Anggota DPRD Surabaya Diduga Menerima Aliaran Dana Jasmas

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOL7uCYO_pqOLpyrwx32KeBT_gjW1HjfAkjGcBylWM3vqb2ElAtpoEl1KgWueVje4CcX9l7WuCH-0lfccQaq0fXoIt-Q18CrQmlGJ3bup0KkArLr9BOKfmk2DYuwKKqMU_Oyw34a6Vhwc/s1600/IMG20190318173606.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOL7uCYO_pqOLpyrwx32KeBT_gjW1HjfAkjGcBylWM3vqb2ElAtpoEl1KgWueVje4CcX9l7WuCH-0lfccQaq0fXoIt-Q18CrQmlGJ3bup0KkArLr9BOKfmk2DYuwKKqMU_Oyw34a6Vhwc/s640/IMG20190318173606.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus TNG</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas</b></span><br /><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korups</span>i.co -</b></span> “Anggota DPRD Surabaya diduga menerima aliran dana. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun kita lihat nanti dalam putusan Majelis Hakim seperti apa”. <br /><br />Kalimat diatas dicapkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Dimas, kepada wartawan media ini, Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Hal itu dikatakannya seusai persidangan kasus perkara Korupsi Dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang bersumber dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa) dengan terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya, yang berlangsung di Pengadila Tipikor Surabaya, pada Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Keterlibatan 6 (enam) anggota DPRD Surabaya yang dipertanyakan wartawan media ini kepada Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, karena dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) disebutkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3ao1ffljYdmJ8q9lzBaVQn5Yjg_AnOOR0dEaTnG_GLjCnfb5OszpHU1x7PMCLRb-1ULG4yFrUW5ORz3AX3kqHx0fDTo-Es5F84hTQN2nLfB0B2c8IT0-o8cWvAfRTGgCjfkzBSBWA8I/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL3ao1ffljYdmJ8q9lzBaVQn5Yjg_AnOOR0dEaTnG_GLjCnfb5OszpHU1x7PMCLRb-1ULG4yFrUW5ORz3AX3kqHx0fDTo-Es5F84hTQN2nLfB0B2c8IT0-o8cWvAfRTGgCjfkzBSBWA8I/s640/IMG20190318173338.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <i>Ibarat makanan yang dihidangkan adalah makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna, bukan makanan 4 (empat) sehat tidak sempurna.</i><br /><br /> Tapi anehnya, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini mengakan, akan melihat putusan Majelis Hakim seperti apa. Pada hal, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya hanya menyidangkan perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Di mana dalam perkara yang dilimpahkan tersebut menyebutkan nama terdakwa dan kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan si terdakwa termasuk nama-nama saksi dan barang bukti (BB). Dan itulah kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipilr) berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Dari pernyataan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini, apakah Majelis Hakim punya kewenangan untuk menentukan tersangka baru atau nama-nama yang terlibat dalam kasus ini, bila dalam surat dakwaan tidak disebutkan ?<br /><br />Sementara pada sidang yang berlangsung (Senin, 18 Maret 2019) diketuai Ketua Majelis Rochmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio. <br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkskwGjDf91FnV4H01_ieuybIEa5dcT0rd80RPlBYe9MJ_UqXuTDwDwthlg1L_PUpIyXNu9C73w4ntSRqbuoqJvfKg7PAFTCrQsy9-EE2NO4nh6klrVvwMD9BClNN2Fi6VByxSnLkYoc/s1600/IMG20190318172903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkskwGjDf91FnV4H01_ieuybIEa5dcT0rd80RPlBYe9MJ_UqXuTDwDwthlg1L_PUpIyXNu9C73w4ntSRqbuoqJvfKg7PAFTCrQsy9-EE2NO4nh6klrVvwMD9BClNN2Fi6VByxSnLkYoc/s640/IMG20190318172903.jpg" width="640" /></a></div> JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah,” ungkap JPU.<br /><br />JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /><br />Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya;<br /> <br /> JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />“Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong,” ungkap JPU <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aG8bAbyf7BOtF3L0tUJIWNOnpzc5SnVsKDxacDnZ-QQkNBEoiVcrfKSbwRyGACfHSMwOlsFk1ZhKqK5QeGf8iaHnYRqBnbdcog8_R54PCj0BMGrxlCdWkaJHEXREBhyphenhyphenlOgv-faqpKZA/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-aG8bAbyf7BOtF3L0tUJIWNOnpzc5SnVsKDxacDnZ-QQkNBEoiVcrfKSbwRyGACfHSMwOlsFk1ZhKqK5QeGf8iaHnYRqBnbdcog8_R54PCj0BMGrxlCdWkaJHEXREBhyphenhyphenlOgv-faqpKZA/s640/IMG20190318171415.jpg" width="640" /></a></div> JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />“Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito,” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Jong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan, yaitu Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio menyampaikan kepada Ketua Majelis Rochmad akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi. Selain itu, PH (Penasehat Hukum) terdakwa juga menyampakan kepada Ketua Majelis Hakim agar JPU menghadirkan tersangka lainnya. Tidak hanya itu, PH terdakwa juga menyampaikan keberatannya terkait pakaian rompi bertuliskan “Tahana Pidsus Kejari Tanjung Perak” saat menjalani persidangan.<br /><br />Permohonan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi, dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Namun terkait tersangka lain yang disebutkan oleh PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim mengatakan bukan bukan kewenangannya.<br /><br />“Silahkan untuk mengajukan Eksepsi, diberikan waktu seminggu. Kalau masalah tersangka, itu bukan kewenangan Majelis, itu kewenangan Jaksa. Kalau masalah Baju, itu sebenarnya hanya membedakan mana terdakwa dan mana yang tidak, dan tidak ada aturan harus menggunakannya, silahkan dilepas,” ucap Ketua Majelis Hakim, lalu menutup sidang untuk menunda seminggu kemudian.<br /><br />Seusai persidangan, menurut PH terdakwa saat ditanya wartawan media terkait tersangka lain yang diucapkannya dalam persidangan, ternyata tidak dapat menyebutkan siapa yang dimaksudkan. <br /><br />PH terdakwa, Benhard Manurung hanya karena JPU menyebutkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan. Pada hal, beberapa tersangka dalam kasus Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Korupsi, tidak harus disidangkan sekaligus, karena bisa jadi disidangkan dengan perkara (penuntutan) terpisah. <br /><br />“Tadi dalam surat dakwaan Jaksa sangat jelask dikatakan Pasal 55, berarti ada tersangka lain, kan harus dibawa kesini dong. Ini kan tidak berdiri sendiri,” kata mantan anggota TNI ini. (Rd1)

News Tipikor Anggota DPRD Surabaya Diduga Menerima Aliaran Dana Jasmas

Kasi Pidsus TNG Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas berita ...

»

Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFAHoBNQMsbUt-rrNhlbT3n8z5PXAqp0zuRbSat_I4M7nWRP7-eswx4SBiJjnAyi6M366NBYG_jGylJW_aw6ajIS1-My8wCjqR4wPByLGeMZ4NzsEs4INAFcD4rdWH3DuM4K97aS4zS4o/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFAHoBNQMsbUt-rrNhlbT3n8z5PXAqp0zuRbSat_I4M7nWRP7-eswx4SBiJjnAyi6M366NBYG_jGylJW_aw6ajIS1-My8wCjqR4wPByLGeMZ4NzsEs4INAFcD4rdWH3DuM4K97aS4zS4o/s640/IMG20190318173338.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Berakit-rakit ke Hulu, berenang-renang ke Tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. <br /><br />Peribahasa di atas sepertinya tidak berlaku bagi Agus Setiawan Jong, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya. Sebab, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati yang berusia 65 tahun dan hanya berpendidikan Kelas I SMP ini, sudah meringkuk dipenjara (Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggai Jawa Timur Surabaya) sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai sekarang.<br /><br />Sebagai Direktur sebuah peruhaan miliknya, Agus Setiawan Jong ternyata punya kedekatan dengan anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini. Anggota Dewan yang didekati Agus Setiawan Jong adalah H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi dan Sugito yang masing-masing memiliki dana Jasmas yang jumlahnya miliyaran rupiah.<br /><br />Sebagai imbalan dari dana Jasmas itu, Agus Setiawan Jong menjajikan fee atau keuntungan kepada masing-masing anggota Dewan yang terhormat sebesar 15% dari jumlah anggaran Jasmas. Dan bisa jadi, ke- 6 anggota Dewan yang terhormat ini pun akan menyusul Agus Setiawan Jong, termasuk pihak-pihak lainnya seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya.<br /><br />Dan saat ini Agus Setiawan Jong bersatus terdakwa dalam perkara kasus Korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) milik 6 (enam) anggota DPRD Kota Surabaya yang bersalah dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa).<br /><br />Pada Senin, 18 Maret 2019, Tim JPU Ugik Rahmantyo, Muhammad Fadhil dan Suryanta Desy Christiani dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menyeret Agus Setiawan Jong untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi dana Jasmas APBD-P Pemkot Surabaya TA 2016, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kerugian keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio, duduk dikursi pesakitan “Koruptor” ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Rochmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani untuk mendengarkan surat dakwaan dari JPU.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH7a0UORWN3AoWzNYLKhZFRI28M-8o8vJ3JTbVi5DbuELDiVyh0aDNr7beQhlYKptYtkP4BiAQV33RtmJq-JCerRU0Pj6oVgO6r-3O9dnKNNWWtMUm2cbfcgiFnaR4kKNiK5rp_tfPDk/s1600/IMG20190318172903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAH7a0UORWN3AoWzNYLKhZFRI28M-8o8vJ3JTbVi5DbuELDiVyh0aDNr7beQhlYKptYtkP4BiAQV33RtmJq-JCerRU0Pj6oVgO6r-3O9dnKNNWWtMUm2cbfcgiFnaR4kKNiK5rp_tfPDk/s640/IMG20190318172903.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Dalam surat dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /> <br /> <br /> JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah,” ungkap JPU.<br /><br />JPU menjelaskan, selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitrP1LKtNUzdMqhPBqr6oLJijRZmj62UoU2wnptRXy0frmKeETo85f0iYWbWqr2KRoJzB0z69jj6iAKfoXxM5ry8SP76sG8qpTrw9FHVuGIfrSpNXgDmeDCsOxYA8lL5lJuzOszHwp7Fo/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitrP1LKtNUzdMqhPBqr6oLJijRZmj62UoU2wnptRXy0frmKeETo85f0iYWbWqr2KRoJzB0z69jj6iAKfoXxM5ry8SP76sG8qpTrw9FHVuGIfrSpNXgDmeDCsOxYA8lL5lJuzOszHwp7Fo/s640/IMG20190318171415.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015. terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya; <br /><br />JPU menyatakan, sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />“Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW,” kata JPU<br /><br />JPU mengatakan, selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /> <br /> JPU kembali mengatakan, terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />“Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong,” ungkap JPU <br /><br />JPU juga mengungkapkan, selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />“Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito,” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />JPU mengungkapkan, pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />JPU menjelaskan, setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU<br /><br />JPU mengatakan, bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />“Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Jong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. <br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa Agus Setiawan, yaitu Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio menyampaikan kepada Ketua Majelis Rochmad akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi. Selain itu, PH (Penasehat Hukum) terdakwa juga menyampakan kepada Ketua Majelis Hakim agar JPU menghadirkan tersangka lainnya. Tidak hanya itu, PH terdakwa juga menyampaikan keberatannya terkait pakaian rompi bertuliskan “Tahana Pidsus Kejari Tanjung Perak” saat menjalani persidangan.<br /><br />Permohonan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi, dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Namun terkait tersangka lain yang disebutkan oleh PH terdakwa, Ketua Majelis Hakim mengatakan bukan bukan kewenangannya.<br /><br />“Silahkan untuk mengajukan Eksepsi, diberikan waktu seminggu. Kalau masalah tersangka, itu bukan kewenangan Majelis, itu kewenangan Jaksa. Kalau masalah Baju, itu sebenarnya hanya membedakan mana terdakwa dan mana yang tidak, dan tidak ada aturan harus menggunakannya, silahkan dilepas,” ucap Ketua Majelis Hakim, lalu menutup sidang untuk menunda seminggu kemudian.<br /><br />Seusai persidangan, saat wartawan media ini menanyakan kepada Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak terkait pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus ini, Dimas mengatakan, tidak menuntut kemungkinan ada tersangka lain.  <br /><br />Dimas menambahkan, anggota DPRD Surabaya (H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi dan Sugito) diduga menerima aliran dana Jasmas, tetapi kita lihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa.<br /><br />“Anngoota DPRD Surabaya diduga menerima aliran dana. Dan tidak menuntup kemungkinan akan ada tersangka lain, tetapi kita lihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa,” jawab Dimas.<br /><br />Saat ditanya kemudian, terkait perbuatan Ketua RT/RW selaku lembaga Masyarakat penerima langsung dana Jasmas Pemkot Surabaya yang kemudian menyetorkannya ke terdakwa, apakah akan diminta pertanggungjawabannya?. Menanggapi hal itu, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini mengatakan, akan melihat nanti putusan Majelis Hakim seperti apa.<br /><br />“Kita lihat aja fakta persidangan dan putusan Majelis Hakim seperti apa,” katanya.<br /><br />Kemudian wartawan media ini menanyakan lebih lanjut, apakah dalam penyedikan tidak ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, dan berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa ?.<br /><br />Menurut Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimas menjelaskan, ada tetapi kita lihat dalam fakta persidangan. Dan jumlah saksi ada sekitar 200 orang, tetapi kita lihat nant,” ucapnya.<br /><br />Terpisah, menurut PH terdakwa, saat ditanya terkait tersangka lain yang diucapkannya dalam persidangan, ternyata tidak dapat menyebutkan siapa tersangka yang dimaksudkan. <br /><br />PH terdakwa, Benhard Manurung hanya membaca Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan.<br /><br />“Tadi dalam surat dakwaan Jaksa sangat jelask dikatakan Pasal 55, berarti ada tersangka lain, kan harus dibawa kesini dong. Ini kan tidak berdiri sendiri,” kata mantan anggota TNI ini. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Diadili

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak : Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus Korupsi dana Jasmas berita korupsi .co - “B...

»

Sidang Perkara Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono Terungkap, ‘Penyelesaian Proyek Di Karaoke Dinas PUPR’

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE60ZB-nncIt-aVhnHpDypWGMSvbkNcgdnl3Yg4EEr-yRPc8Brfag487WApmGtY1b-wFboehdYa9sRlMLIVBQhZuxOBEb6NqbDP3vEkEzSrbawjlNFPBpu-se5CxQA_RVCHiMinzAcDyk/s1600/IMG20190318110611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="548" data-original-width="768" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjE60ZB-nncIt-aVhnHpDypWGMSvbkNcgdnl3Yg4EEr-yRPc8Brfag487WApmGtY1b-wFboehdYa9sRlMLIVBQhZuxOBEb6NqbDP3vEkEzSrbawjlNFPBpu-se5CxQA_RVCHiMinzAcDyk/s640/IMG20190318110611.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR), Arif Brilianto, Agus Widodo (Ketua Kelompok Kerja II ULP), Wakhfudi Hidayat (Kepala Sub Bagian Pengendalian ULP), Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (dihadapan Majelis Majelis Hakim) dan Njoman Swasti selaku Kepala BLP.</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Kiki Ahmad Yani : Proses lelang proyek pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dilakukan penyidikan baru </b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuruan ternyata tidak hanya mengurusi proyek pekerjaan pembangunan, melainkan juga urusan “mengendorkan urat-urat yang tegang” akibat pekerjaan para pejabat ataupun pegawai bersama pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bayangkan saja, salah satu cara untuk penyelesaian proses proyek di Dinas PUPR Kota Pasuruan TA 2018 antara pejabat ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan kontraktor, diselesaikan di ruang Karaoke Dinas PUPR Kota Pasuruan.<br /><br />Agus Widodo selaku Ketua Pokja (Kelompok Kerja) II ULP, Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP) dan Roni Abas dan (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR) bersama Haji Ahmad, memaanfatkan ruang Karaoke di Dinas PUPR Kota Pasuruan. Dalam ruang Karaoke itulah Haji Ahmad menyerahkan uang “siluman” sebesar Rp50 juta untuk urusan proyek tahun 2018.<br /><br />Tidak hanya itu. Agus Widodo, ternyata melakukan negoisasi dengan pihak kontraktor yang akan mengerjakan proyek bernilai sekitar Rp5 miliyar berdasarkan PL (penunujkan Langsung) sebelum proses penunjukan di mulai. <br /><br />Yang lebih konyolnya lagi, Seorang Kepala Dinas KUMKM (Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yaitu Siti Amini, tidak melaporkan pekerjaannya ke atasannya, yakni Wali Kota Setiyono melainkan membuat melaporkan proses lelang PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke Edy Trisulo Yudo selaku Kepala Bagian (Kabid) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang juga adi kandung Wali Kota Setiyono (terdakwa), yang dalam surat dakwaan JPU KPK disebutan, bahwa Edy Trisulo Yudo sebagai Wali Kota 2 yang memperoleh Proyek bersama Wartawan, Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Anggota DPRD Pasuruan,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /><br />Hal inlah yang terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 3 Oktober 2018 terhadap 3 (tiga) terdakwa dalam dua perkara, yaitu Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan (perkara tersendiri), dan terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan bersama terdakwa II Wahyu Tri Hardianto (pegawai Honorer Kelurahan) yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) Yakni Kusdarwanto dan Bagus Handoko serta  Panitra Pengganti Slamet Suripta, yang dihadiri oleh Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, pada Senin, 18 Maret 2019.<br /><br />Sidang yang berlangsung, pada Senin, 4 Maret 2019, adalah agenda mendengarkan keterangan 9 (sembilan) orang saksi yang dihadirkan Tim PU KPK Kiki Ahmad Yani, Ferdian Adi Nugroho, Amir Nurdianto, I Wayan Riana, Taufiq Ibnugroho dan Bayu Satriyo ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, untuk 3 (tiga) terdakwa, yaitu Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto. <br /><br />Saksi yang dimaksud adalah Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR), Arif Brilianto, Agus Widodo (Ketua Kelompok Kerja II ULP), Wakhfudi Hidayat (Kepala Sub Bagian Pengendalian ULP), Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dan Njoman Swasti selaku Kepala BLP.<br /><br />Namun dihadapan Majelis Hakim, Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sempat membantah atau tidak mengakui. Pada hal, dalam sindag sebelumnya, Edy Trisulo Yudo selaku Kepala Bagian (Kabid) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.<br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5aZVqIfq15Q66sifpxSuni_45u4OdBNM6LgMc8tM9jKzCNCrV7pmKLgmW5-WQmgiUrqv8Z90E50qz84T8WG8ulQ9MffKH7C3SERT1bvPiXCDCcRS4JO2E86EVGc1NlXJsJkViAdloHzM/s1600/IMG20190318110640.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="768" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5aZVqIfq15Q66sifpxSuni_45u4OdBNM6LgMc8tM9jKzCNCrV7pmKLgmW5-WQmgiUrqv8Z90E50qz84T8WG8ulQ9MffKH7C3SERT1bvPiXCDCcRS4JO2E86EVGc1NlXJsJkViAdloHzM/s640/IMG20190318110640.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Berdiri, kiri) Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM</td></tr> </tbody></table> “Saya tidak pernah melaporkan ke Edy,” kata si Siti mengelak. <br /><br />Namun setelah JPU KPK menunjukkan buki dihadapan Majelis Hakim, Siti Amini pun tak dapat mengelaknya lagi. “ibarat main catur Skak Mat”. <br /><br />“Karena Pak Edy lebih dekat dengan Wali Kota,” jawan si Siti beralasan mengapa membuat laporan ke si Edy, adik kandung terdakwa Setiyono.<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa Kepala Dinas KUMKM ini bersama Pokja ULP lainnya juga menerima uang “siluman” sebagai uang lembur, di mana uang itu tidak atau bersumber darimana. <br /><br />Yang diketahui Siti dan anggota Pokja ULP adalah, bahwa uang itu diterima dari terdakwa I Dwi Fitri Nurcahyo sebagai uang lembur. Dan uang itu pun sudah dikembalikan ke KPK setelah Setiyono ditangkap KPK. <br /><br />“Sudah kami kembalikan, itu dikumpulkan,” kata Agus menjawab pertanyaan Jaksa KPK Kiki.<br /><br />Terkait adanya negoisasi antara Agus Widodo dengan si “Kingkong” alias Haji Unus tidak dapat mengelak lagi. Agus pun mengakui negoisasi itu saat ditanya JPU KPK. Haji Unus saat ini adalah sebagai Caleg DPRD Jatim dari Hanura.<br /><br />“Terkait pengadaan lelang ini, bisa dilakukan proses hukum,” kata JPU KPK Kiki<br /><br />Sementara, terkait penerimaan uang oleh Agus Widodo Cs dari Haji Ahmad di ruang Karaoke di Dinas PUPR yang ditanyakan PH terdakwa, tidak diakuinya. Pada hal pemberian uang oleh Haji Unus ke Agus disaksikan oleh Terdakw Dwi.<br /><br />Tidak hanya itu. Saat PH terdakwa Dwi menanyakan proses lelang puluhan proyek ke Dedy selaku Kepala ULP, tak dapat menjelaskannya.<br /><br />Seusai persidangan. JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan, bahwa proses pengadaan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dilakukan penyidikan, namun akan menunggu terlebih dahulu hingga proses persidangan ini berakhir.<br /><br />JPU KPK Kiki menambahkan, bahwa proyek PL berdasarkan Perpres perubahan dapat dilakukan dengan jumlah anggaran sebesar Rp5 miliyar, namun Kiki mengatakan, bahwa tidak boleh dilakukan negoisasi dan peserta lelang tidak boleh hanya 1.<br /><br />“Bisa dilakukan penyidikan baru. Ini kan tangkap tangan, di mana dalam kasus ini kita fokus untuk menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Jangan karena kasus lainnya, kasus pokoknya menjadi tertunda. Harus fokus untuk menuntaskan ini,” kata JPU KPK Kiki.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian suap terhadap Wali Kota melalui Kepala Dinas, yaitu para kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan, JPU KPK Kiki mengatakan, tidak menutup kemungkinan tetapi menunggu proses persidangan yang saat ini berlangsung selesai dulu.<br /><br />Kata “menunggu” yang diucapkan JPU KPK Kiki Ahmad Yani tak jauh beda dengan yang diucapkan JPU KPK lainnya dalam perkara suap tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Batu, Bupati Jombang, Bupati Nganjuk, Bupati Mojokerto, Kasus suap DPRD Kota Malang, Komisi B DPRD Jatim, Bupati Tulungagung, Wali Kota Blitar.<br /><br />Dan bisa jadi kata “menunggu” yang tidak ada kepastian akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat telah “bosan” menunggunya. Sebab “menunggu adalah pekerjaan yang tidak berujung dan yang paling membosankan”.<br /><br />Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo mengatakan, bahwa terdakwa akan membuka kasus yang belum terungkap dalam persidangan termasuk dalam dakwaan Jaksa. Selain itu, Proyek lain yang dianggap bermasalah akan dilaporkan ke aparat penegak hukum baik  KPK, Kejaksaan maupun ke Kepolisian.<br /><br />“Masih banyak yang belum terungkap. Makanya terdakwa baru menyadari sekarang akan mengungkap semuanya termasuk rarusan proyek yang bermasalah yang belum terungkap dalam persidangan maupun dakwaan KPK. Bahkan akan membuat laporan ke KPK atau ke Kejaksaan atau juga ke Kepolisian,” kata Tim Penasehat Hukum terdakwa<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfIQtKdJ6wM8GCyHvKfJxSBc11IWs0W9lBP2yz_A7cFdOLBSuiZ1yJSVfxeDoAPza6Sg5tZ2fcVuKRpzhc_Pg9pA1diNNxIor2oKxLl5Gbp4i95io1MZUoPSySgAT9UzIKcHntsqs-Ec/s1600/IMG20190318120455.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrfIQtKdJ6wM8GCyHvKfJxSBc11IWs0W9lBP2yz_A7cFdOLBSuiZ1yJSVfxeDoAPza6Sg5tZ2fcVuKRpzhc_Pg9pA1diNNxIor2oKxLl5Gbp4i95io1MZUoPSySgAT9UzIKcHntsqs-Ec/s640/IMG20190318120455.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> Saat ditanya bagaimana cara terdakwa untum membuat laporan terkait ratusan proyek yang bermasalah di Pasuruan, menurut PH terdakwa akan dilakukan oleh masyarakat yang tergabung melalui Lembaga Suwadaya Masyarakat atau LSM. <br /><br />“Masyarakata melalui LSM yang akan melaporkannya. Kita maupun masyarakat meminta penegakan hukum, bahkan terdakwa siap bertanggung jawab bilamana terlibat. Yang diinginkan masyarakat adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Tim PH terdakwa kemudian. <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tanggal 3 Oktober 2018. Di mana pada saat itu KPK mengamankan 4 (emapt) tersangka/terdakwa, yaitu pengusaha kontraktor (Direktur CV Mahadhir) Muhammad Baqir selaku penyuap,; Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan periode 2016 - 2021, Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR) Kota Pasuruan dan Wahyu Tri Hardianto, orang kepercayaan Kadis PUPPR (pegawai Honorer Kelurahan) ketiganya selaku penerima suap<br /><br />Namun, Muhammad Baqir sudah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan uang suap sebesar Rp115 juta kepada Wali Kota Setyono melalui Dwi Fitri Nurcahyo sebagai fee 7.5% dari proyek PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)  Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran dari APBD Kota Pasuruan sebesar Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah. <br /><br />Sebagai “hadiah” atas perbuatan Muhammad Baqir, Majelis Hakim pun menghukumnya dengan (Muhammad Baqir) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dan saat ini yang diadili adalah ketiga terdakwa (Setiyono, Dwi Fitri Nurvahyo dan Wahyu Tri Hardianto) sebagai penerima suap dari Muhammad Baqir.<br /><br />Namun ternyata, uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dan Dwi Fitri Nurvahyo serta Wahyu Tri Hardianto dari Muhammad Baqir adalah “pintu masuk” untuk “membuka” uang suap dari pihak-pihak lain, yaitu rekanan atau kontraktor sekaligus sebagai tim sukses Setiyono pada saat pencalonan sebagai Wali Kota, yaitu M. Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi, Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito atau dikenal dengan istilah “Trio Kuwek-Kuwek”<br /><br />Menurut Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaannya, bahwa total uang suap sebagai fee Proyek yang diterim terdakwa Setiyono sajak 2016, 2017 dan 2018 adalah sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang diterima terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto sejumlah Rp1.528.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), di mana duit itu kemudian diserahkan ke terdakwa Setiyono.<br /><br />Suksesnya  yang memiliki cara tersendiri untuk “merangkul” massa yang sebanyak-banyaknya,  dan piawai untuk mengarahkan masyarakay agar memilih sang jagoannya. Dan para tim sukses itu akan lebih sukses lagi bila sang kandidatnya terpilih dan dilantik menjadi Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), karena pekerjaan-pekerjaan (proyek) sudah menunggunya sebagai imbalan atas jerihpayahnya menghantarkan jagoannya menjadi Kepala Daerha. Dan bila bernasib sial, maka akan senasib seperti Wali Kota Pasuruan Setiyono.<br /><br />Namun yang memalukan dalam kasus ini adalah keterlibatan Wartawan, bukan mendapat berita sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis, melainkan memperoleh proyek APBD dari terdakwa begitu juga dengan LSM. <br /><br />Itulah yang terjadi dalam kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap beberapa Kepala Daerah Khussunya di Jawa Timur, termasuk di Kota Pasuruan yang menyeret sang Wali Kota Setiyono. Hal itu terungkap dari surat dakwaan serta pengakuan dari saksi yang dihadirkan PU KPK pada sidang kali ini (Senin, 4 Maret 2019).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiRPUHtSrp_zPVD33VaESsc2z0yK0Atqwe5PSOiZyfs-dApAIViOKIcB04ncuiqV6Nfgw_eb16xEJap4zaz_SWoWaTydglTsaT11eDmBrwSDg60aHAA_aIuyAQtywxyTp2pzrU29i0k-I/s1600/IMG20190318120203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="370" data-original-width="768" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiRPUHtSrp_zPVD33VaESsc2z0yK0Atqwe5PSOiZyfs-dApAIViOKIcB04ncuiqV6Nfgw_eb16xEJap4zaz_SWoWaTydglTsaT11eDmBrwSDg60aHAA_aIuyAQtywxyTp2pzrU29i0k-I/s640/IMG20190318120203.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> Dalam surat dakwaan Jaksa KPK dijelaskan, berawal sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016.<br /><br />Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /><br />Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /><br />Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air. <br /><br />Sekitar bulan April 2016, lanjut PU KPK, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /><br />Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya. <br /><br />Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan.<br /><br />Sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /><br />Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /><br />Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa.<br /><br />Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi.<br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipuoEj_MWewPSSpcrG7iaYT9tKNFVk-AIuPGn7sbU4gcoc-Rd7j4po_qlGPPUzbL3i_Wey0F8f1xFtqRwSGiKgIB4qSSxaqWYftO6KkhSYKdhiF1K6fToPjlLHoIEu8Cp0hCl8s2GL37I/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipuoEj_MWewPSSpcrG7iaYT9tKNFVk-AIuPGn7sbU4gcoc-Rd7j4po_qlGPPUzbL3i_Wey0F8f1xFtqRwSGiKgIB4qSSxaqWYftO6KkhSYKdhiF1K6fToPjlLHoIEu8Cp0hCl8s2GL37I/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Setiyono dan terpidana Ali Baqir </td></tr> </tbody></table> Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo. Adapun commitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut :<br /><br />a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan. <br /><br />b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya. <br /><br />c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /><br />d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo<br /><br />e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya. <br /><br />f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>II. Pada tahun 2017, duit duit commitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625</b></span><br /><br />Pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /><br />Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut. Berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5uZaB63o0ogghgAc7xOn_JVE_1q9y7UOb7PDsd7ycq46MKZy3egcPbArCTYUXW6Nq_XsaeIDr33diLrk9qE2vXhrPqDa8gqQaKDlJznUd4v8UGxkxkz7HrEwOsU3yDDBOanMvnhvFVk/s1600/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG5uZaB63o0ogghgAc7xOn_JVE_1q9y7UOb7PDsd7ycq46MKZy3egcPbArCTYUXW6Nq_XsaeIDr33diLrk9qE2vXhrPqDa8gqQaKDlJznUd4v8UGxkxkz7HrEwOsU3yDDBOanMvnhvFVk/s640/Setiyono%252C+Dwi+dkk.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan antara lain ; <br /><br />1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /><br />Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi. <br /><br />Mengikuti arahan terdakwa, sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /><br />Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /><br />Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya. <br /><br />Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, lanjut PU KPK, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. <br /><br />Bahwa terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi.<br /><br />Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /><br />2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />Bahwa total uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivdSjerDzjEejkFrOhEINHsN7w5GR2ABsYCs76nPj_vMwGrByCLXsfWJ-l5kK6JAqtBEY86BGUzVpdDKRYYgWcVLqaGTFSdpqAgOAeo8_UX5ot7zag6zDmfGKHdPjYuXm4ll5-kZXtmS0/s1600/IMG20190225133740.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivdSjerDzjEejkFrOhEINHsN7w5GR2ABsYCs76nPj_vMwGrByCLXsfWJ-l5kK6JAqtBEY86BGUzVpdDKRYYgWcVLqaGTFSdpqAgOAeo8_UX5ot7zag6zDmfGKHdPjYuXm4ll5-kZXtmS0/s640/IMG20190225133740.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">III Kemudian, selain duit commitmen fee/imbalan proyek paket pekerjaan TA 2016 sebesar Rp1.474.441.735 dan TA 2017 sebesar Rp878.801.625, juga penerimaan duit commitmen fee/imbalan proyek oleh terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 sebesar Rp614.000.000</span></b><br /><br /><br />Pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan.<br /><br />Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /><br />Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /><br />Saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /><br />Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP).  <br /><br />Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /><br />Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan.<br /><br />Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen).<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /><br />Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /><br />Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /><br />Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /><br />Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /><br />Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /><br />Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /><br />Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /><br />Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.<br /><br />Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /><br />Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /><br />Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /><br />1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /><br />4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /><br />Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). <br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Total Duit “Suap” yang diterima terdakwa Setiyono sejak Thn 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360</b></span><br /><br />Atas perbuatan terdakwa yang menerima uang seluruhnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di Kota Pasuruan TA 2016, TA 2017 dan TA 2018, telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu “setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. <br /><br />Selain itu, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir dirubah dengan perubahan Keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”<br /><br />Dan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas perbuatan terdakwa, diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana teteh dtambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap PU KPK Ferdian Adi Nugroho di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Suap Wali Kota Pasuruan Setiyono Terungkap, ‘Penyelesaian Proyek Di Karaoke Dinas PUPR’

