Mantan Wakil Bupati Malang Dituntut “5.6” Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRS1DvkTmGocKOaOGhhMUtk3l-shgBhPxX2SojsV4Sn6Ciy5kyRPWirGs_9PI2ZxaR0BN0yV7VDUs9Pve-oi5I6Z9V4v8mUEz4fS-h8oKkojde2B8F3apqOtHsLOP23jEaMyuTwfbugF0/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1268" data-original-width="723" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRS1DvkTmGocKOaOGhhMUtk3l-shgBhPxX2SojsV4Sn6Ciy5kyRPWirGs_9PI2ZxaR0BN0yV7VDUs9Pve-oi5I6Z9V4v8mUEz4fS-h8oKkojde2B8F3apqOtHsLOP23jEaMyuTwfbugF0/s1600/IMG_20190320_130152.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Petugas KPK memasangkan "Emas Putih" kepergelangan tangan terdakwa Subhan (kanan) Foto :BK, 20/3/2019</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">#Selain Subhan (Mantan Wakil Bupati Malang), Dua pengusaha juga dituntut pidana penjara karena sama-sama menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha#</span></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK : Kasus TPPU Mustofa Kamal Pasha masih dan    </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>                   sudah penyidikan, dan untuk yang lain kita </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>                   menunggu putusan Majelis Hakim dulu</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> “Lolos” dari penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), namun “masuk ke tangan” penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). <br /> <br /> Inilah nasib sial yang di alami Subhan selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan terdakwa kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati (non aktif) Tulungagung, Syahri Mulyo. <br /> <br /> Mengapa ? Sebab nama Subhan dan Syahri Mulyo, adalah sama-sama  mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009, yang diduga terlibat dalam kasus Mega Korupsi Dana Hibah  P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277.6 milliar. <br /> <br /> Subhan dan Syahri Mulyo mungkin mengira, kalau dirinya menjadi warga RUTAN  (Rumah Tahanan Negara) alias PENJARA, jauh dari sanak saudara, dan tak dapat menikmati terbit dan terbenamnya mata hari serta indahnya cahaya bulan di malam hari, melainkan hanya menikmati pengapnya udara serta nyamuk-nyamuk “nakal” di balik jeruji besi (penjara).<br /> <br /> Saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Malang periode tahun 2010 - 2015 mendampingi Rendra Kresna sebagai Bupati Malang (Rendra Kresna juga terjerat kasus dugaan Korupsi  menerima suap dari pengusaha di Kabupaten Malang tahun 2011, dan saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.Red), Subhan terejerat kasus Korupsi tetapi bukan menerima duit “haram” atau hadiah/gratifikasi di Kabupaten Malang, melainkan karena menyuap Bupati di Daerah lain, yaitu Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha tahun 2015.<br /> <br /> Keterlibatan Subhan dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha tahun 2015, terkait pengurusan ijin<br /> <br /> Subhan, saat menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna (tersangka dugaan Korupsi suap) sebagai Bupati Malang periode tahun 2010 hingga 2015, ternyata Subhan “terlibat” dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), terkait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.<br /> <br /> Merasa sebagai Wakil Bupati Malang, Subhan membantu sekaligus “memakelari” Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi yang kesulitan untuk mengurus 11 IPPR dan 11 IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo yang sudah berdiri dan beroperasi tanpa ijin terlebih dahulu, kemudian dibongkar oleh Pemkab Mojokerto.<br /> <br /> Walau sebagai Wakil Bupati Malang, ternyata tak mudah bagi Subhan untuk menemui Bupti Mojokerto Mutofa Kamal Pasha saat itu. <br /> <br /> Lalu Subhan menemui Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dengan memeperkenalkan diri sebagai Wakil Bupti Malang, kemuidan menyampaikan maksud dan tujuannya, agar Bambang Wahyudi bersedia membantu Suhawi.<br /> <br /> Bambang Wahyudi pun tak keberatan, asalkan Suhawi bersedia memenuhi permintaan Bupati Mojokerto Mutofa Kamal Pasha untuk memberikan fee sebesar Rp200 juta per tower atau sebesar Rp2.2 miliar.<br /> <br /> Ibarat menyelam sambil minum air, karena Subhan tidak hanya sekedar membantu Suhawi melainkan mengambil keuntungan dengan menyampaikan ke Suhawi apa yang disampaikan Bambang Wahyudi, namun nilainya bukan Rp2.2 miliar, melaikan lebih. Kemudian Suhawi pun menyampaikan ke Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo dengan jumlah di atas yang disampaikan Subhan.<br /> <br /> Permintaan Suhawi dan Subhan dipenuhi Onggo Wijaya dengan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta. Duit itupun sampai ke Bupati Mojokerto melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono yang mantan Kepala Desa juga sebagai Tim Sukses Mustofa Kamal Pasha saat Pilbup, dan dari Nono ke ajudan Mustofa Kamal Pash yakni Lutfi Arif Mustaqin.<br /> <br /> Karena membantu Suhawi, Subhan memperoleh fee sebesar Rp1.4 miliyar, dan Suhawai 250 juta rupiah. Sementara yang diperoleh PT Protelindo dari sewa 11 tower ke- 3 perusahaan Telepon Seluler adalah sebesar Rp3 miliyar. Dan semua duit yang diperoleh Subhan, Suhawi dan PT Protelindo pun akhirnya harus dirampas untuk negara.<br /> <br /> Karena perbuatan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang ini bersama Suhawi dan Onggo Wijaya dianggap melanggar hukum yang berlaku, KPK pun akhirnya menyeret Ketinganya ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili selaku penyuap Bupati Mojkerto Mustofa Kamal Pasha<br /> <br /> Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayar denda sebesar Rp500 juta. Selain itu, hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun.<br /> <br /> Setelah proses persidangan sejak 30 Januari 2019, akhirnya Subhan dan Suhawi dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiag) tahun dan 6 (enam) bulan, denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. <br /> <br /> Selain itu, Subhan juga dituntut untuk mengembalikan uang yang diperolehnya sebesar Rp1.375 miliyar karena yang 25 juta rupiah sudah dikembalikan ke rekening KPK, atau dipenjara selama 2 (dau) tahun kalau tidak dibayar, dan atau kalau harta benda Subhan tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa untuk lelang sebagai uang pengganti. Sehingga total hukuman penjara untuk Subhan adalah 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu juga, masih ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Sedangkan Suhawi juga dituntut untuk mengembalikan duit yang diperolehnya dari Onngo Wijaya sebesar Rp250 atau dipenjara selama 1 (satu) tahun kalau tidak dibayar, dan atau kalau harta benda Suhawi tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa untuk lelang sebagai uang pengganti. Sehingga total hukuman penjara untuk Subhan adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam)  bulan.<br /> <br /> Dan untuk Onggo Wijaya, dituntut pidana penjara lebih ringan 6 (enam) bulan dari Subhan dan Suhawi tanpa membayar uang pengganti, tetapi duit sebagai keuntungan yang diperolehnya dari 3 (tiga) perusahaan Telepon Seluler sebesar Rp3 miliar itu dirampas untuk negara. Sebab menurut Jaksa KPK, duit itu tidak sah karena saat memperolehnya PT Protelindo belum memiliki Ijin.<br /> <br /> Selain ke 3 orang ini (Onggo Wijaya, Suhawi dan Subhan), juga masih ada 2 terdakwa lainnya dengan perkara yang terpisah, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan <br /> <br /> Belum lagi tersangka baru dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret terdakwa Mutofa kamal Pasha, yang saat ini dalam tahap penyidikan penyidik KPK.<br /> <br /> Inilah yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /> <br /> Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8z906AVJ0iosBNqnr8LlNMfdwpK7Jo3mNy9Sbizevvq1BdF27eim-4GFFLYeWmJCkrqXdC1VXYsNmGUo9vwvqkD7371xYDG2Y1Y1KRLEtTrmIaZcuLcV98BdjSV-edLmRGNVRA4-GBI4/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="641" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8z906AVJ0iosBNqnr8LlNMfdwpK7Jo3mNy9Sbizevvq1BdF27eim-4GFFLYeWmJCkrqXdC1VXYsNmGUo9vwvqkD7371xYDG2Y1Y1KRLEtTrmIaZcuLcV98BdjSV-edLmRGNVRA4-GBI4/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div> Sementara pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 20 Maret  2019) yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), adalah pembacaan surat tuntutan dari Tim Penuntut Umum (PU) Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Dr. Susilo dari Jakarta.<br /> <br /> Dalam surat tuntan Penuntut Umum (PU) KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo). <br /> <br /> Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK mengatakan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa III Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; <br /> <br /> Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /> <br /> Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. <br /> <br /> “Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha),” ucap PU KPK. <br /> <br /> Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. <br /> <br /> “Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata JPU KPK.<br /> <br /> JPU KPK menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. <br /> <br /> Setelah pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX201URnbJM7a7UOIdYFKdCWWGnQO3vf-qw92ME7PusWZJjRRjK-9DyJGOtOo5RTVrQEkMrN7dLlcDyzckpZoMRWYpI90phP3Gv6v5Ncp2utZFcXMQsOAO9wl0zJsRRSnt9_opxcK4nco/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX201URnbJM7a7UOIdYFKdCWWGnQO3vf-qw92ME7PusWZJjRRjK-9DyJGOtOo5RTVrQEkMrN7dLlcDyzckpZoMRWYpI90phP3Gv6v5Ncp2utZFcXMQsOAO9wl0zJsRRSnt9_opxcK4nco/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> “Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar JPU KPK <br /> <br /> Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah).<br /> <br /> “Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata JPU KPK kemudian. <br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. <br /> <br /> JPU KPK pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi, yaitu sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); <br /> <br /> 2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); <br /> <br /> 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); <br /> <br /> 4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). <br /> <br /> JPU KPK kembali mengungkapkan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya,; 3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit dan ke 5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi, dan Rp1.400.000.000 (Satu miliyar empat ratus juta rupiah) dinikmati terdakwa III Subhan. <br /> <br /> “Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” ungkap JPU KPK lebih lanjut. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAqEGcjIxYH_Wko1XMm8n-aRvtnx9NL5uJ2E9NpfnJhp_bUd_WE5Q47txUqFzel41FYqOvjKavm6kfLc_FKqYfnuuf2Fyq3MXKMc4F6GnvtgmnldIy5N3GXFL-S595TjIGvSgrqhVQGc/s1600/Mustfa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="640" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlAqEGcjIxYH_Wko1XMm8n-aRvtnx9NL5uJ2E9NpfnJhp_bUd_WE5Q47txUqFzel41FYqOvjKavm6kfLc_FKqYfnuuf2Fyq3MXKMc4F6GnvtgmnldIy5N3GXFL-S595TjIGvSgrqhVQGc/s640/Mustfa.jpg" width="640" /></a></div> JPU KPK Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. <br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono.<br /> <br /> Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. <br /> <br /> Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha.<br /> <br /> “Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /> <br /> PU KPK juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya, terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,” ucap JPU KPK di akhir surat surat tuntutannya. <br /> <br /> Selain itu, terkait Barang Bukti (BB) berupa uang sebesar Rp25 juta dari terdakwa III Subhan, dan uang sebesar Rp3 miliyar yang diperoleh oleh PT Protelindo dan sudah disetorkan ke rekening KPK, Jaksa KPK menyatakan, dirampas untuk negara.<br /> <br /> Dan sebahagian lagi Barang Bukti tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret terdakwa Mutofa Kamal Pasha<br /> <br /> “Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa I Onggo Wijaya selama 3 tahun, denda sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan untuk terdakwa II Achmad Suhawi selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Ro200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta terdakwa III Subhan selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Ro200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;<br /> <br /> Tuntutan pidana lainnya berupa pengembalian uang yang diperoleh terdakwa III Subhan sebesar Rp1.375.000.000 dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu, pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur oleh Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara ;<br /> <br /> Dan untuk terdakwa II Ahmad Suhawi, untuk mengembalikan uang yang diperoleh terdakwa II Ahmad Suhawi sebesar Rp250.000.011 (Dua ratus lima puluh juta sebelas rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap PU KPK di akhir surat tuntutannya. <br /> <br /> Atas surat tuntutan PU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan.<br /> <br /> Seusai persidangan, kepada wartawan media ini, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi mengatakan terkait tersangka baru dalam kasus suap Bupati Mojokerto, dan tersangka dalam UU TPPU, masih menunggu putusan Majelis Hakim, sedangkan untuk TPPU yang menyeret Mustofa kamal Pasha masih dalam penyidikan.<br /> <br /> “Memang uang yang diterima Mustofa Kamal Pasha adalah melalui Nono dan Mustaqim. Tapi kita masih menunggu putusan dari Majelis Hakim dulu. Kalau TPPU, belum P21 (sempurna) masih penyidikan,” ujar PU KPK Nur Haris Arhadi. (Rd1)

News Tipikor Mantan Wakil Bupati Malang Dituntut “5.6” Tahun Penjara karena Menyuap Bupati Mojokerto

Petugas KPK memasangkan "Emas Putih" kepergelangan tangan terdakwa Subhan (kanan) Foto :BK, 20/3/2019 #Selain Subhan (Mantan W...

»

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut 3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZ3gflfov0Y4Cr9hldadMZK4Seyfw-wXe9tG47o-JRWZBZDjOVp7nQUDDwXBVrlHtEq4A2XU8Tyn1zNonDSTpoeXOUY8etJWkepEsO19hozU_IkGkghNwEVWMeM9buG7K79hmdVO1QI/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyZZ3gflfov0Y4Cr9hldadMZK4Seyfw-wXe9tG47o-JRWZBZDjOVp7nQUDDwXBVrlHtEq4A2XU8Tyn1zNonDSTpoeXOUY8etJWkepEsO19hozU_IkGkghNwEVWMeM9buG7K79hmdVO1QI/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </b></span>- <span style="font-size: large;"><b>R</b></span>abu, 20 Maret 2019, Dua (2) terdakwa dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, tekait pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dituntut pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> Kedua terdakwa itu adalah Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) HakimAnggota (Ad Hock), yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, pada Rabu, 20 Maret  2019.<br /> <br /> Dalam kasus ini, selain kedua terdakwa, Tiga (3) terdakwa lainnya dalam perkarabterpisah, yaitu Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT Protelindo,; Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi dan Subhan selaku Wakil Bupati Malang yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal.<br /> <br /> Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. <br /> <br /> Namun terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini masih menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya, apakah berkurang atau bermabah.<br /> <br /> Inilah yang terungkap dalam fakta persidangan maupun dalam surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 20 Maret 2019.<br /> <br /> Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan Bambang Wahyudi hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustofa Kamal Pasha dalam Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK yang begitu bersemangat sekali saat menyeret 41 orang anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang diterima anggota Dewan masing-masing sebesar Rp12.5 juta untuk anggota dan 15 juta ru[iah untuk pimpinan Dewan saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu.<br /> <br /> Tidak salah memang kalau pada saat persidangan, Mustofa Kamal Pasha mengatakan tidak menerima uang dari para terdakwa, karena Mustofa Kamal Pasha menerima dari Nono dan Lutfi Arif Mustaqin. Sedangkan kedua orang ini tidak di proses hukum sama dengan Mustofa Kamal Pasha. <br /> <br /> Dalam surat tuntutan Penuntut Umum (PU) KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY4rOFFLnoxcedlYE72q83WQXpBvaCpiOIKCV4h-yZJHN1G8aEFLyNBYG7gnXxXAroqCkai2nD-m9kmfx58S2N8qIQuymY-8DryZ_ucm6iMzTo0X15azzPdd6yYp9aOPCrediKqPLVTO0/s1600/IMG20190320130524.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY4rOFFLnoxcedlYE72q83WQXpBvaCpiOIKCV4h-yZJHN1G8aEFLyNBYG7gnXxXAroqCkai2nD-m9kmfx58S2N8qIQuymY-8DryZ_ucm6iMzTo0X15azzPdd6yYp9aOPCrediKqPLVTO0/s640/IMG20190320130524.jpg" width="640" /></a></div> Menurut PU KPK, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin.<br /> <br /> Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto.<br /> <br /> Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha).<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. <br /> <br /> Mendapat laporan tetsebut, terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  <br /> <br /> “Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya,” ucap PU KPK.<br /> <br /> “Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata PU KPK kemudian <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbncBaFVfkp9pdKc2C56U0wtwNF_b6XpZKT_2xhH3S9_tjJD6MWemgkH3UqQamjx8ZOtGzH8m2zaUV1KmZ8gWhgt35bu2gpENiKSgQnwoGb2m54qhs_rnpM3a4KfTXuTmg1RxZRnMk87A/s1600/IMG20190320125807.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbncBaFVfkp9pdKc2C56U0wtwNF_b6XpZKT_2xhH3S9_tjJD6MWemgkH3UqQamjx8ZOtGzH8m2zaUV1KmZ8gWhgt35bu2gpENiKSgQnwoGb2m54qhs_rnpM3a4KfTXuTmg1RxZRnMk87A/s640/IMG20190320125807.jpg" width="640" /></a></div> PU KPK mengatakan, setelah pertemuan tersebut, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha.<br /> <br /> Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. <br /> <br /> PU KPK mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap, yaitu ; 1. Pada tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus Iima putuh juta rupiah),;  2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah),; 3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan 4.Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). <br /> <br /> JPU KPK mengatakan, pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : <br /> <br /> 1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); <br /> 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): <br /> 3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): <br /> <br /> Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) <br /> yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br />  1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 2. Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),; 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah),; 4. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).<br /> <br /> Kemudian tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah),; 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluhjuta rupiah),; 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah),; 8. Tangga130 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah).<br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. <br /> <br /> Selanjutnya Nano Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa Kamal Pasha secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. <br /> <br /> “Atas penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar PU KPK.<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /> <br /> PU KPK juga mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 KHUP.<br /> <br /> “Menuntut dengan pidana penjara terhadap terdakwa I Ockyanto dan terdakwa II Nabiel Titawano masing-masing selama 3 tahun, denda sebesar Rp150 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan,” ucap PU KPK di akhir surat tuntutannya. <br /> <br /> Atas surat tuntutan PU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan.<br /> <br /> Seusai persidangan, kepada wartawan media ini, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi mengatakan terkait tersangka baru dalam kasus suap Bupati Mojokerto, dan tersangka dalam UU TPPU, masih menunggu putusan Majelis Hakim, sedangkan untuk TPPU yang menyeret Mustofa kamal Pasha masih dalam penyidikan.<br /> <br /> “Memang uang yang diterima Mustofa Kamal Pasha adalah melalui Nono dan Mustaqim. Tapi kita masih menunggu putusan dari Majelis Hakim dulu. Kalau TPPU, belum P21 (sempurna) masih penyidikan,” ujar PU KPK Nur Haris Arhadi. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto Dituntut 3 Tahun Penjara

berita korupsi .co - R abu, 20 Maret 2019, Dua (2) terdakwa dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, tekait pemberia...

»

Anggota DPRD Surabaya Diduga Menerima Aliaran Dana Jasmas

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOL7uCYO_pqOLpyrwx32KeBT_gjW1HjfAkjGcBylWM3vqb2ElAtpoEl1KgWueVje4CcX9l7WuCH-0lfccQaq0fXoIt-Q18CrQmlGJ3bup0KkArLr9BOKfmk2DYuwKKqMU_Oyw34a6Vhwc/s1600/IMG20190318173606.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOL7uCYO_pqOLpyrwx32KeBT_gjW1HjfAkjGcBylWM3vqb2ElAtpoEl1KgWueVje4CcX9l7WuCH-0lfccQaq0fXoIt-Q18CrQmlGJ3bup0KkArLr9BOKfmk2DYuwKKqMU_Oyw34a6Vhwc/s640/IMG20190318173606.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus TNG</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas</b></span><br /><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korups</span>i.co -</b></span> “Anggota DPRD Surabaya diduga menerima aliran dana. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun kita lihat nanti dalam putusan Majelis Hakim seperti apa”. <br /><br />Kalimat diatas dicapkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Dimas, kepada wartawan media ini, Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Hal itu dikatakannya seusai persidangan kasus perkara Korupsi Dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa) dengan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya, yang berlangsung di Pengadila Tipikor Surabaya, pada Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Keterlibatan 6 (enam) anggota DPRD Surabaya yang dipertanyakan wartawan media ini kepada Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, karena dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) disebutkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3ao1ffljYdmJ8q9lzBaVQn5Yjg_AnOOR0dEaTnG_GLjCnfb5OszpHU1x7PMCLRb-1ULG4yFrUW5ORz3AX3kqHx0fDTo-Es5F84hTQN2nLfB0B2c8IT0-o8cWvAfRTGgCjfkzBSBWA8I/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3ao1ffljYdmJ8q9lzBaVQn5Yjg_AnOOR0dEaTnG_GLjCnfb5OszpHU1x7PMCLRb-1ULG4yFrUW5ORz3AX3kqHx0fDTo-Es5F84hTQN2nLfB0B2c8IT0-o8cWvAfRTGgCjfkzBSBWA8I/s640/IMG20190318173338.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <i>Ibarat makanan yang dihidangkan adalah makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna, bukan makanan 4 (empat) sehat tidak sempurna.</i><br /><br /> Tapi anehnya, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini mengakan, akan melihat putusan Majelis Hakim seperti apa. Pada hal, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya hanya menyidangkan perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Di mana dalam perkara yang dilimpahkan tersebut menyebutkan nama terdakwa dan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan si terdakwa termasuk nama-nama saksi dan barang bukti (BB). Dan itulah kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipilr) berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Dari pernyataan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini, apakah Majelis Hakim punya kewenangan untuk menentukan tersangka baru atau nama-nama yang terlibat dalam kasus ini, bila dalam surat dakwaan tidak disebutkan ?<br /><br />Sementara pada sidang yang berlangsung (Senin, 18 Maret 2019) diketuai Ketua Majelis Rochmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkskwGjDf91FnV4H01_ieuybIEa5dcT0rd80RPlBYe9MJ_UqXuTDwDwthlg1L_PUpIyXNu9C73w4ntSRqbuoqJvfKg7PAFTCrQsy9-EE2NO4nh6klrVvwMD9BClNN2Fi6VByxSnLkYoc/s1600/IMG20190318172903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkskwGjDf91FnV4H01_ieuybIEa5dcT0rd80RPlBYe9MJ_UqXuTDwDwthlg1L_PUpIyXNu9C73w4ntSRqbuoqJvfKg7PAFTCrQsy9-EE2NO4nh6klrVvwMD9BClNN2Fi6VByxSnLkYoc/s640/IMG20190318172903.jpg" width="640" /></a></div> JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah,” ungkap JPU.<br /><br />JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya;<br /> <br /> JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />“Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong,” ungkap JPU <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aG8bAbyf7BOtF3L0tUJIWNOnpzc5SnVsKDxacDnZ-QQkNBEoiVcrfKSbwRyGACfHSMwOlsFk1ZhKqK5QeGf8iaHnYRqBnbdcog8_R54PCj0BMGrxlCdWkaJHEXREBhyphenhyphenlOgv-faqpKZA/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aG8bAbyf7BOtF3L0tUJIWNOnpzc5SnVsKDxacDnZ-QQkNBEoiVcrfKSbwRyGACfHSMwOlsFk1ZhKqK5QeGf8iaHnYRqBnbdcog8_R54PCj0BMGrxlCdWkaJHEXREBhyphenhyphenlOgv-faqpKZA/s640/IMG20190318171415.jpg" width="640" /></a></div> JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />“Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito,” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Jong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan, yaitu Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio menyampaikan kepada Ketua Majelis Rochmad akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi. Selain itu, PH (Penasehat Hukum) terdakwa juga menyampakan kepada Ketua Majelis Hakim agar JPU menghadirkan tersangka lainnya. Tidak hanya itu, PH terdakwa juga menyampaikan keberatannya terkait pakaian rompi bertuliskan “Tahana Pidsus Kejari Tanjung Perak” saat menjalani persidangan.<br /><br />Permohonan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi, dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Namun terkait tersangka lain yang disebutkan oleh PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim mengatakan bukan bukan kewenangannya.<br /><br />“Silahkan untuk mengajukan Eksepsi, diberikan waktu seminggu. Kalau masalah tersangka, itu bukan kewenangan Majelis, itu kewenangan Jaksa. Kalau masalah Baju, itu sebenarnya hanya membedakan mana terdakwa dan mana yang tidak, dan tidak ada aturan harus menggunakannya, silahkan dilepas,” ucap Ketua Majelis Hakim, lalu menutup sidang untuk menunda seminggu kemudian.<br /><br />Seusai persidangan, menurut PH terdakwa saat ditanya wartawan media terkait tersangka lain yang diucapkannya dalam persidangan, ternyata tidak dapat menyebutkan siapa yang dimaksudkan. <br /><br />PH terdakwa, Benhard Manurung hanya karena JPU menyebutkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan. Pada hal, beberapa tersangka dalam kasus Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi, tidak harus disidangkan sekaligus, karena bisa jadi disidangkan dengan perkara (penuntutan) terpisah. <br /><br />“Tadi dalam surat dakwaan Jaksa sangat jelask dikatakan Pasal 55, berarti ada tersangka lain, kan harus dibawa kesini dong. Ini kan tidak berdiri sendiri,” kata mantan anggota TNI ini. (Rd1)

News Tipikor Anggota DPRD Surabaya Diduga Menerima Aliaran Dana Jasmas

Kasi Pidsus TNG Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas berita ...

»

Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFAHoBNQMsbUt-rrNhlbT3n8z5PXAqp0zuRbSat_I4M7nWRP7-eswx4SBiJjnAyi6M366NBYG_jGylJW_aw6ajIS1-My8wCjqR4wPByLGeMZ4NzsEs4INAFcD4rdWH3DuM4K97aS4zS4o/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFAHoBNQMsbUt-rrNhlbT3n8z5PXAqp0zuRbSat_I4M7nWRP7-eswx4SBiJjnAyi6M366NBYG_jGylJW_aw6ajIS1-My8wCjqR4wPByLGeMZ4NzsEs4INAFcD4rdWH3DuM4K97aS4zS4o/s640/IMG20190318173338.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. <br /><br />Peribahasa di atas sepertinya tidak berlaku bagi Agus Setiawan Jong, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya. Sebab, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati yang berusia 65 tahun dan hanya berpendidikan Kelas I SMP ini, sudah meringkuk dipenjara (Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggai Jawa Timur Surabaya) sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai sekarang.<br /><br />Sebagai Direktur sebuah peruhaan miliknya, Agus Setiawan Jong ternyata punya kedekatan dengan anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini. Anggota Dewan yang didekati Agus Setiawan Jong adalah H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi dan Sugito yang masing-masing memiliki dana Jasmas yang jumlahnya miliyaran rupiah.<br /><br />Sebagai imbalan dari dana Jasmas itu, Agus Setiawan Jong menjajikan fee atau keuntungan kepada masing-masing anggota Dewan yang terhormat sebesar 15% dari jumlah anggaran Jasmas. Dan bisa jadi, ke- 6 anggota Dewan yang terhormat ini pun akan menyusul Agus Setiawan Jong, termasuk pihak-pihak lainnya seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya.<br /><br />Dan saat ini Agus Setiawan Jong bersatus terdakwa dalam perkara kasus Korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) milik 6 (enam) anggota DPRD Kota Surabaya yang bersalah dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa).<br /><br />Pada Senin, 18 Maret 2019, Tim JPU Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menyeret Agus Setiawan Jong untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi dana Jasmas APBD-P Pemkot Surabaya TA 2016, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio, duduk dikursi pesakitan “Koruptor” ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Rochmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani untuk mendengarkan surat dakwaan dari JPU.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH7a0UORWN3AoWzNYLKhZFRI28M-8o8vJ3JTbVi5DbuELDiVyh0aDNr7beQhlYKptYtkP4BiAQV33RtmJq-JCerRU0Pj6oVgO6r-3O9dnKNNWWtMUm2cbfcgiFnaR4kKNiK5rp_tfPDk/s1600/IMG20190318172903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH7a0UORWN3AoWzNYLKhZFRI28M-8o8vJ3JTbVi5DbuELDiVyh0aDNr7beQhlYKptYtkP4BiAQV33RtmJq-JCerRU0Pj6oVgO6r-3O9dnKNNWWtMUm2cbfcgiFnaR4kKNiK5rp_tfPDk/s640/IMG20190318172903.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /> <br /> <br /> JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah,” ungkap JPU.<br /><br />JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitrP1LKtNUzdMqhPBqr6oLJijRZmj62UoU2wnptRXy0frmKeETo85f0iYWbWqr2KRoJzB0z69jj6iAKfoXxM5ry8SP76sG8qpTrw9FHVuGIfrSpNXgDmeDCsOxYA8lL5lJuzOszHwp7Fo/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitrP1LKtNUzdMqhPBqr6oLJijRZmj62UoU2wnptRXy0frmKeETo85f0iYWbWqr2KRoJzB0z69jj6iAKfoXxM5ry8SP76sG8qpTrw9FHVuGIfrSpNXgDmeDCsOxYA8lL5lJuzOszHwp7Fo/s640/IMG20190318171415.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /> <br /> JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />“Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong,” ungkap JPU <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />“Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito,” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Jong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan, yaitu Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio menyampaikan kepada Ketua Majelis Rochmad akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi. Selain itu, PH (Penasehat Hukum) terdakwa juga menyampakan kepada Ketua Majelis Hakim agar JPU menghadirkan tersangka lainnya. Tidak hanya itu, PH terdakwa juga menyampaikan keberatannya terkait pakaian rompi bertuliskan “Tahana Pidsus Kejari Tanjung Perak” saat menjalani persidangan.<br /><br />Permohonan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi, dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Namun terkait tersangka lain yang disebutkan oleh PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim mengatakan bukan bukan kewenangannya.<br /><br />“Silahkan untuk mengajukan Eksepsi, diberikan waktu seminggu. Kalau masalah tersangka, itu bukan kewenangan Majelis, itu kewenangan Jaksa. Kalau masalah Baju, itu sebenarnya hanya membedakan mana terdakwa dan mana yang tidak, dan tidak ada aturan harus menggunakannya, silahkan dilepas,” ucap Ketua Majelis Hakim, lalu menutup sidang untuk menunda seminggu kemudian.<br /><br />Seusai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan kepada Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak terkait pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus ini, Dimas mengatakan, tidak menuntut kemungkinan ada tersangka lain.  <br /><br />Dimas menambahkan, anggota DPRD Surabaya (H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi dan Sugito) diduga menerima aliran dana Jasmas, tetapi kita lihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa.<br /><br />“Anngoota DPRD Surabaya diduga menerima aliran dana. Dan tidak menuntup kemungkinan akan ada tersangka lain, tetapi kita lihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa,” jawab Dimas.<br /><br />Saat ditanya kemudian, terkait perbuatan Ketua RT/RW selaku lembaga Masyarakat penerima langsung dana Jasmas Pemkot Surabaya yang kemudian menyetorkannya ke terdakwa, apakah akan diminta pertanggungjawabannya?. Menanggapi hal itu, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini mengatakan, akan melihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa.<br /><br />“Kita lihat aja fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim seperti apa,” katanya.<br /><br />Kemudian wartawan media ini menanyakan lebih lanjut, apakah dalam penyedikan tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, dan berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa ?.<br /><br />Menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimas menjelaskan, ada tetapi kita lihat dalam fakta persidangan. Dan jumlah saksi ada sekitar 200 orang, tetapi kita lihat nant,” ucapnya.<br /><br />Terpisah, menurut PH terdakwa, saat ditanya terkait tersangka lain yang diucapkannya dalam persidangan, ternyata tidak dapat menyebutkan siapa tersangka yang dimaksudkan. <br /><br />PH terdakwa, Benhard Manurung hanya membaca Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan.<br /><br />“Tadi dalam surat dakwaan Jaksa sangat jelask dikatakan Pasal 55, berarti ada tersangka lain, kan harus dibawa kesini dong. Ini kan tidak berdiri sendiri,” kata mantan anggota TNI ini. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Diadili

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas berita korupsi .co - “B...

»