Terbukti Korupsi, Ketua DPRD Kab.Jember Divonis 2 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zePuRc08okxQxjF9RmSsz73cvwZpZ0Gx_s_WRqhev1ACFykIYxoYiIwhiMhARAZcOQUlwcCzFO6HmSC33ixOCASgi81-s7PeYWvrGBSKz0LdPvZNm9Y7GHDJAR3f1grrfBd6P3SQ38k/s1600/IMG20181002143922.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8zePuRc08okxQxjF9RmSsz73cvwZpZ0Gx_s_WRqhev1ACFykIYxoYiIwhiMhARAZcOQUlwcCzFO6HmSC33ixOCASgi81-s7PeYWvrGBSKz0LdPvZNm9Y7GHDJAR3f1grrfBd6P3SQ38k/s640/IMG20181002143922.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="color: red;">Terdakwa Thoif Zamroni</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Pencairan Dana Bansos APBD Kabupaten Jember TA 2015 sebesar Rp38 M tidak sesuai prosedur, 49 anggota DPRD periode 2014 - 2019 yang turut menikamati tak  tersentuh hukum#</i></b></span></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-small;">     </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Selasa, 30 Oktober 018, Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Surabaya menjauhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember Periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp90 juta yang termasuk bagian dari Rp1.045.000.000 (satu milliar empat puluh lima juta rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti., SH., MH, dan dihadiri JPU Herdiyanti dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember serta Penasehat Hukum terdakwa, M. Nuril.<br /> <br /> Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini, terseret dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bansos sebesar Rp38 milliar yang berasal dari anggaran APBD Kabupeten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 yang pencariannya tidak sesuai dengan prosedur termasuk peruntukannya.<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya terungkap dari keterangan mantan Sekda Kabupaten Jember Sugiarto yang mengatakan, bahwa pencaran dana Bansos TA 2015 sebesar Rp38 milliar tidak sesuai prosedur. Kepada Majelis Hakim, Sugiarto mengatakan bahwa permintaan dana hibah dan Bansos untuk anggota maupun untuk pimpinan DPRD berawal pada saat berlabsungnya rapat gabungan antara tim Anggaran Pemda dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD. Dan Sugiarto mengatakan, tidak kuasa untuk menolak permintaan itu.<br /> <br />  "Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember, ada permintaan dana hibah dan bansos sebesar Rp38 miliar, baik untuk anggota maupun pimpinan yang disampaikan pimpinan Dewan. Pencairannya tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” ujar Sugiarto (Selasa, 17 Juli 2018). <br /> <br /> Dua minggu kemudian, Kejati Jatim langsung menetapkan Sugiarto dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) menjadi terangka, namun 49 anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 hingga hari belum tersentuh hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /> <br /> Karena seluruh anggota DPRD Kabupetan Jember ikut menikmati duit Bansos sebanyak Rp38 milliar itu, di mana setiap anggota menerima sebesar Rp750 juta, sedangkan Ketua kebagian Rp1 miliyar. Hal itu diakui juga oleh 3 Wakil Ketua DPRD Kabupeten Jember yakni Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS) saat dihadirkan menjadi saksi.<br /> <br /> “Ketua dan 3 Wakil Ketua masing-masing Satu Milliar, anggota Tujuh ratus Lima puluh (Rp750 juta.Red),” kata saksi saat itu (Selasa, 7 Agustus 2018).<br /> <br /> Alasan para politikus di Kabupaten Jember menerima duit Bansos itu, untuk dibagikan ke Konstituennya di Dapil masing-masing anggota DPRD. Namun kenyataannya justru bermasalah, karena sejak awal pencairannya pun sudah tidak sesuai dengan prosedur, apalgi peruntukannya, malah tidak kena sasara. <br /> <br /> Akibatnya, hanya Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember ini yang diadili, sementara 49 anggota DPRD lainnya yang disebutkan menerima duit Bansos hingga hari ini masih “AnNyam alias Aman dan Nyaman atau Amtos alias Aman Sentosa”, karena mungkin Kejaksaan tidak menemukan bukti, kecuali hanya ucapan saja, atau karena memang tak mudah bagi Kejaksaan untuk menyeret para politikus itu dalam kasus ini dengan lasan “tidak cukup bukti”. <br /> <br /> Sementara keterlibatan Sugiarto selaku Sekda, karena Dialah selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab. Jember yang ikut mencairkan dana tersebut, sedangkan Kepala BPKAD Kabupaten Jember ini karena data dokumen penerima dana Bansos diserahkan “ketangannya” oleh Sekwan, dimana data dukimen tersebut diperoleh dari DPRD. Kemudian oleh BPKAD diserahkan ke Dinas terkait sesuai dengan data dalam dokumen yang sudah disiapkan oleh masing-masing anggota DPRD, diantaranya adalah Dinas Perternakan yang tidak melakukan verifikasi.<br /> <br /> Andai saja KPK yang menanganinya, bisa jadi ceritanya berbeda, karena 50 anggoat DPRD Kabupaten Jember bisa bernasib sama dengan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus korupsi suap APBD TA 2015 juga.<br /> <br /> Selain itu, dana Bansos itupun mengalir juga kesalah seorang anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis yakni Solihin, berupa seekor Sapi sebagai “tutup mulut” pada tahun 2016. Sapi itu diterima Solihin dari Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa Thoif Zamroni. <br /> <br /> Selain ke LSM, dana Banos sebesar Rp300 juta dikabarkan mengalir ke sekelompok wartawan di Jember dengan membentuk Kopersi Wirausaha Nasional (Kowina) melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi. Namun kepada wartawan media ini, Ayub Junaidi saat ditemui di Pengadilan Tipikor mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor (Selasa, 31 Juli 2018).<br /> <br /> Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, data itu  diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanpa melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan kali ini (Selasa, 30 Oktober 2018), Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Thoif Zamroni tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.<br /> <br /> Namun dalam pertimbanagan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak Pembelaan dari terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember), pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas, namun selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT20FlH_u1LeNM64seuqscz9Sa0zcelf-7QWf2z2iVzqiEHEDDtyxVrYiaglU3JE2nkm8QaiQDHHMC1dDw_Du8GIqpgASI4F_yAsypaH-rpKp3ypLFURX_4X1QOrRDvmyavsx3emq-_J0/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT20FlH_u1LeNM64seuqscz9Sa0zcelf-7QWf2z2iVzqiEHEDDtyxVrYiaglU3JE2nkm8QaiQDHHMC1dDw_Du8GIqpgASI4F_yAsypaH-rpKp3ypLFURX_4X1QOrRDvmyavsx3emq-_J0/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sugiarto (tersangka) mantan selaku Sekda Kab. Jember</b></td></tr> </tbody></table> Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /> <br /> “Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp60 juta yang berasal dari Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator<br /> <br /> Terdakwa Thoif Zamroni dalam penyaluran dana Hibah perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /> <br /> Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address). <br /> <br /> Dan pembagiannya, untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp1 miliar, sedangkan masing-masing anggota Rp750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar Rp38,5 miliar. <br /> <br /> “Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<br /> <br /> Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /> <br /> Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /> <br /> Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /> <br /> Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran (Banggar) segera membuat surat permohonan Hibah, dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian dibuat kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur pimpinan Dewan dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupetan Jember, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan dana hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /> <br /> Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /> <br /> Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /> <br /> Pada bulan Juli 2015, dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /> <br /> Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /> <br /> Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap, karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. <br /> <br /> Majelsi Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Terkait kerugian negara yang dinikamati oleh terdakwa dan sudah dikembalikan, menurut Majelis Hakim dirampas untuk negara.<br /> <br /> “Mengadli ; Menghukum terdakwa Thoif Zamroni dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000). Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin.<br /> <br /> Atas putusan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, M. Nuril kepada media ini mengatakan masih pikir-pikir.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir dululah. Masih ada waktu 7 hari,” kata Nuril<br /> <br /> Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Pidana Khsusus Kejaksaan Negeri (Kasis Pidsus Kejari) Jember Herdian. Alasannya, akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kajari) Jember.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir. Besok akan melaporkannya kepada Pimpinan dengan mengumpulkan JPU (Jaksa Pnuntut Umum),” kata Herdian.<br /> <br /> Saat ditanya terkait 2 tersangka, yaitu Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Puri Handayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Herdian mengatakan, dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), karena kasus ini sudah diambil alih oleh Kejati Jatim.<br /> <br /> “Dalam waktu dekat akan kita limpahkan ke Kejati,” katanya kemudian.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut terkait sejumlah anggota DPRD Kab. Jember, Kasi Pidsus Kejari Jember ini enggan mengomentari karena menurutnya bukan lagi kewenangannya, melainkan kewenangan di tingkat Provinsi, yakni Kejaksaan Tinggi. (Rd1)

News Tipikor Terbukti Korupsi, Ketua DPRD Kab.Jember Divonis 2 Tahun Penjara

Terdakwa Thoif Zamroni #Pencairan Dana Bansos APBD Kabupaten Jember TA 2015 sebesar Rp38 M tidak sesuai prosedur, 49 anggota DPRD period...

»

Sidang Korupsi Suap Bupati Mojokerto Terungkap; 11 Tower Berdiri Tanpa Izin Tapi Sewa Sudah Terima

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0TcVewDG_aToPBuM8eSt6cxM4E4NEo6EJi99yt01S0mJVLrM5nlyp8vQg_20BS0byh4zoFRauofLigNaEV-h-vnPKPWYKgMfumjnoWzRWCIxDsTnJZDThjIB_rWRZNpSO9rM2Fs9BC8/s1600/IMG20181015112207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0TcVewDG_aToPBuM8eSt6cxM4E4NEo6EJi99yt01S0mJVLrM5nlyp8vQg_20BS0byh4zoFRauofLigNaEV-h-vnPKPWYKgMfumjnoWzRWCIxDsTnJZDThjIB_rWRZNpSO9rM2Fs9BC8/s640/IMG20181015112207.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati</b></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Sidang Perkara Korupsi “Suap” Bupati Mojokerto; JPU KPK menghadirkan Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrantructure.Tbk dan Accont Manager Exteranal PT Telkom Indonesia Cabang Mojokerto#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Sidang kasus perkara Korupsi “suap” Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha semakin membuka “kebobrokan” sisitim pemerintahan di Kabupuaten Mojokerto.<br /><br />Masyarakat bisa membayangkan, pada tahun 2015, 11 Tower pemancar jaringan telepon seluler bisa berdiri menjulang tinggi dibagun oleh PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk di wilayah Kabupetan Mojokerto tanpa memiliki izin, sementara PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk sudah menerima sewa dari PT Telkom Indosenesia Cabang Mojokerto.<br /><br />Setelah berdiri dan beroperasi, barulah Pemkab Mojokerto mengetahui kalau 11 Tower itu benar-benarbenar belum memiliki izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo), yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa Mustofa Kamal Pasha untuk “meraup” keuntungan pribadinya.<br /><br />Sebab untuk mendapatkan Izin IPPR dan IMB, pengusaha harus menyediakan duit sebesar Rp2.420 miliyar dengan rincian, untuk fee terdakwa sebesar Rp200 juta per Tower dan Rp20 juta untuk iin UKL dan UPL. Belum lagi duit “haram” dari Izin-izin lainnya yang dikeluarkan Pemkab Mojokerto sebesar Rp850 juta.<br /><br />Itu masih di tahun 2015, lalu bagaimana di tahun sebelumnya atau di tahun sesudahnya sejak terdakwa menjabat sebagai Bupati?. Apakah tidak ada pengusaha kelas bawah atau pengusaha kelas atas yang mengurus izin di Kabupaten Mojokerto? <br /><br />Dan duit itulah dijadikan KPK sebagai “tiket” bagi Mustofa Kamal Pasha untuk masuk penjara. Karena duit yang diterima Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto itu, melanggar aturan perundang-undanganundangan yang ada, diantaranya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang tidak boleh menerima hadiah apapun yang berkaitan dengan jabatannya tanpa melaporkan ke KPK (Komisi Pembaratansan Korupsi) dalam waktu 30 hari kalender.<br /><br />Terungkapnya 11 Tower yang berdiri tanpa ijin di Kabupaten Mojokerto itu dari keterangan Bos PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Mustofa Kamal Pasha oleh JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati, kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa Mutofa Kamal Pasha didampingi Penasehat Humumnya, Mariam Fatimah dkk, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra, pada Senin, 29 Oktober 2018.<br /> <br /> <span style="font-size: small;">P</span>ada sidang sebelumnya juga terungkap, bahwa penerimaan duit “haram” di Dinas Perizinan Kabupatena Mojokerto hal biasa. Hal itu diungkapkan oleh Noerhono selaku Kepala Badan Perizinan di Kabupaten Mojkerto (15 Oktober 2018).<br /><br />Senin, 29 Oktober 2018, JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati menghadirkan 5 orang saksi dari pihak PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan 1 (satu) dari PT Telkom Indonesia cabang Mojokerto, diantaranya 1. Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama),; 2. Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk, warga Jalan Buana Biru Besar II/7 Taman Permata Buana, Jakarta dan warga Jalan Pulau Bidadari I/33 Kembangan Utara, Jakarta Barat,; 3. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand Finance and Treasury PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk (Tower Bersama Goup) berkantor di Gedung The  Convergance Indonesia, Kawasan Epicentrum, Rasuna Said Jakarta, warga Perumahan Beji Permai Blok T/3-4 Tanah Baru,Depok dan warga Jalan Cilandak KKO, Gang Cemara No 42 Jakarta,; 4. Sri Juliana Astuti (Cief Oof Priject dan Implemantation PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk, Epicentrum Jakarta,; 5. Mayta Trianti (Permint Officier PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk) yang berkantor di Tower Berama Group, By Pass Ngurah Rai, Bali,; 6. Komari, Karyawan PT Infomedia Solusi Humanika bagian Accunt Manager Exeteral PT Telkom Indonesia Cabang Mojkerto)<br /><br />Kepada Majelis Hakim. Bos PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk ini mengakui, bahwa 11 Tower yang berdiri di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu, belum mendapatkan izin IMB maupun izin IPPR, namun sudah menerima sewa dari pihak PT Telkom Indosesia sebesar Rp200 juta untuk 1 (satu) Tower.<br /><br />“Belum ada ijinnya,” jawab Herman Setya Budi kepada Majelis Hakim<br /><br />Namun yang membuat kaget sakasi dari PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk ini adalah saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano menanyakan tentang SOP antara PT PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dengan PT Telkom Indonesia Cabang Mojkerto.<br /><br />Tidak hanya itu. Majelis Hakim Dr. Andriano juga mempertanyakan, sudah berapa banyak tower yang dibangun di Indonesia. Dan pertanyaan Majelis Hakim itupun tidak dapat dijelaskan oleh saksi. Sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar saksi dihadirkan kembali dengan membawa surat perjanjian konterak kerja, untuk mengetahui SOP kedua perusahaan yang menjalin kerjasama pembangunan Tower tersebut.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Joko Hermawan kembali menjelakan, bahwa 11 Tower berdiri tanpa memiliki izin, tetapi sudah menerima sewa sebesar Rp200 juta untuk 1 Tower. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9KngqXdymYnQfWq-JQgC2vgG2Qi7nsNzlT6BGv_rwXZLtIDRGUelXM_b4VtveQOcIIRlVBMTXTGfVhSMv90AdrU0sVMwXiUzneLUPsD7znSit700SrHlpiBEb-Vo3EQCRNc3AYwbcEUM/s1600/IMG20181029141832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="1275" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9KngqXdymYnQfWq-JQgC2vgG2Qi7nsNzlT6BGv_rwXZLtIDRGUelXM_b4VtveQOcIIRlVBMTXTGfVhSMv90AdrU0sVMwXiUzneLUPsD7znSit700SrHlpiBEb-Vo3EQCRNc3AYwbcEUM/s640/IMG20181029141832.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr align="justify"><td class="tr-caption"><b>Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama),; 2. Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,; 3. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand Finance and Treasury PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk (Tower Bersama Goup),; 4. Sri Juliana Astuti (Cief Oof Priject dan Implemantation PT Tower Bersama Infrastuctur.Tbk, Epicentrum Jakarta,; 5. Mayta Trianti (Permint Officier PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk), dan 6. Komari, Karyawan PT Infomedia Solusi Humanika bagian Accunt Manager Exeteral PT Telkom Indonesia Cabang Mojkerto)</b></td></tr> </tbody></table> “Ya itu tadi kan, saya tanya ulang-ulang. 11 Tower belum ada izin tetapi sudah menerima sewa dari PT Telkom.,” kata JPU KPK.<br /><br />Pada siang pekan lalu, JPU KPK Djoko Hermawan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa dakwaan terkait perizinan dan pembongkaran serta biaya perizinan sudah terbukti dari keterangan saksi. <br /><br />“Kalau itu Pak Nurwono selaku Kepala Badan Perijinan, menyerahkan uang ke Pak Susanto,  Kepala Dinas Pendidikan, di mana uang sebesar Rp850 juta berasal dari perizinan perizinan.  Untuk urusa perizinan yang ditunju ada tiga orang, yaitu Lutfi, Nurwono dan Susanto. Jadi yang 850 juta ini diserahkan ke Pak Santoso, sesuai komunikasi antara Pak Nurwono dan Santoso. Dari keterangannya tadi kan dikatakan, sudah diserahkan langsung ke Bupati, pagi itu. Kemudian uang itu diserahkan ke Bu Marta. Dan uang perizinan Kabupaten Jokoerto ini sudah tradisi-tradisi di Dinas Perijinan,” kata JPU KPK Djoko.<br /><br />Sedangkan mengenai biaya resmi pengurusan izin IMB antara 5 -7 juta rupiah, dan izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) non retribusi. Tetapi yang diminta terdakwa ini adalah sebesar Rp200 juta untuk 1 izin.<br /> <br /> “Kalau biaya resmi pengurusan IMB antara 5 sampai 7 juta, IPPR ini non retribusi atau gratis. Kalau yang 850 juta itu, uang yang terkumpul dari perizinan perizinan lain. Nah, sementara dakwaan kita kan mengenai izin Tower TBG dan Protellndo. Tapi saksi Pak Nurwono mengatakan kalau untuk biaya Tower diminta 200 juta,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah KPK akan menindaklanjuti keterangan saksi-saksi, di mana para saksi ini terlibat langsung penarikan uang “haram” itu, termasuk Kepala Sat Pol PP selaku aparat penegak hukum pelaksana Perda. JPU KPK Djoko Hermawan menjelaskan, bahwa dirinya adalah sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan membuktikan dakwaannya. Pun demikian, setiap persidangan akan melaporkannya sesuai fakta persidangan.<br /><br />JPU KPK Djoko Hermawan menambahkan, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada paragraf pertama mengenai izin dan kemudian merobohkan serta paragraf kedua mengenai biaya terbukti dari keterangan saksi.<br /><br />“Kita sebagai Jaksa Penuntut Umum hanya ingin membuktikan dakwaan kita, terkait uang suap yang diterima oleh terdakwa yang berkaitan dengan perizinan. Dari keterangan saksi, dakwaan kita di paragraf pertama dan kedua terbukti. Semua akan kita laporkan sesuai fakta persidangan,  setiap siang kita kan pasti buat laporan,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan.<br /><br />Terkait sprindik baru dalam kasus yang akan menjerat terdakwa adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlzi-H3Ir-GD_gLdzp5N5A6HEtwI4dw1WoXAI-Aq_qmrU0X3c1Dvu1JZs3y_NTAESC5uAjNozajZ_iyRzL2rELeoKkVLM7N8DYp_5Z20ezQjS-wO8VxZ4B6hE5v6IbQj1ni2LDEW5ln6E/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlzi-H3Ir-GD_gLdzp5N5A6HEtwI4dw1WoXAI-Aq_qmrU0X3c1Dvu1JZs3y_NTAESC5uAjNozajZ_iyRzL2rELeoKkVLM7N8DYp_5Z20ezQjS-wO8VxZ4B6hE5v6IbQj1ni2LDEW5ln6E/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>eperti yang diberitakan sebelumnya, kasus yang Korupsi suap yang menejrat orang nomor satu di Kabupaten Mojkerto ini bermuala  pada awal tahun 2015 lalu, saat terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto.<br /><br />Laporan dari Suharsono kepada terdakwa, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB. Atas laporan itu, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan untuk jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /><br />Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /><br />Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /><br />Untuk kepentingan pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee sebagai berikut.: a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /><br />Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /><br />Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /><br />Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /><br />Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.<br /><br />Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /><br />Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto.<br /><br />Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /><br />Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /><br />Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /><br />Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /><br />Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /><br />b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /><br />1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /><br />Sebelum Ahmad Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /><br />Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono.<br /><br />Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan.<br /><br />Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /><br />Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Mustofa Kamal Pasha pun dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Bupati Mojokerto Terungkap; 11 Tower Berdiri Tanpa Izin Tapi Sewa Sudah Terima

JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati #Sidang Perkara Korupsi “Suap” Bupati Mojokerto; JPU KPK menghadirkan Presiden Direkt...

»

JPU Kejari Malang “Menghukum” Majelis Hakim Tipikor Hingga pukul 14.30 WIB

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIQQ_nt2w8X58Twbt_SVyYTmrRVHAlOv4x1QG-992her3iDIRzvPRp97UYJkFNDLevJzXFJV84-QNFoSrBI0PnvxEoAcZkqjK-IfTssQTjnnkojk8rDPCfuDx76z4UO915l6C6KDUflY/s1600/IMG20181026141312.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIQQ_nt2w8X58Twbt_SVyYTmrRVHAlOv4x1QG-992her3iDIRzvPRp97UYJkFNDLevJzXFJV84-QNFoSrBI0PnvxEoAcZkqjK-IfTssQTjnnkojk8rDPCfuDx76z4UO915l6C6KDUflY/s640/IMG20181026141312.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim menunggu sejak pagi, JPU Kejari Malang dan 6 terdakwa Korupsi baru tiba di Pengadilan Tipikor Surabaya sektar Pkl 14.15 WIB tanpa pengawalan Polisi#</b></span></i></span><br /> <span style="font-size: small;"> <span style="font-size: large;"><b> </b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang “menghukum” alias ditunggu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sejak pagi (pukul 10.00 WIB) untuk menyidangkan 6 perkara Korupsi dengan 6 terdakwa hingga pukul 14.30 WIB.<br /><br />Kasus perkara Korupsi dari Kejari Malang yang akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Agus Hamzah dengan agenda pembacaan surat tuntutan dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Buku dengan 6 terdakwa masing-masingmasing perkara terpisah yaitu; 1. terdakwa  Moh. Khamim Nomor perkara 107/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY,;  2. Nomor perkara 108/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa  Suprayitno,; 3. Nomor perkara 109/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa I Ketut Budiana,; 4. Nomor perkara 110/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY atas nama terdakwa Abd. Aziz,; 5. Nomor perkara 111/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa Sugiarta.<br /><br />Sedangkan kasus perkara Korupsi dari Kejari Malang yang akan disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya I Wayan Sosisawan dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU dalam kasus Korupsi dana Retribusi parkir dengan terdakwa M. Samsul Arifin<br /><br />Dari pengamatan beritakorupsi.co, sekitar pulul 11.00 WIB, Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah sepi, karena 2 (dau) perkara sebelumnya sudah selesai disidangkan. Jumlah perkara kasus Korupsi yang disidangkan pada Jum'at, 25 Oktober 2018 hanya sebanyak 8 perkara.<br /><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun tetap menunggu tanpa ada kabar dari pihak JPU. Beberapa kali Majelis Hakim Agus Hamzah maupun Majelis Hakim I Wayan Sosisawan  memerintahkan pihak kemanan Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menghubungi si Jaksa melalui telepon selulernya (HP).<br /><br />Sekitar pukul 14.15 WIB, 6 terdakwa kasus dugaan Korupsi itu dengan memakai kemeja putih dengan celana warna hitam baru tiba di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur tanpa pengawalan pihak Kepolisian, dan langsung makan di Kantin yang berada di belakan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara JPUnya belum juga nongol.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sekitar pukul 14.30 WIB, JPU Eko dan JPU Siana dari Kejari Malang baru membacakan surat tuntutannya di ruang sidang Sari, untuk 5 terdakwa yakni Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim.<span style="font-size: small;"> </span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Apakah memang SOP nya begitu, atau tidak wajib karena tidak ada anggaran ? kalau memang ada anggaran dan SOP harus ada pengawalan dari pihak Kepolisian, lalu kemana "larinya" anggaran untuk pengamanan ?. Sementara terdakwa ini diadili karena "menikmati" uang yang bukan haknya keran tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Andai saja rakyat yang melanngar aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, yang jelas "pintu penjara sudah terbuka lebar-lebar untuk memasukkannya beberapa bulan atau tahun:.</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> </span> </span><br /> <span style="font-size: small;">Seusai JPU membacakan surat tuntutannya, Ketua Majelis Hakim Agus Hamza mengikuti jadwal persidangan berikutnya. Bahkan Ketua Majelis Hakim ini mengira kalau JPU datang dan akan kembali ke Jakarta. Perkataan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah di ruang sidang Sari itu bisa saja karena meras jengkel yang sudah minggu sejak pagi.<br /><br />“Ini langsung pulang ke Jakarta ?,” tanya Ketua Majelis Hakim sebelum sidang ditutup<br /><br />“Minggu depan sidang jam berapa, saya mengikuti Jaksa aja deh,” lanjut Hakim ini.<br /><br />“Tadi macet di jalan,” jawab JPU Siana. Sebelumnya, salah seorang terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa terdakwa baru berangkat dari Malang sekitar pukul 09.00 WIB dan baru tiba di Pengadilan Tipikor pukul 14.15 WIB. (Rd1) </span>

News Pendidikan Tipikor JPU Kejari Malang “Menghukum” Majelis Hakim Tipikor Hingga pukul 14.30 WIB

#Majelis Hakim menunggu sejak pagi, JPU Kejari Malang dan 6 terdakwa Korupsi baru tiba di Pengadilan Tipikor Surabaya sektar Pkl 14.15 WIB...

»

Korupsi Buku Sekolah, 4 Pejabat PPPPTK Kota Malang Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheecPs2OLJp-9B7ij9kZynMRbNlAStqXvyYG7MIqF7Ajt1h7UWvHeNFlPxKigB38MVuV4BsjotPRiDOX6dr3Uyvdhb_JKYB0HFnKNAOGX7hO4wmXwZXPd1sQGbYtRSfMoh2N1t21QuCy4/s1600/IMG20181026145408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheecPs2OLJp-9B7ij9kZynMRbNlAStqXvyYG7MIqF7Ajt1h7UWvHeNFlPxKigB38MVuV4BsjotPRiDOX6dr3Uyvdhb_JKYB0HFnKNAOGX7hO4wmXwZXPd1sQGbYtRSfMoh2N1t21QuCy4/s640/IMG20181026145408.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Beberapa Pejabat PPPPTK - BOE Kota Malang selaku Panita Pengadaan Buku Modul SD - SMK sepertinya “terselamatkan”#</i></b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan para pejabat di negeri ini memang beraneka ragam, mulai dari menggerogoti uang rakyat lewat anggaran APBD/APBN, maupun menerima suap atau gratifikasi/hadiah dari pengusaha yang membutuhkan tandatangannya. <br /><br />Seperti kasus dugaan kejahatan Tindak Pidana Korupsi tahun 2013 lalu sebesar Rp1.053.000.000,(satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, dalam kegiatan pengadaan Buku modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum Tahun Ajaran 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp312.860.013,13 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Akibatnya, 4 pejabat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang bersama seorang rekanan diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Irawan Eko dkk dari Kejaksaan Negeri Malang untuk diadili dihapan Majelis Hakim, karena pengadaan Buku modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum Tahun Ajaran 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK tidak sesuai dengan Spesifikasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp312.860.013,13.<br /><br />Ke- 4 Pejabat PPPPTK-BOE Kota Malang dan 1 (satu) rekanan/Kontraktor yang terseret dalam kasus ini adalah Sugiarta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),; Suprayitno (Ketua Panitia Pengadaan),;  Abdul Aziz (Sekertaris PPHP/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan),; I Ketut Budiana selaku Tim Teknis, dan  M. Khamim selaku Direktur CV. One Abadi (rekanan yang mengerjakan).<br /><br />Kasus inipun sedikit menggelitik. Masyarakat bisa membayangkan, saat penyidik Kepolisian Polres Malang Kota melakukan penyelidikan/penyidikan yang memakan waktu selama 3 tahun sejak 2015, barulah berkas dinyatakan lengkap/sempurna (P21) pada tanggal 5 April 2018, dan 1 (satu) bulan lebih kemudian tepatnya tanggal 14 Mei 2018 baru dilakukan pelimpahan tahap 2 (pelimpahan berkas dan terangka) dari penyidik ke JPU.<br /><br />Anehnya, selama 3 tahun dalam penanganan kasus ini, sepertinya ada beberapa Pejabat Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, sepertinya “terselamatkan”, yaitu Drs Haryono Ketua PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Akhmadi selaku Sekretaris dan Sukirman, Idama  Tiyuria  dan Abdul Rochim masing-masingmasing anggota Panitia Pengadaan, serta Dr. Kasiman selaku Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) dan Bendahara pengeluaran Sri Sukanti.<br /><br />Karena dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa Pengadaan Penggadaan Buku Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tidak sesuai dengan Spesifikasi berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 54 Tahun 2010 jo  Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, yang diseret untuk diadili adalah anggota, sementara pejabat yang lebih tinggi dari terdakwa “hanya sebagai penonton” mengikuti kasus ini disidangkan. Bukankah kesalahan Spesifikasi menjadi tanggung jawab seluruh panitia pengadaan yang terdiri dari PPK, PPTK, PPHP dan Panitia lelang berdasarkan Perpres? Lalu mengapa penyidik maupun JPU hanya menetapkan sebahagian panitia menjadi tersangka/terdakwa dengan jabatan selaku anggota ? sementara panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) lebih bertanggung jawab pada saat menerima, apakah baik atau tidaknya hasil dari pekerjaan tersebut.<br /><br />Belum lagi pengembalian kerugian negara sebesar Rp312.850.013,64 yang dilakukan oleh terdakwa melalui Sugiarta selaku PPK sebanyak 2 kali, yang pertama saat Polres Kota Malang melakukan penyidikan, dan yang kedua sebulan kemudian disetor langsung ke Kementerian oleh terdakwa Sugiarta.<br /><br />Hal itu dipertanyakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan, karena tidak dipertimbangkan oleh JPU pada saat membacakan surat tuntutannya terhadap para terdakwa, pada Jum'at, 25 Oktober 2018.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Jum'at, 25 Oktober 2018, Tim JPU Irawan Eko dkk dari Kejaksaan Negeri Malang membacakan surat tuntutannya terhadap ke- 5 terdakwa (Suprayitno, Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim) di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah., SH., MH, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Rio Nugroho.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU sepertinya “bingung” untuk menentukan Pasal pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap para terdawa sesuai fakta persidangan, sehingga Pasal dalam surat dakwaan sama dengan surat tuntutan, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />JPU menyatakan, bahwa pengadaan Penggandaan Buku Modul untuk Pelatihan Kurikulum tahun 2013 bagi Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan anggaran sebesar Rp1.053.000.000 (satu miliyar lima puluh tiga juta rupiah)  yang dibuat oleh CV Ona Abadi, tidak sesuai  dengan spesifikasi.<br /><br />Selain itu, ada Modul Buku yang seharusnya terpisah namun dijadikan menjadi satu, sehingga menimbulkan selisih harga yang mengakibatkan pada kerugian keuangan negara berdasarkan  laporan hasil audit yang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang tertuang dalam Laporan  Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan dari Pengadaan Penggandaan Buku Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi  Pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK pada PPPPTK (VEDC) BOE Malang, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yaitu sebesar Rp312.850.013,64.<br /><br />Ke- 5 terdakwapun (Suprayitno, Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim) dituntut pidana ringan, yaitu dengan penjara  masing-masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dendanya pun sama, yaitu sebesar Rp50 juta atau diganti kurungan selama 3 (tiga bulan). Sementara uang pengganti dalam surat tuntutan JPU dari Kejari Malang ini tidak memperhitungkan pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa Sugiarta ke Kementerian, melainkan hanya yang dilakukan oleh penyidik, dirampas untuk negara.<br /><br />“Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap  terdakwa Sugiarta (Sugiarta, Abdul Aziz, I Ketut Budiana dan M. Khamim dilakukan penuntutan terpisah) selama Satu Tahun dan Enam Bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 Bukan kurungan,” kata JPU.</span> </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmxSKHvlIfw1iCZ6R20TQlrSxNleO0w7NA97h-dgt58KW14ngGDIaeif8J7AH4EgAp5TtvEiFzf1zdKJulvHuhXn0xMUsXuoSI2v9MxrUlTPQN8qj75vQ5hDnbYkkNY8H0XPI2N3L9NjA/s1600/IMG-20181026-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1364" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmxSKHvlIfw1iCZ6R20TQlrSxNleO0w7NA97h-dgt58KW14ngGDIaeif8J7AH4EgAp5TtvEiFzf1zdKJulvHuhXn0xMUsXuoSI2v9MxrUlTPQN8qj75vQ5hDnbYkkNY8H0XPI2N3L9NjA/s640/IMG-20181026-WA0025.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Pensehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaa.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Penasehat Hukum terdakwa,  terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp312 juta lebih sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa, Rio Nugroho terkesan kurang menjelaskan. Sebab, disatu sisi Ia mengakui, namun di sisi lain tidak. Selain itu, Rio mengatakan, kalau para terdakwa dikatakan mengerjakan. Pada hal yang didakwakan bukan tidak mengerjakan, melainkan Spesifikasi Buku Modul yang tidak sesuai.<br /><br />“Memang mereka (terdakwa) melakukan pekerjaan ini, tetapi beberapa saksi mengatakan itu tidak pernah terjadi. Yang dimaksud dua kali pengembalian gini, yang pertama ketika ada pemeriksaan, adanya temuan BPKP maksud saya. Kemudian kami berinisiatif untuk mengembalikan waktu itu di Kepolisian setelah ada penyidiakan. Kemudian kami sambung untuk ke.. (Rio terkesan bingung menjelaskan) inisiatif sendiri waktu itu, kami lakukan setor langsung ke kas negara. Yang disita diperintahkan memang untuk dikembalikan dan itu akan segera kami minta,” terang Rio.<br /><br />“Berarti ada dua kali pengembalian seperti yang diungkapkan Ketua Majelis Hakim tadi, ada yang yang ke Kementerian, ada juga yang ke Polres?,” tanya wartawan ini kemudian. Namun menurut Rio Nugroho, bahwa pengembalian itu hanya sekali.<br /><br />“Tidak, hanya satu kali saja. Bukan, maksudnya hanya ada dua kali, yang ke Kementerian dan Polres,” ujar Rio<br /><br />JPU pun mengakui adanya pengembalian sebanyak dua kali pada tahun 2015, namun tidak terungkap dalam berkas perkara namun terungkap dalam persidangan, sehingga tidak masuk dalam tuntutan. <br /><br />“Pada awal perkara ini disidik sama Polisi, mereka sudah mengembalikan. Kemudian, ada pemeriksaan dari Kementerian setelah perkara itu jalan oleh penyidik sebulan kemudian, Kementerian menyuruh mengembalikan, lalu dikembalikan lagi,” ujar JPU Siana.<br /><br />Saat ditanya, apakah hal itu dijelaskan dalam tuntutan, dan yang mana akan dirampas untuk negara. Apakah yang disita Kepolisian atau yang di Kementerian, atau seluruhnya. Menurut JPU Siana, berdasarkan penyitaan, sementara pemngembalian ke Kementerian tidak dipertimbangkan dalam surat tuntutannya, walaupun terungkap dalam persidangan.  <br /><br />“Kami tidak tidak tahu atau waktu itu, karena tidak terungkap dalam berkas. Terungkapnya setelah pemeriksaan terdakwa, mereka mengakui dan minta bukti-bukti pemngembalian itu dari Kementerian. Kami tetap berdasarkan penyidikan,” kata JPU Siana.<br /><br />Kasus ini bermula pada Tahun 2013, Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK BOE) Kota Malang, Jawa Timur mengadakan kegiatan pengadaan penggandaan modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK, dengan anggaran bersumber dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.053.000.000 untuk 82 judul modul  dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 21.952 eksemplar, termasuk untuk dipergunakan oleh pengajar dan fasilitator serta dokumen maupun arsip. <br /><br />Kemudian dibentuklah pejabat-pejabat sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 679/A.A3IKUI2013, tanggal 02 Januari 2013, yang terdiri dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa Sugiana,; Tim Teknis : I Ketut Budiasa (Ketua),; PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) diantaranya Drs Haryono (Ketua), Abdul Aziz (Sekertaris), dan Moch Choiri  sebagai anggota,; Panitia Pengadaan : Suprayitno  (Ketua), Akhmadi (Sekretaris), dan Sukirman, Idama Tiyuria, Abdul Rochim masing-masing sebagai anggota,; Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) : Dr. Kasiman dan Sri Sukanti sebagai Bendahara pengeluaran.<br /><br />Dalam pekerjaan ini, ternyata Tim Teknis tidak pernah melakukan survey dan referensi harga pada CV dimaksud, dan pihak CV tidak pernah membuat maupun menandatangani surat perhitungan harga cetak buku, melainkan Tim teknis sendirilah yang membuat surat perhitungan harga cetak buku, seakan-akan berasal dari CV yang melakukan survey. Padahal survey tidak pernah diiakukan, karena CV yang dipakai untuk survey harga cetak buku tidak pernah membuat surat perhitungan harga cetak buku. <br /><br />Hasil survey yang dibuat oleh I Ketut Budiasa selaku Tim Teknis, diserahkan kepada terdakwa Sugiarta, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).  Hal  ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 66 ayat (7) ;  Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Infomasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lnformasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, daftar biaya/tariff barang flasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal , biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya, serta  Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lainnya,  Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, norma indeks, dan  Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />Bahwa HPS yang disusun sebanyak 21.952 eksemplar dengan harga senilai Rp998.841.055  dengan spesifikasi pekerjaan, Ukuran Buku : 16,5 x 22,5 cm, Jenis Kertas HVS 70 Gram,  Cetakan isi dua sisi, satu warna (Biru), dan Finishing di Jilid Lem, kemudain dilakukan proses Pengadaan yang oleh Suprayitno yang diawali dengan Pengumuman Pelelangan melalui Radio Republik lndonesia (RRI) Malang, dan Pengumuman di Harian Umum Bhirawa.<br /><br />Namun kenyataannya, Pengumuman Pelelangan kegiatan Pekerjaan Penggandaan Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  <br /><br />Selain itu, proses Pengumuman Pelelangan juga tidak dilakukan sesuai dengan aturan, karena pengumuman Pelelangan tersebut hanya formalitas, dan pemenang lelang telah disiapkan oleh pihak PPPPTK (VEDC-BOE) Malang, yang bertentang dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 yang menyebutkan ; “Pengadaan Barang Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; a. efisien,; b. efektif,; c. transparan,; d. terbuka,; e. bersaing,; f. adil/tidak diskriminatif dan 9. akuntabel“. <br /><br />Bahwa Proses Pelelangan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013, dan yang mengikuti sebanyak 6 calon rekanan, namun calon rekanan yang mengikuti proses lelang ternyata hanya formalitas karena dokumen perusahaan yang seakan-akan mengikuti proses lelang telah disiapkan oleh Indra Al Azhar dan Iwan Sutrisno, dengan cara meminjam dokumen perusahaan. <br /><br />Sekalipun proses lelang tidak pernah dilaksanakan, namun Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang yaitu CV One Abadi, berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor 7129-1/J14.20/LK/2013, tanggal 10 Juni 2013, berisi persetujuan atas CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan Modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD,SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Kemuidan Sugiarta menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor: 7186/J14.20/LK/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan,  dan penandatangan Surat Perjanjian Nomor 7526/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sugiarta, selaku PPK dengan Moh. Khamim selaku Direktur CV One Abadi, yang isinya; penggandaan Buku Modul sebanyak 21.952 modul (eksemplar) senilai Rp983.560.250 waktu pelaksanan selama 30 hari kalender.<br /><br />Selanjtnya PPK menerbitkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 7527/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Setelah surat perjanjian ditandatangani, Sugiarta mengusulkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk dilakukan perubahan surat perjanjian atau addendum untuk percepatan proses pengadaan, yang dibahas didalam rapat dengan dihadiri oleh seluruh menajement PPPPTK BOE. <br /><br />Ternyata jumlah modul yang tertera dalam addendum berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kesalahan penjumlahan dalam addendum kontrak. Karena jumlah yang tercantum sebesar 16.393 modul (eksemplar) yang seharusnya 15.949 modul (eksemplar). <br /><br />Buku Modul yang diserahkan ke pihak PPPPTK (VEDC) BOE Malang tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dari rekanan itu, walaupun tidak sesuai dengan kontrak dan juga tidak melakukan penghitungan terhadap semua modul, karena adanya instruksi dari Sugiana selaku PPK. <br /><br />Bahwa Sugiarta menyuruh Moh Khamim untuk membuat administrasi penyerahan hasil pekerjaan disesuaikan dengan parjanjian kontrak awal, yaitu penyerahan modul sebanyak 21.952 eksemplar yang temyata modul yang diserahkan hanya sebanyak 15.949 eksemplar. <br /><br />Buku modul yang dibuat oleh CV Ona Abadi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, dan ada modul yang disatukan sehingga menimbulkan selisih harga, serta mengakibatkan Kerugian keuangan Negara bardasaakan laporan hasil Audit yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp312.850.013,64. <br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Sugiarta bersama-samasama dangan Suprayitno, Abdul Aziz dan  I Ketut Budiana, adalah memperkaya terdakwa M. Khamim sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen) yang menjadi kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen). (Rd1) </span>

News Tipikor Korupsi Buku Sekolah, 4 Pejabat PPPPTK Kota Malang Dituntut Ringan

#Beberapa Pejabat PPPPTK - BOE Kota Malang selaku Panita Pengadaan Buku Modul SD - SMK sepertinya “terselamatkan”# berita korupsi .co - ...

»

Diduga Korupsi Duit Parkir Rp1.5 M, Kabid Dishub Kota Malang Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKERHWHo4N5ZCNjaMyr107qvIXAk8opETf0E-G1XVACgrlMtzsh7xSo8U2RdSTnhd6q5KgHorde2S22DW092ygrmWYWUudgGPJmeRlrLFpaHQTUQHBr6uuTfW8aNPygQcJodGgekrWS2k/s1600/IMG-20181026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKERHWHo4N5ZCNjaMyr107qvIXAk8opETf0E-G1XVACgrlMtzsh7xSo8U2RdSTnhd6q5KgHorde2S22DW092ygrmWYWUudgGPJmeRlrLFpaHQTUQHBr6uuTfW8aNPygQcJodGgekrWS2k/s640/IMG-20181026.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Hakim menunggu sejak pagi, JPU dan 6 terdakwa Korupsi dari Kejari Malang baru tiba di Pengadilan Tipikor sekitar Pkl. 14.15 WIB tanpa pengawalan pihak Kepolisian#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumlah tersangka/terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum kecuali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sepertinya tak ubahnya dengan seorang pelaku kriminal copet jalanan yang dijerat sesuai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<br /><br />Seperti kasus dugaan Korupsi dana Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada tahun 2015 - 2017 sebesar Rp1.5 milliar berdasarkan hasil penghitungan pihak internal Pemkot Malang atau Inspeketorat, dengan terdakwa Syamsul Arifin, mantan Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Malang.<br /><br />Namun, apakah duit sebanyak itu ditagih langsung oleh terdakwa dari para pengguna Parkir, atau duit itu memang benar-benarbenar “dimakan” sendiri oleh terdakwa selama 3 tahun tanpa ada pengawasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, atau tidak ada pemeriksaan dari Inspektorat  tentang PADA dari hasil Rertribusi Parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Malang ?<br /><br />Karena dana Retribusi Parkir yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp1.5 miliyar itu tidak disetorkan ke kas PADA (Pendapatan Asli Daerah) Pemkot Malang, Syamsul Arifin pun akhirnya diseret oleh JPU Kejari Malang ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili. <br /><br />Jum'at, 25 Oktober 2018, JPU Boby Ardi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Syamsul Arifin dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang dikaetuai I Wayan Sosisawan, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Johny Kunto Hadi.<br /><br />Sebelum JPU membacakan surat dakwaannya, terdakwa sempat menyampaikan keluhannya yang kurang sehat karena penyakit Stroke. Namun Karena Majelis Hakim memperhatikan, keluhan terdakwa tidak mempengaruhi jalannya persidangan untuk tetap dilanjutkan pembacaan surat dakwaan. Pun demikian, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu mempertanyakan terdakwa.<br /><br />Pada hal, dari pengamatan beritakorupsi.co, 6 terdakwa termasuk 5 terdakwa lainnya dalam kasus Korupsi Buku yang dibahwa oleh JPU Kejari Malang langsung mampir ke Kantin Pengadilan Tipikor tanpa ada pengawalan dari pihak Kepolisian. Selain itu, JPU bersama 6 terdakwa bari tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 14.15 WIB<br /><br />“Tapi hari ini  masih bisa mengikuti persidangan kan. Kalau begitu,  silahkan saudara Jaksa untuk membacakan surat dakwaannya," perintah Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU, terdakwa dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) (tentang perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi), atau Pasal 3 (tentang penyalahgunaan jabatan yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau Korporasi)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi pada persidangan pekan depan. <br /><br />Namun herannya, surat dakwaan yang sudah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh JPU, tak dapat dibaca atau dilihat oleh wartawan. Berbeda saat perkara Korupsi yang ditangani KPK dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Rd1)

News Tipikor Diduga Korupsi Duit Parkir Rp1.5 M, Kabid Dishub Kota Malang Diadili

#Hakim menunggu sejak pagi, JPU dan 6 terdakwa Korupsi dari Kejari Malang baru tiba di Pengadilan Tipikor sekitar Pkl. 14.15 WIB tanpa pen...

»

Kehadiran Ananda Dalam Pembahasan “Pokir” Terungkap di Sidang Korupsi DPRD Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmlKs2Z4BYXC0Qgdp5oYrFqwJioR3FUdNHIz2cwSbhn_6Qaf0K603wZwhEYPYdPiS0dREDVwQhLreN3dx5E5gUAouHNObshojby2BmykCw6Vh4J9TS5M8WOTXL8pZZzWWMyWR5KBjVw4/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmlKs2Z4BYXC0Qgdp5oYrFqwJioR3FUdNHIz2cwSbhn_6Qaf0K603wZwhEYPYdPiS0dREDVwQhLreN3dx5E5gUAouHNObshojby2BmykCw6Vh4J9TS5M8WOTXL8pZZzWWMyWR5KBjVw4/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Burhanudin :</u> "Ada fakta baru dalam sidang kali ini,</b></span></span></i><br /> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>                  yaitu kehadiran Ya’quban Ananda Gudban </b></span></span></i><br /> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>                  dalam pembahasan Pokir"</b></span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><b><u>Penasehat Hukum Terdakwa, Fatra Zen :</u> "Secara Hukum,</b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b>              Seribu orang pun bilang Nanda Hadir itu bukan </b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b>              alat bukti yang sah. Kalau melihat dari hukumnya </b></span></i><br /> <i><span style="font-size: large;"><b>              maka Nanda tidak hadir" </b></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sepintar-pintarnya orang menutupi kebohongan, suatu saat akan terungkap”. <br /><br />Kalimat di atas sepertinya tepat dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang sebesar Rp6.5 miliyar dalam pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang menyeret 41 dari 45 (1 sudah divonis 5 tahun penjara, 18 terdakwa saat ini sedang diadili, dan 22 masih di penyidik KPK, “sisanya menunggu”) anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019.<br /><br />Ke- 18 terdakwa yang dibagi dalam 3 nomor perkara itu adalah; 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara), dan satu perkara 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar (satu perkara), serta 1. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 2. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 3. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 4. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 5. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 6. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara). </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Karena sejak awal kasus ini disidangkan tahun 2017 dengan terdakwa Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPR Kota Malang (penyuap) hingga 2018 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang (penerima suap) serta terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang penyuap, yang ketiganya sudah divonis dan sudah Inckrah) boleh dibilang, hapir seluruh terdakwa tak ada yang mengakui telah menerima uang Pokir sebesar Rp12.5 juta - Rp15 juta per orang, uang Sampah Rp5 - 10 juta per orang pada saat pembahasan Perubahan APBD pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 persen dari anggaran APBD TA 2015 saat pembahasan pada November - Desember 2014, yang jumlahnya Rp100 - Rp125 juta per anggota DPRD Kota Malang.</span> </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsHBBbuG5if1JkQ6AzTlEsbx4BlB8hOEZJcjmRFTPQNxGODh3FMtdCMekh_Tuf2Gkb7Jq9HRDmR8PeR1QLv5v0Blk2rNv0FdT_zGpTPBp_TzSlulr7hf155FPh5deNLUVioRgQBAQoRE/s1600/IMG20181024135950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJsHBBbuG5if1JkQ6AzTlEsbx4BlB8hOEZJcjmRFTPQNxGODh3FMtdCMekh_Tuf2Gkb7Jq9HRDmR8PeR1QLv5v0Blk2rNv0FdT_zGpTPBp_TzSlulr7hf155FPh5deNLUVioRgQBAQoRE/s640/IMG20181024135950.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Setelah ditetapakan menjadi tersangka dan kemudian diadili, barulah satu peratu paraterdakwa ini mulai mengakui kalau pernah menerima uang sebanyak 2 (dau) kali melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dan sekali pada saat pembahasan APBD murni TA 2015 saat pembahasan pada November - Desember 2014, dan beberapa di antara terdakwa ada yang sudah mengembalikannya ke KPK.<br /><br />Anehnya, salah satu terdakwa Ya’quban Ananda Gudban selaku Ketua Fraksi Hanura-PKS yang tetap ngotot mengatakan tidak menerima dan bahkan tidak menghadiri pertemuan informal antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama Ketua Komisi serta Ketua Fraksi, saat pembahasan Pokir (pokok-pokokpokok pikiran) yang anggarannya sebesar Rp9 miliyar atau Rp200 juta untuk setiap Dewan berupa proyek pekerjaan ke konstiuwennya.<br /><br />Dan pada pertemuan tersebut disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono, agar setiap anggota DPRD tidak usah memikirkan Pokir yang ada di Dinas PUPR karena akan diganti berupa uang sebesar 10 persen atau sejumlah Rp900 juta untuk dibagi-bagikan oleh 45 anggota Dewan. <br /><br />Sehingga terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak surat dakwaan JPU KPK lewat Eksepsi yang disampaikan Penasehat Hukumnya, Fatra Zen “aktivis 98”. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana menolaknya dan memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti.<br /><br />Kehadiran terdakwa Ya’quban Ananda Gudban yang juga mantan Calon Wali Kota Malang pada Pilkada Juni 2018 lalu, dalam pembahasan Pokir ibarat “teka-teki” antara terdakwa Ya’quban Ananda Gudban yang bersikeras mengatakan tidak hadir dan tidak menerima uang “haram” itu,  dengan JPU KPK yang akan membuktikannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Dan “teka teki” itupun mulai terjawab pada saat terdakwa Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem) dijadikan sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung, pada Rabu, 12 September 2018.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim saat itu, Heri Pudji Utami menjelaskan bahwa terdakwa Ya’quban Ananda Gudban hadir. Bahkan tidak hanya hadir, melainkan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban lah yang mengusulkan kepada Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono agar uang pokir ditambah dari semula Rp10 juta untuk setiap anggota menjadi Rp12.5 juta.<br /><br />Dan “teka teki” itupun semakin jelas terjawab dihadapan Majelis Hakim saat JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan, menghadirkan 2 orang saksi yang juga terdakwa yaitu Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar) dan Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB) untuk 12 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, yakni 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS),; 3. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 4. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 5. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 6. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar,; 7. Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara), pada Rabu, 24 Oktober 2018. </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPoc4FJWcgBcnaQdW_dtPNHcjEiSaR6SycTlPIbVIcisE_mkqcKDlB8Kh-Cz7qvvTV8G2WRiHM4hjqzP6hSX0omlEkhhVVyqX1aGfCbFHI5eVjD7QY7_DKKpb4T5TUtQuC0CVe98A_R0/s1600/IMG20181024154409.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNPoc4FJWcgBcnaQdW_dtPNHcjEiSaR6SycTlPIbVIcisE_mkqcKDlB8Kh-Cz7qvvTV8G2WRiHM4hjqzP6hSX0omlEkhhVVyqX1aGfCbFHI5eVjD7QY7_DKKpb4T5TUtQuC0CVe98A_R0/s640/IMG20181024154409.jpg" width="640" /></a></span></div> Selain kedua saksi, JPU KPK juga menghadirkan 1 orang saksi lainnya yang juga terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar). Dalam Persidangan yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya berlangsung dalam II session. Session I adalah menghadirak saksi Sumarto dan Imam Fauzi<br /><br />Rabu, 24 Oktober 2018 adalah persidangan yang ke- 14 kalinya. Kepada Majelis Hakim, saksi Bambang Sumarto mengatakan kalau terdakwa Ya’quban Ananda Gudban hadir dalam pertemuan informa yang membahasa tentang Pokir. <br /><br />“Saya langsung keluar. Ibu Nanda (Ya’quban Ananda Gudban) juga hadir,” kata Bambang Sumarto.<br /><br />Bambang Sumarto menambahkan, dirinya juga hadir namun langsung keluar. Selain itu, ada juga yang keterangannya Bambang Sumarto yang terkesan tidak jujur. Sebab Bambang Sumarto menjelaskan kalau dirinya menolak saat ditawarkan uang pokir pada pembahasan itu, dan juga mengatakan tidak menerima.<br /><br />Keterangan Bambang Sumarto langsung dibantah oleh terdakwa Ya’quban Ananda Gudban saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi. Namun pernyataan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban langsung mendapat respon balik dari terdakwa Heri Pudji Utami yang mengatakan kalau Ya’quban Ananda Gudban hadir.<br /><br />“Yang Mulia, Nanda juga hadir. Kalau Bambang Sumarto keluar, karena memang pertemuan itu sudah bubar,” kata terdakwa Heri Pudji Utami<br /><br />Sementara, dari keterangan saksi Rahayu Sugiarti juga terungkap, bahwa dirinyalah yang mengusulakan kalau jadwal pengesahan APBD Perubahan dapat ditawar. Hal itu terungkap pada saat JPU KPK memutar percakapan antara saksi Rahayu Sugiarti dengan Ketua DPRD. Selain itu, dalam percakapn itu juga terungkap mengenai pembagian uang Pokir.<br /><br />Terkait “teka-teki” hadir tidaknya terdakwa Ya’quban Ananda Gudban dalam pertemuan informal pembahasan Pokir itu, JPU KPK Andi Kurniawan sebelumnya (Rabu, 19 September 2018) kepada media ini mengatakan, akan membuktikannya pada saat pemeriksaan terdakwa.<br /><br />“Kami akan membuktikannya pada saat pemeriksaan Ya’quban Ananda Gudban sebagai terdakwa,” kata JPU KPK Andi.<br /><br />JPU KPK Andi menjelaskan, bahwa pembahasan APBD murni maupun APBD Perubahan itu sangat cepat sekali, berbeda dengan ketentuan pembahasan berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 4 tahun 2015, yang seharusnya pembahasan APBD di Daerah atau Pemkot selama 3 bulan 2 minggu belum termasuk ke provinsi, namun faktanya hanya 16 hari. <br /><br />“Sedangkan untuk APBD Perubahan yang selama ini kita istilahkan uang pokir, itu dipercepat hanya 8 hari, yang harusnya sekitar 2 bulan,” terang JPU KPK Andi. <br /><br />Terkait keterangan saksi Bambang Sumarton dalam persidangan kali ini (Rabu, 24 Oktober 2018), JPU KPK Burhanudin mengatakan bahwa keterangan saksi merupakan fakta baru. Sedangkan untuk menanggapi keterangan Bambang Sumarto terkait tidak menerima uang pokir, JPU KPK Burhanudin menjelaskan, bahwa JPU KPK tetap pada dakwaannya.<br /><br />“Keterangan saksi Bambang Sumarto dan Rahayu Sugiarti dalam persidangan kali ini merupakan fakta baru. Kalau saksi megatakan tidak menerima, itu haknya. Tapi kami tetap pada dakwaan kami,” tegas JPU KPK Burhan.<br /><br />Terpisah. Menanggapi keterangan saksi Bambang Sumarto dan terdakwa Heri Puji Utami, Fatra Zen, selaku Penasehat Hukum terdakwa Ya’quban Ananda Gudban mengatakan, bahwa melihat dari berkas perkar, Ketua DPRD itu memang sering manggil di ruangannya termasuk pertemuan Jembatan, dan kejadian ini tahun 2015.<br /><br />“Mungkin bisa saja yang bersangkutan yang mengatakan, bahwa Bu Nanda itu hadir, lupa pertemuan itu yang mana, itu dari satu sisi. Di sisi lain, keterangan saksi lain dengan tegas juga di bawah sumpah menerangkan, bahwa Ibu Nanda tidak hadir. Keterangan Prapto, Sukarno, terus satu lagi saya lupa, itu juga dibawa sumpah,” kata Fatra Zen.<br /><br />Oleh karena itu, lanjut Fatra Zen, selaku Penasehat Hukum (Penasehat Hukum), kita juga tidak bisa paksa orang untuk memberikan keterangan apa. <br /><br />“Secara hukum, Seribu orangpun bilang Nanda hadir, itu bukan alat bukti yang sah. Kenapa, itu harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lain. Kalau lihat dari hukumnya, maka fakta yang benar adalah Nanda tidak hadir. Kenapa, karena ada saksi yang menerangkan bahwa memang Nanda tidak hadir, ada dua orang bahkan lebih plus keterangan terdakwa, dua alat bukti. Kecuali Jaksa bisa membuktikannya,” ujar Fatra Zen.<br /><br />Dari pernyataan Fatra Zen maupun dakwaan JPU KPK terkait “teka-teki” Ya’quban Ananda Gudban semakin menarik untuk diikuti hingga pemeriksaan terdakwa nantinya, Khususnya pada saat Majelis Hakim membacakan putusannya sebagai jawaban terakhir dari “teka-teki” itu. (Rd1)<br />

News Tipikor Kehadiran Ananda Dalam Pembahasan “Pokir” Terungkap di Sidang Korupsi DPRD Kota Malang

JPU KPK Burhanudin : "Ada fakta baru dalam sidang kali ini,                   yaitu kehadiran Ya’quban Ananda Gudban              ...

»

JPU dan Terdakwa Kasus Korupsi PT Dok Surabaya Banding

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiRsGiK2YFwnbC7UK1vR7DaE-I1hBTSK-ZGqS8JBGyzuGfq0wPQYcJz701ylrCFxjU5_gtANo9u0ZVWoZvv3pwnG796GUnu2wPW-bOJLdbdFeauHfL6Va7KIcSJGAe698Tp6XWS7DZeM/s1600/IMG20180625111723.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiRsGiK2YFwnbC7UK1vR7DaE-I1hBTSK-ZGqS8JBGyzuGfq0wPQYcJz701ylrCFxjU5_gtANo9u0ZVWoZvv3pwnG796GUnu2wPW-bOJLdbdFeauHfL6Va7KIcSJGAe698Tp6XWS7DZeM/s1600/IMG20180625111723.jpg" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Dr. Abdul Salam : Terdakwa tidak banding tapi akan PK, karena sulit menemukan keadilan di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Keadilan ! Kata yang sangat singkat namun mengandung makna yang sangat penting, karena menentukan nasib seseorang yang terjerat dalam kasus hukum baik Tindak Pidana Umum Khususnya Tindak Pidana Korupsi karena ancaman hukuman penjara yang akan dijalaninya.<br /><br />Dan bila seseorang yang terjerat hukum merasa hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya tidak sesuai keadilan, maka berbagai upaya akan dilakukannya. Ada yang tersenyum karena usahanya berhasil, namun tak sedikit yang menangis dan harus pasrah hidup dipenjara setelah usahanya kandas. <br /><br />Dan keadilan bukan hanya bagi seseorang yang terjerat dalam hukum, namun bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mewakili negara, sudah pasti menuntut hukuman bagi setiap orang yang melanggar hukum demi keadilan pula.<br /><br />Dan itupula yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Katrin Sunita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak yang melakukan upaya hukum Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya terhadap 3 (tiga) dari 4 (empat) terdakwa dalam kasus Korupsi Proyek fiktif sebesar UD$3.963.725 di PT PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) Persero, yaitu Ir. M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DPS), Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT DPS), dan I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi PT DPS) kecuali Muhammad Yahya (Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha)  PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS).<br /><br />“Karena terdakwa banding, kamipun banding. Dan menurut kami, Vonis terhadap terdakwapun tidak sesuai dengan tuntutan kami,” kata JPU Katrin Sunita kepada <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b>, Selasa, 22 Oktober 2018.<br /><br />Keempat terdakwa ini diseret oleh JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak, Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.140.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3.963.725 atau sebesar Rp35.063.047.625 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><b>Baca juga : Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara</b></span></span><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> “7.2” Tahun Dalam Kasus </span></span></b></span><br /> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">                      Korupsi  UD$3.963.725</span> </span></b></span> <br /> <br />Dalam tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ir. M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut PT DPS) adalah 7 tahun pidana penjara. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa divonis 4 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp100 juta atau diganti dengan kurungan selama 6 bulan bila tidak membayar. Dan pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 atau sebesar UD$1.109.843. Bila tidak dibayar, Jaksa akan menyita harta bendanya setelah 1 bulan putuan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap atau Inckrah. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun lamanya dari tuntutan JPU selama 3 tahun.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOrupzOxSstkJSSVM6eyloOGqp3qkK-UYLqsFw4RTmdI8dzXe94Em-40K_03o2-H6_nTOL_UUi_VQLNFALJLCw4AYOu6dUzpaAnHRyO3VHtp7J6nZlMubxXmZk0Afmxwmv1-zkUeQjm0/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqOrupzOxSstkJSSVM6eyloOGqp3qkK-UYLqsFw4RTmdI8dzXe94Em-40K_03o2-H6_nTOL_UUi_VQLNFALJLCw4AYOu6dUzpaAnHRyO3VHtp7J6nZlMubxXmZk0Afmxwmv1-zkUeQjm0/s640/IMG20181005132309.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang Putusan tanggal 8 Oktober 2018</span></td></tr> </tbody></table> Untuk terdakwa Nana Suryana Tahir selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay (PT DPS), dan Terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) divonis pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 3 bulan dari tuntutan JPU selama 5 tahun. Hukuman dendanya pun sama, yaitu masing-masing sebesar Rp Rp100 juta atau diganti kurungan selama 2 bulan jika tidak membayar. Hukuman pidana tambahan pun sama yaitu masing-masing 24 persen dari total kerugian negara yaitu masing-masing senilai UD$951.294. Dan apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun.<br /><br />Sementara terdakwa Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT DPS, divonis sama persis dengan terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi. Namun  Muhammad Yahya tidak melakukan upaya hukum bading melainkan PK (Peninjauan Kembali), seperti yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, Dr. Abdul Salam.<br /><br />Menurut Dr. Abdul Salam yang juga salah satu Caleg (Calon Legislatif) DPR RI dari Partai Perindo ini, bahwa keadilan sulit ditemukan di Pengadilan Tinggi (Banding) maupun di Mahkamah Agung (Kasasi). Yang menurutnya bahwa keadilan itu akan didapatkannya dalam upaya hukum PK.<br /><br />“Yahya (Muhammad Yahya) tidak banding, tapi PK. PK kan boleh kalau putusannya sudah Inckrah. Karena sulit mendapatkan keadilan di PT maupun di Mahkamah Agung, makanya kita akan PK,” jawab Dr. Abdul Salam saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya, Selasa, 23 Oktober 2018.<br /><br />Keberatan para terdakwa atas Vonis Majelis Hakim (sidang pada Jum'at, 12 Oktober 2018 untuk terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya, dan sidang putusan pada tanggal 8 Oktober 2018 untuk terdakwa Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi) adalah bukan hanya karena pidana penjara, melainkan pidana tambahan berupa uang pengganti.<br /><br />Karena menurut para terdakwa ini, kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya tidak ada yang dinikmati sepeser pun. Namun para terdakwa diwajibkan untuk menggantinya.<br /><br /><span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;">Berita lainnya : Majelis Hakim Tipikor Surabaya Perintahkan JPU Melakukan </span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;">                             Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapur</span></b></span><br /><span style="font-size: small;"><b><br /><span style="color: red;">Berita yang sama :  2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus </span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;">                                   Korupsi</span></b></span><br /><br />Memang, dalam pertimbangan Majelis Hakim pun hal itu disampaikan, bahwa tidak ditemukan adanya aliran dana yang dinikmati oleh terdakwa. Namun menurut Majelis Hakim, karena uang senilai UD$3.963.725 atau sebesar Rp35.063.047.625 yang ditransfer oleh terdakwa kesalah satu perusahaan asing di Singapur dianggap abal-abal alias fiktif, maka kerugian negara pun dibebankan kepada ke- 4 terdakwa.<br /><br />Dan tidak hanya itu. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan asing di Singapur yang yang tidak diketahui alamatnya, dan juga memerintahkan JPU untuk memasukkan pemilik perusahaan asing itu ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bekerjasama dengan Interpol.<br /><br />Yang menjadi catatan serta tugas terpenting dan paling berat adalah di tangan Jaksa Penuntut Umum Kejaskaan Agung RI, untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. <br /><br />Atau putusan itu hanya cukup di ucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan, yang kemudian dituangkan dalam memori putusan karena alasan perusahaan asing itu tidak dketahu keberadaannya ? <br /><br />Lalu apakah penegakan hukum itu ada di tangan Majelis Hakim Pengadilan/Tipikor atau di tangan parat Penegak Hukum Kejaksaan/Kepolisian ?.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKr0u5Lu3bDm7QBmDQV2oDJkSF1dJYCqMqlgrGUd7QcE0bxpXAuHiL28PJmnpH-iUBDyFPuOtkZZeHUhuHKBsBqiCI4EgRl_CMgfnucqT7X_hFPKxsikzcVmdickF-KgRbQSQf4myGSjE/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKr0u5Lu3bDm7QBmDQV2oDJkSF1dJYCqMqlgrGUd7QcE0bxpXAuHiL28PJmnpH-iUBDyFPuOtkZZeHUhuHKBsBqiCI4EgRl_CMgfnucqT7X_hFPKxsikzcVmdickF-KgRbQSQf4myGSjE/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Sidang Putusan tanggal 12 oktober 2018</span></td></tr> </tbody></table> Kasus ini bermula pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, di mana Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp141.800.00.000<br /><br />Hingga pada tanggal 27 April 2009, PT Berdikari Petro sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, karena belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sedangkan isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut Nomor 010/F00000/2009-S3, untu melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi akan dipergunakan untuk menyimpan BBM di tangki pendam tersebut PT Pertamina dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro<br /><br />Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut adalah, Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan tengki pendem di Jobber, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, diantaranya ; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini,; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan,; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari, terhitung sejak penandatanganan dengan menyerahkan fotokopi perjanjian kepada pihak Pertama PT Pertamina),” kata Majelis Hakim Dr. Andriano. <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian, maka pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan tengki pendem di Jobber, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama.<br /><br />Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina berdasarkan kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi yaitu pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan, dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama.<br /><br />Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, serta tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina. <br /><br />Anehnya, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, justru mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br /><br />Dan pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang maminta Gembong Primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp141.800.00.000.<br /><br />Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay,; I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />Dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi, maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina, yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /><br />Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya  menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 pada (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$20.216.645 atau setara Rp179.928.140.879 dengan estimasi Rp8.900 per Satu Dolar AS, sedangkan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani seolah-olaholah sebagai saksi pada kontrak tersebut.<br /><br />Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, adalah sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dalam kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br /><br />Selain itu, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan, bahwa legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwT0a8lO3-9CpX0RgsLWzXL-purfC-JcaEh9Ozhq1qhpRCZSdUqRJ_ERS_bi03tH7sBOLcQFu5UfZCljsps0yq9pbfKJMo1PsgARc0h9AUWewK5suRNBD50A1c9gJHtFEmpAvCrpZMiI/s1600/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhwT0a8lO3-9CpX0RgsLWzXL-purfC-JcaEh9Ozhq1qhpRCZSdUqRJ_ERS_bi03tH7sBOLcQFu5UfZCljsps0yq9pbfKJMo1PsgARc0h9AUWewK5suRNBD50A1c9gJHtFEmpAvCrpZMiI/s640/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</span></td></tr> </tbody></table> Walaupun PT Dok dan Perkapalan Surabaya tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak, untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, sedangkan Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />Selain itu, terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Namun terdakwa Firmansyah Arifin tetap menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor tidak memiliki perwakilan di Indonesia untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan <br /><br />Terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd. <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /><br />1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /><br />2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /><br />Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /><br />Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri.<br /><br />Penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS.<br /><br />Namun karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, sehingga harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /><br />Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017. (Rd1)

News Tipikor JPU dan Terdakwa Kasus Korupsi PT Dok Surabaya Banding

#Dr. Abdul Salam : Terdakwa tidak banding tapi akan PK, karena sulit menemukan keadilan di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung# b...

»