Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillJ7onQcbg8CFnxEukmJuistjm3qjivwqIU8NGlcpLKc37wQg8uBZ1uzGZz-5P_2zZDR0iWos70K3t2WcDxEtpD0QYgG0Zb-DN63tdmJHnHjhDwYWInne9bHLnT_CH4cy12j5JdaOyls/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEillJ7onQcbg8CFnxEukmJuistjm3qjivwqIU8NGlcpLKc37wQg8uBZ1uzGZz-5P_2zZDR0iWos70K3t2WcDxEtpD0QYgG0Zb-DN63tdmJHnHjhDwYWInne9bHLnT_CH4cy12j5JdaOyls/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dari keterangan saksi selaku Kepala Dinas Perijinan mengakui, sudah tradisi ada uang “suap” untuk mengurus setiap perizinan#</b></span></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang bau, suatu saat akan tercium”. Peribahasa ini sepertinya tepat bagi kasus perkara Korupsi suap yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, ibarat “bangkai” yang menguap.<br /> <br /> Sebab kasus Korupsi yang menjerat terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto  sesuai dakwaan JPU KPK adalah, terkait penerimaan uang suap sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait pemberian izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015.<br /> <br /> Anehnya, yang terungkap dalam persidangan bukan hanya menerima “suap” dari 11 izin (IPPR)  dan IMB terkait berdirinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo), melainkan uang “suap” dari setiap pengurusan izin di Kabupaten Mojokerto yang sudah tradisi turun temurun.<br /> <br /> “Ada penerimaan setiap pengurusan izin, dan itu sudah tradisi. Itu bukan uang resmi,” kata Wahono dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Djoko Hermawan, Senin, 15 Oktober 2018.<br /> <br /> Noerhono selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, dihadirkan JPU KPK sebagai saksi pertamakalinya kepersidangan untuk terdakwa Mustofa kamal Pasha setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU KPK melalui Penasehat Hukumnya Mariam Fatiamh, pada sidang minggu lalu.<br /> <br /> “Yang terkumpul dari perizinan perizinan sebesar Rp850 juta, saya serahkan ke Pak Suharsono. Katanya sudah diserahkan ke Bupati,” jawab Nurwono kemudian.<br /> <br /> Dari pengakuan Noerhono selaku Kepala Badan Perijinan di Kabupaten Mojkerto ini, bisa juga diperlakukan oleh pejabat lainnya terhadap masyarakat pemohon izin di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, di mana KPK melakukan kegiatan Tangkap Tangan sejak Minggu, 14 Oktober hingga dini hari (Senin, 15 Oktober), Tim KPK berhasil mengamankan 10 orang, terdiri dari swasta (pemberi) dan ANS (Apratur Negara Spil) selaku penerima, terkait pemberian izin di Kabupaten Bekasi. <br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Pimpinan KPK Basria Panjaitan, setelah membaca berita korupsi.co terkait terbitnya Paspor ‘palsu” di Imigrasi Tanjung Perak, Senin, 15 Oktober 2015.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan kasus perkara Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha kali ini, JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati, selain menghadirkan Noerhono, juga menghadirkan Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Mojokerto, Ahmad Samsul Bahri, Dr. Didik, Dr. Supangkat dan Zaki kehadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hocc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. sementara terdakwa didampingi Penasehat Humumnya, Mariam Fatimah<br /> <br /> Dan JPU KPK Djoko Hermawan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa dakwaan pada paragraf I dan ke- II telah terkait perizinan dan pembongkaran serta biaya perizinan terbukti dari keterangan saksi. <br /> <br /> “Kalau itu Pak Nurwono selaku Kepala Badan Perijinan, menyerahkan uang ke Pak Susanto,  Kepala Dinas Pendidikan, di mana uang sebesar Rp850 juta berasal dari perizinan perizinan.  Untuk urusa perizinan yang ditunju ada tiga orang, yaitu Lutfi, Nurwono dan Susanto. Jadi yang 850 juta ini diserahkan ke Pak Santoso, sesuai komunikasi antara Pak Nurwono dan Santoso. Dari keterangannya tadi kan dikatakan, sudah diserahkan langsung ke Bupati, pagi itu. Kemudian uang itu diserahkan ke Bu Marta. Dan uang perizinan Kabupaten Jokoerto ini sudah tradisi-tradisi di Dinas Perijinan,” kata JPU KPK Djoko.<br /> <br /> Sedangkan mengenai biaya resmi pengurusan izin IMB antara 5 -7 juta rupiah, dan izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) non retribusi. Tetapi yang diminta terdakwa ini adalah sebesar Rp200 juta untuk 1 izin.<br /> <br /> “Kalau biaya resmi pengurusan IMB antara 5 sampai 7 juta, IPPR ini non retribusi atau gratis. Kalau yang 850 juta itu, uang yang terkumpul dari perizinan perizinan lain. Nah, sementara dakwaan kita kan mengenai izin Tower TBG dan Protellndo. Tapi saksi Pak Nurwono mengatakan kalau untuk biaya Tower diminta 200 juta,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, apakah KPK akan menindaklanjuti keterangan saksi-saksi, di mana para saksi ini terlibat langsung penarikan uang “haram” itu, termasuk Kepala Sat Pol PP selaku aparat penegak hukum pelaksana Perda. JPU KPK Djoko Hermawan menjelaskan, bahwa dirinya adalah sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan membuktikan dakwaannya. Pun demikian, setiap persidangan akan melaporkannya sesuai fakta persidangan.<br /> <br /> JPU KPK Djoko Hermawan menambahkan, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada paragraf pertama mengenai izin dan kemudian merobohkan serta paragraf kedua mengenai biaya terbukti dari keterangan saksi.<br /> <br /> “Kita sebagai Jaksa Penuntut Umum hanya ingin membuktikan dakwaan kita, terkait uang suap yang diterima oleh terdakwa yang berkaitan dengan perizinan. Dari keterangan saksi, dakwaan kita di paragraf pertama dan kedua terbukti. Semua akan kita laporkan sesuai fakta persidangan,  setiap siang kita kan pasti buat laporan,” ujar JPU KPK Djoko Hermawan.<br /> <br /> Terkait sprindik baru dalam kasus yang akan menjerat terdakwa adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDAW1XUkoWPawsvo5Y_nL7blYYgAnwfY7hFhSwEGudniUAmJiug0VXmhDFfBqTJl2CGweI8xHrPrzacCuTkcegLq6CNrtMBAqZkys3-qmXe4gsDxQ_1k_O1JJoMU8MIp7efuuExV__MA/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="528" data-original-width="476" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYDAW1XUkoWPawsvo5Y_nL7blYYgAnwfY7hFhSwEGudniUAmJiug0VXmhDFfBqTJl2CGweI8xHrPrzacCuTkcegLq6CNrtMBAqZkys3-qmXe4gsDxQ_1k_O1JJoMU8MIp7efuuExV__MA/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="576" /></a></div>  Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Mustofa Kamal Pasha, Mariam Fatima menanggapi pertanyaan wartawan media yang mempertanyakan isi eksepsinya yang mengatakan bahwa terdakwa tidak menerma uang dan JPU KPK tidak dapat menunjukkan bukti rekaman, dengan keterangan saksi yang menjelaskan adanya aliran dana sebesar Rp850 juta ke terdakwa dari perizinan lainnya.<br /> <br /> Menggapi hal itu, Mariam Fatimah masih tetap percaya diri kalau kliennya Mustofa Kamal Pasha tidak menerima uang tapi mungkin “rupiah”.<br /> <br /> “Silakan aja nanti dibuktikan, Sidang kan masih berlanjut. Masih ada saksi-saksi lainnya yang akan dipanggil, apakah uang itu sampai apa nggak ke terdakwa. Kalau remakan tadi kan orang lain bukan rekaman suara terdakwa sendiri. Ia lihat aja sidang berikutnya,” kata Fatimah dengan percayanya.  <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus yang Korupsi suap yang menejrat orang nomor satu di Kabupaten Mojkerto ini bermuala  pada awal tahun 2015 lalu.<br /> <br /> Sebab pada tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Atas laporan itu, terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. <br /> <br /> Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB.<br /> <br /> Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. <br /> <br /> untuk kepentingan pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee sebagai berikut.: a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro <br /> <br /> Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. <br /> <br /> Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. <br /> <br /> Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. <br /> <br /> Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar.<br /> <br /> Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano.<br /> <br /> Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto.<br /> <br /> Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar.<br /> <br /> Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro.<br /> <br /> Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015<br /> <br /> Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015.<br /> <br /> b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).<br /> <br /> Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : <br /> <br /> 1. Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi <br /> <br /> Sebelum Ahmad Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono.<br /> <br /> Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan.<br /> <br /> Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. <br /> <br /> Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. <br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto, Ibarat “Bangkai” Yang Menguap

#Dari keterangan saksi selaku Kepala Dinas Perijinan mengakui, sudah tradisi ada uang “suap” untuk mengurus setiap perizinan# berita koru...

»

Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZlijjwHhRG8Y1JmnDVu0PksPgRLyCngOp_39MmmG3uj2QDb3TxQBWsBdLvXzRZFwp1LqzKnK1Oh8jdQsv3_WUhOTiUrSNQOlSoDIs6wuZItHBZFUEQoSTbKw1AhDuHaf9lNsWz3PWugU/s1600/Paspor.jpg" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dilaporkan atau belum”</b></span></span></i> <span style="font-size: xx-small;"> </span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Otak” dibalik pemalsuan data Paspor Nomor C0762815, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN terbit pada Kami, tanggal 19 Juli 2018 atas nama “NYM usia di bawah umur” warga Sampang, Jawa Timur yang dikeluarkan Kantor Unit Layanan Paspor Gresik Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Ruko Pasar Grosir Modern Nomer D2/14 Jalan Ambeng-Ambeng, Banjarsari Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan kemudian ditarik oleh pihak Imigrasi Kelas I Tanjung Perak setelah diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut palsu, dan hingga saat ini belum diketahui.<br /> <br /> Dalam data Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” warga Sampang, Jawa Timur, tercantum bahwa  “NYM” lahir di Sampang 15 Mei 2000. <br /> <br /> Sementara dalam dokumen Ijazah SD (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 2014/2015 atas nama “NYM” terlahir di Sampang, pada Tanggal 14 Mei 2002. Lulus SDN Ketapang Barat 3 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang pada Tahun 2015 dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd 0499711, Nomor Induk Siswa 994 dan Nomor Induk Siswa Nasional 0027071861, Nomor Peserta Ujian Sekolah 1 - 15 - 05 - 36 - 436 - 010 -7. <br /> <br /> Anehnya, Kepala Kantor Imingrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto, justru terkesan melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan, bahwa pemalsuan itu adalah urusan Kepolisian, dan belum mengetahui apakah sudah dilaporkan atau belum.<br /> <br /> “Saya belum tahu apakah sudah dilaporkan atau belum, kan anggota saya dinas di sana. Apakah anggota saya sudah melaporkan atau nggak saya nggak tahu, cuman saya sarankan agar dilaporkan pemalsuan itu,” kata Romi, Senin, tanggal 8 Oktober 2018<br /> <br /> Menurut Romi Yudianto selaku Kepala Kantor Imigrasi (Ka Kanim) Kelas I Tanjung Perak mengatakan, bahwa Paspor tersebut sudah ditarik dan kemudian dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.<br /> <br /> “Jadi gini, Jadi itu ditarik Pspornya sesuai aturan yang ada di kita, terus dilakukan pengguntingan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. Kalau proses masalah pemalsuan itu urusan Kepolisian,” jawab Ka Kanim Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto melalui sambungan Telepon Seluler. <br /> <br /> Terkait UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi  Kelas I Tanjung Perak ini, kemudian wartawan media ini kembali menanyakan tentang Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi; <i>Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang Melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan. </i><br /> <br /> Pada ayat (3) Pasal 31 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Begitu juga tentang sangsi pidana yang diatur dalam pasal 126 dan pasal 126 huruf c  UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Romi Yudianto selaku Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak ini mengatakan, sudah diatur dalam PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor.<br /> <br /> “Jadi gini, sudah diatur lagi dengan PP dan Permenkum HAM (Peraturan Menteru Hukum dan Hak Azasi Manusia) Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengguntingan dan tata cara pengguntingan itu. Dan apabila kita melakukan penarikan itu ada dasarnya,” ujar Romi Yudianto.<br /> <br /> Yang lebih anehnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto menjelaskan tentang tatacara penarikan dan pengguntingan Paspor berdasarkan PP dan Pemenkum HAM Nomor 8 Tahun 2014. Sementara dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 63 ayat (1) berbunyi :  <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia. </i><br /> <br /> Pada ayat ayat Ayat (2) Pasal 63 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : <i>Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau b. masuk dalam daftar Pencegahan.</i><br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, penarikan dan pengguntingan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” bukan karena pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana oleh instansi berwenang sesuai bunyi pasal 63 ayat  (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Melainkan, penarikan dan Pengguntinga Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi seperti yang sampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perask, adalah karena diketahui, bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu”.<br /> <br /> Lalu siapa orang dibalik pemalsuan data dalam Paspor  Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang masih di bawah umur. Pada hal proses pengajuan Paspor, melalui beberapa tahapan diantaranya wawancara, sidik jari dan foto sesuai dengan PP PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<br /> <br /> Pada pasal 62 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1); b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; dan d. wawancara, </i><br /> <br /> Pada ayat (2) Pasal 62 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan: a. verifikasi; dan b. adjudikasi.</i><br /> <br /> Sementara, proses keluarnya sebuah Paspor harus mendapatkan ijin dari pusat setelah petugas Imigrasi setempat mengisi formulir serta meng-upload data dokumen pemohon melalui layanan online, seperti yang disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imgrasi, Jalan Darmo Indah No. 21 Surabaya.<br /> <br /> “Semua dokumen pemohon Paspor di upload melalui Online, dan ada pereujuan dari Pusat,” kata Romi Yudianto.<br /> <br /> Bila dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan, pengambilan foto, sidik jari, wawancara, verifikasi dan adjudikasi berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, lalau mengapa pihak Imigrasi mengeluarkan Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg. 1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” yang kemudian ditarik dan digunting karena diketahui bahwa data dalam Paspor tersebut “palsu” ?<br /> <br /> Apakah ada kerjasama antara calo yang selama ini diisikan bebas keluar masuk ke Kantor Unit Pelayanan Imigrasi di Geresik dengan orang dalam, Sehingga pihak Imigrasi enggan melaporkannya ke pihak Kepolisian ?<br /> <br /> Sementara menurut Kepala Unit Pelayanaan Imigrasi Cabang Gresik, Irmansyah Fatriadi terkait laporan ke Kepolisian mengatakan, bukan kapasitasnya. Menurutnya, kapasitasnya adalah hanya menjelaskan, bahwa Paspor Nomor C0762815 tanggal 19 Juli 2018, NIKIM 110268961801 No.Reg.  1A11CY3214FSNN atas nama “NYM” sudah dibatalkan seseuia dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 33 dan Permen Nomor 8 tentang Paspor Pasal 30.<br /> <br /> “Oh itu klo sudah dibatalkan sesuai dengan UU no 6 tentang keimigrasian psl 33 dan permen 8 ttd paspor psl 30,” ujar Irmansyah Fatriadi, melalui pesan WhastApp<br /> <br /> “Oh bkn kapasitas sy buat jawaban, klo sy secara teknis bs yang sy jelaskan td, coba tnya beliau (maksudnya Kepala Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Romi Yudianto),” lanjut Irmansyah Fatriadi kemudian. <br /> <br /> Selain itu, dalam UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ada sangsi pidana bagi pelaku  yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.<br /> <br /> Dalam pasal 123 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR): a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;</i><br /> <br /> Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi; <i>Setiap orang yang dengan sengaja: a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga. Bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR);</i><br /> <br /> Huruf c Pasal 126 UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berbunyi ; <i>Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta IDR)</i>. (<i>Tim beritakorupsi.co</i>)

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Calo dan Orang Dalam “Terlibat” Pemalsuan Data Paspor? (2)

“Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak Romi Yudianto: Kalau mengenai pemalsuan itu urusan Kepolisian, tapi saya belum atau apakah sudah dil...

»

2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgradT4nKHn8venipMQX1r7pm4nQC86yUJdAjj2WLMyjDf2CV5ChWLC5q5oy59nmW1KS-OE6TjnmcxuDbyE0FQZqsfMBXhYJyEkyS4XNVR0MpmlAA-co1P0anR12McxyNS0qMegaLJFSOk/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgradT4nKHn8venipMQX1r7pm4nQC86yUJdAjj2WLMyjDf2CV5ChWLC5q5oy59nmW1KS-OE6TjnmcxuDbyE0FQZqsfMBXhYJyEkyS4XNVR0MpmlAA-co1P0anR12McxyNS0qMegaLJFSOk/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan M. Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</span></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga "terseret" kasus Korupsi  sebesar UD$1.963.725 dalam proyek fiktif Tengki Pendam PT DPS (Persero)#</b></span></i></span><br /> <span style="font-size: xx-small;">   </span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Ada kabar yang mengejutkan sekaligus menjadi pertanyaan dalam perkembangan proses penegahakan hukum Khususnya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dan ini mungkin untuk yang pertamakalinya sejak UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan maupun Kepolisian RI yang akan memasukkan ke daftar pencaharian orang (DPO) 2 (dua) warga Singapur sebagai pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 hingga merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /><br />Kedua warga Singapur itu adalah Wong Cheng Lim selaku pemilik perusahaan Zhang Hong Pte dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE.Marine Pte Ltd, yang hingga saat ini keberadaan keduanya maupun alamat perusahaannya tidak diketahui “rimbanya”.<br /><br /><span style="color: blue;"><span style="color: red;">Baca juga :</span> - Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis  Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus</span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                    korupsi UD$3.963.725<br /><span style="color: red;">Berita yang sama :</span>  - Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan terhadap </span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                                2 Perusahaan  Asal Singapur <br /><span style="color: red;">Berita sebelumnya :</span> Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">                              memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick</span><br /><br />Hal ini terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017, dengan 2 (dua) terdakwa lainnya yaitu M. Firmansyah Arifin selaku Dirut, dan terdakwa Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jum'at, 12 Oktober 2018), dihadiri oleh Tim JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya serta Penasehat Hukum kedua terdakwa.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRLTL4upkHgolH41YAzpvMDTHm1wIQiZHz5hYv9jBJlc7cxCNGsX0mZg8AFbSu_UxlEdMpIOVz99YZI4sXIskx_OVccNQrwAlsamURhZwJk0V5cZRaU6BwaQzeF0aOGcogO_22rXVoVEs/s1600/Frederick.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRLTL4upkHgolH41YAzpvMDTHm1wIQiZHz5hYv9jBJlc7cxCNGsX0mZg8AFbSu_UxlEdMpIOVz99YZI4sXIskx_OVccNQrwAlsamURhZwJk0V5cZRaU6BwaQzeF0aOGcogO_22rXVoVEs/s640/Frederick.jpg" width="640" /></a></div> Dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH yang dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hoch) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano, dalam perkara Nomor 101/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY atas nama terdakwa M. Firmansyah Arifin, dan perkara Nomor 99/PID.SUS/TPK/2018/PN.SBY dengan terdakwa Muhammad Yahya, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan nama Wong Cheng Lim dan Lee Mee ke dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization).<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan agar memasukkan dua nama warga Singapur sebagai pengusaha itu ke daftar DPO Interpol, karena aliran dana sejumlah UD$3,963,725 telah disetorkan melalui <br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim untuk memerintahkan agar memasukkan dua nama warga Singapur sebagai pengusaha itu ke daftar DPO Interpol karena keberadaan kedua pengusaha itu tidak diketahui keberadaannya, sememtara uang sebesar UD$3.963.725 sudah ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur itu melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap, yaitu pada tanggal 15 November 2010, tanggal 17 Februari 2011, tanggal 21 Februari 2011 dan pada tanggal 11 April 2011. Dan uang sebesar itulah yang menjadi kerugian negara dan saat ini dibebankan terhadat 4 Direksi PT DPS yang menjadi terdakwa dalam kasus ini.<br /> <br /> “Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memasukkan Wong Cheng Lim dan Lee Mee ke dalam Daftar Pencrian Orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol,” ucap Majelis Hakim saat membacakan surat putusannya.<br /> <br /> Namun, apakah itu akan dilaksanakan oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum Negara dan pihak Kepolisian RI sebagai penyidik dalam kasus ini, hanya dua lembaga penegak hukum itu yang mengetahuinya.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi, menunjuk dan menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd  melalui Bank Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3.963.725 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /> <br /> 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /> <br /> 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /> <br /> Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiosHXkYPort1RYTmPVqDd5LKl4HqvqN5F_LWuH4yeg4tzK6ieKiRIGWOagLFVi1JSpGwiYRNVb4kR7626kgUu-Zgt0yY-tjooUWRjKz7uTfN2SHl9rLr3qqOpUYQ_18ByzR07_HzJYtbs/s1600/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiosHXkYPort1RYTmPVqDd5LKl4HqvqN5F_LWuH4yeg4tzK6ieKiRIGWOagLFVi1JSpGwiYRNVb4kR7626kgUu-Zgt0yY-tjooUWRjKz7uTfN2SHl9rLr3qqOpUYQ_18ByzR07_HzJYtbs/s640/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /> <br /> “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya.<br /> <br /> Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /> <br /> Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /> <br /> Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> “Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> “Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> “Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)<br /> <br />

News Tipikor 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO Interpol” Karena Kasus Korupsi

Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan M. Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim #Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan...

»

Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s1600/IMG20181012132440.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1NB7gVgmK3NIU7k2-gvhSGuOz3jJterT1-QNQLRpHY4LAT3IVAgh8nkBbKIpyeU12xhsK9lyHqE5eOZK7LL0vqZ5M-1_xCSs9z0xArR_tVnbvejC1_Uf619yuecs4e4srnBYpKOy5bE/s640/IMG20181012132440.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya</span></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga "terseret" kasus Korupsi  sebesar UD$1.963.725 dalam proyek fiktif Tengki Pendam PT DPS (Persero)#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Teori tidak selalu sama dengan praktek”. Ungkapan ini barangkali tepat  dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd.<br /><br />Sebab dalam beberapa kasus perkara Korupsi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya disebutkan, turut bertanggung jawab, namun JPU (Jaksa Penuntut Umum) terlebih penyidik dari Aparat Penegak Hukum Kepolisian maupun Kejaksaan tak juga “melaksanakannya” putusan itu. “Karena mungkin dianggap, bukan Majelis Hakim yang menentukan seseorang menjadi terangka, tetapi berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bebas atau pidana penjara”.<br /><br />Diantaranya adalah; 1. Kasus perkara Korupsi pelepasan aset daerah Kabupaten Blitar tahun 2014,; 2. Kaus perkara Korupsi Pariwisata kota Batu 2015,; 3. Kasus Korupsi Kredit macet Bank Jatim Cabang Jombang yang melibatkan mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang tahun 2010,; 4. Kasus Korupsi proyek Jembatan Kediri 2012. Sekalipun dalam putusan Majelis Hakim disebutkan pihak-pihak yang terlibat, namun hingga hari ini tak juga diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawab hukum atas terjadinya kerugian keuangan negara.<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi P2SEM sebesar Rp277 Milyar pada tahun 2008 yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2005 - 2009 yang hingga hari ini belum satupun ditetapkan menjadi tersangka, dan alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD belum sempat mendengar hasil laporannya itu ke Kejati Jatim. Begitu juga dengan kasus perkara Korupsi pelepasan lahan untuk pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, di mana mantan Rektormya sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 2014, dan Pejabat PPk nya sudah dipenjarakan. Tak kalah menariknya dengan salah satu kasus dugaan Korupsi di Surabaya, di mana Polda Jatim sempat mengirimkan SPDP ke Kejati Jatim hingga sempat menggemparkan jagad raya Indonesia Khususnya Kota Pahlawan menjelang Pilkada beberapa tahun lalu, serta kasus Korupsi JAPUNG (Jasa Pungut), di mana Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf suda selesai menjalani hukuman pidana penjara, namun hingga hari ini tak “jelas jejaknya”. <br /><br />Pada hal dikatakan, bahwa Korupsi adalah suatu tindak pidana kejahatan yang luar biasa karena merugikan keuangan dan merusak perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat, bukan pribadi melainkan rakyat yang berjumlah hampir 300 juta jiwa, namun pelaku korupsi masih banyak yang tak tersentuh hukum Khususnya yang memiliki “kekauatan”.<br /><br />Berbeda dengan para pengendara yang melintas di jalan raya, di mana petugas dapat mengetahui langsung kalau sipengendara itu tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, tidak menyalakan lampu utama disiang hari, tidak membayar pajak tahunan dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) belum ada pengesahan dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) di masing-masing Provinsi takkan bisa lolos dari jeratan hukum (Tilang).<br /><br />Sedangkan perusahaan asing yang terlibat dalam kasus dugaan Korupsi di Indonesia, tidak hanya kali ini saja. Pada tahun 2017, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Persusa Sejati, dan Arif Cahyana selaku General Manager PT PAL, Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT PAL) serta M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), juga disebutkan dalam dakwaan JPU KPK maupun dalam putusan Majelis Hakim, terkait keterlibatan sebuah perusahaan asing di Filipina yaitu Ashanti Sales Inc yang menjadi agen PT PAL untuk pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Filipina yang memberikan Chas Back sebesar 1.5 persen dari nilai Kontrak 2 kapal perang jenis SSV.<br /><br />Belum lagi pemilik PT Perusa Sejati, warga negara Indonesia yang tinggal dinegeri Paman Sam itu dan sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun hingga hari ini tak juga berhasil diseret ke Pengadilan Negeri. Apalagi menghadirkan Liliosa L. Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc sebagai saksi di Pesidangan untuk terdakwa/terpidana 2 Direksi PT PAL.<br /><br />Melihat dari beberapa kasus Korupsi di atas, salah satu diantaranya ditangani lembaga super body yang tidak bisa menghadirkan pengusaha Filipina serta pemilik perusahaan PT Perusa Sejati untuk diadili karena sudah berstatus tersangka, lalu bagaimana dengan kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang melibatkan 2 perusahaan Luar Negeri (LN) asal Singapura, yaitu AE.Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd. ?<br /><br />Apakah Kejaksaan Indonesia akan berhasil meneyeret pemilik perusahaan Zhang Hong Pte Ltd,  Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee dari perusahaan AE Marine Pte Ltd ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diadili seperti yang diucapak Majlelisa Hakim dalam putusannya ? atau cukup hanya dalam putusan Majelis Hakim saja ????<br /><br /><span style="color: blue;"><span style="color: red;">Baca juga :</span> - Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis  Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus </span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                    korupsi UD$3.963.725<br /><span style="color: red;">Berita yang sama : </span> - 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO  Interpol” Karena Kasus Korupsi<br /><span style="color: red;">Berita sebelumnya :</span> Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim </span></span><br /> <span style="color: blue;"><span style="font-size: small;">                            </span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"> memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><br />Sebab dalam persidangan yang berlasungung, Jum'at, 12 Oktober 2018, Majelis Hakim memerintahkan JPU dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penuntutan serta memasukan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol, karena keberadaan kedua pengusaha asal Singapur itu tidak diketahui “jejak kakinya”.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah, karena uang sebesar UD$3.963.725 ditransfer oleh PT DPS ke perusahaan Singapur melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya ke Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap, sebanyak 4 tahap, yaitu pada tanggal 15 November 2010, tanggal 17 Februari 2011, tanggal 21 Februari 2011 dan pada tanggal 11 April 2011. Dan uang sebesar itulah yang menjadi kerugian negara dan saat ini dibebankan terhadat 4 Direksi PT DPS yang menjadi terdakwa dalam kasus ini.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Sehingga Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /><br />Perintah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andrianodi ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat putusan atas nama terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut dan Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di PT Dok Perkapalan Surabaya, dalam perkara kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725.<br /><br />Namun demikian, mengingat kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 yang merugikan keuangan negara Indonesia sejumlah UD$3,963,725 ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, tak sulit untuk menyeret kedua pengusaha Singapur itu untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di negara Republik Indonesia berdsarakan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi, menunjuk dan menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 untuk pekerjaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645.</span> </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s1600/Frederick.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMC6AKjHFBCwnyIpUDqSDEwuv9-ETStvRBKByygM7582fnPy-YpodAbCPwWoNJQhF9_ccKKWxJEK-fKNeodrGx0mZSFgbxDClDIvSMJLvN96bs0GC1EQETcmZKrWa2kJesq-WyTkaqMko/s640/Frederick.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /><br />Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /><br />1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /><br />2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$100.000 dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /><br />3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$2.563.7215 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /><br />4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /><br />Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /><br />Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /><br />“Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya.<br /><br />Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /><br />Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /><br />Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /><br />Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim.<br /><br />“Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />“Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /><br />“Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)</span>

News Tipikor Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 Perusahaan Asal Singapore

Terdakwa M. Firmansyah Arifin (kiri) dan terdakwa M. Yahya #Perusahaan AE Marine Pte Ltd dan Zhang Hong Pte Ltd asal Singapur ini diduga...

»

Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus korupsi UD$3.963.725

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGn4YmsEUif5-CG4sRjKVCLRR1tWWq9VXuG01s_Sxh10eUaJ4CIaUy9EB-Z1atTIxN3keRDvj5cSGsdYZ0dqg5FQVHg1PrRfGFPlafJ3G3Hm2IjP0WwAlcKav4PL_WLUCcmJqXv-lQu0/s1600/Firman.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGn4YmsEUif5-CG4sRjKVCLRR1tWWq9VXuG01s_Sxh10eUaJ4CIaUy9EB-Z1atTIxN3keRDvj5cSGsdYZ0dqg5FQVHg1PrRfGFPlafJ3G3Hm2IjP0WwAlcKav4PL_WLUCcmJqXv-lQu0/s640/Firman.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin (Mantan Dirut PT DPS)</span></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim menyatakan, Tidak ada aliran dana ke terdakwa tetapi diwajibkan membayar kerugian negara senilai UD$1.109.843#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sudah jatuh tertimpa tangga, lalu terinjak”. Ungkapan inilah yang barangkali menimpa Ir. M. Firmansyah Arifin, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya.<br /> <br /> Pasalnya, M. Firmansyah Arifin selaku mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan (PT DPS) Persero  Surabaya ini, juga mantan Dirut PT PAL Surabaya (Persero), sebuah perusahaan perkapalan terbesar di Indonesia milik pemerintah, yang saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara setelah Tertangkap Tangan KPK pada Maret 2017, dalam kasus Korupsi suap proyek pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina tahun 2015 lalu sebesar UD$160 ribu dan UD$25 ribu, yang kemudian uang tersebut untuk membayar Dana Komando (DK) senjumlah Rp18.5 milyar ke Mabes TNI AL.<br /> <br /> Tragisnya, belum selesai menjalani hukuman pidana 4 tahun penjara di Lapas Kelas I Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, kini M. Firmansyah Arifin harus menelan “pil pahit” setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan dari tuntutan JPU 7 tahun, dalam Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp179.928.140.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah UD$3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp35.063.047.625 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP RI Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017<br /> <br /> Selain hukuman badan, terdakwa yang juga terpidana ini di hukum pidana membayar uang denda sebesar Rp100 juta atau diganti kurungan selama 6 bulan bila tidak membayar. Dan juga hukuman pidana berupa mengembalikan kerugian negara 28 persen dari total UD$3.963.725 atau senilai UD$1.109.843. Bila tidak dibayar, Jaksa akan menyita harta bendanya setelah 1 bulan putuan Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap atau Inckrah. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun lamanya dari tuntutan JPU selama 3 tahun. Sehingga hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin selama 7 tahun dan 2 bulan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FWiDQY09zR0W8FgXqUXWg2VQ_BnobgNWRTqUneq8b_DUJHBq_OhR0yWU2pFqYIacuPEDVFM5p4802Ofum908U7qfWIp6Zv33IiHENlkW_37JWiVlVJQAIy-htk7jR95lXp8tTgOHF4o/s1600/IMG20181012143402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8FWiDQY09zR0W8FgXqUXWg2VQ_BnobgNWRTqUneq8b_DUJHBq_OhR0yWU2pFqYIacuPEDVFM5p4802Ofum908U7qfWIp6Zv33IiHENlkW_37JWiVlVJQAIy-htk7jR95lXp8tTgOHF4o/s640/IMG20181012143402.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhamad Yahya saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</span></td></tr> </tbody></table> Vonis terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu 2 Hakim (Ad Hoch anggota) yaitu  Agus Sudarwanto., SH., MH dan Dr. Andriano, di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Tim JPU Katrin dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya serta Penasehat Hukum terdakwa, pada Jum'at, 12 Oktober 2018.<br /> <br /> Dalam Kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam PT DPS ini, tidak hanya M. Firmansyah Arifin selaku Dirut yang terjerat, melainkan ada 3 Direksi lainnya yang menemaninya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan),  I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha di PT Dok Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> Ke- 4 Direksi Perusahaan milik Negara ini (M. Firmansyah Arifin, Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya) dengan perkara masing-masingmasing terpisah, dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Namun yang disidangkan kali ini (Jum'at, 12 Oktober 2018), hanya terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya. Sedangkan terdakwa Nana Suryana Tahir dan terdakwa I Wayan Yoga Djunaedi sudah divonis pada sidang sebeumnya (Senin, tanggal 8 Oktober 2018).<br /> <br /> Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim bagi 3 (tiga) Direksi PT DPS ini masing-masing selama 4 tahun dan 3 bulan dari tuntutan JPU selama 5 tahun. Hukuman dendanya pun sama, yaitu masing-masing sebesar Rp Rp100 juta atau diganti kurungan selama 2 bulan jika tidak membayar. Hukuman pidana tambahan pun sama yaitu masing-masing24 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu masing-masing UD$951.294. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cZ3M8SiAKCfgfiBuvfxbqwXDN9PPnj5ZgIIIq2YQzifdbmcjVMRHDdUwseCyjFPSrmsIMYp6iATklywbbcxYTu69Vlvy4CxImTeg8b71gsr5JesSM2B3F5Z7eBGQRPRpvIe0tz6nSEs/s1600/IMG20181005132309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8cZ3M8SiAKCfgfiBuvfxbqwXDN9PPnj5ZgIIIq2YQzifdbmcjVMRHDdUwseCyjFPSrmsIMYp6iATklywbbcxYTu69Vlvy4CxImTeg8b71gsr5JesSM2B3F5Z7eBGQRPRpvIe0tz6nSEs/s1600/IMG20181005132309.jpg" /></a></div> Sebelum menjatuhkan putusan itu terhadap terdakwa M. Firmansyah Arifin dan Muhammad Yahya, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya, bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya,; Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), dan I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;">Baca juga : -</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">Majelis Hakim Tipikor Perintahkan JPU Melakukan Penuntutan Terhadap 2 </span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">                   Perusahaan Asal Singapur </span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Berita yang sama :</span> </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">- 2 Pengusaha Singapur “Masuk DPO  Interpol”   Karena Kasus Korupsi</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;">Berita sebelumnya :</span> <span style="color: blue;">Sidang Korupsi PT Dok “Ada Udang Dibalik Batu”, Ketua Majeli Hakim  </span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;">                              memerintahkan JPU untuk mengembangkan keterangan saksi Frederick</span></span><br /> <br /> Pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp141.800.00.000<br /> <br /> Hingga pada tanggal 27 April 2009, PT Berdikari Petro sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, karena belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sedangkan isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut Nomor 010/F00000/2009-S3, untu melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi akan dipergunakan untuk menyimpan BBM di tangki pendam tersebut PT Pertamina dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro<br /> <br /> “Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut adalah, Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan tengki pendem di Jobber, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, diantaranya ; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini,; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan,; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari, terhitung sejak penandatanganan dengan menyerahkan fotokopi perjanjian kepada pihak Pertama PT Pertamina),” kata Majelis Hakim Dr. Andriano. <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian, maka pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan tengki pendem di Jobber, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg3lQY9ocAbMf9ehnOiW96bTatOmUo55GW3dEo37vUmP0RymogAkq5XdYYNGNNwqoQikdoqwLRWyqcdISVjgLd09_YdbR_CV_3IJfB91Fr6AFLq8RuRKRAAh_GTjm94pmiWCUOvJalZ0M/s1600/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg3lQY9ocAbMf9ehnOiW96bTatOmUo55GW3dEo37vUmP0RymogAkq5XdYYNGNNwqoQikdoqwLRWyqcdISVjgLd09_YdbR_CV_3IJfB91Fr6AFLq8RuRKRAAh_GTjm94pmiWCUOvJalZ0M/s640/Foto+atas+searah+jarum+jam%252C+Penta%252C+Agus+Hadi+Utomo%252C+Elisa%252C+Frederick%252C+Aizal+dan+Haryadi+%2528atas%2529+dan+Frederick+%2528kiri%2529+dan+Firmansyah+Arifin+%2528foto+bawa%2529...jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Foto atas searah jarum jam, Penta, Agus Hadi Utomo, Elisa, Frederick, Aizal dan Haryadi (atas) dan Frederick (kiri) dan Firmansyah Arifin (foto bawa)..</span></td></tr> </tbody></table> Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina berdasarkan kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi yaitu pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan, dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama.<br /> <br /> Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, serta tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina. <br /> <br /> Anehnya, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, justru mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br /> <br /> “Dan pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang maminta Gembong Primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar Rp141.800.00.000,” ungkap Majelis Hakim<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay,; I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi, maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina, yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /> <br /> “Kemudian terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya  menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 pada (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$20.216.645 atau setara Rp179.928.140.879 dengan estimasi Rp8.900 per Satu Dolar AS, sedangkan Direksi lainnya, yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani seolah-olaholah sebagai saksi pada kontrak tersebut,” ujar Majelis Hakim<br /> <br /> Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, adalah sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana dalam kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br /> <br /> Disamping itu, lanjuta Majelis Hakim, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan, bahwa legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.<br /> <br /> Walaupun PT Dok dan Perkapalan Surabaya tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak, untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS, sedangkan Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiB0T98Naw2twD7tnswBdVcVSQEz9tJomGvvIYtGSPDiCyJnwda0Z_FTMAhNQOCMdl9Dg81DdG2tzxirM12ct5BPg2IW6fPjWCy87-OKeaffZNpALcjrpN3xvNlNXCY6j16S2SCn-q7M/s1600/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhiB0T98Naw2twD7tnswBdVcVSQEz9tJomGvvIYtGSPDiCyJnwda0Z_FTMAhNQOCMdl9Dg81DdG2tzxirM12ct5BPg2IW6fPjWCy87-OKeaffZNpALcjrpN3xvNlNXCY6j16S2SCn-q7M/s640/Dari+kiri%252C+Joedy+Punggih+H+selaku+senior+Manager+engineering+PT.+Dok+Perkapalan+Surabaya%252C+Afrizal+%2528Direktur+Pemasaran+dan+Niaga+PT.+Pertamina%2529+dan+Gembong+Primadjaya+%2528Dirut+PT.+Berdikari+Petrol%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</span></td></tr> </tbody></table> Selain itu, terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Namun terdakwa Firmansyah Arifin tetap menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$19.032.011 yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor tidak memiliki perwakilan di Indonesia untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan <br /> <br /> Terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap dengan jumlah seluruhnya sebesar UD$3,963, UD$75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya, diantaramya kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd, melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  <br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama Direksi lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran sebanyak 4 kali melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /> <br /> 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /> <br /> 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.<br /> <br /> Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /> <br /> Bahwa pada bulan Desember 2010, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya,  menandatangani progres fisik sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25%, dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp52.247.000.000 yang mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya agar progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /> <br /> “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap Majelis Hakim dalam amar putusannya.<br /> <br /> Majelis Hakim melanjutkan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai UD$9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar UD$12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /> <br /> Dan selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai UD$3,963,721 yang beralamat di Singapur dan tidak memiliki perwakilan di Indonesia, yang saat ini tidak diketahui alamatnya. Begitu juga dengan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee tidak diketahui keberadaannya.<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar UD$3,963,725 (atau sekitar Rp35.063.047.625)  sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melakukan penuntutan terhadap perusahaan AE Mariane Pte Ltd dan Zhan Hong Pte Ltd serta memasukkan Wong Cheng Lim dan Chia Lee Mee ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dengan bekerjasama dengan pihak Interpol (International Criminal Police Organization)<br /> <br /> Terkait pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa proses persidangan yang dianggap tidak berjalan baik karena JPU tidak menghadiekan Cheng Lim dan Chia Lee Mee dalam persidangan dapat memahaminya. Selain itu, Majelis Hakim juga mengatakan, “Bahwa tidak ditemukannya aliran dana terhadap terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim bersikap bijak untuk membebankan kerugian negara terhadap terdakwa yang ditentukan dalam amar putusan ini,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> “Mengadili ; 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebgaiaman diancam dalam Pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 2. Menghukum terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin  dengan hukuman pidana Penjara selama 4 (emapt) tahun dan 8 (delapan)  bulan, denda sebesar seratu juta rupiah. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 6 bulan ; Menjatuhkan pula hukuman tambahan terhadap terdakwa Ir.M. Firmansyah Arifin berupa membayar uang pengganti sebesar 28 persen dari total kerugian negara sejumlah UD$3.963.725 yaitu senilai UD$1.109.843. Apabila terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan lelenag untuk menutupi kerugia negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> “Demikian putusan Majelis Hakim terhadap saudara. Jadi saudara punya hak untuk pikir-pikir, menerima atau banding. Hak yang sama juga kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila saudara tidak menentukan sikap dalam waktu 7 (tujuh) hari, berarti saudara dianggap menerima putusan ini,” pungka Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> “Pikir-pikirlah dulu, tapi kemungkinan kita akan banding. Terdakwa yang dua (Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi), mereka itu banding,” kata JPU Katrin sesuai persidangan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Dirut PT DPS (Persero) Divonis Penjara “7.2” Tahun Dalam Kasus korupsi UD$3.963.725

Terdakwa M. Firmansyah Arifin (Mantan Dirut PT DPS) #Majelis Hakim menyatakan, Tidak ada aliran dana ke terdakwa tetapi diwajibkan memba...

»

Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPwFRXhgaxbMXipXkQ2KJcFFEyaketXbg4_3immXiZWP1Nh91gZilS3CEaQhg53xLeqTzeBEMHDCM78NRMoFHNOsXzWn1QB_82sPuAFHEZeF4YtEQY1HAb6E6iuPO3xreY8efdutI5_WY/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4 Kepala Dusun yang tak tersenutuh HUKUM#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Diki Candra Permana adalah Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur. Diki Candra Permana terseret kepusaran kasus Korupsi Penarikan biaya Prona sebesar Rp29 juta, dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 11 Oktober 2018.<br /><br />Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan, yang dihadiri Tim JPU Indra Hadi Niza dari Kejari Sumenep, serta Penasehat Hukum terdakwa, Wiyono Subagio dkk.<br /><br />Terdakwa Diki Candra Permana diseret JPU dari Kejari Sumenep karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang sangat besar sekali, yakni sebesar Rp Rp29.750.000. Uang itu adalah sisa dari uang Rp160.850.000 hasil penarikan biaya pengurusan Sertifikat dalam program (PTSL) tahun 2017 sebanyak 669 pemohon dengan biaya 400 ribu rupiah per pemohon.<br /><br />Memang Program Prona, sertifikat bukanlah gratis 100 persen. Sebab ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh si pemohon itu sendiri, diantaranya patok tanah sebanyak 4 buah, materai sebanyak 9 lembar, foto copy, biaya sporadik. Sementara yang diperbolehkan untuk menarik biaya sesuai aturan adalah sebesar Rp150 ribu. Namun biaya yang dienakan oleh terdajwa ke setiap pemohon sebesar Rp400 ribu, lebih besardari yang sudah ditentutkan oleh pemerintah. <br /><br />Nah… Karena penarikan biaya itulah sehingga penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Anehnya, Mengapa penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep hanya menetapkan Diki Candra Permana sebagai tersangka, sementara penentuan biaya itu bukan hanya terdakwa sendiri, melainkan hasil rembuk Desa. Dan penarikan uang itu pun bukan oleh terdakwa sendiri. Melainkan oleh 4 Kepala Dusun. Di mana uang itu dikumpulkan kesalah seorang pejabat Desa , sekaligus membelanjakannya. Sisa dari pembelanjaan itulah yang diserahkan ke Kades Diki Candra Permana.<br /><br />Artinya, ada 4 Kepala Dusun dan seorang pejabat Desa Kertasada yang terlibat dalam penarikan biaya Prona di luar ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah. Mungkin keterlibatan pihak lain oleh penyidik Pidana Khusus Kejari Sumenep dianggap bukan suatu tindakan yang turut membantu atau sebagainya. <br /><br />Tetapi apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi itu hanya dilakukan oleh satu orang saja atau lebih dari itu, seseuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi yang sudah barang tentu, berbeda dengan Tindak Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, kasus ini sepertinya “sengaja dibiarkan untuk bisa dijerat hukum”, mengingat pada saat terdakwa bersama warga dalam Rembuk Desa dari 4 Dusun di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep saat menentukan biaya untuk Prona sebesar Rp400 ribu, dihadiri oleh Kapolsek dan Danramil Kalianget. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU. Namun tak menghadirkan kedua Penegak Hukum itu sebagai saksi dipersidangan. Selain itu, Pasal 55 KUHP yang dapat menejerat pihak lain dalam dakwaan JPU juga ridak ada. <br /><br />Ada “pembiaran” terdakwa menarik biaya di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah, namun tak “ada larangan atau teguran” kalau hal itu melanggar aturan. Namun setelah terlaksana, si Kades pun langsung dikrangkeng dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sangat ironis memang, namun itulah fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Sementara, dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madus Jawa Timur, telah mengadakan rembuk warga bersama-sama dengan warga desa kertasada, dan perangkat Desa Kertasada untuk membahas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017, dan membentuk besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, untuk Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Jawa Timur, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades  menguntungkan diri sendiri dengan cara melaksanakan pemungutan kepada setiap pemohon dalam program PTSL yang besarnya Rp400.000 dari setiap pemohon PTSL hingga terkumpul sebesar Rp160.500.000, di mana terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /><br />Uang sebesar Rp400.000 yang dipungut dari setiap pemohon pendaftaran program PTSLcdi Desa Kertasada yang dituangkan dalam rembuk warga, bertentangan dengan Surat Keputusan bersama antara lembaga yang mengatur tentang berapa besarnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, yaitu materai agrarian dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali) sebesar Rp150.000 biaya yang dibebankan kepada pemohon.<br /><br />Pemohon program PTSL ditarik biaya oleh terdakwa melalui kepala Dusun, Desa Kertasada atas perintah terdakwa. Dan uang yang terkumpul dari Kepala Dusun, Desa Kertasada sebesar Rp160.850.000. Setelah dibelanjakan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp131.582.500, ada sisa sejumlah Rp29.750.000. Sisanya inilah yang dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya. <br /><br />Pada tahun 2017, BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /><br />Biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain ; penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /><br />Dalam program ini, Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 669 pemohon. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /><br />Untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /><br />Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /><br />Dari hasil rembuk Desa disepakatain untuk pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /><br />Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir dan  menyetujui, ada juga yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. <br /><br />Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga,  bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Dusun disetorkan kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /><br />Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /><br />Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. <br /><br />Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /><br />Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /><br />Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu. Uang yang terkumpul dari Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000.<br /><br />Dari jumlah uang sebesar Rp160.850 juta, kemudain  Sayuti belanjakan untuk kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500, sehingga sisa sebesar Rp29.267.500, dan kemudian sisa uang tersebut    diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana. <br /><br /> Usai persidangan, kepada wartawan media ini, terdakwa mengakatan pasrah untuk menjalaninya, yang sudah 6 bulan berada penjara sejak dirinya ditatapkan menjadi terangka.<br /><br />“Divonis 1 tahun, pasrah aja menjalaninya, Mas. Saya sudah 6 bulan ditaha,” kata terdakwa tanpa bicara banyak. (rd1)</span>

News Tipikor Korupsi Prona Rp29 juta, Kades Divonis 1 Tahun Penjara

#Besarnya biaya Prona ditentukan bersama dalam Rapat Rembuk Desa yang dihadiri Kapolsek dan Danramil Kalianget, dan penarikan biaya oleh 4...

»