyudi bersedia membantu Suhawi.<br /><br />Bambang Wahyudi pun tak keberatan, asalkan Suhawi bersedia memenuhi permintaan Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasha untuk memberikan fee sebesar Rp200 juta per tower atau sebesar Rp2.2 miliar.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minum air, ternyata Subhan tidak hanya sekedar membantu Suhawi,  melainkan sekaligus mengambil keuntungan dengan menyampaikan ke Suhawi apa yang disampaikan Bambang Wahyudi, namun nilainya bukan Rp2.2 miliar, melaikan lebih. Kemudian Suhawi pun menyampaikan ke Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo dengan jumlah di atas yang disampaikan Subhan.<br /><br />Permintaan Suhawi dan Subhan dipenuhi Onggo Wijaya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta. Duit itupun sampai ke Bupati Mojokerto melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono yang mantan Kepala Desa juga sebagai Tim Sukses Mustofa Kamal Pasha saat Pilbup, dan dari Nono ke ajudan Mustofa Kamal Pash yakni Lutfi Arif Mustaqin.<br /><br />Karena membantu Suhawi, Subhan memperoleh fee sebesar Rp1.4 miliyar, dan Suhawai 250 juta rupiah. Sementara yang diperoleh Onggo Wijaya sebesar Rp3 miliyar sebagai hasil sewa pembangunan Tower milik PT Protelindo ke- 3 perusahaan Telepon Seluler. <br /><br />Dan semua duit yang diperoleh Suhawi dan Onggo Wijaya akhirnya harus dirampas untuk negara. Sedangkan Subhan baru mengembalikan sebesar Rp25 juta, dan sisanya sejumlah Rp1.375 miliyar hingga saat ini belum dikembalikan.<br /><br />Karena perbuatan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang ini bersama Suhawi dan Onggo Wijaya dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi, Ketiganyapun akhirnya diseret oleh Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Terdakwa juga di hukum  untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy_B3jPOoOZLtGgkYj90WRgxpXFX4bgvoyIYXgbYIt7DSx6GZ-hVPFKzML1kts3zaFFW9DONYaNnUm9jWCVE7LHnBv72v3qslc5AaCqO6v-FJewXpUGvt8f0jq8uvW8ITavVIMSC7ksT8/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1268" data-original-width="723" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy_B3jPOoOZLtGgkYj90WRgxpXFX4bgvoyIYXgbYIt7DSx6GZ-hVPFKzML1kts3zaFFW9DONYaNnUm9jWCVE7LHnBv72v3qslc5AaCqO6v-FJewXpUGvt8f0jq8uvW8ITavVIMSC7ksT8/s640/IMG_20190320_130152.jpg" width="364" /></a></div> <br /> Selain ke 3 orang ini (Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan), juga masih ada 2 terdakwa lainnya dengan perkara yang sama namun berkas terpisah yang terpisah yang sudah divonis terlebih dahulum, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan <br /><br />Kasus inipun akan menyeret tersangka baru selain terdakwa Mustopa Kamal Pasha yang masih dalam proses penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pidana Pencucian Uang.<br /><br />Inilah yang terungkap dalam persidangan saat Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdaka Onggo Wijaya, Suhawi dan terdakwa Subhan yang menyatakan, barang bukti (BB) dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. <br /><br />Sebab penyidik KPK hingga saat ini masih memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Bambang Wahyudi berperan menyapaikan besaran biaya pengurusan Ijin Tower termasuk fee untuk bauptai kepada Subhan<br /><br />Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton dan Jarot Eddy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap seluruh anggota DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /><br />Tidak salah memang saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudannya, bukan dari Subhan, Suhawi maupun Onggo Wijaya. <br /><br />Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019), Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo).<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEJBgIBtpNiqX_IOQajKOTsFDmHdDx1sRJO95ozBnHf9-tOTXNooHQzbusBKcTuXwBlBRUJnQqKiVcSJywER95OCjcnGhxdyZbwqO5FAB5Kn0cAWj431HP0y9DUoDc_kntcmg1B7dZ4Yw/s1600/Mustfa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="640" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEJBgIBtpNiqX_IOQajKOTsFDmHdDx1sRJO95ozBnHf9-tOTXNooHQzbusBKcTuXwBlBRUJnQqKiVcSJywER95OCjcnGhxdyZbwqO5FAB5Kn0cAWj431HP0y9DUoDc_kntcmg1B7dZ4Yw/s640/Mustfa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mustopa Kamal Pasha (Bupati Non aktif Mojokerto)</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim mengatakan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa III Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /><br />Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /><br />“Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha),” ucap Majelis Hakim. <br /><br />Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /><br />“Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /><br />Setelah pertemuan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPA3OwU1vp6gCJRWikqYtUTDTDLGjypozUE9dohLLKoLap77qhhYTRVQkS-Vo1P_JFCEM1bFf6eXMdY4tvpgq2AdrRV_Zd_wWztxyeYcLNJ55V97olgnz8n1SGmlW9FqQ-7UIHunkNhGU/s1600/IMG20190320130524.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPA3OwU1vp6gCJRWikqYtUTDTDLGjypozUE9dohLLKoLap77qhhYTRVQkS-Vo1P_JFCEM1bFf6eXMdY4tvpgq2AdrRV_Zd_wWztxyeYcLNJ55V97olgnz8n1SGmlW9FqQ-7UIHunkNhGU/s640/IMG20190320130524.jpg" width="640" /></a></div> “Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar  Majelis Hakim<br /><br />Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).<br /><br />“Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata Majelis Hakim kemudian. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /><br />Majelis Hakim pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /><br />1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /><br />2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /><br />3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /><br />4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /><br />Majelis Hakim kembali mengungkapkan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /><br />1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi, dan Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dinikmati terdakwa III Subhan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEv3hLcMTi-3KcsMS8KUZ8hnMk99LUBmprgDPHCNCnXlsZoy6wv8uJMoR8BV0t8ypvyw11omkhq8DhA_u1UAELGU0R8rwf_PQxXfRpSbcu_mEs6RcE2Z4UJWt0Df-I32eFEOPGD9hilH8/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEv3hLcMTi-3KcsMS8KUZ8hnMk99LUBmprgDPHCNCnXlsZoy6wv8uJMoR8BV0t8ypvyw11omkhq8DhA_u1UAELGU0R8rwf_PQxXfRpSbcu_mEs6RcE2Z4UJWt0Df-I32eFEOPGD9hilH8/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></div> “Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” ungkap Majelis Hakim lebih lanjut. <br /><br />Majelis Hakim Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /><br />Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha.<br /><br />“Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /><br />Majelis Hakim juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Selain itu, terkait Barang Bukti (BB) berupa uang sebesar Rp25 juta dari terdakwa III Subhan, dan uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh oleh PT Protelindo dan sudah disetorkan ke rekening KPK, Majelis Hakim menyatakan, dirampas untuk negara. dan sebahagian lagi Barang Bukti tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. <br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;<br /><br />Menghukum terdakwa I Onggo Wijaya dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan ; <br /><br />Terdakwa II Achmad Suhawi dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Barang bukti berupa uang sebesar Rp100 juta yang dikembalikan oleh terdakwa dirampasa untuk negara ; <br /><br />Untuk terdakwa III Subhan, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hukuman pidana tambahan terdakwa III Subhan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp1.375 miliar. Atau harta benda terdakwa Subhan akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Menghukum terdakwa pula berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku selama 3 tahun setelh terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Onggo Wijaya dan terdakwa III Subhan mengatakan menerima. Sementara terdakwa II Nabiel Titawano mengatakan pikir-pikir begitu juga JPU KPK.<br /><br />“Terima kasih Yang Mulia. Dalam putusan ini, kami pikir-pikir,” ucap JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br />Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim yang mengatakan barang bukti dikembalikan kepada Jaksan untuk perkara lain, JPU KPK Nur Haris Arhadi kepada wartawan media ini mengatakan, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Pun demikian, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaksan akan menyampaikan kepada Pimpinan KPK semua fakta persidangan.<br /><br />“Yang jelas, hingga saat ini belum ada penyidikan baru. Tapi kita akan menyapaikan fakta yang terunhkap dalam persidangan kepada Pimpinan,” ujar JPU KPK Nur Haris Arhadi.<br /><br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah kasus ini akan berhenti di sini atau masih ada pengembangan ?. Menanggapi hal itu, JPU KPK Nur Haris Arhadi menjelaskan, ada.<br /><br />“Tidak berhenti di sini, ada,” pungkasnya. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wakil Bupati Malang Divonis 2.8 Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

#Selain Subhan, Dua pengusaha juga Divonis pidana penjara karena terbukti menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha# JPU KPK : Hingga...

»

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Divonis 2.3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHqBHdCX82svaom3GSHS1Ji5IFnr7-7UfvbSJbuoFggyd8R4M6FbtcJL-74wtXmwgsg08k0RrpCFUU9RrHZ3pbyGKqJ3buM4e0QznEI1mqpuT1fjfVu1g0A6LrkKTc19VRaEDd1Q9X-w/s1600/IMG20190404144222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHqBHdCX82svaom3GSHS1Ji5IFnr7-7UfvbSJbuoFggyd8R4M6FbtcJL-74wtXmwgsg08k0RrpCFUU9RrHZ3pbyGKqJ3buM4e0QznEI1mqpuT1fjfVu1g0A6LrkKTc19VRaEDd1Q9X-w/s640/IMG20190404144222.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> <span style="font-size: large;"><b>K</b></span>amis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 2 tahun hingga 2 tahun dan 3 bulan terhadap 2 terdakwa kasus Korupsi selaku pemberi suap terhadap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (juga terdakwa sudah divonis 8 tahun penjara), tekait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. <br /><br />Kedua terdakwa itu adalah Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap ke- 2 terdakwa dibacakan oleh Majelis yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Abdul Basir, Nur Haris Arhadi dkk serta Penasehat Hukum (PH) terdakwa. <br /><br />Dalam kasus ini, selain kedua terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano), Majelis Hakim juga memvonis Tiga (3) terdakwa lain selaku pemberi suap kepada Bupati Mojokerto dalam perkarabterpisah, yaitu Onggo Wijaya (Direktur Operasi PT Protelindo),; Suhawi (Direktur CV Sumajaya Citra Abadi) dan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal.<br /><br />Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. <br /><br />Namun terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya, apakah berkurang atau bermabah.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvWTjBuCpdIztXQLefBRNYv8RBBSg9L-24uw-HlL6vPvPIpRUspPB4QFpQ-EW0ZHD3FODaX2rVrjOhK9YxzvY7cs9QeFRZeL46ROdz00SuT7QsnKigrfDSEBPEthLziS6t_Wh9JZRNog/s1600/IMG20190404143406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1529" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUvWTjBuCpdIztXQLefBRNYv8RBBSg9L-24uw-HlL6vPvPIpRUspPB4QFpQ-EW0ZHD3FODaX2rVrjOhK9YxzvY7cs9QeFRZeL46ROdz00SuT7QsnKigrfDSEBPEthLziS6t_Wh9JZRNog/s640/IMG20190404143406.jpg" width="610" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nabiel Titawano</b></td></tr> </tbody></table> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto. Sementara peran Bambang Wahyudi adalah menyampaikan ke terdakwa Subhan, bahwa untuk pemberian 11 ijin terkait IPPR dan 11 ijin IMB harus ada fee ke Bupati<br /><br />Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /><br />Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha. <br /><br />Sementara Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG).<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7p33ITzXdjXeIuMXsVIJ2irT3-TaSaWxQQxp9CKSJnFSKkIvBAB8OE3cUHz1h-zVSWO8RUtiPhkk-0OklmYyIxuHtjBE7RtiqJVh4l7skv_Hsb-f8o4aIkQRL5-gAfCjosdAdpiUv-yg/s1600/IMG20190404134301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7p33ITzXdjXeIuMXsVIJ2irT3-TaSaWxQQxp9CKSJnFSKkIvBAB8OE3cUHz1h-zVSWO8RUtiPhkk-0OklmYyIxuHtjBE7RtiqJVh4l7skv_Hsb-f8o4aIkQRL5-gAfCjosdAdpiUv-yg/s640/IMG20190404134301.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin.<br /><br />Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /><br />Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. <br /><br />Mendapat laporan tetsebut, terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  <br /><br />“Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya,” ucap Majelis Hakim.<br /><br />“Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata Majelis Hakim kemudian <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Uwqe4S3t4odal1HecKck1tHGl1OWklQt5Ucw_yx1jLKyj4Jw_ziECI7XJleppVtBK_6Mq1GwMbd_V9ebYbqBTtxhSHmAbyVLigJGDMkVRc90ipnz8Vhz2ISieB6KUMTo50Bf5LEMbo8/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1Uwqe4S3t4odal1HecKck1tHGl1OWklQt5Ucw_yx1jLKyj4Jw_ziECI7XJleppVtBK_6Mq1GwMbd_V9ebYbqBTtxhSHmAbyVLigJGDMkVRc90ipnz8Vhz2ISieB6KUMTo50Bf5LEMbo8/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> Majelis Hakim mengatakan, setelah pertemuan tersebut, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha.<br /><br />Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. <br /><br />Majelis Hakim mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap, yaitu ; 1. Pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus Iima putuh juta rupiah),;  2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah),; 3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan 4.Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : <br /><br />1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); <br />2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): <br />3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): <br /><br />Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) <br />yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : <br /><br /> 1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 2. Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah),; 4. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).<br /><br />Kemudian tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluhjuta rupiah),; 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah),; 8. Tangga130 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah).<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa Kamal Pasha secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. <br /><br />“Atas penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar Majelis Hakim.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvAhM-IrXv1TBVM2v2cZuwg_hsOk4n12f_BF4cQqrleVfU-HJieWJyqEmCyosjpNYDfuZQONbvd67H90K_GksbPuRVktVp946uzSOC-Hm2tvokbnyW00N2QVe9vxKhW1adENp43hJqeI/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUvAhM-IrXv1TBVM2v2cZuwg_hsOk4n12f_BF4cQqrleVfU-HJieWJyqEmCyosjpNYDfuZQONbvd67H90K_GksbPuRVktVp946uzSOC-Hm2tvokbnyW00N2QVe9vxKhW1adENp43hJqeI/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ockyanto dan Terdakwa Subhan (kanan) saat meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai Persidangan (4/4/2019)</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 KHUP.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; <br /><br />Menghukum terdakwa I Ockyanto dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan ; Menghukum terdakwa terdakwa II Nabiel Titawano dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Menyatakan, uang sebesar rp100 juta dari terdakwa dirampas untuk negara.”  ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano maupun JPU KPK menyatakan menerima.<br /><br />“Saya tidak banding, saya menerima,” ucap I Ockyanto begitu juga dengan terdakwa II Nabiel Titawano termasuk JPU KPK. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Divonis 2.3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - K amis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 2 tahun hin...

»

10 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Menerima Vonis

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Fjr-SEL6-d0XxLfpiC3qHTFVHPsm7s6VMSvy1FyIPXX0tU4bqMalN2UiF5pcCR9WNgItmGo5lxByjJ5Wlrfzye8YzKLj8bWKzuHrwAYX74rowf42M6-rtpENDCWmTt_9bjv1eGX5I6Y/s1600/IMG20190313114027.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0Fjr-SEL6-d0XxLfpiC3qHTFVHPsm7s6VMSvy1FyIPXX0tU4bqMalN2UiF5pcCR9WNgItmGo5lxByjJ5Wlrfzye8YzKLj8bWKzuHrwAYX74rowf42M6-rtpENDCWmTt_9bjv1eGX5I6Y/s640/IMG20190313114027.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"> #JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim terhadap para terdakwa, kecuali untuk terdakwa Soni Yudiarto mengatakan masih pikir-pikir#</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kamis,4 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi berupa uang “Pokir (pokok-pokok pikiran) dan uang “Sampah” saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 pada Nopember - Desember  2014, dan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dari Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis), yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara antara 4 tahun hingga 4 tahun dan 6 bulan yang langsung diterima oleh para terdakwa.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana., SH., MH, dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, yang dihadiri oleh Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan serta Penasehat Hukum (PH) para terdakwa.<br /><br />Ke- 10 terdakwa ini dibagi dalam 2 berkas perkara, dan II session persidangan dengan masing-masing sebanyak 5 terdakwa, yaitu  1. Arief Hermanto (F-PDIP),; 2. Teguh Mulyono (F-PDIP),; 3. Mulyanto (F-PKB),; 4. Choeroel Anwar (F-GOLKAR),;  5. Suparno dari Fraksi GERINDRA (satu berkas perkara dan disidangkan dalam session pertama), dan 7. Terdakwa Erni Farida (F-PDIP),; 7. Sony Yudiarto (F-DEMOKRAT),; 8. Harun Prasojo (F-PAN),; 9. Teguh Puji Wahyono (F-GERINDRA) dan 10.  Choirul Amri dari Frkasi PKS (satu berkas perkara dan disidangkan dalam session ke- II). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0WfXeybiUSwvKx31TaRhf6F_vBS0k4XvronoTE0qFzYDZePZBbazAqy9oLjnVO7AWKwREdqpHDeIStYvHBeGV84oN4VIQbgqZu98soj09DGFlKOSYHHkic0CY8pgxyEjFl9i2UcitwI/s1600/IMG_20190405_165658.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg0WfXeybiUSwvKx31TaRhf6F_vBS0k4XvronoTE0qFzYDZePZBbazAqy9oLjnVO7AWKwREdqpHDeIStYvHBeGV84oN4VIQbgqZu98soj09DGFlKOSYHHkic0CY8pgxyEjFl9i2UcitwI/s640/IMG_20190405_165658.jpg" width="640" /></a></div> Dalam putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa ke-10 terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi menerima Gratifikasi pada saat pembahasan APBD (murni) TA 2015 pada tahun 2014 yang besarnya masing-masing Rp100 juta untuk anggota, dan Rp125 juta untuk unsur Ketua (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi) sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta menerima uang Suap diberi istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran” yang besarnya untuk masing-masing anggota Rp12.5 juta, dan unsur Ketua sebesar Rp15 juta, serta uang “Sampah” sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota dan 10 juta rupiah untuk unsur Ketua, pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015, sebagaimana diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor.<br /><br />Total uang suap dan gratifikasi yang mengalir dari Pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota Malang  agar pembahasan APBD dan APBD Perubahan TA 2015 berjalan mulus adalah sebesar Rp6.5 miliyar.<br /><br />Atas perbuatan terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar,  Suparno, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri (dan 19 anggota DPRD yang sudah civonis pada sidang sebelumnya), Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa, mengembalikan uang suap dan dan uang gratifikasi sebesar yang yang diterimanya masing-masing terdakwa serta pencabutan hak politik atau hak memilih maupun dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh peraturan yang berlaku.<br /><br />Selain hukuman pidana pengembalian uang pengganti, para terdakwa juga dipidana berupa pencabutan hak politik, untuk menghindari masyarakat agar tidak dipimpin oleh orang yang pernah terjerat hukum dalam kasus Korupsi, dan juga masyarakat agar tidak salah memilih pemimpinnya.<br /><br />Dengan dibacakannya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim terhadap 10 ini, berarti 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang dilantik pada tahun 2014 lalu sudah diadili karena seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang suap dan gratifikasi dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.   <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWzkMVR3Hf7Akx4oK1XBcbTBOkhZTOgguZ9YvDewo8mVTrLjS7uS5SkADmTa_bCJQujJL_U-OrXro_lBSPHCAeeNbTXVOeesdljoKWEGweJl7TOCD6xHHmgh0N0xjTqPVPd2ZynjkxOtM/s1600/IMG_20190405_165803.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1077" data-original-width="1600" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWzkMVR3Hf7Akx4oK1XBcbTBOkhZTOgguZ9YvDewo8mVTrLjS7uS5SkADmTa_bCJQujJL_U-OrXro_lBSPHCAeeNbTXVOeesdljoKWEGweJl7TOCD6xHHmgh0N0xjTqPVPd2ZynjkxOtM/s640/IMG_20190405_165803.jpg" width="640" /></a></div> Dari 41 orang terdakwa anggota DPRD Kota Malang sebagai penerima suap dan gratifikasi ini, 28 sudah berstatus terpidana, karena para terdakwa menerima putusan dari Majelis Hakim, dan tak satupun yang mengatakan banding termasuk terpidana Yaqud Ananda Gudban yang juga mantan Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu, sekalipun terpidana Yaqud Ananda Gudban bersumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan meletakkan Al-Qur'an ke atas kepalanya dengan mengatakan “berani menerima Ajab” kalau dirinya menerima uang yang berkaitan dengan pembahasan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Ke 28 terpidana itu adalah ; 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat),; 20. Arief Hermanto (F-PDIP),; 21. Teguh Mulyono (F-PDIP),; 22. Mulyanto (F-PKB),; 23. Choeroel Anwar (F-GOLKAR),; 24. Suparno (GERINDRA),; 25. Terdakwa Erni Farida,; 26. Harun Prasojo,; 27. Teguh Puji Wahyono (F-GERINDRA) dan 28.  Choirul Amri F-PKS).<br /><br />Dan satu terdakwa yaitu Sony Yudiarto (F-DEMOKRAT), putusan Majelis Hakim belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah karena JPU KPK masih pikir-pikir.<br /><br />Sementara 12 terdakwa, yaitu ; 1. Diana Yanti (PDIP),; 2. Sugiarto (PKS),; 3. Afdhal Fauzan (HANURA),; 4. Heri Susanto (PDIP),; 5. Syamsul Fajrih dari PPP,; 6. Ribut Harianto (Fraksi Golkar),; 7. Imam Ghozali (HANURA),; 8. Mohammad Fadli (NASDEM),; 9. Asia Iriani (PPP),; 10. Indra Tjahyono (DMOKRTA),; 11. Een. Ambarsari (GERINDRA) dan 12. Bambang Triyoso (PKS) tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim karena para terdakwa sudah dituntut pidana penjara oleh JPU KPK, pada sidang yang berlangsung, Selasa, 2 April 2019.<br /><br />“Ada uang, Abang sayang. Tak ada Uang, Abang melayang”. Ungkapan inilah sepertinya yang dipegangteguh oleha para anggota Dewan yang terhormat ini dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOdGXg3yFDt_8fjGrNAYp9gH9UgxuNRTEfNQumyN-BvXuhpg-SAbThNOz-SqraAPWO3R5Qn0Xd7iJ3_KB5jPan0-Gy3-XSEkP8WAif2GOr0zrLcixOGinB8TnEI1xTm3W4EHN8D-WdZoo/s1600/IMG20180926104311.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="263" data-original-width="753" height="222" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOdGXg3yFDt_8fjGrNAYp9gH9UgxuNRTEfNQumyN-BvXuhpg-SAbThNOz-SqraAPWO3R5Qn0Xd7iJ3_KB5jPan0-Gy3-XSEkP8WAif2GOr0zrLcixOGinB8TnEI1xTm3W4EHN8D-WdZoo/s640/IMG20180926104311.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(19 anggota DPRD Kota Malang yang sudah terpidana), yaitu ; 1. Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari Fraksi PDIP),; 2. Sulik  Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 3. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 4. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 5. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 6. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 7.Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 8. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 9. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 10.  Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 11. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 12. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 13. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar),; 14. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP),; 15. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 16. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 17. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 18 H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 19. Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>A</b></span>ndai saja KPK tidak menelisik kasus ini sejak tahun 2017, maka 41 anggota DPRD Kota Malang ini akan mengakhiri jabatannya dengan mulus tahun 2019, dan bahkan ada diantaranya yang akan terpilih kembali karena sebagai Caleg periode 2019 - 2024, begitu juga Yaqud Ananda Gudban dan Moh. Anton dapat menyaksikan penmugutan suara saat pemilihan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2019.<br /><br />Ternyata justru “nikmat membawa sengasara”. Inipula yang dialaimi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang Jarot Eddy Sulistyono, Wali Kota Malang Moch. Anton selaku pemberi suap, dan 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 selaku penerima suap yang sama-sama meringkuk dipenjara yang lamanya masing-masing antara 4 hingga 5 tahun, serta pencabutan hak politiknya masing-masing selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Anehnya, kasus inipun mengundang pertanyaan dari masyarakat terutama dari para terdakwa/terpidana selaku anggota DPRD yang menerima suap kepada KPK. Karena mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim, dan Teddy Soejadi Soemarma, selaku Kepala Bidang Dinas PUPR Kota Malang serta 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPR yang terlibat dalam pemberian uang ke DPRD Kota Malang melalui Teddy, yang hingga saat ini selamat dari tangan tangan penyidik anti rasuah.<br /><br />Tak salah memang, bila tuduhan miring dilontarkan oleh masyarakat kepada KPK, yang dengan semangatnya pada saat menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, KPK langsung menetapkan 22 anggota DPRD, dan Satu diantaranya adalah Calon Wali Kota termasuk Wali Kota Malang sebagai petahan menjadi tersangka, sementara Cipto Wiyono, Teddy dan puluhan kontraktor hingga saat ini “aman-aman saja”.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, dari 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili karena Korupsi sejak 2016, di mana 11 diantaranya adalah tertangkap tangan KPK sejak 2017 hingga Oktober 2018, beberapa diaranya masih belum tuntas, termasuk kasus suap seluruh anggota DPRD Kota Malang. Mengap ? Yang jelas hanya lembaga anti rasuah itulah yang dapat menjelaskannya.<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 4 Aprli 2019), 11 terdakwa dijatuhui hukuman pidana penjara antara 4 hingga 4 tahun dan 6 bulan. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pengembalian seluruh duit “haram” yang dinikmati para terdakwa, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara.<br /><br />Dalam sidang session I,  Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama terhadap terdakwa Mulyanto yaitu selama 4 tahun dan 6 bulan. Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan, serta terdakwa Arif Hermanto, Choirul Anwar dan terdakwa Suparno, masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTBZo9XjLVHE5BDFKUBeJAX4qoJ3iJZUrpS35bw_OUXvIQEHWzHHFE_Y5shyphenhyphenVuNhBPBGmr7-UUzHLt-ncnTjU-N9bUmAV3kATb1iON_lFy711EEVlepo63AfICn9PsCkRgeOj19pUaHM/s1600/IMG20190117145739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcTBZo9XjLVHE5BDFKUBeJAX4qoJ3iJZUrpS35bw_OUXvIQEHWzHHFE_Y5shyphenhyphenVuNhBPBGmr7-UUzHLt-ncnTjU-N9bUmAV3kATb1iON_lFy711EEVlepo63AfICn9PsCkRgeOj19pUaHM/s640/IMG20190117145739.jpg" width="640" /></a></div> Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan Pasal yang disangkakan atas perbuatan para terdakwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KKPK, yaitu Pasal 12 huruh a Undang-Undang Tidank Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk unsur Ketua, dan Rp100 juta untuk masing-masing anggota atau totalnya sebesar Rp5.5 miliyar untuk dibagi-bagi oleh seluruh anggota Dewan, yang diterima pada sekitar Nopember 2014  - Pebruari 2015 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015.<br /><br />Kemudian Majelis Hakim menguraikan juga Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi), dan Rp12.5 juta untuk masing-masing anggota atau sejumlah Rp700 juta yang dibagi-bagi oleh anggota DPRD Kota malang, yang dihitung 10 persen dari total anggaran Pokir sebesar Rp9 miliyar. Selain uang “Pokir” juga  uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk unsur Ketua, dan sebesar Rp5 juta untuk masing-masing anggota atau total uang ‘sampah” yang dibagi-bagibagikan oleh anggota Dewan sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni - Juli 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Saa itu, ada permintaan uang Pokir oleh pihak legislator yang diwakili oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono ke Wali Kota Malang Moch. Anton. Dan permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPR dan kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan dalam surat putusannya, bahwa awal permintaan uang Pokir oleh legislator ke eksekutif, berawal pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015.<br /><br />Pada saat itu Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono yang bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWugcI-h6_e8BPd6upM8RKbbzybTN1CtcPzT-MpRxouFDzu86l6YqOkXOFbiJej37Kx-9Zup5lBdnZ4qfPrCdVp1f-dxkxktBixv-oDpFwa3S2v5cukZsY4JSWxpcwHNDw4hXxUwpKwLE/s1600/IMG20190402134508.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="512" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWugcI-h6_e8BPd6upM8RKbbzybTN1CtcPzT-MpRxouFDzu86l6YqOkXOFbiJej37Kx-9Zup5lBdnZ4qfPrCdVp1f-dxkxktBixv-oDpFwa3S2v5cukZsY4JSWxpcwHNDw4hXxUwpKwLE/s640/IMG20190402134508.jpg" width="426" /></a></div> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /><br />“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata Majelis Hakim<br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Soejadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Soejadi Soemama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Soejadi Soemama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Atas permintaan tersebut, Teddy Soejadi Soemama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Soejadi Soemama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /><br />“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta,” ucap Majelis Hakim<br /><br />“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap Majelis Hakim kemudian.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Soejadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. <br /><br />Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /><br />“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar Majelis Hakim. <br /><b><span style="font-size: large;"><br /><span style="background-color: red;">Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi</span></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYQRidngXZ1LkeySUTxwWUjPVhJ5Jz_8Acj-uJSLcSIRYSKWXg71UixF6NsbM_sk2kVr6DOa0QRtpNzoBgQCsK5amcljmobD1kkeLuPaf_hGxN9mduMf_P-Da852X9tqlIYbZSiEPISs/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqYQRidngXZ1LkeySUTxwWUjPVhJ5Jz_8Acj-uJSLcSIRYSKWXg71UixF6NsbM_sk2kVr6DOa0QRtpNzoBgQCsK5amcljmobD1kkeLuPaf_hGxN9mduMf_P-Da852X9tqlIYbZSiEPISs/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Majelis Hakim juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan.<br /><br />Majelis hakim dalam surat putusannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015. Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />“Bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut di atas, tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” ucap Majelis Hakim. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa, menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan :<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /><br />Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menadili ; Menyatakan bahwa terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar dan terdakwa Suparno (dan terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan terdakwa Choirul Amri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana. <br /><br />“Meghukum terdakwa Mulyanto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman tambahan, terdakwa Mulyanto diwajibkan untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp70 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima terdakwa, karena yang 47.5 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Kemudian terdakwa Teguh Mulyono, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman tambahan, untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp88.5 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima terdakwa, karena yang 29 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ;<br /><br />Berikutnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Arif Hermanto, Choirul Anwar dan terdakwa Suparno, masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan terhadap terdakwa dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan ;<br /><br />Dan hukuman tambahan terhadap terdakwa Arif Hermanto berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp117.5 juta, dan terdakwa Suparno sebesar Rp55 juta, dari total Rp117.5 juta yang diterima kedua terdakwa Suparno, karena yang 62.5 juta rupiah sudah dikembalikan ke negara melalui KPK. Atau harta benda terdakwa Arif Hermanto dan terdakwa Suparno akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ; <br /><br />Untuk terdakwa Choirul Anwar tidak dijatuhi hukuman tambahan karena terdakwa sudah mengembalikan uang seluruhnya sebesar Rp117.5 juta ke negara melalui KPK. Ke- 5 terdakwa ini juga di hukum berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku masing-masing selam 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara. <br /><br />Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara paling lama terhadap terdakwa Sony Yudiarto yaitu selama 4 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Erni Farida, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 1 bulan, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan ;<br /><br />Dari ke-5 terdakwa ini, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa Sony Yudiarto berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp112.5 juta dari total Rp117.5 juta yang diterima kedua terdakwa Suparno, karena terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp5 juta. Atau harta benda terdakwa Arif Hermanto dan terdakwa Suparno akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti apabila terdakwa tidak membayar, atau dipenjara selama 1 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi ; <br /><br />Hukuman tambahan terhadap terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan Choirul Amri  berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dalam peraturan yang berlaku masing-masing selam 3 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar dan terdakwa Suparno maupun JPU KPK mengatakan menerima. <br /><br />“Saya menerimanya,” kata terdakwa Mulyanto yang diikuti 4 rekannya, begitu juga dengan JPU KPK.<br /><br />Dan juga terdakwa Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono dan terdakwa Choirul Amri mengatakan menerima putusan Majelis Hakim. Namun JPU KPK mengatakan pikir-pikir atas Vonis terhadap terdakwa Sony Yudiarto.<br /><br />“Terima kasih Yang Mulia. Terhadap putusan untuk terdakwa Sony Yudiarto, kami masih pikir-pikir, karena kami masih perlu mengecek terkait uang sebesar lima juta (Rp5 juta) pengembalian dari terdakwa,” kata JPU KPK Burhanudin.<br /><br />Seusai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Soni Yudiaro, JPU KPK Aris Suhermanto kepada wartawan media ini mengatakan, masih pikir-pikir karean masih harus mengecek terkait uang sebesar Rp5 juta yang diekembalikan oleh terdakwa ke KPK.<br /><br />“Satu terdakwa, yaitu Soni, kita masih pikir-pikir karena kita masih harus mengecek pengembalian uang sebesar Rp5 juta oleh terdakwa,” ujar JPU KPK Arif Suhermanto. (Rd1)

News Tipikor 10 Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang Menerima Vonis

 #JPU KPK menyatakan menerima putusan Majelis Hakim terhadap para terdakwa, kecuali untuk terdakwa Soni Yudiarto mengatakan masih pikir-pi...

»