BERITAKORUPSI.CO

Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZ2Kh31n6UiWa7nicyrwC4epNk9dfhyvWGj9ICECqh96Yk-41tK37kz93n2hdC5Y1jKNmKFb0gX2EZeCS78EKtCgNWHmLD0APzy1Mh4FS5ALrmWl5I_2HuYSNGyQivtdh75XRMlSwyko/s1600/IMG20180706101622.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxZ2Kh31n6UiWa7nicyrwC4epNk9dfhyvWGj9ICECqh96Yk-41tK37kz93n2hdC5Y1jKNmKFb0gX2EZeCS78EKtCgNWHmLD0APzy1Mh4FS5ALrmWl5I_2HuYSNGyQivtdh75XRMlSwyko/s640/IMG20180706101622.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS)</td></tr>
</tbody></table>
#JPU KPK : Bukan dikembangan tetapi akan diproses hukum, apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum# 
 
beritakorupsi.co - “Di KPK tidak mungkin mengembangkan suatu kasus, tapi kita hanya bicara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun diproses penyidikan, tentu kita akan mintakan pertanggung jawaban hukumnya,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, Jumat, 6 Juli 2018. JPU KPK Arif menambahkan, uang sampah lebih dulu diterima baru uang pokir itu. Tanggal 13 Juli 2015 diterimakan uang sampah masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 5 juta. “Kalau menurut Arif Wicaksono, uang sampah itu 200 juta, dibagi untuk semua anggota Dewan masing-masing 5 juta rupiah kecuali pimpinan Ketua DPRD sama Pak Prapto,” ungkap JPU KPKArif. JPU KPK Arif menjelaskan, dari awal sudah jelas, keterangannya Arif Wicaksono mengatakan ada pertemuan tentang permintaan THR itu, saat mau sidang paripurna tanggal 14 Juli itu. Para Ketua Fraksi dan Prapto menginisiasi minta uang THR, kemudian Arif Wicaksono dalam pertemuan di ruang Dewan bersama Walikota Moch. Anton. “Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu dan Walikota mengamini seperti itu,” ungkap JPU KPK Arif kemudian. “Ada kemungkinan akan dikembangkan dan dimintakan pertanggungjawaban hukum dari 26 anggota Deawan lainnya,” tanya wartawan ini kemudian. JPU KPK mengatakan, akan di proses hukum dan diminta pertanggungjawaban hukum. “Bukan dikembangan tetapi akan diproses hukum. Apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum. Kita hanya bicara fakta hukumnya,” kata JPU KPK Arif Hal ini dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto saat ditanya wartawan media ini terkait penerimaan uang suap yang disebut istilah uang Pokir atau pokok-pokok pikiran, uang “sampah” dan uang “suap” pembahasan APBD murni tahun 2014.  Sebanyak 45 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menerima uang tersebut, seperti yang terungkap dalam persidangan kasus  perkara Korupsi suap APBD-P TA 2015 dengan terdakwa Moch. Anon selaku walikota Malang periode 2013 -2018. Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 yang terdiri dari 10 Partai Politik adalah 1. PDIP (11 orang) Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P), Suprapto, Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Tri Yudiani, Erni Farida, Abdul Hakim (Ketua Komisi). 2. PKB (6) Zainuddin (Wakil Ketua), Sahrawi, Abd. Rachman, Mulyanto, H.M. Imam Fauzi (Ketua Komisi D), H. Rasmuji, 3. GOLKAR (5 orang) Rahayu Sugiarti Wakil Ketua), Sukarno, Choeroel Anwar, Ribut Harianto, Bambang Sumarto (Ketua Komis C), 4. DEMOKRAT (5 orang) Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu), Sulik Lestyowati Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A),  Hery Subiantono, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto, 5. GERINDRA (4 orang) Drs. Salamet, Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno, 6. PAN (4 orang) H. Mohan Katelu, Harun Prasojo, Syaiful Rusdi, H. Subur Triono, 7. HANURA (3 orang) Ya’qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali, 8. PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri, 9. PPP (3 orang) Hj. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Syamsul Fajrih, Asia Iriani,  10. NasDem (1 orang) Mohammad Fadli. Dari jumlah itu, 19 orang sudah menjadi tersangka/terdakwa diantaranya Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P, sudah divonis 5 tahun penjara), Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), 16. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 17. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 18. Abdul Rachman (Fraksi PKB). Sementara 26 orang anggota Dewan yang terhormat di  DPRD Kota Malang itu hingga saat ini masih tetap duduk di kursinya masing-masing. Dan uang Pokir inilah sebagai “pintu masuk” bagi KPK untuk kemudian memenjarakan 18 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota (non aktif) Moch. Anton, setelah terlebih dahulu lembaga anti rasuah itu menetapkan Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB menjadi tersangka pemberi suap (sudah divonis 2,8 tahun penjara), yang kemudian Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (sudah divonis 2 tahun penjara sebagai pemberi suap untuk mendapatkan proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang). Anehnya, sekalipun lembaga super bodi itu sudah menetapkan 18 anggota Dewan sebagai tersangka termasuk Ketua DPRD Kota Malang dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana 5 tahun penjara, ternyata tidak membuat anggota DPRD lainnya mengakui dengan jujur telah menerima uang Pokir pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 dan uang “sampah” serta menerima uang saat pembahsan APBD murni tahun 2014. Yang lebih anehnya lagi, saat terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 lalu, dan sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun mengatakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir. Pengakuan itu tidak hanya dari Moch. Arif Wicaksono, melainkan dari beberapa anggota DPRD lainnya baik yang sudah ditetapkan menjadi tersangka maupun yang belum, ternyata tidak membuat anggota Dewan lainnya berkata jujur dihadapan Majelis Hakim saat dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton. Pada hal, dalam persidangan yang berlangsung tanggal 29 Juli 2018 saat JPU KPK menghadirkan 9 orang saksi, diantaranya Ketua DPRD Kota Malang, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 thn penjara),; mantan Sekda Malang Cipto Wiyono,; Suprato (status tersangka),; Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem, status tersangka), Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asia Eriani (masing-masing anggota DPRD) juga terungkap adanya penerimaan uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014 yang besarnya untuk masing-masing Fraksi (DPRD Kota Malang terdiri dari 8 Fraksi) sebesar Rp 225 juta, seperti yang disampaikan saksi Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem). “Dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 menerima 225 juta dalam tiga tahap. Saya menerima Rp 60 juta. Semua pasti menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata saksi Heri Puji Utami, Jumat, 29 Juni 2018. Pengakuan Heri Puji Utami ini yang mengatakan bahwa uang sebesar Rp 225 juta yang diterimanya saat pembahasan APBD murni tahun 2014 dibagikan ke anggota Fraksinya, masih dibantah anggota Fraksinya sendiri. Tak salah ketika JPU KPK Fitro mengatakan, apakah saudara harus ditetapkan menjadi tersangka baru jujur ? Kepada Majelis Hakim, saksi Asia Iriani, Mohammat Fadli dan Samsul Fajri mengatakan tidak menerima uang Pokir. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan saksi-saksi ini pun sama dengan keterangan beberapa saksi liannya diantaranya Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi, saat dihadirkan JPU KPK saksi untuk terdakwa Moch.Anton dipersidangan pada Selasa, tanggal 3 Juli 2018. JPU KPK Fitroh pun mengatakan saat itu terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Heri Puji Utami dan Subur Triono mengatakan semua anggota Dewan menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Memang ada keributan diantara anggota Dewan penerima uang Pokir seperti yang terungkap dalam persidangan. Namun bukan karena tidak menerima, melainkan karena pembagian yang tidak sama. Sehingga beberapa anggota Dewan melakukan “unjuk rasa” dengan “mengancam” akan menginap di rumah dinas Ketua DPRD  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGnxxvjQ8_xQJ0j4MoVeM2KEmP2tl1w-Srl5CoctgArRLa9jHKwqp1VjIOO75Za_ByF3VQdxw-5vzWN0ootrmoOkp_wcSbxhuvPrsHPI0G00CmTF1lPZzX3FP_8CanQWLQlvJWp4HNdCo/s1600/IMG20180703122153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGnxxvjQ8_xQJ0j4MoVeM2KEmP2tl1w-Srl5CoctgArRLa9jHKwqp1VjIOO75Za_ByF3VQdxw-5vzWN0ootrmoOkp_wcSbxhuvPrsHPI0G00CmTF1lPZzX3FP_8CanQWLQlvJWp4HNdCo/s640/IMG20180703122153.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">seajarah jarum Jam, Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi</td></tr>
</tbody></table>
Sementara Pada Jumat, 6 Juli 2018, JPU KPK Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati dkk, kembali menghadirkan 12 orang saksi dan satu diantaranya adalah terpidana 2,8 tahun penjara yakni Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB). Sementara 11 sakis lainnya yaitu Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS) Kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, saksi Jarot mengatakan bahwa  Sekda Cipto Wiyono meminta untuk disiapkan THR. “Yang berkembang adalah Pokir. Pokor itu pokok-pokok pikiran berupa kegiatan yang nilainya 200 juta untuk dapil masing-masing anggota. 1 (Satu) anggota Dewan itu masing-masing menerima 10 persen yaitu 20 juta. Kalau 200 juta dikali 10 persen kan 20 juta. Kalau anggota Dewan tidak nakal, ini kan masing-masing anggota Dewan nakal,” kata Jarot menjelaskan dengan terus terang. Saat ditanya arti nakal dari kelakuan para Dewan yang terhormat itu adalah, sudah menerima tetapi masih meminta “upeti” lagi. Jarot menjelaskan, pokok-pokok pikiran berupa kegiatan yang angarannya sebesar Rp 9 milliar dikali 10 persen sama dengan 900 juta rupiah. Inilah yang diartikan oleh Jarot atas permintaan Cipto untuk menyiapkan uang THR yang kemudian berkembang menjadi uang pokir. “Nakal itu, sudah dapat tapi minta lagi,” jawab Jarot kepada Majelis Hakim. Bahkan Jarot mengatakan kalau Dinas PU sudah kering. Terkait uang Pokir yang disetorkan ke DPRD melalui Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, Jarot mengtakan tidak tau dari mana dikumpulkan. Jarot haunya mengetahui dari laporan Teddy kalau uang Pokir yang akan diserahkan ke Dewan sudah ada. “Saya tidak tau dari mana uang itu. Teddy hanya ijin kesaya mau mengantar uang Pak Arif,” jawab Jarot kepada Majelis Hakim Sementara Teddy menjelaskan, bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp 900 juta berasal dari para kontraktor di Dinas PU. Teddy mengumpulkan para kontraktor itu dan menyampaikan kalau pimpinan meminta bantuan dana. Namun Teddy tidak terus terang mengatakan kepada Majelis nama-nama kontraktor yang dimaksud. “Dari rekana yang ada di Dinas. Saya mengatakan kalau pimpinan (maksudnya Jarot) meminta bantuan dana. Yang terkumpul 900 juta, saya tidak menghitung. Saya hanya melihat daftar yang dikasih ke saya. Ada seseorang, saya lupa namaya yang mengumpulkan uang itu. Saya antar 200 juta ke Cipto lebih dulu baru ke Pak Arif, karena arahnya sama,” kata Teddy dengan pandangan lurus kea rah meja Majelis Hakim dan tidak menoleh sekalipun ke kiri atau ke kanan. Sementara keterangan Slamet selakun Ketua Fraksi Gerindra mengakui, menerima uang sebesar Rp 52,5 juta yang dibagikan ke anggota Fraksinya masing-masing Rp 12,5 juta. Uang itu menurut Slamet dkiterima langsung dari Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono. Slamet mengatakan, dirinya baru tahu dari Bambang saat di dikonfrontir di KPK, kalau pokir itu diganti uang. Pada hal dari keterangan saksi-saksi terkait uang Pokir itu, ada pertemuan Ketua Dewan dan Ketau Fraksi-Fraksi. Namun Slamet mengatakan tidak hadir. “Saya terima dari Pak Arif sebesar Rp 52,5 juta. Saya lupa, menjelang lebaran (14 Juli 2015) di rumah dinas. Saya sendiri tidak ada orang. Di ruang tengah masuk sedikit ke dalam. Tidak ada anggota lain.  Saya baru tahu dari Bambang Trioso saat dikonfrontir di KPK kalau pokok-pokok pikiran itu diganti dengan uang. Tidak hadir saat rapat,” jawab Slamet. Saksi Slamte menjelaskan, setelah uang itu diterima dari Arif Wicaksono, kemuidian malam itu langsung diantarkan ke Suparno sebesar Rp 12,5 juta rupiah dan keesokan aharinya diserahkan ke dua anggota Fraksinya di gedung Dewan yaitu Een dan Teguh. “Malan itu saya antarkan ke Pak Suparno dirumahnya, sedangkan 2 anggota lain saya kasihkan besoknya masing-masing 12,5 juta. Saya katakan, ada titipan tambahan THR,” jawab saksi Slamet. “Adakah Pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota dengan Ketua Dewan meminta uang THR saat mau sidang paripurna?,” tanya JPU KPK. Namun saksi tetap mengatakan tidak tau dan baru tahu saat dipersidangan. JPU KPK kembali menanyakkan untuk yang kesekian kalinya karena pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Jarot dan Arif Wicaksono sudah ditanyakkan terkait uang “sampah. “Ada lagi 5 juta uang sampah. Uang sampah itu sebelum uang THR, dananya dari mana?,” tanya JPU KPK Arif. Saksi Slamet menjawab tidak tahu, namun saksi ini mengakui ada MoU terkait sampah tetapi tidak dijelaskan MoU antara siapa dengan siapa. Dan ini bisa jadi sebagai “kunci” bagi KPK. Terkait uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014, Slamet mengakui telah menerima sebesar Rp 200 juta dan dibagi ke anggota Fraksinya masing-masing Rp 50 juta. “Tahun 2014 ada uang sebesar Rp 200 juta dari Pak Arif saat pembahasan APBD murni. Masing-masing menerima 50 juta,” jawab saksi Slamet mengakui. Pengakuan Slamet selaku ketua Fraksi Gerindra ini tidak diakui anggota Fraksinya yaitu E'em Ambarsar. Een mengatakan kepada Majelis Hakim tidak menerima. Namun tidak berani mengatakan “sumpah pocong atau sumpah apapun” seperti yang diucapkan saksi-saksi lainnya seperti Moch. Arif wicaksono yang mengatakan berseidia disumpah” pocong” dipersidangan atas keterangannya yang bertentangan dengan keterangan Cipto Wiyono. Beberapa saat usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan Jarot terkait uang “sampah” yang diteriam para anggota Dewan mengatakan tidak tau. Namun Jarot mengakui kalau Sekda Cipto Wiyono ada kesepakatan untuk membangun gedung olah raga menjadi Hotel dengan pengusaha Jakarta yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Saya tidak tau uang samapah itu dari maan. Setau saya ada kesepakatan Sekda Cipto dengan yang sekarang Wakil Gubernur Jakarta untuk membangun gedung olah raga menjadi Hotel. Sekda sudah menerima uangnya tapi Hotelnya tidak jadi,” kata Jarot. Terkait keterangan Jarot, saat wartawan media ini mengkonfirmasi ke Cipto Wiyono  yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Ciptakarya Pemprov Jatim melalu nomor selulernya (HP) 08129524XXXX (Jumat, 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB), namun nomor tersebut tidak dapat dihubungi hingga berita ini ditulis. “Maaf ! nomor yang anda hubungi saat tidak ini tidak dapat dihubungi atau berada diluar service area, silahkan meninggalkan pesan,” suara operator. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpro4b8pGrZS1bM2lYHRhQHGjUTthcIFeBnxiojxOWLdefZLUjy40zpTAfZotv49sxoQGsMun7j-OiGxjjOnGN_A2SWsYlVQUSVnSjIMvShvYNmYZjkyjkMJqm2SPLXPkIAN_kc3wtHk/s1600/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivpro4b8pGrZS1bM2lYHRhQHGjUTthcIFeBnxiojxOWLdefZLUjy40zpTAfZotv49sxoQGsMun7j-OiGxjjOnGN_A2SWsYlVQUSVnSjIMvShvYNmYZjkyjkMJqm2SPLXPkIAN_kc3wtHk/s640/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Foto searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'em Ambarsari (Gerindra), Teguh Puji Wahono (Gerindra), Suparno Adiwibowo (Gerindra), Arum Prasojo (PAN), Mulyanto (PKB), Bambang Triyoso (PKS), Afdal Faujan (HANURA), Khairul Amri (PKS) dan Sugiarto (PKS)</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya dalam persidangan (Jumat, 8 Juni 2018). Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton. Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.  (Rd1)

News Tipikor Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum ?

Searah jarum Jam, Jarot Edi Sulistyono (mantan Kepala Dinas PU PPB), Teddy Sujana Sumarna (Kabid Dinas PU PPB), Slamet (Gerindra), E'e...

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara

23.31 beritakorupsi 0

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOqEViHmOdr4U3C8VnrdDLZ-FQc_SZ0Cwznb0-gW6ZZDe4favBNz7wn1ApWHluY5awyVyeXXkdIGgDXr4gFbq2wX4MIf2dd3j3VY3mqCR2WljIjg8b7mkhPDZFpFSZmy8KtbIVjnSBCUA/s1600/2018-07-04-19-12-45-86.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOqEViHmOdr4U3C8VnrdDLZ-FQc_SZ0Cwznb0-gW6ZZDe4favBNz7wn1ApWHluY5awyVyeXXkdIGgDXr4gFbq2wX4MIf2dd3j3VY3mqCR2WljIjg8b7mkhPDZFpFSZmy8KtbIVjnSBCUA/s640/2018-07-04-19-12-45-86.png" width="640" /></a></div>
#JPU KPK : Untuk tersangka baru, kami akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan putusan Majelis Hakim# 
 
beitakorupsi.co - Undang - Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme, sepertinya hanya hisapan jempol. Sebab tak sedikit pejabat yang terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi dan kemudian dipenjarakan karena telibat dalam dalam KKN. Pada hal dalam pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 tahun 1999 sangat jelas menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 berbunyi; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anehnya, banyak Kepala Daerah maupun pejabat lainnya serta pengusaha terlihat “bersih seperti kapas” namun “hitam bagaikan asap tebal” setelah ditetapkan menjadi tersangka Korupsi dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim serta divonis pidana penjara. Yang lebih anehnya lagi, kasus Korupsi yang menyeret para pejabat atau penyelenggara negara maupun pengusaha bermacam-macam, diantaranya karena melakukan pungutan liar (pungli) seperti pada saat penerimaan siswa baru yang terjadi di SMPN Negeri 2 Tulungagung, pengurusan ijin, pembahasan anggaran APBD, pembahasan Perda, pengadaan barang jasa atau proyek, pengadaan Baju, Sepatu, penyuapan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menutup kasus dugaan Korupsi seperti yang dilakukan seorang Jaksa penyik di Kejati Jatim yaitu  terpidana Ahmad Fauzi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura Jawa Timur terpidana Rudi Indra Prasetya ingga jual beli jabatan. Kasus suap terhadap Kepala Daerah terkait jual beli jabatan dan pungutan liar pengurusan Izin operasional di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menyeret “InNyo” alias Inna Silestyowati selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabuputena Jombang dan Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, bukanlah kasus yang pertamakalinya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meliankan terjadi juga di Kabupaten Nganjuk dan Pemkot Madiun. Dimana Bambang Irianto (Walikota Madiun) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk) sudah diadili dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLOdISYi_MEQi9x8dR7bTs-h8heOEpqoQc1lvlowrSsXcI9Y9tPR_Tq2YZw54H-ZRkwC6Ht_a0s3H7RIJhaJGbe8ltngN0H3bykNQDTux-Yr3gpUakljFwaowXHnF-GZUaFkv5yYFom5o/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLOdISYi_MEQi9x8dR7bTs-h8heOEpqoQc1lvlowrSsXcI9Y9tPR_Tq2YZw54H-ZRkwC6Ht_a0s3H7RIJhaJGbe8ltngN0H3bykNQDTux-Yr3gpUakljFwaowXHnF-GZUaFkv5yYFom5o/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div>
Itulah yang dialami terdakwa “InNyo” alias Inna dan Nyono. Terdakwa Inna Silestyowati (Inna)  ditangkap KPK dalam Operaski Tangkap Tangan (OTT) disebuah apertemen miliknya di Surabaya bersama anak dan suaminya, pada tanggal pada tanggal 3 Februari 2018. Di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, KPK juga menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Nyono) dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan uang asing sebanyak US$ 9.500 Dolar. Namun untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 2 tersangka/tedakwa yakni Inna dan Nyono. Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Inna dan Nyono, terkait dengan keingan Inna untuk diangkat menjadi pejabat structural sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang serta pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Februari 2018 sebesar Rp 1.080.000.000. Hal inlah yang terungkap dalam persidangan. Akibat perbuatannya, JPU KPK dalam tuntutannya menjerat terdakwa Inna Silestyowati dengan pasal berlapis, yaitu pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, karena 2 perbuatan terdakwa yang berbeda, yaitu pemberian uang terhadap Bupati Nyono sejak Desember 2016 terkait pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris sekaligus sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Maret 2017 dan untuk menjadi pejabat struktural Kepala Dinas Kesehatan, serta pemberian uang sebesar Rp 75 juta terkait pengurusan izin Operasional RSIA Mitra Bunda pada Pebruari 2018. Total uang yang diberikan terdakwa pun kepada Nyono sebesar Rp 1.080.000.000 (Satu milliar Delapan puluh juta rupiah) JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Inna Silestyowati selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa divonis 2 Tahun dan 6 Bulan 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0BwhCpfBMRN27nYdiuky1XXfs6rC3GaZ2lngoDFvF-WqR4hYS36W1CzOSIKbuzvIsQ21Bwx3rhWJLIS34XJUS-Gp9YDfggoqeEiDGVN0nVWOb2_7aVSsSm7-J7nnhKFM5nut9_5YrSs/s1600/Inna...png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR0BwhCpfBMRN27nYdiuky1XXfs6rC3GaZ2lngoDFvF-WqR4hYS36W1CzOSIKbuzvIsQ21Bwx3rhWJLIS34XJUS-Gp9YDfggoqeEiDGVN0nVWOb2_7aVSsSm7-J7nnhKFM5nut9_5YrSs/s640/Inna...png" width="640" /></a></div>
Sementara dalam sidang yang berlangsung, Selasa, 3 Juli 2018 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di ruang sidangan Candra pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai H.R. Unggul WarsoMurti, dan dihadiri JPU KPK Doddy Sukmono serta Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Herianti Ningsih Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Inna Silestyowati terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi suap terhadapa Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sebesar Satu milliar Delapan puluh juta rupiah (Rp 1.080.000.000) untuk keinginannya diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan pengurusan izin operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak  Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo “Perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diancam dalam pasal 13 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap Majelis Hakim Majelis Hakim pun menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. “Mengadili; Menyatakan terdakwa Inna Silestyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Inna Silestyowati berupa hukuman pidan penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam), denda sebesar Rp 50 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mengatakan pikir-pikir setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Yuliana selaku Penasehat Hukumnya. Hal serupa juga dikatakan JPU KPK Dodi Soekmono. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-WQ9nS1v9tBenb7gPzyim3E8bI1Q5URrEjqXade9cwjlTOtOIgvSvMHIRnrF6NBoNesVGTFWKYxi4kvmp2Z0cVUrO15_PUU56GpbFLNzXazoKyNQkpR4Qneq22fGd0o__6BjBAcIt28/s1600/IMG20180608131449.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="300" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH-WQ9nS1v9tBenb7gPzyim3E8bI1Q5URrEjqXade9cwjlTOtOIgvSvMHIRnrF6NBoNesVGTFWKYxi4kvmp2Z0cVUrO15_PUU56GpbFLNzXazoKyNQkpR4Qneq22fGd0o__6BjBAcIt28/s400/IMG20180608131449.jpg" width="304" /></a></div>
 
 Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada media ini mengatakan, sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Pun demikian, pihaknya masih pikir-pikir sambil mempelajari lebih lanjut putusan. “Pertama, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Inna tersebut, kami menghormati. Pertama, menghargai pendapat yang disampaikan Majelis Hakim terkait pertama; dakwaan. Dakwaan yang kami ajukan adalah bentuk alternatif, sehingga ada keleluasaan fakta persidangan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Menurut Penuntut Umum, pasal sakwaan yang bisa kami buktikan adalah dakwaan pertama alternatif pertama, dan dakwaan kedua alternatif pertama. Tapi menurut keyakinan Majelis Hakim yang terbukti adalah, dakwaan pertama alternatif kedua, dakwaan kedua alternatif kedua. Kedua, meneganai strahat berat ringannya hukuman yang diajukan. Kita menuntut selama 3 tahun, dan diputus oleh Majelis Hakim selama 2 tahun dan 6 bulan. Inilah rasa keadilan yang bisa dibuktikan di persidangan,” ujar JPU KPK Dodi. JPU KPK Dodi menambahkan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut, oleh karenanya JPU KPK mengatakan masih pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim. Saat ditanya lebih lanjut terkait keterlibatan suami terdakwa, Samijan dalam pemberian uang terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, atas pengangkatan Inna menjadi Pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, JPU KPK mengatakan, akan memperlajari putusan secara lengkap terkait dengan fakta-fakta di persidangan. “Ada kemungkinan ada tersangka baru dalam perkara ini sesuai demgan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ?,” tanya wartawan media ini. Menurut JPU KPK Dodi, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak membahas tentang kemungkinan. “Fakta persidangan tidak membahas tentang kemungkinan, tapi apa yang bisa kita buktikan dalam persidangan. Oleh karenanya kami akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungka dalam persidangan berkaitan dengan putusan Majelis Hakim,” tegas JPU KPK Dodi. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZwLVFANEs5Cw_1Mc705TU0CjDmKtnnSmUNtB-YuAmzfHMKDVYbPRC8Cu9_vwHScrt-RpbS-I1kt5WgmPG5nnAf8pwFh5B2Arz3nPM0UmMfj3GAiYshIw-egnXSwntVJEs9Koig8M1g_8/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZwLVFANEs5Cw_1Mc705TU0CjDmKtnnSmUNtB-YuAmzfHMKDVYbPRC8Cu9_vwHScrt-RpbS-I1kt5WgmPG5nnAf8pwFh5B2Arz3nPM0UmMfj3GAiYshIw-egnXSwntVJEs9Koig8M1g_8/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang. Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. Kemudian, pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. Sebelum dilakukan visitasi, terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama. Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo dan dijawab sebesar Rp 75 juta. Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj508atrQLPdgL_FD2IzQ3mNLg-IbKLsRTw4po27WwF8eu6ZyPg6Hj7jmb-4rMbK7LGjDRwWJqQxQz5E4E1irrjs01M-tpQVux5rFwPag5jVmoppZmsxDy_nn2Ygf96Qt_L0IZGZkOnM3c/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj508atrQLPdgL_FD2IzQ3mNLg-IbKLsRTw4po27WwF8eu6ZyPg6Hj7jmb-4rMbK7LGjDRwWJqQxQz5E4E1irrjs01M-tpQVux5rFwPag5jVmoppZmsxDy_nn2Ygf96Qt_L0IZGZkOnM3c/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</td></tr>
</tbody></table>
 
Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang dakan itandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.  
Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa Inna Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati Nyono menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya. Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah.  Tetapi dr. Subur Suprojo menjawab, bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin. Setelah ada kepastian dari dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin, dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta. Dan untuk menggenapi, terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sebesar Rp 40 juta, dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi Rp 75 juta untuk diserahkan kepada Bupati. Masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi, L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati, dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang. Uang sebesar Rp 1.080.000.000 yang diberikan terdakwa Inna kepada Bupati berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta selama tahun 2017, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta pada Desember 2016 dan awal tahun 2017, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta pada tahun 2017. (Rd1)

News Tipikor Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara #JPU KPK : Untuk tersangka baru, kami akan mempertimbangkan f...

Terdakwa Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Divonis 2,6 Thn Penjara

03.28 beritakorupsi 0

<div style="text-align: center;">
Terdakwa Sipenyuap Bupati Ngada </div>
<div style="text-align: center;">
Rp 3,567 M Divonis 2,6 Thn Penjara</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXJflRjBRplwN6YUmekE7APJcABCfO_JZARxpItySDTB0X2wwalS4yERnnGVgRBYs7uJgu08KlsrFRH-ZI08KAq6yQw2j0vwukRIi6zdSv_oLzaNdWWeH8GKyBQ81n-mr_OuZWhXmbVLE/s1600/IMG20180703103742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXJflRjBRplwN6YUmekE7APJcABCfO_JZARxpItySDTB0X2wwalS4yERnnGVgRBYs7uJgu08KlsrFRH-ZI08KAq6yQw2j0vwukRIi6zdSv_oLzaNdWWeH8GKyBQ81n-mr_OuZWhXmbVLE/s640/IMG20180703103742.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
#JPU KPK : Kemungkinan banding karena ada yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim, dan akan mengembangkan perkara ini#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
  </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co - Selasa, 3 Juli 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianus Sae, dan dihukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. 
 
Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Suarabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggulr Warso Murti, dan dihadiri JPU KPK Ronald F Rorotikan serta Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Indra Tarigan dkk dari Jakarta. 
 
Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Direktur Utama (Dirit) PT Sinar 99 Permai yang juga komisiaris PT Flopindo Raya Bersatu, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ketahuan melakukan Tindak Pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianuas Sae. 
 
Saat itu (Minngu, 11 Pebruari 2018) terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming ditangkap tim penyidik KPK dirumahnya di Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT, sementara Marianus Sae yang ditangkap KPK disebuah Hotel di Surabaya. 
 
Kemudian JPU KPK “menyeret” Wilhelmus Iwan Ulumbu ke Pengadilan Tipikor Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus (MA) RI Nomor 67/KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama tersangka/terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, demi menjaga kemanan untuk diadili atas perbuatannya. 
 
Selama persidangan, JPU KPK menghadirkan sebanyak 32 orang saksi dari Kabupaten Ngada, diantaranya Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada termasuk Marianus Sae. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKabJS24AffqUr-0YiLysu4eQ_R9t7P5etSIfSY8Y8RXgnF-z7VZmp3uhRr2uHKembTIZTye-rWAEauv-PKlr-hdOcORdyUuCFHFQGrukOlj4O5raReRbIILRqM5y58z5tTw9i61prmdw/s1600/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKabJS24AffqUr-0YiLysu4eQ_R9t7P5etSIfSY8Y8RXgnF-z7VZmp3uhRr2uHKembTIZTye-rWAEauv-PKlr-hdOcORdyUuCFHFQGrukOlj4O5raReRbIILRqM5y58z5tTw9i61prmdw/s640/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam persidangan terungkap, bahwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dan Marianus Sae, sudah berteman sebelum Marianus Sae terpilih menjadi Bupati Ngada sejak tahun 2010. Kedua sahabat ini boleh dibilang “pintar penciptakan model baru dalam suap menyuap”. Sebab, Marianus Sae tidak menerima uang langsung dari Baba Ming, seperti  Bupati/Walikota atau pejabat lainnya yang sedang transaksi (penyerahan) uang dari pihak lain saat KPK melakukan OTT, melainkan Marianus Sae menerima sebauah ATM Gold BNI dari Wilhelmus Iwan Ulumbu rekening miliknya. 
 
Jadi kapan saja dan diaman saja Marianus Sae dapat melakukan transaksi atau mengambil uang dari ATM milik Babab Miming yang sudah dikantonginya sejak 2011 lalu. Begitu juga dengan Baba Miming, yang kapan saja dan dimana saja bebas mentrasfer uang dari rekening miliknya yang satu ke rekening miliknya yang dikuasi Marianus Sae. 
 
Sehingga pada saat KPK melakukan OTT terhadap Marianus Sae, barang bukti (BB) yang disita KPK saat itu adalah sebuah ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu dan bukti transaksi, sementara uang yang tersisa dalam ATM tesebut sebesar Rp 659.854.895 
 
Ibarat ungkapan, “susah senang dirasakan berdua”. Sebab Keduanya sama-sama meraih kesuksesan. Terdakwa Baba Miming sukses sebagi tim kesukses dan mendapatkan puluhan proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Ngada, dan  Marianus Sae pun sukses sebagai Bupati Ngada dua periode. Sehingga Marianus Sae tetap menjadikan Baba Miming sebagai tim sukses dalam pencalonannya sebagai calon terkuat Gubernur NTT untuk periode 2019 -2023 dalam Pilkada 2018 termasuk sama-sama sukses masuk penjara. 
 
Model baru dalam kasus suap menyuap ala kedua sahabat ini, bisa jadi akan dipelajari oleh para pejabat yang “berotak kotor Korupsi” dinegeri ini. 
 
Ternyata dalam persahabatan/pertemanan antara tim sukses (tedakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu)   dan yang disukseskan (Marianus Sae) inilah rupanya “terjalin dan berjalan” bentuk KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). 
 
Sebab Marianus Sae meminta sejumlah uang untuk biaya operasionalnya kepada Baba Miming dengan cara membuka rekening baru. Atas permintaan itu Marianus Sae, Baba Miming membuka rekening baru di BNI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada pada tahun 2011, dan ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI Nomor 5371 7628 4001 2202  diserahkan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu kepada sang sahabat yang sudah memegang tongkat komando di Kabupaten Ngada itu. 
 
Total uang yang ditransfer terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu ke rekening miliknya, dimana ATMnya sudah berada didompet Marianus Sae sejak 2011 hingga awal 2018 sebesar Rp 3.567.000.000 (Tiga milliar Lima ratus Eanm puluh Tujuh juta rupaih) termasuk dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) melalui terdakwa  sebesar Rp 1.080.000.000. 
 
Uang milliaran yang diberikan terdakwa Baba Miming kepada Marianus Sae sejak 2011 hingga 2018  bukanlah uang cuma-cuma begitu saja. Bupati Marianus Sae pun menggantinya degan  berupa puluhan  proyek pekerjaan bernilai milliaran yang didanani dari uang rakya Kabupaten Ngada melalui APBD sejak tahun 2011. Puluhan proyek pemerinta Kabupaten Ngada didapatkan terdakwa Baba Miming dengan memakai 3 perusahaan, yaitu PT Sinar 99 Permai (milik terdakwa), PT Sukses Karya Inovatif (SKI) milik Albertus Iwan Susilo yang masih keluarga terdakwa sekaligus sebagai komisiaris dan PT Flopindo Raya Bersatu milik Raymondus Togo.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOavOMoU77J0gm1ETGwM1hHDJR4g6on7QSH5Y1IjcCCQL_KJOjEpIWmaI885qOZpyvA_Ztw2lfnc75-EhADZleSf5nmSsxdVu9VBSOeiRPqF_b1DIjRVcox8sKrSzkLpMBQlzk4YGLW_M/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOavOMoU77J0gm1ETGwM1hHDJR4g6on7QSH5Y1IjcCCQL_KJOjEpIWmaI885qOZpyvA_Ztw2lfnc75-EhADZleSf5nmSsxdVu9VBSOeiRPqF_b1DIjRVcox8sKrSzkLpMBQlzk4YGLW_M/s640/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Selasa, 3 Juli 2018) dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi suap terhadap Bupati Ngada Marianus Sae sebesar Rp 3.567.000.000. 
 
Majelis Hakim menjerat terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dalam pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana. 
 
Selain itu terungkap pula, puluhan juta mengalir ke kereking DPC PKB dan DPC PDIP Kabupaten Ngada, melalui rekening  Baba Miming atas perintah Marianus Sae. Serta adanya setoran uang ratusan juta dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngada ke Marianus Sae melalui rekening terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Uang setoran dari BKD itu adalah hasil pemotongan dari beberapa kegiatan (anggaran) di BKD. 
 
Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana. 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang yang diberikan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu terhadap Marianus Sae pada tahun 2011 adalah sebagai bantuan  operasional. Sedangkan dalam dakwaan maupun tuntutan JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang diterima Marianus Sae berkaitan dengan proyek yang didaptkan oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan pengakuan kedua sahabat itu dalam persidangan. 
 
Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dan terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Sedangkan dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 150 juta atau kurungan 3 bulan. 
 
“Mengadili; Menyatakan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam), denda sebesar Rp 50 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim. 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat hukmunya menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan JPU KPK Ronald.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih8Mc6Vh0lJXj3ES_4-nUZR1BzLz9rY97I-zIJ77GjU-ApNblXfoO5HoGkWAzJ_JSNe6CdvS5c7QZkcyIbsECsUz6IqPqW_M0UmpkiM0JpYzQQzAmWxfSpGJhtkf5LlEzCb7rE-FLKmc8/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih8Mc6Vh0lJXj3ES_4-nUZR1BzLz9rY97I-zIJ77GjU-ApNblXfoO5HoGkWAzJ_JSNe6CdvS5c7QZkcyIbsECsUz6IqPqW_M0UmpkiM0JpYzQQzAmWxfSpGJhtkf5LlEzCb7rE-FLKmc8/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Usai persidangan, kepada wartawan media ini JPU KPK Ronald mengatakan sangat menghargai putusan Majelis Hakim. Pun demikian, KPK kemungkinan akan melakukan upaya hukum banding. Alasannya karena ada yang tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim. Selain itu, menurut JPU KPK Ronald, bahwa uang yang diberikan terdakwa terhadap Marianus Sae berupa bantuan seperti dalam pertimbamgan Majelis Hakim. Sementara menurut JPU KPK seperti yang terungkap dalam persidangan adalah berkaitan dengan proyek yang didapatkan oleh terdakwa. 
 
“Kemungkinan banding ada, tetapi kita akan mempelajari lebih jelas lagi putusan Majelis Hakim tadi. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa divonis berdasarkan dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua atau pasal 13. Sedangkan dalam dakwaan mapun tuntutan, terdakwa dituntut dengan dakwaan pertama alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama atau pasal 5 ayat (1) huruf a,” kata JPU KPK Ronald. 
 
JPU KPK menambahkan, “Majelis Hakim menyebutkan tadi bahwa uang yang diterima Marianus Sae adalah bantuan. Sedangkan yang terungkap dalam persidangan seperti yang teman-teman (wartawan-Red) saksikan, itu berhubungan dengan proyek yang didapatkan oleh terdakwa,”. 
 
Saat ditanya lebih lanjut terkait aliran uang ke rekening DPC PKB dan DPC PDIP, dan aliran uang dari BKD ke Marianus Sae melalui rekening terdakwa serta keterlibatan Kepala Cabang BRI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada dalam pencairan uang dan mentrasfer uang tersebut kerening yang diperintahkan Marianus Sae, JPU KPK mengatakan akan mengembangkan sesuai dengan dakwaan. 
 
JPU KPK Ronald menjelaskan, akan mempelajari terlebih dahulu karena perkara pokok adalah kasus suap. 
 
“Semua dalam dakwaan akan dikembangkan, tetapi akan dipelajari terlebih dahulu mana yang berkaitan. Karena perkara pokok adalah kasus suap. Keterlibatan Kepala Cabang BRI akan kita kembangkan, apakah dia tau mengenai uang itu termasuk dari BKD,” ucap JPU KPK Ronal.</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnEnz_qUrStHqYyFSn9t7ZapTMxJ3pTEj6u-onYNKMW8zYxWs2mJHSy6fUB22ufM9M6v2O5Mod1d6SzK3gXcXVHAiTu61n4r63PNbr_w8xkSEdwi48YeJyuGnAua1zwVxR1vvw2CLI-_E/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnEnz_qUrStHqYyFSn9t7ZapTMxJ3pTEj6u-onYNKMW8zYxWs2mJHSy6fUB22ufM9M6v2O5Mod1d6SzK3gXcXVHAiTu61n4r63PNbr_w8xkSEdwi48YeJyuGnAua1zwVxR1vvw2CLI-_E/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Dalam pertemuan itu, Marianus Sae meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional Bupati ngada, yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan, bahwa Marianus Sae akan memberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada. 
 
Atas permintaan Marianus Sae, pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu,  selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN kepada Marianus SAE. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik terdakwa dengan perincian sebagai berikut; 
 
Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta. 
 
Selain pemberian tersebut diatas, juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI), yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tyersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada. 
 
Setelah terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Marianus Sae sesuai dengan kesepakatan antara Marianus Sae dan terdakwa sebelumnya pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopindo Raya Bersatu (FRB) maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, yang masing-masing mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada. 
 
1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011 - 2017; 
 
Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 
 
Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012. 
 
Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013. 
 
Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014. 
 
Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015. 
 
Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016. 
 
Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0OxL-HiZtJfai6xThkzQ-UMXlOFYm7BQuCpNSutImQHvve_YoemJEktHE96yZabMiGIRPMp6udmm1e3bbI_RfBdpdw0RvUyeRwDxODWNWkY36bBOkLqBea7y2BAL8xkLk_blRCrbRYRM/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0OxL-HiZtJfai6xThkzQ-UMXlOFYm7BQuCpNSutImQHvve_YoemJEktHE96yZabMiGIRPMp6udmm1e3bbI_RfBdpdw0RvUyeRwDxODWNWkY36bBOkLqBea7y2BAL8xkLk_blRCrbRYRM/s1600/Bupati+Ngada.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017 
 
Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011. 
 
TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013. 
 
TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014. 
 
TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015. 
 
TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016. 
 
TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000. 
 
3. PT Sukses Karya Inovatif mendapatkan Proyek TA 2016 - 2017; 
 
Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016. Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2WtUmrrADd2o2cgkGRtnFQ7vhJX-P95FDVrbF3ETtJjbpNWpaz92HzyV3a-n_HbJzBp-TD5JGaTrE2D_82-qGEM8buGabmMA6-9dcuwYnOWd3MXaLvLMdYKoxyLuZW0Stp5t9bRYiaSE/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2WtUmrrADd2o2cgkGRtnFQ7vhJX-P95FDVrbF3ETtJjbpNWpaz92HzyV3a-n_HbJzBp-TD5JGaTrE2D_82-qGEM8buGabmMA6-9dcuwYnOWd3MXaLvLMdYKoxyLuZW0Stp5t9bRYiaSE/s640/IMG20180522185310.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pada sekitar bulan November 2017, Marianus Sae kembali menghubungi terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus Sae di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Marianus Sae di Hotel Sultan Jakarta, namun uang tersebut dikembalikan Marianus Sae ke terdakwa Karena tidak jadi digunakan,” ucap JPU KPK kemudian. 
 
Setelah terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada tahun 2011 sampai dengan 2017, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 8:49:16 WITA, terdakwa menelepon Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, terdakwa kembali meminta pekerjaan kepada Marianus Sae, yaitu pembangunan jembatan TA 2018, untuk diberikan kepada menantu terdakwa yaitu Arie Asali. Atas permintaan terdakwa, Marianus Sae menjawab, “Oke, nanti kita diskusikan”. kata JPU menirukan percakapan Marianus Sae dengan terdakwa. 
 
Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh Stefanus Ngai Rema, “Pasti.., jelas”. 
 
Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 2017. 
 
Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya. 
 
Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. 
 
Namun sebelum terdakwa mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Marianus Sae diamankan oleh petugas KPK serta mengamankan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 021 301 2701 atas nama terdakwa digunakan oleh Marianus Sae untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada Bupati Ngada dan Pilkada Gubernur NTT. Uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sejumlah Rp 659.854.895 yang disita oleh KPK. (Rd1)</div>

News Tipikor Terdakwa Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Divonis 2,6 Thn Penjara

Terdakwa Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Divonis 2,6 Thn Penjara #JPU KPK : Kemungkinan banding karena ada yang tidak masuk dalam ...

Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili

01.19 beritakorupsi 0

Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjdv81syr1YNZeCtnJezv28__H2Z3usWUh-CZyDnoLMej64w_8q7scA0meLAWpR8KvHGbjHdLGfhm6p4bNQFfTMcWKIyhw1Ts5jeLy-nx8U2fHwY_NCQuQBEPYlp8J98Vcl9_gh6IzLs/s1600/IMG20180702134339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjdv81syr1YNZeCtnJezv28__H2Z3usWUh-CZyDnoLMej64w_8q7scA0meLAWpR8KvHGbjHdLGfhm6p4bNQFfTMcWKIyhw1Ts5jeLy-nx8U2fHwY_NCQuQBEPYlp8J98Vcl9_gh6IzLs/s640/IMG20180702134339.jpg" width="640" /></a></div>
#Nasib Bupati (non aktif) Ngada Marianus Sae saat saat ini, Masuk Penjara dan  kandas pula di Pilkada Pilgub NTT# 
 
beritakorupsi.co - Marianus Sane, anak seorang petani asal Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi Bupati di daerahnya sejak tahun 2010 - 2015, dan terpilih lagi untuk periode kedau tahun 2015 -2020, dan kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur NTT untuk periode 2018 - 2023 dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, namun kandas saat dirinya meingkuk dibalik jeruji besi alias penjara karena terjaring Opersi angkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 11 Pebruari 2018. Saat itu tidak hanya Marianus Sae yang ditangkap KPK, melainkan sahabatnya Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi, yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT. Namun kedua sahabat ini ditangkap KPK ditempat yang berbeda. Marianus Sae ditangkap di sebuah Hotel di Surabaya sedangkan Baba Miming ditangkap dirumahnya. Kedua sahabat ini boleh dibilang “pintar penciptakan model baru dalam suap menyuap”. Sebab, Marianus Sae tidak menerima uang langsung dari Baba Ming, seperti  Bupati/Walikota atau pejabat lainnya yang sedang terjadi transaksi (penyerahan) uang dari pihak lain saat KPK melakukan OTT, melainkan Marianus Sae menerima sebauah ATM Gold BNI dari Wilhelmus Iwan Ulumbu rekening miliknya. Jadi kapan saja dan diaman saja Marianus Sae dapat melakukan transaksi atau mengambil uang dari ATM milik Babab Miming yang sudah dikantonginya sejak 2011 lalu. Begitu juga dengan Baba Miming, yang kapan saja dan dimana saja bebas mentrasfer uang dari rekening miliknya yang satu ke rekening miliknya yang dikuasi Marianus Sae. Sehingga pada saat KPK melakukan OTT terhadap Marianus Sae, barang bukti (BB) yang disita KPK saat itu adalah ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu dan bukti transaksi, sementara uang yang tersisa dalam ATM tesebut sebesar Rp 659.854.895 Model baru dalam kasus suap menyuap ala kedua sahabat ini, bisa jadi akan dipelajari oleh para pejabat yang “berotak kotor Korupsi” dinegeri ini. Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah terlebih dahulu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus (MA) RI, demi menjaga kemanan. Mengingat Marianus Sae, salah satu Calon Guberur NTT terkuat yang memiliki banyak pendukung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCm7OFf3jA_mgfh_C9Up5aQtjm-_PzUZlIxVz3_b-iBBAaWIalyrJsebN_CZJuFTXuQlIJmlY8BoMKrTgkZ8DWFEKr77opBgPOPcXmpz5kUmJFlg0BFzKsbbe64QziF-YDP2SyIooAtU/s1600/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpCm7OFf3jA_mgfh_C9Up5aQtjm-_PzUZlIxVz3_b-iBBAaWIalyrJsebN_CZJuFTXuQlIJmlY8BoMKrTgkZ8DWFEKr77opBgPOPcXmpz5kUmJFlg0BFzKsbbe64QziF-YDP2SyIooAtU/s640/Marianus+Sae+dan+baba+Miming.jpg" width="640" /></a></div>
Baba Miming dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a 
junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001
 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dituntut pidana
 penjara selama 3 tahun dan 6 bulan (hari ini akan ditahui hukuman atau 
di Vonis oleh Majelsi Hakim). 
 
Sementara Marianus Sae akan segera diadili setelah JPU KPK melimpahkan berkas perkaranya,  seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Ronald F Rorotikan saat ditemui di gedung Pengadilan Tipikor Suarabaya, pada Senin, 2 Juli 2018. “Ini pelimpahan berkas tersangka MS (Marianus Sae.Red),” kata JPU KPK Ronald. (Rd1)

News Tipikor Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili

Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili #Nasib Bupati (non aktif) Ngada Marianus Sae saat saat ini, Masuk Penjar...

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Mulai Terungkap

01.11 beritakorupsi 0

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Semakin Jelas 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeiXPSiw4WY-IPTqk4RfuFD3ZJfaVMjCQuy1vFdCCYsP18EaqmOztF0-FP1QyY6qeU5TVgB2_ViyTCloGnHfyIJkI6dp8l8muun7LbszrZpSNAGzhfp_GgvN9w0RlbJpM60MtRc_RkFcs/s1600/PT+DOK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeiXPSiw4WY-IPTqk4RfuFD3ZJfaVMjCQuy1vFdCCYsP18EaqmOztF0-FP1QyY6qeU5TVgB2_ViyTCloGnHfyIJkI6dp8l8muun7LbszrZpSNAGzhfp_GgvN9w0RlbJpM60MtRc_RkFcs/s640/PT+DOK.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya, Afrizal (Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina) dan Gembong Primadjaya (Dirut PT. Berdikari Petrol)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
 #Kerugian keuangan negara Dalam kasus dugaan Korupsi proyek fiktif antara PT DOK Surabaya dengan PT Berdikari Petrol pada Thn 2010 sebesar US$ 3,963,725 atau Rp 35.063.047.625#</div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
beritakorupsi.co - Kasus perkara Korupsi yang merugikan keuangan negara sebanyak US$ 3,963,725 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 35.063.047.625 yang diduga akibat terjadinya proyek fiktif tengki pendam penyimpanan dan penyaluran BBM (Bahan Bakar Minya)  di Jobber, Muara Sabak Jambi antara PT Dok dan perkapalan Surabaya (Persero) dengan PT Berdikari Petrol pada tahun 2009 - 2011 muali terungkap. Terungkapnya dari keterangan saksi dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 orang saksi dari JPU untuk 4 (Empat) terdakwa, yakni Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabaya), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi), dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya (perkara masing-masing terpisah). Ke- 3 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, diantaranya Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Surabaya (Persero/BUMN),; Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero/BUMN) dan Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama (Dirut)  PT. Berdikari Petrol. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT. Berdikari Petrol membuat perjanjian kontrak kerja dengan Afrizal selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina, Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau tengki pendam di Jobber, Muara Sabak Jambi pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011, dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp 141.800.00.000 Pada hal, PT Berdikari Petrol belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Sementara dalam isi kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina dengan Nomor: 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009, PT Berdikari Petrol melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petrol. Selain itu, dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petrol) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan, pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tandatangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama (PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama. Hal ini juga tertuang dalam surat dakwaan JPU. Anehnya, perjanjian kontrak kerja antara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina ternyata sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petrol tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang disepakati. Yang lebih anehnya lagi, perjanjian kontrak kerja antara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku karena PT Berdikari Petrol tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi serta tidak memenehi isi perjanjian yang dibuat. Kemudian PT Berdikari Petrol mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. Pada tahun 2010, Gembong Primadjaya bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela. Dalam pertemuan tersebut, Frederick maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT Dok dan Perkapalan Surabaya, karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. Selanjutnya, terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, diantaranya Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol, dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petrol mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya, uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petrol. Terkait hal ini, saksi Afrizal selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero/BUMN) beralasan tidak mengetahi. “Saya tidak menegertahui,” jawab saksi Afrizal Untuk mengungkap kasus ini lebih lanjut, JPU akan mnghadirknya Frederick pada persidangan yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh JPU kepada wartawan media ini seusai persidangan. “Sidang berikutnya, kita akan menghadirkan Frederick. Kalau dari keterangan saksi tadi sudah jelas, bahwa perjanjian kontrak kerja anatara PT Berdikari Petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku tetapi kemudian dibait lagi perjanjian kerja antara PT Berdikari dengan PT DOok,” ujar salah seoarng JPU. Sementara itu, menurut Dr. Abdul Salam selaku Penasehat Hukum terdakwa Muhammad Yahya mengatakan, bahwa dalam kasus yang menjerat kliennya tidak ada unsur  pidananya dan tidak ada kerugian negara. Sebab menurut Ketua Peradi Surabaya ini, karena tidak ada pembayaran antara PT Berdikari Petrol terhadap PT Dok dan Perkapalan Suaranaya. “Kasus ini tidak ada unsur pidananya dan tidak ada kerugian engara. Sebab tidak ada pembayaran sama sekali dari PT Dok ke PT Berdikari, jadi tidak ada kerugian negara,” kata Abdul Salam.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRfwL7yIqP4Lhp2iJ9XOFZYM-D6nZsO-LMLtwenLHYNrf1b_re4VVpVqLfGwwb75Kb4zgFOZYKqpZXtmJfcaWfjOJ9gORWKYEdYE9QH465ofKN3R_Gq3y4ZzVc57RbC5xSkC07AqgFlpM/s1600/Firmansyah+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="980" data-original-width="1024" height="612" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRfwL7yIqP4Lhp2iJ9XOFZYM-D6nZsO-LMLtwenLHYNrf1b_re4VVpVqLfGwwb75Kb4zgFOZYKqpZXtmJfcaWfjOJ9gORWKYEdYE9QH465ofKN3R_Gq3y4ZzVc57RbC5xSkC07AqgFlpM/s640/Firmansyah+Arifin.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
 Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini berawal pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, dimana Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 141.800.00.000 Bahwa perusahaan PT Berdikari Petro didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 14 Juli 2008 dibuat dihadapan Soetati Muchtar, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16059.AH.1.01. tahun 2009 tanggal 27 April 2009, sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, perusahaan ini belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Bahwa isi kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut, PT Berdikari Petro melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro. Dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut, di dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanda tangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama. Selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, dan hal tersebut diatur dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi pada pasal 24.1  berbunyi, ”Sebelum penandatanganan perjanjian ini, pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp 141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama". Setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai pasal 6.2 dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi Dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, dan PT Berdikari Petro tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, sehingga berdasarkan pasal 66.2 perjanjian tersebut maka kontrak antara PT Berdikari petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku. Karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, maka PT Berdikari Petro mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. Kemudian pada tahun 2010, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela. Dalam pertemuan tersebut, Frederick maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT dok dan perkapalan Surabaya, karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. Selanjutnya, terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat No 433 -  435 Surabaya, bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, antara lain Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro. Terdakwa M. Firmansyah Arifin menandatangani kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya dengan Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak ada tanggal) Agustus 2010 senilai US$ 20.216.645 atau setara Rp 179.928.141.879 dengan melihat estimasi 8.900 Satu Dollar, sedangkan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani selaku saksi pada kontrak tersebut. Padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku, karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. Disamping itu, terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut. Walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petrol yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS. Dan Marine Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya,  dan terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta 3 Direksi lainnya tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Terdakwa Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$ 19.032.011   yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan. Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama 3 Direksi lainnya menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$ 3,963, UD$ 75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya antara lain; kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama tiga Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ; 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 4. Tahap ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi. Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. Bahwa pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri. Penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$ 9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$ 9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$ 12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. Bahwa selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai US$ 3,963,721. Sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, prosedur standar operasional atau standar operating prosedur (SOP) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 US ekuivalen Rp 35.063.047.625 sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.  (Rd1)</div>

News Tipikor Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Mulai Terungkap

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Semakin Jelas Dari kiri, Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering PT. Dok Perkapalan Su...

BERITAKORUPSI.CO

Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum ?

Plt.Kadinkes Jombang Sipenyuap Bupati Rp 1.080 M Divonis 2,6 Tahun Penjara

Terdakwa Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Divonis 2,6 Thn Penjara

Tersangka Marianus Sae, Bupati Ngada (Non Aktif) Segera Diadili

Dugaan Proyek Fiktif Di PT DOK Surabaya Mulai Terungkap

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI