BERITAKORUPSI.CO

Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_CkGvSRSlm4vweFI1xrTXROgWeeukWq5XEzDryk45FijVsVs8ElJvwo13PVTqvmrTde9U2L2DsafxIS-7rvkbWsqsMhzqDTwTJcttwjY5BjzJgyOxvhKfpGlZ0AAAFMxiBdZt8n5CnI/s1600/Mustopa+Kamal+Pasha.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1038" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_CkGvSRSlm4vweFI1xrTXROgWeeukWq5XEzDryk45FijVsVs8ElJvwo13PVTqvmrTde9U2L2DsafxIS-7rvkbWsqsMhzqDTwTJcttwjY5BjzJgyOxvhKfpGlZ0AAAFMxiBdZt8n5CnI/s640/Mustopa+Kamal+Pasha.png" width="640" /></a></div>
“Terdakwa Mustopa Kamal Pasha juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar  Rp2.250 M, serta pencabutan hak Politik selama 5 tahun” 
 
beritakorupsi.co - Senin, 21 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delan) tahun terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, karena terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Tidana Korupsi (TPK) suap sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya dalam pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto  pada tahun 2015 lalu. Selain itu, terdakwa juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik (hak politik) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Mustopa Kamal Pasha tertuang dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan di muka persidangan oleh Majelis I Wayan Sosiawan selaku Ketua dan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), serta dihadiri Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan dkk serta Mariam Fatimah dkk selaku Pensehat Hukum terdakwa. Dalam surta putusan Majelis Hakim maupun tuntutan JPU KPK, terdakwa Mustopa Kamal Pasha dijerat dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP Namun hukuman pidana penjara yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, lebih ringan 4 tahun dari tuntutan JPU KPK. Selain itu, hukuman denda sebesar Rp750 juta dalam tuntutan JPU KPK dikasih bonus menjadi Rp500 juta, dan uang suap yang dinikamati serta wajib dikembalikan terdakwa kepada kas negara c/q Pemda Kabupaten Mojkerto juga diberi bonus Rp500 juta. Dalam surat tuntutan JPU KPK yang dibacakan pada persidangan Jum'at, 28 Desember 2018, terdakwa dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang diterima dan dinikmati terdakwa dari pengusaha Onggo Wijaya dan Ockyanto sebesar Rp2.750.000.000 (dua miliyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dipenjara selama 2 tahun apabila harta bendanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai penggantinya bila terdakwa tidak membayar. Sehingga total hukuman penjara dalam tuntutan JPU KPK terhadap Bupati (non aktif) Mojokerto ini adalah selama 14 tahun dan 6 bulanm, serta tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik (hak politiknya) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (pidana penjara badan). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9qBNR9OwE4SbvPbAICzGUs_QlfGrpIsgdOXTCFR3Jv2BrIDetKuChF845Lu0reepZHqY5kjGfR6_TNGR7STxk469gqXaq_rgu1oKsC9DMI1d87SDPvuXMkbu3Gc-1jMx-sWWOGCtz4SY/s1600/IMG_20190122_095923.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="675" data-original-width="1023" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9qBNR9OwE4SbvPbAICzGUs_QlfGrpIsgdOXTCFR3Jv2BrIDetKuChF845Lu0reepZHqY5kjGfR6_TNGR7STxk469gqXaq_rgu1oKsC9DMI1d87SDPvuXMkbu3Gc-1jMx-sWWOGCtz4SY/s640/IMG_20190122_095923.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Untuk
 diketahui dalam kasus ini, Penyidik KPK telah menetepkan 5 (lima) 
tersangka baru yang saat ini sudah ditahanan, yaitu Onggo Wijaya selaku 
Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama 
Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia 
Jasa PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga 
mantan Wakil Bupati Malang. Dan para tersangka ini pun sudah meringkuk 
di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan
 Nano Santoso Hudiarti alias Nono, mantan Kepala Desa sekaligus juru 
kampenaye terdakwa yang berperan menerima uang suap, dan Bambang Wahyudi
 selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) 
Kabupaten Mojokerto yang juga terlibat dalam kasus ini masih bebas 
melangak lenggok melangkahkan kakinya untuk menikmati udara segar. Dalam
 persidangan yang berlangsung diruang siang Cakra Pengadilan Tipikor 
Surabnaya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada awal tahun 2015, 
terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku 
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, 
bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower 
Telekomunikasi yang telah beroperasi yang belum memiliki Izin Prinsip 
Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas
 laporan itu, lanjut Majelis Hakim, terdakwa memerintahkan Kepala Satuan
 Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan 
pemetaan dan pendataan ke sejumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten 
Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah 
terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 
tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR 
dan IMB, yakni 11 Tower atas nama perusahaan PT Tower Bersama 
Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG),  dan 11 Tower lagi atas nama
 PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan 
tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian
 memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut 
sampai ada izin IPPR dan IMB-nya. Majelis Hakim menyatakan, 
setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa 
memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan 
Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari 
tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per 
towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaannya 
yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Dalam fakta persidangan 
sebelumnya terungkap, bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah 
mantan Lurah di Mojokerto yang kemudian menjadi tim pemanangan terdakwa 
Mustofa Kamal Pasha saat Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 lalu menjadi 
tangan kana terdakwa untuk menerima duit serta berperan juga untuk 
merekomondasi mutasi para Kepala Sekolah di Kabupaten Mojokerto. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGPTagIUzh_Vh4M1XLmL2o0mRs_l-DE8U3zmyL2Cawp2_6Vi_DrihPTkrWZ3NeExTVwAquCR6uVp3leRUCtBERgHh0DPrAuSHWgjLMO3c9oO2K2SqGbhuVsJwbfwpMIby4gv_8wjdjCz0/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGPTagIUzh_Vh4M1XLmL2o0mRs_l-DE8U3zmyL2Cawp2_6Vi_DrihPTkrWZ3NeExTVwAquCR6uVp3leRUCtBERgHh0DPrAuSHWgjLMO3c9oO2K2SqGbhuVsJwbfwpMIby4gv_8wjdjCz0/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv9nLR2I27RXswCDX6t3rIlDG6VBEttKM3Ky6MaJWaPyAGFXXd_erusNW3-u-EQEjFU3RAdMhWBvB9qZwW-cIBnBStBPIZmYT9dYQ1JyCJmhEq5Hm6cmxDoLJSm7fmsSASSYDMxn1galA/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv9nLR2I27RXswCDX6t3rIlDG6VBEttKM3Ky6MaJWaPyAGFXXd_erusNW3-u-EQEjFU3RAdMhWBvB9qZwW-cIBnBStBPIZmYT9dYQ1JyCJmhEq5Hm6cmxDoLJSm7fmsSASSYDMxn1galA/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dan setelah Mustofa Kamal Pasha terpilih menjadi Bupati Mojokerto Periode 2010 - 2015, Nano Santoso Hudiarti alias Nono pun menjadi orang kepercayaan Mustofa Kamal Pasha. Dan pengakuan Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa untuk menerima uang dari pengurusan izin tower serta penerimaan uang dari Dinas-Dinas lainnya. Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Nano Santoso Hudiarti alias Nono berperan dalam mutasi beberapa pejabat di Kabupaten Mojokerto. Namun terdakwa tidak mengakui apa yang dijelaskan oleh orang dekatnya itu. Majelis Hakim pun membeberkan asal usul duit “haram” yang diterima terdakwa terkait pemberian rekomendasi 11 izin IPPR dan IMB pembangunan Tower, diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. “Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Andriano saat membacakan suruta putusan. Majelis Hakim menjelaskan, kemudian Nabiel Titawano menemui Ockyanto yang menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional yang seluruhnya sebesar Rp2.6 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. “Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar,” ungkap Majelis Hakim 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_nZhw-DG1pfD9VSH1MsB9_3rcWL1lw9PQjZvteuxkc3YpBZbkwrYeVv4GzyDAb2XNlIaVdn0UhYIck1yp8aQtJrNjDnYlI2nAXG8mOJ684hZDjNekObP1cCqzRXlAmtn7LF4TOCcGhoU/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="259" data-original-width="566" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_nZhw-DG1pfD9VSH1MsB9_3rcWL1lw9PQjZvteuxkc3YpBZbkwrYeVv4GzyDAb2XNlIaVdn0UhYIck1yp8aQtJrNjDnYlI2nAXG8mOJ684hZDjNekObP1cCqzRXlAmtn7LF4TOCcGhoU/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
“Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano,” beber Majelis Hakim kemudian. Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Majelis Hakim mengungkapkan dalam surat putusannya, dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. “Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro,” kata Majelis Hakim Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydO7ggQwnAWaqNYdHT_bkkP3X7A0F6UpoAAkaQLB7hpoaZyecir_wFl6rVLrKwRkWj5a2DHBZ42Tyrj4-oylAYeap5v7el0h_2j_SiJRag_IVck-W1jetuI7zXpR3CkuRbWdF58VSdPU/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydO7ggQwnAWaqNYdHT_bkkP3X7A0F6UpoAAkaQLB7hpoaZyecir_wFl6rVLrKwRkWj5a2DHBZ42Tyrj4-oylAYeap5v7el0h_2j_SiJRag_IVck-W1jetuI7zXpR3CkuRbWdF58VSdPU/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. “Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015,” kata Majelis Hakim kemudian Dan Majelis Hakim juga membeberkan asal usul duit “haram” lainnya yang diterima oleh terdakwa yang masih berhubungan dengan  pemberian rekomendasi izin IPPR dan IMB diantaranya ; b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Pada tanggal 20 Mei 2015, sebelum Achmat Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, Achmat  Subhan menemui Bambang Wahyudi, dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan izin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.2 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya. Dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Wahyudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Wahyudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi.  
 
