Dirut PT SAM Oepoyo Santoso Dituntut 1,6 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVnMvlyotn8MCbX3Ph3ufrkWrh88ev9VKrkBde5S6GiFv4tvEOhfm0-H-YwQtPjArvJsumzZHnUfB9JXiUqH3L3XN0AbB7QXUbbvyt9zKSGqkMI00Omc4j5RKMyD5HB7MixRYTWNZMdPA/s1600/IMG20180511173409.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="184" data-original-width="443" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVnMvlyotn8MCbX3Ph3ufrkWrh88ev9VKrkBde5S6GiFv4tvEOhfm0-H-YwQtPjArvJsumzZHnUfB9JXiUqH3L3XN0AbB7QXUbbvyt9zKSGqkMI00Omc4j5RKMyD5HB7MixRYTWNZMdPA/s640/IMG20180511173409.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait kasus Korupsi PT PWU sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 11 Mei 2018, terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh tim Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Kejari Surabaya, dalam kasus Korupsi jilid II, penjualan asset daerah Pemda Jatim yang dikelola oleh PT  Panca WIra Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Terdakwa Oepoyo Sarjono selaku pembeli asset PT PWU dijerat pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Ferry dkk dari Kejari Surabaya di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, sementara terdakwa Oepoyo Santoso didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Syamsul Huda Yudha, Yudi Rhisnandi, Hawit Guritno dan Gatra Yanda dari Jakarta.<br /><br />Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Santoso (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso selaku Direktur PT SAM. Oepoyo Santoso dan Sam Santoso  “ditudh” selaku pembeli pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet tersebut di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU yang juga Bos Media Harian Jawa Pos Group serta mantan Menteri BUMN dan sudah di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim. Saat ini JPU melakukan upaya hukum Kasasi, dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset, (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Namun Hakim PT memberinya “bonus” menjadi 1 tahun sehingga JPU juga melakukan upaya hukum Kasasi).<br /><br />Namun dalam jilid II ini yang diadili hanya Oepyo Santoso, sementara Sam Santoso sipengusaha  Keramik terbesar di Asia, hingga saat ini belum disidangkan sama sekali, dengan alasan bahwa tersangka Sam Santoso sedang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. <br /><br />Namun JPU maupun Majelis Hakim tidak melakukan upaya lain, seperti cek and ricek ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk melihat Kondisi tersangka agar kasus Koruspi ini lebih terang benderang. Sebab menurut terdakwa Oepoyo Sarjono, bahwa yang lebih berkuasa di PT SAM adalah tersangka Sam Santoso selaku pemilik sham terbesar.<br /><br />Sebab tak sedikit pejabat maupun pengusaha yang berstatus tersangka Korupsi menggunakan “senjata mutahir” yaitu sakit saat dirinya hendak diperiksa atau diadili di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur. Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Dahlan Isakan. Majelis Hakim menyatakan saat itu, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana,” ucap JPU<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa Oepoyo Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 3 bulan; Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.095.457.000 dirampas untuk negara,” ucap JPU diakhir surat tnututannya.<br /><br />Terkait tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim menyarankan agar terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya maupun melalui PH terdakwa. PH terdakwa pun memohon kepada Majelis untuk menyampaikan Pledoi pada sidang pekan depan.<br /><br />Kepada media ini, PH terdakwa mengatakan, akan menyampaikan Pledoinya dalam persidangan yang akan datang. Namun saat ditanya, apakah pernah mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mengecek kondisi tersangka Sam Santoso ke Rumah Sakit atau menghadirkan dokter yang memeriksa tersaka, sejauh mana kondisi kesehatan tersangka Sam Santoso yang sebenarnya. Namun menurut PH terdakwa, bahwa hal itu akan sia-sia. Menurutnya itu adalah tanggungjawab JPU.<br /><br />Menurut PH terdakwa, kondisi tersangka Sam Santoso dalam keadaan sakit sudah disampaikan oleh PH tersangka dalam persidangan dengan menunjukkan surat keterangan dokter.<br /><br />“Tidak pernah, karena akan sia-sia hanya membuang energy, itu kan hak JPU. Tapi PH tersangka sudah menyampaikan secara langsung dipersidangan. Jadi kalau dokternya dipanggil ia sama aja kan,” kata PH terdakwa.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan Jilid I</b></span><br /><br />Selasa 17 Januari 2017, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /><br />Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /><br />Pada Jumat, 20 Januari 2017, JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /><br />Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. <br /><br />Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /><br />“Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /><br />Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /><br />“Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.<br /><br />Selasa, 24 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /><br />Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ?<br /><br />Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /><br />“PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud.<br /><br />Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /><br />“Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. <br /><br /><span style="font-size: large;"><b> Sementara...........</b></span><br /><br />Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003.<br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /><br />Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /><br />Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</b></span><br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Redaksi) </span>

Tipikor Dirut PT SAM Oepoyo Santoso Dituntut 1,6 Thn Penjara

Terdakwa Oepoyo Sarjono #Terkait kasus Korupsi PT PWU sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Ward...

»

Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” dr. Subur Suprojo

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ri97WgTuiLBdCHEAwHdyO1b8iEvmslBkpvY6mePKf9kW1ccHgGg4exFJ6gmFynR7pZZzKwo1ZC0299GxPBadNPBc4zSFk1zQtdBjtOFy2Qk6pbyTOnGvckL94Xwepl-L8Qeefh4FVIc/s1600/IMG20180511154400.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1ri97WgTuiLBdCHEAwHdyO1b8iEvmslBkpvY6mePKf9kW1ccHgGg4exFJ6gmFynR7pZZzKwo1ZC0299GxPBadNPBc4zSFk1zQtdBjtOFy2Qk6pbyTOnGvckL94Xwepl-L8Qeefh4FVIc/s640/IMG20180511154400.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b><i>#Terakit Kasus suap OTT Plt. Kepala Dinas dan Bupati Kesehatan Jombang serta Ijin RSIA Mitra Bunda#</i></b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 11 Mei 2018, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, H.R. Unggul Warso Murti, memerintahkan JPU KPK dalam persidangan untuk memeriksa atau medalami keterangan dr. Subur Suprojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung adalah dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dengan terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, pada, 3 Februari 2018.<br /><br />Saksi yang dihadirkan JPU KPK ada 4 orang, diantaranya dr. Subur Suprojo, Mohammad Afandi Badar, anak kandung terdakwa dan pegawai Bank Jatim Cabang Jombang serta ajudan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />Terdakwa Inna Silestyowati dan Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK pada tanggal 3 Februari 2018 terkait kasus suap pengurusan Izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang yang diajukan dr. Subur Suprojo selaku pemilik. sementara pengurusan Izin melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dr. Subur Suprojo mengakui bahwa RSIA Mitra Bunda miliknya sudah melakukan praktek yang belum meliki Izin operasional. Namun dr. Subur tidak mengakui keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat penyidikan yang dilakukan penyidik KPK pada bulan lalu, uang sebesar Rp 75 juta untuk  pengurusan Izin Operasional RSIA Mitra Bunda ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.<br /><br />Atas keterangan dr. Subur Suprojo inilah, Ketua Majelis Hakim memerintahkan pun memerintahkan dr. Subur untuk membacakan sendiri isi BAP nya dan kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK agar mendalami keterangan dr. Subur Suprojo. <br /><br />“Cob abaca isi ketangan saudara, dengan suara keras,” perintah  Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti kepada dr. Subur. Dan dr. Subur pun membacanya setelah diserahkan JPU KPK.<br /><br />“Itu keterangan saudara kan. Izin Rumah Sakit saudara belum ada, tapi suadara sudah melakukan praktek apakah ini diperbolehkan. Sadara Jaksa silahkan dalami ini. Dalami keterangannya saksi ini,” ucap Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti kepada JPU KPK.<br /><br />Hal yang sama dalam sidang sebelumnya (4 Mei 2018) juga diperintahkan Ketua Majelis Hakim terhadap JPU KPK atas keterangan saksi Abdul Kudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang terkait uang sebesar 75 juta untuk pengurusan Izin operasional RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK menyebutkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah tetapi dr. Subur Suprojo menjawab bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan membayar pada hari Senin.<br /><br />Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin, sementara Bupati Jombang sedang membutuhkan dana. Sehingg terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta dengan rincian, uang kontan milik terdakwa sebesar Rp 40 juta dan kekurangannya diambil dari tabungan terdakwa di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  <br /><br />Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.  (Redaksi) </span>

News Tipikor Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” dr. Subur Suprojo

Dokter Subur Suprojo (paling kiri) #Terakit Kasus suap OTT Plt. Kepala Dinas dan Bupati Kesehatan Jombang serta Ijin RSIA Mitra Bunda# ...

»

JPU KPK Hadirkan Kadis dan Direktur PT FRB Di Sidang Suap OTT Bupati Ngada

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7K5Mjx4o3VZIDtk8Q44Wgt0QTJIn2uBc7CBf5QD-YsS-e4jtlh_so05YV4SPgbnHiKtAy0NOrD_q1xlmhuzqDpUEjBCjXzQ4MLacIsa811SQLMOiNtBC1IGADZQdYQv6lbXI4uN2wrE/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgf7K5Mjx4o3VZIDtk8Q44Wgt0QTJIn2uBc7CBf5QD-YsS-e4jtlh_so05YV4SPgbnHiKtAy0NOrD_q1xlmhuzqDpUEjBCjXzQ4MLacIsa811SQLMOiNtBC1IGADZQdYQv6lbXI4uN2wrE/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b><i>#Dalam persidangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengaku menerima uang Rp 30 Juta dari Terdakwa, sementara Direktur PT Flopindo mengaku mengerjakan Proyek sejak 2011 - 2017#</i></b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK  terhadap Bupati Ngada NTT Marianus Sae pada 11 Februari 2018 lalu, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan 5 (Lima) orang saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK, pada Jumat, 11 Mei 2018.<br /><br />Dan untuk yang pertamakalinya, saksi yang dihadirkan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri adalah Raymondus Togo selaku Direktur PT Flopindo Raya Bersatu, warga Taman Wisata 17 Pulau-Bajawa,  Kab. Ngada,; Maria Fransisca Bau alias Merry, warga Jln. T.W. Mengeruda,  Bajawa, Ngada NTT (staf Administrasi PT Sinar 99 Permai milik terdakwa),; Siwe Djawa Selestinus alias Seli selaku Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Ngada/sebelumnya Kepala ULP thn 2016 – 2017,; Yelli Dhamawan, warga Jln. Marthadinata No. 8 Bajawa Kab. Ngada NTT (Ibu Rumah Tangga) dan Pius Clodoaldus Bilosebo alias Aldus,  warga Jln Ebulobo,  Rt 02/01 Desa Lebijaga,  Kec. Bajawa, kariyawan PT Sinar 99 Permai. <br /><br />Ke- 5 saksi ini dihadirkan dari Kabupaten Ngada NTT kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, sebagai saksi untuk terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai yang terjaring dalam kasus suap OTT oleh KPK bersama Bupati Ngada Marianus Sae , pada 11 Februari 2018.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Siwe Djawa Selestinus alias Seli mengakui bila dirinya pernah menerima uang sebesar Rp 30 juta dari terdakwa Baba Miming, setelah saksi dilantik sebagai  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP) Kabupaten Ngada pada Desember 2017. Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan JPU KPK.<br /><br />“Saya pernah menerima uang sebesar Rp 30 juta dari terdakwa saat saya dilantik menjadi Kepala Dinas, Desember 2017. Saya tidak tanya uang apa itu,” jawab saksi Seli.<br /><br />Saat JPU KPK kembali menanyakkan saksi terkait Plotting (bagi-bagi) proyek pada Desember 2017 untuk Tahun Anggaran (TA) 2018 di Kabupaten Ngada termasuk menentukan pemenangnya, saksi tak mengakui. Menurut saksi, yang mengetahui adalah Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada dan di Pokja (Kelompok Kerja) ULP. <br /><br />“Saya tidak tau, yang tau adalah Kabid. Yang menentukan ada di Poka, saya tidak ikut Pokja,” jawab saksi Seli kemudian. <br /><br />Namun saksi tak dapat mengelak saat JPU KPK menanyakkan hasil percakapannya dengan terdakwa melaui telepon yang disadap KPK .<br /><br />“Saudara mengatakan tidak tahu, bagaimana dengan percakapan tadi. Disitu jelas saudara juga mengetahui,” tanya JPU KPK namun saksi hanya diam membisu.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada. Dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan dari Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan untuk tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa yaitu Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus.<br /><br />Sementara Raymondus Togo selaku Direktur PT Flopindo Raya Bersatu mengakui terus terang, saat JPU KPK menanyakkan proyek-proyek yang dikerjakannya di Kabupeten Ngada sejak 2011 hingga 2017. Namun Raymondus Togo menjelaskan, bahwa yang menenrukan di PT Flopondo Raya bersatu afalah terdakwa Baba Miming. <br /><br />“Ya benar, tetapi yang mengatur adalah Wilhelmus,” jawab saksi<br /><br />Proyek yang dikerjakan PT Flopindo Raya Bersatu sejak 2011 hingga 2017 diantaranya; <br /><br />Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 <br /><br />Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /><br />Sementara keterangan saksi Yelli Dhamawan ini menjadi pertanyaan. Sebab dari penjelasan saksi atas pertanyaan JPU KPK mengatakan, bahwa nomor rekening PT Sinar 99 Permai atas nama dirinya. Yang seharusnya atas nama terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu  selaku Direktur. <br /><br />“Ya atas nama saya, saya tidak tahu,” jawa saksi Yelli Dhamawan<br /><br />Selain itu, saksi Yelli Dhamawan juga mengakui, pernah menerima uang tunai sebesar Rp 400 juta pada sekitar Januari/Februari 2018 dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) untuk terdakwa. Dan menurut saksi, uang tersebut diserahkan langsung ke terdakwa, namun saksi tidak mengetahu uang tersebut untuk apa. Sementara saksi Maria Fransisca juga mengakui, adanya pemindah bukuan rekening PT Sinar 99 Permai.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, bahwa untuk menindaklanjuti permintaan uang oleh Marianus Sae terhadap terdakwa. Maka pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI di kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu.  Selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakannya dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 dengan perincian sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK pun membeberkan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada Bupati Ngada yang juga sebagai calon kuat Gubernur NTT periode 2018 – 2023, serta sejumlah proyek yang didapatkan terdakwa sebagai imbalannya. <br /><br />Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />Selain itu, ada juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) dengan rincian, pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada. <br /><br />Usai persidangan. Terkait uang sebesar Rp 30 juta yang diterima Siwie Djawa Selestinus dari terdakwa, menurut JPU KPK Ronald kepada media ini mengatakan sudah menyita menjadi barang bukti. Namun saat ditanya, apakah Siwie dan Raymondus akan diperiksa sebagai “tersangka” dalam kasus ini, JPU KPK Ronald tak langsung menjelaskannya. Ronald hanya mengatakan bahwa kedua orang tersebut aktif dalam kasus yang menghentiakan jabatan Marianus Sae selaku Bupati Ngada sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2021 mendatang.<br /><br />“Kalau uang sudah disita. Kita masih mendengarkan keterangan saksi lainnya seperti dari Pokja dan Pak Iwan. Kalau diperiksa kan sudah sebagai saksi. Keduanya dalam kasus ini aktif,” ucap JPU KPK Ronald.   (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK Hadirkan Kadis dan Direktur PT FRB Di Sidang Suap OTT Bupati Ngada

Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo #D...

»

Moch. Arif Wicaksono Dituntut 7 Thn Penjara, Moch. Anton dan 18 Anggota DPRD Menunggu Giliran

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfag44zYtHp6ubkcRBVQKcJvs5YV6ByEw9MMe7qL0EHbemMMwrHL_VH9HtWk7tgcY6iV4H1qwO9zPI1nGKPNy7DgLvuKIAZWG2dmVlWl_bbivhYaJ0cyy-veL_ZLMEgtoUGXCxv4PFDo/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfag44zYtHp6ubkcRBVQKcJvs5YV6ByEw9MMe7qL0EHbemMMwrHL_VH9HtWk7tgcY6iV4H1qwO9zPI1nGKPNy7DgLvuKIAZWG2dmVlWl_bbivhYaJ0cyy-veL_ZLMEgtoUGXCxv4PFDo/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Malang, Moch. Anton</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Bagi-bagi uang “Pokir dan uang sampah”, Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipenjarakan#</b></span></i><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 yang terjerat dalam pusaran kasus Korupsi suap uang “Pokir” atau pokok-pokok pikiran sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang untuk disetujui DPRD Kota Malang, sudah dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018.<br /> <br /> Terdakwa Moch. Arif Wicaksono dijerat sebagai penerima suap, tang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan terdakwa ini pun tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim yak tak akan lam lagi menentikan nasib Arif di sebagi warga baru di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas,<br /> <br /> Setelah terdakwa Moch. Arif wicaksono dituntut pidana penjara selama 7 tahun karena perbuatannya menerima uang suap, kini giliran Moch. Anton selaku Wali Kota Malang sekaligus sebagai pemberi suap, dan 18 anggota DPRD Kota Malang yang turut menerima serta menikmati uang “haram” itu, menuggu diliran untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXeyrkkoOiAwmVmFzdSe3iiWr8vbrTugHsOl4s-gxtL2WKqutHh88akI7nyJ21_TBvFaeW4AS_5c5ohc9yc7TtiYYIIiQPgE6aEWbEkZKjkSAw3CJQQCbsGPqv2EWdwwGgZcRtPq-uy0Y/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXeyrkkoOiAwmVmFzdSe3iiWr8vbrTugHsOl4s-gxtL2WKqutHh88akI7nyJ21_TBvFaeW4AS_5c5ohc9yc7TtiYYIIiQPgE6aEWbEkZKjkSAw3CJQQCbsGPqv2EWdwwGgZcRtPq-uy0Y/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton (Keduanya calon Wali Kota Malang)</td></tr> </tbody></table> Menunggu giliran karena Moch. Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang diantaranya Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), H.M. Zainudin (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Abdul. Hakim (Ketua DPRD/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaifur Rusdi (Fraksi PAN), Tri Yudiani (Fraksi PDIP), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Heri Subianto (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) serta Abdurachman dari Fraksi PKB masih berada ditahanan gedung Merah Putih KPK Jakarta.<br /> <br /> Selain Moch. Arif Wicaksono, Moch. Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang ini, ada dua lagi terdak dan 1 sudah di Vonis, yaitu Jarot Edi Sulistiyono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB), sudah dinyatakan bersalah selaku pemberi suap dan divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, pada 3 April 2018.<br /> <br /> Sementara Hendarwan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak dibidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan “uang suap” kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang yang berkaitan dengan pembahsan Perubahan APBD TA 2015 Kota Malang, saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif69v4Wt-oi3ylJeUll9hJqo3QUfuwO6y2AQt0TekSeEtJuib2ilRSlxV_1Ai1WZKM6F_nipoZoHvKPvzVfzOUOWaCY1ZdW9HuAxFkHsaaGRzyKcCv7dYij2HhpFPK2VXRzBftY6a-fdA/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif69v4Wt-oi3ylJeUll9hJqo3QUfuwO6y2AQt0TekSeEtJuib2ilRSlxV_1Ai1WZKM6F_nipoZoHvKPvzVfzOUOWaCY1ZdW9HuAxFkHsaaGRzyKcCv7dYij2HhpFPK2VXRzBftY6a-fdA/s640/IMG20180302104137.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Beberapa anggota DPRD Kota Malang saat menjadi saksi untuk terdakwa Jarot Edi Sulistiyono</td></tr> </tbody></table> Kasus Korupsi pembahasan APBD di Kota Malang, menjadi kasus terbesar di Jawa Timur sejak Pengadilan Tikpikor diresmikan di Jawa Timur dibahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010 lalu, karena menyeret puluhan anggota DPRD dan beberapa orang dari instansi pemerintah serta pihak swasta. <br /> <br /> Bahkan, kasus korupsi suap ABPD dan proyek di Kota Malang ini tak jauh beda dengan kasus suap OTT lainnya yang yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak Maret 2017 hingga Februari 2018. Apakah ini menandakan “ketidak mampuan” aparat pengak hukum (APH) di Jawa Timur dalam pemberantasan Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah ?<br /> <br /> Sebab, kasus suap APBD Kota Malang bukan hasil Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK, melainkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim penyidik KPK. Kasus yang sama juga dilakukan oleh KPK terhadap terpidana 6 tahun penjara Bambang Irianto yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Madiun, yang terjerat dalam kasus suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).<br /> <br /> Pada hal, Kejari Madiun dan Kejati Jatim sudah pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) yang menyeret Bambang Irianto pada tahun 2014. <br /> <br /> Anehnya, kasus itu pun “hilang ditengah jalan antara Madiun dan Surabaya”. Bambang Irianto pun “aman dan nyaman” saat itu. Namun begitu KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan, hasilnya pun spektakuler. Uang hasil gratifikasi yang dipungut dari seluruh SKPD atau OPD se-Kota Madiun serta dari pihak-pihak lainnya yang berjumlah puluhan milliran dan uang itupun disita KPK.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rK4W-aW3B9FAsPBOXU0gpcVxJyqDtZaH1zFLuo-BtYs2akA5YEANnH1WpGHDehEh0l7N8pMBHBbWQ8y-4TI-fkFwul2sRvl3UEX8Sn2pgM0idUHsf2iCdXfuklxJX5Qm7GGY9gzEtD0/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rK4W-aW3B9FAsPBOXU0gpcVxJyqDtZaH1zFLuo-BtYs2akA5YEANnH1WpGHDehEh0l7N8pMBHBbWQ8y-4TI-fkFwul2sRvl3UEX8Sn2pgM0idUHsf2iCdXfuklxJX5Qm7GGY9gzEtD0/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div> <br /> Yang lebih anehnya lagi, uang “haram” itu pun dibagi-bagikan Bambang Irianto kepada pejabat Forkopinda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) di Kota Madiun. Namun KPK juga “enggan untuk menyeret” pejabat Forkopinda Kota Madiun itu ke Pengadilan Tipikor walau hanya sebagai saksi, agara masaryakat dapat mengetahui bahwa KPK tak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait pemberantasan Korupsi, karena semua sama dimata hukum. <br /> <br /> Selain di Malang dan Madiun yang melibatkan Kepala Daerah yang masih aktif, KPK juga menahan Bupati Mojokerto, terkait kasus Korupsi gratifikasi yang nilainya miliaran. Dalam kasus ini KPK juga melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum akhirnya menetapkan dan menahan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha, yang berbeda dengan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Mojokero karena bermula Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Ketau dan 2 Wakil Ketu DPRD Kota Mojkerto bersama Kepala Dinas PU.<br /> <br /> Sementara kasus suap Ketua DPRD Kota Malang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, sepertinya masih menyeret beberapa orang lainnya. Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Jarot mapun Arif, menyebutkan beberapa nama. Diantaranya Cipto Wiyono (Sekda), Teddy dan selruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang itu turut menerima uang “pokir” dan uang “sampah” yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp 17.500.000 per orang seperti keterangan Subur Triyono (anggota DPRD dari Fraksi PAN) dan Suprato di persidangan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj0jPTcbeK9Pnjvi6i6nOni4N0-HLiFENDXO3CERIq2-N5PNC4Jg77ItQESiwsXDlFpzdZPm45ZUP81ursK2ei9imT9EJ9cSjceKIPo7YMVYamwkt4uEgJYZ4a-FFuA2SdRprSIwj3EnQ/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj0jPTcbeK9Pnjvi6i6nOni4N0-HLiFENDXO3CERIq2-N5PNC4Jg77ItQESiwsXDlFpzdZPm45ZUP81ursK2ei9imT9EJ9cSjceKIPo7YMVYamwkt4uEgJYZ4a-FFuA2SdRprSIwj3EnQ/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" /></a></div> <br />  Sementar dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Hendarwan, juga menyebutkan beberapa nama diantaranya Erik Armando Talla. Sementara dalam persidangan yang terungkap, bahwa salah seoarang wartawan Rada Malang Group Jawa Pos yaitu Lazuardi Firdaus sebagai oarbg yang mempertemukan Erik Armando Talla dengan Ketua DPRD Kota Mlaang. Selain mempertemukan, Lazuardi Firdaus turt dalam pertemuan antara Erik Armando Talla dengan Ketua DPRD Kota Malang disebuah Hotel di Malang dan membahas proyek Jemabatan Kedungkandang. Dan Lazuardi Firdaus pun menerima uang sebesar Rp 10 juta dari Ketua DPRD Kota Malang dan Rp 5 juta dari Erik Armando Talla.<br /> <br /> Fakta lain yang terungkap dalam kasus ini adalah, penerimaan uang sebesar Rp 1,8 milliar pada tahun 2015  oleh Sekda Sufiyan dari Hendarwan dkk, sebagai pengganti kerugian pembangunan proyek Kedungkandang tahun 2012 yang magkrak oleh kontraktor sebelumnya. Pada hal, uang pengganti kerugian negara dalam proyek tersebut sudag dibayar oleh piha kontraktor ke Kas Daerah Kota Malang.<br /> <br /> Terakit hal ini, menurut JPU KPK kepada media ini mengatakan, menunggu perkara Moch. Anton disidangkan.<br /> <br /> “Nanti masih menunggu perkara lainnya disidangkan. Ini kan sudah mau tuntutan,” kata JPU KPK seusai sidang pemeriksaan terdakwa Hendarwan, Selasa, 8 Mei 2018.  (Redaksi)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Dituntut 7 Thn Penjara, Moch. Anton dan 18 Anggota DPRD Menunggu Giliran

Wali Kota Malang, Moch. Anton #Terkait Bagi-bagi uang “Pokir dan uang sampah”, Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipenjar...

»

Moch. Arif Wicaksono Dituntut Pidana 7 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvkFS7qzKbSRQKsXl1DjZB2WR9aDEbR8DjV-1EZrHRKLeitagtGLXqnWoUfm9UUOierNHgzuef4mcPTq0g4nQAqwxvocwCMVMIMH8z2Wdcxu1KjlmEIP0mXbMkbIN7VwjgScVHzL7uOI/s1600/Arif+Wicaksono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKvkFS7qzKbSRQKsXl1DjZB2WR9aDEbR8DjV-1EZrHRKLeitagtGLXqnWoUfm9UUOierNHgzuef4mcPTq0g4nQAqwxvocwCMVMIMH8z2Wdcxu1KjlmEIP0mXbMkbIN7VwjgScVHzL7uOI/s640/Arif+Wicaksono.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Arif Wicaksono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait penerimaan uang suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD Perubahan Kota Malang TA 2015#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 adalah terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran (TA) 2015 lalu akhirnya dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Murti, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang di Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono yang diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang TA 2015.<br /><br />Penerimaan itu kata JPU KPK, bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. </span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLIsIcGIS6uFks8k3MScB7orkF-2ezhhaKpA9vyygutySA4w1QPBQhyphenhyphenvaqkr9pFubvMkckFVLfbgRQF7jAl6_pIdlQ6Va8AVkBKIM-kC-C2UpMaQralIvZNE1_VJWAabIJ54HXC9zpRA/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJLIsIcGIS6uFks8k3MScB7orkF-2ezhhaKpA9vyygutySA4w1QPBQhyphenhyphenvaqkr9pFubvMkckFVLfbgRQF7jAl6_pIdlQ6Va8AVkBKIM-kC-C2UpMaQralIvZNE1_VJWAabIJ54HXC9zpRA/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton (Wali Kota Malang)</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="font-size: small;">JPU KPK pun membeberkan kronologis penerimaan uang suap tersebut, bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan itu, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” (pokok-pokok pikiran) untuk anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari anggota Dewan, sehingga dapat diberikan persetujuan. Moch. Anton selaku Wali Kota menyanggupinya dengan mengatakan, “nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot”.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta Jarot, agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemuinya.  Kemudian Jarot memanggil Tedy sujadi Sumarna dan menyuruh untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna pun menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan/kontraktor di Dinas PUPPB Kota Malang.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian Jarot melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYRU3GMQ3TA7kQCihKBDSH18M0nyKfQQcDUAwzCelCnCtjTfNbIGx6Brt0qRcpo2KqC2hvbwp0LEAfcVeW_VWQJdw2Yj0o7sn4srnKKO7IWLfn85rmbVY4jfoos4S3GRwhzORdWIvWqA0/s1600/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="220" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYRU3GMQ3TA7kQCihKBDSH18M0nyKfQQcDUAwzCelCnCtjTfNbIGx6Brt0qRcpo2KqC2hvbwp0LEAfcVeW_VWQJdw2Yj0o7sn4srnKKO7IWLfn85rmbVY4jfoos4S3GRwhzORdWIvWqA0/s640/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" width="402" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, yang semula diangendakan tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jarot menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakkan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /><br />Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Teddy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan Rp 100 juta Khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri untuk bagian seluruh anggota DPRD.<br /><br />“Pada pukul 15.00 WIB, Jarot Edi Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono,” ucap JPU KPK.<br /><br />Setelah menerima uang, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHgNSN7XuMPKsJC-rgXR065tDsru-MNJmz16qsjW6sk8ghwXh-BRzKqH2oPFCjHSEvDja4nIoxMrEV6i_iIGeCOo3Qdd2-9h_Ff0PCMKSmIKkCua6TBG6dBW3rtedhh7l7896daqNzOv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHgNSN7XuMPKsJC-rgXR065tDsru-MNJmz16qsjW6sk8ghwXh-BRzKqH2oPFCjHSEvDja4nIoxMrEV6i_iIGeCOo3Qdd2-9h_Ff0PCMKSmIKkCua6TBG6dBW3rtedhh7l7896daqNzOv8/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />“Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” ucap JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /><br />“Perbuatan terdakwa Moch. Arif Wicaksono diancam pidana sebagaimana daitur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU KPK.<br /><br />“Menunut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk; Menyatakan terdakwa Moch. Arif Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman dalam dakwaan Primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 4 bulan,” ucap JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK ini, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan pekan depan.<br /><br />“Saudara dituntut pidana 7 tahun penjara. Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan,”perintah Ketua Majelis Hakim.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFs5-J_90xVRd0NpatbJTMO9xyPeJggi9M-hpbMB5_liytE2nlS1FvjeGGbTgQVsokmvn34QGGZ-j7ovXUh4hDasHJdmZ484aVaru5_evhy46gGW4BDJrh1LuKwM4LdGmFgEu-nRi5lI/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFs5-J_90xVRd0NpatbJTMO9xyPeJggi9M-hpbMB5_liytE2nlS1FvjeGGbTgQVsokmvn34QGGZ-j7ovXUh4hDasHJdmZ484aVaru5_evhy46gGW4BDJrh1LuKwM4LdGmFgEu-nRi5lI/s640/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529+%25282%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP) </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Usai persidangan, terkait beberapa tersangka dalam kasus ini diantaranya Wali Kota Malang Moch. Anton atau yang akrab disapa Abah Anton, dan 18 anggota DPRD Kota Malang. Menurut JPU KPK belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih proses penyidikan.<br /><br />“Belum, masih dipeyidikan, kita tunggu aja,” ucap JPU KPK. (Redaksi)</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <span style="font-size: small;"> </span>

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Dituntut Pidana 7 Thn Penjara

Terdakwa Moch. Arif Wicaksono #Terkait penerimaan uang suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD Perubahan Kota Malang TA 2015# ...

»

Taufiqurrahman Akhirnya Mengaku Menerima Uang Suap

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKv3gxfEiXFhwkyeG78duKF94ZMf0eHXtaIrTJ8dlRPVMml43cIJ2lKiy4Mg34mQlYfnltKJdqDI564AmwUe-6_DKfZYaRm4-8f9o1nAszqWiTmejI-5MwGXc86437UhtAM5KRU8ipIpY/s1600/IMG_20180509_234932.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1321" data-original-width="1269" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKv3gxfEiXFhwkyeG78duKF94ZMf0eHXtaIrTJ8dlRPVMml43cIJ2lKiy4Mg34mQlYfnltKJdqDI564AmwUe-6_DKfZYaRm4-8f9o1nAszqWiTmejI-5MwGXc86437UhtAM5KRU8ipIpY/s640/IMG_20180509_234932.jpg" width="614" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Total uang “Syukuran” alias suap yang diterima Taufiqurrahman sebesar Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Calon Bupati Nganjuk#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tak sedikit pejabat yang terseret dalam kasus pusaran Korupsi “enggan” mengkui terus terang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas apa yang dilakukannya, pada hal dirinya “diseret” ke persidangan karena menerima uang suap dan tertangkap tangan oleh KPK.<br /><br />Salah Satu diantaranya adalah terdakwa Taufiqurrahman, selaku Bupati Nganjuk yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu.<br /><br />Saat itu (24 Oktober 2017) KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), Rudi (wartawan), Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir).<br /><br />Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /><br />Namun KPK hanya menetapkan 5 tersangka dan 4 diantaranya sudah divonis terlebih dahulu, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot), sementara Taufiqurrahman tak lama lagi juga akan menyusul 4 anak buahnya itu.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Anehnya, Taufiqurrahman yang sempat lolos dari tangan KPK pada awal 2017 lalu melalui sidang Praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi, justru tertangkap tangan oleh KPK karena menerima uang suap.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, sudah tertangkap tangan tetapi masih berusaha untuk tidak mengakui atas perbuatannya saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bahkan Majelis Hakim mengajukan pertanyaan terkait menerima uang suap dari beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk melalui Bisri, Harjanto, Suwandi dan Ibnu Hajar, pada Senin, 7 Mei 2017.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmghcUMAXX0HFNw7lBjSx0KF-tR3CzxzMZbXK6xdBVo-mGmau1i_L2868UAFZ5XXXVHA3K7vo7Uis5XC3ie-f2D0ns6KEqljVBRNGoXSO7zW0OyOVKp11QN2zmj_JN_qlJmy3cpw5QPg/s1600/JPU+KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbmghcUMAXX0HFNw7lBjSx0KF-tR3CzxzMZbXK6xdBVo-mGmau1i_L2868UAFZ5XXXVHA3K7vo7Uis5XC3ie-f2D0ns6KEqljVBRNGoXSO7zW0OyOVKp11QN2zmj_JN_qlJmy3cpw5QPg/s640/JPU+KPK.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK Fitroh saat menunjukkan BB berupa uang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sidang yang berlangsung pada Senin, 7 Mei 2018 adalah agenda pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan, JPU KPK mapun Majelis Hakim menanyakkan terhadap terdakwa, terakit sejumlah uang yang diterima terdakwa yang berasal dari jual beli jabatan dilingkungan Kabupaten Nganjuk. Dan uang tang diterima terdakwa melalui orang-orang kepercayaannya diantaranya Bisri, Harjanto, Suwandi dan Ibnu Hajar. Namun terdakwa berusaha untuk mengelak alias tidak mengakui. <br /><br />“Saya tidak menerima, saya juga tidak tau dari mana uang itu dikumpulkan, saya minta maaf” jawab terdakwa Taufiqurrahman. Kata maaf terucap dari bibir suami Sekda Kabupaten Jombang ini. Ketua Majelis Hakim Iwayan Sosisawan pun mengatakan, agar terdakwa tidak perlu meminta maaf sebelum palu Majelis Hakim menyatakan bersalah.<br /><br />“Tidak perlu minta maaf, anda belum salah sebelum palu Majelis menyatakan sudara bersalah. Justru itu dalam persidangan ini kita menggali kebenaran matriilnya,” ucap Ketua Majelis Haakim.<br /><br />Anggota Majelis Hakim Dr. Andriano pun mengatakan agar terdakwa jujur dan berterus tersang. Namun terdakwa tetap tak mengakui namun meminta maaf.<br /><br />“Bagaimana kami percaya kalau saudara jujur. Pada hal beberapa saksi termasuk Bisri, Ibnu Hajar, Suwandi dan Harjanto sudah menjelaskan dalam persidangan. Teramasuk uang yang ke Dandim,” ucap anggota Majelis Hakim.<br /><br />Tidak hanya itu yang disangkal terdakwa, melainkan pembelian beberapa HP yang dibagikan ke terdakwa/terpidana termasuk ked r. Tien Farida, dengan alasan agar tidak dapat disadap KPK. Namun akhirnya terdakwa Taufiqurrahman tak dapat mengelak lagi saat JPU KPK Fitro menunjukkan barang bukti HP.<br /><br />“Benar nggak ini HP yang saudara beli dan saudara bagikan supaya tidak bisa disadap KPK ?. Ini sama dengan HP yang disita dari Suwandi,” tanya JPU KPK Fitroh. <br /><br />“Ya, saya minta maaf,” jawab terdakwa.<br /><br />“Buat apa saudara minta maaf. Benar nggak saudara menerima uang dari Bisri ?,” tanya JPU KPK Fitro kemudian dengan sedikit nada tinggi. Dan terdakwa pun akhirnya mengakui telah menerima uang diantaranya dari Bisri.<br /><br />“Ya, saya menerima dari Bisri, saya minta maaf,” jawab terdakwa.<br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK, terkait sejumlah uang yang titalnya Rp 1.355.000.000 itu berasal dari ; <br /><br />Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK membeberkan kronologis sumber uang sebesar Rp 1.355.000.000 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman, yang berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untuk periode ke II 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023 dalam Piilkada 2018.<br /><br />Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, terdakwa meminta bantuan beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicKalzM_sunYSprXcaXp6XRlF8FI-SLWsJpVVeWt9V3oKb-kjiGThp1jSLsV3fQayaEIHXdm5pWysYHXDigtsmRyFDrS2ZTzHskpRyRdXcMeZMJQ5QR0fyd3LFQAwijAHuE-yxFZOUQ50/s1600/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicKalzM_sunYSprXcaXp6XRlF8FI-SLWsJpVVeWt9V3oKb-kjiGThp1jSLsV3fQayaEIHXdm5pWysYHXDigtsmRyFDrS2ZTzHskpRyRdXcMeZMJQ5QR0fyd3LFQAwijAHuE-yxFZOUQ50/s640/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK saat menunjukkan Barang Bukti (BB) berupa HP</td></tr> </tbody></table> Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto dengan rincian sebagai berikut; uang sebesar Rp 80 juta. <br /><br />Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. <br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman  melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya,  meminta Haryanto agar disiapkan uang syukuran sebesar Rp 200 juta, untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Uuntuk memenuhi permintaan tersebut, Haryanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uangnya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  melalui Sumadi di depan SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang dari Muhammad Bisri; pada tanggal 24 Mei 2017, terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk eselon 3B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammad Bisri.<br /><br />Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /><br />Ke- 2, pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. 3, pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri dan ke- 4 pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. <br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><br />Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; <br /><br />1. Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. 2, pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. <br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi. Sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Dari uang syukuran yang terkumpul melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagian telah diserahkan kepada terdakwa, dan sebagian lagi masih di tangan keduanya.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke Partai PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br /> Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Dan beberapa saat setelah uang syukuran tersebut diterima terdakwa dari Ibnu Hajar dan Suwandi, Ketiganya pun langsung diamankan petugas KPK. <br /><br />“Akhirnya kan terdakwa mengaku juga menerima uang dari Bisri. Kalau HP itu, sama persis termasuk typenya dengan yang kita sita dari Bisri. Juga yang diberikan terdakwa ke dokter Tien,” kata JPU KPK Fitroh kepada wartawan median seuasi persidangan. <br /><br />Saat ditanya lebih lanjut terkait uang sebesar Rp 100 juta yang dipinjam oleh Dandim dari terdakwa, JPU KPK mengatakan sudah dikembalikan oleh Joni.<br /><br />“Sudah tadi, dikembalikan,” jawab JPU KPK Fitroh. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman Akhirnya Mengaku Menerima Uang Suap

Terdakwa Taufiqurrahman #Total uang “Syukuran” alias suap yang diterima Taufiqurrahman sebesar Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biay...

»

Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar “Tersangka”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsxe7k4CgBePNX3El6q8vektF6funvTZI6dQVy215V45D6hF8c9xZ9dkOvL-aafdNUM6O78xqgawZEDnXi00thSdKa1J8asX41k3EE7AxfDWD-wmLz5WfX-TEaldERpNhDoxRMV6NlC4/s1600/Mantan+Wali+Kota+Kediri%252C++Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinsxe7k4CgBePNX3El6q8vektF6funvTZI6dQVy215V45D6hF8c9xZ9dkOvL-aafdNUM6O78xqgawZEDnXi00thSdKa1J8asX41k3EE7AxfDWD-wmLz5WfX-TEaldERpNhDoxRMV6NlC4/s640/Mantan+Wali+Kota+Kediri%252C++Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" width="607" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Wali Kota Kediri,  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD</td></tr> </tbody></table> <i><span style="font-size: large;"><b>#Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar #</b></span></i><br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>co -</b></span> Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak, sekalipun kamar tidurnya  ber AC, atau bisa juga makan pun tak selera, setelah Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap 3 terdakwa dalam kasus Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2011 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 13.797.727.290,87 sen, pada Senin, 7 Mei 2018.<br /><br />Saat Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap Ketiga terdakwa, yakitu Kasnan selaku  Kepala Dinas PU Kota Kediri tahun 2010 hingga 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nur Iman Satriyo Widodo (PPKm) dan Wijanto (Ketua Pengadaan), memerintahkan Jaksa untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor terhadap Samsul Ashar mantan Wali Kota Kediri dan  Hartoyo, Cahyo Wijoyo, Agus Wahyudi serta Hermanto.<br /><br />“Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan memproses hukum ke Pengadilan Tipikor terhadap Samsul Ashar, Cahyo Wijoyo, Agus Wahyudi dan Hermanto,” perintah Majelis Hakim dalam putusannya.<br /><br />Sementara itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Kasnan dan Nur Iman Satriyo Widodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana dalam dakwaan Komulatif yaitu pasal 3 dan pasal 12 huruf b junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan terdakwa Wiyanto terbukti melanggar pasal 3 UU Korupsi.<br /><br />“Menghukum terdakwa Kasan dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan  kururugan selama 3 bulan. Selain itu, menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 396.500.000, dan apa bila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara, apa bila tidak mencukupi maka diganti dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Iwayan.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbTu7Y5GUIk4A3OOCUcgaKCqU-vRHloVCJmTVmGD6as7HF5QUXpdWd3WvNgmM7t6QXRMZ1Y30ELsALH0l4s2zD_tNz9AvCXtT3PwrnbXJs6nsF5DFx6IHIedK2ml3fqMzY4bPKV69hMzs/s1600/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbTu7Y5GUIk4A3OOCUcgaKCqU-vRHloVCJmTVmGD6as7HF5QUXpdWd3WvNgmM7t6QXRMZ1Y30ELsALH0l4s2zD_tNz9AvCXtT3PwrnbXJs6nsF5DFx6IHIedK2ml3fqMzY4bPKV69hMzs/s640/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Untuk terdakwa Nur Iman Satriyo Widodo divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Wijanto dihukum penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan.<br /><br />Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Iwayan Sosisawan dengan dibantu 2 Hakim anggota masing –masing Hakim Ad Hock yakni M. Mahin dan Agusudarianto, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Surabaya dengan agenda pembacaan putusan (Vonis) terhadap 3 terdakwa, termasuk Nur Iman Satriyo Widodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPKm) dan Wiyanto (Ketua Panitia pengadaan)  Ketiga terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, serta dihadiri JPU Sigit dari Kajari Kediri.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2010 Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS)<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa anggaran untuk pembangunan proyek multiyars Jembatan Brawijaya Kota Kediri baru tersedia tahun 2011, namun pekerjaan sudah dilakukan pada tahun 2010, pada hal anggarannya belum tersedia serta belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Kediri. Sementara proses lelang yang dibuat oleh panitia lelang hanyalah pemberkasan.<br /><br />Samsul Ashar  sebagai Wali Kota Kediri tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut namun justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak.<br /><br />Lalu kemudian, lanjut Majelis Hakim, Samsul Ashar selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota DPRD Kota Kediri<br /><br />Selain itu, Majelis Hakim mengungkapkan berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, adanya pertemuan antara Samsul Ashar selaku Wali Kota namun belum dilantik dengan Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS disalah satu Hotel di Surabaya untuk membicarakan fee sebesar 5 persen nalai anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa akibat dari perbuatan terdakw mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 13.797.727.290,87 sen , haruslah dipertanggungjawabkan. Majelis Hakim pun menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa.</span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b> Fakta yang terungkap pada sidang sebelumnya…………..</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0xusy3vN0Bsr5S6i4D-91aE-WsEUSTRbraDQUBgTLEHDVdo7OiRwPXF1O5NO7VWnMldvGzZCnwgpZWQh_OWbtJgRhrEq_U_T5sokVcsnirCGl-FUmkuecFWVrk2FLO4Qb2cpjBaeCtN8/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0xusy3vN0Bsr5S6i4D-91aE-WsEUSTRbraDQUBgTLEHDVdo7OiRwPXF1O5NO7VWnMldvGzZCnwgpZWQh_OWbtJgRhrEq_U_T5sokVcsnirCGl-FUmkuecFWVrk2FLO4Qb2cpjBaeCtN8/s640/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota yang saat ini sebagai Wali Kota),  Nurhasan Ketua DPRD dan mali Kota.</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Pada Senin, 6 Pebruari 2018, JPU Kejari Kediri dan Kejati Jatim menghadirkan Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014, Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, Abudullah Abubakar dan Nurhasan (mantan Ketua DPRD Kota Kediri 2009 – 2014) sebagai saksi dipersidangan untuk terdakwa Kasnan selaku  Kepala Dinas PU Kota Kediri tahun 2010 hingga 2013 sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nur Iman Satriyo Widodo (PPKm) dan Wijanto (Ketua Pengadaan) dalam kasus Korupsi pembangunan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2011 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri yang merugikan keuangan negara senilai Rp 13.797.727.290,87 sen<br /><br />Sebab pada tahun 2009/2010, Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang untuk 3 Mega Proyek serta sudah ada pemenang lelang namun belum ada anggarannya. <br /><br />Ke- 3  Mega Proyek itu diantaranya Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. <br /><br />Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS).<br /><br />Serta proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian menemukan, bahwa proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar ini, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang. <br /><br />Kemudian, penyidik Polda Jatim untuk sementara menetapkan 3 tersangka/terdakwa, diantaranya Kasenan, mantan Kepala Dinas PU Kota Kediri selaku Pengguna Anggaran (PA), Nur Iman Satriyo Widodo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPk), dan Wijanto sebagai Pejabat Pengadaan.<br /><br />Setelah Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abukar sebagai Wakil Wali Kota (saat ini menjadi Wali Kota periode 2014 – 2019) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010.<br /><br />Anehnya, mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011 yang juga mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh Wadir Yanmed RSUUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011 ini, tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, mantan Ketua Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo/FK. UNAIR periode 1999 – 2000 ini justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak.<br /><br />Lalu kemudian, Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan.  <br /><br />Hal itu terungkap atas pertanyaan JPU Abdul Rasyid yang juga sebagai Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri terhadap mantan orang Nomor Satu di Kota Kediri ini dalam persidangan dihadapan 3 Majelis Hakim, diantaranya I Wayan Sosisiawan (Ketua Majelis), M. Mahin dan Agusudarianto Kedaunya sebagai anggota.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU Rasyid dkk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Samsul Ashar, diantaranya kehadirannya kesalah satu Hotel di Surabaya bersama tim suksesnya, penerima pengajuan pembangunan peroyek jembatan Brawijaya, penerimaan uang ratusan juta hamper setiap bulan sejak 2009 – 2012 yang totalnya sekitar Rp 7 milliar melalui rekening Bank BCA dan Bangk Mandiri milik Fajar saudara sepupunya, permintaan fee sebesar 5 persen dari nilai anggaran kepada Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS. Namun jawaban yang diucapkan mantan orang Nomor 1 di Kota Kediri ini hanya “Lupa, nggak ingat dan nggak tahu”.<br /><br />“Pada tahun 2010, apakah sudah ada persetujuan anggaran dari Dewan menyangkut pembangunan proyek jembatan Brawijaya ? Setahu saudara, yang membangun jembatan Brawijaya itu siapa yang melaksanakan, bukan pemenang yang sebenarnya kan, tetapi PT Parahyangan,” tanya JPU Rasid. yang dijawab Samsul Ashar “saya lupa”.<br /><br />“Apakah Bapak punya saudara atau saudara sepupu bernama Fajar, dan pernah meminjam buku rekening BCA dan Bank Mandiri milik Fajar ?,” tanya JPU kemudian. Lagi-lagi “dokter Spesialis penyakit dalam ini tak memberikan keterangan yang jelas.<br /><br />Satu persatu pertanyaan yang diajukan JPU, tak satupun yang dijawab dengan jelas. Wajah mantan Wali Kota ini terlihat pucat dengan raut wajah berkerut seperti merasa ketakutan. Bisa jadi karena keterangannya saat itu sedang dipantau 2 penyidik Polda Jatim. <br /><br />Dengan rasa heran atas jawaban mantan Wali Kota Satu Periode itu, JPU Rasyid pun melontarkan kata-kata yang “pedas”. <br /><br />“Bagaimana Bapak bisa menjadi Wali Kota ? Apa yang Bapak Kerjakan selama menjabat hingga berakhir sebagai Wali Kota ?. Bapak sudah disumpah loh, itu dibawa mati. Usia Bapak berapa, Bapak kan dokter, apa yang membuat Bapak lupa ?,” kata Jaksa Rasyid<br /><br />Sementara saksi Nurhasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri menjawab pertanyaan JPU terkait surat persetujuan yang diberikan atas usulan Wali Kota Samsul Ashar dalam pembangunan jembatan Brawijaya mengatakan, bukan persetujuan balasan surat dari Wali Kota.<br /><br />Anehnya, dalam inti surat Ketua Dewan ini menyetujui tanpa ada rapat Pansus (Panitia Khusus) dalam sidang Paripurna Dewan. Majelis Hakim pun merasa heran atas jawaban yang diberikan Dewan yang terhormat ini.<br /><br />“Apa kewenangan saudara membuat persetujuan tanpa ada rapat Pansus ?,” tanya salah satu Hakim Anggota. Namun tak bisa dijawab Nurhasan.<br /><br />Sementara mantan Wakil Wali Kota yang saat ini menjadi orang nomor satu di Mota Kediri itu tak banyak memberikan keterangan. Karena menurutnya, Ia tidak perah dilibatkan dalam pembangunan Kota Kediri. Majelis Hakim pun menyarankan kepada JPU agar tidak bertanya lebih banyak. Alasannya percuma saja karena tidak tahu.<br /><br />Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kediri Abdul Rasyid mengatakan, bahwa saksi bisa jadi tersangka berdasarkan fakta persidangan. Namun menurutnya, akan berkordinasi dnegan penyidik Polda Jatim yang saat itu sedang mengikuti jalannya persidangan.<br /><br />“Berdasarkan fakata persidangan, bisa jadi. Tapi semua tergantung penyidik dan kita akan berkordinasi. Dan persidangan ini kan juga diikuti penyidik Polda,” ucap JPU Rasyid.<br />“Tapi menurut anda selaku Jaksa berdasarkan keterangan mantan Wali Kota itu, apakah bisa jadi tersaka ?,”  tanya wartawan media ini memperjelas.<br /><br />“Kalau menurut saya bisa,” jawab JPU Rasysid.  <br /><br />Terpisah, Wali Kota Abdullah Abubakar, yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kediri mengatakan, bahwa kasus pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri baru diketahuinya setelag Polisi melakukan penyidikan. Sebab menurutnya, Ia tidak pernah dilibatkan.<br /><br />"Saya tau setelah saya dipanggil oleh Polisi. Sejak awal saya tidak pernah dilibatkan," kata Abubakar. (Redaksi)</span>

Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar “Tersangka”

Mantan Wali Kota Kediri,  Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD #Majelis Hakim Perintahkan JPU untuk memeriksa dan memproses hukum ke Pengadilan T...

»