Dedik Usdikari (Kasubsi Sarana dan Prasarana ULP), Samsul Rizal (Kepala Bidang Dinas PUPR), Akung N (Kabid Dinas PUPR), Roni Abas (Kepala...

»

Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Yang Diamankan Dari Unsur DPR RI dan Pejabat Kementerian Agama Di Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih1Y_d_LzaNiZLx797kBtbgFuUz-mKWbB-iJHDSTukEawkVH4M9ts392ufkKfIO6P0c9DT-F2rshSqZ8B2nx0J_RbDgcfkUcewNZ8PMSiN3yK0l1OsrANDohmRbwAAiJ8gbtEwpNqbWaU/s1600/IMG_20190315_2215.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="647" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih1Y_d_LzaNiZLx797kBtbgFuUz-mKWbB-iJHDSTukEawkVH4M9ts392ufkKfIO6P0c9DT-F2rshSqZ8B2nx0J_RbDgcfkUcewNZ8PMSiN3yK0l1OsrANDohmRbwAAiJ8gbtEwpNqbWaU/s640/IMG_20190315_2215.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b># Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terimakasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang bertugas#</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span>“Mati Satu tumbuh Seribu”. Peribahasa ini sepertinya tepat dalam kasus Korupsi suap Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhapat pejabat Khususnya di Jawa Timur.<br /><br />Karena belum berakhir sidang perkara kasus Korupsi suap/gratifikasi terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ke-13 yang diseret oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, yang saat ini masih dalam proses persidangan, KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap pejabat di Surabaya, Jawa Timur, Jum'at, 15 Maret 2019.<br /><br />Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan sebanyak 5 (lima) orang dari unsur Penyelenggara Negara di DPR-RI dan pejabat dari Kementerian Agama srta pihak swasta. <br /><br />KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan kepada berirakorupsi.co melalui telepon.<br /><br />“Benar, ada kegiatan tim Penindakan KPK di Jawa Timur pagi ini. Hal ini karena sebelumnya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa akan terjadi transaksi yang melibatkan Penyelenggara Negara. Sesuai pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, tentu kami harus menindaklanjuti hal tersebut,” ucap Basria.<br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan menerangkan, dari kegiatan tangkap tangan itu, Tim KPK mengamankan sebanyak 5 (lima) orang dan sejumlah uang sebagai barang bukti. <br /><br />“Informasi awal yang bisa disampaikan, telah diamankan 5 (lima) orang dari unsur Penyelenggara Negara di DPR-RI, pejabat dari Kementerian Agama di Daerah, dan Swasta. KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama. Hal ini kami duga sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Saat ini tim masih melakukan klarifikasi secara intensif terhadap pihak yang diamankan tersebut. Permintaan keterangan dilakukan di Polda Jatim. Informasi lebih lengkap akan kami sampaikan pada konferensi pers,” imbuhnya. . <br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan menambahkan, sesuai dengan aturan yang ada di KUHAP, maka ada waktu maksimal 24 jam bagi KPK sebelum menentukan status hukum perkara ini, dan juga orang-orang yang diamankan. <br /><br />“Saat ini kami masih belum bisa menyebutkan siapa saja pihak yang diamankan tersebut. Namun, kami pastikan ada tim KPK yang bertugas di Jatim terkait hal tersebut. Mereka yang diamankan di Polda Jatim akan dibawa malam ini ke kantor KPK sesuai kebutuhan penanganan perkara,” ujarnya<br /><br />Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terima kasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim KPK dalam kegiatan ini.<br /><br />“KPK juga menyampaikan terimakasih pada pihak Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang bertugas di sana,” kata Basria. (Rd1)

News Tipikor Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan : Yang Diamankan Dari Unsur DPR RI dan Pejabat Kementerian Agama Di Daerah

# Wakil Ketua KPK Basria Panjaitan juga menyampaikan terimakasih kepada Polda Jatim yang telah memfasilitasi dan membantu tim yang sedang ...

»

Siswo Eriana, Mantan Anggoat DPRD Jombang Akhirnya Diadili Karena Perkara Korupsi KUR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBE7SpnForSa22pGeUh0gfGb-0aIww4EWt4zcj4KxAnwB2pUPqDGj1g0jYOjnLG03i0ORWVQVgwFLfFetXSr4E4LczCM16qDbJryn0t9Q-cuo9Ry1sdTDxTVWTw8rbzOrx06HdljBBIc/s1600/IMG20190314132419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKBE7SpnForSa22pGeUh0gfGb-0aIww4EWt4zcj4KxAnwB2pUPqDGj1g0jYOjnLG03i0ORWVQVgwFLfFetXSr4E4LczCM16qDbJryn0t9Q-cuo9Ry1sdTDxTVWTw8rbzOrx06HdljBBIc/s640/IMG20190314132419.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Makan tak enak, tidurpun tak nyenyak dengan udara dingin dan nyamuk-nyamuk nakal yang sewaktu-waktu menggodainya”. Mungkin itulah yang saat dirasakan Siswo Eriana, mantan anggota Dewan yang terhormat (DPRD) di Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014.<br /><br />Sebab, Siswo Eriana saat ini telah meringkuk di kamar penjara milik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Ahmad Yani sejak beberapa bulan yang lalu, yang tertunda sejak tahun 2016.<br /><br />Sebab, pada saat penyidik Polda Jatim melimpahkan perkara ini ke Kejati Jatim tahun 2016, nama Siswo Eriana masuk dalam P19 dari Kejati Jatim. Namun Siswo Eriana selaku politikus PDI Perjuangan ini lolos dari tangan penyidi Polda Jatim.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh  Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana saat itu (16 Juni 2016). Menurut Dandeni, nama Siswo Eriana tercantum dalam petunjuk (P19) Jaksa ke penyidik Polda Jatim.<br /><br />“Memang sudah kita kasih petunjuk. Kami sih siap aja mengangkat perkara itu. Kalau penyidik awalnya Kepolisian, lebih bagus kalau ditindaklanjuti oleh Kepolisian,” kata Dandeni saat itu saat dihubungi wartawan media ini (16 Juni 2016)<br /><br />Dalam fakta persidangan, nama Siswo Eriana, mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang di tahun 2009 dari Fraksi-PDIP ini terungkap, bahwa aliran dana dari Bank Jatim Cabang Jombang masuk ke rekening pribadinya sebesar Rp 500 juta. Hal itu diakuinya dalam persidangan dengan alasan, bahwa buku rekeningnya dipinjam.<br /><br />Karena keterangannya yang berbeli-belit, Ketua Majelis Hakim yang saat itu H.R. Unggul Warsomukti, memerintahkan JPU untuk menghadirkan dengan pengawalan ke mantan anggota Dewan yang terhormat itu untuk hadir dalam persidangan berikutnya, serta memerintahkan kepada Siswo Eriana membawa bukti berupa buku tabungan rekeningnya. <br /><br />Anehnya, mantan politikus itu, juga tak bisa menunjukkan buku tabungan rekening pribadi yang dimaksud. Tak hanya disitu. Ketua Majelis Hakim meminta ke JPU untuk menjadikan Siswo Eriana menjadi tersangka.<br /><br />Terdakwa Siswo Eriana terseret dalam kasus Korupsi usaha rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2010 hingga 2012 lalu senilai Rp 24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 19.388.656 900,92 dan menjerat Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo (sudah divonis 10 tahun penjara oleh Hakim PT), 2 penyelia dan 8 analisis Bank Jatim Cabang Jombang. <br /><br />Kasus Korupsi KUR fiktif senilai Rp24,8 miliar yang merugikan negara senilai Rp 19,5 milliar, Penyidik Subdit Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim, justru mengabaikan petunjuk (P19) Jaksa Kejati Jatim, terkait salah satu nama yakni, Siswo Eriana.<br /><br />“Kelicinan” Siswo Eriana untuk lolos dari kasus KUR ini tak dapat dielakkan. Buktinya, JPU Kejari Jombang dan Kejati Jatim akhirnya menyeret Siswo Eriana ke Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 15 Maret 2019) dan didudukkan di kursi pesakitan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Agus Hamzah, dengan didampingi Penasehat Hukumnya Fahmi H. Bachmid yang berkantor di Jakrta dan Surabaya.<br /><br />JPU pun masih memperlakukan Siswo Eriana bukan sebagai terdakwa Korupsi. Karena JPU tidak memborgol tagan terdakwa, dan juga tidak memberikannya pakaian kebesaran para terdakwa Korupsi, berbeda dengan 16 petani warga Kabupaten Malang yang terseret kasus korupsi “Sapi”. “Tebal tipisnya perut terdakwa, sepertinya berbeda pula memperlakukannya”<br /><br />Apakah karena Siswo Eriana adalah mantan anggota DPRD Kab. Jombang ? Atau memang berbeda cara perlakuan Jaksa Kejari dengan Jaksa KPK (walau sama-sama dari satu lembaga Adhiyaksa) terhadap terdakwa Korupsi dengan memperhatikan latar belakang yang berbeda?. <br /><br />Sebab terdakwa kasus Korupsi yang ditangani KPK, apakah itu anggota Dewan, pengusaha atau Kepala Daerah, “Emas putih” alias borgol dipasangkan ke kedua pergelanagan tangan terdakwa dengan pakaian kebesaran yang bertuliskan “Tahanan KPK”.<br /><br />Bukan politikus namanya kalau tidak berusaha mengelak tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim, ditolaknya dengan mengajukan Eksepsi atau keberatan melalui Penasehat Hukumnya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUNvNzD_npDhLqOwrtKymTT6V6e1eo1_6LZBcJq_oWIy0Uj6eMwAc9lpyXDMRagQQ1RS9lBqwVbvTnNvo5jyRGnTP9wWlnIUn1h9ZNAoSP6CN1OSJ_we9mqtGsOtsh_-S14U_s4QVCIQ/s1600/Siswo+Eriana.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvUNvNzD_npDhLqOwrtKymTT6V6e1eo1_6LZBcJq_oWIy0Uj6eMwAc9lpyXDMRagQQ1RS9lBqwVbvTnNvo5jyRGnTP9wWlnIUn1h9ZNAoSP6CN1OSJ_we9mqtGsOtsh_-S14U_s4QVCIQ/s640/Siswo+Eriana.JPG" width="640" /></a></div> “Ia benar, ini kasus KUR. Tadi pembacaan surat dakwaan, minggu depan eksepsi,” kata salah seorang Tim JPU.<br /><br />Hal yang sama juga dikatakan Fahmi H. Bachmid selaku Penasehat Hukum terdakwa, saat ditemui wartawan media ini seuai persidangan.<br /><br />“Minggu depan baru Eksepsi,” katanya singkat.<br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2010 lalu, saat pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim) selaku pelaksana kepada pelaku usaha selaku Debitur.<br /><br />Dalam proses pengajuan kredit, antara dokumen dengan fakta dilapangan yang diajukan oleh 55 debitur tidak sesuai. Hal itu pun telah disampaikan para terdakwa ke pimpinan cabang. Namun karena sebagai pegawai bawahan, pekerjaan yang diberikan sang Bos, tetap mereka kerjakan walaupun sudah dilaporkan fakta yang sebenarnya yang tidak sesuai Karena salah satu debiturnya adalah orang terhormat dan terpandang di Kabupaten Jombang yaitu Siswo Eriana, saat itu sebagai anggota DPRD dari F-PDIP periode 2009 – 2014, maka dokumennya pun tetap dikerjakan oleh para terdakwa setelah ada perintah dari sang pimpinan dengan mengatakan, “Jangan lihat dokumennya, tapi lihat siapa yang bawa (mengajukan).” Itulah perintah dari Bambang Waluyo, seperti yang terungkap di persidangan serta diakui sendiri oleh mantan orang nomor satu di Bank Jatim, Jombang itu.<br /><br />Tak enak memang jadi pegawai bawahan, hanya bisa patuh pada pimpinan ibarat “buah simalakama”, tidak patuh pimpinan, bisa jadi berujung ke pemutusan hubungan kerja alias di pecat, mematuhi perintah lisan pimpinan, bisa jadi masuk penjara. Terkait ketaatan bawahan ke pimpinan, mungkin berlaku disemua jenis usaha maupun instansi/lembaga pemerintah.<br /><br />Setelah di proses, dana KUR pun mengalir ke salah satu debitur yaitu Siswo Eriana sebesar Rp 12 milliar dan beberapa debitur lain dengan pencairan dana antara 400 hingga 500 juta per debitur. Sehingga, total dana KUR yang dicairkan Bank milik Pemprov Jatim cabang Jombang itu berjumlah Rp 24.850.000.000.<br /><br />Ibarat peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, akan tercium juga. Pengucuran kredit kesejumlah debitur ternya menimbukan keuangan negara dirugikan senilai Rp 19.388.656 900,92, setelah Bank Indonesia (BI) selaku Induk perbankan melakukan audit. Kemudian, pihkan BI melaporkan ke Polda Jatim.<br /><br />Dari hasil penyidikan Tim penyidik Polda Jatim menetapkan Kepala cabang, Bambang Waluyo sebagai tersangka dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS.<br /><br />Sebagai Pimpinan, Bambang Waluyo pun mengajak 11 anak buahnya untuk menemaninya di “Hotel Prodeo” alias penjara. Ke-11 orang itu terdiri dari 2 orang penyelia, yaitu Cahyo Setiyono (terjerat dalam dua kasus Korupsi KUR dan KUPS) dan Dedy Nugrahady serta 8 analisis.<br /><br />Anehnya, tak satupun debitur yang diseret sebagai tersangka termasuk Siswo Eriana. Padahal, dalam petunjuk Jaksa ke penyidik, nama Siswo Eriana tercantum untuk “dijadikan tersangka”. (Rd1)

News Tipikor Siswo Eriana, Mantan Anggoat DPRD Jombang Akhirnya Diadili Karena Perkara Korupsi KUR

berita korupsi .co - “Makan tak enak, tidurpun tak nyenyak dengan udara dingin dan nyamuk-nyamuk nakal yang sewaktu-waktu menggodainya”. ...

»