Majelis Hakim mengatakan, pada tanggal 25 Juni 2015, Achmat Subhan dan 
Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Wahyudi di perumahan 
Griya Permata Meri Mojokerto  guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 
juta sebagai fee untuk terdakwa.  
 
Atas
 perintah Terdakwa sebelumnya, agar uang fee diserahkan melalui Nano 
Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Wahyudi kemudian menghubungi 
Nano Santoso Hudiarti alias Nono, meminta untuk datang ke perumahan 
Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya 
Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Achmat Subhan 
kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso 
Hudiarti alias Nono. “Setelah menerima uang, Nano Santoso 
Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim (ajudan Bupati) untuk  
menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim
 datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550
 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu  kemudian disimpan 
Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan 
melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan 
Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower 
telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan” ujar Majelsi Hakim  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8dr352EZ_Lj7I7IPRnYwtPcl_H_8swZpeobBR4T93TvHg_dB7FQ_qw6DtImEFV5QoAT_8Fy8KIhsc5hBIdpxLjS_TUsLAgamRiVCXXZWr5TAJej-z_7UavJrif68-RgBUg4zrbY3hOQ/s1600/Screenshot_2019-01-22-09-35-00-64.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN8dr352EZ_Lj7I7IPRnYwtPcl_H_8swZpeobBR4T93TvHg_dB7FQ_qw6DtImEFV5QoAT_8Fy8KIhsc5hBIdpxLjS_TUsLAgamRiVCXXZWr5TAJej-z_7UavJrif68-RgBUg4zrbY3hOQ/s640/Screenshot_2019-01-22-09-35-00-64.png" width="640" /></a></div>
Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, uang yang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima terdakwa dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah), dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim, supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasha melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim sejumlah Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) sebagai fee dari pemberian 11 izin IPPR dan 11 izin IMB Tower di Kabupaten Mojokerto. Padahal, lanjut Majelis Hakim, uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Selain itu, lanjut Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan JPU KPK dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. “ Majelis berpendapat, bahwa pasal yang dikenakan oleh Jaksa terhadap terdakwa sudah tepat, dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa,” ucap Majelis Hakim. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Mustopa kamal Pasha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dalam Pasal 12 huruf a UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP ; Menghukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Menghukum terdakwa Mustopa Kamal Pasha untuk mengembalikan uang yang diterima terdakwa seluruhnya sebesar dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp2.250.000.000) kepada kas negara c/q Pemda Mojokerto. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya dapat rampas oleh Jaksa untuk dilelang. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, terdakwa juga di hukum dalam hal memili dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggararakan berdasarkan Peraturan Pemerintah selama 5 (lima) tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Mustopa Kamal Pasha langsung mengatakan pikir-pikir setelah mendapat arahan dari tim Penasehat Hukumnya, begitu juga dengan JPU KPK Mufti Nur Irawan. Usai persidangan, salah seorang Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim. Sehingga menurutnya, masih ada waktu selama 7 (tujuh) hari untuk pikir-pikir. Namun saat wartawan media ini menanyakan kembali, skiranya selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum banding, berarti sependapat dengan putusan Majelis terkait perbuatan terdakwa ?. Menanggapi pertanyaan itu, Penasehat Hukum terdakwa tetap mengatakan tidak sependapat. “Tidak ada uang yang langsung diterima oleh terdakwa baik dari Nono. Kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, jadi masih ada waktu selama tujuh haru untuk pikir-pikir,” ujar salah seorang Penasehat Hukum terdakwa. Sementara JPU KPK Mufti Nur Irawan juga mengatakan hal yang sama. “Masih pikir-pikir, dan kita akan sampaikan dulu kepada pimpinan,” ujar JPU KPK Mufti Nur Irawan. (Rd1)

News Tipikor Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

“Terdakwa Mustopa Kamal Pasha juga di hukum untuk mengembalikan uang suap yang dinikmatinya sebesar Rp2.250 M, serta pencabutan hak Polit...

Pengawalan Saksi Kasus Korupsi Suap Bupati Malang Melebihi Pejabat Negara

14.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhOw33cfmhG4FzegG5JtF7Y_niaLHF0O6PlFNDZMCGw0sYM1tFRQofl7oUyIEldU7I4Q50kZ0mGyPXOdmVs36dv7BueyRQ5ww0_YXSHlyKehsNyB3EDZ0RmES5qf-Y1fj9qooHgnmJWYU/s1600/IMG20190117105937.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhOw33cfmhG4FzegG5JtF7Y_niaLHF0O6PlFNDZMCGw0sYM1tFRQofl7oUyIEldU7I4Q50kZ0mGyPXOdmVs36dv7BueyRQ5ww0_YXSHlyKehsNyB3EDZ0RmES5qf-Y1fj9qooHgnmJWYU/s640/IMG20190117105937.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
“Saksi Eryk Armondo Talla mengungkap, bahwa pelaksananaan  Lelang LPSE melibatkan IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan” 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 17 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, beberapa pasukan Brimob Polda Polda Jatim lengkap dengan senjata laras panjang, rompi dan helm anti peluru, berjalan  membentuk lingkaran mengawal seorang pria bertubuh besar memasuki ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tetap melakukan penjagaan dipintu masuk oleh petugas, melebihi pengawalan pejabat istana yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Sebelum memasuki ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, pria tersebut terlebih dahulu ditempatkan di ruang isolasi atau ruang saksi prima yang terletak di samping kanan pintu masuk utama Pengadilan Tipikor Suranaya, yang sudah lama disediakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dengan penjagaan superkata dari beberapa petugas Brimob bersenjata laras panjang. Pria itu adalah Eryk Armando Talla. Dia dihadirkan oleh JPU KPK kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan, sebagai saksi untuk terdakwa Ali Murtopo dalam kasus dugaan perkara Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna pada tahun 2011 lalu sebesar Rp3 miliyar lebih. Ali Murtopo diadili sebagai penyuap terhadap Rendra Kresna dan sahabatnya Eryk Armando Talla. Berdasarkan data beritakorupsi.co, kehadiran Eryk Armando Talla sebagai saksi dalam kasus Korupsi Suap adalah untuk yang kedua kalinya. Pertama pada tanggal 17 April 2018, Eryk Armando Talla bersama Lazuardi Firdaus Pemimpin Redaksi Harian Radar Malang (Jawa Pos Group) menjadi saksi untuk terdakwa (terpidana) Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang dalam kasus Korupsi suap proyek jembatan Kedungkdang Kota Malang tahun 2015 sebesar Rp250 juta dari seorang pengusaha anak mantan pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saat itu, kehadiran Eryk Armando Talla juga mendapat pengawalan dari sejumlah pria perpakaian batik, sementara Eryk Armando Talla sepertinya terlihat menggunakan baju anti peluru dibalik pakain batiknya. 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWSzUTYiWUiiU-KurdZMcDXNIxCrvhFRo44_tV5HYe93F2rUki2eowzGP2c8falO7DTWk98bp86LdsRldLrhIoUmRolwAyfD9WUu0dJStYUmzynkwXuqOW_E2L6wM4RT7N2Smp7A95szk/s1600/IMG20190117122748.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWSzUTYiWUiiU-KurdZMcDXNIxCrvhFRo44_tV5HYe93F2rUki2eowzGP2c8falO7DTWk98bp86LdsRldLrhIoUmRolwAyfD9WUu0dJStYUmzynkwXuqOW_E2L6wM4RT7N2Smp7A95szk/s400/IMG20190117122748.jpg" width="400" /></a></div>
Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak mengatur proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang. Sebab dalam persidangan saat itu (17 April 2018), Eryk Armando Talla “terlibat” dalam pengaturan proyek Jembatan Kedungkandang Malang untuk dikerjakan PT ENK, sementara  Lazuardi Firdaus berperan mengatur pertemuan Eryk Armando Talla, Komisiaris PT ENK dengan Ketua DPRD Kota Malang bersama beberapa orang lainnya untuk membahas penganggaran proyek Jembatan Kedungkandang Malang masuk dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, yang sekaligus menghantarkan Ketua DPRD, Wali Kota bersama 41 anggota DPRD Kota Malang masuk penjara milik KPK 
 
