BERITAKORUPSI.CO

Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9k3WnD9rEKbAXrXGysJPvCgitdbxdJxAKfJEsPJSZqkA-14PR3yMuuf3uYVzRl7Noo-FDz3TldReoaHaWhqmItUoSG_VnV5QACkxW61BrVc4gVlNXrdYF3_ANC3h1GnaaGGd-oAnQnno/s1600/Suhan.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9k3WnD9rEKbAXrXGysJPvCgitdbxdJxAKfJEsPJSZqkA-14PR3yMuuf3uYVzRl7Noo-FDz3TldReoaHaWhqmItUoSG_VnV5QACkxW61BrVc4gVlNXrdYF3_ANC3h1GnaaGGd-oAnQnno/s640/Suhan.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Subhan.</td></tr>
</tbody></table>
 
#Selain Subhan, Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, juga diadili dalam kasus yang sama# 
 
beritakoruspi.co - “Bebas” dari penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim), namun tak “selamat” dari penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Inilah nasib sial yang dialami Subhan, selaku Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015 dan Syahri Mulyo, Bupati (non aktif) Tulungung periode 2013 - 2018 dan peroide ke - II tahun 2018 - 2023. 
 
Mengapa ? Sebab nama Subhan dan Syahri Mulyo, adalah sama-sama  mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009, diduga terlibat dalam kasus Korupsi dana P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Jawa Timur tahun 2008, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277.6 milliar. 
 
Sebab, kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 M yang sempat menghebohkan Jawa Timur pada tahun 2010 lalu saat Kejaksaan mulai menanganinya, karena diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2004 - 2009 yang berjumlah 100 orang. Namun yang diadili hanya Ketua (alm) DPRD Jawa Timur, dan dr. Bagus (almarhum). 
 
Pada hal, sebelum dr. Bagus meninggal pada Desember 2018 tepat setahun setelah alm. ditangkap di Malaysia, dimana alm. selama dimalaysia bekerja resmi sebagai Kepala Divisi Spesialis Jantung di beberapa Rumah Sakit Pemerintah, dan  Koordinator Ujian Akhir di beberapa Fakultas Kedokteran Universitas di Malaysia, sudah memberikan keterangan ke penyidik Kejaksaan Tinggi, terkait beberapa mantan anggota DPRD Jatim periode 2004 - 2009 yang turut menikmati “keringat” rakyat Jawa Timur melalui dana P2SEM yang berasal dari APBD TA 2008. 
 
Apa yang disampaikan alm. dr. Bagus ke penyidik Kejati Jatim, terkait keterlibatan 17 anggota DPRD Jatim diantaranya Subhan dan Syahri Mulyo, yang menggunakan jasa alm. untuk mencari lembaga/LSM sebagai penerima dana, juga disampaikan alm. ke beritakorupsi.co dalam wawancara eksklusif pada Juli 2018, dan melalui surat wasiat yang dikirim alm dari Lapas porong, Sidoarjo ke beritakorupsi.co 3 (tiga) Minggu sebelum dr. meninggal. 
 
Sebelumnya, pada tahun 2016, alm. mantan Ketua DPRD Jatim periode 2004 -2009, sebelum meninggalkan “sejarah” P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar itu, sudah membuat laporan ke Kejati Jatim dan juag ke KPK. 
 
Dan kemudian tahun 2018, atas keterangan dr. Bagus setelah Kejati meminta keterangannya, penyidik Kejati Jatim sudah memeriksa beberapa mantan anggota Dewan yang terhormat itu. Namun hingga dr. Bagus menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan “sejarah” P2SEM Jawa Timur tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar, tak suatu pun mantan Dewan Jatim yang ditetapkan menjadi tersangka. 
 
Syahri Mulyo dan Subhan, mungkin mengira, kalau dirinya tak akan menikmati pengapnya udara di balik jeruji besi alias penjara, sekalipun dr. Bagus menyebut-nyeut namnya. Namun “waktu berkata” lain, Syahri Mulo lebih memalukan, setelah KPK melakukan kegiatan Tangkap Tangan pada tanggal 6 Juni 2018 karena menerima suap dari Kontraktor sebagai fee proyek-proyek APBD. 
 
Dan pada saat beritakorupsi.co mengajak bincang-bincang Syahri Mulyo di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya mengakui, bahwa dirinya (Syahri Mulyo) hanya menerima dana P2SEM sebesar Rp50 juta. Sementara pengakuan alm. dr. Bagus, telah menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terhadap Syahri Mulyo . 
 
Sementara Subhan, yang menduduki jabatan sebagai Wakil Bupti Malang mendampingi Rendra Kresna (tersangka Korupsi suap) sebagai Bupati Malang periode tahun 2010 hingga 2015, ternyata Subhan “terlibat” dalam kasus korupsi sebagai penyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha pada tahun 2015 sebesar Rp3 miliyar lebih, terkait pemberian 11 ijin IPPR dan 11 ijin IMB pembangunan Tower Telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto. 
 
Menurut alm. dr. Bagus saat menjelaskan ke beritakorupsi.co, bahwa alm. telah menyerahkan dana sebesar Rp1.8 miliyar secara bertahap sebanayak 4 (empat) kali. Dan apa yang disampaikan alm. ke beritakorupsi.co, sebelumnya sudah dijelaskannya ke penyidik Kejati Jatim. Namun apa yang disampaikan alm. kepenyidik Kejati Jatum, ternyata “tak mampu” meneyerat mantan anggota Dewan yang terhormat dan mantan Wakil Bupati Malang ini ke balik jeruji besi. 
 
Ibarat Peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga. Keterlibatan Subhan sebagai Wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, yang juga sebagai Direktur CV. Central Manunggal, warga JI. Semeru No. 768 RT06 RWO4, Dilem, Kepanjen, Malang dalam kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha pada tahun 2015,  tercium juga oleh KPK. 
 
Dan Subhan pun tak bisa menghindar, untuk menghirup pengapnya udadara dibalik jeruji besi,  setelah penyidik KPK menjebloskannya ke penjara pada Desember 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ98YpwPy3vGJmeSlRHlg0ahcWkP9H5LeaqLZYy2KVIo53KdF0tcHhBmKSjZwKnZ0sVAChI0KZoBlQ9Jcu0hNINV8PSmZ7Znu0PxiihAQ_ow4Fz8EUU6RU8q3U-lF_-0gTE8aQWJnLdl0/s1600/Onggo+Wijaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ98YpwPy3vGJmeSlRHlg0ahcWkP9H5LeaqLZYy2KVIo53KdF0tcHhBmKSjZwKnZ0sVAChI0KZoBlQ9Jcu0hNINV8PSmZ7Znu0PxiihAQ_ow4Fz8EUU6RU8q3U-lF_-0gTE8aQWJnLdl0/s640/Onggo+Wijaya.jpg" width="640" /></a></div>
Rabu, 30 Januari 2019, TP JPU KPK Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, menyeret Subhan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai  Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock). Sementara Subhan didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta. 
 
Selain Subhan, Penuntut Umum (PU) KPK juga menyeret Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, untuk diadili bersama dalam kasus Suap Bupati Mojokerto Mustapa Kamal Pasha. 
 
Sementara Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. 
 
Namun karena mungkin hukuman itu termasuk ringan atau berat, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya. 
 
Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono hingga saat ini. Pada hal, mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustopa Kamal Pasha dalam Pikada Pemilihan Bupati Mojokerto pada tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Mojokerto. 
 
Sangat berbeda jauh sekali, saat penyidik KPK bersemangat saat menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang setiap anggota Dewan menerima sebesar Rp12.5 juta dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. 
 
Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra (Rabu, 30 Januari 2019) adalah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK Gina menyatakan, bahwa terdakwa I Onggo Wiajaya, bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Permata Meri Mojokerto atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, talah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010 - 2015 (dan 2015 - 2020 untuk periode Ke II) dengan maksud,  supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi indonesia (Protelindo). 
 
Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa I Onggo Wiajaya, terdakwa II Achmad Suhawi  dan terdakwa II Subhan dengan cara-cara sebagai berikut ; 
 
Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
 
Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. 
 
Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiVCl5jeiyIjq7hnWVa-WVNxMcGhPYk_g-gMhpTf3nxdwf4Az7DQW7GDgqWPE3EkbqxPVsC5g84hsMdz1Jf4rZC__a-bBX4UHcSp0wpq1y8fLiUroDOZLgEELtKz-s6n6__Fy6Pmg4o7o/s1600/PhotoGrid_1548125934414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="1024" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiVCl5jeiyIjq7hnWVa-WVNxMcGhPYk_g-gMhpTf3nxdwf4Az7DQW7GDgqWPE3EkbqxPVsC5g84hsMdz1Jf4rZC__a-bBX4UHcSp0wpq1y8fLiUroDOZLgEELtKz-s6n6__Fy6Pmg4o7o/s640/PhotoGrid_1548125934414.jpg" width="640" /></a></div>
Atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Protelindo tersebut, Suciratin dan Indra Mardani  mendapat laporan dari tim di lapangan, bahwa ada tower milik PT Protelindo yang disegel oleh Sat Pol PP, dan tidak dapat beroperasi karena perijinannya belum lengkap. Kemudian Suciratin dan Indra Mardani  melaporkanya kepada terdakwa I Ongko Wijaya. Dan terdakwa I Ongko Wijowo kemudian memerintahkan Suciratin dan Indra Mardani  untuk menyelesaikan permasalahan ijin tower telekomunikasi tersebut supaya tower dapat beroperasi kembali. 
 
“Menidaklanjuti perintah terdakwa I Ongko Wijaya, Suciratin dan Indra Mardani  meminta bantuan terdakwa II Achmad Suhawi selaku Direktur CV Sumajaya Citra Abadi untuk mengurus permasalahan perijinan tower telekomunikasi milik PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto,  sampai dengan tower dapat kembali beroperasi, dan terdakwa II Achmad Suhawi menyanggupinya,” kata JPU KPK Gina, Rabu, 30 Januari 2019. 
 
JPU KPK menjelaskan, bahwa pada awal bulan Juni 2015, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Mustopa Kamal Pasha di Vila miliknya, untuk meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dan Mustopa Kamal Pasha menyampaikan, agar diurus melalui Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto. 
 
Setelah pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa II Achmad Suhawi menemui Bambang Wahyudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto dan menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, bahwa tower telekomunikasi disegel karena perijinannya belum lengkap. Untuk itu, agar dilengkapi dan dibayar dendanya, serta perijinan tidak bisa diproses sebelum ada disposisi dari Mustopa Kamal Pasha. 
 
“Karena merasa kesulitan, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian meminta bantuan pengurusan ijin tower Protelindo di Kabupaten Mojokerto tersebut kepada terdakwa III Subhan, yang menjabat selaku Wakil Bupati Malang Periode 2010 - 2015 dan menyanggupinya,” ujar JPU KPK 
 
Kemudian terdakwa III Subhan menemui Bambang Wahyudi, meminta agar dibantu proses pengurusan ijin tower PT Protelindo dimaksud. Bambang Wahyudi pun menyampaikan, untuk pengurusan ijin tersebut harus disediakan fee untuk Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-towernya. Sehingga untuk 11 tower, fee yang harus disediakan sebesar Rp2.200.000.00 (dua milyar dua ratus juta rupiah). 
 
“Terdakwa III Subhan lalu menyampaikan kepada terdakwa II Achmad Suhawi, bahwa untuk pengurusan tower telekomunikasi tersebut diperlukan biaya termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Atas informasi itu, Terdakwa II Achmad Suhawi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa I Onggo Wijaya melalui Suciratin dan Indra Mardani, bahwa biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha yang dibutuhkan sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), dan terdakwa I Onggo Wijaya pun menyetujuinya,” kata JPU KPK kemudian. 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa sebagai realisasi pengurusan perijinan tower telekomunikasi PT Protelindo termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha, terdakwa I Onggo Wijaya menyetujui permintaan pencairan dana dari terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
JPU KPK pun membeberkan pencarian duit “panas” ijin tower dari terdakwa I Onggo Wijaya terhadap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha melalui terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
JPU KPK mengatakan, dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan Oktober 2015, terdakwa I Onggo Wijaya memberikan uang kepada terdakwa II Achmad Suhawi seluruhnya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas n'bu dua ratus lima puluh lima rupiah) secara bertahap melalui transfer ke rekening CV. Sumajaya Citra Abadi dengan rincian sebagai berikut ; 
 
1. Pada tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp1.515.306.133 (satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); 
 
2. Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp757.653.061 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah); 
 
3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp482.142.857 (empat ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah); 
 
4. Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). 
 
JPU KPK menjelaskan, dari total uang yang diterima terdakwa II Achmad Suhawi dari terdakwa I Onggo Wijaya sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar trga puluh juta enam ratus dua belas nbu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460.000.000 (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa III Subhan secara bertahap melalui cek maupun  transfer dengan rincian sebagai berikut ; 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xMmFMqOXV_DjRJG2Iw4TuJhL5jUsQ4opRkCB9sw9Vqfd9lQ8nI29LJJ-tR0gNlClqFHL5wQs1Hx05J4IaSUWyPYSln9MihfCeEJCOj2ZTwhy1-Tea1w3fPei_TLQWD1fweKPiFVNDcg/s1600/Subhan+cs.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9xMmFMqOXV_DjRJG2Iw4TuJhL5jUsQ4opRkCB9sw9Vqfd9lQ8nI29LJJ-tR0gNlClqFHL5wQs1Hx05J4IaSUWyPYSln9MihfCeEJCOj2ZTwhy1-Tea1w3fPei_TLQWD1fweKPiFVNDcg/s640/Subhan+cs.jpg" width="640" /></a></div>
1. Pada tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Utami Surabaya; 
 
2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di Hotel Mercure Surabaya; 
 
3. Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya; 
 
4. Tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit; 
 
5. Tanggal 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) di Gedung Bidakara, sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati oleh terdakwa II Achmad Suhawi. 
 
“Pada tanggal 20 Mei 2015, terdakwa III Subhan, sebelum menerima uang dari terdakwa II Achmad Suhawai, terlebih dahulu menemui Bambang Wahyudi untuk menyampaikan, bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk Mustopa Kamal Pasha seluruhnya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah),  atau sebesar Rp200.000.000 per-towemya. Dan Ia (terdakwa III Subhan) akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Mustopa Kamal Pasha. Dan setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 izin tower telekomunikasi milik PT Protelindo” kata JPU KPK lagi. 
 
JPU KPK Mengatakan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui Mustofa Kamal Pasha di ruang kerjanya untuk mengajukan permohonan rekomendasi perijinan 11 menara tower telekomunikasi yang diajukan oleh PT. Protelindo guna mendapatkan disposisi. Sebelum memberikan disposisi, Mustopa Kamal Pasha menanyakan fee, yang pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Wahyudi, dan mendapat jawaban, bahwa uang fee telah disanggupi pihak PT Protelindo, tetapi belum dibelikan. Untuk itu Mustopa Kamal Pasha  meminta agar fee secepatnya diminta, dan Mustopa Kamal Pasha pun memberikan paraf dan disposisi untuk di tindak lanjuti. 
 
Pada tanggal 25 Juni 2015. terdakwa III Subhan dan Terdakwa II Achmad Suhawi melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, untuk  menyerahkan uang muka fee kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Mustopa Kamal Pasha melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono. 
 
Kemudian Bambang Wahyudi menghubungi Nano Santoso Hudiarto alias Nono untuk meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarto alias Nono di perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto, terdakwa III Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono. 
 
Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono meminta Lutfi Arif Mustaqin (ajudan Bupati) untuk menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Mustaqin datang, Nano Santoso Hudiarto alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550.000.000  (lima ratus lima puluh juta rupiah) itu kepada Lutfi Arif Mustaqin, dan kemudian uang tersebut disimpan oleh Lutfi Arif Mustaqin di meja kerja ruang dinas Mustopa Kamal Pasha, dan melaporkanya kepada Mustopa Kamal Pasha. 
 
“Setelah uang diterima oleh Mustopa Kamal Pasha, 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan tower telekomunikasi milik PT Protelindo pun diterbitkan,” ungkap JPU KPK 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa I Onggo Wijaya bersama dengan terdakwa II Achmad Suhawi dan terdakwa III Subhan memberikan uang kepada Mutopa Kamal Pasha  sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pash selaku Bupati Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Dari perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan), JPU KPK pun menjelaskan tentang ancaman pidana penjara yang harus dijalaninya. 
 
“Perbuatan para terdakwa (Onggo Wijaya, Achmad Suhawi dan Subhan) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP,” ucap JPU KPK Gina di akhir surat dakwaan. 
 
Atas surat dakwaan PU KPK, tak satupun Penasehat para terdakwa yang keberatan atau menyampaikan Eksepsinya. Sehingga Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan berikutnya. 
 
Penasehat Hukum terdakwa Subhan pun mengatakan kepada media ini, bahwa dirinya maupun terdakwa sendiri tidak keberatan. 
 
“Kita tidak keberatan. Nati kita lihat aja dalam persidangan selanjutnya,” ujar PH terdakwa Subhan. (Rd1)

News Tipikor Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

Terdakwa Subhan. #Selain Subhan, Direktur Operasi PT Protelindo Onggo Wiajaya dan Direktur CV Sumajaya Citra Abadi Achamd Suhawi, jug...

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

10.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_iz8FVamuOxYv3fGH73orrFFz76jIrAw6uL2mqCf0w7XI9DpjTD86opWTZEQzbA0bwfi0RN4fgc45e6NIUXSAvZIlTOOUbZ6rIaGmjIwABdicjzKWYpbyElgNUwlnPoLKwhg6HqfSDs/s1600/IMG20190130130246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS_iz8FVamuOxYv3fGH73orrFFz76jIrAw6uL2mqCf0w7XI9DpjTD86opWTZEQzbA0bwfi0RN4fgc45e6NIUXSAvZIlTOOUbZ6rIaGmjIwABdicjzKWYpbyElgNUwlnPoLKwhg6HqfSDs/s640/IMG20190130130246.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 30 Januari 2019, Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, menyeret 2 (dua) terdakwa untuk diadili dalam kasus Korupsi selaku penuyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha, yaitu Ockyanto selaku  Permit & Regulatory Division Head PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Akasia Blok EE Nomor 25, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Nabiel Titawano selaku Penyedia Jasa di PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG), warga JI. Pinang Merah Vlll/SI 23, Pondok Indah, Jakarta Selatan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai  Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock). Sementara ke- 2 terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Sedangkan Mustopa Kamal Pasha, sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dari 12 tahun tuntutan PU KPK. Selain itu, di hukum juga untuk membayat denda sebesar Rp500 juta. Hukuman pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikmati Mustopa Kamal pasha sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun. Namun karena mungkin hukuman itu termasuk ringan atau berat, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun saat ini melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur di Jalan Sumatera Surabaya. Dari kasus inipun masih menggelitik, sebab penyidik KPK memberikan kebebasan terhadap orang kepercayaan Mustopa Kamal Pasha, yakni Nano Santoso Hudiarto alias Nono hingga saat ini. Pada hal, dalam surat dakwaan maupun dalam fakta persidangan pada saat Mustopa Kalam Pasha diadili terungkap, bahwa mantan Kepala Desa yang juga tim sukses Mustopa Kamal Pasha dalam Pikada Pemilihan Bupati Mojokerto tahun 2010 itulah yang menerima duit. Selain itu, Nano Santoso Hudiarto alias Nono juga berperan memutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupaten Mojokerto. Selain Nono, masih ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha di tahun 2015 lalu. Anehnya, sangat berbeda jauh sekali saat penyidik KPK yang begitu bersemangat saat menetapkan 41 anggota DPRD Kota Malang termasuk Wali Kota Malang Moch. Anton menjadi tersangka dalam kasus Korupsi suap uang Pokir yang setiap anggota Dewan menerima sebesar Rp12.5 juta dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015, menjelang Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdAYgCEGBKGTu5FblYvr_0Dhfgb4Px3WqbfyPT1Oboj5JK6Tt2dqmOOz9L7DxNA44xAZmRcul63tFL-Jkd3iZcrQ8RoHtquhdOZki6BDJtk69WYbF2sTtdl_k4wFgrIcgAjTwPGEzrMwY/s1600/Ocky.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdAYgCEGBKGTu5FblYvr_0Dhfgb4Px3WqbfyPT1Oboj5JK6Tt2dqmOOz9L7DxNA44xAZmRcul63tFL-Jkd3iZcrQ8RoHtquhdOZki6BDJtk69WYbF2sTtdl_k4wFgrIcgAjTwPGEzrMwY/s640/Ocky.jpg" width="640" /></a></div>
Keterilibatan beberapa pihak dalam kasus ini, dapat diketahui dari surat dakwaan Penuntut Umum KPK yang dibacakan saat sidang berlangsung di ruang sidang Candra (Rabu, 30 Januari 2019) dengan agenda  pembacaan surat dakwaan dihadapan Majelis Hakim. Dalam surat dakwaan PU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano, pada bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto, dan di Jalan Maret A07 BSP Regency Mojokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode tahun 2010-2015, dengan maksud supaya Mustopa Kamal Pasha memberikan rekomendasi 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (lPPR) dan 11 izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG). Bahwa perbuatan kitu bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PU KPK Joko Hermawan membeberkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I Ockyanto dan Terdakwa II Nabiel Titawano dengan cara-cara sebagai berikut ; Pada awal tahun 2015, Suharsono selaku Ka Sat Pol PP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)  Kabupaten Mojokerto, melaporkan kepada Mustopa Kmal Pasha, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto ditemukan, ada Tower Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi, tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Setelah melakukan pemetaan dan pendataan, Suharsono melaporkan kepada Mustopa Kamal Pasha, bahwa ditemukan 11 (sebelas) Tower telekomunikasi atas nama perusahaan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki izin IPPR dan IMB. Atas laporan tersebut, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower yang dimaksud, sampai ada izin IPPR dan IMB. Kemudian dilaksanakanlah penyegelan dan penyitaan peralatan oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan penyegelan, Mustopa Kamal Pasha memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, bahwa untuk perijinan dari tower dimaksud, harus ada fee untuk Mustopa Kamal Pash sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per towemya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarto alias Nono selaku orang kepercayaannya (Mutopa Kamal Pasha). Beberapa hari kemudian, Terdakwa I Ockyanto mendapat laporan dari Yogi Pamungkas, bahwa ada beberapa tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama lnfrastructurure Tower Bersama Grup (PT TBG) yang belum mempunyai IPPR dan IMB disegel oleh Sat Pol PP Kabupaten Mojokerto, sehingga tidak dapat beroperasi lagi. Mendapat laporan tetsebut. terdakwa I Ockyanto meminta terdakwa II Nabiel Titawano   mengurus 11 IPPR dan 11 IMB atas tower yang disegel oleh Sat Politik PP tersebut, sampai tower telekomunikasi dapat beroperasi kembali, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano menyanggupinya.  Untuk mengurus perijinan tower tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menghubungi Agus Suharyanto agar dibantu mengurus perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Agus Suharyanto meminta Moh. Ali Kuncooro untuk membantunya. “Pada Bu;an April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncooro melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi dan menyampaikan, untuk mendapatkan perijinan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) per-tower dengan rincian sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk Bupati Mustpa Kamal Pasha, dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta mpiah) untuk UKL dan UKP, sehingga untuk fee 11 tower yang harus disiapkan sebesar Rp2.420.000.000 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro menyetujuinya dan akan menyampaikan kepada Terdakwa II Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG,” kata PU KPK Joko Hermawan Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Bambang Wahyudi kepada terdakwa Naibier, dimana Terdakwa II Nabiel Titawano  menyetujuinya. Atas informasi tersebut, Terdakwa II Nabiel Titawano menemui Terdakwa I  Ockyanto  menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus perijinan tower dengan biaya sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pertowemya sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah),  dimana uang tersebut digunakan untuk fee kepada Mustopa kamal Pasha. Dan untuk operasional, Terdakwa II Nabiel Taitawano, atas penyampaian Terdakwa I Ockyanto menyepakatinya. Selanjutnya Terdakwa I Ockyanto mengajukan biaya pengurusan perijinan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disetujui oleh Onggo Wijaya  selaku Chief Operation Officer Tower Bersama Group. PU KPK mengungkapkan, atas permohonan tersebut, kemudian Terdakwa I Ockyanto menerima uang secara bertahap dari PT Tower Bersama Grup, yang ditransfer dari Rekening Bank Nomor 0015032000 atas nama PT. Solu Sindo Kreasi Pratama ke Rekening Bank BCA Nomor 0354400835 atas nama Ocyanto secara bertahap yaitu ; 1. Tanggal 1 April 2015 sebesar Rp1.250.000.000 (satu mityar dua ratus Iima putuh juta rupiah); 2. Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh ima rupiah);  3. Tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp1.175.000.000.00 (satu milyar serratus tujuh puluh lima juta rupiah); 4. Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah). Pada bulan Juni 2015, Terdakwa I KOckyanto menyerahkan uang sebesar Rp2.6 miliyar terhadap Terdakwa II Nabile Tatowano untuk pengurusan perijinan tower telekomunikasi terdakwa II Nabiel Titawano melalui setoran tunai ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah nomor dengan nomor reekaning 04980347678 atas nama II Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni : 1. Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); 2. Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780.000.000.00 (tujuh ratus delapan puluh juta mpiah): 3. Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040.000.000.00 (satu milyar empat puluh juta mpiah): Dari total uang fee sebesar Rp2.600.000.000.00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa II Nabiel Titawano dari Terdakwa I Ockyanto tersebut, kemudian oleh Terdakwa II Nabiel Titawano dan beberapa diserahkan kepada Agus Suharyanto sebesar Rp2.410.000.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKR4E6rLOv8SNZOVlDVK9ScEqYE_Bo-pNPSqb3pPslBBYFbdF0NKulvrKacjSApi8bNgi0m11zRGda8OM9Ws36gYpq7uFw4ak9bf9A8-q3854b8sZOLoH5lShTF-9ypWBwvfs1S45ALFg/s1600/PhotoGrid_1548125934414.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="1024" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKR4E6rLOv8SNZOVlDVK9ScEqYE_Bo-pNPSqb3pPslBBYFbdF0NKulvrKacjSApi8bNgi0m11zRGda8OM9Ws36gYpq7uFw4ak9bf9A8-q3854b8sZOLoH5lShTF-9ypWBwvfs1S45ALFg/s640/PhotoGrid_1548125934414.jpg" width="640" /></a></div>
 1. Sekitar awal bulan Juni 2015 di Samarinda. diserahkan secara tunai sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); 2.
 Tanggal 11 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro 
dengan nomor Rekening 6105090777 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima 
puluh juta rupiah); 3. Tangga! 11 Jun12015 ditransfer ke 
rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor rekening 0331614687 
sebesar Rp300.000.000 (tiga ratusjuta mpiah); 4. Tanggal 17 Juni
 2015 ditransfer ke rekening atas nama Moch. Kuncoro dengan nomor 
6105090777 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah); 5.
 Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan 
dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta 
rupiah); 6. Tanggal 17 Juni 2015 ditransfer rekening atas nama 
Indhung Betaria dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus
 dua puluhjuta rupiah); 7. Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke 
rekening atas nama Moh. Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar 
Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta mpiah); 8. Tangga130 
Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 
0331614687 sebesar Rp220.000.000 (dua mtmah) ; 9. Tanggal 30 
Juni 2015 ditransfer rekening atas nama Indhung Betaria dengan nomor 
8290529507 sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ; 10.
 Tanggal 30 Juni 2015 ditransfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta 
sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Sedangkan 
sisanya sebesar Rp190.000.000  (seratus sembilan puluh juta rupiah) 
dinikmati oleh terdakwa II Nabiel Titawano. Selanjutnya Nano 
Santoso Hudiarto alias Nono atas perintah Mutopa Kamal Pasha menyerahkan
 uang fee tersebut kepada Lutfi Arif Mustaqin, selaku ajudan Mutopa 
Kamal Pasha secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo; 2. Sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri. Mojokerto; 3. Sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. 
 
“Atas
 penyerahan uang tersebut, Nano Santoso Hudiarto alias Nono melaporkan 
kepada Mustopa Kamal Pasha. Setelah menerima uang fee tersebut. sesuai 
perintah Mustofa Kamal pasha, Lutfi Arif Mustaqin menyimpannya di rumah 
dinas Bupati dan setelah itu melaporkannya Mustopa Kamal Pasha. Dan 
kemudian Mustopa Kamal Pasha meeluarkan Izin IPPR yang ditandatanganinya
 bersama izin IMB atas tower telekomunikasi PT Tower bersama 
Infrastucture/Tower Bersama Grup (T BG),” ujar PU KPK. 
Penuntut Umum KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I Ockyanto bersama dengan Terdakwa II Nabiel Titawano memberikan uang kepada Mustopa Kamal Pasha sebesar Rp2.600.000.000 (dua milyar enam ratus juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari perbuatan para terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano), PU KPK pun menjelaskan tentang ancaman pidana penjara yang harus dijalaninya. “Perbuatan terdakwa (Ockyanto dan Nabiel Titawano) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas surat dakwaan PU KPK, Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa pun tak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsinya. Sehingga Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan PU KPK untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan berikutnya, yang menurut PU KPK Joko Hermawan, saksi yang akan dihadirkan sebanyak 21 orang. (Rd1)

News Tipikor 2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

berita korupsi .co - Rabu, 30 Januari 2019, Tim Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Eva Yustisiana, Abdu...

5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

03.46 beritakorupsi 0

News Tipikor 5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

Tersangka Onggo Wijaya pada saaksi dipersidangan terdakwa Mustopa kamal Pasha berita korupsi .co - Rabu, 30 Januari 2019, Majelis Hakim ...

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

17.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCqfORZDoDPq4ZV_7v6ZqNWP1Xr1e4KN3aLogNKm4C3Kd-nupW_02UaqcTO46lsFFqFC9wGU9j-042XpRbPX9Gj9E98LGkhyadVcoheOiBIyuAtyUa2m1M_rJTW8YCC3o87ZeGabzghU/s1600/MKP....png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCqfORZDoDPq4ZV_7v6ZqNWP1Xr1e4KN3aLogNKm4C3Kd-nupW_02UaqcTO46lsFFqFC9wGU9j-042XpRbPX9Gj9E98LGkhyadVcoheOiBIyuAtyUa2m1M_rJTW8YCC3o87ZeGabzghU/s640/MKP....png" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Terdakwa Mustopa Kamal Pasha adalah Bupati (non aktif) Mojerto, yang divonis pidana penjara selama  8 (Delapan) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Senin, 21 Januari 2019, karena kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya, sepertinya tak puas sehingga melakukan upaya banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, Senin, 28 Januari 2019 ? 
 
Senin, 28 Januari 2019, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha atau yang akrab dipanggil MKP, yakni Jumahir mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur untuk menyatakan banding atas vonis dari Majelis Hakim. 
 
Hal itu disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor maupun salah seorang dari Tim JPU KPK kepada wartawan beritakorupsi.co pada, Senin, 28 Jnuari 2019. 
 
“Terdakwa MKP (Mustopa Kamal Pasha) banding. Tadi PH (Penasehat Hukum)-nya datang menyatakan banding, hari ini kan pas 7 (tujuh) hari dari putusan Hakim tanggal 21 kemarin (21 Januari 2019.red),” kata Panmud Pengadilan Tipikor Ahmad Nur, Senin, 28 Januari 2019. 
 
Hal yang sama juga disampaikan salah seorang dari Tim JPU KPK saat dihubungi wartawan  beritakorupsi.co. 
 
“Ya, terdakwa MKPK banding,” kata JPU KPK. 
 
Apakah upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa Mustofa Kamal Pasha, karena tak puas atas Vonis pidana 8 (delapan) tahun penjara atau karena tak terima dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, yaitu Korupsi Suap sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya terkait pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu ? 
 
Atau tak rela meninggalkan kursi empunya di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto hingga akhir jabantannya tahun 2020 mendatang ? 
 
Sebab, pada Senin lalu, 21 Januari 2019, Jumahir, salah seorang 
Penasehat Hukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima 
putusan Majelis Hakaim yang menyatakan, kalau terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
 diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 
pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
Dalam 
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan; 
menjatuhkan hukuman pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan 
denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dan  pidana 
tambahan untuk mewajibakan si Mustopa Kamal Pasha untuk mengembalikan 
uang yang diterima terdakwa seluruhnya sebesar Rp2.250.000.000 (dua 
miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada kas negara c/q Pemda 
Mojokerto. Dan bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan 
setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya dapat 
rampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak 
mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Selain itu, terdakwa juga di hukum dalam hal memili dan dipilih dalam 
jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. 
 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha ini pun lebih ringan 4 tahun dari tuntutan JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXY9QGMoec9OHoKR3JT92JxoTYm9Du-0Ab7JkGPHUX_9I1CGorEjFPeWqd7K6PjQtf1ogeHbMipVoo-Ty-qtk-SsIIbBuqJD6nqGdvwFRhsYd2N9KXI-ulBFP0pcUMZkG2kqjwVtMfRE/s1600/IMG_20190122_095923.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="640" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXY9QGMoec9OHoKR3JT92JxoTYm9Du-0Ab7JkGPHUX_9I1CGorEjFPeWqd7K6PjQtf1ogeHbMipVoo-Ty-qtk-SsIIbBuqJD6nqGdvwFRhsYd2N9KXI-ulBFP0pcUMZkG2kqjwVtMfRE/s640/IMG_20190122_095923.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Jum'at, 28 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa dari pengusaha Onggo Wijaya dan Ockyanto sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara dalam tuntutan JPU KPK terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). 
 
Sementara Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri mengatakan kepada Majelis Hakim, masih pikir-pikir atas vonis tersebut. 
 
Jumihar, kepada media ini mengatakan, pikir-pikir karena keberatan dan tak menerika putusan Majelis Hakim. Alasannya, tak satupun saksi yang mengatakan, kalau terdakwa menerima duit “haram” terkait pemberian 11 Izin IPPR dan 11 izin IMB pada tahun 2015 lalu. 
 
“Tidak ada uang yang langsung diterima oleh terdakwa baik dari Nono. Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, jadi masih ada waktu selama tujuh haru untuk pikir-pikir,” ujar Jumihar, Senin, 21 Januari 2019. 
 
Anehnya, Penasehat Hukum terdakwa ini mengatakan, kalau terdakwa Mustopa Kamal Pasha tidak menerima duit “haram” seperti dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun dalam surat putusan Majelis Hakim. 
 
Padahal, salah seorang saksi kunci, sekaligus sebagai orang kepercayaan terdakwa, yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono, mantan Kepala Desa sekaligus juru kampanye terdakwa mengakui kepada majelis Hakim, kalau dirinya (Nano Santoso Hudiarti alias Nono) diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima duit dari “haram” itu.dan diserahkan kepada terdakwa. 
 
Tidak hanya itu. Nano Santoso Hudiarti alias Nono juga dikatakan saksi lainnya, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan untuk merekomdasi mutasi para Kepala Sekolah SMP di Kabupatena Mojokerto. 
 
Dalam surat dakwaan, surat tuntutan JPU KPK maupun dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suaranaya dijelaskan, bahwa pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 
 
Atas laporan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan pemetaan dan pendataan ke sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
 
Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. 
 
Majelis Hakim menyatakan, setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu menjadi tangan kana terdakwa untuk menerima duit serta berperan juga untuk merekomondasi mutasi para Kepala Sekolah di Kabupaten Mojokerto. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga7wzN4oAbGIFoEMo1GHqlzs4-51o8juEomjEnZH8CjKFxhwTs8YUaL3eSpkEc1LGN12cJy4mNYMwGx9-P4wXNZRUJyVbVBdzlapJKsFCeMcn6kVhK2prFuJww39maGi9ZyCyYqeHQtKI/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga7wzN4oAbGIFoEMo1GHqlzs4-51o8juEomjEnZH8CjKFxhwTs8YUaL3eSpkEc1LGN12cJy4mNYMwGx9-P4wXNZRUJyVbVBdzlapJKsFCeMcn6kVhK2prFuJww39maGi9ZyCyYqeHQtKI/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dan setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. 
 
Majelis Hakim pun membeberkan asal usul duit “haram” yang diterima terdakwa terkait pemberian rekomendasi 11 izin IPPR dan IMB pembangunan Tower, diantaranya ; 
 
a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro 
 
Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. 
 
“Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Andriano saat membacakan suruta putusan. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. 
 
“Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap Majelis Hakim 
 
“Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber Majelis Hakim kemudian. 
 
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. 
 
Majelis Hakim mengungkapkan dalam surat putusannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. 
 
“Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata Majelis Hakim 
 
Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap, yakni Pertama (1) pada bulan Juni 2015 besar Rp600 juta,  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Pada bulan Juni 2015, sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto,; 3. Pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto. 
 
Selanjutnya, Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa, menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-UaM6Xtj59BpbwDcYspqVv3bROa7mwIBFEWJmPteC9kDST_YfiT2KNPzdY7MJ-hUtKOblXDIkHQGahN-6i1W4qMjYh67p8aJ54ftF1vZciwC6ITewLwAhjRoHmS7yMf-0x61e69xBVCU/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-UaM6Xtj59BpbwDcYspqVv3bROa7mwIBFEWJmPteC9kDST_YfiT2KNPzdY7MJ-hUtKOblXDIkHQGahN-6i1W4qMjYh67p8aJ54ftF1vZciwC6ITewLwAhjRoHmS7yMf-0x61e69xBVCU/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
“Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 11 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa, dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata Majelis Hakim kemudian 
 
Dan Majelis Hakim juga membeberkan asal usul duit “haram” lainnya yang diterima oleh terdakwa yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; 
 
b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). 
 
Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. 
 
Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 
 
1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi 
 
Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. 
 
Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. 
 
Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi. 
 
Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. 
 
Atas perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. 
 
“Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” ujar Majelsi Hakim  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtr2VYd3QaYPcsH7F7XUpo0RpxojYk1-L5THVXElC2H3ZQSpiMBq18WHsSSpOnrPbOmYysGEXCqbwZR3oRwala4iNr226QUz_tJrRDzwmxvLJS_6IokR1LCmXHGTR7tAWFIy8mEm4FMo4/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtr2VYd3QaYPcsH7F7XUpo0RpxojYk1-L5THVXElC2H3ZQSpiMBq18WHsSSpOnrPbOmYysGEXCqbwZR3oRwala4iNr226QUz_tJrRDzwmxvLJS_6IokR1LCmXHGTR7tAWFIy8mEm4FMo4/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, uang yang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima terdakwa dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. 
 
Padahal, lanjut Majelis Hakim, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. 
 
Selain itu, lanjut Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. 
 
Dan Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan JPU KPK dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“ Majelis berpendapat, bahwa pasal yang dikenakan oleh Jaksa terhadap terdakwa sudah tepat, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa,” ucap Majelis Hakim (Senin, 21 Jaanuri 2019). 
 
Apakah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi - Jawa Timur akan mengabulkan keberatan, atau bahkan akan menambah hukuman terdakwa ?. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

berita korupsi .co - Terdakwa Mustopa Kamal Pasha adalah Bupati (non aktif) Mojerto, yang divonis pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun...

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

22.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgt5s3QO6KcWKTupH-F4Tgn-DR2MReiiWzRj6JEG3p-bd7hLadoHtRcAQl7DpLLmteHPA8DqrF3wPKrcTtJUnJK796xZAmutFWmIaYTCiiR-FgvWm_F87ytNS_eeU9itRUYod4asp9PRWk/s1600/IMG20181017160221.jpg" /></a></div>
#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterimanaya, dan pemberian uang ke DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019#  
 
beritakorupsi.co - Cipto Wiyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Cipa Karya Pemprov Jatim, sebelumnya menjabat sebagai Sekda/Sekota (Sekretaris Daerah) Kota Malang pada tahun 2013 - 2015 mungkin tak lagi nyenyak tidur, sekalipun udara Kota Malang sejuk. Sebab, Majelis Hakim pengadilan Tipikor Surabaya, memerintahkan JPU KPK untuk mendalami atau “memeriksa” Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang, dalam persidangan berlangsung (Kamis, 224 Januari 2019) dengan terdakwa sebanyak 22 orang selaku anggota Dewan Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam kasus Korupsi Suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu. Ke- 22 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara, yaitu satu perkara dengan 10 terdakwa, yang 10 terdakwa ini dibagi dalam 2 perkara penuntutan masing-masing dengan 5 (lima) terdakwa, yaitu Erni Farida,; Sony Yudiarto,; Harun Prasojo,; Teguh Puji Wahyono,; Choirul Amri (satu perkara),; Arief Hermanto,; Teguh Mulyono,; Mulyanto,; Choiroel Anwar dan Suparno (satu perkara) dengan Ketua Majelis Cokorda Gede Artana Sedangkan yang 12 terdakwa dibagi 3 (tiga) perkara penuntutan, yaitu satu perkara dengan 5 terdakwa yakni Diana Yanti,; Sugiarto,; Afdhal  Fauza,; Syamsul  Fajrih dan Hadi Susanto (satu perkara), dan terdakwa Ribut Hariyanto dengan perkara tersendiri. Sementara satu perkara lagi dengan 6 terdakwa diantaranya Imam Gozali,; Mohammad Fadli,; Asia Iriani,; Indra Tjahyono,;  RM. Een Ambarsari,; Bambang Triyoso Rp5.000.000 (satu perkara) dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s1600/IMG20190117145655.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-TRn3kj9T-y_pPBIQlsahAa1NWAJD3PC2q2JUrfg9BZMdAealNfhyphenhyphenX1yVVCrYpSJh53-wkbwLcwOoe4MsOTHw2Zr4W_J-pdC6yLw_RLEx-bXkK6QzrU0CBaSxKnf_hmtkSroInw9cW3E/s640/IMG20190117145655.jpg" width="640" /></a></div>
 
Sementara perintah Ketua Majelis Hakim terhadap JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono, bukan kali ini saja. Sebab pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, juga memerintahkan JPU KPK untuk mendalami Cipto Wiyono pada saat Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD) dan Moch. Anton (Wali Kota) pada saat diadili yang sudah di Vonis bersalah serta telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Namun hingga saat ini, penyidik KPK belum juga melaksanakan perintah Ketua Majelis Hakim yang diucapkan pada saat persidangan sejak tahun 2017.  Perintah Ketua Majelis Hakim bukan tidak beralasan. Sebab, asal-usul uang suap yang diterima seluruh anggota DPR Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yang mengetahui adalah Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma selaku Kabid (Kepala Bidang) Dinas PU Kota Malang. Dalam persidangan sebelumnya, Teddy Soejadi Soemarma menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan Cipto Wiyono untuk mengumpulkan duit dari para rekanan yang ada di Dinas PU. Kemudian Teddy pun mengumpulkan sebanyak 45 pengusaha kontraktor yang ada di Dinas PU dan yang mengerjakan proyek APBD. Teddy menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang terkumpul dari 45 pengusaha kontraktor yang di lingkungan Dinas PU itu sebesar Rp900 juta. Teddy Soejadi Soemarma yang beberapa dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam Persidangan sejak tahun 2017 pada saat Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD diadili,  dan sudah divonis bersalah serta putusan sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), termasuk sebagai saksi untuk 22 terdakwa yang juga anggota Dewan Kota Malang mengatakan, bahwa uang sebanyak Rp200 juta diserahkan ke Cipto melalui Sekretarsi pribadinya di rumah dinas Sekda. Dan uang sebesar Rp700 juta yang dibagi dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 juta diserahkan ke Moch. Arif Wicaksono. “Dua ratus juta saya serahkan ke Sekda di rumah dinasnya, karena tidak ada di rumah, saya serahkan ke Sekretaris pribadinya. Yang tujuh ratus juta saya serahkan ke Ketua Dewan,” kata Teddy dalam beberapa kali persidangan termasuk pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, 23, 24 Januari 2019 Namun Cipto Wiyono mengatakan, kalau uang sebesar Rp200 juta itu diserahkan kembali ke Ketua DPRD setelah Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2015. Moch. Arif Wicaksono pun beberapa kali membantahnya dalam persidangan terkait ucapan Cipto. Bahkan terpinada 5 tahun penjara itu mengajak Cipto Wiyono untuk sumpah pocong. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s1600/IMG20190123130158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCvpIl3zQNFJub6Uz6WFC5vbBHRorTY8Ie6vkrCVIYq2FGnD_L0ZKiP5gU96s2xw5Z5C2M8hllZjYyEamqspO_R2BPU3xyXMrSRocHj0Q-8JIFex9H8vboy4i4h1W4YauzFT1K07LOrws/s640/IMG20190123130158.jpg" width="640" /></a></div>
 
Tak salah, bila masyarakat bahkwa para terdakwa mengganggap, bahwa KPK sepetinya tak adil dalam mengusut kasus yang menghebohkan ini. Sebab, Cipto Wiyono dan Teddy Soejadi Soemarma, yang berperan mengumpulkan uang sebesar Rp 900 juta untuk anggota DPRD dan 3 anggota DPRD lainnya termasuk Subur Triono yang saat ini mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI, bebas melangak lenggok berkampanye di Banywangi sebagai Daerah pemilihannya. Keterangan Teddy Soejadi Soemarma, dijelaskan juga dalam surat dakwaan dan surat tuntutan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim untuk terdakwa/terpidana Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas PU), Moch. Arif Wicaksono (Ketua DPRD), Moch. Anton (Wali Kota) dan 18 anggota DPRD yaitu Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl dan Syaiful Rusdi (ke- 21 terdakwa ini sudag berstatus terpidana) Dijelaskan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu Ya'qud Ananda Gudban, Heri Subiantono, Sukarno, Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto, menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang, meminta kepada Wali Kota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan dinamakan 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada halangan (intrupsi) dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, kemudian Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya. Hal ini pun diakui oleh Moch. Anton (terpidana 2 tahun penjara) pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk 22 terdakwa pada sidang yang berlangsung pada, Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019. Moch. Anton mengakui, permintaan itu disampaikan oleh Ketua Dewan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) karena bertepatan menjelang Hari Raya. “Ada permintaan, katanya untuk THR anak-anak, karena saat itu menjelang hari raya,” kata Moch. Anton kepada Majelis Hakim (Rabu dan Kamis, tanggal 23, 24 Januari 2019) pada saat sebagai saksi. Kemudian, Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono agar menyuruh Teddy Soejadi Soemarma yang menjabat sebagai Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemuinya. Pada saat Teddy Soejadi Soemarma menghadap Cipto Wiyono, Teddy Soejadi Soemarma diperintahkan untuk mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor yang ada dilingkungan Dinas PUPPB  Kota Malang. Uang yang berhasil dikumpulkan Teddy Soejadi Soemarma dari 45 pengusaha kontraktor itu  sebesar Rp900 juta.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s1600/IMG20190123130547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirOLSXfWKpXiM8uUN3G6_ZURtq8hQNuD02ONjYzYXnACesEc8lrgzfAKriEMYnADY_XumuVgAg-FZUn9tdSagT4_BGTojE29G6ssGP1lXFuTnYTcaYxUyxuCJuhSHWkLawFYFnEVbiAgI/s640/IMG20190123130547.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang. Cipto Wiyono pun menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana uang pokir sebesar Rp700 juta akan dieserahkan. Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang yang diminta Moch. Arif Wicaksono. Kemudian uang itu diantarkan Teddy Soejadi Soemarma ke Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp700 juta yang dibungkus dalam 2 tempat, yaitu Rp100 juta dan Rp600 atas permintaan Moch. Arif Wicaksono. Sedangkan sisanya sebesar Rp200 juta diserahkan Teddy Soejadi Soemarma kepada Cipto Wiyono. Namun karena Cipto Wiyono tidak berada di rumah dinasnya saat itu, uang itu pun diserahkan Teddy Soejadi Soemarma ke sekretaris pribadi Sekda. Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir”. Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi serta Ketua Kaomisi menerima uang pokir masing-masing sebesar Rp15 - Rp17.5 juta, yaitu ; 1. Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,; 2. Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. I Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,; 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000 (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp12.5 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s1600/IMG20190121120607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="324" data-original-width="768" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB4R-mL9Ili2FAs5knK8PMgaLXVyldc2jKBnB0irCCP9FwwZWvH_JLEYLvsk_y7bTj0ddqrNgPXKYB3OSPUiCoNG_VRkf2FykBXOFkkDT-hUiln-YwavDCb9z3i1cZOOzmIaHlkLe84Zo/s640/IMG20190121120607.jpg" width="640" /></a></div>
 
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pun berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, rapat penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menjelaskan, bahwa pemberian uang kepada DPRD suapaya memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain uang Pokir, juga menerima “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan tanah milik Pemkot Malang, yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang, yang diterima oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, dan kemudian dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Subiantono, Sukarno sebesar, Heri Pudji Utami, H. Abd. Rachman masing-masing sebesar Rp10 juta dan  Ketua DPRD Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25 juta, dan Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet sebesar, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto,  Abdul Hakim, Sullk Lestyowati, Imam Fauzi, Tn Yudianl serta Syaiful Rusdi masing-masing sebesar Rp5.000.000  (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp5 juta. Selain uang Pokir dan uang sampah yang diterima para terdakwa (seluruh anggota DPRD), juga menerima uang yang berkaitan dengan pembahasan APBD murni TA 2015 antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang sebesar Rp5.5 miliar. Dan uang itu dibagikan ke masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, diantaranya ; Rahayu Sugiarti, Ya’qud Ananda Gudban, Hery Sublantono, Sukarno, Moch Anef Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti,  Sahrawi, Mohan Katelu,  Salamat, H.M. Zainuddin AS dan Heri Pudji Utami sebesar Rp110 juta, karena yang Rp15 juta diberikan ke sekretaris Fraksi yang membantunya (keterangannya dalam persidangan). Dan masing anggota menerima sebesar Rp100 juta, diantaranya H. Abd. Rachman, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi (ke- 19 orang ini sudah divonis bersalah dengan pidana penjara antara 4 hingga 5 tahun, dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inckrah). Dan uang itu juga dibagikan ke 22 terdakwa anggota Dewan lainnya yang saat ini sedang diadili, yaitu ; Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choiroel Anwar, Suparno, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal  Fauza, Syamsul  Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Hariyanto, Imam Gozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, RM. Een Ambarsari dan Bambang Triyoso masing-masing sebesar Rp100 juta. JPU KPK mengatakan, bahwa para terdakwa sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Dan selain itu, JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para anggota Dewan yang terhormt ini, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Rd1)

News Tipikor Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

#Untuk kesekian kalinya, Ketua Majelis Hakim memeritahkan JPU KPK untuk memeriksa Cipto Wiyono terkait aliran uang Rp200 juta yang diterim...

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

10.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNmUMbC69mtUhTmEWAbIE-srZrqh55bdQ6Mgci4S1IrEPJaVwG9OFBmlCE9DRSJR9Pti68wn5BuNsMnivbsi7x4lz2sDMs5j0R983Xyj0z4qMzegiRyV6XvgK4i4DXDwtJgFNTlkHucqk/s640/7.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana)</td></tr>
</tbody></table>
“Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepada majelis Hakim 
 
beritakorupsi.co -  “Harsunya Dia (MZA. Djalal) dan 13 SKPD bisa masuk dalam Pasal 55 (Pasal 55 KUHP.Red). Dia itu sudah niat. Terus siapa yang mau membayar kerugian negara ?,” kata Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah sambil bertanya. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dalam persidangan yang berlasung di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran, dan terdakwa Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran Kab. Jember, pada Kamis, 23 Januari 2019 Sebab Suguarto menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa permintaan pencairan dana Bansos itu, atas permintaan secara lisan oleh Dewan melalui Ketua DPRD H.M Thoif Zamroni kepada Sugiarto, yang kemudian permintaan Dewan itu disampaikannya kepada sang Bupati. Sang Bupati pun menyetujui. “Untuk Ketua sebesar satu kiliyar (Rp1.000.000.000), dan anggota tujuh ratus lima puluh juta (Rp750.000.000). Kemudian dalam perubahan ada tambahan untuk Ketua sebesar empat ratus juta (Rp400.000.000) menjadi satu koma empat miliyar (Rp1.400.000.000), dan tambahan untuk anggota sebesar dua ratus (Rp200.000.000) menjadi sembilan ratus lima puluh juta (Rp950.000.000),” kata Sugiarto 
 Saat ditanya Ketua Majelis Hakim, apakah permintaan itu disampaikan ke Bupati. Sugiarto menjawab, disampaikan dan disetujui. 
 
Kemudian Ketua Majelis Hakim pun menanyakan langsung ke JPU terkait perkembanagan dari kasus ini, dan dijawab salah satu dari Tim JPU, bahwa sudah ada penyidikan baru. 
 
 "Sudah ada penyidikan baru," jawab salah satu tim JPU. 
 
 Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dan 13 Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dimaksud itu, diantaranya Dinas Kesra, DPU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas pendidikan, Dinas Koperasi, Kantor perpustakaan, Dinas Kesehatan, Disperindag dan Bagian Perekonomian bisa menjadi tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Bansos (Bantuan Sosial) sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, sejumlah Rp206.111.625.480 yang tidak sesuai prosedur mulai dari penganggaran hingga pencariannya. Pasal 55 KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s1600/IMG_20181230_233155.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1061" data-original-width="1600" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekN6TEoJ5KbslF9HV7ZItRzh5ByLHgxFpEC6Jty5qZp9VOcpdMQ2M9uSU_DkhGlqTxLc9ylSRbBFJdagFMkAa_fh4ZbhrQYsSAY-WZayPh_Y0d26PP80AFE4b9tRZoJHN0t2NsczT5Uk/s640/IMG_20181230_233155.jpg" width="640" /></a></div>
 Mengapa Ketua Majelis Hakim mengatakan, kalau mantan Bupati Jember dan 13 SKPK bisa masuk dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ?. Karena yang di proses hukum dalam kasus ini hanya Ketua DPRD (sudah divonis 2 tahun penjara), Sekda dan Kepala DPPKAD oleh Kejaksaan Negeri Jeber maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp90 juta dari anggaran Rp1 miliyar yang diterima Ketua DPRD, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini pun ibarat :gedung yang roboh, bukan hanya kesalahan pada Speck saat pembangunan gedungnya, melainkan mulai dari pndasinya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah bagunan yang roboh, sementara kesalahan pada pondasinya dibiarkan. Karena kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, bukan hanya Rp1 miliyar melainkan sebesar Rp38 miliyar yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses dipencairan. Kerugian negara dalam kasus ini adalah berdasarkan hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan untuk menjelaskan hasil temuannya kepada Majelis Hakim, pada Kamis, 3 Januari 2019. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan saat itu, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan (Kamis, 3 Januari 2019). Andai saja mantan orang nomor Satu di Kabupaten Jemebr itu, tidak menyetujui permintaan secara lisan oleh DPRD terkait pencairan anggaran Hibah, kedua terdaka dan Ketua DPRD Kabupaten Jember ini pun tak akan diadili Bahwa mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s1600/IMG20181227111105.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwiXHt939Z4gAJuEYMgSOE0h3BQAPMGTIRhK3nT0xpN2jMFbhskoEAkDp7mOP2ZBcrXT-yTLWasA3J68mJi7qATGx-Ox8MFgfNKBaJbYnLO4fSnBRP-zbgvsGeqJDBSyL-_drIJ11RNuk/s640/IMG20181227111105.jpg" width="640" /></a></div>
 Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBVrLn6ZsqMYbK4BH71si5IucP2zCaIyVnBxUfxHYV5ywfEHoGqpt9hqSxMc8pyzOYnW-Giitmuf4_PIqI_xQ14Vt5mCxX-f8mHUktQt5seqU8l3RteIMlO_22OhpQAC2dwWw_xivcsRI/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
 Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp206.111.625.480 tersebut, sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ1zmK6zbDrd4c1h9cmq08tyh5FgP5og-WosXti4EkY3vgGizSNTL63ifu1BDnhMG_sTz5c9WrOODl0UzrV4Jdw4jplo6bL5Nq4rlWldY8rSyWPWpmigXQLv8oYuZDhAuGuADc4tviimo/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi para Kepala Dinas</td></tr>
</tbody></table>
 Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Pn3NwLC0VUBeUq_9Nmm1Llz4fM04Zu-JViEwgseIy8b2txospVRdiqsvP3x0USRdhk5ProsWl3s9G27Rj3BYlcXZh9za65hvRc9joyukkUu7XHJrSzp59WvkLxKPlojIeObOzIdJKj0/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. 
 Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s1600/IMG20181227110302.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="640" height="370" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivfyK7qhzV8gsDQyZStz-9OystNtChiRtbOZ1tg03dJfUnKKOLW_4Qqr29kMKB2Zr2VMR9qqQajDTckdOKcJpPf6FTWJuSB-mlYDdLEgzCrqYMvMN1uWFsr1c6If4jxGLXa3r8jMLrUs8/s640/IMG20181227110302.jpg" width="640" /></a></div>
 Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Tholf Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Namun karena Bupati menyetujui pengusulan belanja dana hibah Bansos dalam APBD Kabupaten Jember TA 2015, sekalipun tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember, karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,  sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal (kiri) dan terdakwa Ita serta terdakwa Sugiarto (kana) “Sudah ada mulai penyidikan baru” jawab JPU kepa...

BERITAKORUPSI.CO

Subhan (Wakil Bupati Malang) Diadili karena Menyuap Bupati Mojokerto MKP

2 Terdakwa Penyuap Bupati Mojokerto MKP Diadili

5 Tersanga Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto Akan Disidangkan

Terdakwa Mustofa Kamal Pasha Bupati (nono aktif) Mojokerto, Tak Puas Vonis 8 Tahun Penjara ?

Cipto Wiyono, Mantan Sekda Kota Malang “Tak Nyenyak Tidur”

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal dan 13 SKPD Bisa Jati tersangka

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI