Mengungkap Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (3)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <i><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWv9-WIZRp9ebquJIB6dprJJ_oK5OusvbOq_uZgEbcXbvNwdlDQK8F7a-9Tle7I6wqqu2NcmSw_kO3KiyAJO80AqTIF2rBP8HKBK3O41w27Pt93Xszk_72RNvfajbPVPsRgql6DSSWIpY/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="995" data-original-width="996" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWv9-WIZRp9ebquJIB6dprJJ_oK5OusvbOq_uZgEbcXbvNwdlDQK8F7a-9Tle7I6wqqu2NcmSw_kO3KiyAJO80AqTIF2rBP8HKBK3O41w27Pt93Xszk_72RNvfajbPVPsRgql6DSSWIpY/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></i></div> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, Bisa jasi hanya akan memenjarakan para penerima dan bukan pihak yang mencairkan dana dari APBD itu!?#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) Jawa Timur tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milliar, mulai diusik Kejakaan Tinggi Jawa Timur, setelah terpidana 28 tahun penjara dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo (dr. Bagus) ada di “genggaman” lembaga Adhiyaksa yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jawa Timur ini yang sempat “hilang” selama 7 tahun.<br /><br />Dan itu diakui oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyah, kepada media ini beberapa waktu lalu saat ditemui diruang kerjanya mengatakan (Jumat, 20 Juli 2018), sudah mengantongi nama-nama calon terangka, namun Didik enggan menyebut nama - nama yang dimaksud. <br /><br />Namun saat ditanya mengenai prosedur pencairan dana P2SEM berdasarkan Perda 6 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM, dan Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008, Pergub Jatim Nomor: 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor: 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008, Didik Farkhan Alisyah mengatakan, akan mundur lagi bila berdasarkan itu.<br /><br />“Nggak mungkin Fathor Rasjid ditanya, sudah nggak ada. Kalau kita melihat itu, mundur lagi,” ucap Didik, Jumat, 20 Juli 2018.<br /><br />Pada hal dalam Pergub itu dijelaskan tentang Penyaluran dan Pencairan Dana berbunyi; a. Bantuan Dana kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke rekening kelompok sasaran atau Hibah Bantuan; b. Kelompok sasaran dan atau Hibah bantuan wajib membuka rekening khusus untuk program P2SEM di Bank Jat im setempat atas nama jabatan; c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari dana perubahan APBD provinsi Jawa Timur melalui tahapan sebagai berikut : <br /><br />1) Dana P2SEM yang bersumber dari perubahan dana APBD Provinsi disalurkan ke Rekening kelompok/Lembaga Hibah melalui Bank Jatim ; 2) Kelompok/Lembaga Hibah mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Gubernur Jawa Timur dan dil engkapi dengan: ( i ) proposal /RAB masing- masing kelompok/Lembaga Penerima Hibah, (ii) foto copy rekening atas nama jabatan ketua kelompok/Lembaga Hibah, (iii) surat keputusan instansi berwenang tentang keputusan kelompok/Lembaga Hibah, (iv) foto copy KTP kelompok Lembaga Hibah, (v) kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh ketua kelompok/Lembaga Hibah, dan (vi) naskah perjanjian Hibah daerah. <br /><br />3) Dokumen permohonan pencai ran dana disampaikan kepada Sektap provinsi melalui Bakorwil masing - masing; 4) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pencairan dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur; dan ke- 5) Kepala Bapemas provinsi Jawa Timur segera membuat usulan pencairan dana P2SEM tahun anggaran 2008 kepada Gubernur melalui biro keuangan Sekretariat daerah Provinsi dengan tembusan kepala Bapeprop apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan verifikasi oleh tim verifikasi proposal.<br /><br />Apakah proses pencairan dana P2SEM tahun 2008 yang berasal dari APBD Perubahan Pemprov. Jatim TA 2008 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Lembaga penerima dana hibah sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM, dan Pergub Jatim Nomor 20 tahun 2008 serta Pergub Jatim Nomor: 72 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Pergub Jatim Nomor: 137 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum P2SEM tahun 2008 ?<br /><br />Bila memang proses pencairan itu tidak sesui prosedur maupun peruntukannya, apakah yang bertanggungjawab hanya penerima saja ? Lalu bagaimana dengan pihak yang mencairkan dana tersebut ?. <br /><br />Apakah pengendara kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan yang ditaur dalam Perda lalu dapat dipidana atau ditilang, lebih “merusak” pembanguan dan perekonomian rakyat dari pada orang-orang yang terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM 2008 sebesar Rp277 milliar itu??? <br /><br />Saat ini, sebanyak 15 orang telah diperiksa tim penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim. Ke- 15 orang ini kemungkinan besar adalah Lembaga penerima dana P2SEM yang di Kordinir dr. Bagus yang menerima “mandat” dari 17 anggota DPRD Jatim dan kemudian menyuruh 5 orang untuk mencari lembaga, diataranya Edi (Dosen Unair Surabaya), Kurniawan (Dosen Uniutomo Surabaya, Holidhin dan Amir (Dosen salah satu PTN Malang).<br /><br />Bila benar, maka ke 17 anggota Dewan yang terhormat yang menikmati duit “haram” itu adalah Siswo, Wandi, Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo, Aladin, Luki, Karto, Maju, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam (semuanya nama samara). Dari ke 17 anggota DPRD ini ada yang menjadi Bupati dan ada pula yang menjadi anggota DPR RI, serta ada pula yang sudah dipanggil menghadap Sang Ilahi.<br /><br />Anehnya, saat alm.Fathor Rasjid keluar dari Hotel Prodeo alias penjara, tahun 2016 sempat mendatangi dan membuat laporan Kejati Jatim termasuk ke KPK. Alm. Fathor Rasjid membeberkan nama - nama yang diduga terlibat dalam Mega Korupsi itu, sebab  alm. Fathor  adalah Ketua DPRD Jatim saat itu, Gubernur Jatim saat itu sebagai Plt yang dijabat Setia Purwaka menggantikan Imam Utomo yang berakhir masa jabatannya sejak Agustus 2008, Sedangkan Sukarwo menjabat sebagai Sekda Prov. Jatim sejak 2003 - 2008 dan kemudian “cuti” karena mencalonkan diri menjadi Calon Gubenur di Pilgub Jatim 2009 yang kemudian terpilih menjadi Gubernur Jatim hingga 2 periode<br /><br />Alm.Fathor Rasjid adalah salah satu dari 100 anggota DPRD Jatim sebagai pemberi rekomdasi kepada beberapa Lembaga penerima dana P2SEM yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Selain itu, sebagai anggota DPRD Jatim yang mensahkan Perda (Peraturan Daerah) Jatim Nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah sebesar Rp277.000.000.000 (Dua ratus Tujuh puluh Tujuh milliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Keuangan.<br /><br />Karena harapan alm saat itu, karena Maruli Hutagalung dianggap Pejabat Kejaksaan di Jatim sebagai pemberani dalam penegakan hukum pemberantsan Korupsi, ketika Kejati Jatim saat itu  menangani kasus Korupsi Kadin Jatim yang menetapkan LNM selaku Ketua Kadin Jatim sebagai tersangka, namun akhirnya bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun di Mahkamah Agung RI, dan kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU dan menetapkan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan menjadi tersangka dan divonis pidana penjara selama 2 tahun di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun bebas di Pengadilan Tinggi, sehingga JPU melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI.<br /><br />Namun hingga  Maruli Hutagalung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim sejak akhir Desember 2015 hingga pensiun pada April 2018 tak ada “hasilnya” sama sekali hingga Fathor Rasjid berpulang kepangkuan Sang Ilahi pada 15 Nopember 2017. Dan bisa jadi, kepergian alm kepangkuan Sang Ilahi menjadi “piala kemenangan” bagi orang-orang yang disebutkan alm dalam laporannya.<br /><br />Timbul pertanyaan, mengapa saat alm. Fator Rajid membuat laporan ke Kejati yang membeberkan sejumlah nama yang diduga terlibat, Kejati Jatim tidak melakukan penyidikan? Pada hal, alm. Fator Rajid adalah sakis kunci karena alm salah satu pemberi rekomondasi kepada beberapa Lembaga penerima dana P2SEM serta menikmati hasilnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah dr. Bagus tertangkap, Kejati Jatim dibahwa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru sebagai pengganti Maruli, dan Didik Farkhan Alisyah yang mantan Kepala Kejari Surabaya ini mejadi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, kembali “mengusik” orang-orang yang nyenyak tidurnya selama 10 tahun kini menjadi terganggu, dan mungkin akan mengalami berbagai “penyakit” untuk digunakan sebagai “senjata penangkal”<br /><br />Apakah dengan tertangkapnya dr.Bagus, Kejati Jatim akan mengungkap hasus yang sebenarnya mulai dari proses pencairan hingga terjanya penyalahgunaan dana rakyat itu, atau hanya akan memenjarakan 17 anggota DPRD Jatim yang menyuruh dr.Bagus untuk mencari Lembaga, yang kemudian dr.Bagus menyuruh 5 orang dosen dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Jatim untuk mencari Lemabaga penerima dana P2SEM ?<br /><br />Masyarakatpun banyak bertanya - tanya, apakah ada hubungannya dengan berlangsungnya Pemilihan gubenur Jawa Timur pada tanggal 27 Juni 2018 bulan lalu, dan menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) serta Pileg (Pemilihan Legislatif/MPR, DPR, DPP dan DPRD) pada tahun 2019 ?<br /><br />Sebab hampir 8 tahun atau sejak tahun 2010, dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada hal, dokter Spesialis Jantung itu bekerja dibeberapa Rumah Sakit pemerintah dengan jabatan sebagai Kepala Divisi setelah melewati berbagai persyaratan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Pemerintah Malaysia dengan mengantongi Ijin prakteknya resmi, dan juga sebagai Koordinator ujian akhir di beberapa Fakultas kedokteran di Malaysia. <br /><br />Lalu bagaimana dengan daftar DPO yang dikeluarkan oleh Kejati Jatim terhadap dr. Bagus, bila dibandingkan dengan daftar DPO yang dikeluarkan Kejati Jatim terhadap Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti (LNM) dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin sebesar Rp1 milliar. Karena Kejati Jatim tak perlu menunggu lama, LNM langsung dipulangkankan oleh otoritas negara Singapura. Adakah muatan poltik dalam dua kasus ini ? <br />    <br />Lalu sejauh mana peran dr.Bagus dalam pencairan dana P2SEM ditahun 2008 yang bertepatan dengan Pilkada Pilgub Jatim tahun 2008 ? Berapa dana P2SEM yang masuk ke rekening serta dinikmati dr.Bagus ? Siapa yang menyuruh dr.Bagus meninggalkan Indonesia ? Berapa ratus juta yang dikeluarkan dr.Bagus keran “permainan Markus” untuk meneyelesaikan dikejaksaan tahun 2008 ? Adakah ancaman terhada dr.Bagus maupun keluarganya hingga saat ini ???. (Rd1) </span>

News Tipikor Mengungkap Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (3)

#Dalam kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim tahun 2008 sebesar Rp277 M, Bisa jasi hanya akan memenjarakan para penerima dan bukan pihak yang men...

»

Terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang (nono aktif) Bacakan Pembelaannya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSu4gl_qvrwc3MKI3IbduMm_tPnBZeA-DvHsk5HNe6SfeMtajDsZ09AOikhJTN-RgGK2RkktJZQe0HCLOILOtVOGmroL5i8vr3pCgiIxhCRTBZHCXFMbWDH77RDHHme4Db_rIggv4wVF4/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSu4gl_qvrwc3MKI3IbduMm_tPnBZeA-DvHsk5HNe6SfeMtajDsZ09AOikhJTN-RgGK2RkktJZQe0HCLOILOtVOGmroL5i8vr3pCgiIxhCRTBZHCXFMbWDH77RDHHme4Db_rIggv4wVF4/s640/2.png" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam pembelaan terdakwa sebagai Wali Kota Malang, justru menuduh Orang Lebih beratanggungjawab atas terjadinya “suap menyuap” dalam pembahasan APBD-P TA 2015#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - “Lempar batu sembunyi tangan”. Perumpaan inilah yang barangkali tepat bagi terdakwa Moch. Anton, Wali Kota Malang (non aktif) saat membacakan surat pembelaannya dihadapan Majelis Hakim di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor, atas tuntutan pidana penjara selama 3 tahun dari JPU KPK terhadap rinya, pada Jumat, 3 Agustuts 2018.<br /><br />Dalam sidang yang berlangsung (Jumat, 3 Agustuts 2018) dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti dan diabntu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati adalah agenda pembelaan dari terdakwa Moch. Anton maupun dari tim Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang atas tuntutan pidana 3 tahun penjara oleh JPU KPK (Jumat, 27 Juli 2018). Sidang kali inipun hanya dihadiri 2 Cincirella KPK, yakni Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban.<br /><br />Dalam surat pembelaan terdakwa ada kata yang menggelitik, yaitu kata “kami” yang berarti lebih dari satu orang (jamak), yang sudah tentu berbeda dengan kata “saya atau aku” (tunggal). Sebab. terdakwa Moch. Anton selalu mengunakan kata “kami” bukan kata “saya”.<br /><br />Dalam pembelaannya, terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang ini justru menuduh orang lain yang lebih bertanggungjawab atas terjadinya kasus suap sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu hingga  menyeret dirinya ke penjara.<br /><br />“Ada pihak-pihak lain baik secara hukum harus bertanggung jawab atas perkara ini. Kalau boleh kami mengatakan, keteledoran yang kami buat tidak seberapa bila dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang lebih yang lebih bertanggung jawab daripada kami,” kata terdakwa<br /><br />Pada hal, kasus suap antara eksekutif (Pemkot Malang) dengan legislatif (DPRD Kota Malang) hingga menyeret dirinya ke penjara, adalah terkait pengajuan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang APBD murni TA 2015 ini dibahas pada tahun 2014. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBKsXqd6q-dbt_kwoX5E9DPEz9avoYxP2TqhRUdJOHNJX3HqY3YNJzudTPpL7CuTk_ovF-KA8UDB0PLKwUH1MbXCazBN3oreQn9LZCHGih8aV74RTs2Apj1_GGiHzAwHdwHzODy6YDI0/s1600/3.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1086" data-original-width="859" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxBKsXqd6q-dbt_kwoX5E9DPEz9avoYxP2TqhRUdJOHNJX3HqY3YNJzudTPpL7CuTk_ovF-KA8UDB0PLKwUH1MbXCazBN3oreQn9LZCHGih8aV74RTs2Apj1_GGiHzAwHdwHzODy6YDI0/s1600/3.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Awalnya adalah, pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /><br />Saat itu, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya dalam kasus yang sama), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Wali Kota, Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis 2 tahun dan 8 bulan).<br /><br />Pada saat pertemuan tersebutlah, Moch. Arif Wicaksono meminta kepada terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang  dengan istilah uang “pokir”, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat langsung disetujui. Atas permintaan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud.<br /><br />Nah, andai saja Moch. Anton selaku Wali Kota, tidak merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang saat itu, Cipto Wiyono selaku Sekda tidak akan memerintahkan Jarot Edy Sulistyono dan  Tedy Sujadi Sumarna (Kabid Dinas PU) untuk melaksanakannya. Karena Dua kata saja yang terucap dari seoarng pimpinan nomor satu ke pejabat dibawah jajarannya, maka akan “lahirlah 1001” kalimat untuk menjabarkannya. <br /><br />Dari kasus diatas, siapa yang harus lebih disalahkan, dan siapa yang lebih bertanggungjawab ?. Apakah terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota?, atau Sekda Cipto Wiyono yang melaksanakan arahan Pimpinannya dan kemudian meneruskannya ke pejabat bawahannya, Jarot dan Teddy?<br /><br />Dan selain itu, andai saja Moch. Anton selaku Wali Kota, tidak merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang saat itu, ada kemungkinan yang akan terjadi saat itu, yaitu pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015 tidak akan berjalan lancar karena akan dipersulit oleh dewan yang terhormat itu dengan menggunakan fungsi hak yang dimilikinya. <br /><br />Dan hasil positifnya, dirinyapun (terdakwa Moch. Anton), Jarot, Arif dan 18 anggota DPRD lainnya (tinggal menunggu disidangkan) tidak akan diadili sebagai Koruptor. Dan bisa jadi akan  bertambah sesuai fakta persidangan yang terungkap. <br /><br />Justru yang menggelitik adalah, mengapa setelah setengah tahun APBD disahkan ada pengajuan untuk perubahan APBD? Apakah saat penyusunan anggaran dari setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang saat ini menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kemudian disampaikan ke Tim anggaran Pemkot Malang ada “udang dibalik bawa’an” yang tertinggal” sehingga diajukanlah “alasan” Perubahan APBD itu ke pihak legislatif? Bukankah kebutuhan anggaran disetiap SKPD/OPD sudah disusun oleh tim anggaran dengan sangat cermat, teliti dan hati-hati sebelum disampaikan ke tim anggaran Pemkot Malang? Mengapa pada saat pembahasan APBD murni tidak dilakukan revisi perbaikan andai saja ada yang tertinggal sehingga tidak bekerja dua kali ? Atau memang pembahasan perubahan anggaran APBD itu adalah suatu “alasan untuk mencari tambahan ceperan?”<br /><br />Anehnya, saat terdakwa Moch. Anton selaku orang nomor satu di Kota Malang ini saat membacakan surat pembelaannya, justru menuduh orang lain yang lebih bertanggungjawab dari pada dirinya, namun tidak secara gentlemen  menyebut siapa yang dimaksud. Tetapi justru melimpahkan ke Majelis Hakim yang lebih tau karena sudah terungkap dan tercatat dalam berita acara persidangan.<br /><br />“Siapakah orang ini, sudah tentu Majelis Hakim yang lebih tahu siapakah gerangan in. Kami juga tidak akan menyebut nama orang lain karena sudah terungkap dan tercatat dalam berita acara persidangan. Siapa yang berbuat salah harus dihukum tanpa memandang siapapun orang itu,” ucap terdakwa Moch. Anton<br /><br />Disisi lain, terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang memngakui sepenuhnya adanya keteledoran dan kekilafan serta meminta maaf kepada warga Kota Malang. Selain itu, terdakwa juga menyalahkan anak buahnya yang tidak maksimal. Entah apa makna dari ucapan terdakwa ini yang mengatakan bahwa stafnya kurang maksimal. Apakah karena kasus ini sampai ke “telinga” lembaga anti rasuh (KPK) sehingga berakibat masuk penjara???<br /><br />“Kami mengakui keteledoran dan kekilafan atas perbuatan kami, dan pada saat perkara ini terjadi kami sebagai Wali Kota Malang.  Kami juga memohon maaf kepada warga Kota Malang. Kami  mengakui kekurangan dan kontrol atas perbuatan staf maupun anak buah yang tidak maksimal,” kata terdakwa Moch. Anton <br /><br />Dalam pembelaan terdakwa Moch. Anton memang tidak terang-terangan meminta dibebaskan, melainkan memohon kepada Majelis Hakim untuk hukuman yang seringan-ringannya. <br /><br />“Kami menyadari sepenuhnya  bahwa kami memang teledor, sehingga dalam pledoi ini dan juga kami minta penasehat hukum kami dalam pledoinya, kami tidak minta kepada Majelis Hakim untuk dibebsakan. Kami memohon kepada Majelis hakim sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk memberi hukuman yang seringan-ringannya,” ucap terdakwa.<br /><br />Menanggapi pledoi terdakwa mapun PH terdakwa, 2 Cindirella KPK menanggapinya dengan mengatakan tetap pada tuntutannya. Bahwa tuntutan JPU KPK ialah, bahwa perbuatan terdakwa Moch. Anton bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 yang bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomo! 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan pidana penjara selam 3 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga dituntut untuk pencabutan hak politik selama 4 tahun.<br /><br />Nasib terdakwa Moch. Anton pun akan ditentukan dalam sidang Majelis Majelis Hakim yang hasilnya dibacakan dalam persidangan yang berlangsung untuk umum sepekan lagi.<br /><br />“Sidang ditunda sampai dengan Jumat tanggal Sepuluh Agustus dengan agenda putusan,” Ucap Ketua Majelis Hakim dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali.  (Rd1) </span>

News Tipikor Terdakwa Moch. Anton Wali Kota Malang (nono aktif) Bacakan Pembelaannya

#Dalam pembelaan terdakwa sebagai Wali Kota Malang, justru menuduh Orang Lebih beratanggungjawab atas terjadinya “suap menyuap” dalam pemb...

»

Terdakwa Moch. Anton “Menyampaikan Laporan” Kepada Majelis Hakim Tipikor Sambil Menagis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKKG4fkFHnZAA_8svtcNTPkApfAL-VKoMVXiJugb9nb5_uWTYqLrhS0s2g-f3-p-JX8R3GX7cKxtWB7mwwK00OmoDNRMC1xhdjbeFoaBDb-GlFsmYqZ1WGmizBLG0GzizRWMzy9e2RD4/s1600/4.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUKKG4fkFHnZAA_8svtcNTPkApfAL-VKoMVXiJugb9nb5_uWTYqLrhS0s2g-f3-p-JX8R3GX7cKxtWB7mwwK00OmoDNRMC1xhdjbeFoaBDb-GlFsmYqZ1WGmizBLG0GzizRWMzy9e2RD4/s640/4.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Anton menangis saat membacakan pembelaannya</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Isak tangis puluhan warga Kota Malang menyertai terdakwa Moch. Anton (Wali Kota Malang non aktif) saat membacakan Pembelaannya di Sidang Korupsi#</i></b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;"><span style="background-color: white;">korupsi</span></span>.co -</b></span> <b><i>Lihatlah airmataku, Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, Bercerita tentang duka, Dan kehancuran, Setiap tetes mengandung arti, Dari derita yang menekan, Telah lama daku mencoba, Namun tak mampu jua</i></b>. Ini adalah sebahagian lirik lagu yang berjudul Lihatlah Air Mataku, yang dinyanyikan artis nasional Emilia Contessa di tahun 70an.<br /> <br /> Dan inipula yang tampak disidang Korupsi suap sebesar Rp700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018, pada Jumat, 3 Agustus 2018.<br /> <br /> Siang itu, Jumat, 3 Agustus 2018 seusai Sholat Jumat, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Hakim Ketua, H.R. Unggul Warso Murti dan dibantu Panitra Pengganti (PP) Wahyu Wibawati, menggelar sidang perkara kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan agenda Pembelaan (Pledio) dari terdakwa Moch. Anton maupu dari tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang serta dihadiri 2 Cinderalla KPK yaitu Ni Nengah Gina Saraswasti dan Dame Maria Silaban.<br /> <br /> Terdakwa Moch. Anton terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi suap saat Pemkot Malang mengajukan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni 2015, yang pembahsan APBD murni dilakukan pada tahun 2014.<br /> <br /> Awalnya adalah, pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /> <br /> Saat itu, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya dalam kasus yang sama), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Wali Kota, Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis 2 tahun dan 8 bulan).<br /> <br /> Pada saat pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta kepada terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang  dengan istilah uang “pokir”, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat langsung disetujui. Atas permintaan Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud.<br /> <br /> Kemudian Cipto (Sekda), Jarot (Kadis PU) dan Teddy Sujadi Sumarma (Kabid Dinas PU) merealisasikan pelaksanaan permintaan Ketua DPRD Kota Malang itu dengan meminta sejumlah uang yang totalnya terkumpul sebesar Rp900 juta dari para kontraktor yang biasa bermitra dengan Dinas PU.<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan para pejabat Kota malang yang sudah digaji dari keringat rakyat ini, sampai juga ke “tlinga” KPK di Jakarta. KPK menganggap bahwa perbuatan itu melanggar peraturan agar pejabat itu bersih dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terutama Undang-Undang Korupsi.<br /> <br /> Yang membuat aturan itu adalah mereka atau Eksekutif (Pemerintah) bersama Legislatif (DPR/D), tetapi mereka-mereka juga yang melanggar. Ibarat lirik lagu “Kau yang mulai kau yang mengakhiri, kau yang berjanji kau yang mengakhiri” yang diciptakan dan dinyanyikan Raja Dangdut Rhoma Irama.<br /> <br /> Dalam sidang yang berlangsung siang itu, selain terdakwa Moch. Anton yang terliha gagah dan perkasa, terdengar suara seperti menangis saat dirunya membacakan pembelaannya namun tak keluar air matanya. Tangisan terdakwa Moch. Anton pun diiringi isak tangis dari puluhan warga Kota malang Khususnya “ibu-ibu pengajian” yang sejak awal setia mengikuti persidangan. Beberapa wanita muda maupun tua terdangar suara tangisan sambil mengusap kelopak matanya denga tissue maupun sapu tangan.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Ada juga beberapa pria yang berperan menjadi petugas pengamanan persidangan dengan berdiri dipintu ruang sidang. Ssetiap yang masuk pria itu bertanya termasuk ke petugas Kejaksaan Negeri Surabaya maupun ke wartwan media ini. pada hal sidang itu terbuka untuk umum. Entah itu inisiatif si pria atau ada arahan, tidak ada memang yang tahu.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsWtfbwJyqxuQtXfLHQWldyGIieFtaRB69iDZa3nZSfuWNFqFC7mFHpDAAAOhRrRm1KXQQbwxozn1rFdqsx-OIDXJTziiqIgddTQKKcc74cebNgHplodRIlgQpocV3VQmVrCTAOgyUUCE/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsWtfbwJyqxuQtXfLHQWldyGIieFtaRB69iDZa3nZSfuWNFqFC7mFHpDAAAOhRrRm1KXQQbwxozn1rFdqsx-OIDXJTziiqIgddTQKKcc74cebNgHplodRIlgQpocV3VQmVrCTAOgyUUCE/s640/1.png" width="640" /></a></div> Tangisan warga Kota Malang itu semakin menjadi saat terdakwa membacakan pembelaanya yang menjelaskan, bahwa dirinya (terdakwa Moch. Anton) sudah terpuruk, bahkan sudah menjual sebuah rumah yang biasa dipergunakan untuk kegiatan pengajian dengan warga Kota Malang, untuk membayar hutang-hutangnya karena bisnisnya mengalami masalah hutang.<br /> <br /> “Saat ini sudah terpuruk, beberapa bisnis kami mengalaimi masalah sehingga rumah kami yang biasa kami pergunakan untuk pengajian dengan warga harus kami jual untuk membayar hutang karena hutang harus dibayar,” ucap terdakwa.<br /> <br /> Selain itu, pembelaan terdakwa dihadapan Majelis Hakim tak ubahnya seperti membuat laporan atau pidato akhir tahun anggaran di sidang Paripurna. Terdakwa memberkan keberhasilannya selam menjabat Wali Kota, mulai dari program-program sekolah gratis, pengobatan gratis, Bus gratis hingga beberapa piagam penghargaan baik nasional maupun Internsioanl. <br /> <br /> Namun anehnya, terdakwa tidak menejaskan secara jelas kepada Majelis Hakim terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Terdakwa tidak menjelaskan pula mengapa Pemkot Malang harus merubah APBD yang belum lama dibahas dan disahakan.<br /> <br /> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;">Dalam Surat Dakwaan JPU KPK</span></b></span><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhPymNNfDfWYpDzjh_8mf7UotNjTPEG1OgK31OcQXrI134rmWLoJAzUHX9Si7YpyZxNbU8T29tB3gk1VtVE0alwlShNFgaSbQQqJjD3UnskK2Vb-mciszbYkm7NE44ZwRnmGNbTUQMyNs/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhPymNNfDfWYpDzjh_8mf7UotNjTPEG1OgK31OcQXrI134rmWLoJAzUHX9Si7YpyZxNbU8T29tB3gk1VtVE0alwlShNFgaSbQQqJjD3UnskK2Vb-mciszbYkm7NE44ZwRnmGNbTUQMyNs/s640/IMG20180302104137.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Moch. Arif Wicaksono (baju merah motif kotak-kotak) bersama anggota DPRD lainnya</b></td></tr> </tbody></table> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam sura dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa terdakwa Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 - 2018, bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Anggota DPRD Kota Malang periode 2013 - 2018 melalui Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ucQdfg9Zs38RvkoXCK75LH2Y_PipC3pH2RYqq-jiYHgUaXmDJ3EcmyAHavS2h0AzPsO2zvJ6dY-Dl9rnfzUMWyjtoW0AM1fQ4C2f2FxBu8hoGA16tyKkifUAoPEdOBbj9dKZVtEEXBo/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ucQdfg9Zs38RvkoXCK75LH2Y_PipC3pH2RYqq-jiYHgUaXmDJ3EcmyAHavS2h0AzPsO2zvJ6dY-Dl9rnfzUMWyjtoW0AM1fQ4C2f2FxBu8hoGA16tyKkifUAoPEdOBbj9dKZVtEEXBo/s640/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP)</b></td></tr> </tbody></table> Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya saat itu.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /> <br /> Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /> <br /> “Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Moch. Anton “Menyampaikan Laporan” Kepada Majelis Hakim Tipikor Sambil Menagis

Terdakwa Moch. Anton menangis saat membacakan pembelaannya #Isak tangis puluhan warga Kota Malang menyertai terdakwa Moch. Anton (Wali K...

»

JPU KPK Banding Atas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Inna Silestiyowati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkd6tlhWun0ebUbMtIkiS32HkYA2BA4OXLNY0my0AL1pAtvcnBZcfw9eUsthei4lKBFZPQxM2HwshMKd5lYtWi1xhrNxDPTJuYt5Q2sWlqMOT_XcViYSKyyGWMek6oIrd_4QsEry8dlpI/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkd6tlhWun0ebUbMtIkiS32HkYA2BA4OXLNY0my0AL1pAtvcnBZcfw9eUsthei4lKBFZPQxM2HwshMKd5lYtWi1xhrNxDPTJuYt5Q2sWlqMOT_XcViYSKyyGWMek6oIrd_4QsEry8dlpI/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Kami tidak mengatakan kemungkinan ada terkait tersangka baru, tetapi fakta-fakat dalam persidangan yang terungkap#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 3 Agustus 2018, Dodi Soekmono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan langsung memori banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas putusan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa Inna Silestyowati (Inna) mantan Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.<br /><br />Terdakwa Inna Silestyowati (Inna) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Nyono Suharli Wihandoko Selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 ditangkap KPK pada 3 Pebruari 2018, karena kasus suap menyuap.<br /><br />Saat itu, KPK mengamnakan Inna bersama suami dan anaknya disebuah apartemen miliknya di Surabaya, sedangkan Nyono bersama ajudannya Misbahul Munir (anggota Polres Jombang) diamankan KPK di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp25.550.000 dan uang asing sebanyak USD9.500. Namun untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 2 tersangka/tedakwa yakni ‘InNyo” alias Inna dan Nyono.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK membeberkan kronologis Inna diseret ke persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Yaitu karena menyuap Bupati Jombang Nyono agar terdakwa Inna diangkat menjadi pejabat struktural (Kepala Dinas Kesehatan) Kabupaten Jombang<br /><br />Uang suap yang diberikan terdakwa Inna kepada Nyono (saat ini juga menjadi terdakwa) terkait pengangkatannya menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebesar Rp450 juta. Uang itu diserahkan langsung oleh terdakwa Inna maupun melalui suaminya, Samijan juga melalui Budi Nugroho.<br /><br />Selain uang suap yang diberikan terdakwa sendiri terhadap Nyono, ada juga dari Bagus sesesar Rp30 juta melalui Inna. Bagus adalah salah seorang tenaga Kesehatan yang ditempatkan di Pos Kesehatan disalah satu Puskesmas di Jombang. Orang tua Bagus juga pegawai di Puskesmas.<br /><br />Selain itu, ada juga “haram” sebesar Rp600 juta yang diserahkan terdakwa Inna ke Nyono. Uang itu adalah hasil pemotongan dari anggaran kesehatan dana kapitasi kesehatan Puskesmas. Serta uang dari dr. Subur Suprojo Rp75 juta. Uang itu diserahkan terdakwa Inna ke Nyono dengan terlebih dahulu menggunakan uang sendiri, karena janji dr. Subur Suprojo akan menyerahkannya pada hari Senin, 2 hari sebelum Inn ditangkap KPK.<br /><br />Uang dari dr. Subur itu terkait pengurusan izin Operasional Ruamh Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang, miliknya. Sehingga total uang yang menjadi “petaka” bagi Inna juga Nyono sebesar Rp1.155.000.000 (Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta rupiah).<br /><br />Nah, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU KPK serta keterangan saksi (Samijan dan Budi Nugroho) juga bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sangat jelas, bahwa pemberian uang itu bukan pemberian semat-mata tanpa tujuan melainkan supaya terdakwa Inna diangkat Nyono menjadi pejabat struktural. “Karena diangkat terlalu tinggi akhirnya jatuhlah ketangan KPK dan diserahkan ke Hakim Pengadilan Tipikor”.<br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Inna tidaklah terlalu tinggi, hanya 3 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br /><i><b>Pasal 5 ayat (1) :</b> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <br /><br /><b>Huruf a.</b> memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</i><br /><br />Sementara putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Inna tidak sama dengan tuntutan JPU KPK dalam penerapan pasal. Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.<br /><br /><i><b>Pasal 13: </b>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Nah, disinilah alasan JPU KPK mengapa melakukan upaya hukum banding. Karena penerapan pasal. JPU KPK mengatakan, bahwa uang yang diberikan terdakwa Inn terhadap Nyono, bukanlah pemberian begitu saja atau secara cuma-cuma, melainkan terkait jabatannya.<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan JPU KPK Dodi Soekmono saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumatm 3 Agustus 2018.<br /><br />“Pertama, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Inna tersebut, kami menghormati. Pertama, menghargai pendapat yang disampaikan Majelis Hakim. Dakwaan yang kami ajukan adalah bentuk alternatif, sehingga ada keleluasaan fakta persidangan, mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pasal dakwaan yang bisa kami buktikan adalah dakwaan pertama alternatif pertama, dan dakwaan kedua alternatif pertama. Tapi menurut keyakinan Majelis Hakim yang terbukti adalah, dakwaan pertama alternatif kedua, dakwaan kedua alternatif kedua,” ucap JPU KPK Dodi.<br /><br />Kedua, lanjut JPU KPK Dodi, meneganai stratat berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kita menuntut selama 3 tahun, dan diputus oleh Majelis Hakim selama 2 tahun dan 6 bulan. Inilah rasa keadilan yang bisa dibuktikan di persidangan,” ujar JPU KPK Dodi.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini, seperti keterlibatan suami terdakwa, Samijan dan Budi Nugroho dalam pemberian uang terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, atas pengangkatan Inna menjadi Pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, serta dr. Subur Suprojo terkait pengurusan ijin opersional RSIA Mitra Bunda miliknya. <br /><br />JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak mengatakan ada kemungkinan tetapi akan membuktikan sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap.<br /><br />“Kami tidak membahas tentang kemungkinan, tapi apa yang bisa kita buktikan dalam persidangan. fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap itulah yang akan dibuktikan,” kata  JPU KPK Dodi. (Rd1) </span>

News Tipikor JPU KPK Banding Atas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Inna Silestiyowati

#Kami tidak mengatakan kemungkinan ada terkait tersangka baru, tetapi fakta-fakat dalam persidangan yang terungkap# berita korupsi .co -...

»

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (1)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRM51kXHJZ6dZMbxvXMxlHOCQjqyrRGU5JXjdYh_z7NvfYTI5AOBgvZ1WVyOaOAk3f9-JPVUa-m3IfzyZa0P0tlbhwNDLzMMffGzw7dk1KvkaeTFzbyCZ8pM1Y4RXV8lxyoEPQS-ahF_A/s1600/Bagus.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="266" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRM51kXHJZ6dZMbxvXMxlHOCQjqyrRGU5JXjdYh_z7NvfYTI5AOBgvZ1WVyOaOAk3f9-JPVUa-m3IfzyZa0P0tlbhwNDLzMMffGzw7dk1KvkaeTFzbyCZ8pM1Y4RXV8lxyoEPQS-ahF_A/s640/Bagus.jpg" width="352" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: red;">#Akankah Kejati Jatim “berani” membuka “Tirai” kasus Mega Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M#</span></b></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>(Wawancara Eksklusif Redaksi Berita<span style="color: red;">Korupsi </span>(<span style="color: red;">BK</span>) dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus (dr))</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277 milliar mengingatkan kembali masyarakat khususnya di Jawa Timur, setelah sempat hilang dari ingatan hapir 10 tahun sejak 2009 lalu<br /><br />Kenapa disebut Mega Korupsi ? Karena selain nilai kerugian negara yang begitu besar, orang-orang yang masuk dalam pusaran kasus Mega Korupsi ini melibatkan pejabat eksekutif (Pemprof) selaku pihak yang mencairkan dana P2SEM yang berasal APBD Pemprov Jatim Tahun 2008 dalam bentuk NPHD (naskah hibah perjanjian daerah) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), maupun pihak  legislatif (selaku penerima).<br /><br />Dana P2SEM yang ratusan milliaran itu bukan uang “tak bertuan” yang bisa dibagi-bagi begitu saja, melainkan berasal masyarakat atau APBD Jawa Timur tahun 2008, dan itupun diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah sebesar Rp277.000.000.000 (Dua ratus Tujuh puluh Tujuh milliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Keuangan.<br /><br />Selain itu, juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM tahun anggaran 2008 Propinsi Jatim yang disetujui sebanyak 2.199 penerima dengan dana sebesar Rp267.225.000.000 (Dua ratu Enam puluh Tujuh milliar Dua ratus Dua puluh Lima juta) dengan rincian: a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/417/KPTS/013/2008 tangga l1 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp192.845.000.000,; b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Lembaga Pener ima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322 lembaga sebesar Rp31.473.000.000,;  c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2008 sebanyak 249 lembaga sebesar Rp42.907.000.000. <br /><br />Dari Lembaga Penerima bantuan hibah yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp267.225.000.000 tersebut, dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp202.048.000.000, yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur. <br /><br />Anehnya, teryata dilapangan Program P2SEM ini justru bermasalah, sebanyak 22 orang termasuk Ketua DPRD Jatim (alm) Fatur Rajid diadili di beberapa Pengadilan Negeri di Jawa Timur, karena duait ratusan milliaran itu diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pelaksanaan program yang tidak jelas sampai dugaan adanya LSM Fiktif. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, rekomendasi yang dikeluarkan anggota dewan (DPRD Prov. Jatim) untuk lembaga penerima teryata banyak yang terkemuka. Tidak sedikit para wakil rakyat itu melalui para makelar proposal momotong dana yang diperoleh oleh lembaga penerima hibah, sebagai kompensasi diberikannya rekomendasi. Sudah menjadi rahasia umum, tak tanggung-tanggung anggota dewan meminta bagian sebesar 70 persen dari dana yang dicairkan, dan sisanya sebesar 30 persen itulah buat lembaga.<br /><br />Lalu mengapa saat ini masyarakat kembali diingatkan dengan kasus ini? Karena orang yang disebut-sebut sebagai otak atau saksi kunci dari kasus ini, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak 2010 lalu, yaitu dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur di Malaysia.<br /><br />Anehnya, saat alm. Fathor Rasjid setelah keluar dari Hotel Prodeo alias penjara, tahun 2014  membuat laporan ke KPK dan Kejati Jatim. Namun hingga  Maruli Hutagalung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim sejak akhir Desember 2015 hingga April 2018 tak ada “hasilnya” hinnga Fathor Rasjid berpulang kepangkuan Sang Ilahi Nopember 2017. <br /><br />Pada hal harapan alm saat itu, karena Maruli Hutagalung dianggap berani dalam penegakan hukum pemberantsan Korupsi, ketika Kejati Jatim menangani kasus Korupsi Kadi jatim yang menetapkan LNM selaku Ketua Kadin Jatim sebagai tersangka, namun akhirnya bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun di Mahkamah Agung RI, dan kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT PWU dan menetapkan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY, menjadi tersangka dan divonis pidana penjara selama 2 tahun di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun bebas di Pengadilan Tinggi, sehingga JPU melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI.<br /><br />Timbul pertanyaan, mengapa saat alm. Fator Rajid membuat laporan ke Kejati dengan membeberkan sejumlah anam yang diduga terlibat, Kejati Jatim tidak melakukan penyidikan ? Pada hal, alm. Fator Rajid adalah sakis kunci karena alm salah satu pemberi rekomondasi cairnya dana P2SEM serta kebagian hasilnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah dr. Bagus tertangkap, Kejati Jatim dibahwa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru sebagai pengganti Maruli, dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Didik Farkhan Alisyahdi yang mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, kembali “mengusik” orang-orang yang nyenyak tidurnya menjadi terganggu, setelah dr. Spesialis Jantung (dr. Bagus) itu yang disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci, yang dapat mengungkap nama-nama yangdiduga terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM<br /><br />Benarkah dr. Bagus selama 7 tahun dr. Bagus melarikan diri ke luar negeri setelah ditetpkan menjadi tersangka, atau dr. Spesialis Jantung itu pergi keluar negeri jauh sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka ? Bila benar dr. Bagus sebagi DPO selama 7 tahun, mengapa dr.Bagus dapat bekerja di beberapa Rumah Sakit pemrintah Malaysia sebagai Kepala Divisi dan Koordinator ujian akhir di beberapa fakultas di Malaysaia ?<br /> </span><br /> <span style="font-size: large;"><b>Wawancara Eksklusif Redaksi Berita<span style="color: red;">Korupsi</span>.co (BK) dengan terpidana kasus korupsi dr. Bagus (dr)</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <span style="font-size: small;">Inilah liputan Khusus Redaksi beritakorupsi.co (BK) yang berhasil menemui dr.Bagus (dr) di Lapas Porong Sidoarjo beberapa hari lalu, setelah mendaptkan rekomondasi dari Kakanwil Jawa Timur. Dalam wawancara ini, Redaksi sengaja tidak menyebutkan nama-nama anggota DRPD Jatim secara lengap, namun menggunakan inisial atau nama samara kerena mejaga dari berbagai hal yang tidak diinginkan. <br /><br /><b><span style="color: red;">BK</span> : </b>Pagi dok....bagaimana kabarnya, sehat, dok.<br /><b>dr.  :</b> Pagi juga, bang...Ia, sehat...(sambil senyum)<br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Dok...! Saya masih ingat ketika anda mengatakan beberapa hari yang lalu, kebenaran akan ditegakkan. Ibarat nasi sudah jadi bubur, hanya bisa dimakan atau dibuang kan, dok?. <br /><b>dr.   :</b> Ia. Kebenaran hukum harus ditegakkan<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Dok.... Anda sudah  dinyatakan bersalah dalam kasus Korupsi dana hibah P2SEM tahun 2008 yang bersumber dari APBD Jatim dan merugikan keuangan negara ratusan milliran rupiah, dan anda pun sudah divonis pidana penjara di 4 Kejari di Jawa Timur. Apakah anda akan mau jadi “tumbal” dalam kasus hukum yang menimpa anda?<br /><b>dr.  : </b>Ia nggak mau dong.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Anda disebut-sebut sebagai salah satu “otak” dan juga sakis kunci dari kasus ini. Apakah anda akan mengatakan yang sebenarnya ?<br /><b>dr.  :</b> Ia, saya kan terbuka.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ok, dok. Selama 7 tahun pelarian anda, banyak masyarakat khususnya di Jawa Timur mengatakan, kalau pelarian anda ke luar negeri ada yang membantu, bahkan tidak sedikit yang menduga kalau anda melakukan operasi wajah.<br /><br /><b>dr.  : </b>Nggak mungkinlah. Saya menggunakan nama asli tidak menggunakan nama lain, kalau itu namanya memalsu dokumen, saya tidak punya etikad seperti itu. Saya resmi ke sana dengan menggunakan Paspor dan Visa kerja. <br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Anda menggunakan Visa kerja ? Anda bekerja dimana, dok?<br /><b>dr.  :</b> Ia, ke Malaysia. Saya bekerja di Rumah Sakit Pemerintah sebagai dokter dan juga  sebagai dosen disana. Yang jelas saya legal disana bekerja.<br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ketika anda pergi ke luar negeri, apakah ada yang membantu ? mengapa anda harus pergi keluar negeri<br /><b>dr.  : </b>Tujuan saya berobat sekalian kerja. Karena banyak ancaman waktu itu, saya nggak nyaman<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Saat anda pergi keluar negeri, bagaimana status hukum anda oleh Kejaksaan Tingi Jawa Timur. Apakah sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga banyak yang mengatakan kalau anda kebur ke luar negeri?<br /><b>dr. : </b>Saya nggak tahu ya, yang jelas saya tidak ada masalah, bahkan waktu di bandara Jakarta pun  tidak ada masalah.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  :</b></span> Berarti belum jadi terasangka, dok. Tapi anda pernah diperiksa oleh Jaksa?<br /><b>dr.  :</b>Ia, kalau dipanggil atau diminta keterangan oleh Kejaksaan Surabaya pernah, tapi saya nggak tahu apakah saya sebagai tersangka atau tidak. Yang jelas saya legal kesana.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Saat anda diminta keterangan oleh Jaksa, apakah anda menyebut nama seseorang dalam kasus Korupsi P2SEM<br /><b>dr. : </b>Tidak ada, karena banyak ancaman yang datang ke saya maupun kelaurga saya.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Kalau sekarang, apakah dokter akan membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus P2SEM ini? dokter nggak takut ada ancaman?<br /><b>dr.  :</b> Ia, saya akan jelaskan semua. Dan saya sudah memberikan nama-nama itu di Kejati.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ok. Anda tadi mengatakan kalau anda belerja di Rumah Sakit Pemerintah Malaysia dan juga sebagai dosen, anda diterima sebagai dokter apa dan dosen di mana?<br /><br /><b>dr. : </b>Diterima, karena memang Ijazah kita diakui disana. Ada beberapa prosdur, salah satunya Medical Consul disana, dan melalui suatu proses namanya Opsevasi dan segala macam. Hasilnya ia diterima. Disana saya dokter Spesialis Jantung. Saya sebagai Kepala Divisi Jantung di Newcanstle Univecity Malaysia Branch juga di Hospital Sultan Ismail, Hospital Sultan Aminah, Hospital Nora Ismail Batu Pahat dan Hospital Kluang. Saya juga Koordinator ujian akhir untuk Fakultas-fakultas Kodektaran di Malaysaia.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Berarti nama anda yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Indonesia tidak diketahui oleh pemerintah Malaysia dong. Selama 7 tahun anda bisa bekerja di pemerintah Malaysia, bila dibandingkan waktu kasus Korupsi Kadin Jatim, dimana saat itu LNM saat dimasukkan dalam DPO, tak lama dipulangkan oleh otoritas Singapura.<br /><br /><b>dr. :</b> Saya nggak tahu. Yang jelas saya bekerja secara legal disana. Saya juga sebagai Koordinator ujian akhir di beberapa Fakultas kedokteran disana.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Gaji anda resmi dong dari pemerintah Malaysia ?.<br /><b> dr. : </b>Digaji, ia resmi dari sana. Gaji kita minimal disana, karena tenaga orang asing dan itu resmi dari sana hanya pas untuk hidup 1 bulan.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Selama 7 tahun anda bekerja di Rumah Sakit pemerintah Malaysia. Pasporitu kan sama dengan KTP, ada masa berlakunya. Siapa yang membantu anda untuk mengurusnya?<br /><b>dr.  :</b> Bisa diperpanjang disana, ada yang biasa ngurus, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi bisa diurus disana<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  :</b></span> Tetap menggunakan nama asli anda, dok?<br /><b>dr.    : </b>Ia, saya tidak mengganti nama asli saya<br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Ok, dok. Tadi anda mengatakan kalau anda tidak nyaman, ada ancamana. Ancaman dari aman?<br /><b>dr.  : </b>Dari teman-teman di Dewan<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Saat anda ditangkap, apakah anda sedang mengajar atau di Rumah Sakit, dok? <br /><b>dr.  :</b> Saya waktu itu pas ditempat tinggal saya, baru pulang dari Rumah Sakit, terus ada Polisi Diraja Malaysia, katanya ada masalah dokumen bukan masalah lain. Terus saya di bawa ke  Imigrasi. Disana katanya dipulangkan aja, tau-taunya sudah ada teman-teman dari Kejati<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Selama 7 tahun di Malaysia, siapa yang membantu perpanjangan Paspor anda di Indonesia<br /><b> dr.  :</b> Bisa diperpanjang disana, saya ngga tau bagaimana caranya, ada orang atau agency yang bisa membantu, jadi tapi bisa diperpanjang.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Ok, dok. Apakah anda benar bekerja sebagi staf ahli di DPRD Jawa Timur tahun 2008?<br /> dr.  : Kalau tidak salah, 2008 Desember, atas usulan dari Pak Suhartono kemudian disetuji Pak Ahkmal. Gubernurnya waktu itu kalau nggak salah Plt, karena Pak Imam selesai. Pak Karwo Sekda, tapi saat itu cuti karena masih kampanye waktu itu beliau, berarti Sekdanya juga Plt.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK :</span></b> Jadi saat pencairan dana P2SEM, anda sebagai staf ahli di DPRD Jatim?<br /><b>dr.  : </b>Belum, saya masih dokter di Rumah Sakit Karamenjangan sebagai dokter Spesialis jantung.  Saya hanya berteman aja dengan mereka karena pasien saya. Saya tidak kenal lembaga, saya mencari teman-teman akademisi untuk mencari lembaga-lembaga itu.<br /><br /><b>dr.  :</b> Pencairan dana itu kan sekitar Oktober Nopember. Dan saya tidak tahu mengenai pencairan, karena waktu itu saya hanya diminta oleh teman-teman di Dewan untuk mencarikan Lembaga. Saya tidak tahu mengenai eksekutifnya, tapi yang saya tahu Gubernurnya waktu itu ada Plt, pada saat teman-teman dari dewan meminta saya untuk mencari lembaga, pada saat itu gubernur adalah Plt jadi bukan Pak Imam lagi<br />  <br /><b><span style="color: red;">BK :</span></b> Tadi anda mengatakan, kalau anda disuruh oleh anggota DPRD Jatim untuk mencari lembaga. Siapa anggota DPRD yang menyuruh anda? Apakah salah satunya Ketua DPRD Fathor Rasjid yang saat ini sudah almarhum?<br /><br /><b>dr.  : </b>Hehehehe....nggak, bukan beliau. Ada sekitar 17 orang teman-teman Dewan yang meminta saya mencarikan lembaga, diantaranya (maaf, nama sengaja kita samarkan.Red) ada Pak Siswo, Pak Wandi, Pak Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo, Aladin, Luki, Karto, Maju, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam<br /><br /><b><span style="color: red;">BK : </span></b>Apakah ada yang masih aktif saat ini?<br /><b>dr.  :</b> Ada, ada yang jadi Bupati dan juga yang di DPR RI. Nama-namanya sudah saya sebutkan di Kejati. Waktu itu saya disuruh mencarikan lembaga. Ia saya ia ia saja karena saya tidak tahu lembaga. Katanya teman-teman Dewan waktu itu, ada dana mereka untuk kampenye itu ngomongnya. Saya kan tidak kenal lembaga-lembaga karena saya dokter dan saya belum staf ahli waktu itu.<br />   <br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Lembaga mana aja yang berhasil anda dapat? <b> </b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b>dr.  :</b> Saya kan tikda mencari lembaga. Ada sekitar 4 atau 5 orang teman yang saya suruh untuk mencari lembaga. Ada Edi dari Unair, Kurniawan dari Uniutomo, ada Holidhin, Amir dari Malang.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Yang 5 orang ini profesinya sebagai apa.dok?<br /><b>dr.  :</b> Semua dosen, karena yang tahu lembaga pendidikan kan dosen. Jadi mereka inilah yang mencari lembaga. Sampai disitu saya tidak mengikuti lagi, jadi mereka itulah yang mencari lembaga kemdian  membuat proposal. <br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Setelah yang 5 orang ini mencari lembaga, bagaimana selanjutnya, apakah kelima orang itu melaporkan ke anda?<br /><br /><b>dr. :</b> Nggak, mereka berhubungan sendiri dengan anggota DPRD, karena itu kan ada prosedurnya. Mereka harus membuat proposal dan menyerahkan ke Sekretarian fraksi-fraksi. Misalnya namanya si A dan dari Partai mana, ada disitu. <br /><br /><b>Berapa dana P2SEM yang masuk kerening dr. Bagus dan berapa yang dinikmatinya? tunggu selanjutnya.</b>  (Redaksi) </span>

News Tipikor dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (1)

#Akankah Kejati Jatim “berani” membuka “Tirai” kasus Mega Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M# (Wawancara Eksklusif Redaksi Berita...

»

Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="937" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Pembahasan APBD (anggaran pendapatan daerah) antara eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan) yang mengatasnamakan demi masyarakat dan pembangunan daerah sepertinya hanyalah suatu pembodohan rakyat untuk menutupi “kebobrokan”, sebab dijadikan sebagai penambah penghasilan para dewan yang terhormat.<br /><br />Anehnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Yang lebih anehnya lagi, para pelau Korupsi yang dianggap merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana maupun ditilang oleh Kepolisian.<br /><br />Kasus Korupsi suap dalam pembahasan Perubahan APBD (anggaran pendapatan daerah) yang terjadi di Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang menyeret Kepala Dinas PU PPR Kota Malang, Wali Kota Malang, Ketua dan 18 anggota DPRD Kota malang periode 2014 - 2019 belum tuntas, kasus yang sama saat ini kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 2 Agustus 2018.<br /><br /><b>Pada Kamis, 2 Agustus 2018</b>, Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) periode 2013 - 2018, “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti,  dan didudukan dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Sutrabaya sebagai terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu Paniytra Pengganti (PP) H. Tamjiz, dalam kasus Korupsi suap pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mahfud. <br /><br />Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br /><br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp 70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s640/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto saat sebagai terpidana dalam kasus ini</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Bisa jadi KPK tidak hanya menyeret Mas’ud Yunus dan terpidana 2 tahun Wiwiet Febriyanto serta terpidana Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (masing-masing 4 tahun penjara), melainkan termasuk 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini masih duduk di kursiya dengan sebutan Dewan yang terhormat.<br /><br />Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus disebutkan, bahwa 22 anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 turut kebagian duit “haram” itu. <br /><br />Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya, adalah Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP), Gunawan (PPP), Yuli Veronica (Fraksi PAN), Maschur (Fraksi PAN), Suryono (Fraksi PAN), Aris Satrio Budi (Fraksi PAN), Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB), Choiroiyaro (Fraksi PKB), Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy (Fraksi Golkar), Anang Wahyudi (Fraksi Golkar), Darwanto (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP), Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Suliat dan Gusti Patmawati (Fraksi PDIP), Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun (Fraksi Gerindra) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>Pembacaan Surat Dakwaan JPU KPK Dalam Persidangan</b></span></span><br /><br />Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dihadapan Majelis Hakim membeberkan kronologis kasus yang menyeret orang nomor 1 (satu) di Kota mojokerto ini. <br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar.<br /><br />“Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />“Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata JPU KPK mengungkapkan<br /><br />“Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” ungkap JPU KPK lagi<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</b></span></span><br /><br />Menurut JPU KPK, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. <br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />“Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ungkap JPU KPK <br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />“Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata JPU KPK <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto<br /><br />“Perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana,” kata JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa Mas’ud Yunus melalui PH-nya merasa keberatan dank an menyampaikan nota keberatan (Eksepesi). Dan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memberikan kesempatan pada sidang pekan depan.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud kepada wartawan media ini mengatakan, keberatannya pada surat dakwaan JPU KPK adalah, karena surat dakwaan JPU dianggap tidak jelas. Menurut Mahfud, JPU KPK tidak menjelaskan dalam surat dakwaannya tentang peran terdakwa.<br /><br />“Keberatan kita dalam surat dakwaan JPU adalah, dakwaan tidak jelas. Jaksa tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertemuan itu, ada yang merekam pembicaraan, siapa yang memerintahkan untuk merekam pembicaraan itu. Nota keberatan kita diterima atau tidak, kita akan mengungkapkannya,” kata Mahfud.<br /><br />Aneh memang, bila PH terdakwa mengatakan bahwa JPU KPK tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus yang menyeret kliennya. Pada sangat jelas, dalam surat dakwaan JPU KPK diaktakan, bahwa ada pertemuan antara terdakwa dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto di Jakarta, yang dalam pertemuan kedua pejabat eksekutif dan legislatif itu membicarakan tentang tambahan penghasilan bagi DPRD Kota Mojokerto.  (Rd1)</span>

News Tipikor Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?# berita korupsi .co - Pembahasan APBD (an...

»

Korupsi Prona Rp 29 juta, Kades Kertasada Kabupaten Sumenep Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh5eghNoeeHbNYZC4QWSbp7gAD8l2eZmUf6R1CNBryUTPaHFY3hY_UY6xt64tcF87wRRmkv-YV_MDOxwwRkaI9YY9UnMHjGlJw5GN4v2F2oAlmFuTeN-jAsuCqEpEkoiZBKSqLoT-wyI/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh5eghNoeeHbNYZC4QWSbp7gAD8l2eZmUf6R1CNBryUTPaHFY3hY_UY6xt64tcF87wRRmkv-YV_MDOxwwRkaI9YY9UnMHjGlJw5GN4v2F2oAlmFuTeN-jAsuCqEpEkoiZBKSqLoT-wyI/s640/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kepala Desa yang masuk penjara karena terseret kasus Korupsi yang bernilai jutaan hingga puluhan juta karena dianggap melalukan pungutan illegal atau yang lebih dikenal dengan kata Pungli (pungutan liar) saat adanya program Prona (Program Nasional Agraria) atau sertifikat yang dibiayai dari APBN, maupun karena korupsi dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) semakin bertambah.<br /> <br /> Karena memang dianggap lebih mudah menyeret Kepala Desa (Kades) ke Pengadilan Tipikor dari pada menyeret pejabat yang jauh diatasnya seperti Bupati/Wali Kota, walaupun kasus dugaan Korupsi yang melibatkan pejabat itu jauh lebih besar.<br /> <br /> Seperti yang dialami Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, yang “diseret” JPU R. Indra Hadi Niza dari Kejari Sumenep ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihapadan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Kamis, 2 Agustus 2018<br /> <br /> Terdakwa Diki Candra Permana, oleh JPU didakwa melakukan Korupsi sebesar Rp Rp29.750.000, nilai yang sangat besar. Uang itu adalah hasil penarikan biaya dari warganya sebagai biaya pengurusan Sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dibiayai dari anggaran negara lewat APBN.<br /> <br /> Memang, sertifikat gratis bukan gratis 100 persen, sebab ada beberapa hal yang ditanggung oleh masyarakat selaku pemohon itu sendiri, diantaranya patok tanah sebanyak 4 buah, materai sebanyak 7 lembar, foto copy, biaya sporadic. Sementara yang diperbolehkan untuk menarik biaya sesuai aturan adalah sebesar Rp 150 ribu. Yang dilakukan terdakwa saat menarik biaya untuk pengurusan sertifikat dalam program PTSL adalah jauh lebih besar.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madus Jawa Timur, telah mengadakan rembuk warga bersama-sama dengan warga desa kertasada, dan perangkat Desa Kertasada untuk membahas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017, dan membentuk besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL.  <br /> <br /> JPU menyatakana, untuk Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Jawa Timur, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades  menguntungkan diri sendiri dengan cara melaksanakan pemungutan kepada setiap pemohon dalam program PTSL yang besarnya Rp400.000 dari setiap pemohon PTSL hingga terkumpul sebesar Rp160.500.000, di mana terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /> <br /> “Dimana uang sebesar Rp400.000 yang dipungut dari setiap pemohon pendaftaran program PTSLcdi Desa Kertasada yang dituangkan dalam rembuk warga, bertentangan dengan Surat Keputusan bersama antara lembaga yang mengatur tentang berapa besarnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, yaitu materai agrarian dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali) sebesar Rp150.000 biaya yang dibebankan kepada pemohon,” kata JPU<br /> <br /> Menurut JPU, pemohon program PTSL ditarik biaya oleh terdakwa melalui kepala Dusun, Desa Kertasada atas perintah terdakwa. Dan uang yang terkumpul dari Kepala Dusun, Desa Kertasada sebesar Rp160.850.000, dan setelah dibelanjakan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp131.582.500 ada sisa sejumlah Rp29.750.000. Dan sisanya inilah yang dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya. <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun 2017, BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /> <br /> Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /> <br /> Bahwa Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Baru kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Kemudian pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 669 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Kemudian untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /> <br /> Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL<br /> <br /> Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /> <br /> Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /> <br /> Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /> <br /> Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /> <br /> Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /> <br /> Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /> <br /> Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada.<br /> <br /> Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti keluarkan untuk belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga sisa sebesar Rp29.267.500. Bahwa kemudian sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi.<br /> <br /> “Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata R. Indra Hadi Niza diakhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU Kejari Sumenp ini, terdakwa pun tidak mengajukan nota keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi sebanyak 17 orang.  (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp 29 juta, Kades Kertasada Kabupaten Sumenep Diadili

berita korupsi .co - Kepala Desa yang masuk penjara karena terseret kasus Korupsi yang bernilai jutaan hingga puluhan juta karena diangga...

»