Apakah Pihak Pemberi Suap Terhadap Wali Kota Pasuruan Akan Jadi “Tersangka” ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjj7LDDvA695sSjoIQhkqfrhEDokJD8DRFLIpf5Z2h-6Q1WvBqwGM-iDwAev2E47HhcbWYIvlYLjV72RH4GbtBqjtJZ2SK_b0RO6JOLcRCUq8zJcnpJNJcSdRVoGorPh0-PRQ0Oa6jvbw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjj7LDDvA695sSjoIQhkqfrhEDokJD8DRFLIpf5Z2h-6Q1WvBqwGM-iDwAev2E47HhcbWYIvlYLjV72RH4GbtBqjtJZ2SK_b0RO6JOLcRCUq8zJcnpJNJcSdRVoGorPh0-PRQ0Oa6jvbw/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Konstruksi terlibat pemberian uang suap kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono yang berasal dari fee proyek APBD#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi. Dan kasus Tindak Pidana Korupsi suap sudah jelas melibatkan dua pihak, yaitu penerima suap adalah pihak penyelenggara negara atau PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang dikenal di zaman Naw ini adalah ASN (Aparatur Spil Negara) yang diatur dalam Pasal 12 huruf a, huruf B atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan pemberi suap adalah pihak swasta baik sebagai perseorangan atau pengusaha yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf atau Pasal 13 Undang-undang yang sama.<br /><br />Namun tak sedikit kasus Korupsi Suap yang ditangani Khususnya oleh Kepolisian/Kejaksaan di Jawa Timur diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya penerima suap dan dijerat dengan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara pemberi uang suap itu “SELAMAT”.<br /><br />Ibarat ungkapan, “ada Api ada Asap, kalau ada penerima Suap sudah pasti ada pemberi Suap”. Dan inipula yang mungkin tepat bagi para pejabat atau terdakwa yang terlibat dalam kasus Korupsi Suap di tanah air Khususnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Pemkot Pasuruan (Kelurahan) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2018. <br /><br />Dan saat ini Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Pertanyaannya, Siapa yang terlibat menyuap Wali Kota Pasuran Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diterima Wali Kota Setiono melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto serta bagaimana proses terjadinya suap menyuapan itu terjadi?.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh226_ZcRDE3h0uGatlImdZLVirkjZs-giRiMLdHF-gWV3SMOZTniZYOwS7UZ8mEFw9wWu2q5EMH9KHkEahIhm1GePvRxWTt1VbFqeDzFif4VWP7V9G1235lGVF0aPqQdvtTXHDnc2LtMI/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh226_ZcRDE3h0uGatlImdZLVirkjZs-giRiMLdHF-gWV3SMOZTniZYOwS7UZ8mEFw9wWu2q5EMH9KHkEahIhm1GePvRxWTt1VbFqeDzFif4VWP7V9G1235lGVF0aPqQdvtTXHDnc2LtMI/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div> Memang KPK tidak hanya menangkap Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. Tetapi saat itu (3 Oktober 2018) KPK juga turut menangkap Muhammad Baqir pemilik CV. <br />Mahadir) selaku penyuap, dan sudah di Vonis bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara  selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Pertaanyaannya kemudian, apakah uang sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) hanya dari si Muhammad Baqir, atau ada pihak lain ?. <br /><br />Sedangkan dalam dakwaan, tuntutan Jaksa KPK maupun putusan Majelis Hakim terkait jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono dari terpidana Muhammad Baqir adalah sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), <br /><br />Lalu sisanya sebesar Rp2.852.243.360 (dua miliyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari siapa ?<br /><br />Pada hal dalam persidangan sudah terungkap, sebahagian nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono yang jumlahnya Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), ternyata bukan hanya dari si Muhammad Baqir, melainkan puluhan pengusaha Kontraktor/Asosiasi Konstruksi di Pasuruan dan juga dari luar Kota Pasuruan.<br /><br />Di antara nama-nama yang terungkap dalam persidangan terkait pemberian uang suap itu terhadap terdakwa Setiyono adalah si Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito. <br /><br />Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua dan Bendahara Muhammad Yahya serta Sekretarisnya Sugeng Cahya Patria.<br /><br />Para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini mendapat proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar 30 persen. Dan proyek pekerjaan itu tidaklah didapatkannya gratis begitu saja, melainkan ada fee yang besarnya 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />Uang itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo/Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan Wali Kota Setiyono yaitu Hendri Prabowo pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya Setiyono untuk mengelola, menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibCdCPFwiqpvaBJBbqx0WgZKaUHoT0TIOQpYkHfC3JMwa-NfwzVzwmlznTERG8hEYfMBOm7TDFUXrG6pq8m0dUeXp76oV6pvRRTB48c3Q3eCfv4ZdLRUrTnwvjvimVptp-LjtmxzzNORE/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibCdCPFwiqpvaBJBbqx0WgZKaUHoT0TIOQpYkHfC3JMwa-NfwzVzwmlznTERG8hEYfMBOm7TDFUXrG6pq8m0dUeXp76oV6pvRRTB48c3Q3eCfv4ZdLRUrTnwvjvimVptp-LjtmxzzNORE/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></div> Yang masih “misterius” adalah nama-nama pengusaha kontraktor di luar Kota Pasuruan yang terlibat dalam pekerjaan proyek ABPD Kota Pasuruan sebesar 70%. Siapakah para pengusaha konstruksi di luar Kota Pasuruan yang terlibat itu? Apakah KPK akan mengungkapnya, atau akan tetap menjadi “mesterius”, atau KPK hanya cukup menyeret si Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? Lalau bagaimana dengan nama-nama yang disenut oleh Jaksa KPK dalam surat dakwaan? <br /><br />Selain itu, ada lagi yang lebih “misterius dan memalukan” yaitu, Aparat Penegak Hukum yang disebut-sebut dalam persidangan juga menerima fee proyek. Siapakah Aparat Penegak Hukum di Kota Pasuruan yang menerima uang “haram” itu?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, mengapa penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono ? Apakah ini yang disebut sebagai penegakan hukum kasus Tindak Pidana kejahatan yang luar biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tanah air? <br /><br />Apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono akan jadi “tersangka” atau “selamat” ?. Hingga saat ini pihak KPK melalui Jaksa Penuntut Umum KPK saat ditanya wartawan media ini belum memberikan jawaban.<br /><br />Kasus yang sama yang melibatkan pihak-pihak lain dalam kasus Korupsi Suap 13 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang ditangani KPK di Jawa Timur juga belum tuntas, diantaranya adalah Kasus suap tangkap tangan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Terpidana Taufiqurrahman, selain terjerat kasus Suap dan sudah divonis, juga terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun hingga saat ini masih berstatus tersangka sejak tahun 2017.<br /><br />Kemudian Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur serta 2 Kepala Dinas (Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan). Kemudian pengembgannya menyeret Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Namun 5 Kepala Dinas yang terlibat pemberian komitmen fee ke Komisi B DPRD Jatim serta anggota Komisi B yang menikmati duit itu, hingga saat ini “aman-aman saja”<br /><br />Lalu Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD serta Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto. Dari pengembangannya, kemudian KPK menyeret Wali Kota Mojokerto. Namun semua anggota DPRD Kota Mojokerto yang disebut dalam dakwaan Jakasa KPK kebagian duit “haram” itu juga “aman-aman” saja.<br /><br />Selanjutnya Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Jombang Nyono. Dalam kasus ini, selain terjerat kasus suap, Nyono juga dijerat Undang-undang TPPU namun masih “jelas”. Belum lagi pihak lain yaitu Dr. Subur selaku Direktur RSIA Jombang yang memberikan uang sebesar Rp75 juta melalui Kepala Dinas Kesehatan Inna (sudah divonis), hingga saat ini juga “aman-aman” saja.<br /><br />Belum lagi kasus suap APBD seluruh anggota DPRD Kota Malang. Dalam kasus ini penyidik KPK begitu bersemangat menyeret 41 dari 45 anggota DPRD termasuk Kepala Dinas PUPR dan Wali Kota Malang menjadi tersangka/terpidana. Namun masih meninggalkan “benang merah”, karena mantan Sekda Cipto Wiyono dan Teddy Soemama Sujadi yang terlibat pengumpulan uang suap untuk DPRD Kota Malang termasuk 45 kontraktor di Kota Malang “tak tersentuh”, hingga para mantan anggota Dewan dan mantan Wali Kota Malang itu mempertanyakannya. Dan belum lagi kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang terkait penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang.<br /><br />Yang tak kalah dipertanyakan adalah, Kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Direktur Utama, Direktur Keuangan dan General Manager (GM)  PT PAL (Penataran Angkatan Laut). Ketiga pejabat peruhahaan plat merah ini dijerat dengan Pasal penerima. Memang KPK juga menangkap Direktur Umum PT. Peusa Sejati. <br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, Mengapa hingga saat ini KPK belum menangkap Direktur Utama PT Perusa Sejati selaku pemberi suap ke Direksi PT PAL melalui Direktur Umum PT Perusa Sejati ? Padal hal, menurut JPU KPK saat dipersidangan mengatakan kepada media ini, bahwa Dirut perusahaan yang semula bergerak di bidang bisnis peralatan pesat terbang dan kemudian beralih ke bisnis Kapal Laut yang tinggal di Amerika Serikat itu sudah ditetapkan menjadi tersangka.<br /><br />Belum lagi pihak-pihak perusahaan selaku Subkontrak PT PAL untuk pekerjaan perbaikan dan perawatan Kapal dengan memberikan sejumlah fee kepada PT PAL. Dan uang yang diterima Direksi PT PAL baik dari pengusaha selaku Subkonrak, khususnya yang berkaitan dengan penjualan 2 unit Kapal Perang ke Pemerintah Piliphina disetorkan sebagai Dana Komando.<br /><br />Dan selanjutnya kasus dugaan Korupsi pembangunan Rumah Sakit Unair, Surabaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85 miliyar, di mana KPK telah menetapkan mantan Rektor Unair periode 2006-2015 “FAS” sebagai tersangka, namun hingga saat ini belum juga “tuntas”.<br /><br />Apakah KPK sebagai lembaga super body yang dipercaya pemerintah untuk menangani kasus Korupsi akan menuntaskan kasus-kasus Korupsi yang ditangani di Jawa Timur sejak tahun 2017 ?. (*)

News Tipikor Apakah Pihak Pemberi Suap Terhadap Wali Kota Pasuruan Akan Jadi “Tersangka” ?

#Puluhan Kontraktor yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Konstruksi terlibat pemberian uang suap kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono yang b...

»

Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZM8GlrWoaxgJW_CIToC8FzM5X4fUZbFeu4Z_zH-yspUhooZlg28ev71_bIGBOTpLEwrVF-S2ks9ilIvvLbod6NXw6A5SlRR-BxdnoYV0y8wILlHZ001Jfe-iQQ9zqbK33XjfqWne3fM/s1600/IMG20190325135710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="636" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilZM8GlrWoaxgJW_CIToC8FzM5X4fUZbFeu4Z_zH-yspUhooZlg28ev71_bIGBOTpLEwrVF-S2ks9ilIvvLbod6NXw6A5SlRR-BxdnoYV0y8wILlHZ001Jfe-iQQ9zqbK33XjfqWne3fM/s1600/IMG20190325135710.jpg" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#70% Anggaran Proyek APBD Pemkot Pasuruan dinikmati Pengusaha Konstruksi dari luar Kota, dan 30% untuk pengusaha Kontraktor/Asosasi lokal termasuk orang dekatnya terdakwa Setiyono (Wali Kota) serta fee mengalir ke Aparat Penegak Hukum#</span></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Ada Api ada Asap, ada penerima Suap ada pula pemberi Suap”. Ungkapan inilah yang mungkin tepat bagi para pejabat atau terdakwa yang terlibat dalam kasus Korupsi Suap di tanah air kita.<br /><br />Dari ratusan bahkan ribuan Kasus Korupsi di tanah air yang ditangani KPK sejak dibentuknya KPK dan berlakunya UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu diantaranya adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan Wali Kota Pasuruan Setiyono, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto selaku pegawai honorer Pemkot Pasuruan (Kelurahan) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Oktober 2018.  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Saat ini Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tuduhan, menerima gratifikasi atau suap, dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Jaksa KPK yaitu Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 junckto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Pertanyaannya, Siapa yang terlibat menyuap Wali Kota Pasuran Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018? Atau dari siapa saja uang suap sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang diterima Wali Kota Setiono melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto serta bagaimana proses terjadinya suap menyuapan itu terjadi?.<br /><br />Memang KPK tidak hanya menangkap Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. Tetapi saat itu (3 Oktober 2018) KPK juga turut menangkap Muhammad Baqir pemilik CV. <br />Mahadir) selaku penyuap, dan sudah di Vonis bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara  selama 2 (dua) tahun.<br /><br />Pertaanyaannya kemudian, apakah uang sebesar Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) hanya dari si Muhammad Baqir, atau ada pihak lain ?. <br /><br />Sedangkan dalam dakwaan, tuntutan Jaksa KPK maupun putusan Majelis Hakim terkait jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono dari terpidana Muhammad Baqir adalah sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), lalu sisanya sebesar Rp2.852.243.360 (dua miliyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari siapa ?</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEini0Tpl_EenmAwkunI3IZjykAo9pYbqaGJwbOouQSD0_edWqnpHcTkKRZ8ptcqRtoahD_k4yImYS-6dI401C8MZQGQef3IKj7GgUGBREsiv0DlgLC_BLjJC28kmWMvoiVCUUphBo7o-jY/s1600/Wali+Kota..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEini0Tpl_EenmAwkunI3IZjykAo9pYbqaGJwbOouQSD0_edWqnpHcTkKRZ8ptcqRtoahD_k4yImYS-6dI401C8MZQGQef3IKj7GgUGBREsiv0DlgLC_BLjJC28kmWMvoiVCUUphBo7o-jY/s640/Wali+Kota..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas kiri, terpidana Muhammad Baqir (pemilik CV Bahadir), dan foto bawa dari kanan, terdakwa Setiyono, Dwi Fitri Cahyono serta Wahyu Tri Hardiyanto </td></tr> </tbody></table> Pada hal dalam persidangan sudah terungkap, sebahagian nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono yang jumlahnya Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), ternyata bukan hanya dari si Muhammad Baqir, melainkan puluhan pengusaha Kontraktor/Asosiasi Konstruksi di Pasuruan dan juga dari luar Kota Pasuruan.<br /><br />Di antara nama-nama yang terungkap dalam persidangan terkait pemberian uang suap itu terhadap terdakwa Setiyono adalah si Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito. <br /><br />Selain itu, Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua dan Bendahara Muhammad Yahya serta Sekretarisnya Sugeng Cahya Patria.<br /><br />Para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini mendapat proyek pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar 30 persen. Dan proyek pekerjaan itu tidaklah didapatkannya gratis begitu saja, melainkan ada fee yang besarnya 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />Uang itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo/Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan Wali Kota Setiyono yaitu Hendri Prabowo pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya Setiyono untuk mengelola, menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu.  </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6cv1xsBXsAWAUgaDXKngEUV9Cclmw6Ae4q7pTMBy4R31PkDAt9OP7DlRQR7rq8a6Lb02Vez6by6jL8Vcv5gOtT52PtMvHGNeCHchlTkK_xyO6nuZ1KaLS0YiDwX9yVIBvpQzKe1Zz7NE/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6cv1xsBXsAWAUgaDXKngEUV9Cclmw6Ae4q7pTMBy4R31PkDAt9OP7DlRQR7rq8a6Lb02Vez6by6jL8Vcv5gOtT52PtMvHGNeCHchlTkK_xyO6nuZ1KaLS0YiDwX9yVIBvpQzKe1Zz7NE/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Yang masih “misterius” adalah nama-nama pengusaha kontraktor di luar Kota Pasuruan yang terlibat dalam pekerjaan proyek ABPD Kota Pasuruan sebesar 70%. Siapakah para pengusaha konstruksi di luar Kota Pasuruan yang terlibat itu? Apakah KPK akan mengungkapnya, atau akan tetap menjadi “mesterius”, atau KPK hanya cukup menyeret si Muhammad Baqir selaku penyuap Wali Kota Pasuruan Setiyono ? Lalau bagaimana dengan nama-nama yang disenut oleh Jaksa KPK dalam surat dakwaan? <br /><br />Selain itu, ada lagi yang lebih “misterius dan memalukan” yaitu, Aparat Penegak Hukum yang disebut-sebut dalam persidangan juga menerima fee proyek. Siapakah Aparat Penegak Hukum di Kota Pasuruan yang menerima uang “haram” itu?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, mengapa penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap itu kepada terdakwa Setiyono ? Apakah ini yang disebut sebagai penegakan hukum kasus Tindak Pidana kejahatan yang luar biasa dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tanah air? <br /><br />Senin, 25 Maret 2019, Nama-nama yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap Wali Kota Setiyono terungkap dari keterangan 10 orang saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan yang berlangsung di diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota, Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko (Keduanya Hakim Ad Hock)  serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri Penasehat Hukum ketiga terdakwa (Setiyono, Dwi Fitri Cahyono dan Wahyu Tri Hardianto).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAZCJhpBJfj8kBUosMT1kueBwPMOPLX2EnPB-a0EAKiXU2r2WzgCllSN3CQKgGbtBJpiHqVyAiQzJAscAOC8cQLW2E9lVCAzddo2SDooLXude_n3uk3jYgun8Hun1RlwCwNu4dPOj208/s1600/IMG20190325145819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAZCJhpBJfj8kBUosMT1kueBwPMOPLX2EnPB-a0EAKiXU2r2WzgCllSN3CQKgGbtBJpiHqVyAiQzJAscAOC8cQLW2E9lVCAzddo2SDooLXude_n3uk3jYgun8Hun1RlwCwNu4dPOj208/s640/IMG20190325145819.