BERITAKORUPSI.CO

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJOZy97aT1I3ljW0UEy0hFzcxoTLEy4B5v8B5jjXgRjtFKGWPDH9YKwrdbGJD-SjFpk9mMKeNxsDtRyPHpVyxNAOrdmCuAR0FcwZkoxFVTd03hxYN2me4E9133J8g4npP-4gLk1wcE_k/s1600/IMG20181210180856.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="796" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJOZy97aT1I3ljW0UEy0hFzcxoTLEy4B5v8B5jjXgRjtFKGWPDH9YKwrdbGJD-SjFpk9mMKeNxsDtRyPHpVyxNAOrdmCuAR0FcwZkoxFVTd03hxYN2me4E9133J8g4npP-4gLk1wcE_k/s640/IMG20181210180856.jpg" width="640" /></a></div>
#Kepala Desa yang menerima uang suap Rp20 juta divonis 2 tahun, Wali Kota yang menerima Mobil mewah seharga Rp1.6 M di hukum 3 tahun# 
 
beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata ! Barangkali kata ini yang tepat bagi terdakwa kasus Korupsi suap menerima duit puluhan juta, namun di hukum lebih berat dari terdakwa yang menerima suap berupa mobil mewah yang harganya miliyaran. Yaitu terdakwa Bitono bin Supardi, selaku Kepala Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang terseret dalam kasus Korupsi suap karena menerima uang sebesar Rp20 juta dari Mukhamad Bakir, dari hasil penjualan sebidang tanah seharga Rp200 juta, divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim, dari 4 (empat) tahun tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan, pada sidang yang berlangsung diruang sidang Sari Pengadilan Tipkor Surabaya, Senin, 10 Desember 2018. Sementara terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur yang ditangkap KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, hanya di hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun (Jumat, 27 April 2018), dari 8 (delapan) tahun tuntutan JPU KPK, karena menerima uang sebesar Rp350 juta, dan 1 (satu) unit mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 seharga Rp1.6 miliyar dari Fhilipus Djab. Kedua kasus ini boleh dibilang sama tapi tak serupa. Yaitu sama-sama terseret dalam kasus Korupsi Suap. Yang menjadikan tak serupa adalah, terdakwa Eddy Rumpoko selaku penerima suap dari Fhilipus Djab. Sehingga keduanya sama-sama ditangkap KPK. Sementara terdakwa Bitono bin Supardi yang ditangkap anggota Polres Pasuruan karena penerima suap berupa uang sebesar Rp20 juta, tetapi Mukhamad Bakir selaku pemberi “aman sentosa”. Kasus perkara Korupsi suap karena menerima duit dengan terdakwa tunggal, tidak hanya kali ini aja yang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Masih ada beberapa perkara Korupsi serupa, yaitu hanya penerima saja yang ditangkap Polisi lalu diseret JPU untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. Namun entah dari saiapa terdakwa menerima. Pada hal dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-undang Tipikor sangat jelas mengatur tentang ancaman hukuman hukuman bagi sipemberi.  Pada Senin, 10 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketaui Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hoc yaitu Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH, yang dihadiri oleh JPU Joni Eko dari Kejari Kabupaten Pasuruan dan Sahlan., SH serta Achmad Zaini., SH selaku Pensehat Hukum terdakwa. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dianggap bersalah melanggar Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT5TzeUHMsrqCj4OpTL-GXNXGuZUs9kLxWa7Z9Yx1nfmcDIaLCju7XSd1nUGdI1r5LyD0OkO1PdGRFu4jSNEGf56xqGTrCisWvTTffOe2BUlS9hMgMwVujx_Ymul85QP_L-1BM5487FGc/s1600/IMG20181210181730.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="875" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT5TzeUHMsrqCj4OpTL-GXNXGuZUs9kLxWa7Z9Yx1nfmcDIaLCju7XSd1nUGdI1r5LyD0OkO1PdGRFu4jSNEGf56xqGTrCisWvTTffOe2BUlS9hMgMwVujx_Ymul85QP_L-1BM5487FGc/s640/IMG20181210181730.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara Pasal yang dikenakan penyidik Polres Pasuruan dan juga dalam dakwaan JPU, terdakwa dijerat melanggar “pemaksaan atau menerima” yaitu Pasal (Primair) 12 huruf e atau (Subsidair) Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Huruf e : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang “sengaja sipemberi menjebak” si pelaku supaya ditangkap ? atau karena ada laporan dari si pemberi, lalu Tim Saber Pungli sudah siap uantuk melakukan penangkapan, sehingga si pemberi bebas? Namun dalam persidangan, Pasal pemaksaan ini tidak bisa dibuktikan JPU, sehingga dalam surat tuntutannya dikenakan Pasal “menerima” yakni Pasal 11 yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Terdakwapun dituntut pidana penjara selama 4 tahun karena menerima duit sebesar Rp20 juta. Dalam Pasal ini (Pasal 11), bila ada penerima sudah pasti ada pemberi. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sepertinya “tak berlaku” dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pasal 5 (1) berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: Huruf a berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 13 berbunyi : Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim mengatakan, bahwa berawal dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sumberejo  RT.01 RW.07 Desa Lebakmjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dengan luas tanah + 850 m3, antara pihak penjual yakni Mukhamad Bakir berdasarkan surat kuasa menjual, tanggal 18 Dmmbcr 2017 dengan Ponadi selaku pembeli,dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib, saksi Mukhamad Bakir menelepon terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Lebakrejo, karena obyek tanah yang dijual berada di wilayah Desa Lebakrejo. Lalu saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa, akan melakukan pengurusan akta jual beli dengan obyek tanah dan bangunan yang berada di wilayah Desa Lebakrcjo dcngan harga jual sebesar Rp200 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MjRsSa1GYYmkCp3Na47k5ts1-5oPT1yR3faeuv_ctBE57MNGrAK9YnCqW2sRpdS4DtSxjtY-eV1VPSb1_4k4Xnfz2S0ze9daSJ5JZEMx8zY1MkZQJeYuoSmu4R1T6JbN1mygW5DZ1WE/s1600/IMG20181210180854.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="486" data-original-width="875" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7MjRsSa1GYYmkCp3Na47k5ts1-5oPT1yR3faeuv_ctBE57MNGrAK9YnCqW2sRpdS4DtSxjtY-eV1VPSb1_4k4Xnfz2S0ze9daSJ5JZEMx8zY1MkZQJeYuoSmu4R1T6JbN1mygW5DZ1WE/s640/IMG20181210180854.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Mukhamad Bakir, meminta untuk persenan (komisi) sebasar l0 persen dari harga jual beli yaitu sebesar Rp20 juta, dan biaya pengurusan Akta Jual Beli sebesar Rp5 juta. Sehingga total uang yang diminta terdakwa sebesar Rp25 juta. Dan apabila tidak menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, maka Akta Jual Beli tersebut tidak akan diurus/diptom oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya Mukhamad Bakir menyampaikan kepada Ponidi selaku pembeli, bahwa terdakwa meminta untuk persenan (komisi) sebesar 10 %  dari harga jual beli sebesar Rp20 juta, maka Ponidi mengusahakan uang yang diminta oleh terdakwa. Majelis Hakim menjelaskan, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Ponidi, dilakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan secara tunai sebesar Rp200 juta kepada  Mukhamad Bakir selaku penjual. Lalu Ponadi dan saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang untuk pengurusan jual beli sebesar Rp20 juta dan sebesar Rp5 juta setelah akta jual beli tersebut jadi. Kemudian terdakwa meminta agar bertemu di halaman depan toko Alfamart di Jalan Raya Surabaya - Malang Desa Kertosari Kecamtan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bebakrejo yang sering melakukan pungutan liar/meminta uang diluar ketentuan kepada atatau yang akan mengurus surat berkaitan dengan tanah, maka Kukuh Yudha Setiawan., SH, dan Hermanto., SH bersama tim Polres Pasuruan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin, 21 Mei 2018 sekira jam 14.20 Wib, terdakwa datang dan duduk di halaman depan toko Alfamatt di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu tidak berselang lama, datang 2 (dua) orang 1aki-laki yaitu Mukhamad Bakir dan Ponidi yang langsung menghampiri terdakwa di depan toko Alfamart tersebut, selanjutnya ponidi  mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna kuning dan mengeluarkan sejumlah uang dalam keadaan terbendel, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Saat uang tersebut dihitung oleh terdakwa, Kukuh Yudha, dan Hermanto beserta tim yang telah  melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20 juta, dalam pecahan Rp100 ribu dan pecahan Rp50 ribu, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dan bangunan seharga Rp200 juta, .000.000,(dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ukur bangunan tanggal 21 Mei 2018, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga atas nama pembeli yaitu Ponidi, yang kesemuanya dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas kain warna kuning bertuliskan pantai photo, dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lebakrejo tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan akta jual beli tanah, dan permintaan komisi sebesar 10 % dari harga jual tanah sebesar Rp20 juta. Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan, bahwa uang yang diminta oleh terdakwa sebesar 10% dari hasil jual beli tanah antara Mukhamad Bakir (penjual) dengan Pitono selaku pembeli adalah sesuai aturan yang berlaku, yang akan digunakan terdakwa untuk membayar PPH, BPHTB, Pendafran SHM baru, Bea Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain, sudah sah dan benar secara hukum. Dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960/UUPA menjelaskan; Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan Pendaftaran Sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bitono bin Supardi selaku Kepala Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Bitono bin Supardi terbukti secara sah menurut hukum melanggal Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili : Menghukum terdakwa Bitono bin Supardi dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan langsung kepada Majelis Hakim, pikir-pikir. Hal yang sama juga dikatakan JPU Joni Edi. Kepada media ini sesuai persidangan, JPU Joni Edi mengatakan masih ada waktu 7 (tujuh) hari untuk pikir. JPU Joni Edi menambahkan, bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan JPU. “Kita masih pikir-pikir, masih ada waktu tujuh hari. Kalau pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan atas perbuatan terdakwa, hanya penjatuhan hukum aja yang beda,” ujar JPU Joni. Terpisah. Salah seorang Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, masih perlu berunding dengan keluarga terdakwa, apakah menerima atau banding atas putusan Majelis Hakim. “Kita perlu berunding dulu dengan pihak keluarga,” kata Sahlan. (Rd1)

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

#Kepala Desa yang menerima uang suap Rp20 juta divonis 2 tahun, Wali Kota yang menerima Mobil mewah seharga Rp1.6 M di hukum 3 tahun# be...

Editorial

12.35 beritakorupsi 0

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s1600/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqajP2ElFamYVSjHJO4rWmS52YqTwEqSh54emyDwZ1yeZu2ZquelQnUKYnNx-AjDTRYgqndAvQ8C8FZ_7MCM9DYRSPFJ2WUADP5ozHXGRhknOY2fQRUtpx4aLCVqS_2Ow80WoIvtlw6Ao/s640/Hari+Anti+Kotupsi.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setiap tanggal 9 Desember, diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia (Internasional) berdasarkan Konvensi PBB  di Meksiko, pada tanggal 31 Oktober 2003, kemudian melalui Resolusi 54/4 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai diberlakukan pada tanngal 9 Desember 2005. Peringatan Hari Anti Korupsi di Indonesia, diperingati Khususnya oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan dan diberbagai tempat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan dengan berbagai kegiatan, atau menjadikannya sebagai cermin untuk melihat dengan jelas di mana akar penyebab Korupsi itu ? Bila Hari Anti Korupsi diperingati hanya suatu ajang kegiatan belaka, tak ubahnya seseorang memakai topeng untuk menutupi siapa dirinya yang sesungguhnya. Orang tak akan mengenalnya memang, tetapi melihatnya dengan penampilan yang gagah perkasa. Namun bila Hari Anti Korupsi dijadikan sebagai cermin, maka akan tampak siapa dirinya, bagaimana penampilannya. Sebeb cermin digunakan orang untuk melihat baian mana dari tubunh atau dirinya yang perlu dirapikan agar tidak menjadi bahan perbincangan orang-orang disekitarnya. Sebab menjelang Hari Anti Korupsi, tak sedikit wajah-wajah orang bermunculan di layar Televisi maupun diberbagai media cetak, termasuk diberbagai kegiatan sebagai pembicara yang ber-thema-kan “memperingati Hari Anti Korupsi”, yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat penggiat anti Korupsi maupun yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Yang dibahas memang sangat menarik perhatian pulik, diantaranya pendidikan tentang pencegahan Korupsi, sebab para pembicara sudah pasti memiliki segudang ilmu pengetahuan tentang Korupsi. Sehingga tak sulit baginya  untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penindakan hukum yang dilakukan oleh APH (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK). Namun siapa yang menjelaskan, di mana dan dari mana akar atau pangkal timbulnya kasus Korupsi itu ?. Ibarat memadamkan api yang melalap sebuah bagunan, yang dicari petugas pemadam kebakaran untuk diatasi terlebih dahulu adalah sumber apinya, agar lebih mudah untuk memadamkan kobaran api agar tidak mejalar ke bangunan-bangunan lainnya, dengan keikutsertaan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang menjadi musuh kita bersama. Karena kasus Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa dan terencana tanpa meninggalkan luka atau bekas, tetapi dapat memporak porandakan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat secara perlahan-lahan namun pasti. Sementara kasus Koruspi di negeri ini ibarat rumput Ilalang, di mana akarnya sudah menjalar kemana-mana yang akan merusak tanaman disekitarnya. Begitu juga dengan kasus Korupsi yang tidak hanya di Kota besar melainkan sudah merambah ke Desa-desa di 34 provinsi di negeri tercinta ini. Praktek-praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) justru sudah. Fenomena korupsi di negeri ini ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta Lembaga Bisnis. Pelaku Korupsi pun tidak hanya dari kalangan Menteri, Gubernur, Wali Kota/Bupati (baik yang masih aktif atau mencalonkan kembali), DPR/D, Hakim, Jaksa, Polisi, Lurah?Kepala Desa, Pengusaha, Pengacara namun juga Kelompok Tani (Poktan). Sementara LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) dan oknum Wartawan mulai menghiasi sidang perkara Korupsi walau sebagai saksi seperti yang terjadi Pengadilan Tipikor Surabaya. Tapi anehnya, pelaku tindak pidana kejahatan yang luar biasa ini justru pelakunya adalah orang-orang pintar dengan pendidikan yang cukup tinggi dari lulusan Perguruan Tinggi terkenal pula. Namun kemudian orang pintar tersebut malahan berubah menjadi orang jahat, maling, menindas kaum lemah, menghilangkan lawan-lawannya yang dianggap membahayakan kedudukan,  pangkat dan jabatannya, yang seharusnya mereka berdiri paling depan untuk menolong dan memimpin negara ini agar lebih maju dan bersih dari praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi Nepotisme). Yang lebih anehnya lagi, yang tertangkap tangan oleh lembaga anti rasuah pun adalah orang-orang terhormat dengan jabatan terhormat pula, seperti Lurah/Kepala Desa, Bupati/Wali Kota, DPR/D, Kepala Kejaksaan Negeri, Gubernur hingga Menteri yang mengaku orang-orang yang beragama dan taat beribadah. Tetapi ironisnya, tindakan yang dilakukannya justru sangat mempermalukan dan merugikan dirinya sendiri dan bisa jadi berimbas pada keluarganya. Parahnya lagi, tindakan kejahatan yang luar bisa itu dilakukan bersama dengan kroni-kroninya yang disebut terhormat. Lebih ironisnya lagi, ketika mereka tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, seolah bersikap tenang dan gentlemen serta kesatria, bak pahlawan ditangkap musuh sambil melempar senyum lebar kepada masyarakat yang meneteskan keringatnya untuk menggajinya seolah-olaholah tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH ibarat memetik buah anggur yang tumbuh di tanah yang subur. Pelaku-pelaku Korupsi suap yang tertangkap tangan oleh KPK hampir setiap bulan ada baik pejabat selaku penerima maupun pengusaha selaku pemberi. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Kepolisian yang hanya melakukan tangkap tangan terhadap pegawai atau pejabat setingkat Kepala Desa karena menerima (uang), sementara sipemberi aman-aman saja. Undang-undang yang dikenakan oleh KPK maupun Kepolisian sama, yaitu UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum lagi proses penegakan hukumnya pun ada yang cepat dan ada pula yang lama. Bahkan status tersangka yang ditetapkan terhadap seseorang oleh APH, lebih dari setahun belum belum juga disidangkan. Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Korupsi  itu, sepertinya ada tebang pilih yang dilakukan oleh APH. Justru para pengendara kendaraan Khususnya sepeda motor dianggap lebih berbahaya dari para pelaku Korupsi. Akibatnya, pengendara kendaraan roda dua itupun dianggap melanggar UU Lalu lintas bila tidak membayar pajak tahunan dan tidak mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah (Provinsi). Lalu apakah Hari Anti Korupsi hanya sebagai peringatan rutin setiap tahun, atau menjadikan Hari Anti Korupsi itu sebagai cermin untuk dapat melihat, memperbaiki dari APHnya lebih dahulu ? Setiap tahun, masyarakat hanya disuguhi oleh APH Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian tentang jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkannya dari perkara Korupsi. Namun masyarakat tidak diberikan informasi yang sesungguhnya berapa anggaran yang digunakan untuk menangani 1 (satu) perkara, dan berapa anggaran pertahunnya yang dihabiskan untuk menangani kasus Korupsi. Apakah sebanding, bila perkara Korupsi yang tangani dengan nilai kerugian negara sebesar Rp50 juta dengan anggaran yang dipergunakan? Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, sepertinya tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang bermoral rusak karena masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Kroni-kroninya. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan rakyat adalah mencari dari mana dan di mana  akar Korupsi itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga atau Undang-undang tentang pemberantasan Korupsi. Sisitim pendidikan sebagai pundasi yang melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa, harus dirubah secara total. Guru/dosen agar tidak hanya sebagai pengajar ilmu pengetahuan melainkan sebagai pendidik yang juga  mengajarkan tentang nilai-nilai budipekerti. Sehingga generasi-generasi yang dilahirkan oleh Perguruan Tinggi, tidak hanya pintar tentang ilmu dunia. Pemberantasan Korupsi harus di mulai dari dunia pendidikan mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi sebagai pundasi generasi  pemimpin bangsa.</div>

Opini Editorial

Hari Anti Korupsi, Hanya Peringatan atau Menjadikan Cermin ? Oleh Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) S etiap tanggal 9 Desember, diper...

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Rp38 M Mulai Terungkap

02.36 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSEjs7oFzfQMfP10pEMA8_T-nJASQtTUTkdQcioyIKpTbgtz1DiYBVGtykduxB9W36brWZQeA6JDJCrwMTds4iovY-tfFO16-ew5ksOgEIeJIb8WTOzp7fXuT0aiiMzrV5cCHkRtMdhuA/s1600/IMG20181207140312.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSEjs7oFzfQMfP10pEMA8_T-nJASQtTUTkdQcioyIKpTbgtz1DiYBVGtykduxB9W36brWZQeA6JDJCrwMTds4iovY-tfFO16-ew5ksOgEIeJIb8WTOzp7fXuT0aiiMzrV5cCHkRtMdhuA/s640/IMG20181207140312.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Jum'at, 7 Desember 2018, Kasus Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp38.500.000.000 yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480 yang merugikan keuangan negara senilai Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018, mulai terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, bahwa pencairan dana Bansos itu atas usulan secara lisan oleh DPRD Kabupaten Jember ke Sekda (terdakwa) yang kemudian disetujui Bupati MZA. Djalal “APBD sudah disahkan. Ada permintaan secara lisan dari Dewan ke saya, lalu saya sampaikan ke Bupati. Bupati mengatakan supaya diapresiasi,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim, Jum'at, 7 Desember 2018 Hal itu dikatakan terdakwa Sugiarto selaku Sekda Kabupaten Jember dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Agus Hamzah., SH., MH, untuk menanggapi keterangan saksi Nachnuzi Luqman. Persidangan pertama kali ini adalah dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember, yang dipantau langsung oleh penyidik Kejati Jatim.  Namun apakah untuk sekedar mendengarkan keterangan saksi atau untuk pengembangan kasus ini, yang pasti hanya Kejati Jatim yang tau. Sebab, kasus Korupsi ini bukan yang pertama kali disidangkan melainkan pengembangan dari sidang perkara sebelumnya dengan terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun  (Inkrah). Kasus Korupsi dana Bansos Jilid II ini, Kejari Jember menetapkan 2 (dua) tersangka yang saat ini diadili di Pengadilan Yipikor Surabaya, yaitu Sugiarto selaku Sekda sekaligus selaku Ketu Tim Anggaran Kabupaten Jember, dan terdakwa terdakwa Ita Poeriandayani, mantan Kepala BPKAD (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan kemudian dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Jember. 
 
 Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa/terpidana Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 terungkap dari keterangan Sugiarto selaku Sekda (saat menjadi saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni, Selasa, 17 Juli 2018) yang mengatakan bahwa, pencairan dana Bansos sebesar Rp38 miliyar tidak sesuai prsoser. Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan saat itu (Selasa, 17 Juli 2018), bahwa adanya permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun pimpinan pada saat rapat gabungan tim Anggaran Pemda (terdakwa selaku Ketua Tim Anggaran) dan Banggar DPRD Kabupaten Jember (Ketua DPRD selaku Ketua Tim Banggar). 
 
  Sementara dalam Jilid I dengan terdakwa Thif Zamroni selaku Ketu DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis terlebih dahulu dengan pida penjara selama 2 tahun. 
 
 "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember, ada permintaan dana hibah dan bansos senilai Rp38 miliyar, baik untuk anggota maupun pimpinan, yang disampaikan pimpinan Dewan secara lias. Pencairan tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto, Selasa, 17 Juli 2018 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40XA4baD6f8aYhyphenhyphen12VXxPY7u9lpBv7EE0TtsyWD26nkIM5hBehPRi9-1Hp8pm8YEhYqg0ajyTHl-KjLb9xLZvYsiTvVOWqGAONo3ME3ZJrhe7TYfwe5ibRDd6vGlaQ5T__h8oBj8bWfY/s1600/IMG20181207133638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh40XA4baD6f8aYhyphenhyphen12VXxPY7u9lpBv7EE0TtsyWD26nkIM5hBehPRi9-1Hp8pm8YEhYqg0ajyTHl-KjLb9xLZvYsiTvVOWqGAONo3ME3ZJrhe7TYfwe5ibRDd6vGlaQ5T__h8oBj8bWfY/s640/IMG20181207133638.jpg" width="640" /></a></div>
Sedangkan keterangan 3 (tiga) Wakil Ketua DPRD Kab. Jember (Ayub Junaidi dari PKB), Ni Nyoman Putu Martini dari PDIP dan Yuli Priyanto PKS) juga menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa  pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Namun dalam surat dakwaa JPU mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama  Kelompok penerima dana hiba bansos adalah dari para dewan. “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing 1 (satu) Milliar, anggota tujuh ratus lima puluh juta  (Rp750 juta),” kata saksi selaku Wakil Ketua DPRD (Selasa, 7 Agustus 2018). Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Diena Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember. Diena Ivandayani, menerima daftar Kelompok penerima dana Bansos dari para anggota Dewan dan kemudian diserahkannya ke Dinas BPKAD “Macam-macam, saya lupa. Semua anggota dapat, jumlahnya 50 orang. Ketua, 1 milliar dan anggota mendapat tujuh ratus lima puluh juta rupiah Rp750 juta),” kata saksi, (Selasa, 7 Agustus 2018) Sementara pada sidang yang berlangsung kali ini (Jum'at, 7 Desember 2018), Tim JPU Herdian Rahadi., SH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jember menghadirkan 5 (lima) orang saksi, diantaranya Nachnuzi Luqman (Staf Dinas BPKAD Kab. Jemberr),; Ir. H. Rasyid Zakaria (Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember),; Hadi Sasmito (Kabid anggaran BPKAD/Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Jember),; Gapurnomo, (Staf Bidang Bina Program Bina Marga Dinas PU Kab. Jember), dan Diena Ivandayani (Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember). Ke- 5 saksi ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan untuk 2 (dua) terdakwa yaitu Sugiarto selaku Mantan Sekda (Sekrtaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan terdakwa Ita Poeriandayani mantan Kepala BPKAD (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan kemudian dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Jember. Kepada Majelis Hakim, saksi Nachnuzi Luqman menjelaskan, bahwa dana bansos yang diusulkan oleh Dewan dimasukkan oleh Tim Anggaran (Kedua terdakwa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Anggaran Pemkab) ke APBD. Sementara menurut terdakwa, bahwa salah satu  fungsi/tugas Tim Anggaran adalah membuat dan menyusun daftar anggaran dari usulan Dewan yang kemudian disampaikan ke Bupati untuk disahkan. Sementara keterangan saksi Rasyid Zakaria kepada Majelis Hakim sepertinya berusaha untuk tidak jujur alias berbohong. Sebab Kepala Dinas ini, awalnya tidak mengakui kalau daftar penerima dana Basos tidak ditandatanganinya. Menurut saksi Rasyid Zakaria, bahwa daftar penerima dana Basos yang diterimanya dari Dewan kemudian di disposisikan ke bawahannya untuk dikerjakan. Alasan saksi menjawab pertanyaan Majelis Hakim, karena saksi lebih percaya kepada bawahannya. Namun saksi tidak mengakui hasil dari kelanjutannya. “Saya disposisikan. Tapi saya tidak tau hasilnya,” kata saksi. 
 
Mendangar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi 
Gapurnomo. Menurut Gapurno, bahwa semua laporannya disampaikan ke Kepala
 Dinas. “Bagaimana saudara saksi, saudara tandatangani nggak. 
Katanya dilaporkan kepada saudara,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang 
dijawab saksi “ya”. “Ya, setelah dilaporkan kemudian,” jawab saksi. “Ialah, masa’ tiap saat dilaporkan kepada saudara. Saudara harus bertanggung jawab,” ucap Ketua Majelis Hakim. Keterangan
 saksi Diena Ivandayani selaku Staf Sekretariat DPRD Kab. Jember 
menjelaskan, bahwa dirinyalah yang membuat daftar kelompok penerima dana
 setelah diterima dari para anggota Dewan. Menurut saksi ini, bahwa 
semua anggota Dewan membuat daftar usulan penerima. “Ya, saya yang membuat dari para anggota Dewan. Semua anggota Dewan sebanyak 50 orang,” kata saksi. Dari
 keterangan para saksi-saksi ini diketahui, bahwa pencairan dana oleh 
BPKAD, berdasarkan data dari setiap SKPD selaku perivikator. Keterangan 
saksi menjawab pertanyaan Penasehat Hukum kedua terdakwa, M. Nulril. “Apakah terdakwa boleh mencairkan anggaran tanpa ada usulan dari SKPD?,” tanya M. Nril, yang dijawab Kepala Dinas PU “tidak”. Sesuai
 persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember Herdian Rahadi., 
SH, enggan memberikan komentar saat ditanya wartawan media ini. 
Alasannya, karena kasus Korupsi dana Bansos yang sedang menarik 
perhatian masyarakat Khususnya Jember, sudah ditangani oleh Kejati 
Jatim. “Nggak enaklah, kasus ini kan sudah ditarik Kejati,” ujar Herdian Rahadi Sementara
 menurut M. Nuril selaku Penasehat Hukum kedua terdakwa menjelaskan, 
bahwa dana Bansos itu ditandatangani oleh Eksekutif (Bupati) dengan 
Legislatif (KeKetua DPRD). M. Nril menambahkan, BPKAD tidak akan 
mencairkan dana kalau data dari SKPD tidak ada. “Dana Bansos kan 
ditandatangani oleh pihak Eksekutif dengan Legislatif. Kemudian, 
pencairan dana oleh BPKAD setelah ada usulan dari SKPD selaku 
Perivikator. Tidak mungkin ada pencairan kalau tidak ada usulan,” kata 
M. Nuril. Seperti yang diberitakan sebelumnya.   
PROSES PENCAIRAN DANA BANSOS Walaupun
 Dra. Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA sekailgus Pengguna Anggaran 
untuk pencairan bantuan hibah mengetahui, kalau proses penganggaran 
bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur 
Pimpinannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun 
Dra. Ita Poeri Andayani masih tetap memproses dan menyetujui agar 
permohonan hibah tersebut dapat dicairkan. Bahwa dari permohonan bantuan
 hibah yang diajukan oleh Thoif  Zamroni tersebut, oleh Ita Poeri 
Andayani telah dicairkan ke Dinas Pertanian, Bagian Kesra dan Bagian 
Perekonomian. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEzrUH1IXocyjC7BL9YgnmFTxkG0VEyP81jlYbKoqt2J_mFkgNhzFFgbTzAMcg19kO_yQp5KgL46Nurd-LrMy2m9yGPRtBGk1SsmoIvisSYcGnjqcavYkhFb4WtU1nZ5Lg1kbd9tvKz_Y/s1600/IMG20181207150412.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEzrUH1IXocyjC7BL9YgnmFTxkG0VEyP81jlYbKoqt2J_mFkgNhzFFgbTzAMcg19kO_yQp5KgL46Nurd-LrMy2m9yGPRtBGk1SsmoIvisSYcGnjqcavYkhFb4WtU1nZ5Lg1kbd9tvKz_Y/s640/IMG20181207150412.jpg" width="640" /></a></div>
Dengan menggunakan wewenang dari Terdakwa Sugiarto selaku Sekda, yang secara eksofficio  sebagai Ketua Tim Anggaran yang mengetahui, kalau dana hibah yang diusulkan H.M Thoif Zamroni bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD Jember, belum dilengkapi proposal melainkan hanya usulan by name by addres yang seharusnya ditolak, namun justru diakomodir dengan cara memerintahkan kepada Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKA Kab. Jember sekaligus Pengguna Anggaran untuk alokasi dan pencairan bantuan hibah berupa uang adalah menentukan bisa atau tidaknya Permohonan hibah dari Pemohon (baik perorangan maupun kelompok) diproses pencairanya. Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. 
 
Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap 
pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan 
menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat
 LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an 
dengan merekayasa bukti pembelian Delain itu, ada juga penerima 
hibah yang tidak membuat laporan penanggungjawaban, dan ketika dilakukan
 pengecekan ke lokasi temyata kelompok yang mengajukan dana hibah yang 
pengusulannya melalui H.M. Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga
 bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai 
dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan 
Pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama 
ke ompok tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati 
perorangan karena memang kelompoknya tidak ada; Dan PERUBAHAN APBD KABUPATEN JEMBER TA 2015 Bahwa
 pada Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana 
hibah yang pengusulannya melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana 
hibah, perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. 
Ada penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan 
jabatannya, khusus untuk H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar 
Rp1.000.000.000 untuk 40 kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 
kelompok dengan rincian sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan 
sebanyak 4 kelompok (Rp 320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 
kelompok (Rp125.000.000),; Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok 
(Rp50.000.000) Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana 
tersebut di atas dilakukan 2 kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 
kelompok pada dinas peternakan) dan terakhir pada bulan Desember 2015 
(16 kelompok pada Dinas Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian,
 28 kelompok pada Bagian Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 
kelompok pada Dinas Pendidikan). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgUGzl3T6neCnMhpPumXv9V2YpsGjt4ttwvaohERNXdQ2tWo9WGdiCD5YmFRDOGxxltN7z-A-YnxZLj7kvVXLh50C5XVT_sNhe534LpxXUQhMKZoBeODHQRxosSzBRTz15jkipa2sKmU/s1600/IMG20181207150431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBgUGzl3T6neCnMhpPumXv9V2YpsGjt4ttwvaohERNXdQ2tWo9WGdiCD5YmFRDOGxxltN7z-A-YnxZLj7kvVXLh50C5XVT_sNhe534LpxXUQhMKZoBeODHQRxosSzBRTz15jkipa2sKmU/s640/IMG20181207150431.jpg" width="640" /></a></div>
Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa telah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Karena para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana, adalah perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 
 
Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada 
kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 
tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan 
sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
 Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten 
Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, 
Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember. Sehingga 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 
memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta 
rupiah yang termasuk dari kerugian negara sebesar Rp 1 miliyar 
berdasarkan audit BPKP Jatim) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif 
Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum 
tetap. Sealin itu, juga memperkaya rang lain, yakni Subairi,; 
Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing 
selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,;
 Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku 
Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung 
Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi 
selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok
 Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari 
(Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok 
ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi 
(Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak 
Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; 
Purwanto (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), Beni Afwan Da'i 
Roby (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; Nosaman (Ketua 
Kelompok Ternak Sapi Majujaya), Watib As’ari (penerima bantuan untuk 
Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; Agus Noval dan Mukhtar
 Sami’an  masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak 
Sapi Bimasakti,; Aang  (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Juga
 pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya Faridatul Janah 
(Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. Andi Suhaimy, selaku 
Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; Nurhasip selaku Imam 
Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; Deni Islami selaku Ketua Mushola 
Dzikrul Muchlishm,; Sahri selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; Eko
 Basori selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.;  Nur Ahmad Fainur selaku 
Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; Jazuli selaku Bendahara Mushola Alhuda,; 
Mahfud Baikuni selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; Isbad 
Ubaidillah selaku Penanggungjawan Mushola Assaidnah,; Bahrullah selaku 
penanggungjawab  Mushola AL Mubarok,; Faliq Dairobi selaku Pengurus 
Mushola Al Hikmah,; Bahroni bis Penjesit selaku Pengurus Mushollah,; Nur
 Hasanah Habisyi selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus
 Mushola Al Ikhlas,; Sa’adah  selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: 
As’ari  selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Ismail selaku Pengurus 
Mushola Ar Rahman 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcWCfWX2R8LRleVVIiYq7XYODTtjbqKGOaiSZew4SZfVOZcf0LS13sQ3xvsyS2Y_tcnNVIA_wDVIRHBbqHug5U47XGFqF1hk1cBOH30BQgdiSsVxmpkJNW-Roz2yRV7Lm2Gf9Fdkt4uLo/s1600/IMG20181207150448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="874" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcWCfWX2R8LRleVVIiYq7XYODTtjbqKGOaiSZew4SZfVOZcf0LS13sQ3xvsyS2Y_tcnNVIA_wDVIRHBbqHug5U47XGFqF1hk1cBOH30BQgdiSsVxmpkJNW-Roz2yRV7Lm2Gf9Fdkt4uLo/s640/IMG20181207150448.jpg" width="640" /></a>Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. 
 
Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2015 senilai Rp206.111.625.480, merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Rp38 M Mulai Terungkap

berita korupsi .co - J um'at, 7 Desember 2018, Kasus Korupsi dana Bansos (bantuan sosial) sebesar Rp38.500.000.000 yang bersumber dari...

Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

02.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="358" data-original-width="640" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtfPk2S0wfwSylaaGCRF-hWW1QK8FZRvAkiLbe_TuY7pjs3pm1lATPPSg2GKz8t5RU2Of4yj1l6wQ2uprvxFCiq3krB2KPFuhK-6KGyfkOMWg3UgGyl-hzKRSpHgtbpipzq0FXpKqmqBo/s320/ICW.png" width="320" /></a></div>
#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada tanggal 8-9 Desember 2018# 
 
Larantuka Flores Timur (NTT), beritakorupsi.co - Setiap tanggal 9 Desember, sejumlah negara termasuk Indonesia memperingati Hari Antikorupsi Internasional atau Hari Antikorupsi sedunia. Acara rutin tahunan ini dimaksudkan untuk mengingatkan, agar semua pihak mengingat akan bahaya korupsi dan bagaimana mencegahnya. Saat ini muncul suasana keprihatinan yang mendalam terhadap praktek korupsi di Indonesia yang diyakini masih terjadi setiap hari. Fenomena korupsi di negeri ini, ibarat penyakit kanker yang mulai menggerogoti dan menjalar ke seluruh  sendi-sendi kehidupan bangsa. Korupsi mulai terjadi disemua lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta lembaga Bisnis. Korupsi juga mulai merambah dari kota hingga pelosok desa. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) hingga November 2018, sudah ada 181 kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 40,6 Miliar. Dalam rangka mencegah munculnya generasi korupsi dan meluasnya korupsi bahkan hingga ke desa-desa, maka perlu dibangun kesadaran bagi seluruh elemen masyarakat, aparatur sipil negara, aparatur pemerintah desa, para pejabat maupun pemimpin di negeri ini bahwa setiap hari adalah hari anti korupsi. Artinya setiap hari kita semua diingatkan untuk tidak lakukan korupsi dan harus  berantas korupsi. Untuk memberikan kesadaran mengenai bahaya korupsi, bagaimana mencegah korupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada warga, maka Pemerintah Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif membuat kegiatan “ Festival Desa Antikorupsi “ pada Sabtu-Minggu, 8-9 Desember 2018. Festival  Desa Anti Korupsi adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari Diskusi tentang Pencegahan Korupsi dan Membangun Keluarga Antikorupsi, pengadaan warung kejujuran dan perpustakaan anti korupsi, mendongeng tentang nilai-nilai integritas untuk anak, perlombaan bagi  Forum Anak Desa (lomba mewarna, lomba fragmen antikorupsi), nonton bareng film antikorupsi dan hiburan bertemakan korupsi. Festival Desa Antikorupsi diharapkan dapat diiikuti seluruh warga dan perangkat Desa Birawan serta dapat diadopsi oleh Desa-desa lain di Kabupaten Flores Timur NTT maupun daerah lainnya dikemudian hari. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Sekolah Antikorupsi (SAKTI ) Aparatur Pemerintah Desa yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch dan Yaspensel Keuskupan Larantuka pada 6-9 November-2018 lalu dan desa Birawan sebagai salah satu peserta SAKTI. Dari pelosok Desa Birawan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Kami mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia dan mengajak seluruh pihak untuk mencegah korupsi dana desa agar desa lebih sejahtara. Tanpa Korupsi Desa Sejahtera. (*) Sumber : Humas Corruption Watch (ICW)

News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

#Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Desa Birawan Flores Timur NTT bersama ICW selenggarakan “FESTIVAL DESA ANTIKORUPSI”, pada ...

4 Kabid PU Mengakui Menerima Fee 15% Dari Anggaran Proyek

08.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7c_BEk3eYkiSToDETFX0ljchLKwvvPDyG09LhsSRBwJGts8rLlAJL_olX2CPHNa4EJLFLXsrZEq_YeVJPdd1sTIE_TNahGGn40eFrJmT_WtiaeoB_o0vHAeXJrKdVp145puSewZ1D2wM/s1600/IMG20181206140511_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7c_BEk3eYkiSToDETFX0ljchLKwvvPDyG09LhsSRBwJGts8rLlAJL_olX2CPHNa4EJLFLXsrZEq_YeVJPdd1sTIE_TNahGGn40eFrJmT_WtiaeoB_o0vHAeXJrKdVp145puSewZ1D2wM/s640/IMG20181206140511_1.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Dodi Sukmono : Uang yang ke Syahri Mulyo, fee yang diterima dari para rekanan yang mengerjakan proyek di masing-masing bidang, dan uang itu mengalir ke BPKAD# 
beritakorupsi.co - Kamis, 6 Desember 2018, Empat Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungangung, yaitu Ervin Novianto (Kabid Infrastruktur dan Pertamanan Dinas PU),; Agung Heriyanto (Kabag Keuangan Dinas PU),; Evi Puspitasari (Kabid Tataruang), dan Farid Abadi (Kabid Laboratorium dan Perbengkelan Dinas PU) mengakui dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan, menerima fee dari para rekanan (Kontraktor) yang mengerjakan proyek sebesar 10 hingga 15 persen. Ervin Novianto, Agung Heriyanto, Evi Puspitasari dan Farid Abadi bersama Saiful Bakhri selaku Sekretaris Dinas PU yang sekarang menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Tulungangung   dihadirkan Tim JPU Dodi Sukmono dkk dari KPK ke persidangan yang di ketuai Agus Hamzah., SH., MH, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi  untuk 3 (tiga) terdakwa yaitu Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dalam perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK pada 6 Juni 2018, dengan didampingi Penasehat Hukumny masing-masing. Pada sidang sebelumnya (Kamis, 29 Desember 2018), Dihadapan Majelis Hakim, para saksi ini menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK, telah menerima fee dari para rekanan (Kontraktor) sebesar 10 hingga 15% dari nilai anggaran proyek setelah dikurangi pajak (PPh) yang dikerjakan dimasing-masing Bindang. “sejak 2016 - 2017, fee sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai anggaran setelah dikurangi pajak. Fee sejak kegiatan disampaikan, karena setiap anggaran di Bidang dikelola oleh rekanan,” kata saksi Ervin Novianto. Saat JPU KPK menanyakan saksi, terkait siapa yang menyampaikan fee tersebut kepada para rekanan, menurut saksi adalah dirinya atas perintah Sutrisno. 
 
Sementara saksi Agung Heriyanto juga mengatakan hal yang sama. Agung 
Heriyanto mengakui, bahwa fee proyek yang diterimanya itu, 8.5 persen 
disetorkan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) karena 
merupakan kewajiban. Sementara sisanya untuk kegiatan sosial serta untuk
 biaya operasional Dinas PU. Selain ke BPKAD, menurut saksi, 
disetorkan juga ke Sekda Kabupaten Tulungagung Imam Fauzi sebesar Rp850 
juta dari total Rp1.6 miliyar yang diantarkan saksi bersama dengan 
Sutrisno. Total fee yang dikumpulkan saksi Agung Hriyanto sebesar Rp4 
miliyar lebih. “Fee tahun 2015 hingga 2017, yang nyuruh Pak 
Sutrisno. Tahun 2015 fee yang terkumpul sebesar Rp1.3 miliyar, tahun 
2016 Rp1.6 miliyar. Ada kewajiban ke BPKAD, yang disetorkan sebesar 
Rp850 juta,” kata saksi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJzQPtxpG_k6xFKkdtPMZHCwembZklmSM9rvAxuDtZCpSZm3J3PjJSLV9I_4FihnKQboZCc80S82PFBUuSTESb2tJexBHsUcyS49PmEIFfx34iqJBapakC5BeXU3R78La2hn1ZEjcqd48/s1600/IMG20181206140319.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJzQPtxpG_k6xFKkdtPMZHCwembZklmSM9rvAxuDtZCpSZm3J3PjJSLV9I_4FihnKQboZCc80S82PFBUuSTESb2tJexBHsUcyS49PmEIFfx34iqJBapakC5BeXU3R78La2hn1ZEjcqd48/s640/IMG20181206140319.jpg" width="640" /></a></div>
Saksi Agung Heriyanto pun meng-“ia”-kan, ketika JPU KPK Eva menanyakan saksi, apakah keterangan saksi dalam BAP (berita acara pemeriksaan) dapat diambil alih oleh JPU sebagai keterangan saksi dalam persidangan. “Dalam BAP saudara, di sini ada jumlah fee dan proyek. Apakah ini dapat kami ambil alih ?,” tanya JPU KPK Eva, yang dijawab saksi Agung Heriyanto “Ya”. Keterangan saksi Evi Puspitasari selaku Kabid Tata ruang menjelaskan, bahwa dirinya mengetahu adanya fee proyek dari para rekanan, pada saat para rekanan itu datang untuk menyetorkan setelah uang jaminan pekerjaan cair, dan sisanya setelah pekerjaan selesai. “Para rekanan itu datang sendiri pada saat pencairan uang muka,” kata Evi Sementara keterangan saksi Farid Abadi (Kabid Laboratorium dan Perbengkelan Dinas PU juga mengakui hal sama. Sedangkan keterangan Saiful Bakhri, tidak banyak yang dijelaskannya, karena saksi tak lama menjabat sebagai sekretaris yang saat ini sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Tulungagung. Apa yang dikejalaskan para saksi ini, berkaitan dengan keterangan saksi pada sidang pekan lalu (Kamis, 29 Desemberr 2018), yaitu Ardiono atau Wawan selaku salah satu Ketua Asosiasi pengusaha di Tunlungangung yang mengakui kepadak Majelis Hakim, bahwa Wawan adalah salah satu Koordinator pengumpulan duit atau fee dari para kontraktor yang kemudian disetorkan ke Dinas. Sementara pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa Sutrisno terhadap saksi Agung Heriyanto adalah, terkait terdakwa yang sering mengelukan tentang keuangan di Dinas PU. Menurut saksi Agung, bahwa terdakwa pernah menyampaikan hal itu. “Saudara saksi, apakah terdakwa ini pernah mengeluhkan tentang keuangan di Dinas,” tanya Leonardus Sagala, yanhg dijawab saksi “pernah”. Sesuai persidangan, menurut JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan, bahwa duit yang diterima terdakwa Syahri Mulyo adalah fee proyek yang diterima dari para rekanan yang mengerkalan proyek di masing-masing bidang. “Duit yang mengalir ke Syahri Mulyo berasal dari fee-fee yang diterima dari para rekanan yang mengerjakan proyek di masing-masing bidang. Ada Kabid infrastruktur dan pertamanan, Kabid Tata ruang, kemudian Kabid Laboratorium dan Perbengkelan serta Kabag Keuangan Dinas PU Agung Riyanto serta Kabid Kabid Infrastruktur dan Pertamanan, Kabag Keuangan, Kabid Tataruang, dan Farid Abadi Kabid Laboratorium dan Perbengkelan Dinas PU. Dan uang yang paling banyak terkumpul oleh Agung sebesar Rp4.226 miliya. Setiap bidang itu kan punya anggaran, anggaran itu dikelola oleh rekanan. Besaran fee kisaran 10 sampai 15% dari anggaran setelah dikurangi pajak,” kata JPU KPK Dodi. Saat ditanya, kemana saja uang itu mengalir selain ke terdakwa Syahri Mulyo. Manurut JPU KPK Dodi, bahwa duit “panas” itu mengalir ke Kabag Keuangan di BPKAD “Ke Kabag Keuangan Pemkab, ya dibahwah BPKAD itu. Belum bisa kita jelaskan siapa-siapa namanya karena kita belum periksa,” lanjuta JPU KPK Dodi. Namun saat ditanya tentang nama Aparat Penegak Hukum (APH), LSM dan Wartawan yang tercantum dalam surat dakwaan JPU KPK, Dodi Sukmono enggan menyebutkannya karena masih proses persidangan. (Rd1)

News Tipikor 4 Kabid PU Mengakui Menerima Fee 15% Dari Anggaran Proyek

#JPU KPK Dodi Sukmono : Uang yang ke Syahri Mulyo, fee yang diterima dari para rekanan yang mengerjakan proyek di masing-masing bidang, da...

Keterangan Saksi Nano Mempejelas Kasus Suap Bupati Mojokerto

03.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhVCvQGhRVwb2GGR1SHRHcWPiv2Iv92OmTBaNn3-mjXSLhrI1X_UlBFqhMKhXFXz9M9UcEpm2FbA2xsUXGCgquPBvOo6708M675ppYhyphenhyphenNo_ybLsLako3VjmGMvkUE5UXoVJzYmGXwlp9A/s1600/IMG20181203113959.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhVCvQGhRVwb2GGR1SHRHcWPiv2Iv92OmTBaNn3-mjXSLhrI1X_UlBFqhMKhXFXz9M9UcEpm2FbA2xsUXGCgquPBvOo6708M675ppYhyphenhyphenNo_ybLsLako3VjmGMvkUE5UXoVJzYmGXwlp9A/s640/IMG20181203113959.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kehadiran Nano Santoso Hudiarti alias Nono di persidangan (Senin, 3 Desember 2018), semakin memperjelas kasus suap yang menyeret terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, terkait pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu, yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah diseret JPU KPK. Nano Santoso Hudiarti alias Nono, adalah mantan Lurah sekaligus sebagai Tim Sukses Mustofa Kamal Pasha, pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2013 lalu. Pada tahun 2015, terdakwa kasus Korupsi suap Mustofa Kamal Pasha, memerintahkan Nano untuk menerima fee sebesar Rp2.2 miliyar (Rpp200 juta per Tower) dari Achmat Subhan (Ahmat Subhan, mantan Wakil Bupati Malang saat ini sudah ditahan KPK).  Achmat Subhan dari pihak pemberi suap yaitu PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) untuk pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan 11 Tower pada tahun 2015 di Kabupaten Mojkerto. “Saya Tim Suksesnya, tahun 2015 saya diperintahkan untuk menerima (uang) dan saya serahkan ke Lutfi atas perintah Bupati,” kata Nano kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 3 Desember 2018). Senin, 3 Desember 2018, Tim JPU (Jaksa Penunutut Umum) Joko Hermawan dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan Nano Santoso Hudiarti alias Nono, dan Bambang Wahyudi serta Lutfi Arif Mustaqim ke persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Mariam Fatimah., SH., MH. Pada sidang Minggu lalu (Senin, 26 Juni 2018), Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) Kabupatena Mojkerto, serta Lutfi Arif Mustaqim sebagai ajudan Bupati, sudah dihadirkan JPU KPK bersama saksi lainnya, yaitu Vivin Kurnia Ardhiany selaku Kasi (Kepala Seksi) BPT-PM, Roksa Agung Efendi (Sekretasris Pribadi terdakwa), HM. Sholeh Abidin (Perantara terdakwa dalam pengurusan izin Tower), Ismawan (ajudan terdakwa), Punggih Adi Wiranata (Supir pribadi Kepala BPT-PM) Namun karena perintah Ketua Majelis Hakim saat itu, supaya saksi Bambang Wahyudi dan Lutfi Arif Mustaqim harus hadir dalam persidangan berikutnya (hari ini, 3 Desember 2018) tanpa panggilan JPU KPK, untuk kembali di dengar keterangannya bersama saksi Nano, karena Nano tidak hadiri dalam persidangan atas panggilan JPU KPK tanpa ada alasan. Dihapan Majelis Hakim, saksi Nano mengakui terus terang, bahwa uang sebesar Rp1.650.000.000 diterima dari supir pribadi Ahmat Subhan, atas sepengetahuan Bambang Wahyudi. Dan uang itu diserahkan Nano ke Lutfi atas perintah terdakwa. “Ya, dari sopirnya Subhan, seribu enam ratus lima puluh…(maksudnya satu miliyar enam ratus limapuluh juta ? tanya Ketua Majelis Hakim memperjelas, yang dijawab saksi “Ya) diketahui Pak Bambang. Saya serahkan ke Lutfi,” jawab saksi Nano. Apa yang disampaikan Nano, tak dibantah Bambang maupun Lutfi. Keterangan inilah yang hendak di dengar langsung oleh Majelis Hakim, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan Bambang dan Lutfi untuk hadir kemabali dalam persidangan. Ternyata Nano tidak hanya diperintahkan terdakwa untuk menerima duit dari pengurusan Izin Tower pada tahun 2015, melainkan diperintahkan juga untuk menerima duit dari Dinas PU. Sementar yang berkaitan dengan mutasi jabatan, Nano hanya memberikan masukan, sedangkan duit yang berhubungan mutasi jabatan itu diterima pihak lain. “Ya, dari PU ratahun 2015. Tahun 2016 tidak lagi. Saya keluar karena sering dimarahi,” jawab saksi Nano. “Kenapa dimarah-marahi, karena tidak mencapai target ya,” tanya Ketua Majelis Hakim, yang dijawab saksi Nano “Ya”. Apa yang disampaikan saksi Nano dibantah oleh terdakwa. Menurut terdakwa Mutofa Kamal Pasha, bahwa keterangan saksi Nano maupun saksi lainnya tidak benar. Sementara saksi mengatakan tetap pada keterangannya. Keterangan saksi Nano ini, menjadi saksi terkahir yang dihadirkan oleh Tim  JPU KPK. Hal itu dikatakan JPU KPK Joko kepaa media ini seusai persidangan. "Ini saksi kita terakhir. Minggu depan saksi dari terdakwa baru sidang berikutnya pemeriksaan terdakwa," ujar JPU KPK Joko 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOov0Wdjd66XZ_c7fdk6GzZ0XQ4Iop4onyt5rWqHns7FYN09IZ3wu2KCVCPXemO76uZAMfqA0XLf2zKfjI57IK-_SZXVWD6GiVhA-ySVSg85KelYhKumxdskMJCv0Mppq72F0kYQ1sCHE/s1600/IMG20181203113927.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="846" data-original-width="1500" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOov0Wdjd66XZ_c7fdk6GzZ0XQ4Iop4onyt5rWqHns7FYN09IZ3wu2KCVCPXemO76uZAMfqA0XLf2zKfjI57IK-_SZXVWD6GiVhA-ySVSg85KelYhKumxdskMJCv0Mppq72F0kYQ1sCHE/s640/IMG20181203113927.jpg" width="640" /></a></div>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjorsCztItXLa2nHu0aWAJR_WEgmrd-0U9Fb0HoMN6C1U7ROKEHwYEwgsRqIOuOR_CZBRpg5d4YNBszg0WMGz2yqNWmWKYdXB7UQIq_VH_7UzLjI8kL3vi2arC98ZJN9PoYcKXwGNOEiI4/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjorsCztItXLa2nHu0aWAJR_WEgmrd-0U9Fb0HoMN6C1U7ROKEHwYEwgsRqIOuOR_CZBRpg5d4YNBszg0WMGz2yqNWmWKYdXB7UQIq_VH_7UzLjI8kL3vi2arC98ZJN9PoYcKXwGNOEiI4/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Tidak hanya itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Keterangan Saksi Nano Mempejelas Kasus Suap Bupati Mojokerto

berita korupsi .co - Kehadiran Nano Santoso Hudiarti alias Nono di persidangan (Senin, 3 Desember 2018), semakin memperjelas kasus suap y...

Terima Uang Rp20 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara Menunggu Vonis

03.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGOPLy4EpjnVLoel3OUb9F1CTksZR93GVj0vh6ost1YnH2ewrMS8GqfTSws6Vrqk0SaN6b-y9Ww1eX7ivCB-pQiKfNY8MzGiE5_psm68Owzk-5n3TK3srClYfWsfR3zmSGdm68QlSu4ys/s1600/IMG20181203142757.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGOPLy4EpjnVLoel3OUb9F1CTksZR93GVj0vh6ost1YnH2ewrMS8GqfTSws6Vrqk0SaN6b-y9Ww1eX7ivCB-pQiKfNY8MzGiE5_psm68Owzk-5n3TK3srClYfWsfR3zmSGdm68QlSu4ys/s640/IMG20181203142757.jpg" width="640" /></a></div>
#Penasehat Hukum terdakwa mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan JPU tidak cermat dan jelas# 
beritakorupsi.co - Terdakwa Bitono bin Supardi,  selaku Kepala Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun oleh JPU Ahmad Muzakki., SH dan Joni Eko Waluyo., SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan karena menerima uang sebesar Rp20 juta pada tanggal 21 Mei 2018. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketaui Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hoc yaitu Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH akan membacakan surat putusannya pada sidang pekan depan (Senin, 10 Desember 2018), setelah Pensehat Hukum terdakwa, Sahlan., SH dan Achmad Zaini., SH membacakan surat pembelaanya atas surat tuntutan JPU, pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Sari, pada Senin, 3 Desember 2018. Dalam surat surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 11) Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kemudian dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dijerat dalam Pasal 11 Undang-undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang “sengaja sipemberi menjebak” si pelaku supaya ditangkap ? atau karena ada laporan dari si pemberi, lalu Tim Saber Pungli sudah siap uantuk melakukan penangkapan, sehingga si pemberi bebas? Sementar dari fakta persidangan dan tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana berdasarkan Pasal 11 UU Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sepertinya “tak berlaku” dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam surat tuntutan JPU dijelaskan, bahwa berawal dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sumberejo  RT.01 RW.07 Desa Lebakmjo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dengan luas tanah + 850 m3, antara pihak penjual yakni Mukhamad Bakir berdasarkan surat kuasa menjual, tanggal 18 Dmmbcr 2017 dengan Ponadi selaku pembeli, dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH5vxp6Kz9Y3ARcFYtJOJTeruEGjVkwVptZ6pca86ZI97KNx3hTGmoXr6LazfSgDr_PD7mVhzLZ1T0E9oSBpDV4zX3LVRtr2GR-vdp9KRHIiL3H7wLdVNM17dX4dAB2KG6tQIw6_ltIek/s1600/IMG20181203144050.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH5vxp6Kz9Y3ARcFYtJOJTeruEGjVkwVptZ6pca86ZI97KNx3hTGmoXr6LazfSgDr_PD7mVhzLZ1T0E9oSBpDV4zX3LVRtr2GR-vdp9KRHIiL3H7wLdVNM17dX4dAB2KG6tQIw6_ltIek/s640/IMG20181203144050.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira jam 06.00 Wib, saksi Mukhamad Bakir menelepon terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Lebakrejo, karena obyek tanah yang dijual berada di wilayah Desa Lebakrejo. Lalu saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa, akan melakukan pengurusan akta jual beli dengan obyek tanah dan bangunan yang berada di wilayah Desa Lebakrcjo dcngan harga jual sebesar Rp200 juta. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Mukhamad Bakir, meminta untuk persenan (komisi) sebasar l0 persen dari harga jual beli yaitu sebesar Rp20 juta, dan biaya pengurusan Akta Jual Beli sebesar Rp5 juta. Sehingga total uang yang diminta terdakwa sebesar Rp25 juta. Dan apabila tidak menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, maka Akta Jual Beli tersebut tidak akan diurus/diptom oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya Mukhamad Bakir menyampaikan kepada Ponidi selaku pembeli, bahwa terdakwa meminta untuk persenan (komisi) sebesar 10 %  dari harga jual beli sebesar Rp20 juta, maka Ponidi mengusahakan uang yang diminta oleh terdakwa. Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib di rumah saksi Ponidi, dilakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan secara tunai sebesar Rp200 juta kepada  Mukhamad Bakir selaku penjual. Lalu Ponadi dan saksi Mukhamad Bakir menyampaikan kepada terdakwa akan menyerahkan uang untuk pengurusan jual beli sebesar Rp20 juta dan sebesar Rp5 juta setelah akta jual beli tersebut jadi. Kemudian terdakwa meminta agar bertemu di halaman depan toko Alfamart di Jalan Raya Surabaya - Malang Desa Kertosari Kecamtan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Bahwa berdasarkan infomasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa bebakrejo yang sering melakukan pungutan liar/meminta uang diluar ketentuan kepada atatau yang akan mengurus surat berkaitan dengan tanah, maka Kukuh Yudha Setiawan., SH, dan Hermanto., SH bersama tim Polres Pasuruan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin, 21 Mei 2018 sekira jam 14.20 Wib, terdakwa datang dan duduk di halaman depan toko Alfamatt di Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, lalu tidak berselang lama, datang 2 (dua) orang 1aki-laki yaitu Mukhamad Bakir dan Ponidi yang langsung menghampiri terdakwa di depan toko Alfamart tersebut, selanjutnya ponidi  mengeluarkan 1 (satu) buah tas warna kuning dan mengeluarkan sejumlah uang dalam keadaan terbendel, dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Saat uang tersebut dihitung oleh terdakwa, Kukuh Yudha, dan Hermanto beserta tim yang telah  melakukan penyelidikan sebelumnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp20 juta, dalam pecahan Rp100 ribu dan pecahan Rp50 ribu, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dan bangunan seharga Rp200 juta, .000.000,(dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ukur bangunan tanggal 21 Mei 2018, 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga atas nama pembeli yaitu Ponidi, yang kesemuanya dimasukkan dalam 1 (satu) buah tas kain warna kuning bertuliskan pantai photo, dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Lebakrejo tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan akta jual beli tanah, dan permintaan komisi sebesar 10 % dari harga jual tanah sebesar Rp20 juta. Sementara dalam surat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa uang diminta terdakwa sebesar 10% dari hasil jual beli tanah antara Mukhamad Bakir (penjual) dengan Pitono selaku pembeli adalah sesuai aturan yang berlaku, yang akan digunakan terdakwa untuk membayar PPH, BPHTB, Pendafran SHM baru, Bea Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain “Bahwa Surat dakwaan saudara Jaksan tidak jelas, tidak cermat dan kabur. Sedangkan yang terdakwa sampaikan, biaya 10% (sepuluh persen) tersebut adalah untuk PPH, BPHTB, Pendafran SHM baru, Bea Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain, sudah sah dan benar secara hukum. Dan oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1960/UUPA menjelaskan: Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan Pendaftaran,” kata PH terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Senin, 3 Desember 2018. Sehingga Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primer maupun subsidair. Sesuai persidangan, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ini mengatakan, bahwa terdakwa memaksa korban Mukhamad Bakir untuk memberikan uang 10% dari hasil jual beli tanah. Namun saat ditanya, terkait Pasal 11 bagi penerima dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Korupsi, JPU mengatakan karena pemberi pasif. “Ya Pasal 11. Terdakwa ini memaksa untuk memberikan 10 persen dari hasil penjualan tanahnya. Pemberi pasif,” kata JPU. Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa tidak ada memaksa. Karena terdakwa 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap sudag mengatakan kalau ada biaya 10% untuk PPH, BPHTB, Pendafran SHM baru, Bea Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain. “Fakta persidangan, tidak ada pemaksaan. Tiga bulan sebelum kejadian, terdakwa sudah menyampaikan saat Mokhmad Bakir mengatakan akan menjual tanahnya dan diminta untuk mengurus. Tapi karena saksi tidak mengerti. Saksi mengatakan dalam persidangan tidak dipaksa,” kata PH terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Terima Uang Rp20 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara Menunggu Vonis

#Penasehat Hukum terdakwa mengatakan dalam Pledoinya, bahwa dakwaan JPU tidak cermat dan jelas# berita korupsi .co - Terdakwa Bitono bin ...

BERITAKORUPSI.CO

Terima Duit Rp20 Juta Divonis 2 Tahun Penjara

Editorial

Sidang Perkara Korupsi Dana Bansos Rp38 M Mulai Terungkap

Tanpa Korupsi, Desa Akan Sejahtera

4 Kabid PU Mengakui Menerima Fee 15% Dari Anggaran Proyek

Keterangan Saksi Nano Mempejelas Kasus Suap Bupati Mojokerto

Terima Uang Rp20 Juta, Terdakwa Dituntut 4 Tahun Penjara Menunggu Vonis

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI