Istri “Gelap” Terpidana Suap OTT, Jadi Saksi Untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhu9iYJUOYNVRxculGUENpoNyIK3nyRc0W-qysIwpzWmV7KnY8GQd4Wfo55kLz_8-09i8s8tNn9d-PWHSUoq-g117iee-GYj59oYpFdcLugogSpnoFgPCpZQs_QgkJVZALKD8fWWP9gcs/s1600/IMG20180302162901.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhu9iYJUOYNVRxculGUENpoNyIK3nyRc0W-qysIwpzWmV7KnY8GQd4Wfo55kLz_8-09i8s8tNn9d-PWHSUoq-g117iee-GYj59oYpFdcLugogSpnoFgPCpZQs_QgkJVZALKD8fWWP9gcs/s1600/IMG20180302162901.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ada yang menarik dalam Sidang kasus perkara Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Batu Periode 2012 – 2017 Eddy Rumpoko, pada Jumat, 2 Maret 2018.<br /><br />Menariknya, karena istri “gelap” terpidana Filipus Djab, Esther Tedjakusuma dihadirkan JPU KPK  Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk, sebagai saksi untuk terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2013 – 2017 yang terjerat Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tahun lalu, keran menerima uang suap sebesar Rp 200 juta yang termasuk bagian dari pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M dari Filipus Djab. Yang sebelumnya, JPU KPK menghadirkan Filipus Djab sebagai saksi.<br /><br />Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang Dalam persidangan yang diketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor H.R Unggul Warso Mukti, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sementara terdakwa di dampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Prof. Yusril Izha Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang.<br /><br />Dalam kasus yang berawal pada Mei 2016 lalu, dimana terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. <br /><br />Untuk mewujudkan impiannya, terdakwa Eddy Rumpoko kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu, dan sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu, dan  permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhakSa8TiflDBRYU7wojfwn-Bt-nWA4FpXz-9vNp3gxtrK4rDgj_7V5rRHG3JEp4-0__gIY0yBpORBX2gOYXSh3d765yeEoDtoDz0-270UOfPSk9vRGc5yGCYAJTH4C68xquLpaoI8b_uw/s1600/Kota+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhakSa8TiflDBRYU7wojfwn-Bt-nWA4FpXz-9vNp3gxtrK4rDgj_7V5rRHG3JEp4-0__gIY0yBpORBX2gOYXSh3d765yeEoDtoDz0-270UOfPSk9vRGc5yGCYAJTH4C68xquLpaoI8b_uw/s640/Kota+Batu.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko kembali memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang PT Kartika Sari selaku Dealer Toyota, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus Djab lalu melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik yang tercantum dalam STNK dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam atau “si Hitam” itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL sendiri.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa, mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Terdakwa.<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, terdakwa Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab pemilik perusahaan PT Dailbana Prima Indonesia ke Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair. Selain itu, pada akhir Mei 2016, Filipus Djab memberitahukan kalau dirinya telah memberikan mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di Pemkot Batu. PT Dailbana Prima Indonesia ternyata milik Esther Tedjakusuma yang semula disebut sebagai istri Filipus Djab.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKWyU3ziLHpPcqENFCS380Es784HP6Gknj2jskqGcbAISbKAtDaz0lk5OmN-XcOqcJ2mpj8dQ-5F0SytIZZadUiK_ED2ZPcO-McPaDQuzJB1Tco_zb0nTufK-YZNgab_WyQIenSD_hVM/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKWyU3ziLHpPcqENFCS380Es784HP6Gknj2jskqGcbAISbKAtDaz0lk5OmN-XcOqcJ2mpj8dQ-5F0SytIZZadUiK_ED2ZPcO-McPaDQuzJB1Tco_zb0nTufK-YZNgab_WyQIenSD_hVM/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div> Salah satu dari 7 proyek itu dimenangkan atas naman PT Dailbana Prima Indonesia, yaitu pengadaan Mebeleur berupa meja dan kursi di BPKAD tahun anggaran 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.010.755.000, dengan nilai penawaran Rp 4.929.404.000. <br /><br />Sementara 6 proyek pengadaan lainnya dimenangkan atas nama CV Amarta Wisesa, diantaranya; 1. Pengadaan Baju Batik di Dinas pendidikan untuk siswa SD, dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000,; 4. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000,; 5. Proyek pengadaan Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500, dan Proyek pengadaan Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Esther Tedjakusuma menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK, kalau dirinya tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan dengan terpidana Filipus Djab sejak beberapa tahun lalu setelah Dia bercerai dengan mantan suaminya<br /><br />“Saya bukan istrinya, tapi tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Saya pernah tanyakkan tapi Dia (Filipus) tidak mau. Akhirnya saya dianggap sebagai keluarga aja, dan sampai sekarang masih serimah,” kata Esther tanpa ada rasa malu.<br /><br />Terkait pertanyaan  JPU KPK terkait uang sebesar Rp 2 milliar yang masuk kerekening perusahaannya (PT Dailbana Prima Indonesia), Esther mengatakan tidak tahu. Wanita “simapanan” Filipus ini pun sepertinya “melemparkan” kesalahan terhadap “PIL” nya itu.<br /><br />“Saya tidak tau, karena yang menjalankannya Filipus dan ada yang dipalsu,” kata “WIL” Filpus ini.<br />Sementara pada sidang sebelumnya (22 Pebruari 2018), Filipus Djab sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Menurut Filipus Djab, bahwa pemberian aung sebesar Rp 200 juta sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya.<br /><br />“Tau kalau menghantarkan uang (yang diberi istilah undangan),” kata Filipus.<br /><br />Filipus Djam menambahkan, bahwa uang itu baru saja diambilnya di Bank BRI yang dibungkus dalam dua tempat, yang satu berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk terdakwa Eddy Rumpoko dan yang satunya untuk Edi Setiawan.<br /><br />“Saya ambil sekitar jam 3 sore dari Bank BRI,” kata Filipus.<br /> <br /> <br /> <br />Sementara, saat Filipus Djab menjadi saksi untuk terdakwa Edi Setiawan terungkap bahwa sebahagian uang dari hasil proyek yang dikerjakan perushaan milik Filipus dan Ester, disisihkan 1 persen untuk APH (Aparat Penegak Hukum) Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, ternyata Filipus Djab pernah diperiksa Inspektorat Kota Batu dan menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta.<br /> <br /> <br /> <br />Hal itu disampaikan terdakwa Edi Setianwan saat menanggapi keterangan Filipus Djab dihadapan Majelis Hakim. <br /> <br /> Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. <br /><br />Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdAplAhdDaLyZdA6V9kfi6Sk5fzAhRAOhD5AAoEd8StlHc14Qppo8EpMflvERZyytviTMf9Bty9dXGk0IhEf5iDB3foctazZa_K3syscF55jK3wHaM6nqNtmCWA6mqqvCfuA8X2Nxplhw/s1600/IMG20180209091436.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdAplAhdDaLyZdA6V9kfi6Sk5fzAhRAOhD5AAoEd8StlHc14Qppo8EpMflvERZyytviTMf9Bty9dXGk0IhEf5iDB3foctazZa_K3syscF55jK3wHaM6nqNtmCWA6mqqvCfuA8X2Nxplhw/s640/IMG20180209091436.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /><br />Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.<br /><br />Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /><br />6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS53twDLrfXP0n16M9pSElFMXi5dXly8m3fhehnFp-yNqnBdsjKNoYGaAL3U-DyEF3YuyZWlCxx0CsGpmcxl3LVFug_xoIOw1h3BlbnpOqOrazY1oA1OQ4jCEYo2k1jYOPIvqPoxoMwBE/s1600/IMG_20180304_001633.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="856" data-original-width="1068" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS53twDLrfXP0n16M9pSElFMXi5dXly8m3fhehnFp-yNqnBdsjKNoYGaAL3U-DyEF3YuyZWlCxx0CsGpmcxl3LVFug_xoIOw1h3BlbnpOqOrazY1oA1OQ4jCEYo2k1jYOPIvqPoxoMwBE/s320/IMG_20180304_001633.jpg" width="320" /></a></div> Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017. <br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynJVOe8hUsOYM9U4-tWJdHDSAdaBPgRI5DpZBhyphenhyphenqRQBFnD1gnMm2YBg5yxfc0dNyCbLsuJlxoH_lqirpMjIj1TEYy8UxSn0S7qEFljss9wudc5T0JSp1dirwZhA0CiIuKmmeq1yiWex4/s1600/IMG_20180304_001332.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1099" data-original-width="592" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynJVOe8hUsOYM9U4-tWJdHDSAdaBPgRI5DpZBhyphenhyphenqRQBFnD1gnMm2YBg5yxfc0dNyCbLsuJlxoH_lqirpMjIj1TEYy8UxSn0S7qEFljss9wudc5T0JSp1dirwZhA0CiIuKmmeq1yiWex4/s640/IMG_20180304_001332.jpg" width="344" /></a><br /> Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /><br />Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /><br />Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /><br />Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /><br />Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /><br />Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /><br />Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /><br />“Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc2ac6dpzsZi4Narl3xm4ehnGyNQq8i-t98wFHVGjrGP_l59S8AbfDgk-krQff8ocfKKU6D0xQQAMivHTOYf1OKnonaed9q7ceF4dOb8GtvEQKr_eJFAVzSQivjXx44ZyZrzNL48IObPU/s1600/IMG20180202093126_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc2ac6dpzsZi4Narl3xm4ehnGyNQq8i-t98wFHVGjrGP_l59S8AbfDgk-krQff8ocfKKU6D0xQQAMivHTOYf1OKnonaed9q7ceF4dOb8GtvEQKr_eJFAVzSQivjXx44ZyZrzNL48IObPU/s640/IMG20180202093126_1.jpg" width="640" /></a></div>  Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwuNcCvv4HZiuHCeuSxMD66UYXDWcG7IcKPk9p0OfuqXgX9sQPCmo3-DdG3pu04MdcTuYd0e6GjlaPFsGfh6Rh39OajBI-1s6YgIB2q2nne1nK3Borjyyd6JIvdn5t888JVdGhPxSlff4/s1600/IMG20180202102916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwuNcCvv4HZiuHCeuSxMD66UYXDWcG7IcKPk9p0OfuqXgX9sQPCmo3-DdG3pu04MdcTuYd0e6GjlaPFsGfh6Rh39OajBI-1s6YgIB2q2nne1nK3Borjyyd6JIvdn5t888JVdGhPxSlff4/s640/IMG20180202102916.jpg" width="640" /></a></div> Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /><br />Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya.<br /><br />Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”.<br /><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /><br />Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang.<br /><br />“Penerimaan hadiah dari Filipus Djap tersebut, diberikan supaya Wali Kota Batu mengarahkan beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 – 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djap. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Walkout, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata JPU KPK.<br /><br />“Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun Sesuai dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU Iskandar Marwanto.  (Redaksi)

News Tipikor Istri “Gelap” Terpidana Suap OTT, Jadi Saksi Untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

berita korupsi .co – Ada yang menarik dalam Sidang kasus perkara Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa W...

»

Dua Guru SMPN 2 Tulungagung Yang Terjaring OTT Karena Pungli Divonis Berbeda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMG24ruH5jJvnR6jgXlWGXE67amBAetP5cdqTzscqtn3E3JZs3huBbZUBosNwSmrHuIMtCpl33EoOV41p8vU3sndG42hxBF12xU6vb6BAC7W9h3uQuJu67rG2rmCu73jBF06VBySIzSBE/s1600/IMG-20180304-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMG24ruH5jJvnR6jgXlWGXE67amBAetP5cdqTzscqtn3E3JZs3huBbZUBosNwSmrHuIMtCpl33EoOV41p8vU3sndG42hxBF12xU6vb6BAC7W9h3uQuJu67rG2rmCu73jBF06VBySIzSBE/s640/IMG-20180304-WA0002.jpg" width="640" /></a></div> beritakorupsi.co – “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”<br /><br />Kutipan diatas adalah isi pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan pasal ini pula yang dikenakan JPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap 2 terdakwa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Tulungagung pada tahun lalu, karena melakukan penarikan uang tanpa ada aturan alias Pungli (Pungutan Liar) dari para orang tua calon siswa SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018.<br /><br />Kedua guru SMPN 2 Tulungagung itu adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan terdakwa Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB.<br /><br />Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pengajar di SMPN 2 Tulungagung ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung dan daftar orang tua calon siswa/i yang duduga sebagai “korban” pungli.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa SMPN 2 Tulungagung pada tahun ajaran 2017/2018 melaksanakan penerimaan siswa baru baru dengan jumlah kuota sebanyak 320 orang siswa. Anehnya, dalam pelaksanaannya ternyata penerimaan siswa baru itu jauh melebihi kuota yakni sebanyak 406 sisa dan penambahan 4 kelas baru.<br /><br />Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan untuk 2 terdakwa dalam perkara terpisah (persidangan dalam 2 session) yang diketuai Hakim Rochmat, pada Jumat, 2 Maret 2018. <br /><br />Sementara yang terungkap dalam persidangan, bahwa penerimaan siswa tersebut termasuk titipan atau rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung sebanyak 32 siswa, dari kejaksaan, Polisi dan TNI.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung (Eko Purnomo) hanya melaporkan ke Dinas Pendidikan adanya penambahan 1 kelas baru. Sejumlah siswa di 4 Kelas baru itu akan memakai ruang laboratorium, Perpustakaan yang belum ada meja dan bangku (Meubelair).<br /><br />Untuk memenuhi Meubelair di 4 kelas baru itu, SMPN 2 Tulungagung dan Komite sekolah sepakat untuk menarik uang sumbangan dari para orang tua calon siswa. <br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan perutaran perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Dalam perimbangan putusan Majelis Hakim mengundan pertanyaan. Sebab Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang yang disita dari tangan terdakwa Supratiningsih sebesar Rp 4 juta rupiah, dan terdakwa bukanlah pelaku, melainkan hanya membantu Rudi Bastomi selaku Ketua Panitia PPDB, dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Namun denda yang dikenakan Majelis Hakim pun lebih besar dari uang yang disita sebagai barang bukti.<br /><br />JPU Anik dari Kejari Tulungagung pun tersenyum sambil melirik ke puluhan pengunjung sidang yang sengaja datang dari Tulungagung baimkeluarga mapun dari pihak sekolah untuk member dukungan moral terhadap kedua terdakwa.<br /><br />Dalam pasal 11 UU Korupsi, terdakwa yang diseret oleh JPU KPK maupun dari Kejaksaan Negeri ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya bukan karena melakukan korupsi anggaran APBN/APBD, melainkan karena menerima hadiah atau janji berupa uang. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVRC9w97HrEHpLeR31rZ5idBQzMQC03cSC85_OdxkIjFnRSQfyPWMuVN2b63TaxRRdQ6c5akZ4MNff7qGDwJ61Wq06k4Wd_FwYtsjwjzxbs7yTvC3VrZZvqFqUjw2DYGL58xR3kUgbfVE/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVRC9w97HrEHpLeR31rZ5idBQzMQC03cSC85_OdxkIjFnRSQfyPWMuVN2b63TaxRRdQ6c5akZ4MNff7qGDwJ61Wq06k4Wd_FwYtsjwjzxbs7yTvC3VrZZvqFqUjw2DYGL58xR3kUgbfVE/s640/IMG20180219104600.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">S</span>ementara 2 guru yang menjadi terdakwa ini ditangkap tim Saber Pungli Polres Tulungagung, bukan karena merugikan keuangan negara, malainkan  karena melakukan pungutan liar alias penarikan uang sumbangan dari orang tua calon siswa yang melanggar aturan.<br /><br />Memang, penarikan uang tersebut atas perintah Kepala Sekolah dan bukan untuk diri terdakwa sendiri, melainkan untuk kepentingan sekolah, dimana sekolah SMPN 2 Tulungagung dibiayai dari APBN mapun APBD Kabupaten Tulungagung. Selain itu, terdakwa mengetahui sejak awal adanya rencana penarikan uang sumbangan itu, mengingat terdakwa adalah Koordiantor penerimaan siswa.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Supratiningsih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />“Megadili; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa berupa pidana oenjara selama 10 bulan, denda sebesar Rp 5 juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Hakim Rochmat.<br /><br />Seementara dalam persidangan session ke II dengan terdakwa Rudi Bastomi, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. <br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim bagi terdakwa karena dianggap bersalah, yang seahrusnya tidak melaksanakannya.<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut terdakwa Rudy Bastomi dengan pidan penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, sementara untuk terdakwa Supratiningsih, pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp 5 juta rupiah.<br /><br />Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi PH-nya Darusman, Ma’arif dkk maupun JPU Anik menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Beberapa menit seusai persidangan, JPU Anik saat ditanya wartawan media ini terkesan “bingung”. Sebab apa yang ditanya dengan apa yang dijelaskannya tidak sesuai, terutama “kedekatan”-nya dengan suami terdakwa yang setiap pulang selalu bersama dengan mobil suami terdakwa bukan dengan mobil dinas Kejari Tulungagung.<br /><br />“Makanya kita masih pikir-pikir,” katanya.<br /><br />Hal yang sama juga dikatakan Darusma selaku PH Kedua terdakwa. “Kita pikir-pikir dulu, walau putusan itu sudah tepat, tetapi terdakwa tidak melakukan untuk dirinya,” kata Darusman.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi, yang satu ruangan dengan tim penguji yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung.<br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi, dan ada juga yang langsung melalui Eko selaku Kepala Sekolah, lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Yang terjadi tidak hanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua calon siswa/i, melainkan penerimaan siswa/i melibihi kuota dari 320 menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas pendidikan hanya penambahan satu kelas baru yang jumlahnya sekitar 32 siswa.<br /><br />Dalam fakta persdiangan terungkap, ternyata sejumlah siswa yang diterima di SMPN 2 Tulangung adalah titipan para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, begitu kasus ini mencuat, tak satu pun pejabat yang menitipkan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung yang tidak mengikuti aturan melainkan hanya karena jabatan, ternyata tak ada yang bertanggung jawab. <br /><br />Disisi lain, Kedua terdakwa ini menjadi “tumbal” dari sebuah sistim pendidikan yang sudah ada turun temurun. Bila demikian, masihkah kasus Korupsi penarikan uang dari orang tua siswa bisa bersih dari negeri ini atau akan tetap “tumbuh subur ?”.  (Redaksi)

Tipikor Dua Guru SMPN 2 Tulungagung Yang Terjaring OTT Karena Pungli Divonis Berbeda

beritakorupsi.co – “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipid...

»

Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s1600/Kab.+Samosir.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="543" data-original-width="800" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPYSBVKN-KAEA9nnAC2a8H7vZ3hBsW4w-Gc-JGuLUFnlTg9JoG4ehP5xqwNjcvDy-KOpbOtUgwtlNMJOkdHzI7gKNvlfJYQgYTJ-jxSyMuO5At-oi-YmbH78Jq12jre-_T8ZgztYBQ02Q/s640/Kab.+Samosir.gif" width="640" /></a></div> <b>Samosir, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Samosir beberapa hari lalu patut diapresiasi oleh berbagai pihak.<br /><br />Rapin Simbolon mengatakan kepada media ini, bahwa bencana banjir bandang yang terjadi beberapa hari lalu menimpa warga di beberapa Kecamatan, diantaranya di Desa Sinaga Uruk Pandiangan dan Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan dan di Desa Sitinjak Pakpahan, Kec. Onan Runggu.<br /><br />Rapidin menjelaskan, walau banjir bandang yang sempat merendam sawah dan perkampungan warga, namun Ia mensyukuri karena tidak ada korban jiwa. Rapin pun langsung mengambil tindakan cepat berupa melakukan perbaikan dibeberapa tituk yang mengalami kerukan.<br /><br />“Banjir Bandang yang terjadi pada tanggal 22 Pebruari lalu, merendam persawahan dan perkampungan di Desa Sinaga Uruk Pandiangan, Desa Sibonoroppuratus, Kec. Nainggolan, dan Desa Sitinjak Pakpaha, Kec. Onan Runggu. Namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang signifikan,” kata Rapidin. <br /><br />“Ya..Tuhan ! Lindungilah kami dan jauhkan segala bencana yang akan menimpa kami,” lanjut Rapidin menirukan permohonan warga yang terkena bencana banjir bandang, saat Rapidin selaku Bupati Samosir mengunjungi warga. <br /><br />Bupati Samosir Rapidin Simbolon menambahkan, beberapa hari belakangan ini, curah hujan cukup tinggi di Samosir yang mengakibatkan ada 4 titik bencana alam di Samosir, diantaranya 3 di Kecamatan Nainggola yaitu di Desa Janji Marapot terjadi tanah longsor, 4 dapur rumah warga yang tergerus, di Desa Sibonor Ompuratus mengalami banjir, di Desa Nainggolan mengalami terputusnya Jembatan dan di Kecamatan. Palipi di Desa Pamutaran terjadi longsong dan akses jalan terputus, serta di Kecamatan Onan Runggu terputusnya akses jalan.<br /><br />“Beberapa hari belakangan ini curah hujan cukup tinggi dan mengakibatkan kerusakan jalan, jembatan maupun sawah warga dan saat ini Pemkab Samosir sudah mulai memperbaiki dan pemberian bantuan kepada warga,” ucap Rapidin saat membagikan bantuan kepada warga.  (Redaksi)

Pemerintahan Regional Bupati Samosir Bagikan Bantuan Kepada Warga Bencana Alam

Samosir, berita korupsi .co – Langkah cepat yang dilakukan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dalam menangani bencana alam yang terjadi di ...

»

Wali Kota Malang dan Cawali “Berbohong” Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5tUQAIKdCiaFoB-Cu7VhUSnUzD8woBd078edE5FIkgSsZfPrOSsjSCcsUgAX8ictTzc4HZ5OIQE53Ea7V3OaAMGHutCv8Yd187w2td4cS98LaUxaU68w0ZJ6U9YsQdH2afwtTh15IV8/s1600/Korupsi+suap+ketua+DPRD+Malang.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5tUQAIKdCiaFoB-Cu7VhUSnUzD8woBd078edE5FIkgSsZfPrOSsjSCcsUgAX8ictTzc4HZ5OIQE53Ea7V3OaAMGHutCv8Yd187w2td4cS98LaUxaU68w0ZJ6U9YsQdH2afwtTh15IV8/s640/Korupsi+suap+ketua+DPRD+Malang.gif" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Setelah 5 (Lima) anggota DPRD Malang diantaranya, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP), Slamet., SE (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Malang) dan Priyatmoko Oetomo (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP) “berbohong” dalam sidang Korupsi suap Ketua DPRD malang pada sidang tanggal 23 Pebruari 2018, hal yang sama “menular” ke saksi berikutnya.<br /> <br /> Kali ini, Wali Kota Malang (patahana) Moch. Anton, dan Calon Wali (Cawali) Kota yang juga anggota DPRD Malang Ya’qud Ananda Gudban (Fraksi Hanura) “berbohong” dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 27 Pebruari 2018.<br /> <br /> Dalam sidang perkara suap sebesar Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wacaksono (tersangka) terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu dengan terdakwa Jarot Edi Sulitiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB), JPU KPK menghadirkan 7 orang saksi kehdapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, sementara terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustariyo dkk.<br /> <br /> Ke- 7 saksi tersebut diantaranya Rahman (Kabid Dinas PUPPB), Moch. Anton (Wali Kota), Heri Pudji Utami (anggota DPRD Fraksi PPP), Abd Rahman (anggota DPRD Fraksi PKB), Ya’qud Ananda Gudban (anggota DPRD Fraksi Hanura), Teguh Puji Wahyono (anggota DPRD Fraksi Gerindra) dan Syahrowi (anggota DPRD Fraksi PKB).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Moch. Anton menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap APBD Kota Malang, bahwa yang bertanggung jawab adalah Sekda, Cipto Wiyono. Saat JPU KPK menanyakkan, kemana Sekda melaporkan APBD tersebut. Menurut orang nomor 1 di Kota Malang ini, Sekda sudah melaporkan pada saat sidang paripurna.<br /> <br /> “Yang bertanggung jawab adalah Sekda, Cipto Wiyono,” kata Anton.<br /> <br /> Aneh memang, bila Moch. Anton selaku Kepala Daerah mengatakan, bahwa yang bertanggung jawab terhadap APBD Kota Malang adalah Sekda. Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan JPU KPK pun, Anton lebih sering “berbohong” alias menjawab tidak tahu. Hal yang sama juga “melular ke saksi lainnya.<br /> <br /> Kata tidak tahu dan tidak ada, ibarat “lagu wajib” bagi Anton dan anggota DPRD lainnya yang menjadi saksi setiap mendapat pertanyaan dari JPU KPK<br /> <br /> Pertanyaan JPU KPK diantaranya, terkait rapat pembahasan Perubahan APBD, uang Pikor alias pokok-pokok pikiran serta uang sampah. Namun Anton sepertinya “kurang pintar berbohong”, karena diakui juga kehadirannya pada saat sidang paripurna bersama DPRD Malang dalam pembahasan Perubahan APBD pada tanggal 6 dan 8 Juni 2015.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Se6JrCbA2tshxeNVSO6rpWG5izdhkrz3yph_I0or8mQSq_GGZxulF5VIfwWRRDW8JMVO8pS-VMS_42hDt1jKRVtO1pCz2FDw5HUmT83Ai9MwfG3ieXGMJwsyTDKnDtfdh0UnvkM0EDc/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1480" data-original-width="1600" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Se6JrCbA2tshxeNVSO6rpWG5izdhkrz3yph_I0or8mQSq_GGZxulF5VIfwWRRDW8JMVO8pS-VMS_42hDt1jKRVtO1pCz2FDw5HUmT83Ai9MwfG3ieXGMJwsyTDKnDtfdh0UnvkM0EDc/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> “Rapat tanggal 6 Juni, pagi dan malam serta tanggal 8 juni,” jawab Anton.<br /> <br /> Sementara, terkait uang pokir dan uang sampah, Anton menjawab tidak pernah membahasnya. Pada hal, dalam percakapan melalui telepon selulernya bersama Ya’qud Ananda Gudban, sangat jelas.<br /> <br /> Selain itu, dua anggota DPRD Malang yang menjadi saksi pada sidang sebelumnya, yakni Subur Triono (dari Fraksi PAN), dan Suprapto (Ketua Fraksi PDIP) telah mengakui, bahwa dalam pembahasan perubahan APBD, anggota Dewan menerima uang Pokir sebesar Rp 15 juta bagi Wakil dan Ketua Fraksi, dan Rp 12,5 juta bagi setiap anggota. Selain uang Pokir, setiap anggota Dewan juga menerima uang sampah sebesar Rp 5 juta.<br /> <br /> Saksi Ya’qud Ananda Gudban tak kalah dengan Anton. Bahkan keterangannya dianggap berbelit-belit oleh Majelis Hakim. Tak pelak, Calon Wali Kota Malang ini pun sempat dibentak Ketua Majelis Hakim dan memerintahkan JPU KPK untuk mendalami (memeriksa) atas keterangan Ya’qud Ananda Gudban.<br /> <br />  “Saksi ! Saudara yang jujur, ini persidangan. Saudara Jaksan, dalami itu, kembangkan,” perintah Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Setelah dibentak Ketua Majelis Hakim, Ya’qud Ananda Gudban beberapa kali mengucapkan kata ‘Maaf” kepa Majelis Hakim.<br /> <br /> Ya’qud Ananda Gudban dan 4 anggotaDewan yang terhormat itu pun mengatakan, tidak pernah menerima uang pokir. Namun dalam percakapan melalui telpon seluler  diakui pula adanya pembahasan pokir dan sampah. <br /> <br /> Sementara keterangan Rahman mengatakan, bahwa dirinya diperintah Jarot Edi Sulistiyono unutk menemui Direktur PT Adi Karya di Surabaya dan meminta sejumlah uang untk dsetorka n ke Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> “Saya disuruh Pak Jarot untuk menemui PT Adi Karya di Surabaya, namun tidak ketemu. Tapi uang itu diantar langsung ke Pak Jarot,” kata Rahman.<br /> <br /> Atas keterangan Rahman, Jarot pun berang. Jarot mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa apa yang disampaikan saksi adalah bohong. Menurut terdakwa Jarot, hingga saat ini uang tersebut tidak tahu berapa jumlahnya yang diterima Rahman dari Direktur PT Adi Karya. Menurut terdakwa, bahwa yang menerima uang adalah Rahman.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwdojOOX2FzTqJfX9_bEjKzPomXnCf8tKL2Utpgo-gjqIvEgOw4eBOY8YP7-TPSePaCDbq0p4ZuE7uGF__v0sbP9SyzxzL1KVRONqDxqzHlsOgC1YuyVWvibE0z9KZcqtBKFKgM9b1Hww/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1274" data-original-width="1600" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwdojOOX2FzTqJfX9_bEjKzPomXnCf8tKL2Utpgo-gjqIvEgOw4eBOY8YP7-TPSePaCDbq0p4ZuE7uGF__v0sbP9SyzxzL1KVRONqDxqzHlsOgC1YuyVWvibE0z9KZcqtBKFKgM9b1Hww/s640/2.jpg" width="640" /></a></div> "Hingga saat ini, saya tidak pernah menerima uang. Yang menerima uang adalah saksi. Kebenaran harus diperjuangkan, sekalipun taruhannya nyawa,” kata terdakwa menanggapi keterangan saksi. <br /> <br /> Usai persidangan, saat wartawan media ini menemui Wali Kota Malang Moch. Anton, tak bersedia memberikan komentar. Anton hanya mengucapkan sudah capek.<br /> <br /> “Uwaduh, sudah capek ransanya,” kata Anton sambil berjalan kaki bersama anggota DPRD lainnya menuju kendaraan pribadinya yang jauh diparkir dari gedung Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">K</span></b>asus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /> <br />  Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Wali Kota Malang dan Cawali “Berbohong” Disidang Korupsi Suap Ketua DPRD

berita korupsi .co – Setelah 5 (Lima) anggota DPRD Malang diantaranya, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M....

»

Ketua Majelis Perintahkan JPU KPK Memeriksa Sekda dan Anggota Dewan

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><i><b>#Terkait keterangan palsu dalam persidangan Kasus pekara Kurupsi Suap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015#</b></i></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamzB8nZ992oZ74fTOuvLl_SqONjfs4SdTXhh6bX3UlLlISPQbxbj7_B24ICwz5XYL4JIwDnVSCdzVojBshlW-WIYnIyNylOAh1lSw8HDRkdQqzYkICL7053rIck8pcNoV8pEG31mvLRE/s1600/Saiful+Rusdi..gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="240" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhamzB8nZ992oZ74fTOuvLl_SqONjfs4SdTXhh6bX3UlLlISPQbxbj7_B24ICwz5XYL4JIwDnVSCdzVojBshlW-WIYnIyNylOAh1lSw8HDRkdQqzYkICL7053rIck8pcNoV8pEG31mvLRE/s400/Saiful+Rusdi..gif" width="300"></a></td></tr></tbody></table>

Tipikor Ketua Majelis Perintahkan JPU KPK Memeriksa Sekda dan Anggota Dewan

#Terkait keterangan palsu dalam persidangan Kasus pekara Kurupsi Suap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015#

»

Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang Akui Menerima Uang “Pokir dan Uang Sampah” Rp 17,5 Juta

<i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait Kasus Kurupsi Suap APBD-P untuk Ketua DPRD Malang, Sekda Cipto Wiyono menerima Rp 200 juta dari Rp 900 juta yang dikumpulkan oleh Tedy Sujadi Sumarna dari para Kontraktor#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xzNYyx7iFqi2k5rdHUDcC3-DlKik2hddFVxAyvYMT1kdwvEjE3S0ZR2TTowE1k3_Tz8B9bBQnuU2e8e-wi7lKEwPVdV5EW7IrP72iO-qVUjHvkayO51FiggDF7rKyilPyqVT1muIXs0/s1600/IMG20180220163231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6xzNYyx7iFqi2k5rdHUDcC3-DlKik2hddFVxAyvYMT1kdwvEjE3S0ZR2TTowE1k3_Tz8B9bBQnuU2e8e-wi7lKEwPVdV5EW7IrP72iO-qVUjHvkayO51FiggDF7rKyilPyqVT1muIXs0/s640/IMG20180220163231.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Tak heran memang, bila banyak pihak berlomba dan berharap dengan “berbagai cara” untuk maju menjadi Caleg (Calon Legislatif) yang diusung oleh berbagai Parpol serta terpilih menjadi anggota Dewan yang terhormat.<br /><br />Janji politik tak sulit diucapkan saat kempanye dihadapan ratusan bahkan ribuan masyarakat. Sebab “Lidah tak bertulang”, sebatas mengucapkan memang memang tak ada yang melarang selama tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku di negeri ini.<br /><br />Namun timbul pertanyaan. Benarkah janji politik itu dijalankan para Caleg yang kemudian terpilih menjadi anggota Dewan ? Atau hanya “sebatas” janji agar masyarakat terbius lalu memilihnya ? Bagaimana dengan gaji yang mereka terima yang berasal dari hasil keringat rakyat ? Apakah setiap anggota Dewan hanya menerima gaji atau ada “uang siluman yang menjadi harapan” yang jauh lebih besar dari gaji untuk menambah pundi-pundinya ?.<br /><br />Faktanya, tidak sedikit anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang dijebloskan ke penjara oleh aparat pengak hukum (APH) karena kasus Korupsi yang dilakukannya bersama pihak lainnya.<br /><br />Seperti kasus yang menjerat Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono yang berstatus tersangka dan di tahan oleh penyidik KPK dalam kasus suap sebesar Rp 700 juta dalam pembahsan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015 lalu bersama terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Uang Rp 700 juta itu disebut istilah uang ‘Pokir’ untuk DPRD Malang, atas permintaan tersangka Moch. Arif Wicaksono kepada Wali Kota Malang Moch. Anton, agar DPRD Malang tidak mempermasalahkan melainkan menyetujui Perubahan APBD TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang.<br /><br />Lalu, uang itupun dibagi-bagi. jatah untuk Ketua DPRD sebesar Rp 100 juta, jatah untuk Wakil Ketua dan Ketua Fraksi masing-masing Rp 15 juta dan setiap anggota DPRD Malang yang jumlahnya 45 orang kebagian Rp 12.500.000. <br /><br />Tenyata, yang di terima angota DPRD Malang tidak hanya uang ‘Pokir’ meliankan ada istilah uang ‘sampah’ yang jumlahnya untuk masing-masing anggota sebesar Rp 500 ribu. Sehingga jumlah yang diterima setiap anggot sebesar Rp 17.500.000.<br /><br />Hal itu terungkap dari keterangan 2 anggota DPRD Malang yang dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edi Sulistiyono, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 20 Pebruari 2018.<br /><br />Kedua anggota DPRD Malang itu adalah Subur dari Fraksi PAN dan Suprapto Ketua Fraksi PDIP. Selain Kedua anggota Dewan yang terhormat ini, JPU KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya diantaranya Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang, Nunu (Bidang Perencanaan PUPPB Kota Malang) dan Retno selaku bagian Keuangan Dinas PUPPB Kota Malang.<br /><br />Persidangan digelar dalam 2 session, yang prtama saksi Nunu dan Retno. Kemudian Tedy Sujadi Sumarna, Suprapto dan Subur. Subur adalah anggota DPRD Malang untuk yang ketiga Priode, yang sebelumnya Subur diusung oleh Partai Demokrat (PD). Subur juga pernah menjadi saksi dalam kasus Korupsi yang melibatkan Nazarudi, Bendahar Umum PD. Dimana Subur menjadi penghubung antara Rosalina Manullang dengan salah satu Rektor PTN.<br /><br />Kepada Majelis hakim, Kedua anggota DPRD Malang ini mengakui, bahwa uang yang diterimanya dari Moch. Arif Wicalsono adalah berkaitan dengan pembahasan APBD Kota Malang, agar tidak ada yang keberatan melainkan menyetujui.<br /><br />“Masing-masing Rp 12.500.000 untuk anggota dan Rp 15 juta untuk Ketua Frkasi. Uang sampah besarnya Rp 500 ribu. Tiap anggota menerima Rp 17.500.000 dan Rp 500 ribu dipotong untuk Fraksi,” kata Suprapto yang di Ia kan saksi Subur.<br /><br />Kedua anggota Dewan yang terhormat ini juga mengakui, bahwa anggota DPRD Malang sempat memprotes dan “berunjuk rasa” hendak menginap dirumah Dinas Ketua DPRD Malang karena uang yang diterimanya kurang banyak.<br /><br />Subur mengatakan, pembahasan APBD P TA 2015 yang diajukan Pemkot Malang hanya seminggu, pada hal pembahasan TA sebelumnya memakan waktu lama.<br /><br />“Cepat, kalau sebelumnya lama,” kata Subur.<br /><br />Dari pengakuan saksi Suprapto, pembahasan APBD-P Kota Malang ternyata untuk menghapus atau menggeser anggaran pada Dinas PU terkait proyek Jembatan Kedungkandang dan saluran (Drenaise). <br /><br />“Menggeser anggaran di Dinas PU untuk Jembatan Kedungkandang dan saluran (Drenaise),” jawab Suprapto atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Dari data yang dimiliki<b><i> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> terkait proyek Jembatan Kedungkandang di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Malang menelan anggaran sebesar Rp 54.183.811.000 dari APBD sejak tahun 2012 lalu dikerjakan oleh PT Nugraha Adi Taruan (Group PT Surya Graha Semesta) Jalan Rungkut Megah Raya, Surabaya, berdasarkan surat penunjukan Penyedia No. 056/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 11 April 2012 dan Surat Perjanjian No. 056/75/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 1 Mei 2012 serta Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) No. 056/83/BM-SDA/35.73.301/2012 tanggal 26 Juni 2012. Dan proyek tersebut hingga saat ini macet alias magkrak.<br /><br />Menjadi pertanyaan, apakah “uang” menjadi patokan bagi Dewan setiap pembahasan APBD yang diajukan Pemerintah ? lalu pemerintah akan melakukan yang sama terhadap pihak lain seperti yang terjadi dalam kasus suap OTT Bupati Nganjuk dan Wali Kota Malang serta Buapti Jombang ? <br /><br />Pembahasan APBD atau anggaran tidak hanya terjadi di DPRD Malang, melainkan di DPRD Kota Mojokerto dan DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu.<br /><br />Sementara saksi Tedy Sujadi Sumarna menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan dari para Kontraktor sebesar Rp 900 juta. Uang sebesar Rp 200 juta diseerahkan ke Sekda Cipto Wiyono melalui orang kepercayaannya yang ada di rumah dinas Sekda, sementara yang Rp 600 juta diserhkan ke Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />“Yang terkumpul Rp 900 juta dari kontraktor. Dua ratus juta ke Sekda melalui orang yang ada di rumah dinas Sekda, saya nggak tau namanya. Yang Enam ratus ke Ketua (Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono),” kata Tedy<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-N2GeNJq6xa_zj3dEmySch3LoNfMpF7UNQI2Awqrp8oc5OavKP0QYy64t3GREzmIC_kvru8kata2Hyaaob4ORH6991MALgxkGgiRlhnSvZr707oaDt6ckHDrn_kmPlekhLooJ-3Wmx48/s1600/Nunu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-N2GeNJq6xa_zj3dEmySch3LoNfMpF7UNQI2Awqrp8oc5OavKP0QYy64t3GREzmIC_kvru8kata2Hyaaob4ORH6991MALgxkGgiRlhnSvZr707oaDt6ckHDrn_kmPlekhLooJ-3Wmx48/s640/Nunu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">K</span>eterangan Tedy ini tak jauh beda dengan keterangan saksi sebelumnya yakni Nunu dan Retno. Saksi Nunu mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya mengumpulkan  uang sebanyak 3 kali, yakni yang pertama sebesar 250 juta rupiah, kemudian 100 juta dan 50 juta. <br /><br />“Saya diperintahkan Pak Jarot melalui telepon,” kata Nunu.<br /><br />Seusai persingan, saat wartawan media ini menanyakkan terhadap Kedua anggota DPRD Malang Subur dan Suprapto, terkait uang ‘Pokir’ dan uang ‘Sampah’ yang diterimanya, ternya belum dokembalikan hingga saat ini. <br /><br />“Belum dikembalikan,” kata kedua anggota Dewan ini singkat. “Masih ingat juga sama saya ya,” lanjut Subur. <br /><br />Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud.<br /><br />Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. <br /><br />Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri.<br /><br />Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang Akui Menerima Uang “Pokir dan Uang Sampah” Rp 17,5 Juta

#Terkait Kasus Kurupsi Suap APBD-P untuk Ketua DPRD Malang, Sekda Cipto Wiyono menerima Rp 200 juta dari Rp 900 juta yang dikumpulkan oleh T...

»

“Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

<span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M#</b></span></i></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s1600/IMG20180220114244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8y4xoaehArgI-5_ihzPa3vKa6kQ_HAvXz7JJcVkCO-cx33WZULe7MgN8LvLCkqesV_4nW_egx-Et7LipXoQK7XJNYITtU8LDqDUr4GOTMbASBMVSBEwmSqSb3CQIIBh5axlPWN-_RDSU/s640/IMG20180220114244.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Salah Satu “otak” dari kasus Korupsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2013 lalu dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 7 tahun dengan rincian, pidana pokok 5 tahun dan pidana 2 tahun penjara apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebesar Rp 400 juta.<br /><br />Hal itu dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk 3 terdakwa, yakni Hartoyo, Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama) dan Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing dengan perkara terpisah, pada Selasa, 20 Pebruari 2018.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Nur Sasongko dan Moch. Hadi Wiyono akan divonis pada tanggal 5 Maret 2018 mendatang.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Kota Mojokerto menetapkan 5 tersangka diantaranya Hartoyo (broker proyek), Nur Sasongko (Direktur CV Global Inc), Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama), Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen), Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang) dengan perkara masing-masing terpisah.<br /><br />Hartoyo, terdakwa yang juga mantan terpidana kasus Korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyakatakan sebagai salah satu “otak” dari terjadinya kerugian negara dalam proyek pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 pada tahun 2013 lalu, hingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1.102.705.668.000 bersama dengan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global Inc.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan menyatakan, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mengeluarkan anggaran dari APBD untuk pengadaan alat peraga dan Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto. <br /><br />Proyek pengaadan tersebut dimenangkan oleh PT Integritas Pilar Utama dengan nilai penawaran Rp 3.285.940.00 dari 21 peserta lelang. Sementara urutan kedua dan ketiga adalah CV Bintang Peraga Nusantara  Rp 3.302.705.000 dan CV Hadisty Cemerlang senilai Rp 3.317.314.500, namun yang melaksanakan adalah CV Global Inc.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Hartoyo bukan pegawai atau Direksi CV Global, namun terdakwa Hartoyo punya peran penting di CV Global milik Nur Sasongko yang juga terjerat dalam 2 kasus Korupsi sebelumnya, yakni Kasus Korupsi DAK Pendidikan Kab. Ponorogo dan kasus Korupsi pembangunan pabrik sawit mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi pada tahun 2009 lalu. <br /><br />Bahkan Nur Sasongko selaku Direktur CV Global tak dapat berpuat apa-apa terhadap terdakwa Hartoyo, karena peran penting terdakwa yang sudah banyak mencariakan proyek yang dikerjakan oleh CV Global sendiri, termasuk pengadaan alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto yang merugikan negara sebesar Rp 1.102.705.668.000.<br /><br />Uang tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Agus Sudariwanto saat membacakan putusannya menyatakan, uang sebesar 400 juta rupiah untuk terdakwa Hartoyo, 265 juta rupiah untuk  Moch. Armanu dan sisannya sebesar Rp 500 juta untuk Nur Sasongko.<br /><br />Sementara dalam fakta persidangan terungkap dari pengakuan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar.<br /><br />Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s1600/IMG20180220124301.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjl9dGbXvRTkGHsfCsbBQ9e_S9CyfsTayosYIBPZPOnptaTRg9tr3f1BgW9UuYwz_47TjZMlfpb4yoncyaM8SIZASfR3FjzVnXL0KLJbMfEZ5RPDMKOJ6r4cYmTyr3KJx4nYgPyJK8At4k/s640/IMG20180220124301.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Armanu</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">N</span>amun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).<br /><br />Selain itu terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersebut.<br /><br />Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.<br /><br />Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sacara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAPidana.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa Hartoyo dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bualan. Menghukum terdakwa pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Apabila terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bnedanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan.<br /><br />Hukuman yang sama juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Moch. Armanu. Hanya saja yang membedakan adalah pidana tambahan berupa pengembalian kerugian engara sebesar Rp 265 juta.<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdaka Hartoyo dan Armanu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni masing-masing pidana penjara selama 7 tahun dan 2 bulan dan denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. serta membayar kerugian negara masing-masing senilai Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Nurhayati selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Nurhayati pun divonis pidana penjara selama 3 tahunn dan denda sebesar Rp 50 jiuta subsidair 2 bulan kurungan. Vonis ini pun lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa  pengembalian kerugian negara negara sebesar Rp 5 juta.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersbeut, terdakwa maupun JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto masih pikir-pikir. Kecuali untuk terdakwa Armanu, langsung menyatakan upaya hukum banding.<br /><br />Menurut Agung Nugrogo, selaku Penasehat Hukum terdakwa Moch. Armanu saat ditemui wartwan media ini seusai persidangan mengatakan, bahwa terdakwa mengatakan banding atas putusan Majelis Hakim. Alasannya, uang pengganti yang harus dibayar terdakwa berdsarkan fakta persdiangan tidak benar, karena uang tersebut ada pada terdakwa Hartoyo.<br /><br />“Kita langsung mengatakan banding. Uang itu tidak ada sama terdakwa, melainkan Hartoyo,” ucap Agung.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Mojokerto mengucurkan dana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto untuk pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktikum di SMKN 2 Kota Mojokerto dengan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000.<br /><br />Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar.<br /><br />Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. <br /><br />Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)<br /><br />Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut.<br /><br />Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.<br /><br />Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS.<br /><br />Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur. (Redaksi)</span>

Tipikor “Otak” Kasus Korupsi Dispendikbud Pemkot Mojokerto Divonis 7 Tahun Penjara

#Terkait pengadaan alat Peraga dan Laboratorium di SMKN 2 Kota Mojokerto Tahun 2013 sebesar Rp 3.302.705.000 dengan kerugian negara Rp 1,1 M...

»