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Ke- 10 saksi yang dihadirkan Tim Jaksa KPK Kiki Ahmad Yani dkk, adalah Bambang Parikesit, Sugeng Cahya Patria, Siti Chalimah, Muhammad Yahya (Direktur CV. Indra Bakti Bangsa), Mohammad Muzit, Supono (Direktur CV. Piratama Mandiri), Muhammad Baqir (CV Hadir), Hendri Prabowo (Keponakan Wali Kota Setiyono), Roby Abdulrohim dan Yus Saptono (Keduanya sebagai Konsultan pengawas). Para saksi yang dihadirkan itu adalah para pengusaha Konstruksi kecuali Hendri Prabowo.<br /><br />Atas pertanyaan JPU KPK Kiki Ahmad Yani, para saksi ini menjelaskan dan mengakui Kepada Majelis Hakim, bahwa pada tahun 2016 ada pertemuan antara Wali Kota Setiyono bersama Dwi Fitri Cahyono  dengan para kontraktor/Asosiasi di rumah dinas Wali Kota.<br /><br />Pertemuan itu adalah untuk mengatur Plotting proyek APBD Kota Pasuruan oleh Wali Kota kepada para rekenan/Asosiasi. Dari pemberian proyek itu, ada fee yang harus diberikan oleh setiap rekanan/kontraktor/Asosiasi kepada Wali Kota yang besarnya 5% dari anggaran proyek untuk pekerjaan saluran, dan 7% dari anggaran proyek untuk pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak.<br /><br />“2016 ada pertemuan antara Wali Kota kontraktor, Asosiasi, ada 12 Asosiasi. Pertemuan itu sebagai perkenalan. Yang hadir, Yahya, Wongso, Achmad Fadoli, Andi Wiyono, Prawito dan ada Dwi (Dwi Tri Cahyono). Setelah itu ada lagi pertemuan di rumah dinas Wali Kota. Pertemuan itu ada plotting dan ada komitmen fee yang besarnya 5 persen untuk saluran dan 7 persen untuk pekerjaan jalan dan gedung, itu dari besarnya anggaran proyek setelah dikurangi pajak,” kata Sugeng Cahya Patria. <br /><br />Sugeng mengakui, kalau dirinya mendapat proyek dan memberikan fee sebesar puluhan juta. Menurut Sugeng, uang itu diberikan ke Wali Kota yang dititipikannya melalui Andi Wiyono karean Andi Wiyono sangat dekat dengan Wali Kota.<br /><br />Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, pada tahun 2017 dibentuk lintas Asosiasi di Pasuruan yang Ketuanya adalah Wongso Kusumon, Bendaharanya Yahya dan Sekretaisnya adalah saksi sendiri. Dan pada tahun 2017, saksi juga mengakui telah memberikan fee sebesar Rp130 juta ke Wali Kota melalui Wongso.<br /><br />“Tujuan dibentuknya lintas Asosiasi itu supaya kondusif dalam pertemanan antar kontraktor. Fee tahun 2017 sebesar seratus tiga puluh juta ke Wali Kota melalui Wongso,” kata Sugeng. Yang mengagetkan dari pengakuan Sugeng adalah, bahwa dirinya sudah mendapatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan Spesifikasi pekerjaan sebelum lelang di mulai.<br /><br />Pengakuan saksi Sugeng Cahya Patria terkait adanya pertemuan dengan Wali Kota dan ploting proyek serta pemberian fee terhadap Wali Kota diakui juga oleh saksi lainnya, yaitu Bambang Parikesit, Siti Chalimah, Muhammad Yahya, Mohammad Muzit, Supono, Muhammad Baqir, Hendri Prabowo. Dan  para saksi juga mengakui telah merealisasikan fee proyek terhadap Wali Kota melalui Wongso dan ada juga yang langsung.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFvsUQG3q51X-_jiKEcBiatJX9qTLh3omBdTBYIJa6b33UXoEQM9nzdAKsiUPjzNrmBDMi9pv3CkKx4CBVq9M0LZbzl8IwuaKh4zYIiCg6cJFhMemrF-NgLFQNkLdA84EIK_EFy6llWk/s1600/IMG20190325155229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAFvsUQG3q51X-_jiKEcBiatJX9qTLh3omBdTBYIJa6b33UXoEQM9nzdAKsiUPjzNrmBDMi9pv3CkKx4CBVq9M0LZbzl8IwuaKh4zYIiCg6cJFhMemrF-NgLFQNkLdA84EIK_EFy6llWk/s640/IMG20190325155229.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendri (kiri beridiri) adalah keponakan terdakwa Setiyono</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Salah satu saksi yaitu Roby Abdulrohim (Konsultan Pengawas), sempat “bulan’bulana” saat JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, bahwa berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dalam persidangan Jaksa KPK dapat meminta langsung kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penahanan seorang saksi yang dianggap mempersulit persidangan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit atau yang tidak sesuai dengan keterangan saksi di BAP (Berita Acara pememriksaan), karena keterangan saksi dalam BAP saat dipenyidikan tidak mendapat tekanan apapun dan BAP itupun diparaf dan ditandatangani saksi sendiri.<br /><br />Hal itu dijelaskan JPU KPK Kiki Ahmad Yani karena keterangan saksi terkait adanya pemberian fee tidak diakuinya. Namun akhirnya Roby  mungkin takut kalau dirinya sat itu langsung ditahan dan tidak pulang ke rumahnya dan akhirnya mengakui kalau ada fee dari proyek yang dikerjakannya sebagai konsultan pengawas.<br /><br />“Saya masih bersikap baik loh… kalau nggak, berdasarkan Undang-undang KPK/Tindak Pidan Korupsi, dalam persidangan Jaksa KPK dapat meminta langsung kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan penahanan seorang saksi. Jadi saya minta saudara bicara jujur,” ucap JPU KPK Kiki Ahmad Yani.<br /><br />“Ya ada fee antara lima persen sampai tujuh persen (5% - 7%) dari nilai anggaran setelah dipotong pajak,” jawab Roby.<br /><br />Dari keterangan Roby Abdulrohim ada juga yang membuat geleng-geleng kepala, yaitu pengakuannya terkait fee ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun saksi tak menjelaskan secara rinci, siapa APH di Kota Pasuruan yang dimaksud. Apakah Kejaksaan atau Kepolisian.   </span></div> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxG7yjIFpCJ1kbPgJ4EsvV5v0BK74-G-Nfyv_MLK9tEVJKmUI_ITfF9SuFpBL3AxqU-EFGh1hme2td5TZ0qhKqTT9Z0hqccTCMZl7DiwfiwMA3ECG7yeLiO_ahNyPScW30ZzXfYzHo3fQ/s1600/IMG20190325155157.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxG7yjIFpCJ1kbPgJ4EsvV5v0BK74-G-Nfyv_MLK9tEVJKmUI_ITfF9SuFpBL3AxqU-EFGh1hme2td5TZ0qhKqTT9Z0hqccTCMZl7DiwfiwMA3ECG7yeLiO_ahNyPScW30ZzXfYzHo3fQ/s640/IMG20190325155157.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Roby dan Yus (kanan)</td></tr> </tbody></table> </span><br /> Pengakuan itu disampaikan oleh saksi Yus Saptono atas pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono, terkait kesiapa saja fee itu. “Ada ke Aparat Penegak Hukum,” kata saksi Yus Saptono.<br /> <br /> Selain itu, usaha Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono untuk mengungkap pihak-pihak lain yang ikut mengerjakan proyek ABPD Kota Pasuruan yang berasal dari luar Kota Pasuruan itupun gagal karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan. Alasan Majelis Hakim, bahwa hal itu tidak berkaitan dengan perkara yang sedang berlangsung.<br /> <br /> Pada hal, uang suap yang diterima terdakwa Setiyono bisa jadi berkaitan dengan para kontraktor dari luar Kota Pasuruan itu. Karena kesempatan tidak diberikan, maka pihak-pihak yang dimaksudkanpun gagal untuk “dinyanyikan”.<br /> <br /> Sementara Hendri mengakui kalau dirinya disuruh oleh terdakwa Setyono untuk mengelola uang yang berumber dari para pengusaha Konstruksi itu. Bahkan Hendri pernah menerima uang sebesar Rp300 juta dari rekanan. Hendri juga mengakui, ada beberapa rekning milik terdakwa Setiyono yang juga adik dari Ibu saksi yang dikelola oleh saksi sendiri termasuk membuka rekening baru. <br /> <br /> "Ya, saya disuruh. Kalau ada yang perlu ya diambil dari situ" kata Hendri<br /> <br /> Kepada media ini, salah seorang dari Tim Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Cahyono mengatakan, bahwa sesuai fakta persidangan, anggaran proyek sebesar 70% dikerjakan oleh pihak lain dari luar Kota Pasuruan, dan selain itu ada fee ke Aparat Penegak Hukum sesuai pengakuan saksi Yus Saptono.<br /> <br /> “Yang kita inginkan adalah persidangan yang terang benderang. Karena sesuai fakta persidangan, ada anggaran proyek sebesar 70% yang dikerjakan oleh pihak lain di luar Pasuruan. Selain itu, ada 160 proyek yang diduga bermasalah, siapa yang mengerjakan itu, itu yang kita ingkan agar terungkap. Termasuk ada fee ke Aparat Penegak Hukum sesuai pengakuan saksi Yus Saptono,” ujarnya. (Rd1)

News Tipikor Puluhan Asosiasi Konstruksi Terlibat Penyuapan Wali Kota Pasuruan

#70% Anggaran Proyek APBD Pemkot Pasuruan dinikmati Pengusaha Konstruksi dari luar Kota, dan 30% untuk pengusaha Kontraktor/Asosasi lokal ...

»

Sidang Korupsi Bupati Malang, “Orang Hebat” Sebagai Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXe981Wkai0dY2YEcASxM9O2y-7k3-QOAjcYNKvsLpwf1-vwptElIUgifexnAJhJdsfsIRemfY7iFwPOL-Fc1FbYDixHiKw7idPLmRF9AtVkLYMXOpbP_WYv2qoUI-3RbgzC1AQKH1kl4/s1600/IMG20190321122115.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXe981Wkai0dY2YEcASxM9O2y-7k3-QOAjcYNKvsLpwf1-vwptElIUgifexnAJhJdsfsIRemfY7iFwPOL-Fc1FbYDixHiKw7idPLmRF9AtVkLYMXOpbP_WYv2qoUI-3RbgzC1AQKH1kl4/s640/IMG20190321122115.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam Persidangan terungkap, Uang "haram" sebesar Rp880 juta mengalir ke Wartawan dari Eryk Aramando Talla atas perintah Terdakwa Rendra Kresna (Bupati Malang)#</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 21 Maret 2019, Tim Jaksa KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi menghadirkan “orang hebat” sebagai saksi dalam sidang perkara kasus Korupsi Suap Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah serta dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock).<br /><br />“Orang hebat” yang dimaksud adalah Eryk Armando Talla. Sekalipun nama Eryk Armando Talla bukanlah sebagai Pejabat tinggi negara, atau tokoh agama apalagi tokoh masyarakat di Indonesia atau di Kabupaten Malang, namun Eryk Armando Talla tidaklah asing di sebahagian kalangan pejabat di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, begitu juga di kalangan media maupun wartawan Khususnya di Malang Raya.<br /><br />Semakin “hebatnya”, Eryk Arando Talla disebut-sebut dekat dengan beberapa pejabat di Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta “berperan” mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga tak heran, pada tanggal 17 Januari 2019, saat Eryk Armando Talla pertamakalinya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Ali Murtopo (sudah divonis) selaku pengusaha di Kabupaten Malang sekaligus  sebagai salah satu penyuap Bupati Malang pada tahun 2011-2012, KPK memberikan pengamanan dan pengawalan yang begitu superketat dari beberapa petugas Brimob lengkap dengan sejanta laras panjang, helm dan rompi anti peluru, termasuk berjaga-berjaga dipintu masuk ruang sidang, sementara Eryk Armando Talla sepertinya terlihat menggunakan baju anti peluru dibalik baju batiknya saat duduk sebagai saksi di ruang sidang.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrK4EPzkpsfo4chWj0iT3Fp5uOqD0sEy2JAM1IMeMwf8b8kdVG4HuUvUXxFvAOl9p2NjgpQ1zzl6EBr648DXOSTyFwIt8nKd66rr7A_1s-hgD7epKrvJGzfH8zUaSEJKHGX4sZ3vrxFIY/s1600/IMG20190117105937.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrK4EPzkpsfo4chWj0iT3Fp5uOqD0sEy2JAM1IMeMwf8b8kdVG4HuUvUXxFvAOl9p2NjgpQ1zzl6EBr648DXOSTyFwIt8nKd66rr7A_1s-hgD7epKrvJGzfH8zUaSEJKHGX4sZ3vrxFIY/s640/IMG20190117105937.jpg" width="640" /></a></div> Sebelumnya, pada tanggal 17 April 2018 Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus (wartawan Radar Malang, Jawa Pos Group) juga pernah dihadirkan sebagai saksi di persidangan karena  “terlibat” dalam kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait penganggaran proyek jembatan Kedungkandang thun 2015. Eryk Armando Talla dan Lazuardi Firdaus berperan memperkenalkan sekaligus mengadakan pertemuan bersama seorang pengusaha yang juga anak mantan (Alm) salah satu Jaksa Agung Muda (JAM) dengan Moch. Arif Wicaksono (terpidana). Saat itu, Eryk Armando Talla juga mendapat pengawalan tapi bukan dari petugas Brimob melainkan dari beberapa pria berambut cepak dengan berpakaian batik.<br /><br />Dan kali ini, Eryk Aramando Talla dihadirkan sebagai saksi di Persidangan dalam perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna. Dalam kasus ini, Eryk Armando Talla juga terlibat sebagai penerima uang “suap” dari Ali Murtopo, seperti dalam surat dakwaan Jaksa KPK. <br /><br />Namun hanya KPK lah yang tahu, mengapa si Eryk Armando Talla ini tidak disidangkan bersamaan dengan si Rendra Kresna, supaya lebih jelas terungkap dengan terang benderang dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang yang diterima Rendra Kresna dari Ali Murtopo dan beberapa pengusaha kontraktor lainnya melalui si Eryk Armando Talla.<br /><br />Keterlibatan Eryk Armando Talla bukan hanya menerima uang fee proyek dari Ali Murtopo, tetapi Aryk Armando Talla terlibat dalam pengaturan proses lelang melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang dengan melibatkan IT Hacker, agar pemenang lelang hanya kontraktor-kontraktor yang sudah ditentukan.<br /><br />Sementara keterangan Eryk Armando Talla di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim (Kamis, 21 Maret 2019), tak jauh beda dengan keterangan sebelumya pada saat sebagai saksi untuk terpidana Ali Baqir (17 Januari 2019).<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim terungkap, pada tahun 2010, setalah Rendra Kresna dilantik menjadi Bupati Malang, lalu mengadakan pertemuan dengan Eryk Armando Talla bersama Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang untuk membahas mengenai pengembalian uang pinjaman dana kampanye Terdakwa Rendra Kresna yang jumlahnya mencapai Rp131 miliyar. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpBpaXJPNu5dILyjvuFs4fVRQ0wo00MMCSWEg0JTPDqX09qnJ7P4_Ok9qXdu3lWBsS5LLvbLXCm4AmAjHi2NwB_rqpDYigQMpHp6hl52aoYXs0SibS0DsAtINR072FU4cAM7FAUZ5kyac/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="268" data-original-width="398" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpBpaXJPNu5dILyjvuFs4fVRQ0wo00MMCSWEg0JTPDqX09qnJ7P4_Ok9qXdu3lWBsS5LLvbLXCm4AmAjHi2NwB_rqpDYigQMpHp6hl52aoYXs0SibS0DsAtINR072FU4cAM7FAUZ5kyac/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Uang itu berasal dari beberapa pengusaha kontrktor yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna dengan cara pengembalian dari proyek APBD Kabupaten Malang yang akan diberikan sekaligus mendapatkan fee atau keuntungan. Ibarat Peribahasa, “Menyelam sambil minum Air, membayar pinjaman sekaligus mendapat tambahan pundi-pundi”.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Rendra Kresna memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa.<br /><br />Kemudian Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati, bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang untuk Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana <br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Aset Daerah, dan beberapa kepala SKPD lainnya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati, akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).<br /><br />Kemudian pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnm853S9UCy7aG9ICjcIh3XKDd0ca5hn0qPgh5bzQV7xhRwRvt3LZodEKH8TOvMllGv9UGIPIcttv0_VNyHE_KDi6yWiHEPmKwn8xc4M6MxmYE54x73R4uIhpxKaPAP9HdfgF1jEmsp8/s1600/IMG20190321121015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnm853S9UCy7aG9ICjcIh3XKDd0ca5hn0qPgh5bzQV7xhRwRvt3LZodEKH8TOvMllGv9UGIPIcttv0_VNyHE_KDi6yWiHEPmKwn8xc4M6MxmYE54x73R4uIhpxKaPAP9HdfgF1jEmsp8/s640/IMG20190321121015.jpg" width="640" /></a></div> Sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. <br /><br />Keterangan Eryk Armando Talla ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Rendra Kresna.<br /><br />“Ada pertemuan, ada semacam notulen yang disepakati fee 5 persen, semula hanya di Dinas Pendidikan namun berlaku untuk semua. Pelaksanaan lelang melalui LPSE, ada adminya. Saya hanya menyediakan gudang sebagai tempat. Ini ada Adminya yang mengawasi lalulintas masuk  ke server, dan untuk mengawasi orang-orang yang akan masuk dalam group,” kata Eryk Armando Talla.<br /><br />Eryk Armando Talla juga mengakui, bahwa beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo dalam mengukiti lelang pengadaan Buku dan alat peraga adalah CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Sementara dari keterangan Ali Murtopo pada sidang sebelumnya mengatakan, bahwa CV yang diperuganakannya adalah CV Sawunggaling dan Karya Mandiri. Sedangkan CV lainnya dipergunakan oleh Eryk Aramando Talla sendiri.<br /><br />Dari keterangan Eryk Armando Talla dalam kasus ini bisa dijadikan sebagai “teropong atau cermin” oleh KPK maupun aparat penegak hukum (APH) untuk “mengintip” proyek-proyek di berbagi Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan proses lelang, yang bisa jadi terjadi untuk memenangkan pihak-pihak tertentutu yang sudah ditentukan. Apalagi dengan proyek pekerjaan yang belum lama dikerjakan namun sudah mengalami kerusakan.<br /><br />Dalam persidangan ini terungkap pula, karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo pun melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti, meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian ; Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; Dan alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta serta Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. <br /><br />Dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo,  Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, Ali Murtopo mengikuti pelelangan sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana  melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi infomasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLr7w0QBwPpADtsteyTt2IRtPal_LbqIh_jOSbyV4Yu0xad4-g_dGDlhZD_lQ8G9UyGbjeinrufSCxwaWuAU4-r2JFX_N_nXscQLSaA9ghQoDP0iAnhh429rhrQ2GVomtY61mfYdHe2go/s1600/IMG20190117122748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLr7w0QBwPpADtsteyTt2IRtPal_LbqIh_jOSbyV4Yu0xad4-g_dGDlhZD_lQ8G9UyGbjeinrufSCxwaWuAU4-r2JFX_N_nXscQLSaA9ghQoDP0iAnhh429rhrQ2GVomtY61mfYdHe2go/s640/IMG20190117122748.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Eryk Armando Talla saat menjadi saksi untuk terdakwa Ali Murtopo (17 Januari 2019)</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut, diantaranya untuk ;<br /><br />1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. <br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri <br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama <br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. <br /><br />Kemuidan, pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah Kabupaten Malang yakni ; <br /><br />1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815 <br /><br />2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. <br /><br />3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 <br /><br />4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). <br /><br />Dan uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)  dengan perincian ;<br /><br />1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010 <br /><br />2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898 <br /><br />3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. <br /><br />4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). <br /><br />Uang suap yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Uang itu ada yang diberikan secara langsung oleh Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna, dan ada pula melalui Eryk Armando Talla.<br /><br />Menurut Ali Murtopo, pada tanggal 5 Januari 2012, uang totalnya sebesar Rp880 juta yang dibereikannya beberapa kali ke Eryk Armando Talla untuk keperluan Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Malang atas perintah Bupati untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh terdakwa Rendra Kresna.<br /><br />a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa. <br /><br />Kemudian pada tanggal 13 Januari 2012, terdakwa Rendra kresna meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan atas perintah terdakwa Rendra Kresna, uang itu kemudian diberikan Ali Murtopo ke terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <br /><br /> Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbZuaqCIBFMdx0GByl6DmD4t79LxDY7kmcyYbyYmaBxP9kaACkLS4xH6sDQBKFqg0po1NmQRld9hYj0WnHc-DQdZK5pcIwbmBOjyhkRHLaJosYScXVVwDVuN6IN0v1ub9h-Kw8MsEd6E/s1600/IMG20190124154222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbbZuaqCIBFMdx0GByl6DmD4t79LxDY7kmcyYbyYmaBxP9kaACkLS4xH6sDQBKFqg0po1NmQRld9hYj0WnHc-DQdZK5pcIwbmBOjyhkRHLaJosYScXVVwDVuN6IN0v1ub9h-Kw8MsEd6E/s640/IMG20190124154222.jpg" width="640" /></a></div> Lalu pada tanggal 16 Januari 2012, terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan atas perintah terdakwa, Ali Murtopo menyerahkan uang sebesar Rp 750 juta ke Budiono.<br /><br />an memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono. <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan, Malang. <br /><br />Serta antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap yang jumlahnya Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah). <br /><br />Seperti yang dijelaskan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya menyebutkan, bahwa penerimaan uang suap oleh terdakwa Rendra Kresna pada Januari 2012 sebesar Rp881.300.000, yaitu ; <br /><br />Pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279,; Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290,; Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. <br /><br />“Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri,” ucap JPU KPK dalam surat dakwaannya saat itu (25 Pebruari 2019).<br /><br />JPU KPK juga menyebutkan, selain itu, penerimaan uang oleh terdakwa yang berkaitan dengan proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013 sebesar Rp2.745.000.000<br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah  dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak. <br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah. <br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ; Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas,; Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari,; <br /><br />Kemudiam pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas,; Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama; <br /><br />Dan Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri. <br /><br />Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni : <br /><br />Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah),; Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah),; Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah),; Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) <br /><br /><br />Pada tahun 2014, terdakwa juga menerima uang suap dari Ubaidillah sebesar Rp850.000.000. Penerimaan itu sebagai realisasi fee  yang diberikan Ubaidillah secara bertahap, yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anak Terdakwa yakni Kresna Tilotriama Phrosakh di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian ;  <br /><br />Pada tanggal 20 Januari 2014, sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari  Ubaidillah melalui A. Kholik menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama  Kurniwati yang merupakan istri Ubaidillah <br /><br />Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Eryk Armando Talla di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama Kurniwati. <br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa Terdakwa dan Eryk Armando Talla mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada Ali Murtopo dan Ubaidillah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. <br /><br />“Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO; Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap PU KPK di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Bupati Malang, “Orang Hebat” Sebagai Saksi

#Dalam Persidangan terungkap, Uang "haram" sebesar Rp880 juta mengalir ke Wartawan dari Eryk Aramando Talla atas perintah Terdak...

»

Apakah KPK akan Meneret Tersangka Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg24GaoOudZfXmWUzhXBPQxfdAoRnQHw-9aiD9hc_hRRacZGIaVdMKn8_m0EMOA3guX8lTxqRrX0WKe1Kv-oJQF41_Rg8sJqvlM288B3PYkI7k6b81YemA6Nk3qVYhyZAnlvfM0esmPGW8/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="756" data-original-width="808" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg24GaoOudZfXmWUzhXBPQxfdAoRnQHw-9aiD9hc_hRRacZGIaVdMKn8_m0EMOA3guX8lTxqRrX0WKe1Kv-oJQF41_Rg8sJqvlM288B3PYkI7k6b81YemA6Nk3qVYhyZAnlvfM0esmPGW8/s640/Dewan.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan”</span></span><br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar rupiah (Rp41 M) kepihak lain dan bisa dilakukan penuntutan. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi Sukomono, Kamis, 17 Januari 2019.<br /> <br /> Hal itu disampaikan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) saat ditanya wartawan media ini, terkait dalam surat tuntutannya terhadap 2 (dua) terdakwa, Yaitu Syahri Mulyo selaku Bupati (non aktif) Tulungagung dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Tulungangung yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, karena dalam fakta persidangan terungkap beberapa nama pejabat yang turut menikmati uang “haram” yang berasal dari fee proyek APBD sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan yang didapatkan beberapa kontraktor di Tulungagung sejak tahun 2014 - 2018.<br /> <br /> Nama-nama yang cantum dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi diantaraya Yamani (Pejabat DPPKAD) dan Sukarji (Kabdi Dinas PU) dihadapan Majelis Hakim, diantaranya Ketua DPRD Supriyono Rp750 juta,;  Wakil Bupati (Plt) Maryoto Birowo Rp4.675 miliyar,; Sekda Indra Fauzi Rp700 juta,; Kepala BPAKD Hendry Setiyawan Rp2.985 milliar,; Budi Juniarto (Pejabat Pemprov Jatim) Rp8.025 milliar,; Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 milliar,; Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 milliar,; Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur Rp6.750 milliar,; Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Rp1 milliar dan  Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI  sebesar Rp2.931 milliar, Kajari melalui Kasi Intel sebesar Ro20 juta per bulan, Kapolres melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta setiap bulan LSM dan Wartawan.<br /> <br /> “Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan untuk tersangka baru?,” tanya wartawan media ini lebih lanjut. Dan menurut PU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa KPK tidak bicara kemungkinan tetapi fakta.<br /> <br /> “Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono kemudian.<br /> <br /> Namun hingga menjelang Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 2 (dua) pekan mendatang terhadap 3 (tiga) terdakwa, yaitu Syahri Mulyo, Sutrisno dan Angung Pratitno, KPK yang disebut sebagai lembaga super body itu, tak kunjung memeriksa satupun dari nama-nama yang disebutkan dalam dalam surat dakwaan dan tuntutan PU KPK maupun fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai “tersangka” yang turut menikmati uang “haram” itu.<br /> <br /> Apakah karena menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) pada April mendatang, sehingga KPK maupun APH (Aparat Penegak Hukum lainnya) tak akan ada penyidikan atau penahanan terhadap tersangka dalam kasus Korupsi ? <br /> <br /> Atau memang KPK tidak lagi sesemangat pada saat menangani kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang tahun 2015 lalu, yang dalam waktu 1 (satu) bulan, penyidik lembaga anti rasuah itu langsung menetapkan status tersangka terhadap 40 anggota DPRD Kota Malang bersama Wali Kota menjelang Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu ? <br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan, surat tuntutan PU KPK maupun fakta di muka persidangan dihadapan majelis Hakim dijelaskan, bahwa asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno adalah berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018.<br /> <br /> Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung.<br /> <br /> Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek.<br /> <br /> Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fygal1CXgWrHXZGScGJvl3tkW5BW6s-Ase_Rt9xIxJe-CcDzdpGtkhw_zL0QP-sD7aCJKER6DVBWAHFVUsQYeUB1qub87plhNGiLhytTpWtoA6hLymMAgMIf40nVZCw_uerqGcdqgPg/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8fygal1CXgWrHXZGScGJvl3tkW5BW6s-Ase_Rt9xIxJe-CcDzdpGtkhw_zL0QP-sD7aCJKER6DVBWAHFVUsQYeUB1qub87plhNGiLhytTpWtoA6hLymMAgMIf40nVZCw_uerqGcdqgPg/s640/2..jpg" width="640" /></a>Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN).<br /> <br /> Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK.<br /> <br /> Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.<br /> <br /> “Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> “Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan.<br /> <br /> “Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. <br /> <br /> Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04<br /> <br /> 1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_wD_0DsCq0XtEdvc3vOWja3HepUzGv8PUQncvuUB8FVMVlUQhikwCfsSpuAgv7xYq5_Lpk_pyTbv31giA1u4szmd1w-oRqhBNRWxRMVt9NASR_6CpPuRWD-XDZW8ZVEGdhSq9zdR5zM/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="339" data-original-width="640" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_wD_0DsCq0XtEdvc3vOWja3HepUzGv8PUQncvuUB8FVMVlUQhikwCfsSpuAgv7xYq5_Lpk_pyTbv31giA1u4szmd1w-oRqhBNRWxRMVt9NASR_6CpPuRWD-XDZW8ZVEGdhSq9zdR5zM/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></div> <br /> 1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504.<br /> <br /> 1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. <br /> <br /> 1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo.<br /> <br /> Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya.<br /> <br /> Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar.<br /> <br /> Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar.<br /> <br /> 2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: <br /> <br /> 2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560.<br /> <br /> 2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800.<br /> <br /> 2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480.<br /> <br /> 2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200.<br /> <br /> Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). <br /> <br /> 2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7-gX-BM87-npEcLD-m71B4gEXiR7jhqbCWfOsOf9vUOntZI5K1GVXuxjkk96tMaCytJBccuvYILRyYKdpc3bTZs1wrV132XZvl6CXKiY4uTjmfybvvaiTkY3i2BwKb7PDc4MNQ-WfhfI/s1600/Sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1004" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7-gX-BM87-npEcLD-m71B4gEXiR7jhqbCWfOsOf9vUOntZI5K1GVXuxjkk96tMaCytJBccuvYILRyYKdpc3bTZs1wrV132XZvl6CXKiY4uTjmfybvvaiTkY3i2BwKb7PDc4MNQ-WfhfI/s640/Sekda.jpg" width="640" /></a></div> Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta.<br /> <br /> 3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. <br /> <br /> Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. <br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: <br /> <br /> 1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)<br /> <br /> 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.<br /> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTn6Rf-4NTK2z09zy_6xe8x6dAT_TDNTsGthOiqsZzykyyNCjHGtonnf9yQ2D_Em2pojB4TEyMbAAFVhBfiR3fX3-pW49S-mVyDfiG7eAomV9qk0xBUPN9LSoOSAZY0_JxtEGpUpFWIA/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyTn6Rf-4NTK2z09zy_6xe8x6dAT_TDNTsGthOiqsZzykyyNCjHGtonnf9yQ2D_Em2pojB4TEyMbAAFVhBfiR3fX3-pW49S-mVyDfiG7eAomV9qk0xBUPN9LSoOSAZY0_JxtEGpUpFWIA/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a><br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur.<br /> <br /> JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ;<br /> <br /> Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar.<br /> <br /> Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno.<br /> <br /> JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ;<br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi.<br /> <br /> Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; <br /> <br /> 1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto.<br /> <br /> Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan <br /> <br /> 1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /> <br /> Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan<br /> <br /> Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun.<br /> <br /> Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. (Rd1)

News Tipikor Apakah KPK akan Meneret Tersangka Baru Dalam Kasus korupsi Suap Bupati Tulungagung?

JPU KPK Dodi Sukomo : “Ada uang ke pihak lain sebesar Rp41 M. Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidang...

»

Terdakwa Suap OTT Rp4 juta, Divonis 7 Bulan Penjara

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9cDPDDgCQlcM8kHSt_9TI6Kvvnvjelxl_ngfAqdIojuxVyM-VthiCNb1DDFUYeZrfzSyJ-3d9B6r9daigpJRfFODlCEplU8NKwFp8HUDWbHsAPRupmGZECubEv7q3rhlfWRWlpI7-5tQ/s1600/IMG201903201448+Sunidi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9cDPDDgCQlcM8kHSt_9TI6Kvvnvjelxl_ngfAqdIojuxVyM-VthiCNb1DDFUYeZrfzSyJ-3d9B6r9daigpJRfFODlCEplU8NKwFp8HUDWbHsAPRupmGZECubEv7q3rhlfWRWlpI7-5tQ/s640/IMG201903201448+Sunidi.jpg" width="640" /></a><br /> <b><span style="font-size: large;">JPU : Ini perkara dari Polisi, uangnya hanya Tiga juta Lima   </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">         ratus dari Satu terdakwa, Kedua terdakwa ditangkap </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">         dalam waktu yang berbeda penangkapannya berbeda</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b><b>H</b></span>asil <b>O</b>TT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur terhadap pelaku atau tersangka/terdakwa kasus Korupsi Suap/Pungli sangat jauh berbeda dengan kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). <br /> <br /> Pada hal, Undang-Undang yang dikenakan terhadap pelaku adalah Undang-undang yang sama,  yaitu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan di adili di Pengadilan Tipikor bukan di Peradilan Umum (Pidana Umum). <br /> <br /> Yang membedakan OTT oleh Kepolisian dan Tangkap Tangan di KPK adalah, kalau OTT di kepolisian Khususnya di Jawa Timur hanya bagi penerima, sedangkan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan hanya penerima melainkan juga si pemberi. Karena kalau ada penerima sudah jelas ada pemberi, yang Peribahasanya, “Tidak ada asap kalau tidak ada Api”.<br /> <br /> Yang membedakan lagi adalah barang bukti berupa uang. Uang yang diamankan Kepolisian saat OTT hanya jutaan hingga puluhan juta, sedangkan KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta hingga miliyaran rupiah. Dan yang ditangkap KPK bukan “Kelas Teri melainkan Kakap”.<br /> <br /> Yang menggelitik adalah, anggaran biaya negara yang dipergunakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani perkara hasil OTT itu bisa jadi puluhan bahkan ratusan juta, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan eksekusi. <br /> <br /> Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember beberapa bulan lalu saat Polres Jember melaksanakan OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) terhdapa Sunidi, Apratur Sipil Negara (ASN) atau yang dulu dikenal PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagai Penilik Muda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Jember.<br /> <br /> Karena saat Polres Jember melaksanakan OTT terhadap Sunidi beberapa bulan lalu, Petugas Polres Jember mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.5 juta. Memang yang di OTT Polres Jember saat itu tidak hanya Sunidi. Karena setelah berhasil meng OTT Sunidi, petugas Polres Jember kemudian melanjutkan meng OTT Abd. Rohim yang juga sama-sama ASN. Dari tangan Abd. Rohim juga diamnakan duit sebesar Rp3.5 juta.<br /> <br /> Uang yang totalnya sebesar 7 juta rupiah yang diamankan oleh Polres Jember dari tangan Sunidi dan Abd. Rohim itu adalah berasal dari Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Kep-270/C2.2/SK/2018 tanggal 08 Agustus 2918 yang besarnya untuk 3 (tiga) lembaga pendidikan LK-PAUD) masing-masing sebesar Rp25 juta, yang kemudian oleh terdakwa meminta jatah 15% (persen).<br /> <br /> Karena waktu dan tempat yang berbeda saat Polres Jember melaksanakan OPERASI TANGKAP TANGAN terhadap Sunidi dan Abd. Rohim, sehingga penuntutan perkaranyapun terpisah, namun Pasal yang dikenakan terhadap keduanya adalah sama-sama Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh JPU Kejari Jember kepada wartawan media ini seusai sidang putusan oleh Majelis Hakim, Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> “Ya, ini dari Polres Jember. Pengakapannya berbeda, dan uang dari terdakwa hanya tiga juta lima ratus (Rp3.500.000) jadi totalnya hanya tujuh juta (Rp7.000.000),” kata JPU dari Kejari Jember ini menjelaskan.<br /> <br /> Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019) adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), yang dihadiri JPU Kejari Jember dan Penasehat Hukum terdakwa. <br /> <br /> Karena perbuatan Sunidi dan Abd. Rohim dianggap melanggar hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menghukumnya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan tanpa membayar. Hukuman ini lebih ringan 1 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.<br /> <br /> Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap kedua terdakwa ini memang sesuai dengan Pasal yang dikenakan terhadap kedua terdakwa, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Selain itu, Majelis Hakim hanya menyidangkan perkara Korupsi yang dilimpahkan oleh JPU berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-d15GkUYe9eBgc_WDbKNk_gTNwjxSLpjSCtEU6aH4Ykyjqk9jzEGU-QhSBGLd3ZLfrR0ZoidZLW4PoPYkLMEVDAVTlidBxdy482OgARzIMmkoIwzqbtpLWfj6E5iQkpLWuFWeS7t50w/s1600/IMG20190320142546.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3-d15GkUYe9eBgc_WDbKNk_gTNwjxSLpjSCtEU6aH4Ykyjqk9jzEGU-QhSBGLd3ZLfrR0ZoidZLW4PoPYkLMEVDAVTlidBxdy482OgARzIMmkoIwzqbtpLWfj6E5iQkpLWuFWeS7t50w/s640/IMG20190320142546.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>K</b></span>asus yang menyeret Sunidi dan Abd. Rohim adalah bermula pada hari Kamis, Tanggal 6 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Warung Makan Gizi yang beralamatkan di Desa Sukorejo, Kec. Sukowono, Kab. Jember.<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa Sunidi dan (Abd. Rohim) selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut ; <br /> <br /> Bahwa terdakwa selaku penilik PAUD Kec. Kalisat mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat program tahunan, membuat program triwulan, membuat instrumen pengendalian mutu PAUD, membuat instrumen diskusi terfokus, melaksanakan fiskusi terfokus, membimbing guru secara perorangan dalam bidang pembelajaran . Membimbing guru secara kelompok dalam pembelajaran, melaksanakan monitoring dan pengawasan lembaga PAUD, membuat laporan triwulan dan membuat laporan tahunan. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa yang juga sebagai ketua Ikatan Penilik Indonesia Kab. Jember periode 2016 - 2021 mengetahui perihal Bantuan penyelenggaran PAUD Layanan Khusus (PAUD-LK) TA. 2918 sehingga kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada lembaga satuan Paud langsung dan juga melalui Penilik masing-masing wilayah termasuk kepada Abd. Rohim lalu penil1k menyampaikan kepada lembaga satuan paud di wilayahnya masing-masing dengan persyaratan membuat proposal dan proposalnya diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Kemudain terdakwa menerima proposal sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembaga yang kemudian terdakwa mintakan rekomendasi kepada Kepala Bidang Paud dan Dikmas Kab. Jember yaitu Herry Yudi Siswoyo sebagaimana surat rekomendasi nomor : 421.9/2070.a/413/2018 tanggal 03 Mei 2018. <br /> <br /> Setelah itu, surat usulan berikut proposalnya terdakwa kirimkan ke Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan Jakarta. <br /> <br /> Pada tanggal 2 Agustus 2018 tim Visitasi Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini terhadap 3 lembaga yang memenuhi syarat yaitu : a. Kelompok Bermain (KB) Paud Nurul Islam dengan ketua Nanik Alfiah b. Pos Paud Cempaka 100 dengan ketua Sundusiyah c. Kelompok Bermain (KB) Harapan Jelbuk dengan ketua I Wayan Betty. <br /> <br /> Yang kemudian ketiga lembaga tersebut ditetapkan sebagai penerima dana bantuan Paud-LK sebagaimana Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Kep-270/C2.2/SK/2018 tanggal 08 Agustus 2918 tentang penetapan Pelaksanaan Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Khusus(LK) / Marjinal Tahap III tahun anggaran 2018 dengan besaran bantuan perlembaga sejumlah Rp. 25.099.900 (dua puluh lima juta rupiah). <br /> <br /> Bahwa setelah dana bantuan Paud-LK masuk ke rekening tiga lembaga tersebut di atas kemudian terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2918 melalui saksi Abd. Rohim untuk meminta jatah 15% kepada Nanik Alfiah selaku pengelola kelompok bermain Paud Nurul Islam, sedangkan terdakwa sendiri menghubungi saksi Sayati untuk menyampaikan kepada Sundusiyah pengelola Pos Paud Cempaka 160 dan I wayan Betty pengelola kelompok bermain Harapan Jelbuk untuk menyiapkan 15% dari dana yang diterimanya. <br /> <br /> Bahwa terdakwa Sunida dan Abd. Rohim ketika menyampaikan permintaan 15% kepada Nanik Alfiah dan Sayati mengatakan, “kalau tidak menyisakan 15% untuk dinas maka nantinya tidak akan mendapat bantuan lagi”. <br /> <br /> Pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 setelah mencairkan dana, kemudian Nanik Alfiah dan Sundusiyah yang takut apabila tidak mendapat bantuan lagi atau dipersulit sebagaimana penyampaian dari terdakwa dan Abd. Rohim karena terdakwa selaku penilik sekaligus ketua Ikatan Penilik Jember yang mengusahakan dana bantuan tersebut, sehingga Nanik Alfiah dan Sundusiyah terpaksa dan sepakat untuk memberikan apa yang diminta oleh terdakwa dan Abd. Rohim dengan masing-masing menyiapkan amplop yang berisi uang sebagaimana permintaan terdakwa dan Abd. Rohim dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br /> Dari Nanik Alfiah 4 amplop : 1. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1.099.990 (satu juta rupiah) 2. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1.560.006 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3. 1 (satu) amplop berisi uang Tunai Rp1.290.900 (satu juta dua ratus ribu rupiah) 4.1 (satu) amplop berisi uang Tunai Rp1. 990. 990 (satu juta rupiah) Dari saksi Sundusiyah yang dititip melalui saksi Sayati 2 amplop: 1.1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp1. 000. 009 (satu juta rupiah) 2. 1 (satu) amplop berisi uang tunai Rp. 1.500.990,(satu juta lima ratus ribu rupiah) <br /> <br /> Yang kemudian untuk penyerahan uang tersebut disepakati di warung makan Gizi sekitar pukul 13.39 WIB, dan I Wayan Betty tidak ikut karena belum mencairkan dana bantuan karena masih mengurus KTP nya yang hilang. <br /> <br /> Untuk mengambil uang tersebut, terdakwa meminta Abd. Rohim untuk bertemu dengan Nanik Alfian dan Sayati di warung 6121, kemudian Abd. Rohim datang lalu Nanik Alfian menyerahkan uang dalam 6 buah amplop tersebut kepada Abd. Rohim, dan setelah Abd. Rohim menerima uang dalam Amplop tersebut kemudian diamankan oleh Tim Saber Pungli Polres Jember berikut uang pada saksi Abd. Rohim sejumlah Rp7.266.666 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LIP2CXowUnoUkPPXEEs_2aWhYqcRQhMwCG3hx25Uf9XPI5TmMv7sdLRsjmE1Tkm_W-N_oJAfF6VSpJqZEr7IveTn0-aBV4klTyOiV6Bmsm3zRvFs3fA7aRdyyi0iF2jXbvH1hsmo1gE/s1600/IMG20190320144809.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1130" data-original-width="905" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7LIP2CXowUnoUkPPXEEs_2aWhYqcRQhMwCG3hx25Uf9XPI5TmMv7sdLRsjmE1Tkm_W-N_oJAfF6VSpJqZEr7IveTn0-aBV4klTyOiV6Bmsm3zRvFs3fA7aRdyyi0iF2jXbvH1hsmo1gE/s1600/IMG20190320144809.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal  12 huruf A atau padal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana teLah diubah dengan UU. No. 26 tahun 2661 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo PGSGL 55 ayat (1) he-l KUHP. (Rd1)</div>

Terdakwa Suap OTT Rp4 juta, Divonis 7 Bulan Penjara

JPU : Ini perkara dari Polisi, uangnya hanya Tiga juta Lima             ratus dari Satu terdakwa, Kedua terdakwa ditangkap           dala...

»