BERITAKORUPSI.CO

KPK OTT di Blitar dan Tulungagung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5JtkNzr3Pb__vnbzub_ZWzwqqX93XcJHgPEs1BGbuE6U-mttWQtIMs6tVea2orT2bqsBTPl-pe6NJZn1toj5KBem34nuagcviKHIdBp9wknuPZDPAs-4YQr2-ngz72ZW9fIXhU1iomo/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ5JtkNzr3Pb__vnbzub_ZWzwqqX93XcJHgPEs1BGbuE6U-mttWQtIMs6tVea2orT2bqsBTPl-pe6NJZn1toj5KBem34nuagcviKHIdBp9wknuPZDPAs-4YQr2-ngz72ZW9fIXhU1iomo/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 6 Juni 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dua daerah Jawa Timur, yakni Blitar dan Tulungagung. Dua tim KPK bergerak di hari yang sama, ke Blitar dan Tulungagung. Sebanyak 5 orang diamankan dari Dinas PU dan swasta. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang milliaran rupiah. Ke- 5 orang yang diamankan itu masih menjalani pemeriksaan di Polres Blitar. "Kita juga mengamankan uang dari lokasi. Uangnya masuk di dalam dua kardus, (dengan) pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Masih dalam proses penghitungan secara pasti, tadi estimasinya sekitar lebih Rp 2 miliar yang diamankan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, seperti yang dikutip dari detik.com. Pada hal saat ini KPK masih menyidangkan beberapa pejabat yang terjaring OTT maupun hasil penyidikan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah di Jawa Timur beberapa bulan lalu, diantaranya Bupati Nganjuk (menunggu Vonis), Bupati Jombang, Nyono bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan Inna (menunggu tuntutan), Wali Kota Malang bersama 18 anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Mojokerto dan Bupati Mojokerto. (Redaksi)

News Tipikor KPK OTT di Blitar dan Tulungagung

berita korupsi .co - Rabu, 6 Juni 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dua daerah J...

Anak Mantan Pejabat Kejagung RI Divonis 2 Thn Penjara

02.47 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
#Karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tahun 2015, terkait anggaran dan proyek Jembatan Kedungkandang #</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhStgCd14Ui972JYbRNedS1ZQM73VRUHI50DaheENrUxMOTdQ7iZLt6TxThMtFMlxGJFR0x4BKIIjNRd1oPeHBKuIvP-gQVXQSCr0QHRUlfJBDv9uh-UMqIGQ2oT0m6D3SGAxEp44aEx7o/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhStgCd14Ui972JYbRNedS1ZQM73VRUHI50DaheENrUxMOTdQ7iZLt6TxThMtFMlxGJFR0x4BKIIjNRd1oPeHBKuIvP-gQVXQSCr0QHRUlfJBDv9uh-UMqIGQ2oT0m6D3SGAxEp44aEx7o/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Terdakwa Hendarwan Maruszaman, anak Mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), yang terseret dalam kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (status terdakwa, tinggal menunggu Vonis.Red) sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang divonis pidana 2 (Dua) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, pada Selasa, 5 Juni 2018. Surat putusan (Vonis) itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan dihadiri JPU KPK Arif Soehermanto, semenara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta. Dalam surat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Jumat, 18 Mei 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut terdakwa Hendarwan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dengan pidana penjara selama 3 tahun, dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang. Sementara dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi,  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, melakukan pertemuan untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu. “Dalam pertemuan itu terdakwa meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang,” ucap Majelis Hakim. Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos), yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu, Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee. Dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Erik Armando Talla kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta. </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBWg01HHIA7wMr-TozNhU7KL5Pf24fTQJWKG8kD8VrFxd60X0G6M3T_Aawr4016fFjcuTokpKtcr-kINMzm6lS0gd5LdgjFTiZ09OD1zPWzfKgSm82ZAGtaNhvz2CcLnYDhneB-Z792S8/s1600/IMG20180417212204.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBWg01HHIA7wMr-TozNhU7KL5Pf24fTQJWKG8kD8VrFxd60X0G6M3T_Aawr4016fFjcuTokpKtcr-kINMzm6lS0gd5LdgjFTiZ09OD1zPWzfKgSm82ZAGtaNhvz2CcLnYDhneB-Z792S8/s640/IMG20180417212204.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Erik Armando Talla (duduk) dan Lazuardi Firdaus (pakai Peci)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
“Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul Khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata kata Majelis Hakim Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD. “Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar,” kata Majelis Hakim Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diterima, dan menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. “Mengadili; menyatakan terdakwa Hendarwan Maruszaman  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama  bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Putusan Majelis Hakim lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK. Dan atas putusan tersebut, JPU KPK pun mengatakan pikir-pikir. Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan kepada JPU KPK Arif Soehermato, terkait beberapa nama orang yang terlibat dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Suhermanto dalam pembahasan anggaran APBD-P Kota Malang TA 2015 maupun proyek pekerjaan Jembatan Kedungkandang, diantaranya Cipto Wiyono, Teddy, Erik Armando Talla dan  Lazuardi Fierdaus. Menanggapi hal itu JPU KPK Arif Soehermanto mengatakan, akan melihat dalam perkara selanjutnya dengan tersangka Moch. Anton. JPU KPK Arif Soehermanto menambahkan, dalam putusan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Erik Arando Talla. “Ada tersangka lain dalam perkara ini. Dalam putusan Majelis Hakim tadi disebutkan terdakwa bersama-sama dengan Erik Armando Talla,” kata JPU KPK Arif.  Saat diitanya lebih lanjut terkait dengan Lazuardi Firdaus (wartawan harian Radar Malang), yang memperkenalkan dan dan mempertemukan Erik Armando Talla dengan Moch. Arif Wicaksono, dimana Lazuardi Firdaus  turut dalam pertemuan tersebut, terkait pembahasan anggaran untuk proyek jembatan Keduangkadang. Selain itu, Lazuardi Firdaus menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Moch. Arif Wicaksono setelah Moch. Arif Wicaksono menerima uang sebesar Rp 250 juta ari Erik Armando Talla dan 5 juta rupiah dari Erik Armando Talla. Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Soehermanto mengatakan bahwa Lazuardi Firdaus tidak berkaitan dengan kasus terdakwa Hendarwan Maruszaman melinkan dengan Moch. Arif Wicaksono. “Memang Lazuardi Firdaus yang memperkenalkan dan mempertemukan Erik Armando Talla dengan Moch. Arif Wicaksono. Tetapi dia (Lazuardi Fordaus) tidak berkaitan dengan terdakwa (Hendarwan Maruszaman) melainkan dia berkaitan dengan Moch. Arif Wicaksono. Tapi kita lihat dalam putusan nanti, dan masih ada perkara lain degan tersangka Moch. Anton,” ungkap JPU KPK Arif.  (Redaksai)</div>

News Tipikor Anak Mantan Pejabat Kejagung RI Divonis 2 Thn Penjara

#Karena terbukti memberikan uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tahun 2015, terkait anggaran dan pr...

Moch. Anton Disidangkan Tanggal 8 Juni 2018

03.20 beritakorupsi 0

News Tipikor Moch. Anton Disidangkan Tanggal 8 Juni 2018

Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, A. Nur #Terkait pemberian uang “Pokir” sebesar Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wica...

ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

17.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="640" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s320/ICW+..jpg" width="320" /></a></div>
#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# 
 
Jakarta, berititakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas Jaksa yang bekerja di KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, alasan dilakukan revisi PP SDM KPK tersebut karena melihat beban KPK yang tambah banyak, sedangkan Jaksa banyak yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. Jaksa di KPK sepanjang belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya tidak dikembalikan ke instansi asal. Agus Rahardjo juga membantah bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara diam-diam. Terhadap rencana Revisi PP SDM KPK ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan beberapa catatan. Pertama, ketentuan PP SDM KPK yang saat ini berlaku masih cukup ideal sehingga tidak urgen atau tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan revisi. Berdasarkan PP SDM KPK yang saat ini berlaku pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun. Hal ini dapat dilihat dari PP SDM KPK khususnya pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan, masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun. Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) pada intinya menyatakan, masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun dan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.    Kedua, Pimpinan KPK sebaiknya tidak bertindak terburu-buru dalam melakukan Revisi PP SDM KPK sebelum adanya kajian yang akuntabel dan demi menjaga independensi KPK. Dalam catatan ICW, salah satu ancaman terhadap independensi KPK justru berasal dari internal KPK sendiri, yaitu berkaitan dengan potensi loyalitas ganda dari pegawainya yang berasal atau diperbantukan dari instansi lain. Potensi loyalitas ganda ini memberikan pengaruh tidak maksimalnya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di intansi penegak hukum seperti di Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk menghindari ancaman terhadap independensi ini, maka idealnya penyidik KPK adalah penyidik yang juga independen dalam artian, penyidik yang diseleksi dan diangkat sendiri oleh KPK dan bukan berasal dari anggota Kepolisian atau Kejaksaan yang masih berdinas. Ketiga, upaya perpanjangan masa tugas jaksa di KPK dapat dimaknai sebagai upaya memberikan keistimewaan terhadap Jaksa di KPK. Kondisi ini nantinya dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak lain (misal penyidik asal Kepolisian, baik yang masih berdinas di KPK atau sudah kembali ke instansi asalnya) dan akan menuntut hal yang sama kepada pimpinan KPK. Muncul pula kesan bahwa rencana Revisi PP SDM KPK merupakan desakan atau pesanan dari pihak-pihak yang akan berakhir masa tugasnya di KPK. Keempat, hingga saat ini belum ada upaya sosialisasi atau publikasi dari Rancangan Revisi PP SDM KPK sehingga wajar saja jika publik mencurigai bahwa proses pembahasan revisi aturan tersebut dilakukan secara tertutup. Muncul kesan Pimpinan KPK berupaya menjauhkan publik untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap Rancangan Revisi PP SDM KPK tersebut. Jikapun ingin melakukan proses Revisi PP SDM KPK, maka pimpinan KPK sebaiknya melibatkan ahli (expert) dibidangnya dan tidak justru melibatkan pihak-pihak yang berpotensi menimbukkan konflik kepentingan. (Redaksi)

Regional Tipikor ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# Jakarta, beritita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seda...

Taufiqurrahman Terjaring OTT KPK, Katanya Tidak Bersalah

15.03 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBWwA8g0HLbJ3AUOZ0bER_kd3Iyq3v_gPXgEOYmypG4RIL-yAtl3hjXE59qer3AttgcKfdckrKqNkvJodiVAuio1Cpkfvnsbec1T8xzhToYy2MEb4YnZ_ywTGywc9nsODdP4ktXn7j-g/s1600/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="400" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBWwA8g0HLbJ3AUOZ0bER_kd3Iyq3v_gPXgEOYmypG4RIL-yAtl3hjXE59qer3AttgcKfdckrKqNkvJodiVAuio1Cpkfvnsbec1T8xzhToYy2MEb4YnZ_ywTGywc9nsODdP4ktXn7j-g/s640/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Penasehat Hukum terdkwa membacakan Pledoi</td></tr>
</tbody></table>
#Terdakwa Taufiqurrahman tak lama lagi akan menghadapi perkara TPPU dan Gratifikasi# 
 
beritakorupsi.co – Aneh, terdakwa Taufiqurrahman yang saat ini meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, justru dikatakan tidak bersalah dan minta dibebaskan. 
 
“Terdakwa tidak bersalah, oleh karena itu, terdakwa haruslah dibebaskan,” ucap PH terdakwa, Soesilo Aribowo dalam Pledoinya. 
 
Hal itu diungkapkan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Taufiqurrahman dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Senin, 28 Mei 2018. 
 
Selain itu. Kepada wartawan media ini, 
 
Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Taufiqurrahman tidak bersalah. Pada hal Taufiqurrahman ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dijebloskan ke penjara karena terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, bukan karena bukan karena penyelidikan atau penyidikan seperti 2 tahun lalu, dimana KPK menetapkan Taufiqurrahman menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi, namun KPK saat itu kalah melalui sidang Pra Peradilan yang diajukan Taufiqurrahman saat itu. 
 
Dan pada tanggal 24 Oktober 2017, KPK menangkap Taufiqurrahman dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat karena ketahuan menerima uang suap. Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari. 
 
Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman. 
 
Namun kemudian KPK hanya menetapkan 5 tersangka untuk sementara, yaitu Taufiqurrahman, M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar, Suwandi 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjel-A-ED3uP5hp6-1Wr1xzosbDXcaivVsxhj5K0CV-t1N0riD9CO85edNOBzkaH-APCecCzHZjfHwhIz3ESHhZDoo59c6tCWlb8fh14FRQtWI66_WqtfsfbjIAjZIhvG-kexdHrwy0UZg/s1600/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjel-A-ED3uP5hp6-1Wr1xzosbDXcaivVsxhj5K0CV-t1N0riD9CO85edNOBzkaH-APCecCzHZjfHwhIz3ESHhZDoo59c6tCWlb8fh14FRQtWI66_WqtfsfbjIAjZIhvG-kexdHrwy0UZg/s640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div>
M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran alias uang suap dari hasil jual beli jabatan di Kabupaten Ngajuk. Keduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. 
 
Sedangkan Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Ketiga orang ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis 6 tahun dan 6 bulan, dan Suwandi dihukum 4 tahun penjara. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQrsRCB75cntXgfhJycHi0qCONaReCmdduOjFLW0IYhjyOLC0A70-qXvHLRH_sNY2EJ-q3qOYBLQwF38yUzLLTenUSm_oEiMrFAvZVSQyGOUJqdSqI4SR9MQ7GnigCxx47cwUr8wCQ3U/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="765" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQrsRCB75cntXgfhJycHi0qCONaReCmdduOjFLW0IYhjyOLC0A70-qXvHLRH_sNY2EJ-q3qOYBLQwF38yUzLLTenUSm_oEiMrFAvZVSQyGOUJqdSqI4SR9MQ7GnigCxx47cwUr8wCQ3U/s640/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
“Bermimpikah” terdakwa Taufiqurrahman akan kembali bebas dari penjara seperti pada saat terdakwa ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada akhir tahun 2016 dan kemudian memenangkan “pertarungan” melalui sidang Pra Peradilan di awal tahun 2017 ? 
 
Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 28 Mei 2018) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan dari terdakwa Taufiqurrahman mapun dari tim PH terdakwa, Soesilo Aribowo dkk, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan serta dihari JPU KPK Fitroh Rohcahyanto. 
 
Yang lebih anehnya lagi, JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK dikatakan tidak dapat membuktikan tuduhannya terkait uang syukuran alias uang suap yang diterima terdakwa Taufiqurrahman dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk). Ke- 4 orang ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Tidana Korupsi dan sudah divonis pidana penjara (sudah Inckrah atau berkekuatan hukum tetap). 
 
“Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima uang. Karena uang belum diterima terdakwa,” ucap Soesilo Aribowo 
 
Lagi-lagi PH terdakwa Taufiqurrahman menuding JPU KPK tidak dadapat membuktikan dakwaanya terkait uang “syukuran” yang diterima Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dari para pejabat yang dilantiknya. Pada hal, saat KPK melakukan OTT terhadap Taufiqurrahman, Suwandi dan Ibnu Hajar di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat, ada barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon (HP) termasuk HP dari dokter Tien (Dirut RSUD Kertosono Nganjuk) disita KPK. 
 
PH terdakwa menyatakan bahwa JPU KPK tidak dapat membuktikan terkait uang belum diterima terdakwa, sementara terdakwa Taufiqurrahman sendiri mengakui dalam persidangan saat agenda pemeriksaan terdakwa pada Senin, 7 Mei 2018. 
 
“Ya, saya menerima uang dari Bisri, saya minta maaf,” kata terdakwa terdakwa mengakui. 
 
Sementara dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa total uang “suap” yang disebut dengan istilah uang “syukuran” dan uang “satu setengah meter” yang diterima terdakwa selama tahun 2017 sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Suwandi dan Ibnu Hajar berasala dari beberapa pejabat yang dilantik terdakwa dilingkungan Kabupaten Nganjuk diantaranya Muhammad Bisri dilantik menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika dilantik sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk. 
 
Hal ini pun diakui saat nama-nama yang disebutkan dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi dipersidangan. 
 
Tim Penasehat Hukum terdakwa menuding JPU KPK melanggar HAM 
 
Selain mengatakan terdakwa tidak bersalah, dan JPU KPK tidak dapat membuktikan tuduhannya, tim Penasehat Hukum terdakwa Taufiqurrahman pun menuding JPU KPK melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Karena dalam surat tuntutan JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Sementara tuntutan pidana pokok 10 tahun penjara. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCCmgjDqLaKTcheAJ2q5Qrv4QvhDdypsBP33VAhJI4wMy7T_6wa3seDrSCKNLM0sgtJ0J131Ir5tByO8F78Gih1MyP2ZYSjBY5vjlVmbjhh-_ja6Uhae7VZQDmhTWnvWmrSGpGT1KylNk/s1600/JPU+KPK+Fitroh+menunjukkan+barang+bukti+%2528BB%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCCmgjDqLaKTcheAJ2q5Qrv4QvhDdypsBP33VAhJI4wMy7T_6wa3seDrSCKNLM0sgtJ0J131Ir5tByO8F78Gih1MyP2ZYSjBY5vjlVmbjhh-_ja6Uhae7VZQDmhTWnvWmrSGpGT1KylNk/s320/JPU+KPK+Fitroh+menunjukkan+barang+bukti+%2528BB%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK Fitroh menunjukkan barang bukti (BB) uang</td></tr>
</tbody></table>
 
 Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun tergolong ringan, dan juga diatur dalam pasal 18 huruf d, yang berbunyi “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. 
 
“Pencabutan hak politik terdakwa adalah pelanggaran hak asasi manusia,” ucap Soesilo Aribowo 
 
Bila tim PH terdakwa menuding JPU KPK melanggar HAM karena menuntut pencabutan hak politik terdakwa Taufiqurrahman, lalu bagaimana dengan tuntutan JPU KPK yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa/terpidana yang terjaring OTT diantanya mantan Bupati Pamekasan, manatan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, manatan Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, serta mantan Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Tak satu pun dari terdakwa maupun dari PH terdakwa saat itu yang menyatakan bahwa JPU KPK melanggar HAM. 
 
Diakhir Pledoinya, Soesilo Aribowo meminta kepada Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari penjara. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari penjara,” kata Soesilo Aribowo 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRIzn677M6Z5tIVy-_HvKKZYDTIRRffJyk6WV5NsKFOEyTvG_N_x3G3lOADtgOznkdShYeXpVdhSAVtEp_4yP9pX7dOqMAuy0MMEL7CZxJ-KaFE6D_KiPC-sQXvfkgUd4Fr1JyNVS1dFY/s1600/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529+berupa+HP.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRIzn677M6Z5tIVy-_HvKKZYDTIRRffJyk6WV5NsKFOEyTvG_N_x3G3lOADtgOznkdShYeXpVdhSAVtEp_4yP9pX7dOqMAuy0MMEL7CZxJ-KaFE6D_KiPC-sQXvfkgUd4Fr1JyNVS1dFY/s320/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529+berupa+HP.jpg" width="320" /></a></div>
 
tas Pledoi tim PH terdakwa Taufiqurrahman, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tetap pada tuntannya. Majelis Hakim pun akan membacakan surat putusannya terhadap terdakwa bulan Juni 2018. 
 
Usai persidangan, kepada wartawan media ini Soesilo Aribowo mengatakan bahwa JPU KPK salah saat melakukan OTT terhadap terdakwa. Selain itu, Soesilo Aribowo juga menuding bahwa keterangan saksi dipersidangan dianggap rekayasa. 
 
 "Salah melakukan OTT terhadap terdakwa. Bisa aja kan rekayasa ?,"jawab Soesilo Ariwibowo. 
 
Kalau memang keterangan Bisri, Harjanto, Suwandi dan Ibnu Hajar dianggap keterangan palsu, mengapa terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian atas tuduhan membuat keterangan palsu dalam persidangan ? 
 
Terdakwa Taufiqurrahman akan menghadapi kasus perkara TPPU 
 
Terpisah. JPU KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan terdakwa maupun tim Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan adalah haknya. Pun demikian, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa alat barang/alat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sudah terungkap dihadapan Majelis Hakim. 
 
“Itu adalah haknya terdakwa maupun penasehat hukumnya. Tetapi kan kita sudah menunjukkan semua bukti-bukti termasuk keterangan saksi-saksi,” ucap Fitroh. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTszJF2tjYvt7TaGXwmvrHsNHZAed-uBRaDp7339Oyndr3WbFnWEHA2j8vaC8lZH8Huh5j-_1fhEpS3qKuRduQcNTluiNR1mbSpMnzXQo-h1fyDAaL0YOI1dBSWWv5rilZj71qC12xQTE/s1600/dokter+Tien.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTszJF2tjYvt7TaGXwmvrHsNHZAed-uBRaDp7339Oyndr3WbFnWEHA2j8vaC8lZH8Huh5j-_1fhEpS3qKuRduQcNTluiNR1mbSpMnzXQo-h1fyDAaL0YOI1dBSWWv5rilZj71qC12xQTE/s640/dokter+Tien.jpg" width="640" /></a></div>
Saat ditanya lebih lanjut terkait pengembangan dalam kasus suap yang menyebutkan beberapa nama diantaranya dokter Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk) dan istri terdakwa Ita Triwibawati, sebab dalam persidangan terungkap bahwa sebahagian uang syukuran yang diterima terdakwa, diduga akan dipergunakan untuk pencalonan Ita menjadi Bupati Ngajuk, dan tujuan terdakwa bersama istrinya pun ke Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 adalah untuk menemui petinggi DPP PDIP, namun sial karena tertangkap sebelum keinginanya tercapai. 
 
Menanggapi hal ini, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, bahwa perkara sedang berjalan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Taufiqurrahman. 
 
“Kalau mengenai pengmebangan dalam kasus ini, bisa jadi ada pengembangan tetapi akan kita lihat alat bukti dan petunjuk lainya. Dan perkara ini pun sedang berjalan dalam kasus TPPU dengan tersangkaTaufiqurrahman,” ungkap JPU KPK Fitroh Rohcahyanto. (Redaksi)