Sementara dalam persidangan yang berlangsung kali ini (Kamis, 17 Januari 2019), kehadiran Eryk Armando Talla yang dekat dengan Bupati Malang Rendra Kresna, juga karena perannya dalam pengaturan beberapa proyek APBD di Kabupaten Malang, yang menghantarkan sang Bupati dan Ali Murtopo ke penjara milik KPK di Jakarta. Kamis, 17 Januari 2019, Sidang yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc), adalah agenda menedengarkan saksi Eryk Armando Talla dan BagusTriksati  selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media (Distributor Buku dan alat peraga)  yang dihadirkan Tim JPU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi dengan terdakwa Ali Murtopo dalam Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna sebesar Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah), terkait pengadaan Buku dan alat perga untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB pada tahun 2011 yang bersumber dari anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) ABPD Kabupetan Malang TA 2011  sebesar Rp25 miliyar.  Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIqNnhZd9cpPy6CqxN1cgraJb7eKTVYEvCOOYwvk6dNkKNDgb9SxnDkRkHMxzHeMNl-kaeqRW9-4C2xDY_1DbtuqowqxFJCRK79KvA8UIK_DaQF9HC6nthIZCYE_dQKR70kEqi0GUtzNg/s1600/IMG20190117122514.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIqNnhZd9cpPy6CqxN1cgraJb7eKTVYEvCOOYwvk6dNkKNDgb9SxnDkRkHMxzHeMNl-kaeqRW9-4C2xDY_1DbtuqowqxFJCRK79KvA8UIK_DaQF9HC6nthIZCYE_dQKR70kEqi0GUtzNg/s640/IMG20190117122514.jpg" width="640" /></a>Dari keterangan Eryk Armando Talla kepada Majelis Hakim, ada yang mengejutkan dan mungkin menjadi perhatian lembaga anti rasuah ini untuk kedepannya. Sebab, Eryk Armando Talla menjelaskan, bahwa untuk pengaturan lelang melalui LPSE (Pejabat Pengadaan Elektronik - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) di Kabupaten Malang, melibatkan tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna. Hal itu dijelaskan Eryk Armando Talla menjawab pertanyaan JPU KPK, terkait pertemuan Bupati Rendra Kresnaproses dengan terdakwa termasuk Eryk Armando Talla dan beberapa pejabat lainnya untuk membahas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang/Jasa. Menurut Eryk Armando Talla, dirinya menyediakan tempat (gudang) untuk tim IT. “Ada pertemuan, ada semacam notulen yang disepakati fee 5 persen, semula hanya di Dinas Pendidikan namun berlaku untuk semua. Pelaksanaan lelang melalui LPSE, ada adminya. Saya hanya menyediakan gudang sebagai tempat. Ini ada Adminya yang mengawasi lalulintas masuk  ke server, dan untuk mengawasi orang-orang yang akan masuk dalam group,” kata Eryk Armando Talla. Eryk Armando Talla juga mengakui, bahwa beberapa perusahaan yang dipergunakan terdakwa Ali Murtopo dalam mengukiti lelang pengadaan Buku dan alat peraga, diantaranya CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. JPU KPK pun bertanya, apakah orang yang tidak masuk dalam group tidak bisa masuk ?. Menurut Eryk Armando Talla, bahwa orang-orang (kontraktor) yang mengikuti lelang bisa masuk tetapi ditahan oleh tim IT Hacker. “Bisa masuk tetapi ditahan dulu,” jawab Eryk. Keterangan Eryk Armando Talla tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Rendra Kresna. Kepada Majelis Hakim. Eryk Armando Talla bahwa pencairan duit proyek melalui dirinya. Kemudian duit itu diserahkan ke sang Bupati Rendra Kresna. Sebahagian lagi untuk ratusan Wartwan yang nilainya Rp400 juta, sementara untuk dinrinya (Eryk Armando Talla), sejumlah uang dan mobil. “Untuk wartawan sebesar Rp400 juta. Saya dapat mobil dan uang,” aku Eryk. Keterangan Eryk Armando Talla terkait proses lelang melalui LPSE yang melibatkan Tim IT Hacker untuk pengaturan pemenang lelang sesuai yang diinginkan, adalah untuk yang pertama kalinya sejak kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah dan Kepala Dinas PU serta Pengusaha selaku penyuap disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Apakah proses lelang melalui LPSE yang melibatkan tim IT Hacker untuk pengaturan pemenang lelang hanya terdajadi di Kabupaten Malang seperti yang disampaikan Eryk Armando Talla, atau berlaku juga dibeeberapa Kabupaten/Kota di Indonesia ? Sementara Bagus Trisakti menjelaskan, bahwa pembayaran Buku dan alat peraga Sekolah yang dilakukan oleh Ali Murtopo hingga saat ini belum lunas. Total yang harus dibayar Ali Murtopo sebesar Rp25 miliyar, namun yang barus dibayar baru sekitar Rp23 miliyar. Bagus Trisakti pun menjawab pertanyaan Majelis Hakim, bahwa dirinya mengalami kerugian. “Belum lunas, baru dibayar dua puluh tiga miliyar. Totalnya dua puluh lima miliyar. Ia saya jadi rugi,” kata Bagaus Triksakti. Dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  beserta tim suksesnya yakni Eryk Armando Talla yang mempunyai kedekatan dengan Rendra Kresna, Chairul Anam, Joshus, Yoyok, Wildan, Moch. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWTekjygC2RInsEOMCejz0O9CWsD5AoOM6n9HT5ZXZ8mfiqneY1XdIMut5CCHo-HV2N4WtgRKCmqjzb5oKwGHQu3DL_5SCrX1gMswg2-ji5V0M2cJuNpL5W1PYfyH4j2Zxx3ewT6HYw20/s1600/2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWTekjygC2RInsEOMCejz0O9CWsD5AoOM6n9HT5ZXZ8mfiqneY1XdIMut5CCHo-HV2N4WtgRKCmqjzb5oKwGHQu3DL_5SCrX1gMswg2-ji5V0M2cJuNpL5W1PYfyH4j2Zxx3ewT6HYw20/s640/2.png" width="640" /></a>Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan , yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  , yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika Rendra Kresna dan Ahmad Subhan terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. Dalam pelaksanaannya, Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali Murtopo dan tim suksesnya tersebut, Rendra Kresna dan Ahmad Subhan  terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010. Pengaturan dan fee proyek itu adalah untuk mengembalikan uang pinjaman biaya kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan. Lalu Rendra Kresna melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PDE-LPSE Kabupaten Malang, Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang. Dalam pertemuan tersebut, Rendra Kresna memerintahkan Hendry Tanjung dan Eryk Armando Talla untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Rendra Kresna temasuk terdakwa Ali Murtopo. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung,  melakukan pertemuan beberapa kali guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan Tri Darmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada LPSE Kabupaten Malang. Pada bulan November 2010, terdakwa menghadiri pertemuan di ruang kerja Bupati Malang dengan Rendra Kresna, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala Dinas Peternakan, Willem selaku kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan beberapa kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Iainnya. Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurementagar,  pemenangnya adalah tim sukses Rendra Kresna, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Rendra Kresna yang besarnya telah ditentukan, yakni untuk proyek-proyek di Dinas Pengairan sebesar 17,5 % - 20%, fee untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5%, dan fee untuk proyek di Dinas Pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengerjakan proyek peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terdakwa melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa terdakwa akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan Mansyur Tauleka selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai. Sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Hendry Tanjung guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Rendra Kresna. Sebelum proses lelang dimulai, Buku dan alat perga itu sudah dipesan oleh terdakwa dari Bagus Trisakti,  yakni: a. Study KIT untuk IPA. IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; b. Alat permainan Matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran Elektronik untuk SD dan SMP, dan c. Peralatan Elektronik dan permainan Matematika untuk SD. Kemudian pada sekira September - Oktober 2011, bertemapt di Hotel Regent's Park Malang, dan di Hotel Kartika Graha Malang, terdakwa melakukan pertemuan beberapa kali dengan Eryk Armando Talla, Bagus Trisakti, Mansyur Tualeka, Hendry Tanjung dan Khusnul ,Farid untuk membahas persiapan pelelangan buku dan alat peraga sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa spesifikasi teknis, buku dan alat peraga, menyesuaikan dengan buku dan alat peraga yang telah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan dalam penyusunan HPS agar memasukkan fee untuk Rendra Kresna. Fee peminjaman perusahaan pemenang dan pendamping serta fee untuk pejabat Dinas Pendidikan sebagai komponen biaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrwo45crDIws_DmnIdesMe3JrVGiSuRWFoXy0NImoM4TXPmGHv8v5ObVMSntfwNKezp8cwHkVh8OO1PxVVcv-yWYp_vvIIyaIGolPm0xESU7TnS_VLxIxwbdbLBZegJOLOcSHuEQ4HJo0/s1600/IMG20190103134949.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrwo45crDIws_DmnIdesMe3JrVGiSuRWFoXy0NImoM4TXPmGHv8v5ObVMSntfwNKezp8cwHkVh8OO1PxVVcv-yWYp_vvIIyaIGolPm0xESU7TnS_VLxIxwbdbLBZegJOLOcSHuEQ4HJo0/s640/IMG20190103134949.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Kemudian pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011 dengan spesifikasi teknis dan HPS sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa dibantu oleh tim IT untuk mengkondisikan, agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa menjadi pemenang dalam pelelangan elektronik (e-procurement). Dalam pelelangan tersebut, Terdakwa mengikuti lelang sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan perusahaan CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Perusahaan-perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon peserta pemenang lelang dan sebagai peserta pendamping. Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh Hari Mulyanto dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. 2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Adik Dwi Putranto melalui Sudarsono yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. 3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Moh. Zaini Ilyas selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. 4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan Eryk Armando Talla kepada Terdakwa. Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada Bagus Trisakti sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Rendra Kresna sebagai fee sebesar 7,5%, karena Rendra Kresna memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. Kemudian atas perintah Rendra Kresna, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan Eryk Armando Talla kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek. 2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan Rendra Kresna,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Rendra Kresna. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah Rendra Kresna, Terdakwa mendatangi Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Iwan Kurniawan  sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. 3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Rendra Kresna melalui Budiono. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977. 4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada Rendra Kresna sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah Rendra Kresna di Pringgitan melalui Budiono selaku asisten pribadi Rendra Kresna 5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada Rendra Kresna melalui Eryk Armandi Tall secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Rendra Kresna seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah). Selain memberikan sejumlah uang kepada Rendra Kresna dari pembayaran tersebut, Terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.563.479.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). (Rd1)</div>

News Tipikor Pengawalan Saksi Kasus Korupsi Suap Bupati Malang Melebihi Pejabat Negara

“Saksi Eryk Armondo Talla mengungkap, bahwa pelaksananaan Lelang LPSE melibatkan IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektr...

Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

13.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl72puk3xJFI3UkMzcJr2nUQ7HDT3Eg9cJkhxKg9ZLI8ck5m-X45I1N6JF1rGt_8k55dCLos90uCvSmzOwvMdKMIIymA5mjtr9X4N6yJtv2eQHVdPVEma1veGv18LCsgw7w47uToq5yeU/s1600/Syahri+Mulyo.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl72puk3xJFI3UkMzcJr2nUQ7HDT3Eg9cJkhxKg9ZLI8ck5m-X45I1N6JF1rGt_8k55dCLos90uCvSmzOwvMdKMIIymA5mjtr9X4N6yJtv2eQHVdPVEma1veGv18LCsgw7w47uToq5yeU/s640/Syahri+Mulyo.png" width="640" /></a></div>
-   Dua terdakwa lainnya juga dituntut pidana penjara, yaitu      Sutrisno (Kepala Dinas PU) 8 tahun, dan  Agung Prayitno       (orang kepercayaan Bupati) 6 tahun penjara -   JPU KPK juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp41.5       M ke pihak-pihak lain dapat dilakukan penuntutan 
 
beritakorupsi.co - 17 Januari 2019, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan,  Nur Hari Arhadi, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa kasus Korupsi Suap fee proyek APBD sejak tahun 2014 - 2018 sebesar  Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yaitu Syahri Muluyo selaku Bupati Tulungagung periode dua periode (2013 s/d 2018 dan 2018 s/d 2023) dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp750 juta dan mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp77 M serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok (pidana badan). 
 
Selain terdakwa Syahri Mulyo, JPU KPK juga membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa lainnya, yaitu Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang menikmati uang fee proyek APBD sebesar Rp10.5 M dengan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp600 juta dan mengembalikan uang pengganti senilai Rp9.5 M serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dan terdakwa Agung Prayitno selaku orang kepercayaan Bupati Syahri Mulyo selaku perantara penerima uang suap dengan tuntutan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp350 juta. 
 
Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH, yang berlangsung diruang sidang Candra. Sementara ke- 3 terdakwa (Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno) didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, Andi Firasadi dkk dan Leonardus Sagala dkk. 
 
Terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno bersama dengan Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 Samanhudi Anwar  serta Bambang Purnomo selaku kepercayaan Samanhudi Anwar, ditangkap Tim KPK pada tanggal 6 Juni 2018. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WMiKh41PXkd7ADZk4KpVTm7CmdXVXZtIS3Y-l3i_dFS3-pInFx_xUiIRMZNi0PsmhcRz-ZpoaRjNrjYZEoIRh1nhaSENbfgUqR9fhz76RBUMHn8E54ddhB_PSueIWDHYvg2DRnhQq6E/s1600/IMG20181018110726.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8WMiKh41PXkd7ADZk4KpVTm7CmdXVXZtIS3Y-l3i_dFS3-pInFx_xUiIRMZNi0PsmhcRz-ZpoaRjNrjYZEoIRh1nhaSENbfgUqR9fhz76RBUMHn8E54ddhB_PSueIWDHYvg2DRnhQq6E/s640/IMG20181018110726.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Susilo Prabowo alias Embun</td></tr>
</tbody></table>
Sedangkan Susilo Prabowo alias Embun selaku penyuap yang juga ditangkap KPK di hari yang sama, sudah disidangkan  terlebih dahulu dan sudah divonis beberapa Minggu lalu. Terpidana Susilo Prabowo alias Embun dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Sementara ke- 5 terdakwa ini dibagi dalam 2 (dua) perkara, yaitu terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno disidangkan dalam satu perkara, sedangkan Samanhudi Anwar dan  Bambang Purnomo disidangkan 1 (satu) perkara, yang saat ini tinggal menunggu putusan Majelis Hakim atas tuntutan JPU KPK, yang menuntut pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp500 juta dan mengembalikan uang pengganti senilai Rp2.750 M dari total uang suap fee pryek yang diterimanya sejak 2014 - 2018 sejumlah Rp6.6 M serta pencabutan hak Politik selama 5 tahun  terhadap terdakwa Samanhudi Anwar, sedangkan terdakwa Bambang Purnomo selaku perantara penerima uang suap dituntut pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta. 
 
Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim dalam persdaingan (Kamis, 17 Januari 2019) menyebutkan, bahwa terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno (juga Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo) diancam pidana sebagaimana dalam  Pasal yang sama yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait asal usul uang suap yang diterima oleh terdakwa Syahri Mulyo dan Sutrisno, berasal dari beberapa kontraktor termasuk beberapa Asosiasi pengusaha di Tulungagung sebagai fee proyek sebesar 15% dari jumlah anggaran proyek pekerjaan sejak tahun 2014 hingga 2018. 
 
Beberapa pengusaha kontraktor dan Asosiasi yang dimaksud, diantaranya Susilo Prabowo alias Embun (sudah divonis terlebih dahulu), Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia), Abror  selaku pengurus Gapeksindo, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia), Santoso  selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), Rohmat (pengurus Gapeknas), Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung. 
 
JPU KPK juga menjelakan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya terkait pengumpulkan duit dari para pengusaha kontraktor dan dari Asosiasi itu melalui beberapa Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR, diantaranya Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan, Saiful Bakri selaku Sekretaris, Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya dan Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung. 
 
Dalam persidangan sebelumnya, Susilo Prabowo alias Embun, Tigor Prakasa, Sony Sandra, Dwi Basuki, Ari Kusumawati, Abror, Anjar Handriyanto, Hendro Basuki, Santoso, Dr. Eko Sugiono., MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Suharso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung maupun para Kabid Dinas PUPR Agung Haryanto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Purvitasari, Farid Abadi, Niken Setuyawati Triansari dan Sukarji sudah dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dan mengakui terkait adanya penerimaan dan pengumpulan uang fee proyek. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn_eYpra1bsKSDfJLCtvc5V_vQIJe2GEZFlB29St_PtJrxoXXWgeTBwoqYMVdWtxJH1o1LBVMkM06DWqv4uPZxfjX7MVahVDlnOGyql_U-zFPLec8J6LyYh7gOAV3oAvdiLqnZJZa2OT4/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn_eYpra1bsKSDfJLCtvc5V_vQIJe2GEZFlB29St_PtJrxoXXWgeTBwoqYMVdWtxJH1o1LBVMkM06DWqv4uPZxfjX7MVahVDlnOGyql_U-zFPLec8J6LyYh7gOAV3oAvdiLqnZJZa2OT4/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee proyek itu memang tidak hanya dinikmati oleh terdakwa Syahri Mulyo yang dipergunakan untuk membiayayi kegiatan Pilkada dalam pencalonannya sebagai calon Bupati Tulungagung periode 2018 - 2023, melainkan dibagi-bagikan juga ke pihak-pihak lain sebesar Rp41.5 Miliyar. Dan JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, dapat dilakukan penuntutan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang. 
 
Terkait aliran uang ke pihak-pihak lain yang dimaksud oleh JPU KPK dalam surat tuntutannya maupun dalam surat dakwaan sebelumnya serta fakta yang terungkap dalam perisidangan atas keterangan beberapa saksi dari Dinas PUPR maupun dari Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagungh serta pengakuan terdakwa Sutrisno, menyebutkan beberapa nama, diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). 
 
Supriyono, Indra Fauzai, Hendri Setiyawan dan Suharto selaku pejabat Kabupaten Tulungagung ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, namun tak mengakui uang yang masuk ke dompetnya. Sementara Wakil Bupati, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPRD RI tidak dihadirkan oleh JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhZ4-uHp-GARuY1iuZvBOPQZga3BPDtlAaOr4VqnpIDtwj-UfJrGOR6X1RS9oVpseo8dcp1MqBw6l83gVHnnaHZsjGvVAcrpNEGXhPlkh3FnJf4g2PYGpKLprRaFeSL5wlTImsYv5y7vs/s1600/IMG_20181202_015035.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="405" data-original-width="640" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhZ4-uHp-GARuY1iuZvBOPQZga3BPDtlAaOr4VqnpIDtwj-UfJrGOR6X1RS9oVpseo8dcp1MqBw6l83gVHnnaHZsjGvVAcrpNEGXhPlkh3FnJf4g2PYGpKLprRaFeSL5wlTImsYv5y7vs/s640/IMG_20181202_015035.jpg" width="640" /></a></div>
Dari keterangan Yamani dan Hendry Setiawan dalam persidangan (Kamis, 13 Desember 2018), keterangan Suharto (sidang pada Kamis, 21 Desember 2018) dan keterangan terdakwa Sutrisno (sidang pada Kamis, 3 Januari 2019) menjelaskan, terkait aliran uang suap yang bersumber dari  fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung ke berapa bejabat Tulungagung maupun penjabat Pemprov Jatim serta anggota DPRD Jatim dan anggota DPR RI seperti yang terurai dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. 
 
JPU KPK menjelaskan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa II Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. 
 
“Setelah pertemuan tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa II Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa II Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK menjelaskan, menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa II Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. 
 
“Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan, bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya,” pungkas JPU KPK. 
 
JPU KPK mengatakan, atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo, terdakwa II Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyuiikzb3-RDl1Beiw-thRVPVmR_hIg1Hm9XF-InP7PNVz6VFvWvdZIIGSsXyU5B8zSDNgYRhMrShKByoLOhIvPqUfK5i7yUQpH9jjBtyn739twnrhO6R-WP1Qj_kqZmJKeTV0-9sODg/s1600/IMG20181115132624.jpg" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGyuiikzb3-RDl1Beiw-thRVPVmR_hIg1Hm9XF-InP7PNVz6VFvWvdZIIGSsXyU5B8zSDNgYRhMrShKByoLOhIvPqUfK5i7yUQpH9jjBtyn739twnrhO6R-WP1Qj_kqZmJKeTV0-9sODg/s640/IMG20181115132624.jpg" width="360" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ari Kusumawati Ketua Gapeksindo Kab. Tulungagung</td></tr>
</tbody></table>
 
“Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut,” ungkap JPU KPK kemudian. 
 
Bahwa pola pembagian (ploting) proyek tersebut, lanjut JPU KPK, yang dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
 
1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04 
 
1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871. 
 
1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504. 
 
1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. 
 
1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCj-UDbpn3D8C9EdxE2oGiXCnE74kfP7lSknvPt9GVk9igviG5SA2FjAJbe0SpHfwUpOt2EsgZxKwjKy7byd-WisynHwY75fDExu__5_n9ri3BL8ZmmwHkzqahU79EQYUlEokfrgydtQc/s1600/2..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCj-UDbpn3D8C9EdxE2oGiXCnE74kfP7lSknvPt9GVk9igviG5SA2FjAJbe0SpHfwUpOt2EsgZxKwjKy7byd-WisynHwY75fDExu__5_n9ri3BL8ZmmwHkzqahU79EQYUlEokfrgydtQc/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya. 
 
Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar. 
 
Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar. 
 
2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: 
 
2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560. 
 
2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800. 
 
2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480. 
 
2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT-ceHfgtduYWeDTAB8KJbdWrvtTSeW3M4AwdR0j0nHTep1Z57qlvm1nGGN_f8mLzlqBasUQaZZi2l02N8_noeWH7-ZhVIizbGtRIb76s1Tk2YHcEqPZKdCaXDWit1U0pj_zRTczYbFmo/s1600/IMG_20181229_033959.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="616" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT-ceHfgtduYWeDTAB8KJbdWrvtTSeW3M4AwdR0j0nHTep1Z57qlvm1nGGN_f8mLzlqBasUQaZZi2l02N8_noeWH7-ZhVIizbGtRIb76s1Tk2YHcEqPZKdCaXDWit1U0pj_zRTczYbFmo/s640/IMG_20181229_033959.jpg" width="616" /></a></div>
Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 
 
2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. 
 
Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta. 
 
3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. 
 
Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. 
 
JPU KPK menjelaskan, selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
 
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD. 
 
JPU KPK mengungkapkan, selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap pula, bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur. 
 
JPU KPK merinci uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ; 
 
Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar. 
 
Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno. 
 
JPU KPK juga merinci uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa ; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi. 
 
Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 
 
1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto. 
 
Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 
 
1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi. 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf a, d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjriuq_uoBhwN6F7bSVj7OkmnZpQLdZsRAF2v__-863rpk0WLGhm5uMu7MhFjOV5pgpyJkAeS5cjMljOngZD3uEq67-5_RsFhbzOmWes9KEOZ2D6nIgTGnhtn_3I01Me2pRivI60Aoejfg/s1600/1.png" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjriuq_uoBhwN6F7bSVj7OkmnZpQLdZsRAF2v__-863rpk0WLGhm5uMu7MhFjOV5pgpyJkAeS5cjMljOngZD3uEq67-5_RsFhbzOmWes9KEOZ2D6nIgTGnhtn_3I01Me2pRivI60Aoejfg/s640/1.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, terdakwa Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayitno</td></tr>
</tbody></table>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I Syahri Mulyo telah menerima uang sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan terdakwa II Sutrisno sejumlah Rp10.500.000.000 (sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terdakwa I Syahri Mulyo telah mengembalikan sebesar Rp1.5 miliyar dan terdakwa II Sutrisno sebesar Rp625 juta. Selain itu, dari Yamani telah mengembalikan uang yang belum sempat disetorkan ke terdakwa I sebesar Rp2.100.300.000 (dua miliyar seratus juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikurangkan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Dan untuk terdakwa II, juga akan dikurangkan dari beberapa bidang tanah yang sudah disita. 
 
JPU KPK menjelaskan, dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa I Syahrli Mulyo selaku, terdakwa II Sutrisno dan terdakwa III Agung Prayitno, dianggap melanggar dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Sehingga JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II, selain di hukum pidana pokok juga di hukum pidana tambahan berupa mengembalikan uang yang totalnya sebesar Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah), dan untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah). Selain itu, terdakwa I dan terdakwa II juga di hukum pidana tambahan lainnya berupa pembcabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik yang diatur dalam undang-undang 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp750 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Terdakwa II Sutrisno berupa pidana penjara selama 8  (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp600 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ; Terdakwa III Agung Prayitno berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp350 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan 
 
Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I Syahri Mulyo untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah)  selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun. 
 
Untuk terdakwa II sebesar Rp9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan lainnya terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” kata JPU KPK  di akhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan (Pledoinya) pada sidang berinkutnya. 
 
“Sidang kita tunda sampai tanngal 31 Januari 2019 dengan agenda pembelaan dari terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. 
 
Seusai persidangan, saat wartawan media ini meminta penjelasan dari JPU KPK Dodi Sukmono terkait isi surat tuntutan yang menyebutkan, bahwa uang sebesar Rp41 miliyar mengalir ke pihak-pihak lain yang dapat dilakukan penuntutan, di mana dalam fakta persidangan yang terungkap beberapa nama pejabat diantaranya Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Komisi D  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD (Hendri Setiyawan), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto, Riski Sadig  (anggota DPR RI dari  F-PAN), Kusainudin  (anggota DPRD Jatim), Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel, Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riski Sadiq (anggota DPR RI dari F-PAN). 
 
Menanggapi hal itu, JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan, akan disampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan. 
 
“Ia, ada uang sejumlah empat puluh satu miliyar kepihak lain. Jadi apapun yang terungkap dalam persidangan, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke pimpinan untuk dapat dikembangkan,” ujar JPU KPK Dodi. 
 
Apakah ada kemungkinan kasus ini akan ada penyidikan atau pengembangan ? tanya wartawan media ini lebih lanjut. Menurut JPU KPK Dodi, tidak bicara kemungkinan tetapi fakta. 
 
“Kita tidak bicara kemungkinan, tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan,” ucap JPU KPK Dodi Sukmono. (Jnt) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNpyg7Cp2k3qo818zLMBc93MA38-abmlmx5HD0VHGH86zj3ww7rwyaty6zjdPnHMyBEe_8D4EuBlhpKEv8JUtlLAdHI0ZppjZajy7hk4z6y3bvtlune-ZhhJ4PSJb2Wb8VGc2gZxEe0-Y/s1600/anigif.gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNpyg7Cp2k3qo818zLMBc93MA38-abmlmx5HD0VHGH86zj3ww7rwyaty6zjdPnHMyBEe_8D4EuBlhpKEv8JUtlLAdHI0ZppjZajy7hk4z6y3bvtlune-ZhhJ4PSJb2Wb8VGc2gZxEe0-Y/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>

News Tipikor Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

- Dua terdakwa lainnya juga dituntut pidana penjara, yaitu Sutrisno (Kepala Dinas PU) 8 tahun, dan Agung Prayitno (orang kep...

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

21.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s1600/BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="662" data-original-width="1272" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp1aNniLiHhaXB9QPM1ZBQEhxdhXtbKpceuPbwFL1vvi5wVjgY1P1bh5G8wawZav3z1VAm0vV1TlG1X9l2OWl7UsoFqGEvjHeUXt0IJFLV03jir_ulC6QN51bkL328-XfrS184VEae3FU/s640/BK.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Tiga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara  Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Khususnya di Jawa Timur, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.</div>
 
beritakorupsi.co bukan hanya sekedar nama yang menyampaikan berita secara “Instan”, melainkan Media Online yang Independen, lugas, tegas dan berani karena  fakta, idealis dalam pemberitaan untuk mendidik masyarakat agar dapat mengetahui serta memahami apa yang dibaca tentang kasus perkara Korupsi, supaya tidak “melahirkan opini yang menghakimi si pelaku maupun pihak-pihak lainnya”. 
 
Pun demikian, keberadaan Media Online beritakorupsi.co yang secara Khusus menyampaikan berita tentang kasus perkara Korupsi kepada masyarakat, tak lepas dari kerja sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri. Namun kenyataannya, tidaklah mudah untuk memperoleh isi surat dakwaan dari JPU Kejaksaan yang berbeda dengan JPU KPK. 
 
Diusia yang ke- 3 tahun ini, Media Online beritakorupsi.co berharap, supaya ada keterbukaan dan kesediaan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya JPU Kejaksaan Negeri yang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor, bila ingin masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang kasus Korupsi yang disebut sebagai Tindak Pidana kejahatan yang luar bisa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat pula menyengsarakan rakya (*) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s1600/anigif.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="530" data-original-width="664" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0IJZc_LjCxaI_O6qKaxiwDDh5BmmFpog8Cl2BNMIlSw5TkhgtqZkoVyIfxzPGOpe-s28cJsITMUQ3lNG_VwTB1WdIbaMWk5SZolNDOfvV3J9f7aZqWpobdxrqe3_Xiuq8uR5vgbmAVmo/s640/anigif.gif" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>

News Opini HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

T iga tahun Media Online berikorupsi.co telah berkiprah sebagai media informasi yang secara Khusus memberitakan kasus perkara Korupsi y...

45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

04.22 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
JPU KPK : Uang itu berasal dari 47 Kontraktor yang dijelaskan Teddy tadi, tetapi Dia lupa berapa nilainya </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0-YeSP18krsD1X4VRHQfRJWB8iqHp9lbZ3Mnuz04NRZxqG1QZVe22p-h9VpmDYkuySNwnI67E3olsAUDSM6D6OydSHx-wKhnSdIRQrOdGj9PYqKhTkBhnTZsSjS1XX2-RJCzXJbDxNsk/s1600/8.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0-YeSP18krsD1X4VRHQfRJWB8iqHp9lbZ3Mnuz04NRZxqG1QZVe22p-h9VpmDYkuySNwnI67E3olsAUDSM6D6OydSHx-wKhnSdIRQrOdGj9PYqKhTkBhnTZsSjS1XX2-RJCzXJbDxNsk/s1600/8.png" /></a> beritakorupsi.co - Kasus Korupsi Suap seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam pembahasan Perubahan APBD maupun APBD (murni)  Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, dan Rp900 juta ternyata bersumber dari sebanyak 45 kontraktor di Kota Malang yang mengerjakan proyek APBD. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Tak heran, dari beberapa kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, 
Kepala Dinas PU pun tak ketinggalan untuk menemani sang majikan menginap
 di balik jeruji besi alias penjara yang sudah disiapkan oleh lembaga 
Anti Rasuah itu, karena uang suap yang diterima Kepala Daerah dari 
Kepala Dinas PU, ternyata bersumber dari beberapa kontraktor yang 
mengerjakan proyek APBD. Dari beberapa kasus terbut, Dinas PU sepertinya
 dijadikan sebagai “ATM”.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT78LbhqgPDxCqgaC5JdqTOTA21idA5nHi0zg3kuEw4WQ6mSGWEecMEzBPG2oNC_hseGdUE8bzWg5YfnCW3-EsCK0PDywOw9FHpWAfKxe-bclqAsNrIcNmDD_jiy_OLis76t4tq5sq1c/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT78LbhqgPDxCqgaC5JdqTOTA21idA5nHi0zg3kuEw4WQ6mSGWEecMEzBPG2oNC_hseGdUE8bzWg5YfnCW3-EsCK0PDywOw9FHpWAfKxe-bclqAsNrIcNmDD_jiy_OLis76t4tq5sq1c/s640/4.png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Keterlibatan beberapa Kontraktor dalam pemberian uang suap kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas PU yang disebut sebagai fee proyek APBD yang didapatkannya, bisa jadi tidak hanya di Kota Malang tetapi bisa jadi terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, bila dilihat dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan ataupun dari penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), diantaranya Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Malang Rendra dan Wali Kota Malang Moch. Anton.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Keterlibatan 45 Kontraktor di Kota Malang dalam pemberian uang suap ke 
DPRD Kota Malang melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) 
Kota Malang tahun 2015, terkait pembahasan APBD Perubahan TA 2015, di 
mana saat itu DPRD Kota Malang meminta uang “Pokir” (Pokok-pokok 
Pikiran) 10% dari jumlah anggaran Pokir sebesar Rp9 miliyar  kepada Wali
 Kota Malang Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 
2015 berjalan lancar dan tidak mendapatkan Instupsi dari anggota Dewan. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeU22oTaz1yoLlljphCit21zh9eXTBs6oFXH-Dwy9_wBzKviIDLQAkscKnnMYObbNto-AUmA2i4tVBdV7TK5CksWtD59p7wdyBMkfK3uvlSjxWt_n-Zz5yYLKHmXnRmzBL8Pm5iVnn_0I/s1600/HUT+Ke+3+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1418" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeU22oTaz1yoLlljphCit21zh9eXTBs6oFXH-Dwy9_wBzKviIDLQAkscKnnMYObbNto-AUmA2i4tVBdV7TK5CksWtD59p7wdyBMkfK3uvlSjxWt_n-Zz5yYLKHmXnRmzBL8Pm5iVnn_0I/s640/HUT+Ke+3+BK.jpg" width="640" /></a> Untuk memenuhi permintaan dari DPRD, Wali Kota Malang Moch. Anton (sudah divonis)  memerintahkan Sekda Cipto Wiyono untuk melaksanakannya, dan kemudian Sekda memerintahkan Kabid (Kepala Bidang) Dinas PUPR Kota Malang Teddy Soekadi Soemarma untuk mengumpulkannya dari beberapa Kontraktor di lingkungan Dinas PUPR Kota Malang. Atas perintah Sekda, Teddy Soejadi Soemarma pun mengumpulkan sebanyak 47 kontarktor yang mengerjakan proyek APBD di Kota Malang, dan hasilnya terkumpulah duit “panas” itu sebesar Rp900 juta. Hal ini terungkap dari keterangan Teddy Soejadi Soemarma dalam persidangan yang berlangsung, pada Rabu, 16 Januari 2019. Rabu, 16 Januari 2019, Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk 10 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suranaya yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc), yaitu Hakim Samhadi., SH., MH dan Hakim Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. 
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwndV8RLFhggOQIggD6vDyF3N2rNGZm6FAY2G-_CVl6V7V4PMHOTawuaFx826icod4oZF9rv9h7wPISYLgqBe9K4x-_uHUlxdo13a8-1Y_SKoB_GmnOLcG_CTiz0huHgP3WeLAt-mBkTA/s1600/IMG20190116104524.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="768" height="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwndV8RLFhggOQIggD6vDyF3N2rNGZm6FAY2G-_CVl6V7V4PMHOTawuaFx826icod4oZF9rv9h7wPISYLgqBe9K4x-_uHUlxdo13a8-1Y_SKoB_GmnOLcG_CTiz0huHgP3WeLAt-mBkTA/s640/IMG20190116104524.jpg" width="640" /></a>Ke- 3 saksi itu adalah Teddy Soekadi Soemarma (Kabid Dinas PUPR Kota 
Malang),; Nunung (Sekretaris Dinas PUPR Kota Malang) dan Subur Triono 
(anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dari Fraksi PAN).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara 10 terdakwa itu diantaranya Erni Farida (PDIP),; 1. Erni Farida (FPDIP),; 2. Sony Yudiarto (DEMOKRAT),; 3. Harun Prasojo (PAN),; 4. Teguh Puji Wahyono (GERINDRA), 5. Choirul Amri (PKS),; 6. Arief Hermanto (PDIP),; 7. Teguh Mulyono (PDIP),; 8. Mulyanto (PKB),; 9. Choeroel Anwar (GOLKAR) dan 10.  Suparno (GERINDRA). Sementara 12 anggota DPRD lainnya masih menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri sekaligus Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya untuk jadwal perisidangan. Sedangkan 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD sudah divonis beberapa waktu lalu dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbg0nxI0EFIN-j9o9ixHBAbOvHRxeJyDGduMJEK-M9STdBKkcpwJDfUA5HXLMTT81IhHON5My4Q9kXRmYQPV31zsM_UTPQo9pEubBWdtwXMg8JGLrRyqlrbvHoFl5rstpEqCnGyT2BFxU/s1600/IMG20190116125443.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbg0nxI0EFIN-j9o9ixHBAbOvHRxeJyDGduMJEK-M9STdBKkcpwJDfUA5HXLMTT81IhHON5My4Q9kXRmYQPV31zsM_UTPQo9pEubBWdtwXMg8JGLrRyqlrbvHoFl5rstpEqCnGyT2BFxU/s640/IMG20190116125443.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Kepada Majelis Hakim, Teddy Soekadi Soemarma menerangkan, bahwa uang sebesar Rp700 juta berasal dari rekanan (kontraktor) yang ada di lingkungan Dinas PU yang dikumpulkannya atas perintah Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. “Terkumpul dari 45 rekanan yang ada di lingkungan Dinas PU, saya lupa berapa dari masing-masing rkanan. Itu atas perintah Sekda. Itu perintah Pak,” kata Teddy Soekadi Soemarma menjawab pertanyaan JPU KPK. Ke- 45 rekanan (kontraktor) yang dimaksud adalah CV Ananta, mengerjakan proyek pemeliharaan Insidentil gedung renovasi Gedung Serbaguna Kantor Kelurahan Bandungrejosari,; CV Dua Berlian,; CV Kayu Apu, mengerjakan renovasi gedung Kecamatan Lowok Waru,; CV Karsa Putra Jaya Babatan, mengerjakan pavingisasi Jalan di kelurahan Madyopuro,; CV Graha Mitra Utama, mengerjakan perbaikan Jalan dan saluran di Kelurahan Ciptomulyo,; CV Ficotama, mengerjakan perbaikan jalan Kelurahan Lowokwaru,; CV Menara Utama,; CV Teguh Arofah, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Rampal Celaket, CV Estetika, mengerjakan pembangunan saluran di Kelurahan Sukoharjo,; CV Bhakti Utama,; CV trimitra Lexata,;  CV Alsa Raya,; CV Putri Harapan, mengerjakan pavingisasi di Kelurahan Tasikmadu,; CV Ideal,; CV Rexa,; CV Pratama Karya,; CV Fam  Jaya, mengerjakan perbaikan saluran air di kelurahan pandanwangi,; CV Panji Jaya, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Kauman,; CV Bintang Persada, mengerjakan perbaikan dan formalisasi kelurahan sukun ,; CV Barokah Jaya, mengerjakan pembangunan saluran air di Kelurahan pisang candi,;  CV Sendang Tirta Abadi, mengerjakan normalisasi saluran di Kelurahan Lowokwaru.; CV Cahaya Persada. mengerjakan lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan merjosari,;  CV Adi Jaya Utama, mengerjakan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Kotalama,; CV  Adi Selaras,; CV Era Guna Raya, mengerjakan pembangunan turap di Kelurahan mergosono,;  cv gunakarya, mengerjakan pembangunan saluran di Kelurahan Lowokwaru,; CV Jati Selaras, mengerjakan perbaikan jalan di Kelurahan Tasikmadu,; CV Dwi Tunggal, mengerjakan pavingisasi jalan di 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Pdm6FsNLVRjbX-oTSSGCb0h5E9h5XbL8c65RMvLE18WM04DaFYZyYxuEeMJQ4laRSArlz1tV405irm5iWDaSx32FpIvrOc2Hm5EMLG4YqBq9zeZLFqglnlaDQkGUkIXqQsHQrcsY1jc/s1600/5.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="520" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Pdm6FsNLVRjbX-oTSSGCb0h5E9h5XbL8c65RMvLE18WM04DaFYZyYxuEeMJQ4laRSArlz1tV405irm5iWDaSx32FpIvrOc2Hm5EMLG4YqBq9zeZLFqglnlaDQkGUkIXqQsHQrcsY1jc/s320/5.png" width="320" /></a></div>
Kelurahan
 Gunung Rejo,; CV Catur Karya Manunggal, mengerjakan perbaikan jalan di 
Kelurahan pandanwangi,; CV Tirta Jaya, mengerjakan pembangunan turap 
Kelurahan Tanjung Rejo,; CV Surya Nebula, mengerjakan renovasi gedung 
PKK Kelurahan Lowokwaru,; CV Esas Setikma, mengerjakan perbaikan Jalan 
Kelurahan Tulurejo,; CV Senjaya, mengerjakan pembangunan turap di 
Kelurahan Cemorokandang,; CV Kyai Mojo, mengerjakan pembangunan jalan 
air di kelurahan Mojolangu,; CV Cempaka Mandiri, mengerjakan perbaikan 
jalan di jalan Arjosari,; CV Manunggal Jaya Abadi, mengerjakan Rehab 
rumah tidak layak,;  CV Bayu, mengerjakan renovasi gedung kantor 
kecamatan Kedungkandang,; CV Duta Prima Teknik, mengerjakan pembangunan 
gedung bersama Kantor Kecamatan syukur,; CV Sarana Jaya, mengerjakan 
lanjutan pembangunan gedung Posyandu dan MCK dan CV Mekarsari, 
mengerjakan lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Molojangu 
 
Saat JPU KPK menanyakan alasan apa, sehingga uang dikumpulkan dari para rekanan tidak menggunakan uang sendiri. Teddy menjelaskan, karena itu perintah Sekda, dan saksi tidak memiliki uang. Sedangkan uang sebesar Rp300 juta yang dipertanyakan JPU KPK kepada saksi, menurut Teddy, bahwa itu adalah upahnya  sebagai panita lelang. “Itu perintah Sekda, Pak. Saya tidak punya uang. Yang tiga ratus (Rp300) juta itu sebagai komisi selama setahun sebagai panitia lelang, untuk pribadi,” jawab saksi Teddy. Dari total uang yang terkumpul, Rp200 juta diserhakan ke Cipto melalui Sekretaris pribadi di yang saat itu berada di rumah Dinas Sekda. Sedangkan yang Rp700 juta diserahkan ke Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicasono (sudah divonis). 
 
Sementara
 keterangan Nunung menjelaskan, bahwa untuk membantu kebutuhan Dinas, 
dirinya diperintahkan Kepala Dinas PU untuk mengumpulkan uang 10% dari 
masing-masing Bidang yang ada Dinas PU. Selain itu, Nunung juga menjawab
 pertanyaan JPU KPK, bahwa ada anggota DPRD yang meminta uang. Sedangkan
 keterangan Subur Triono tak jauh beda dengan keterangannya sejak awal 
kasus ini disidangkan dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku 
Kepala Dinas PU (sudah divonis) terkait adanya pembagian uang Pokir oleh
 Ketua DPRD ke setiap anggota Dewan yang berjumlah 45 orang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6jkqs3EJRbR4MMqhvCgvWESEfia1GP8794bcjcwkVupCMwhOYZcPMPUEFpEgs8tfPwv2Q_TYgTcdftmk6d7v5FuybSBXPjnr5gE-QINVXse1FmR7oVxyD1HxlrdKRo-SzZldwtsCFPg/s1600/IMG20190116130701.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="641" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu6jkqs3EJRbR4MMqhvCgvWESEfia1GP8794bcjcwkVupCMwhOYZcPMPUEFpEgs8tfPwv2Q_TYgTcdftmk6d7v5FuybSBXPjnr5gE-QINVXse1FmR7oVxyD1HxlrdKRo-SzZldwtsCFPg/s400/IMG20190116130701.jpg" width="333" /></a>  
Dari keterangan saksi Teddy, sama dengan surat dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya. 
 
 PU
 KPK menyebutkan, hal itu disampaikan Moch. Arif Wicaksono kepada 
seluruh anggota DPRD Kota Malang. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot
 Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala 
Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada 
sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar 
mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  
Kota Malang sebesar Rp900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta 
diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan 
kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada 
sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan 
untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada 
tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang 
pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang 
Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono 
melaporkan kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar
 pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta
 realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian 
Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot 
Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, 
Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke 
mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_NV41EIYebKoDJcyLsmcJfgRL_9knjkeuaEbzkDBrMLmzwEy56IPJ0xGfaJ2pctSighv6qyacuxKDHx8wBoZZa657dAWdM4zieDhyINhWk5rtpzyDilmsVncpU9eneMVvwNheT9LG6wc/s1600/IMG20190116152120.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_NV41EIYebKoDJcyLsmcJfgRL_9knjkeuaEbzkDBrMLmzwEy56IPJ0xGfaJ2pctSighv6qyacuxKDHx8wBoZZa657dAWdM4zieDhyINhWk5rtpzyDilmsVncpU9eneMVvwNheT9LG6wc/s640/IMG20190116152120.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain; Erni Farida Rp12.5 juta,; Sony Yudiarto Rp12.5 juta,; Harun Prasojo Rp12.5 juta,; Teguh Puji Wahyono Rp12.5 juta, dan  Choirul Amri Rp12.5 juta,; Serta terdakwa Arief Hermanto Rp12.5 juta,; Teguh Mulyono Rp12.5 juta,; Mulyanto Rp12.5 juta,; Choeroel Anwar Rp12.5 juta, dan  Letkol. Purn. Suparno Rp12.5 juta Para terdakwapun dijerat Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Selain menerima uang suap,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar, yang juga dibagikan keseluruh anggota Dewan. JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015.. Dan uang itupun dibagikan oleh Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kepada 45 anggota DPRD Kota Malang. Atas perbuatannya, para terdakwa inipun dijerat dengan Pasal pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLlT3HW547QPKPp__H6_qXFN3K4EptAeHU-Rk6OKg5BdXroQsp2PV5qLFnRpdUuo92Hoxk5aGhsZ6WGnw8Nb10DBZFBwkr3jQsVgV9GKNc7JSjHEAP2Fhyphenhyphen50XTj4ya83fiaZwfWEVKUw/s1600/HUT+Ke+3+BK.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="454" data-original-width="1418" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLlT3HW547QPKPp__H6_qXFN3K4EptAeHU-Rk6OKg5BdXroQsp2PV5qLFnRpdUuo92Hoxk5aGhsZ6WGnw8Nb10DBZFBwkr3jQsVgV9GKNc7JSjHEAP2Fhyphenhyphen50XTj4ya83fiaZwfWEVKUw/s640/HUT+Ke+3+BK.jpg" width="640" /></a></div>
 </div>

News Tipikor 45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

JPU KPK : Uang itu berasal dari 47 Kontraktor yang dijelaskan Teddy tadi, tetapi Dia lupa berapa nilainya berita korupsi .co - Kas...

BERITAKORUPSI.CO

Bupati Mojokerto Mustopa Kamal Pasha Divonis 8 Tahun Penjara

Pengawalan Saksi Kasus Korupsi Suap Bupati Malang Melebihi Pejabat Negara

Terima Suap Rp138.4 M, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Dituntut 12 Tahun Penjara

HUT KE- 3 BERITAKORUPSI.CO

45 Kontraktor Di Kota Malang Terlibat Dalam Peberian Suap Ke DPRD

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI