BERITAKORUPSI.CO

18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8G9mjJyaXzw63Z_JPP4bP-dc7pKZRMfekXizhfSb-EeQ0Ki3R-kLSqPuVs8eSTdWGHefpYS6qxxDR0I7oCxhAJUaggbeOfW7u3JFQKX6dk-0VqNgLQgRSTLZtimtOBWqCmzdbraDNCRA/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8G9mjJyaXzw63Z_JPP4bP-dc7pKZRMfekXizhfSb-EeQ0Ki3R-kLSqPuVs8eSTdWGHefpYS6qxxDR0I7oCxhAJUaggbeOfW7u3JFQKX6dk-0VqNgLQgRSTLZtimtOBWqCmzdbraDNCRA/s400/IMG_20180815_172042.jpg" width="302" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Rahayu dkk</td></tr>
</tbody></table>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiloM5aNFE8B7fLPamJp1bBnQuK2D9Ru_5UeWohlCXU1PQKZBxWYNCG0JlEMaTJUGefEbI1X_NJO8QxuHr-KT56ABtuwRUOLH_t-L8zJZCn-LhtXiZvq0Rhsz1sERvcRO-57KVJEBEYNU4/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></a> 
beritakorupsi.co - Rabu, 28 Nopember 2018, JPU KPK Menuntut pidana penjara 4 (empat) hingga 7 (tujuh) tahun terhadap 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 - 2019 karena menerima uang “Pokir” atau suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. 
 
Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Burhanudin, Arif Suhermanto, Andi Kurniawan dan Dameria Silaban dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. 
 
Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara, masing-masing terdiri dari 6 (enam) terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara), serta Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara. Persidanganpun digelar dalam III session. 
 
Dalam persidangan session pertama, JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno. Kemudian sidang berikutnya dengan terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani dan sidang terakhir dengan terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdN7Atvm8kFmFTGo_2RvOhn1S6X-fY98nYuLiDrSIwO8L8G1E3JI9jv9Erx8BpAgRDLfJFOBpcQ7XflV9U6SUJ-_fZ3ZTNcgk2vvfxxSn7WMPF7NC9oFmlEikOvw9sDySBLvO4SSksvg/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbdN7Atvm8kFmFTGo_2RvOhn1S6X-fY98nYuLiDrSIwO8L8G1E3JI9jv9Erx8BpAgRDLfJFOBpcQ7XflV9U6SUJ-_fZ3ZTNcgk2vvfxxSn7WMPF7NC9oFmlEikOvw9sDySBLvO4SSksvg/s400/IMG_20180815_175832.jpg" width="303" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sulik dkk</td></tr>
</tbody></table>
 
Ke- 18 politikus Kota Malang ini diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menjelaskan tentang Pasal yang disangkakan terhadap para terdakwa, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua sedangkan masing-masing anggota Rp12.5 juta atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 0 persen dari total anggrana Pokir Rp9 miliyar, dan uang “Sampah” sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Ketua dan untuk setiap anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Selain itu, dalam surat tuntutan JPU KPK sebanyak 1138 lembar kertas HVS yang dibacakan secara bergantian juga disebutkan, bahwa para politikus dan dewan yang terhormat di Kota Malang ini dianggap melanggar Pasal 12 huruf B, terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk unsur Ketua dan Rp100 juta bagi setiap anggota, yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menjelakan, bahwa beberapa terdakwa tidak mengakui menerima uang yang bukan haknya, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, maupun tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme. 
 
Khususnya bagi terdakwa Ya’quban Ananda Gudban, JPU KPK membeberkan 10 (sepuluh) bukti, terkait penerimaan duit Pokir dan duit sampah, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU, Sekda Kota Malang Cipto Wiyono termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai terdakwa. 
 
Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya 
pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono. Selain itu, JPU KPK juga 
menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit 
Puji Astuti, Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya 
menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan
 Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi 
dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlEQXtRKO906hkU4sIkXJH9PZYlERxy-9vBZN8OQAFY9nIYNbAVn-z5AnVPLEqaWB7GZnh90YohXoHNqNPz19AeOIfTbhwlhAEdqu37aABT2tiotOXskWHKAiOoaJurQLMXeXYItRuIU/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnlEQXtRKO906hkU4sIkXJH9PZYlERxy-9vBZN8OQAFY9nIYNbAVn-z5AnVPLEqaWB7GZnh90YohXoHNqNPz19AeOIfTbhwlhAEdqu37aABT2tiotOXskWHKAiOoaJurQLMXeXYItRuIU/s640/IMG_20180815_174718.jpg" width="483" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Suprapto dkk</td></tr>
</tbody></table>
 
 Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. 
 
Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
“Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK 
 
Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcndooB_Yg4FNY0rbsEQPO4L9JP0yD8zKwBjJRlniLbcQTk1999OOYsgEOzA8km8JMOpzshVAx5t9flaMApT0y4s7ToMjt_wgM9jI_zCYvnZoEI-wCxlEpMFtHsRk4DGnSk7CCFwtH20M/s1600/IMG20181128171138.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcndooB_Yg4FNY0rbsEQPO4L9JP0yD8zKwBjJRlniLbcQTk1999OOYsgEOzA8km8JMOpzshVAx5t9flaMApT0y4s7ToMjt_wgM9jI_zCYvnZoEI-wCxlEpMFtHsRk4DGnSk7CCFwtH20M/s640/IMG20181128171138.jpg" width="640" /></a></div>
“Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. 
 
“Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK 
 
JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. 
 
“Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK 
 
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrHbKdzyyU6ytom6_iik8nmXFpFlN4fwK_FlohfRESvvMc4ojNNXpvmu_GAb26Mhs8RxrjxUmaqPVS3_2k11X7zvTSXDHWaYd13qYzvmiCKbNHTvnWAvYqtntmsv9RoSgkWdl8wG-plmk/s1600/IMG20181128171252.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrHbKdzyyU6ytom6_iik8nmXFpFlN4fwK_FlohfRESvvMc4ojNNXpvmu_GAb26Mhs8RxrjxUmaqPVS3_2k11X7zvTSXDHWaYd13qYzvmiCKbNHTvnWAvYqtntmsv9RoSgkWdl8wG-plmk/s640/IMG20181128171252.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban,</td></tr>
</tbody></table>
“Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. 
 
Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah : 
1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  
2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 
3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 
7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 
10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 
11. Salamet sebesar Rp15.000,; 
12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 
14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 
15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 
16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 
17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 
18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
 
“Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvN5vBOTRgtDORyu9ju5qhzAqp8RGZinbSVj225Lq6Fq2W-9EJUko93F0vn9aIdhkB_R9j-HUdIGa3ks2bnLZXFAvNx3qQZqL-zgl_GsrAtavTVQB6QLf03dsqLg5wtxHSZH2UCXH3Bbk/s1600/IMG20181128210152.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvN5vBOTRgtDORyu9ju5qhzAqp8RGZinbSVj225Lq6Fq2W-9EJUko93F0vn9aIdhkB_R9j-HUdIGa3ks2bnLZXFAvNx3qQZqL-zgl_GsrAtavTVQB6QLf03dsqLg5wtxHSZH2UCXH3Bbk/s640/IMG20181128210152.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 
1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 
2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 
 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 
 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 
 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 
 7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 
10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 
11. Salamet sebesar Rp10.000.000 
12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 
 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 
15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 
16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 
17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 
 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 
 
Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015 
 
JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni : 
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 
2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 
3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 
7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 
10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 
11. Salamat sebesar Rp125.000.000 
12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 
14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 
15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 
16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 
17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 
18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, 
 
“Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK 
 
Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : 
 
JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
“Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntutn para terdakwa dengan pidana penjara antara 4 hingga 7 tahun. Selain itu, para terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politik para terdakwa setelah selesai menjalani pidana pokok. 
 
“Menuntut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rahayu Sugiarti berupa pidana penjara selama 5 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Rahayu Sugiarti untuk membayar uang pengganti sebesar Rp112.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Ya’quban Ananda Gudban selama 7 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Menghukum terdakwa  Ya’quban Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Hery Subiantono selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 bulan,; terdakwa Heri Pudji Utami selama 4 tahun  denda Rp200 juta denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp12.5 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 bulan,; terdakwa Abdul Rahman selama 4 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp126 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 4 Bulan,; terdakwa Sukarno selama  4 tahun dan 6 bulan denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebear Rp55 juta dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk kenegara, dan bilamana harta bedan terdakwa tidak mencukupi maka diganti penjara selama 3 Bulan 3 Bulan,” kata JPU KPK Burhanudi. 
 
Dalam sidang berikutnya, session ke II dan ke III dengan terdakwa sebanyak 12 orang (perkara terpisah masing-masing 6 terdakwa) JPU KPK juga menuntut dengan pida penjara yang berbeda. diantaranya terdakwa Sulik Lestyowati selama 7 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp150 juta atau 4 bulan penjara,; terdakwa Abd. Hakim selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp55 juta atau penjara selama 3 Bulan,; terdakwa Imam Fauzi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan (tidak ada uang pengganti),; terdakwa Syaiful Rusdi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 Bulan dan terdakwa Tri Yudianti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp117.5 juta atau penjara selama 2 Bulan. 
 
Terdakwa berikutnya terdakwa Sprapto selama  5 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp22.5 juta atau penjara selama 2 Bulan,; terdakwa Sahrawi selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  membayar uang pengganti Rp48.5 juta atau penjara sejara 2 bulan,; terdakwa Mohan Katelu selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp77 juta atau penjara 3 Bulan,; terdakwa Slamet selama 4 tahun dan 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp100 juta atau penjara selama 4 Bulan,; terdakwa H.M.Zainuddin AS selama 5 tahun, denda Rp200 subsidair 2 bulan kurungan, uang pengganti Rp130 juta atau penjara 4 bulan,; Wiwik Hendri Astuti selama 5 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan,  uang pengganti sebesar Rp97 juta atau penjara selama 3 bulan. 
 
Selain tutuntan pidana penjara badan dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti, para terdakwa sebanyak 18 orang ini juga dituntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. 
 
“Hukuman tambahan bagi para terdakwa yaitu pencabupatan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing selama 5 tahun setelah para terdakwa selesai menjalani hukuman pokok,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto di akhir surat tuntutannya. 
 
Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim Cokorda, memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaannya pada sidang berikutnya. 
 
“Untuk pembelaan, saudara diberi kesempatan satu Minggu,” perintah Ketua Majelis Hakim. 
 
Beberapa menit sesuai persidangan, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban tak banyak bicara seperti pada sidang sebelumnya. 
 
Sementara JPU KPK mengatakan, bahwa tuntutan terhadap terdakwa sesuai bukti dan fakta dalam persidangan. 
 
“Sesuai bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana para terdakwa tidak jujur dan tidak mengakui, pada hal bukti sudah jelas,” ucap JPU KPK Burhanudin maupun Arif Suhermanto. 
 
Terkait dalam surat tuntutan yang menyebutkan adanya Sprindik baru atas nama Ribut Triono,  JPU KPK mengatakan masih dalam penyidikan. 
 
“Ditunggu aja masih dalam penyidikan,” ujar JPU KPK ini. (Rd1)

News Tipikor 18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

Terdakwa Rahayu dkk berita korupsi .co - Rabu, 28 Nopember 2018, JPU KPK Menuntut pidana penjara 4 (empat) hingga 7 (tujuh) tahun te...

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

09.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCX2F9Q1qE5V88XGsFs3J-a4FCPuW4ec8rJIvY6wl-qJXNQzHK01nAPAWBonjjK8M0iXdK0RhjCvfOMhsOt90fRWNYwTkrlITRO2rUeKP40K6vDJcY7Dk9G-I8IrfCfaH6nPjmF6XCd4/s1600/IMG20181105134256.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCX2F9Q1qE5V88XGsFs3J-a4FCPuW4ec8rJIvY6wl-qJXNQzHK01nAPAWBonjjK8M0iXdK0RhjCvfOMhsOt90fRWNYwTkrlITRO2rUeKP40K6vDJcY7Dk9G-I8IrfCfaH6nPjmF6XCd4/s640/IMG20181105134256.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Wawan : Saya tidak bisa menwab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan  itu rahasia penyidik#  
 
beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sudah divonis pada tahun lalu) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, pada Senin, 26 Nopember 2018 Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 26 Nopember 2018) adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yakni Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH dengan di hari JPU KPK Wawan serta Penasehat Hukum terdakwa, Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dkk Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan diancam melanggar Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Plt. Bupati Mojokerto. Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan santer dikabarkan salah satu calon terkuat untuk menduduki kursi stategis sebagai Sekda (Sekretaris daerah) di Pemerintahan Gubernur Jatim Sukarwo. Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK (Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun sial bagi Moch. Ardi Prasetiayawan. Bukannya dilantik sebagai Sekda oleh Gubernur Jatim ataupun sebagai Sekjen KPK, melainkan “dilantik” sebagai penghuni Rutan (rumah tahanan negara) milik KPK pada Juli 2018 Sebab pada Juli 2018, penyidik KPK menetapkan Moch. Ardi Prsetiyawan sebagai tersangka kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu. Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan, dan dari Bambang Hariyanto Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dalam Jilid I, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah menjatuhkan pidana penjara terhadap 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBZ7Qd7XLevXzMN7la9eWFbMGnpFFMgoeCLZkaPzALwPNPZts4nreKm3BjrVpXtu5j0u6sMnvzRmRSNwHkxBAn7J964ruF_hXRa11mnAsIFvB4xq2VpCP9A1dAAcWvwy107g_1BvCNNY/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBZ7Qd7XLevXzMN7la9eWFbMGnpFFMgoeCLZkaPzALwPNPZts4nreKm3BjrVpXtu5j0u6sMnvzRmRSNwHkxBAn7J964ruF_hXRa11mnAsIFvB4xq2VpCP9A1dAAcWvwy107g_1BvCNNY/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Namun aneh, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga super body ini terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Dinas lainnya sebagai mitra kerja Komisi B yang sudah memberikan uang suap dengan istilah komitmen fee, agar Komisi B tidak menggunakan haknya dalam pengawasan kinerja maupun penggunaan anggaran di 10 SKPD/Organisasi Perangkat Daerah sepertinya “tebang pilih”, bila dibandingkan dengan kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan anggaran APBD dan APBD Perubahan TA 2017, dan kasus (penyidikan) suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD dan APBD murni Kota Malang TA 2015. Yang lebih anehnya lagi, lembaga anti rasuah ini sudah  menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dan 18 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka menjelang Pilkada 27 Juni 2018, di mana dari 18 tersangka/terdakwa tersebut ada 2 (dua) calon Waki Kota Malang yang akan ikut dalam Pilkada, namun akhirnya kedua calon Wali Kota Malang itu hasru menelan pil pahit dan tidak dapat mengikuti pesta Demokrasi itu karena sudah dijebloskan ke penajara. Pada hal, dari sejumlah anggota Komis B DPRD Jatim maupun  anggota DPRD Kota Malang termasuk sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto sama-sama tidak ada yang mengakui telah menerima uang suap, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Namun anggota DPRD Kota Malang lebih bernasib “sial” dibandingkan dengan anggota DPRD Kota Mojkerto maupun anggota Komisi B DPRD Jatim karena hingga saat ini, tak sataupun yang diminta pertanggungjawaban hukum terkait penerimaan duit “haram” itu. Pada sidang sebelumnya, JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang komitmen fee per tahun di tahun 2016 oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) Kemudian pada Senin, 26 Juni 2018, JPU KPK Wawan mengatakan, tidak bisa menjelaskan apakah ada pengembangan atau tidak. Alasannya, karena selain rahasia penyidik, juga dalam putusan Majelis Hakim tidak muncul peran 19 anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Kepala Dinas sebagai mitra kerja Komisi B. “Saya tidak bisa menjawab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan  itu rahasia penyidik,” kata JPU KPK Wawan (Senin, 26 Juni 2018) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDrFnItxXdX_hLgsIQXDVyN-bQhMcJNcuvkU3xxjfXhx0yGF48C0GMuMsjXqlSkym_oSBZXpvQiX6I80sTwpjGSuB3tycohzoJqrWo1XBd3vhoHnTjxtXb7Vcwg-0uZ8qa_ohqpCK7Zu0/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDrFnItxXdX_hLgsIQXDVyN-bQhMcJNcuvkU3xxjfXhx0yGF48C0GMuMsjXqlSkym_oSBZXpvQiX6I80sTwpjGSuB3tycohzoJqrWo1XBd3vhoHnTjxtXb7Vcwg-0uZ8qa_ohqpCK7Zu0/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
Semantara dalam putusan Majelis Hakim (26 Nopember 2018) dijelakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prsetiyawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2017 telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada penyelenggara negara yaitu Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota sekaligus selaku Pimpinan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 supaya tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Majelis Hakim mengatakan, pada sekira bulan Januari - Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. “Atas permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” kata Majelis Hakim Menindaklanjuti kesepakatan itu, lanjut Majelis Hakim, sekitar bulan Januari sampai dengan Maret 2017 (Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 04 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang komitmen triwulan kedua. “Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata Majelis Hakim kemudian. Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. Basuki. Pada tanggal 31 Mei 2017, kata Majelis Hakim, Lani meminta Fathor Rachman selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim “Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung,” pungkas Majelis Hakim 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYP_D8t62Uuf3Be0ut9tqV2PaR7lQNCOKVFT97mDeUjZ4Rp5gLL7SDXflWnS_zleXQE8653h72AKJ3e9eHSz_cbpL5tTE9YL2V1d-TJkRAgvq9p5ajP0pbf6lSV70EPgt_wYsE0MZWaw/s1600/IMG20181126135703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYP_D8t62Uuf3Be0ut9tqV2PaR7lQNCOKVFT97mDeUjZ4Rp5gLL7SDXflWnS_zleXQE8653h72AKJ3e9eHSz_cbpL5tTE9YL2V1d-TJkRAgvq9p5ajP0pbf6lSV70EPgt_wYsE0MZWaw/s640/IMG20181126135703.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya. Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar. Lebih lanjut Majelis Hakim menjelaskan, bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono. Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut, kata Majelis Hakim melanjutkan, bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Majelis Hakim mengatakan, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sertat didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. Menurut Majelis Hakim, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan juga pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinllai oleh pihak lain. dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Komisi B DPRD Jatim melalui Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah merupakan pemuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka rangkaian  perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian maka bentuk kesengajaan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),” lanjut Majelis Hakim dalam surat putusannya. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Majelis Hakim menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. “Mengadili ; bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 2 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis diakhir surat putusannya. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa menerima sementara JPU KPK Wawan mengatakan pikir-pikir. Kepada media ini sesuai persidangan, JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelisa Hakim sama dengan tuntutan JPU KPK. Namun ada menurut JPU KPK Wawan, hukuman badan lebih ringan dari tuntutan. Pun demikian, JPU KPK Wawan mengatakan masih pikir-pikir. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

#JPU KPK Wawan : Saya tidak bisa menwab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan itu rahasia penyidik# berita korupsi ...

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

09.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdRtIo8hKhar4g0wGuLDWZmTwjPVdthkrTw-bo3PerzopVnTLBKj2IhLQxIMZMX_lkFe8jm9eFmIjhj3w6Y3K18jvTKqhMNIPgQmwEGqgtVDnJw7CyEYgaRmOEHczIbky_Ts1ECJyl-Y/s1600/IMG20181105124454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdRtIo8hKhar4g0wGuLDWZmTwjPVdthkrTw-bo3PerzopVnTLBKj2IhLQxIMZMX_lkFe8jm9eFmIjhj3w6Y3K18jvTKqhMNIPgQmwEGqgtVDnJw7CyEYgaRmOEHczIbky_Ts1ECJyl-Y/s640/IMG20181105124454.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 26 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan) terhadap terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sudah divonis pada tahun lalu) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yakni Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan di hari JPU KPK Iskandar Marwanto dan Tri Anggro Mukti serta Penasehat Hukum terdakwa, Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa diancam melanggar Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kasus yang menyeret M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan dan Moch. Ardi Prasetiayawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim ini (perkara terpisah), bermula pada awal Juni tahun 2017 saat Tim KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya, yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung. Ditangkapnya Kedua Pimpinan Komisi B DPRD Jatim ini, karena KPK mengetahui adanya transaksi uang suap melalui Kedua Staf Komis B dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan,  dan dari Bambang Hariyanto yang menjabats sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dari hasil penyidikan Tim penyidik KPK diketahui, ternyata pemberian uang oleh Ke- 2 Kepala Dinas itu adalah sebagai imbalan, agar seluruh Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan hak pengawasannya terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran, serta pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ternak Sapi dan Kerbau di Jawa Timur oleh Dinas Peternakan. Sementara dalam Jilid I ada 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoqDO4JxAa8aajWAvJDdOg_2zpVG82uoDSGG6k9T7jYW-Wr3O_APieL3lDMrfQpJc_wlfDxm8SjWXH4hvAzkvnWUWu-CWI19xKA6R3X0hdHlj2ZO18qIT5Bp98cvATtZd2mqDoMWsaWs/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoqDO4JxAa8aajWAvJDdOg_2zpVG82uoDSGG6k9T7jYW-Wr3O_APieL3lDMrfQpJc_wlfDxm8SjWXH4hvAzkvnWUWu-CWI19xKA6R3X0hdHlj2ZO18qIT5Bp98cvATtZd2mqDoMWsaWs/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat dakwakwaan maupun tuntutan JPU KPK serta fakta persidangan Jilid I dan Jilid II terungkap, bahwa yang memberikan uang suap dengan istilah komitmen fee kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan termasuk 9 dari 10 Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan uang suap dalam triwulan I (Januari - Maret) tahun 2017. Sembilan Dinas yang sudah memberikan uang suap kepada Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap yang diterima M. Basuki dan  M. Ka’bil Mubarok sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim yakni, Anik Maslachan, SW. Sugroho, Pranaya Yudha Mahardika, M. Alimin, Atika Banowati, Subianto, Ninik Sulisyaningsih, Aida Fitriati, Aisiyah Liliani, Nur Sucipto, Firdaus Febrianto, Agus Maimun, M. Lutfi, Yusuf Rohana, Lilia Agustina, Chusainuddin, Ali Muji, Suharti, H. Rofiq, Dewi Masita, M. Fawait Menurut M. Basuki yang disampaikannya kepada Majelsi Hakim dalam persidangan, bahwa uang itu telah dibagikan keseluruh anggota Komisi B, yang diserahkannya melalui Atika Banowati, setelah uang tersebut diterima dari SKPD oleh 2 Staf Komisi B, dengan rumus, 19 untuk anggota, 2 untuk pimpinan, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, dan 1 untuk Kas. Dan dari 9 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan uang suap yang diterima selama tahun 2017 yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Namun penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga super body ini terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Dinas lainnya sebagai mitra kerja Komisi B, sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan kasus suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, di mana lembaga anti rasuah itu  menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dan 18 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka menjelang Pilkada 27 Juni 2018, di mana darai 18 tersangka/terdakwa tersebut ada 2 (dua) calon Waki Kota Malang yang akhirnya tidak dapat mengkikuti pemeilihan suara. Dan tak beda pula dengan kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto pada tahun lalu. Pada hal, dari sejumlah anggota Komis B DPRD Jatim,  anggota DPRD Kota Malang maupun anggota DPRD Kota Mojokerto sama-sama tidak ada yang mengakui telah menerima uang suap, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Namun anggota DPRD Kota Malang lebih bernasib “sial”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESWqZUDZqLVKiqQk-xGNbBhBXRx5nMf63QkO1GsXVeGVEOfJbiADYll7ha1ClojkH13vO9L6d0N6JX1rbwasoEyhMePwVwbkNlz2yRIrHREAc8yhDScSVcNDE0Xw4EAfe3y9G5MaLGtA/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESWqZUDZqLVKiqQk-xGNbBhBXRx5nMf63QkO1GsXVeGVEOfJbiADYll7ha1ClojkH13vO9L6d0N6JX1rbwasoEyhMePwVwbkNlz2yRIrHREAc8yhDScSVcNDE0Xw4EAfe3y9G5MaLGtA/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
“Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) Semantara dalam putusan Majelis Hakim (26 Nopember 2018) dijelakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna dihubungi oleh Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sejumlah Rp350.000. 000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa pada mulanya menyampaikan keberatannya karena anggaran Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar Terdakwa tetap mengusahakan. Terdakwa yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 akhirnya menyanggupi akan memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan. “Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna di mulai, terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa untuk memenuhi uang komitmen Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” kata Majelis Hakim Majelis Hakim mengatakan, terdakwa telah merealisasikan permintaan komitmen fee dengan menyerahkan uang triwulanan tahap kedua, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017, tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIW41Y3QdaJR7dIDHuMeJVWn9o4AVLDl9wXgG4B2YcTDk_DrDYM-lHTsV1iPXxDiDJ05yhn1wz2RvAPTzz1uik_nRb8WmCc46N5bEouctbe5W_amJUwTHt2Iomqao0szvbvaXPwzA-rI8/s1600/IMG20181126132805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIW41Y3QdaJR7dIDHuMeJVWn9o4AVLDl9wXgG4B2YcTDk_DrDYM-lHTsV1iPXxDiDJ05yhn1wz2RvAPTzz1uik_nRb8WmCc46N5bEouctbe5W_amJUwTHt2Iomqao0szvbvaXPwzA-rI8/s640/IMG20181126132805.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim mengungkapkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. Majelis Hakim menjelaskan, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan kepada sikap batin (mens-rea) dari Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikan rupa, sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut,” kata Majelis Hakim kemudian Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah agar Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Majelis Hakim menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada dinri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim megatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. “Mengadili ; bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. Samsul Arifin berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 2 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis diakhir surat putusannya. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini terhadap terdakwa M. Samsul Arifin lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu 1 tahun dan 6 bukan. Sehingga terdakwa kangsung mencupakan “menerima”, sementaraJPU KPK mengatakan pikir-pikir “Menerima. Tapi kalau KPK banding, ya kita siap,” kata Jamal. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

berita korupsi .co - Senin, 26 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun...

Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

09.26 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQX-HffkRzofnPBAKckZrykNBlQyjLeD-PPOCiZqUFz_xC9nx7vkocmL77zvRogpG4VyTDuQ03x1OM6QMeRh3abqbxZBoAOyd3y-PVrUQew20vjH1XhrvFaIZn1_7xOwqyNsefHxqRJ0I/s1600/IMG20181126161449.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQX-HffkRzofnPBAKckZrykNBlQyjLeD-PPOCiZqUFz_xC9nx7vkocmL77zvRogpG4VyTDuQ03x1OM6QMeRh3abqbxZBoAOyd3y-PVrUQew20vjH1XhrvFaIZn1_7xOwqyNsefHxqRJ0I/s640/IMG20181126161449.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Lutfi Arif Mustaqim dan Bambang Wahyudi, dan Vivin Kurnia Ardhiany (berdiri)</td></tr>
</tbody></table>
#Ketua Majelis Hakim perintahkan 2 saksi untuk hadir kembali bersama Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam sidang berikutnya# 
 
beritakorupsi.co - Senin, 26 Nopember 2018, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha terkait pengurusan  Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.750 M, juga terungkap adanya setoran wajib setiap hari Jum'at dari Dinas-Dinas ke Bupati sebesar Rp20 juta melalui Roksa Agung Efendi atas perintah Lutfi Arif Mustaqim selaku ajudan terdakwa sekaligus menerima perintah langsung. Hal itu diungkapkan Vivin Kurnia Ardhiany selaku Kasi (Kepala Seksi) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) yang dibenarkan Kepala BPT-PM Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Roksa Agung Efendi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Mariam Fatimah., SH., MH. 
 
Vivin Kurnia Ardhiany, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Roksa 
Agung Efendi dihadirkan ke hadapan Majelis Hakim dalam persidangan oleh 
JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati sebagai saksi untuk 
terdakwa Mustofa Kamal Paasha selaku Bupati Mojokerto dalam perkara 
Korupsi suap perijinan 11 Tower di Kabupatena Mojokerto pada tahun 2015 
lalu. Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 26 Juni 2018), 
selain Vivin Kurnia Ardhiany, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan 
Roksa Agung Efendi (Sekretasris Pribadi terdakwa), JPU KPK Joko Hermawan
 dan Ni Nengah Gina Saraswati juga menghadirkan 3 (lima) saksi lainnya, 
diantaranya HM. Sholeh Abidin (Perantara terdakwa dalam pengurusan izin 
Tower),; Ismawan (ajudan terdakwa), dan Punggih Adi Wiranata (Supir 
pribadi Kepala BPT-PM). Sedangkan Nano Santoso Hudiarti alias Nono 
selaku orang dekat terdakwa yang terlibat langsung membantu terdakwa 
terkait perizinan 11 Tower tak hadir. Kepada Majelis Hakim, saksi
 Vivin Kurnia Ardhiany mengatakan bahwa di Badan Perizinan ada 4 (emapt)
 Kepala Seksi (Kasi) yang masing-masing menyetorkan sebesar Rp20 juta 
setiap hari Jum'at. Namun saksi mengatakan, terkadang tidak menyetorkan 
atau menyetorkan namun jumlahnya berkurang karena tidak dapat memenuhi. “Di
 Perizinan itu ada Empat Kasi (Kepala Seksi). Setiap kasi setor dua 
puluh juta, diserahkan ke Agung biasanya setiap Jum'at. Kadang nggak 
setor, kadang kurang tapi tetap ditagih,” kata Vivin Kurnia Ardhiany Selain
 itu. Yang mengejutkan dari keterangan saksi Vivin adalah, saat dirinya 
dilantik menjadi Kasi pada Desember 2016 dengan memberikan uang sebesar 
Rp50 juta. Namun saksi Vivin hanya menjabat sebagai Kasi tak kurang dari
 4 bulan, karena pada April 2017 saksi sudah dicopot dari jabatannya. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAH_wJQPW9Uw3BcPuT-kxsueZvPanyM6LRa3FEIcAINAYUkk3u3bVwXa3b38Rd79eA8ohc1Ea4S27fPygpSCsLM1tH-QCvNC1lt6nIRwVpEXdgETMauP6t2efoiDvKJxlHCB9VamWQ15Y/s1600/IMG20181126104544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAH_wJQPW9Uw3BcPuT-kxsueZvPanyM6LRa3FEIcAINAYUkk3u3bVwXa3b38Rd79eA8ohc1Ea4S27fPygpSCsLM1tH-QCvNC1lt6nIRwVpEXdgETMauP6t2efoiDvKJxlHCB9VamWQ15Y/s640/IMG20181126104544.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Vivin Kurnia Ardhiany</td></tr>
</tbody></table>
“Saya dilantik pada Desember 2016, saya diminta Rp50 juta. Setelah dilantik, saya berdua bersama teman menghadap dengan membawa uang sebesar Rp100 juta. Namun saat itu tidak diperbolehkan masuk dua-duanya sehingga yang masuk adalah teman saya dengan membawa Seratus juta,” kata Vivin jujur kepada Majelis Hakim, menjawab pertanyaan JPU KPK. Terkait duit setoran mingguan, saksi Lutfi Arif Mustaqim mengakui kalai dirinya diperintah terdakwa untuk menerimanya. Namun karena dirinya sedang menemani terdakwa pada saat kegiatan, sehingga Roksa Agung Efendi diperintah untuk menerima uang setoran mingguan itu. Dan kemudian uang itu diserahkan Lutfi ke terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
“Saya diperintah. Karena saya sedang menemani pada saat kegiatan, saya menyuruh Agung untuk menerimanya,” kata Lutfi jujur. Apa yang dikatakan Lutfi tak dibantah Agung. Pengakuan Vivin, Lutfi dan Agung juga diakui oleh Ismawan yang juga ajudan terdakwa. Menurutnya, bahwa yang setor itu termasuk satpol PP, ada 2 RSUD dan juga perizinan. Namun saat JPU KPK menanyakan darimana uang itu, saksi tak dapat menjelaskannya. Sementara Bambang Wahyudi juga mengakui, kalau dirinya diwajibkan untuk memberi setoran wajib mingguan saat dirinya dilantik sebagai Kepala  BPT-PM menggantikikan Noerhono. Saat itu menurut Bambang Wahyudi, Noerhono menyampaikan bahwa ada ksetoran ke terdakwa namun Bambang tidak menanggapinya karena tidak atau uang sebayak Rp20 juta perminggu diambil darimana. Bambang Wahyudi menjelaskan, selain disampaikan Soerhono, juga disampaikan langsung oleh terdakwa pada saat dirinya bersama Noerhono menghadap terdakwa. “Pak Noerhono mengatakan ada setoran tapi saya diam aja. Pak Bupati mengatakan, Noerhono aja bisa masa’k kamu nggak bisa,” kata Bambang Wahyudi menirukan apa yang disampaikan terdakwa. Sementara pada sidang sebelum (15 Oktober 2018), Noerhono selaku Kepala BPTPM sebelumnya digantikan Bambang Wahyudi mengatakan, bahwa uang yang terkumpul dari perizinan perizinan sebesar Rp850 juta, yang diserahkan ke Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Sedangkan  HM. Sholeh Abidin selaku penghubung atau perantara antara terdakwa dengan pihak Tower, sepertinya tak berkata jujur tentang keterlibatannya yang menyampaikan biaya pengurusan izin Tower. Dari keterangan semua saksi yang mengakui terkait pemberian izin 11 Tower ada biayanya sebesar Rp200 juta per tower. Terdakwa yang mempercayakan ke mantan Kepala Desa yang juga Tim Kampanye terdakwa, yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Namun karena Nano Santoso Hudiarti alias Nono tak hadir dalam persidangan, sehingga tak dapat di kronfrontir langsung antara Nano, Bambang dan Lutfi. 
 
Karena ketidak hadiran orang kepercayaan terdakwa, Ketua Majelis Hakim 
pun memerintahkan saksi Bambang Wahyudi dan Lutfi untuk hadir dalam 
persidangan berikutnya tanpa surat panggilan. “Ini perintah, 
supaya saudara Bambang dan Lutfi hadir dalam persidangan Minggu depan 
tanpa surat panggilan. Ini perintah,” ucap Ketua Majelis Hakim. Ketidak
 hadiran saksi Nano diduga ada kesengajaan tidak menghadiri panggilan 
JPU KPK, karena tidak ada pemberitahuan kenapa saksi tidak hadir. Sementara
 menurut JPU KPK seuai persidangan kepada media ini mengatakan, akan 
memanggil Nano untuk kedua kalinya. Dan apabila saksi tidak hadir, tidak
 menutup kemungkinan akan dipanggil paksa. “Kita akan panggil 
lagi Karena Nano ini sangat penting untuk di dengar keterangannya. 
Kuncinya ada dalam ketiga saksi ini, yaitu Bambang, Lutfi dan Nano. 
Kalau tidak datang, ya dijemput paksa,” kaya JPU KPK Joko Seperti
 yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa 
Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah 
Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah 
beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) 
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa 
memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower 
Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBH_CWEkGHJ3lMZzziaEWrdYIUrQk_qk6gLdteR8gF-3o6JccMHcfklGpSD1z65Og-RG4tOf7EQFy-TjYopARJek9uzOp5aQwEKnhvu95K3ihYzkhzDUkf_4O0_D9_f5yxFnGvZRYK-M/s1600/IMG20181126104544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBH_CWEkGHJ3lMZzziaEWrdYIUrQk_qk6gLdteR8gF-3o6JccMHcfklGpSD1z65Og-RG4tOf7EQFy-TjYopARJek9uzOp5aQwEKnhvu95K3ihYzkhzDUkf_4O0_D9_f5yxFnGvZRYK-M/s640/IMG20181126104544.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, 
Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan 
Vivin Kurnia Ardhiany</td></tr>
</tbody></table>
Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM6wrA-xDIC_TJbEDwvQZOxEU8Aqa2OweGCw-P0bo58OT5nyauXwpPUBAq0SlnbI_1kxdRdEvxnjzhObPRqldutogjTDELq2HzVl1BrAsqqAT_p0g9pM4MlPJ7w_wWAOUwk3gX6VWOb9o/s1600/IMG20181126161803.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM6wrA-xDIC_TJbEDwvQZOxEU8Aqa2OweGCw-P0bo58OT5nyauXwpPUBAq0SlnbI_1kxdRdEvxnjzhObPRqldutogjTDELq2HzVl1BrAsqqAT_p0g9pM4MlPJ7w_wWAOUwk3gX6VWOb9o/s1600/IMG20181126161803.jpg" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWkALQ-hxCC1D8zT4S3wrBks3WMKAchNVpSl3DzUM2CxUdgOlNCioQUdEuSXuV54BWkUM7hUMawc-SPH3Fq945Bzg8nDZcC4zUbouSd_DBOEVJYLsxbwOO1QSv4Hf4hRe99X_ItaTVlWs/s1600/IMG20181126104541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWkALQ-hxCC1D8zT4S3wrBks3WMKAchNVpSl3DzUM2CxUdgOlNCioQUdEuSXuV54BWkUM7hUMawc-SPH3Fq945Bzg8nDZcC4zUbouSd_DBOEVJYLsxbwOO1QSv4Hf4hRe99X_ItaTVlWs/s640/IMG20181126104541.jpg" width="640" /></a></div>
Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Tidak hanya itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Lutfi Arif Mustaqim dan Bambang Wahyudi, dan...

Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

09.14 beritakorupsi 0

News Tipikor Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

Terdakwa Lutfi Hasan (Pimpro) berita korupsi .co - Senin...

BERITAKORUPSI.CO

18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4 - 7 Tahun Penjara Karena Uang “Pokir”

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI