Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625

<span style="font-size: x-large;"><b>Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlWC7H6BNIZsyP4pVIhOZuB1WvKRw5l5acBbwH0DxwvpzaKqcOCH7zwzqKu00fshFGpZu_ytxlf5jbB9OeDkAjhKPAT3ObOMwtK5yB4VNDrE_BerMtDoCG2m27OS6VfDHKg6skcmwgs8/s1600/IMG20180625112011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="287" data-original-width="414" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlWC7H6BNIZsyP4pVIhOZuB1WvKRw5l5acBbwH0DxwvpzaKqcOCH7zwzqKu00fshFGpZu_ytxlf5jbB9OeDkAjhKPAT3ObOMwtK5yB4VNDrE_BerMtDoCG2m27OS6VfDHKg6skcmwgs8/s640/IMG20180625112011.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa (juga terpidana) M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DOK Surabaya) bersama PH-nya seusai persidangan</td></tr> </tbody></table> <br /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sudah jatuh teryimpa tangga”. Ungkapan inilah yang barangkali menimpa Ir. M. Firmansyah Arifin, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya.<br /> <br /> Sebab M. Firmansyah Arifin selaku mantan Dirut PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Surabaya, sebuah perusahaan perkapalan terbesar di Indonesia milik pemerintah, saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus Korupsi PT PAL yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada Maret 2017, terkait proyek pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina tahun 2015.<br /> <br /> Belum selesai menjalani hukuman pidana 4 tahun penjara di Lapas Kelas I Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini terpidana itu (M. Firmansyah Arifin) sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dan terancam hukuman pidana penjara yang lebih berat lagi.<br /> <br /> Kasus Korupsi yang menyeret mantan Dirut PT PAL ini adalah kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$ 20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 179.928.141.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah US$ 3,963,725 US atau dengan ekuivalen Rp 35.063.047.625 pada saat M. Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> Selain terdakwa M. Firmansyah Arifin, ada 3 Direksi PT Dok dan Pekapalan Surabaya yang turut terseret dalam pusaran Korupsi ini (perkara terpisah), yakni Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> Pada Senin, 25 juni 2018, JPU JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan tim JPU Andy Ardani yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya dkk, membacakan suart dakwaannya terhadap ke- 4 terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang diketua I Wayan Sosisawan yang berlangsung di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing.<br /> <br /> Dalam surat dakwaannya yang dibacakan JPU Andy Ardani dkk secara bergantian menyatakan, bahwa terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-3/4/MBU/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 3 Januari 2008 2008 bersama dengan Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya (masing-masing tuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan 2011 atau setidak-tidaknya dalam kurun beberapa waktu yang masih dalam tahun 2010-2011 bertempat di Kantor PT Dok Perkapalan Surabaya Jalan Tanjung Perak Barat No 433 - 1435 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Berawal pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 141.800.00.000<br /> <br /> Bahwa perusahaan PT Berdikari Petro didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 14 Juli 2008 dibuat dihadapan Soetati Muchtar, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16059.AH.1.01. tahun 2009 tanggal 27 April 2009, sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, perusahaan ini belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Bahwa isi kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut, PT Berdikari Petro melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro.<br /> <br /> “Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut, di dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanda tangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama,” ucap JPU </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW3ZBq6bi3vz72L_NJ8YOrr-Wkvr-cTvK60D4l_LUkW-hG49ZKkXMQP5r2KTIL1-q7wqFbXYSBN1rEif-H3iv4Nl6cRRdK2o36H-jKwCuQUNSVN3ZASduOXQw4cqmQ-o8zkfJUbXjN2jg/s1600/IMG_20180625_110330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW3ZBq6bi3vz72L_NJ8YOrr-Wkvr-cTvK60D4l_LUkW-hG49ZKkXMQP5r2KTIL1-q7wqFbXYSBN1rEif-H3iv4Nl6cRRdK2o36H-jKwCuQUNSVN3ZASduOXQw4cqmQ-o8zkfJUbXjN2jg/s640/IMG_20180625_110330.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> JPU mneytakan, bahwa selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, dan hal tersebut diatur dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi pada pasal 24.1  berbunyi, ”Sebelum penandatanganan perjanjian ini, pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp 141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama".<br /> <br /> “Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai pasal 6.2 dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi Dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, dan PT Berdikari Petro tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, sehingga berdasarkan pasal 66.2 perjanjian tersebut maka kontrak antara PT Berdikari petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku,” kata JPU dalam surat dakwaannya <br /> <br /> JPU menjelaskan, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, mata PT Berdikari Petro mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br /> <br /> JPU Andy Ardani dkk pun membeberkan kasus yang menyeret Empat Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini, yaitu, bahwa pada tahun 2010, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang pada intinya menerima maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT dok dan perkapalan Surabaya karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar <br /> <br /> Bahwa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat No 433 -  435 Surabaya didirikan tanggal 22 September 1910 oleh pengusaha Belanda, Amsterdam di hadapan notaris J.P.  Smith dengan nama NV Drogdok Matschappij Surabaya, dan  melalui PP No 24 Tahun 1975 berubah status menjadi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan didukung dengan Akta Notaris Soelaiman Ardjasasmita,  SH nomor 6 tanggal 8 Januari 1976 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan Anggaran Dasar Rumah terakhir sesuai Akta perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan terbatas Nomor 7 tanggal 14 Maret 2013 dan Notaris Muhammad Budi Pahlawan, SH modal saham PT PT Dok dan Perkapalan Surabaya 100% dari pemerintah pusat dengan kuasa pemegang saham Kementerian BUMN sebesar Rp 150.000 lembar saham dengan nominal Satu miliar per lembar telah disetor penuh sebanyak 40.936 lembar dengan nilai nominal 40.936.0000.000 berdasarkan Anggaran Dasar PT Dok dan Perkapalan Suraya Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2010 Notaris Budi Pahlawan, kegiatan usaha utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya tersebut sebagai berikut ;<br /> <br /> a. Perancangan (Desain), pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan bawah air serta pabrikan struktur baja. b. Pemeriksaan, pembersihan, perakitan atau assembling dan pemasangan permesinan, perlistrikan kapal serta perlengkapannya, dan pekerjaan mekanikal lainnya. c. Pelaksanaan pekerjaan rekayasa pada umumnya yang dimungkinkan oleh fasilitas dan alat-alat produksi yang tersedia dan melakukan kegiatan perdagangan, penyaluran kapal-kapal baik dalam maupun luar negeri,  pemasok, agen suku cadang kapal dan material barang-barang dan peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut di atas.<br /> <br /> Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br /> <br /> Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin menandatangani kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$ 20.216.645 atau setara Rp 179.928.141.879 dengan melihat estimasi 8.900 Satu Dollar, sedangkan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani selaku saksi pada kontrak tersebut, padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br /> <br /> Disamping itu terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT dok dan perkapalan Surabaya lainnya yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;  a.  Pasal 2 ayat (1) huruf b maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah mengejar keuntungan; b. Pasal 2 ayat (2), kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma ketertiban umum dan atau kesusilaan; c. Pasal 5 ayat (3), dalam pelaksanaan tugasnya anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar hukum dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntablitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUClpkbUiMfNY9E6cf3UsBlRKKJ47JSIgGC0PtKy_Gt_RYR1hQkm3fl5DYxkVwNVjdJ-CHE-J43-3Pd4TocwayKODbyldZ4A0IB4XFLkhyl0USlKnWDuKNB5JA_hIZTtgnQBhC2-YCH74/s1600/IMG20180625104253.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="489" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUClpkbUiMfNY9E6cf3UsBlRKKJ47JSIgGC0PtKy_Gt_RYR1hQkm3fl5DYxkVwNVjdJ-CHE-J43-3Pd4TocwayKODbyldZ4A0IB4XFLkhyl0USlKnWDuKNB5JA_hIZTtgnQBhC2-YCH74/s640/IMG20180625104253.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS. Dan Marine Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya,  dan terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta 3 Direksi lainnya tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Terdakwa Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$ 19.032.011   yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan.<br /> <br /> Sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor  625/kpts/1/1/08 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero yaitu ;<br /> <br /> a. Pada Bab 3, ketentuan pemilihan rekanan pasal 3 berbunyi, “Prosedur pemilihan rekanan dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi dan kualifikasi yang dilakukan melalui beberapa tahapan; b. Pada ayat (3.1.2) evaluasi rekanan berbunyi, “Terhadap rekanan yang berhasil dijaring akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi rekanan untuk dipilih dan ditentukan sebagai rekanan terseleksi yang meliputi; 1. Aspek teknis dalam produksi, administrasi (egenering + hukum)  dan finansial (keuangan) sehingga terpilih rekanan terseleksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; profil perusahaan (company profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. 2. Surat dan atau dokumen izin usaha dari instansi pemerintah terkait dokumen lain yang dipandang perlu, syarat-syarat khusus kredibilitas dan kinerja manajemen baik, memiliki alamat yang jelas, mempunyai tempat penyimpanan peralatan pendukung yang memadai,  dukungan transportasi dan pengiriman barang yang tempat waktu, kualitas barang sesuai persyaratan dengan harga bersaing dan wajib serta menguntungkan perusahaan.<br /> <br /> c. Pada Bab 5, tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam pasal 5 berbunyi, “Pembagian kewenangan dalam proses pengadaan barang sesuai kualifikasi pengadaan barang yaitu oleh Departemen Engineering sekretariat perusahaan dan Departemen sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan cara a. lelang,; b. menunjukkan langsung dan c, pembelian langsung.<br /> <br /> Pada pasal 5.3, tata cara pengadaan barang oleh Departemen engineering point 5.3.1 lelang berbunyi, “pengadaan barang melalui lelang diberlakukan terhadap barang kebutuhan proyek, kebutuhan rutin produksi, kebutuhan investasi dan kebutuhan pemeliharaan yang bernilai diatas 10 juta rupiah.<br /> <br /> Di samping itu juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 051/kpts/DS/3/08 tanggal 3 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan umum bagi subkontraktor yang melakukan pekerjaan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), pada bagian pertama kewajiban subkontraktor huruf a point 9 berbunyi, “menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 5% dari nilai biaya pekerjaan sebagaimana ditentukan kemudian di dalam SPK paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan adalah sampai dengan berakhirnya jangka waktu pekerjaan atau jangka waktu masa garansi (apabila ada) sebagaimana ditentukan dalam SPK khusus pekerjaan bangunan baru kapal.<br /> <br /> Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama 3 Direksi lainnya (juga terdakwa) menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$ 3,963, UD$ 75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya antara lain; kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama tiga Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br /> <br /> 1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br /> <br /> 2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br /> <br /> 3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br /> <br /> 4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsT5j7LT4OtkxTEDI8rcsbSKND0fx60djZijjfGvToUHGKqT82bizy38oWgpCdkBs28J6-63537TkBRAjWTgRQ6RFx-eX7Ikq7kJPtOAn7DFaGp9Ig6uaVLCaG-u8LjQAliDsbkT8J7jw/s1600/IMG20180625111901.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="489" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsT5j7LT4OtkxTEDI8rcsbSKND0fx60djZijjfGvToUHGKqT82bizy38oWgpCdkBs28J6-63537TkBRAjWTgRQ6RFx-eX7Ikq7kJPtOAn7DFaGp9Ig6uaVLCaG-u8LjQAliDsbkT8J7jw/s320/IMG20180625111901.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br /> <br /> Bahwa pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br /> <br /> “Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap JPU<br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$ 9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$ 9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$ 12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br /> <br /> Bahwa selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai US$ 3,963,721. <br /> <br /> Sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undan BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, prosedur standar operasional atau standar operating prosedur (SOP)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm6tn9oAS_umpsJ-isf9t57s02nsm-n2R6kGRCW1kSXjEgkrmC6eNjNWjVAwepllXtfXRjbB19jZHy8B4ZAkin_EDsNgEKctsx8XfynwcD3Lpv0MNoJKd7hy3JSUbaofN9-20UXAHVcw/s1600/IMG20180625111909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="444" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm6tn9oAS_umpsJ-isf9t57s02nsm-n2R6kGRCW1kSXjEgkrmC6eNjNWjVAwepllXtfXRjbB19jZHy8B4ZAkin_EDsNgEKctsx8XfynwcD3Lpv0MNoJKd7hy3JSUbaofN9-20UXAHVcw/s640/IMG20180625111909.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 US ekuivalen Rp 35.063.047.625 sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU Andy Ardani diakhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU tersebut, ke- 4 terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya tidak mengajukan Eksepsi atau kebertan. Namun para PH terdakwa mengajukan kepada Majelis Hakim agar mendapatkan surat dakwaan dari JPU.<br /> <br /> “Kami tidak akan mengajukan Eksepsi Yang Mulia, namun kami belum menerima surat dakwaan dari JPU,” kata H. Dr. Abdul Salam yang juga Ketua Peradi Surabaya ini.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Andy Ardani kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa para terdakwa terancam hukuman seumur hidup berdasarkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Korupsi.<br /> <br /> “Ke Empat terdakwa dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling berat seumur Hidup,” ujar Andy.<br /> <br /> Terpisah. Sementara menurut Dr. Abdul Salam selaku PH dari terdakwa Muhammad Yahya mengatakan, bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah atasan, dan peristiwa hukumnya tidak ada. Menurut Ketua Peradi Surabaya ini, yang ada adalah pelanggaran Administrasi.<br /> <br /> “Dari dakwaan JPU tadi, tidak ada peristiwa hukumnya. Yang ada adalah pelanggaran sistim Administrasi, yang pertama penggunaan anggaran. Kalau dikatakan proyek fiktif, proyeknya ada, perencanaan ada. Kalau pelanggaran Administrasi tidak ada pidananya, harsu dijelaskan perbuatan pidanaya. Inikan terdakwa melaksanakan perintah Direktur Utama. Pasal 40 KUHP, melaksanakan peritah jabatan tidak dapat dihukum. Pertanggung Jawaban hukum ada pada pimpinan tertunggi yakni Direktur Utama,” kata Abdul Salam.<br /> <br /> Sementara PH terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, apakah kerugian negara dalam surat dakwaan JPU adalah atas nama terdakwa atau PT Dok. Pun demikian, pencara asal Jakarta ini mengatakan akan memberikan komentar setelah pada persidangan berikutnya. (Rd1)</div>

News Tipikor Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625

Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625  Terdakwa (juga terpidana) M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DOK...

»

Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-large;">Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara </span></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34jwCqmzXQoGqAp4NtvDeH-HcDwH7DwwkmHCUAFUl7foQronVBfPpL0GJF8YmcVMwD5Rf6vMB-xB_of-rVsu-5urpmltJxIa0061llr09XdulDl61ZDUUpHfd_JlQrA0UJdvJ76NTd8o/s1600/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34jwCqmzXQoGqAp4NtvDeH-HcDwH7DwwkmHCUAFUl7foQronVBfPpL0GJF8YmcVMwD5Rf6vMB-xB_of-rVsu-5urpmltJxIa0061llr09XdulDl61ZDUUpHfd_JlQrA0UJdvJ76NTd8o/s640/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman (baju batik) usai menjalani sidang putusan (22 Juni 2018/Dok.BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 22 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pencabutan hak memili dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhadap terdakwa Taufiqurrahman karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi suap.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang diketuai I Wayan Sosisawan, dan dihadiri JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dan Arif Suhermanto, serta Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Dr. Soesilo Aribowo dkk, pada Jumat, 22 Juni 2018.<br /> <br /> Terdakwa Taufiqurrahman terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)  oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, karena ketahuan menerima uang suap. <br /> <br /> Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari.<br /> <br /> Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /> <br /> Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /> <br /> Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa keberangkatan Taufiqurrahaman dan istrinya Ita Triwibawati serta beberapa orang lainnya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus DPP PDIP terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai salah satu calon Bupati Ngajuk. Namun nasib sial yang dialaminya karena KPK keburu menangkapnya sbelum keinginannya terwujud.<br /> <br /> Empat terdakwa yakni M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran dari hasil jual beli jabatan dilingkungan  Kabupaten Ngajuk. Keuduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /> <br /> Sedangkan terdakwa Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Kedua terdakwa ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, sementara Suwandi dihukum 4 tahun penjara.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGT47gDjNb8HZ0poMNQ4aY9THirgzZGifMUWQUKzOAa5fEM_I7st7l-9aWwtbGuRGMG6-1UtaHk1yjx6FVCuYFGbhaHQUb60voHOOwojpO-KG2zr68brPopgce0C17ihjn9pMz7mJZPB4/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="765" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGT47gDjNb8HZ0poMNQ4aY9THirgzZGifMUWQUKzOAa5fEM_I7st7l-9aWwtbGuRGMG6-1UtaHk1yjx6FVCuYFGbhaHQUb60voHOOwojpO-KG2zr68brPopgce0C17ihjn9pMz7mJZPB4/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk..jpg" /></a></div>  Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 18 Mei 2018), Majeis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa terdakwa Taufiqurrahman pada terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap dari Ibnu Hajar dan Suwandi. Uang tersebut berasal dari M. Bisri dan Harjanto.<br /><br />Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untu periode ke II yaitu 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya Ita Triwibawati untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, terdakwa meminta bantuan dari beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto sebesar Rp 80 juta.<br /><br />Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. <br /><br />Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya. Uang tersebut berasal dari Haryanto, yang diminta menyiapakan uang sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Lalu Harjanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uang yang dimaksud. <br /><br />Lalu pada tanggal 23 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  di depan sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang dari Muhammat Bisri pada tanggal 24 Mei 2017, karena terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon 3/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan Eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai lainnya sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammat Bisri.<br /><br />Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpoyFCosX8Lg5J5sq3ckWYPAVp4GYtympg1irGOwnb6C06FFJcgsKE3HrXyM_7sXZtw0DJeoHSXbmcHMfU6eIU2OENiLpYcRwKnS984qX91TWGcfS7quUV3_3Igtn6wi5uM2njh_8y1s/s1600/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpoyFCosX8Lg5J5sq3ckWYPAVp4GYtympg1irGOwnb6C06FFJcgsKE3HrXyM_7sXZtw0DJeoHSXbmcHMfU6eIU2OENiLpYcRwKnS984qX91TWGcfS7quUV3_3Igtn6wi5uM2njh_8y1s/s640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya, diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. <br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><br />Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; <br /><br />Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. Lalu pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. <br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke DPP PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br />Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun menyusul ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Taufiqurrahman haruslah dipandang sebagai perbuatan unsur sengaja karena jabatan dan kewenangannya haruslah dihukum, sementara pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Taufiqurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 350 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 4 bulan; Hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan.<br /><br />Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Taufiqurrahman lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 kurungan, serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berdiskusi dengan Penasehat hukmunya menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan. Terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa yang juga tersangka dalam   kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) serta tersangka lain dalam kasus ini, JPU KPK Arif Suheranto Kepada wartawan media ini,megatakan, belum ada terangka baru dan kasus TPPU tidak akan lama lagi.<br /><br />“Kalau mengenai putusan tadi, seperti yang kita sampaikan dalam persidangan kita masih pikir-pikir. Kalau kasus TPPU belum P21 (lengkap) jadi belum dilimpahkan mungkin tidak lama lagi. Kalau tersangka baru belum ada,” jawab JPU KPK Arif. (Rd1)</div>

News Tipikor Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara

Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara Terdakwa Taufiqurrahman (baju batik) usai menjalani sidang putusan (22...

»

Hari Ini Terdakwa Tafiqurrahman dan Moch. Arif Wicaksono Divonis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioe20M7NYUiPdNDN1zaSx7kcqRj_1Vj7gQjW1mwIGRbZuGm-jtvSGYyF32HXL5C13HbTU8EGppZfQAlMqb3UNK7isZ91PEPQhHGVt25EwKHk9xGZDuSLusgOm5N6ysTitUxvajwF91wrs/s1600/IMG20180129154527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioe20M7NYUiPdNDN1zaSx7kcqRj_1Vj7gQjW1mwIGRbZuGm-jtvSGYyF32HXL5C13HbTU8EGppZfQAlMqb3UNK7isZ91PEPQhHGVt25EwKHk9xGZDuSLusgOm5N6ysTitUxvajwF91wrs/s1600/IMG20180129154527.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Hari ini (Jumat, 22 Juni 2018), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Taufiqurrahman dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Terdakwa Taufiqurrahman yang menjabat Bupayi Nganjuk terjaring OTT KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, karena ketahuan menerima uang suap. Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir) dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Sementara di Nganjuk KPK mengamankan sebanyak 8 orang, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /> <br /> Dalam penyidikan, KPK hanya menetapkan 5 tersangka yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot)<br /> <br /> M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran alias uang suap dari hasil jual beli jabatan di Kabupaten Ngajuk. Keuduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /> <br /> sedangkan Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Ketiga orang ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis 6 tahun dan 6 bulan, dan Suwandi dihukum 4 tahun penjara.<br /> <br /> Hari ini Taufiqurrahman akan menjalani sidang putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, atas tuntutan pidana penjara selama 10 tahun oleh JPU KPK. Taufiqurrahman dijerat pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Setelah divonis, Taufiqurrahman masih menunggu kasus perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang tak lama lagi akan menyusul untuk disidangkan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDiYLnW02A8Y7y6G3MbkhdxDClSDR6aGKA3BCr8E6ZnsyOY0nfd8svwVjNZhS18GPKXiINPCWuNoUsGLFK9FoHEtan0qgP3wJZsF-dvFrckt7ybSvPL2-MEHJzkuQnCct-zN66BqHNxvI/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDiYLnW02A8Y7y6G3MbkhdxDClSDR6aGKA3BCr8E6ZnsyOY0nfd8svwVjNZhS18GPKXiINPCWuNoUsGLFK9FoHEtan0qgP3wJZsF-dvFrckt7ybSvPL2-MEHJzkuQnCct-zN66BqHNxvI/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" /></a></div> Sementara terdakwa Moch. Arif Wicaksono juga akan menjalani sidang putusan. Terdakwa dijerat pasal 12 huruf a Undang - Undang Korupsi dan dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK.<br /> <br /> Terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019, terjerat  dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dan Cipto Wiyono (Sekda Kota Malang) terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran (TA) 2015 lalu yang ditangani oleh KPK.<br /> <br /> Dalam kasus ini, selain Moch. Arif Wicaksono juga menyeret puluhan orang tersangka/tedakwa termasuk Wali Kota Malang yang juga petahana Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD Malang, Kepala Dinas PUPPB (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) dan Komisairis PT ENK, Hendarwan (Keduanya sudah divonis).<br /> <br /> Yang menarik dalam kasus ini adalah 2 tersangka/terdakwa sebagai Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, yakni Moch. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS DPRD Malang). Moch. Anton sudanh menjalani persidangan, sementara Ya'qud Ananda Gudban dan 17 anggota DPRD lainnya masih ditahan di Jakarta oleh KPK. <br /> <br /> Selain kedua pejabat negara ini yang akan menjalani sidang tutusan, terdakwa Oepoyo Sarjono juga akan bernasib sama. Terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, terjerat kasus Korupsi penjualan asset daerah Pemprov. Jatim yang dikelolah oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliara lebih.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejati Jatim menetapkan 4 tersangka/terdakwa dan dua diantaranya sedang menunggu putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI, yaitu Dahlan Iskan (Dirut PT PWU) dan Wishnu Wardhana selaku ketua tim penjulana.<br /> <br /> Yang belum disidangkan adalah tersangka Sam Santoso selaku Direktut PT SAM karena alasan saat sakit. (Redaksi)

News Tipikor Hari Ini Terdakwa Tafiqurrahman dan Moch. Arif Wicaksono Divonis

Terdakwa Taufiqurrahman berita korupsi .co - Hari ini (Jumat, 22 Juni 2018), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan ...

»

Bupati Jombang Nyono dan Tersangka Korupsi PT DOK Disidangkan Seuasi Lebaran

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Nyono Huharli Wihandoko terjaring OTT KPK, 3 Tersangka kasus Korupsi PT DOK ditangani Kejagung dan Hakimnya pun beda#</b></i></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP2Gsav1bJo_LsKRgGw6smiNGJLaWB8YGafQ0gFeix_tz6VcXS44l994yM0eIGGqLIrkmY5Li_qsST9lx0m-emu8eBZSquUUMpIY8v1XOCbozB3Y0uckVGofEgIEWmJiLqZCR4SB6d74Q/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP2Gsav1bJo_LsKRgGw6smiNGJLaWB8YGafQ0gFeix_tz6VcXS44l994yM0eIGGqLIrkmY5Li_qsST9lx0m-emu8eBZSquUUMpIY8v1XOCbozB3Y0uckVGofEgIEWmJiLqZCR4SB6d74Q/s320/IMG20170822130555.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dua kasus perkara Korupsi yang berbeda akan disidangkan setelah libur hari raya Idul Fitri yang berlangsung sejak tanggal 11 - 20 Juni 2018.<br /><br />Kedua kasus perkara Korupsi itu adalah kasus suap Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandoko  yang terjaring OTT KPK pada tanggal 3 Pebruari 2018, disidangkan pada tanggal 26 Juni 2018.<br /><br />Sementara kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada tahun 2010 – 2011 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,9 milliar, ditangani Kejaksaan Agung dan penuntutannya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Tanjung Perak Surabaya, akan disidangkan pada tanggal 25 Juni 2018.<br /><br />Jadwal persidangan Kedua kasus Korupsi tersebut diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 8 Juni 2018.<br /><br />“Jadwal sidangnya setelah lebaran. PT DOK tanggal 25 kalau Nyono tanggal 26. Untuk lebih jelasnya coba ditanyakkan aja sama Pak Nur (Panmud)” kata Herry.<br /><br />“Ia, Sidangnya Bupati Jombang tanggal 26 Juni, KM-nya Pak Unggul, Sangadi dan Pak Lufsiana. Kalau PT DOK, tanggal 25. KM-nya Pak I wayan, Pak Andriano dan Pak Kusdarwanto.” kata Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur saat ditemui diruang kerjanya, Jumat, 8 Juni 2018.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSF5DyM_GpNjcjHR6D7jfWAiTbJwgtJJUg8fgnj_0KVGg6GhEkc6i29x1Zh_uU5QALnKH6nkH1XKiKiAXBedYOzn4HUAi7jUUizdLSLA0F37M-9QXcNWrLcfxfU9_Ji8cOYh_YY2CmVwI/s1600/IMG20180604150225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="304" height="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSF5DyM_GpNjcjHR6D7jfWAiTbJwgtJJUg8fgnj_0KVGg6GhEkc6i29x1Zh_uU5QALnKH6nkH1XKiKiAXBedYOzn4HUAi7jUUizdLSLA0F37M-9QXcNWrLcfxfU9_Ji8cOYh_YY2CmVwI/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini, Kejagung menetapkan 4 (Empat) tersangka, yakni Ir. M. Firmansyah Arifin mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Drs Nana Suryana Tahir, MM (mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok),; Ir. I Wayan Yoga Djunaedy M.MT (Mantan Direktur Produksi PT Dok) dan tersangka Ir. Muhammad Yahya (Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok).<br /> <br /> Kedua perkara ini sama-sama menarik, namun yang lebih menarik adalah kasus Korupsi suap yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK, yaitu Nyono Huharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 2018.<br /> <br /> Disaat menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, dimana Nyono adalah salah satu calon Bupati Jombang untuk periode 2019 - 2023. Namun sial baginya. Sebab mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk setelah tertangkap tangan oleh KPK. <br /> <br /> Nyono Huharli Wihandoko bersama ajudannya  Misbahul Munir ditangkap tim KPK di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Pebruari 2018. Saat itu KPK mengamnkan barang bukti berupa uang mata rupiah sebesar Rp 25.550.000 dan uang asing sebanyak US$ 9.500 Dolar AS. <br /> <br /> Selain Nyono dan Misbahul Munir, dihari yang sama KPK juga menangkap Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya, dan beberapa orang lainnya di Jombang. Namun yang ditetapkan menjadi tersangka baru hanya “InNyo” atau Inna dan Nyono.<br /> <br /> Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono ini, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /> <br /> Dalam fakta persidangan saat Inna diadili dan sudah dituntut pidana oenjara selama 3 tahun terungkap, bahwa total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000. Uang itu berasal dari pemotongan dana kapitasi di 34  Puskesmas se- Kabupaten Jombang yang tidak ada aturan hukumnya. Selain itu, ada juga uang dari terdakwa yang diserahkan melalui suami terdakwa dan uang penempatan tenaga kesehatan di Pos Kesehatan Puskesmas Jombang. (Redaksi)</div> </div>

News Tipikor Bupati Jombang Nyono dan Tersangka Korupsi PT DOK Disidangkan Seuasi Lebaran

#Nyono Huharli Wihandoko terjaring OTT KPK, 3 Tersangka kasus Korupsi PT DOK ditangani Kejagung dan Hakimnya pun beda# berita korupsi ...

»

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 Juta#</b></span></i></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Anton</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Apakah pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau APBD Perubahan antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) bermuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) supaya berjalan lancar ? Apakah jumlah mata anggaran yang tercantum dalam APBD atau APBD-P  tersebut memang ada yang “tidak “beres” sehingga pihak eksekutif bersedia “pemberian uang” terhadap legislatif supaya pembahasan berjalan lancar ?<br /><br />Sebab kasus Korupsi terkait pembahasan anggaran APBD yang melibatkan pihak eksekitif dan legislatif tidak hanya terjadi dalam kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut dengan istilah uang “pokir” atau pokok-pokok pikiran, melainkan terjadi juga di Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto yang disebut dengan istilah “undangan” dan “tujuh sumur”, dan terjadi juga di Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dibahwa Komisi B sebagai mitra kerja termasuk pembahasan Perda di Dinas Peternakan Jatim dengan istilah “sarung”. Dan bisa juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya dengan istilah yang berbeda namun tidak terungkap.<br /><br />Ibarat peribahasa, “sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga”. Sebab kata kunci atau istilah yang diciptkan oleh penerima dan pemberi uang “haram” itu, terdengar juga ketelinga KPK di Jakarta. Nasib siap pun dialami oleh Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto karena Ke- 4 pejabat itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2017, serta kemudian disusul Wali Kota Mojokerto karena ditetapkan sebagai tersangka setelah Keempatnya di vonis bersalah.<br /><br />Nasib yang sama juga dialami Ketua bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim termasuk 2 staf, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama stafnya serta Kepala Dinas Peternakan Jatim yang terjaring OTT pada Juni 2017.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Namun dalam kasus suap DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, sama tapi tak serupa. Karena sama-sama berstatus tersangka/terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor, tetapi bukan karena OTT melainkan karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu sejak 2016. Sebanyak 22 ditetapkan sebagi tersangka/terdakwa yang dibagi dalam beberapa berkas perkara,  dan ada yang sudah di Vonis.<br /><br />Kali ini adalah jilid IV, giliran Moch. Anton selaku Wali Kota periode 2013 - 2018 sekaligus sebagai calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan sudah dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018 dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim setelah akhir lebaran tahun ini.<br /><br />Sementara jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman, anak mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), juga dinyatakan bersalah terkait pemberian uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Belum berakhir di jilid IV ini. Sebab masih ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan saat ini warga baru du gedung merah putih milik KPK. Selain itu masih ada yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Jatim sejak Desember 2016.<br /><br />Jumat, 8 Juni 2018, JPU KPK Fitroh Rohccahyanto, Achmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan Ni Nengah Gina Saraswati membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukunya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang.<br /><br />Pembacaan surat dakwaan itu dibacakan JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH.</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">alam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 - 2018, bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Anggota DPRD Kota Malang periode 2013 - 2018 melalui Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /><br />Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /><br />Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /><br />“Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /><br />Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Moch. Anton, Haris Fajar Kustaryo sepertinya “tidak terima” sehingga mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun karena menjelang libur hari raya Idul Fitri, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan PH terdakwa untuk menyampaikannya dalam persidangan setelah libur lebaran.<br /><br />Keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK diantaranya, terkait tempat pertemuan antara terdakwa dengan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto yang dihadiri oleh Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono termasuk Sutiaji Wakil Walikota Malang yang juga calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.<br /><br />Sebab tempat pertemuan dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara dalam surat dakwaan terhadahadap terdakwa Moch. Anton, bahwa pertemuan itu diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang.<br /><br />Hal itu dikatakan Haris yang juga PH terpidana Jarot Edy Suistiyono kepada wartawan media ini seusai persidangan, Jumat, 8 Juni 2018. Pada hal, yang menjadi pokok perkaranya bukan masalah tempat diruang Ketua DPRD atau di di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang, melainkan terkait uang “pokir” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />“Ada beberapa hal yang kita sampaikan nanti, salah satunya tempat pertemuan. dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara yang ini disebutkan, bahwa pertemuan diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang. Itu salah satunya, yang lainnya tidak dapat saya sebutkan,” kata Haris.<br /><br />Saat ditanya dakwaan JPU KPK terkait uang pokir, Haris tidak membantah. Menurutnya sama dengan yang lainnya. Dalam kasus ini pun Jarot Edy Sulistiyono sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Putusan itupun sudah berkekuatn hukum tetap.<br />    <br />Sementara JPU KPK terkait keberatan terdakwa mapun PH terdakwa yang akan menyampaikannya lewat Eksepsi mengatakan, itu hal biasa. (Redaksi).</span></div>

News Tipikor Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar R...

»

Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

<span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: blue;">#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M#</span></b></i></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Inna Silestiyowati</td></tr> </tbody></table> </span></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Banyak Kepala Daerah maupun pejabat dibahwanya serta pengusaha terlihat “bersih seperti kapas”, namun kenyataanya “kotor” setelah para pejabat maupun sipengusaha itu ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi dan diadili di Pengadilan Tipikor. <br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret para pejabat atau penyelenggara negara mapun pengusaha bermacam-macam, diantaranya ada karena melakukan pungutan liar (pungli) seperti pada saat penerimaan siswa baru yang terjadi di SMPN Negeri 2 Tulungagung, ada pula karena pembahasan anggaran APBD, pembahasan Perda, pengadaan barang jasa atau proyek, pengadaan Baju, Sepatu, jual beli jabatan hingga kasus untuk menutup adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Ahmad Fauzi salah seorang Jaksa penyidik Kejati Jatim dan Rudi Indra Praseya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (suda terpidana).<br /><br />Kasus suap terhadap Kepala Daerah terkait jual beli jabatan dan pungutan liar pengusrusan Izin operasional di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya menyeret Inna Silestyowati selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabuputena Jombang, bukanlah kasus yang pertamakalinya diungkap oleh lembaga anti rasuah itu yang kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya maupun di daerah lainnya.<br /><br />Pejabat dan pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan ada juga karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin karena bernasib sial. Yang tidak tertangkap, bisa jadi bernasib baik menikmati hasil Korupsinya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Nasib sial itupun dialami “InNyo” alias Inna Silestyowati dan Nyono Huharli Wihandoko (Bupati Jombang sekaligus sebaga petahana) seperti pejabat lainnya yang sudah terlebih dahulu maupun yang menyusul menjadi warga baru di Rutan (Rumah Tahanan Negara) maupun di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), diantaranya, 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017) terkait kas back dan Dana Komando,; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua, Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dan 2 Kepala Dinas serta 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017) terkait anggaran dan pembahasan perubahan Perda,; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dengan ditetapkannya  Wali Kota Mojokerto jadi tersangka terkait pembahasan APBD. 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat dengan bawahannya, Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017) terkait penutupan kasus dugaan Korupsi Kades Dasuk.<br /><br />Kemudian Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur, Kabag ULP dan 1 pengusaha (pada September 2017) terkait proyek,; 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017) terkait jual belijabatan,; 7. Kasus dugaan Korupsi gratifikasi dengan tersangka Bupati Mojokerto,; 8 kasus suap pembahasan APBD Kota Malang yang menyeret sebanyak 22 tersangka/terdakwa dan juga bisa bertambah, dan beberapa hari lalu menyusul Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung serta beberapa tersangka lainnya.<br /><br />Selain itu, ada kasus yang sebelumnya ditangani KPK di Jawa Timur pada tahun 2015/2016 yaitu kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU dengan terpidana 6 tahun penjara, mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.<br /><br />Sementara terdakwa Inna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi suap terhadap Bupati Jombang Nyono, dan terdakwapun sudah dituntut pidana penjara serta pidana denda oleh JPU KPK dan tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">J</span></b>umat, 8 Juni 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra, Yadin dan Agus Satrio Wibowo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Inna Silestyowati yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH.<br /><br />Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang Nyono dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan US$ 9.500 Dolar AS. Namun yang dijadikan sebagai tersangka saat Inna dan Nyono.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. Terdakwa pun dijerat 2 pasal yang sama dalam UU Korupsi yakni pasal 5 ayat (1) huruf a, karena dua perbuatan terdakwa yang berbeda yaitu untuk pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan tahun 2016 dan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda tahun 2017.<br /><br />Hal itu seperti yang diungkap oleh JPU KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, pada Jumat, 8 Juni 2018.<br /><br />JPU KPK menyatakan dalam surat tuntannya, bahwa terdakwa Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di rumah tamu Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati Jombang periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang yang bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />“Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud,” kata JPU KPK</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa, yaitu pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum dilakukan visitasi, terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang dakan itandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />“Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa Inna Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati Nyono menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya,” ucap JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah.  Tetapi dr. Subur Suprojo menjawab, bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin,” ungkap JPU KPK.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta, dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan sejumlah uang yang totalnya Rp 1.080.000.000 yang diberikan terdakwa Inna kepada Bupati berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta selama tahun 2017, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta pada Desember 2016 dan awal tahun 2017, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta pada tahun 2017.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Inna Silestyowati dijerat 2 pasal yang sama yakni pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, karena 2 perbuatan terdakwa yang berbeda, yaitu pemberian uang terhadap Bupati Nyono sejak Desember 2016 terkait pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris sekaligus pengangkatannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Maret 2017 dan pemberian uang sebesar Rp 75 juta terkait pengurusan izin Operasional RSIA Mitra Bunda pada Pebruari 2018. Total uang yang diberikan terdakwa kepada Nyono sebesar Rp 1,080 miliar.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Dalam surat tutuntan JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Inna dengan pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan terdakwa Inna Silestyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana. Menuntut terdakwa tersebut dengan pidana penajara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” kata JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan) sehabis Hari Raya Idul Fitri.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada wartawan media ini menjelaskan, terkait jumlah uang dan pemotongan dana kapitasi yang kemudian disetorkan oleh terdakwa terhadap Bupati sesuai fakta persidangan serta nama-nama orang yang diduga terkait dalam kasus ini masih berjalan. <br /><br />“Total uang yang disetorkan terdakwa kepada Bupati sebesar Satu milliar Delapan puluh juta (Rp 1.080.000.000) yang berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta, pengurusan perizinan rumah sakit 75 juta, pemberian uang untuk jabatan terdakwa melalui suami terdakwa, Samijan sebesar Rp 450 juta dan dari penempatan tenaga kesehatan di pos kesehatan 30 juta,” ungkap JPU KPK Dodi.<br /><br />JPU KPK Dodi menambahkan, perkara ini masih sedang berkembang dengan perkara atas nama tersangka Nyono (Bupati). <br /><br />“Yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan ,” ujar JPU KPK Dodi. (Redaksi)</div> <br />

News Tipikor Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M# Terdakwa In...

»