Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdUqcAoVmnTsJqa8_WEO1wk4Hhy0htg2AYsTTOezBJXAdkl9lcw1DnX5bwop3qydf0InQKElxvx4zeW-qcl1t1buHDTpwFslWf1Ag9BlhSw8PUbig0oGnbR3qpmswvBoe8d29E3AmQZE8/s1600/IMG20181114110903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdUqcAoVmnTsJqa8_WEO1wk4Hhy0htg2AYsTTOezBJXAdkl9lcw1DnX5bwop3qydf0InQKElxvx4zeW-qcl1t1buHDTpwFslWf1Ag9BlhSw8PUbig0oGnbR3qpmswvBoe8d29E3AmQZE8/s640/IMG20181114110903.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><b>#PH Terdakwa mengajukan Eksepsi karena Dakwaan JPU menyebutkan, Hery Yudi Siswoyo selaku Kabid Diknas   melakukan Korupsi tahun 2017 setelah dilantik pada April 2018#</b></span></span></span><br /> <span style="background-color: #f3f3f3;"><br /></span> <span style="background-color: #f3f3f3;">beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata. Ungkapan ini mungkin tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 sebesar Rp248.960.000 berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Jember menetapkan 2 (dua) tersangka yaitu Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan, dan Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (perkara terpisah), dan kemudian keduanyapun diseret untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan JPU Herdian Rahadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember ini menyebutkan, kalau terdakwa Hery Yudi Siswoyo dilantik oleh Bupati Jember menjadi Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 21 April 2018, sementara kasus Korupsi BOP  PAUD Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2017. <br /><br />Inilah yang membuat terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Ahmad Suryono dkk, sudah menyiapkan Eksepsinya dan hendak dibacakan sesaat setelah Tim JPU Kejari Jember selesai  membacakan surat dakwaannyaterhadap kedua terdakwa (Sudaryatiningtyas dan Hery Yudi Siswoyo) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista., SH, pada Rabu, 14 Nopember 2018.<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember ini juga menyebutkan, bahwa kasus yang menyeret kedua tersangka di tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.<br /><br />Namun  Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum terdakwa untuk membacakan Eksepsinya pada persidangan pekan depan, tanpa menyebutkan alasan yang jelas. Penasehat Hukum terdakwa besikeras akan membacakan surat Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU, namun Ketua Majelis Hakim tetap tidak mengijinkannya.<br /><br />“Jangan sekarang, silahkan pada sidang berikutnya. Saudara aja yang duduk di sini,” ucap Katua Majelis Hakim sedikit tegas karena Penasehat Hukum terdakwa berkali-kali memohon agar diperkenankan membacakan surat eksepsi yang sudah disiapkan sebelumnya.<br /><br />Tidak hanya Penasehat Hukum terdakwa Hery Yudi Siswoyo yang merasa keberatan atas surat dakwaan JPU, melainkan Penasehat Hukum terdakwa Sudaryatiningtyas pun memohon kepada Majelis Hakim untuk melihat bersama-sama isi dakwaan JPU dari Kejari Jember ini. Namun hal itu disarankan Majelis Hakim supaya disampaikan lewat Eksepsi.<br /><br />“Silahkan dibuat lewat eksepsi,” saran Ketua Majelis Hakim.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwct_CYorcFLTIvYYEPQATV2oldEK0PrgdF9_Fv3KGz-jaNkMkxS_2bU1ftAfCdm4RM3S7dthSNt3G-zuMACArR6YjO1DJLtECzCyDpNjCzu20LDXQAOyP-ciR5jS9HDSDfjHVzksU6U4/s1600/IMG20181114105134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwct_CYorcFLTIvYYEPQATV2oldEK0PrgdF9_Fv3KGz-jaNkMkxS_2bU1ftAfCdm4RM3S7dthSNt3G-zuMACArR6YjO1DJLtECzCyDpNjCzu20LDXQAOyP-ciR5jS9HDSDfjHVzksU6U4/s640/IMG20181114105134.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Sementara dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Heri Yudi Siswoyo selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 pada tanggal 20 Desember 2017 atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di HI Bandung Permai Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sudaryatiningtyas (terdakwa da1am berkas terpisah) sebagai orang yang mlakukan, yang menyuruh mlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan caracara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa awalnya terdakwa selaku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; <br /><br />POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #f3f3f3;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAbAMscUwY9ecNhAeXNyplsn_oep_nj5lTJrbDSF-SzUA-Is-Uz2aPl6_ihlcSJ5zUAkyr4HoeGEeqn0xwPkM2q0VnkNKJ65FG__KelcXKkOmIARzTVHc0NEeG-yGebS7UiWOzFkl7KvA/s1600/IMG20181114104925.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAbAMscUwY9ecNhAeXNyplsn_oep_nj5lTJrbDSF-SzUA-Is-Uz2aPl6_ihlcSJ5zUAkyr4HoeGEeqn0xwPkM2q0VnkNKJ65FG__KelcXKkOmIARzTVHc0NEeG-yGebS7UiWOzFkl7KvA/s640/IMG20181114104925.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #f3f3f3;">Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /><br />Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  terdakwa Heri Yudi Siswoyo dan saksi dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /><br />Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />“Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya.<br /><br />Sesuai persidangan. Penasehat Hukum terdakwa, Ahmad Suryono kepada media ini mengatakan, bahwa dirinya merasa “terpasung” karena tidak diperkenankan membacakan surat Eksepsi yang sudah disiapkannya.<br /><br />Menurut Suryono, keberatannya dalam surat dakwaan JPU ada beberapa hal diantaranya, bahwa dalam surat dakwaan JPU menyebutkan sebanyak 2 (dua) kali, bahwa kasus Korupsi terjadi pada tahun 2017, sementara terdakwa baru dilantik pada tanggal 21 April 2018.<br /><br />“Dalam surat dakwaan JPU (sambil memperlihatkan surat dakwaan yang diperolehnya) menyebutkan, terdakwa baru dilantik taggal 21 April 2018, tetapi Korupsi ini tahun 2017,” kata Suryono.<br /><br />Selain itu. Suryono juga mengatakan, bahwa dirinya selaku Penasehat Hukum terdakwa telah mempraperadilkan Kejaksaan terkait penetapan tersangka tanpa melakukan pemeriksaan terdakwa sebelumnya. Pada hal Sprindik (Surat perintah penyidikan) ada dua. Namun usahanya gagal karena JPU langsung melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor. Hal itu terlihat dari tanggal surat dakwaan JPU yaitu 31 Oktober 2018, namun bari dibacakan pada tanggal 14 Nopember 2018. (Rd1)</span>

News Tipikor Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Diadili

#PH Terdakwa mengajukan Eksepsi karena Dakwaan JPU menyebutkan, Hery Yudi Siswoyo selaku Kabid Diknas   melakukan Korupsi tahun 2017 setel...

»

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Guru TK di Jember Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUW6SU2MaB6qR4OzXtF5pCubNG9O4Gp_V8_-WBFGpy-X96H1KlITsm6bS7GgUnqz7CgBh0MReJBKBx6QyILPVLEUGEJ1ImpAYguUPLAHHGseXJ1Dby1EW0v0ciMxLpBCWvrl0HgnuR8eY/s1600/IMG20181114105134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUW6SU2MaB6qR4OzXtF5pCubNG9O4Gp_V8_-WBFGpy-X96H1KlITsm6bS7GgUnqz7CgBh0MReJBKBx6QyILPVLEUGEJ1ImpAYguUPLAHHGseXJ1Dby1EW0v0ciMxLpBCWvrl0HgnuR8eY/s640/IMG20181114105134.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Sudaryatiningtyas (kiri) dan terdakwa Heri Yudi Ssiwoyono</b></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Rabu, 14 Nopember 2018, Tim JPU Herdian Rahadi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan Kabupaten Jember dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 sebesar Rp248.960.000, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. <br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Jember menetapkan 2 (dua) tersangka yaitu Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan, dan Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (perkara terpisah), dan kemudian keduanyapun diseret untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember menyebutkan, bahwa kasus yang menyeret kedua tersangka di tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa Sudaryatiningtyas (Guru TK pada TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan), selaku Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dinis) Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, tanggal 20 Desember 2017 atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya termasuk da1am tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Drs. Hery Yudi Siswoyo (selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 pada tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara terpisah) sebagai orang yang mlakukan, yang menyuruh mlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan caracara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa berawal dan penunjukkan terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan PKG PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, yang ditandatangani oleh Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor. 821.2/138/414/2017 tanggal 21 April 2018,  membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas: Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; <br /><br />POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. </span><br /> <br /> <span style="background-color: #eeeeee;"> JPU menyebutkan, bahwa setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.<br /><br />Bahwa setelah terbentuk panitia Bimtek sebagaimana tersebut di atau, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2017 diadakan rapat untuk pelaksanaan Bimtek yang dihadiri oleh  Heri Yudi Siswoyo, Panitiantermasuk dalam hal ini terdakwa Sudaryatiningtyas, dan undangan dari Pengurus PKG Kecamatan yang di dalamnya membahas mengenai materi Bimtek : Kebijakan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan,; Bimtek Pajak oleh Kepala Kantor Pajak Kabupaten Jember,; Pembinaan dan Pengarahan dalam upaya preventif dan apreslve BOP PAUD oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Jember,; Bimtek Akreditasi oleh Ketua POKJA AKREDITASI Jember,; Pembinaan dan pengarahan dalam upaya preventif dan apresive BOP PAUD oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember.<br /><br />JPU mengatakan, waktu pelaksanan Bimtek pada tanggal 20 Desember 2017 dl Hotel Bandung Permai anggaran Bimtek tiap peserta sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh rlbu ruplah) terdiri atas konsumsi sebesar Rp. 75.000,; Tas pesene sebesar Rp150.000,; Pajak tas PPN 10 persen sebesar Rp15.000,; Sertifikat sebesar Rp17.000.; Materai sebesar Rp. 3.000.; Dokumentasi Publikasi sebesar Rp10.000.;  ATK sebesar Rp. 25.000,; Narasumber Rp. 10.000.; Pendamping teknis sebesar Rp. 15.000.;<br /><br />Dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka saksi Heri Yudi Siswoyo bersama dengan terdakwa selaku pelaksana kegiatan menetapkan Bimtek tersebut sebagai bagian dan' kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh para penerima Dana BOP PAUD TA 2017 sesuai penyampaian dari PKG Kecamatan untuk merubah RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) yang sebelumnya dan sudah terverifikasi.<br /><br />Namun tidak kenyataannya tida ada item peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom II menjadi ada kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom I, dan nilainya dicantumkan sejumlah Rp320.000 sebagaimana hasil pertemuan pada tanggal 16 Desember 2017, dan disampaikan pula bahwa penggunanaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek bisa dimasukkan dalam LPJ Dana BOP PAUD Tahun 2017 sehingga selanjutnya lembaga penerima Dana BOP PAUD Tahun 2017 memasukkan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek ke dalam peningkatan kapasitas pendidik dan kuitansi pembayaran Bimtek tersebut dimasukkan <br />dalam LPJ penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFlToe_lfCBll98w8VEDMh60yQAVavL8xWRD32K2EMD2AJrjuvpHC7JFrSHMshaXdLOCRplGvW7-KcgMlayq9VnKKcxndZcnns2w2B5FZ6aFGW-peHEs527Xe67ViLidPA3FNxFt-LFk/s1600/IMG20181114104925.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFlToe_lfCBll98w8VEDMh60yQAVavL8xWRD32K2EMD2AJrjuvpHC7JFrSHMshaXdLOCRplGvW7-KcgMlayq9VnKKcxndZcnns2w2B5FZ6aFGW-peHEs527Xe67ViLidPA3FNxFt-LFk/s640/IMG20181114104925.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017, telah nyata diarahkan untuk menggunakan dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga telah nyata penggunaan dana BOP PAUD 2017 menjadi tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukkannya yang dalam pelaksanaan Bimtek juga dilakukan penggelembungan atau mark up biaya, dan hal tersebut tidak lepas dari peran terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo sebagai selaku inisiator PKG Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan.<br /><br />Padahal telah nyata, PKG sendiri merupakan Satuan Pendidikan informal diluar SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas;  Sekretaris, Bidang Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan  Sekolah Dasar (T K/ SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMPI SMAI dan SMK), Bidang Pendidikan Nonformal dan informal, Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).<br /><br />Bahwa penggunaan dana BOP untuk kegiatan Bimtek oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Bimtek bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo dalam melaksanakan Bimtek, selain melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana terurai di atas juga melanggar Juknis BOP PAUD Tahun 2017 sebagaimana terurai dalam Perrnendikbud Nomor 4 Thun 2017 dalam BAB IV hurud D angka 4 dan 10 menegaskan yaitu DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hai-hal (angka 4) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota Provinsi Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/Guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. <br /><br />Selain itu juga tidak boleh digunakan untuk (angka 10) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosial, pendampingan terkait program BOP PAUD, Perpajakan, program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. <br /><br />Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.<br /><br />Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.<br /><br />Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.<br /><br />Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo.<br /><br />Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan.<br /><br />Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).<br /><br />Namun oleh  Heri Yudi Siswoyo dan terdakwa dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. <br /><br />Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 <br /><br />Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018.<br /><br />“Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Guru TK di Jember Diadili

Terdakwa Sudaryatiningtyas (kiri) dan terdakwa Heri Yudi Ssiwoyono berita korupsi .co - Rabu, 14 Nopember 2018, Tim JPU Herdian Rahadi ...

»

Kadinkes Kab. Gresik Diadili Karena Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Puskemas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijJ-DCi_J7WXeHuU9MJOLAUqXd0-JFyW317X5lcaSYSEGuU0Jo153foCa72lFWun6zs6VASFchStW8omuZehdjOcJapznDCsXMo3JHlbwafwXgxhD7tumXT6-rVCD3U7NHbs2k-cmn8mk/s1600/IMG20181113124222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijJ-DCi_J7WXeHuU9MJOLAUqXd0-JFyW317X5lcaSYSEGuU0Jo153foCa72lFWun6zs6VASFchStW8omuZehdjOcJapznDCsXMo3JHlbwafwXgxhD7tumXT6-rVCD3U7NHbs2k-cmn8mk/s640/IMG20181113124222.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam bersama Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno</b> </td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;"><b>#Duit hasil dugaan Korupsi Sebesar Rp.2.451.370.985, adalah hasil Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan dari 32 Puskemas di Kabupaten Gresik yang masing-masing 10 persen setiap bulan#</b></span></i></span></span><br /> <br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Untuk yang pertama kalinya di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menangani kasus Koruspi sebesar Rp.2.451.370.985 dari hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi di 32 Puskesmas se-Kabupatena Gresik, sejak KPK mengungkap kasus yang sama di 34 Puskesmas Kabupaten Jombang, dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Kabupaten Bupati Jombang, pada tanggal 1 Februari 2018.<br /><br />Namun sayang, tersangkanya hanya 1 (satu) orang saja, yaitu dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sejak tanggal  30 Desember 2016, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kabupaten Gresik pada tanggal 24 Juli 2013, Plt. Kepala Dinas Kabupaten Gresik tanggal 01 April 2016.<br /><br />Pada hal, beberapa pakar hukum pidana maupun lembaga anti rasuah (KPK) yang secara khusus menangani kasus Korupsi mengatakan, bahwa kasus Korupsi itu adalah suatu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa dan terencana oleh lebih dari satu orang tanpa meninggalkan jejak,  namun dapat merusak perekonomian negara serat menyengsarakan rakyat.<br /><br />Faktanya, tak sedikit tersangka/terdakwanya hanya satu orang saja yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya Khususnya yang ditangani oleh beberapa Kejari di Jawa Timur, baik dari hasil penyidikan maupun hasil tangkap tangan. Pelaku Korupsi pun tak ubahnya seperti pelaku tindak pidana kriminal atau seorang copet jalanan.<br /><br />Pada hal kasus Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas, bisa jadi dilakukan oleh lebih dari 1 orang, bila diperhatikan dari hasil pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi, juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. <br /><br />Temuan tersebut antara lain terkait dengan; Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan). Kedua adalah, memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), serta menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).<br /><br />Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 Daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini pun mencapai sekita Rp5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang.<br /><br />Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. <br /><br />Selain itu, terdapat 4 Kepala Dinas Kesehatan yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). <br /><br />Selain Kepala Daerah dan pejabat eselon II dan III Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel).</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHFbKyYTggMXt08MS7HSLa_09a5zyURUSBx-e9pGe2VW0jzvA3JAeHl-6loX7TdXiEz6A6v5nZ3Bt7HbWtxuoaWioEfIYlbDpei_mzav3LY5smvMIJpIaPA4atg89aaeE4IOLCC4Vko8/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHFbKyYTggMXt08MS7HSLa_09a5zyURUSBx-e9pGe2VW0jzvA3JAeHl-6loX7TdXiEz6A6v5nZ3Bt7HbWtxuoaWioEfIYlbDpei_mzav3LY5smvMIJpIaPA4atg89aaeE4IOLCC4Vko8/s1600/Kapitasi.jpg" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">Sementara dalam kasus Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017, sudah berlangsung sebelum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak ranggal 30 Desember 2016.<br /><br />Duit hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp451 juta, juga dari mantan Kepala Dinas yang digantikan terdakwa, yakni dr.Sugeng Widodo. Menjelang pensiun, dr.Sugeng Widodo menyerahkan duit sebesar Rp451 juta kepada penggantinya, yaitu  terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam.<br /><br />Anehnya, si dr. Sugeng Widodo yang terlebih dahulu melakukan pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas justru  “selamat”. Yang masuk penjara adalah dr.H.M. Nurul Dholam karena melanjutkan “perjuangan” pendahulunya. <br /><br />Selain itu, untuk menghitung kerugian negara sebesar Rp.2.451.370.985 yang berasal dari hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik, Kejari Gresik menggunakan audit Khusus yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bukan audit biasa yakni  BPKP (Badan Pengelol Keuangan dan Pembangunan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dibentuk dengan Undang-Undang.<br /><br />Hal itu terungkap dari surat dakwaan Tim JPU Andrie Dwi Subianto, Alifin Nurahmana Wanda., SH dkk dari Kejari Gresik pada saat dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam didampingi Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya, Adi Sutrisno, pada Selasa, 13 Nopember 2018.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dikatakan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, Sabtu tanggal 02 April 2016 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu ; <br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 10 persen di Kabupaten Gresik dengan cara;<br /><br />Terdakwa memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gnesik yang berjumlah sebanyak 32 untuk memotong dan menyetor hingga sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik untuk setiap bulannya, berdasarkan jumlah peserta masing-masmg Puskesmas.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCsN_Q9HAcJnMXyEAnTChI2zWzG72zhraQHHC3hB2PEEF3pyKhS8aTf10b_yVWSr4YVvxW7dLYt79MnIpl-2wer3Ha8TtUeaiJDxick4OWkpeF_N7rpMBiC4Q0qxLz_GPXtnDkoB4W6A/s1600/IMG20181113121724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCsN_Q9HAcJnMXyEAnTChI2zWzG72zhraQHHC3hB2PEEF3pyKhS8aTf10b_yVWSr4YVvxW7dLYt79MnIpl-2wer3Ha8TtUeaiJDxick4OWkpeF_N7rpMBiC4Q0qxLz_GPXtnDkoB4W6A/s640/IMG20181113121724.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">JPU mengatakan, dari hasil pemotongan itu dimasukkan terdakwa ke dalam rekening pribadinya yang setiap bulannya  sebesar 10 persen dari masing-masing  Puskesmas sebanyak 32 se-Kabupaten Gresik. Ha1 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasai 12 ayat (4) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Jo. Pasal 2 huruf d Peraturan…Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Opersional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. <br /><br />JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2014, Pemerintah mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)   Kesehatan, yang memiliki tugas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan memiliki sumber pendapatan dari iuran peserta, investasi dan alokasi dana pemerintah. <br /><br />Salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan adalah dalam bentuk penyaluran Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas. Dana kapitasi sendiri merupakan Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana alokasi peruntukannya jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%. <br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Gresik menyalurkan dana kapitasi kepada seluruh FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) Puskesmas yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening JKN masing-masing ke-32 (tiga puluh dua) Puskesmas. <br /><br />Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu1BPmusBP_evlxMCSEK_qRENBWFjRqdwMtQQQoWVHWxkeZuM_03pAGzrOGlVEX9Ptu7qObaljuMG26DG_oMVXSxqEyR1ecvEj8GKZ3stPqC73a3pIguGlQ2IKjkVvBQL7WvwwSRZQynM/s1600/IMG20181113121654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu1BPmusBP_evlxMCSEK_qRENBWFjRqdwMtQQQoWVHWxkeZuM_03pAGzrOGlVEX9Ptu7qObaljuMG26DG_oMVXSxqEyR1ecvEj8GKZ3stPqC73a3pIguGlQ2IKjkVvBQL7WvwwSRZQynM/s640/IMG20181113121654.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">JPU menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya di tahun 2016 dan 2017, telah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana kapitasi dimana terdakwa memasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, dana yang diperoleh dari pemotongan alokasi Jasa pelayanan (Jaspel) Dana Kapitasi setiap bulannya hingga sebesar 10 persen dari masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Gresik. <br /><br />JPU mengatakan, bermula pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Kasi RenGram serta Rumiyati.<br /><br />Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. <br /><br />Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi saksi Eni Wahyuni, S.Km melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.454 juta. <br /><br />Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. <br /><br />Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. <br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD. </span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><br /></span> <span style="background-color: #eeeeee;">Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian Rengram. <br /><br />Atas perintah tersebut, para bendahara JKP masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. <br /><br />Selain itu, para bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti cara sebelumnya. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSZyKvLfo6_e3kPMGkOeIOnlGeiknV1vUK9s9NexCV-BAbKp0yYO11LmLoUvUvs4pPJROvaShpv4ISW2RP8MD4iLRRpEwFo3-JFARcMonCu-nwDTWpTzH8YWcmUuVXAIwAVCX4ZXdnYG0/s1600/IMG20181113124015.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSZyKvLfo6_e3kPMGkOeIOnlGeiknV1vUK9s9NexCV-BAbKp0yYO11LmLoUvUvs4pPJROvaShpv4ISW2RP8MD4iLRRpEwFo3-JFARcMonCu-nwDTWpTzH8YWcmUuVXAIwAVCX4ZXdnYG0/s640/IMG20181113124015.jpg" width="640" /></a><br /><br />Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. <br /><br />Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. <br /><br />Bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan sebesar 10 persen alokasi jasa pelayanan dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik oleh terdakwa. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk dilakukannya pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10 persen yang disetorkan dan dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi yang sesuai dengan peruntukan. Sehingga program Pemerintah cq BPJ S Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.451.370.985 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)  berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor: R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi, dan permintaan itupun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Ia silahkan. Tapi apabila pada persidangan Minggu depan saudara tidak menyampaikan Eksepsi, maka dianggap sudah menyampaikannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin, kemudian menutup persidangan.<br /><br />Usai persindangan. Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tradisi turun temurun. Dan uang sebesar Rp451 juta itu adalah dari mantan Kepala Dinas yang digantikan oleh terdakwa, yaitu dr. Sugeng Widodo, namun tidak dianggap bersalah.<br /><br />Selain itu, dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diperlihatkan kepada media ini terlihat jelas, bahwa duit dari hasil pemotongan itu dibagi-bagi kepada beberapa pejabat Kabupaten Gresik.<br /><br />“Ini kan korban, karena melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadinkes sebelumnya. Uang 451 juta itu dari dr. Sugeng Widodo, tetapi dianggap tidak salah. Uang itu juga dibagi-bagi ke beberapa pejabat Pemkab,” kata Adi Sutrisno<br /><br /><br />Sementara menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik, terkait keterlibatan mantan Kadinkes Kabupaten Gresik mengatakan, bahwa tidak cukup bukti. <br /><br />“Belum cukup bukti,” kata Andrie<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait duit sebesar Rp454 juta yang berasal dari dr. Sugeng Widodo selaku mantan Kadinkes seperti dalam yang tercantum dalam surat dakwaan JPU, Andrie mengatakan akan melihat dari keterangan saksi dalam persidangan. <br /><br />Aneh memang bila dikatakan tidak cukup bukti untuk menyeret dr. Sugeng Widodo, pada hal dalam surat dakwaan JPU jelas-jelas dikatakan, bahwa dr. Sugeng Widodo menyerahkan duit sebesar Rp454 juta kepada terdakwa. Dan duit itu adalah hasil dari pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi puskesmas. (Rd1) </span></div>

News Tipikor Kadinkes Kab. Gresik Diadili Karena Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Puskemas

Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam bersama Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno #Duit hasil dugaan Korupsi Sebesar Rp.2.451.370.985, adalah has...

»

KPK Menetapkan 5 Tersanga Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRjJoFQYMnjOuv_Sr4L9QiCYBbNaRHE-n1GHH-guYxBN1fq4zeVa4iUq2F3Xf52ohvXdjdiePbJBHrsDgyr3sGkNpIrA4qHyTfkp-g__QjBAMls-Si8mYvt9t9Hx0-HRiZ9M4nSn5bJt4/s1600/IMG20181112162638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRjJoFQYMnjOuv_Sr4L9QiCYBbNaRHE-n1GHH-guYxBN1fq4zeVa4iUq2F3Xf52ohvXdjdiePbJBHrsDgyr3sGkNpIrA4qHyTfkp-g__QjBAMls-Si8mYvt9t9Hx0-HRiZ9M4nSn5bJt4/s640/IMG20181112162638.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co -</b></span> Penyidik KPK menetepkan 5 (lima) tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.7 M, terkait pengurusan  Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower pemancar jaringan Telepon Seluler di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.<br /><br />Ke- 5 tersangka itu adalah Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga mantan Wakil Bupati Malang.<br /><br />Para tersangka ini pun sudah meringkuk di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Hal itu dikatakan JPU KPK Joko Hermawan saat ditanya wartawan media ini sesuai persidangan berlangsung, dengan agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkannya ke persidangan untuk terdakwa Mustofa Kamal Pasha, Senin, 12 Nopember 2018.<br /><br />“Onggo Wijaya sudah ditahan. Nabil juga, yang saksi minggu lalu juga sudah ditahan. Ada Lima orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Onggo, Ocky, Nabil, Suhawi dan Achmad Subhan,” ujar JPU KPK Joko.<br /><br />Sementara saksi yang dihadirkan JPU KPK Joko Hermawan dkk, yaitu Suciratin, Staf Division Manager PT Profesional TelekomunikasiIndonesia,; Rinaldy Santosa (Finance PT Profesional TelekomunikasiIndonesia),; Onggo Wijaya, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia,; Hendri Prabowo (Head of Operation Maintenance PT Protelindo), dan  Indra Mardhani (Karyawan PT Protelindo)<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 12 Nopember 2018) di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Mariam Fatimah., SH., MH.<br /><br />Dari keterangan ke- 5 saksi ini semakin menguatkan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan, kalau 11 Tower yang dibangun di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu, dan kemudian disewakan terhadap  Telkomsel sebanyak 6, XL sebanyak 4, dan Tree sebanyak 1 tower belum satupun yang memiliki izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada hal, ke- 3 perusahaan jaringan telepon seluler ini sudah membayar sewa terhadap PT Protelindo sebesar Rp190 juta per Tower.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Onggo Wijaya mengatakan kalau pembangunan 11 Tower itu DI TAHUN 2015 SECARA BERTAHAP. Menurut saksi, sudah mengajukan pengurusan Izin melalui kontraktor namun tidak keluar, tanpa ada usaha dari saksi untuk mencara tahu mengapa izinya tidak dikeluarkan. Sekalipun Izin IMB dan izin IPPR-nya belum keluar, 11 Tower itupun sudah disewakan ke Telkomsel, XL dan TREE.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJvvO3nUTEHBFQvTUXU2TyvqEtxDlGbZIZVMxBNpsseQHPcurGI6c_cinHgx99r3v6xDZo9tX26qPZ45arR1UXkfUTAmHzk5DEcXo2N_Y-zvOiffGIi0lZPkDUW0Zp3Qg-aVzr9ZyoPk/s1600/IMG20181112123531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJvvO3nUTEHBFQvTUXU2TyvqEtxDlGbZIZVMxBNpsseQHPcurGI6c_cinHgx99r3v6xDZo9tX26qPZ45arR1UXkfUTAmHzk5DEcXo2N_Y-zvOiffGIi0lZPkDUW0Zp3Qg-aVzr9ZyoPk/s640/IMG20181112123531.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">“Sebelas itu bertahap, 6 milik Telkomsel, 4 XL dan 1 Tree. Pembgunannya secara bertahap. Kita sudah mengusulkan tetapi belum kelaur. Permohonannya kita serahkan melalui kontraktor,” kata saksi Onggo.<br /><br />“Belum ada izin, Tower berdiri terus sudah anda sewakan kan,” tanya JPU KPK Joko. Namun saksi Onggo tak menjawanya ya atau tidak, justru memberikan keterangan yang terkesan berbelit-belit. JPU KPK Joko pun mengulang pertanyaannya dengan nada yang lebih tegas, dan barulah saksi meng “ia” kan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ;<br /><br />a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoCMbH5diyQii7o_7wSL_ORIxwns1nZWoM3Z0v0nxSOPE7Q9bEbKV6Llq8avpuFNnnSTp33Z5qLbpnBDaXYj6mWc3-LacIplOrkirBwPPczDZQdf_ka0VQisxxBWogVIuULztYuGnPpY/s1600/IMG20181112133319.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoCMbH5diyQii7o_7wSL_ORIxwns1nZWoM3Z0v0nxSOPE7Q9bEbKV6Llq8avpuFNnnSTp33Z5qLbpnBDaXYj6mWc3-LacIplOrkirBwPPczDZQdf_ka0VQisxxBWogVIuULztYuGnPpY/s640/IMG20181112133319.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.</span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><br />Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. </span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><br /></span> <span style="background-color: #eeeeee;">Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil6NyjXJ8POa-eEqKZUQn8r0la8H3wzxnD1ySlCb5iuxCqEd9Q8kfr0Xnie6SP3iq520u7b8lIxuIISmFHbCWWiFdli2OAXP1k31NheqiWuVYFTAHW-N3YaXDMSGFxoQBZPq0BXFZt1GY/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil6NyjXJ8POa-eEqKZUQn8r0la8H3wzxnD1ySlCb5iuxCqEd9Q8kfr0Xnie6SP3iq520u7b8lIxuIISmFHbCWWiFdli2OAXP1k31NheqiWuVYFTAHW-N3YaXDMSGFxoQBZPq0BXFZt1GY/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. <br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. <br /><br />Tidak hanya itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)</span>

News Tipikor KPK Menetapkan 5 Tersanga Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto

berita koruspi .co - Penyidik KPK menetepkan 5 (lima) tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesa...

»

Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQzmD1PugxGVhuRC94opCUuIg6dLE_2dDxofU4fwWggPQyY2qHo8sJj0k7i0bF61Ew_40Hx9XmHpjC7QqfQZgP1JkBk89zk9dgJnuP92o6LqUYWDrNyg3pPNXP-NxxUqjWwThXJ8ZHLA/s1600/IMG20181112110333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQzmD1PugxGVhuRC94opCUuIg6dLE_2dDxofU4fwWggPQyY2qHo8sJj0k7i0bF61Ew_40Hx9XmHpjC7QqfQZgP1JkBk89zk9dgJnuP92o6LqUYWDrNyg3pPNXP-NxxUqjWwThXJ8ZHLA/s640/IMG20181112110333.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 12 Nopember 2018, Ketua Tim JPU Muh. Hatta dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim) bersama JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu membacakan surat tuntutannya, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan terdahadap terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp25 juta yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan bersama Tim Saber Pungli Polres Batu, pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp25 juta.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Unggul Handoyo, Jufri M. Adi, Karisma Adi Nugroho dan Pongki Gautama.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bawah perbuatan terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e  (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />JPU menjelaskan, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Parkir Kantor PT . Empat Bintang Sentosa (PT. EBS) Jalan Dirgantara, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />JPU menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. Serta mempunyai fungsi untuk membuat perencanaan program bidang permukiman, perumusan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya,  penyusunan standar operasional prosedur bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. <br /><br />JPU juga mengatakan, pengendalian data informasi bidang infrastruktur, penataan bangunan serta air bersih dan sanitasi lingkungan,  perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung pemerintah,  pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung serta ijin penyehatan lngkungan, pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana prasarana infrastruktur permukiman, pembinaan dan koordinasi sarana penggunaan sarana prasarana air bersih, sampah dan air Limbah, pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang permukiman dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.</span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><br /></span> <span style="background-color: #eeeeee;">JPU mengatakan, bahwa untuk kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) dan pembangunan Guest house Mahasiswa Batu di Kota Malang tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, dengan rincian pekerjaan, untuk pembangunan gedung olahraga (Indoor) dari anggaran APBD 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp35 milliar, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai Rp29.317.905.000, penawawan atau Kontrak sejumlah Rp28.765.756.000 dan  pelaksana PT. Gunadharma Anugerah Jaya dengan Direktur Nofan Eko Prasetyo.<br /><br />“Anggraan untuk pembangunan Guest House Mahasiswa Kota Batu di Kota Malang bersumber dari APBD TA 2016 dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp4.250.000.000, HPS Rp3.200.000.000, Kontrak Rp3.191.800.000 dengan Pelaksanan oleh PT Mulia Karya Prima milik Fian Affandi selaku Direktur,” kata JPU </span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hQRSpD0rct24nlVNPoV4YeDamQO8-b5BTOKLClGFuciJYE9x8_RhPBewmX1nQYJUJS9yf0kTSxYxfim-jndR5jUh9q0jrsEmpUnij2CcpmaTXPbzWY0MDz-T7xaoVRla42pgbe-FpuA/s1600/IMG20181112110153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hQRSpD0rct24nlVNPoV4YeDamQO8-b5BTOKLClGFuciJYE9x8_RhPBewmX1nQYJUJS9yf0kTSxYxfim-jndR5jUh9q0jrsEmpUnij2CcpmaTXPbzWY0MDz-T7xaoVRla42pgbe-FpuA/s640/IMG20181112110153.jpg" width="640" /></a>JPU menjelaskan, bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu Nomor : 180/ 22/ KEP/ 422.107/ 2016 tanggal 24 Maret 2016, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana pasal 11 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang / Jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan kontrak. Kemudian menerbitkan surat penunjukkan penyedia Barang/ Jasa, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat perjanjian,  Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak,  Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna Anggaran (PA), Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan,Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa. <br /><br />“Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) oleh PT. Gunadharma Anugerah Jaya, dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang oleh PT Mulia Karya Prima, terdapat keterlambatan pekerjaan (tidak sesuai dengan kontrak) serta dikenakan denda keterlambatan, sehingga selama dalam proses pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang, terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan sering berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya,” ujar JPU <br /><br />JPU mengatakan, karena ada denda yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa selaku PPK memaksa saksi Ir. Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana pekerjaan (kontraktor) pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan, untuk operasional riwa-riwi (kesana kesini.Red) ke BPKP juga ke Polda, sehingga sisa  pembayaran terkait pekerjaan sebesar 20 persen yang belum cair dapat dicairkan.<br /><br />“Terdakwa juga sering mengintimidasi saksi Didik Sugianto dengan cara mempersulit proses pencairan/pembayaran progres pekerjaan sebelumnya (per termin). Sehingga Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana terpaksa memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan uang,  walaupun terdakwa tidak menentukan jumlah uang yang diminta,” ungkap JPU dalam surat tuntutannya.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Lanjut JPU, di ruang meeting Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, komplek Block Office Pemerintah Kota Batu, terdakwa mengulangi lagi permintaan uang kepada Didik Sugianto, dengan menceritakan bahwa terdakwa telah ke BPKP dan Polda Jatim untuk mengurus pekerjaan terkait sisa pencairan yang belum dibayar, dan pekerjaan yang rusak akibat kejatuhan pentas. Hal tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta uang kepada Didik Sugianto sebagai “biaya operasional riwa-riwi". <br /><br />“Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, terdakwa akan ditemui oleh Didik Sugianto yang datang ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu di komplek Block Office Pemerintah Kota Batu sekitar pukul 09.45 WIB, untuk menyerahkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa, namun terdakwa sedang tidak berada di kantor,” kata JPU kemudian.<br /><br />JPU mengatakan, bahwa terdakwa dihubungi oleh Didik Sugianto melalui HP, namun HP terdakwa juga tidak aktif. Lalu Didik Sugianto mengirim SMS sekira pukul 09.58 WIB yang isinya, “kantor sepi pak”. Sekitar pukul 10.01 WIB terdakwa menjawab SMS Didik Sugianto yang isinya, “inggih Mas mhn ke Mas Fafan dan bpk Sekretaris, saya masih di Fr UB dgn TABG”. Selanjutnya Didik Sugianto menelpon dan memberitahu terdakwa, bahwa Fafan Firmansyah tidak bisa dihubungi,  dan dijawab oleh terdakwa “ya mas saya sudah otw kesitu ditunggu”. Lalu Didik Sugianto menunggu di ruangan terdakwa sekitar pukul 13.40 WIB sampai terdakwa datang. <br /><br />“Didik Sugianto menyerahkan uang yang diminta terdakwa, namun yang dijawab oleh terdakwa “nanti aja dulu”. Setelah terdakwa akan keluar ruangan, Didik Sugianto bilang lagi “pak Ini uangnya pak” dan dijawab oleh terdakwa "kasihkan ke Pak Iwan saja” dan Didik Sugianto diantar keruangan Iwan. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan Iwan. Setelah Didik akan menyerahkan uang kepada Iwan, lalu Iwan bertanya kepada Didik, “apa mas?” yang dijawab oleh Didik, bilang ke Iwan, “anu, uangnya yang kemarin”. Dan oleh Iwan, uang tersebut disuruh menyerahkan kepada terdakwa tetapi tidak boleh diserahkan di Kantor Dinas, dan menyuruh diluar dengan mengatakan “Mas, ojok dikasihno dikantor bahaya,” kata JPU menirukan. <br /><br />Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan Didik, Fafan dan Abdul Hafidh Mahsun,    menuju kantor CV. EBS yang beralamat di Jalan Dirgantara Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik dengan  Nomor Polisi N 1707 BS milik terdakwa, untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak dalam paket pekerjaan pembangunan Taman Balai Kota. <br /><br />Setelah bertemu dengan Umar Syarifudin di kantor CV. EBS untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dan Didik menuju mobil yang di halaman parkir kantor CV. EBS. Pada saat terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan akan masuk mobil melalui pintu depan dekat setir, Didik membuka pintu tengah mobil untuk mengambil tas miliknya. <br /><br />Selanjutnya Didik mengambil uang sebesar Rp25 juta yang ada dalam tas lalu diserahkan ke terdakwa sambil mengatakan, "pak ini uangnya”, dijawab oleh terdakwa “oo uang yang tadi mas yang ke Pak Iwan tadi ta”, “yaa mas uangnya itu kasihkan ke Pak Hafidh”. Lalu oleh Didik, uang tersebut diserahkan kepada Abdul Hafidh Mahsun yang saat itu sudah duduk di mobil di kursi depan samping pengemudi, sementara terdakwa masih berada di luar mobil, dan uang sejumlah Rp25 juta yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam diletakkan Didik di tengah-tengah kursi pengemudi dengan kursi yang diduduki oleh Abdul Hafidh Mahsun.<br /><br />Setelah itu, terdakwa diajak oleh Didik untuk bersalaman. Kemudian Didik pulang naik sepeda motor bersama Wahyu Fahmi Mujahidin. Sesampainya dirumah Perumahan Puri Malang, Didik  melaporkan kepada pimpinannya, bahwa uang sejumlah Rp25 yang diminta oleh terdakwa sudah diserahkan. <br /><br />“Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan Abdul Hafidh Mahsun ditangkap Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan, diantaranya beranggotakan Lati Kartika Sari, Indra Waskito, bersama Tim Saber Pungli Polres Batu diantaranya Dakky Dzul Qornaih, Moch. Arobu, dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp25 yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam,” kata JPU<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e  (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Menuntut ; Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan bahwa terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda sebesar Rp50 juta subside 3 bulan kurungan,” ucap JPU Muh. Hatta di akhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada sidang berikutnya.<br /><br />Sesuai persidangan, salah satu Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, seharusnya pemberi juga ikut menjadi tersangka sesuai fakta dalam persidangan. Alasan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa sipemberi uang juga mempunyai kepentingan sehingga bersedia memberikan uang terhadap terdakwa. (Rd1)</span>

News Tipikor Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan berita korupsi .co - Senin, 12 Nopember 2018, Ketua Tim JPU Muh. Hatta dari Kejaksaan Tinggi (Ke...

»

Hakim PT Menambah Hukuman Terdakwa Oepoyo Sardjono Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHE209R2UtRILIrPAI3vdaQAo14iwboekbdYwoTmIk7uHgCjGH3fWhRnYhsNert5f4wC1wo2bQYWFLS7XHaejUbjU4Hy3Ce0qbd1SNEPJKJrpNvgz0SAePOBpwc3TA9CjM3ZNKUv0a4B0/s1600/Terdakwa+Dalam+Kasus+Perkara+Korupsi+PT+PWU.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="848" height="375" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHE209R2UtRILIrPAI3vdaQAo14iwboekbdYwoTmIk7uHgCjGH3fWhRnYhsNert5f4wC1wo2bQYWFLS7XHaejUbjU4Hy3Ce0qbd1SNEPJKJrpNvgz0SAePOBpwc3TA9CjM3ZNKUv0a4B0/s640/Terdakwa+Dalam+Kasus+Perkara+Korupsi+PT+PWU.gif" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: #eeeeee;"><b>Terdakwa Dalam Kasus Perkara Korupsi PT PWU</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #eeeeee;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Oepoyo Sardjono dengan pidana penjara selama 1 tahun dari 1 tahun dan bulan Tuntutan JPUKejati Jatim# </b></span></span></i></span><br /> <span style="background-color: #eeeeee;"><br /></span> <span style="background-color: #eeeeee;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim) menambah hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono menjadi 1 tahun dan 6 bulan dari hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penjualan Aset Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu dalam Jilid II, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11.071.914.000.<br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor Perkara No. 46/PID.SUS/TPK/2018/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2018 oleh Heri Sukemi., SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu dua Hakim anggota yakni Moh. Ichwan., SH,. M.Hum dan Dr. H. Ansori., SH., MH menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono terkait hukuman pidana tambahan berupa denda dan pengembalian kerugian negara, sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 29 Juni 2018 yakni denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp2.095.457.000 yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Kejati Jatim pada saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka dirampas untuk negara.<br /><br />Terkiat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono, hingga saat ini belum diketahui apakah JPU Kejati Jatim maupun terdakwa akan melakukan upaya hukum kasasi, mengingat putusan ini sama dengan tuntutan JPU, sementara yang melakukan upaya hukum Banding adalah terdakwa sendiri melalui Penasehat Hukumnya. Yang mungkin berharap akan mendapatkan putusan bebas, sama dengan Dahlan Iskan. <br /><br />Sementara terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Gatra, saat dihubungi media ini, tak banyak memberikan tanggapan. Gatra hanya meng “Ia” kan kalau hukuman kliennya ditambah dari 1 tahun menjadi 1 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Kalau JPU dan terdakwa tidak melakukan upaya hukum Kasasi, kapan JPU akan mengeksekusi terdakwa Oepyo Sarjono, mengingat terdakwa tidak ditahan hingga saat ini. Memang penyidik Kejati Jatim sempat melakukan penahanan terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono, begitu juga terhadap Dahlan Iskan, namun tak lama hanya seminggu karena alasan sakit. Tetapi perlakukan itu “tidak berlaku” bagi setiap tersangka/terdakwa yang sakit pula.<br /><br />Tetapi bisa jadi, tersangka akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan berharap mendapatkan putusan bebas, atau untuk mengulur tindakan dari JPU melakukan eksekusi.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9RhkqPRhy3ka59KK9d_nkGtaqrd5r5mLCeGZXICGRcM7OWV0EPSJyGe6hZY_BEsHFZ8se_zyFM3nTSxbDzWFA3E4oduQ0BRhEQObg4E9UyKzWyIKQkgO3pjCWLy-9ckwBJlzg0uGlvPs/s1600/Oepoyo+Sarjono+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9RhkqPRhy3ka59KK9d_nkGtaqrd5r5mLCeGZXICGRcM7OWV0EPSJyGe6hZY_BEsHFZ8se_zyFM3nTSxbDzWFA3E4oduQ0BRhEQObg4E9UyKzWyIKQkgO3pjCWLy-9ckwBJlzg0uGlvPs/s640/Oepoyo+Sarjono+1.png" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Sardjono   selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan Sam Santoso sebagai Direktur PT SAM. Keduanya selaku pembeli 2 (dau) asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet ini di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003.<br /><br />Karena tersangka Sam Santoso dikatakan sakit tanpa ada upaya dari JPU mendatangkan dokter pemerintah untuk memeriksa kesehatan Sam Santoso, akhirnya hanya Oepoyo Sarjono lah yang diadili, hingga “Tuhan memanggil” Sam Sntoso beberapa waktu lalu di Singapur (kabar kematian Sam Santoso diterima media ini dari Penasehat Hukum Sam Santoso).<br /><br />Namun dalam kasus ini, keduanya ditetapkan menjadi tersangka selaku pembeli Aset PT PWU bukan sebagai pemilik perusahaan PT SAM, melainkan sebagai pribadi yang diuntungkan sebesar Rp8 miliyar lebih dari total kerugian negara sebesar Rp11.071.914.000. Hal inilah yang  diucapkan oleh 5 (lima) Majelis Hakim saat membacakan putusan dalam Jilid I dengan terdakwa Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan Aset, dan terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PWU, pada tanggal 21 April 2017.<br /><br />Sementara dalam Jilid I, dengan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dan terdakwa Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim Penjualan Aset. Kdua terdakwa ini, dijerat oleh JPU dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Oleh JPU, terdakwa Dahlan Iskan dituntut pidana penjara selama  6 tahun, denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan, dan tuntut juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 milliyar rupiah atau pidana penjara selama 3 tahun dan 5 bulan. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Dahlan Iskan Divonis pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangan uang pengganti dalam tuntutan JPU, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKJMVzNZdpY79vBrXjfxBiqX6vyc-VMfHBfu-1AG2ACWN0h3magUS6IagPylW84iLEyJnOG_zYbah_5VYyToBgt_5GpAZwHsF-aZi6OGOjA2CYWR-oWyOQIaKU3CS8-uyXxxeyJUbJh8/s1600/Dahlan+Iskan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKJMVzNZdpY79vBrXjfxBiqX6vyc-VMfHBfu-1AG2ACWN0h3magUS6IagPylW84iLEyJnOG_zYbah_5VYyToBgt_5GpAZwHsF-aZi6OGOjA2CYWR-oWyOQIaKU3CS8-uyXxxeyJUbJh8/s640/Dahlan+Iskan..jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">Dan untuk terdakwa Wishnu Wardhana, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2.5 miliyar, dan kalau tidak membayar hartanya akan disita oleh Jaksa. Kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan penjara selama 3 tahun.<br /><br />Terdakwa ini pun sama-sama mendapatkan hukuman ringan. Karena Majelis Hakim menghukum terdakwa Wishnu Wardhana dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebersar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman pidana untuk membayar kerugian negara juga diperkecil oleh Majelis Hakim menjadi sebesar Rp1.5 miliyar, atau pidana penjara selama 1 tahun bila tidak membayar.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU pada tanggal 25 September 2003.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkair baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, lanjut Majelis Hakim, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim, dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Majelis menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang, dan pelaksanaan RUPS serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: #eeeeee;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglrcT_FIECiX2a3qjVmMCZSJZTjylFr9kYZrX0j2-ZrYYyXXKAZXKa2KpvHAHxOuh0Qyn0r6XtmQkSjfZBvUfMNk5WagChTG_TKi9a4zW9p4ag_sAYIyzehQrdT_Yrqpn13qNU-aVw2Lw/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglrcT_FIECiX2a3qjVmMCZSJZTjylFr9kYZrX0j2-ZrYYyXXKAZXKa2KpvHAHxOuh0Qyn0r6XtmQkSjfZBvUfMNk5WagChTG_TKi9a4zW9p4ag_sAYIyzehQrdT_Yrqpn13qNU-aVw2Lw/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="background-color: #eeeeee;">Sebelumnya, terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Iskan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT),  dan tidak perlu persetujuan DPRD Jatim. Sementara menurut terdakwa Dahlan Iskan, bahwa pelepasan asset tersebut menjadi tanggung jawab Wishnu Wardana karena sudah di delegasikan.  <br /><br />“Berkat Tuhan” pun berpihak kepada terdakwa Dahlan Iskan, karea Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan saksi-saksi termasuk dari terdakwa sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan JPU dalam persidangan.<br /><br />Dahlan Iskan pun Divonis BEBAS oleh 5 (lima) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yakni DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, pada tanggal 31 Agustus 2017 dalam Nomor Perkara No. 49/PID.SUS/TPK/2017/PT.SBY.<br /><br />Sementara Wishnu Wardhana tetap dianggap bersalah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun diberi “bonus” 6 bulan. <br /><br />Karena Dahlan Iskan divonis bebas, Kejati Jatim pun tak tinggal diam. Saat ini Kejati Jatim menunggu putusan dari Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, apakah akan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Pengadilan Tipikor Surabaya ?. (Tim beritakoruspi.co)</span>

News Tipikor Hakim PT Menambah Hukuman Terdakwa Oepoyo Sardjono Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Terdakwa Dalam Kasus Perkara Korupsi PT PWU #Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Oepoyo Sardjono dengan pidana p...

»