Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s1600/OTT+Bangil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s640/OTT+Bangil.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, Khususnya Kepolisian berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) untuk diadili di Pengadilan Tipikor. <br /><br />Sebab, sejak Presiden Ir. Jokowi mengeluarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar pada Nopember 2016, Kepolisian Khususnya di Jawa Timur telah banyak melakukan OTT, namun yang ditangkap hanya ‘sipenerima’ hadiah atau janji, dan dijerat dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. <br /><br />Anehnya, ‘sipemberi’ hadiah atau janji terhadap PNS atau penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 atau 13 UU Korupsi tak “diselamatkan”. Apakah memang Tim Saber Pungli hanya menangkap PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan ? <br /><br />Masyarakat menduga, OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli tanpa melihat jumlah uang yang diteriam oleh seorang PNS atau penyelenggara negara sebagai penerima, “bisa disalah gunakan untuk menjebak seseoarang”.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, jumlah uang sebagai barang bukti (BB) dalam operasi OTT tersebut hanya dibawah 3 juta rupiah. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara untuk Operasi Tangkap Tangan hingga penuntutan ke Pengadilan Tipikor bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. <br /><br />Seperti kasusu OTT yang dilakukan oleh Pokja penindakan dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan terhadap Pitono selaku Pj. Kepala Desa (Kades Nogosari), Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3 juta, pada Senin, 27 Pebruari 2017 lalu.<br /><br />Pitono terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan, karena meminta atau menerima uang sebesar Rp 3 juta dari Dedi Zulmi Arman untuk biaya pengurusan surat keterangan Waris, dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT) yang diajukan oleh Dedi Zulmi Arman, agar Pitono menandatangani surat keterangan Waris dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT).<br /><br />Atas kesepakatan pihak keluarga, pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekiat kemudian Dedi Zulmi Arman menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta berikut syarat-syarat pengurusan surat keterangan Waris dan perubahan nama dalam SPPT yang diminta Pitono sebagai persyaratan, diantaranya 2 lembar surat pemberitahuan SPPT bumi dan bangunan NOP 35.14.1 20.013.009-0040.0 atas nama Markasan, dan NOP 35.14.120.013.007-0067.0 atas nama Rusmin, 5 lembar fotocopy Kartu Keluarga, 9 lembar fotocopy KTP, 1 lembar surat permohonan KTP.<br /><br />Selanjutnya, JPU dari Kejari Bangil pun menyeret Pitono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis hakim. Setelah menjalani proses persidangan, tuntutan JPU terhadap terdakwa pun sama seperti terdakwa dalam kasus perjudian yang diatur dalam pasal 303 KUHP.<br /><br />Senin, 19 Pebruari 2018, JPU Ananto Tri Sudibyo, Athemas Sawong dan Joni Eko Waluyo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Pitono dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai Hakim Rochmat.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara teersebut memutuskan; Menyatakan terdakwa Pitono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf e juncto pasal 12 A ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama.<br /><br />“Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ucap JPU.<br /><br />Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan yang akan datang.<br /><br />“Anda diberi waktu seminggu untuk menyampaikan pembelaan suaudara,” peritah Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, salah seorang Tim JPU mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus ini adalaha hasil OTT Polisi.<br /><br />“Ini OTT Polisi,” katanya singkat. (Redaksi).

Tipikor Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

berita korupsi .co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Op...

»

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s1600/Raskin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s640/Raskin.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya saya selaku Kepala Desa terjerat dengan masalah hukum yang sama sekali tidak pernah saya perbuat,”<br /><br />Kalimat diatas adalah ungkapan Fauzan selaku Kepala Desa Candi Burung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018.<br /><br />Fauzan, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini terjerat kasus Korupsi Raskin (beras miskin) yang dibagikan secara merata kepada masyarakat di Desa Candi Burung atas anjuran tokoh masyarakat, sejak dirinya menjadi Kepala Desa yang dilantik Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i (saat ini terpidana kasus Korupsi suap bersama Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya) pada tanggal 8 Juli 2013 lalu.<br /><br />Namun kasus ini bukan berawal dari penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (APH), melainkan hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Pamekasan terhadap “beras miskin atau raskin” di rumah Hasin, pada Jumat, tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, dua hari setelah Fauzan diusir oleh istri dan mertuanya dari rumah, pada tanggal 20 April 2016.<br /><br />Ungkapan yang disampaikan Fauzan dihadapan Majelis Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, dalam agenda Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU dari Kejari Pamekasan, yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta dan tidak ada kerugian negara.<br /><br />Fauzan mengungkapkan dalam surat pembelaannya yang ditulis tangan diatas kertas folio sebanyak 8 lembar itu kepada Majelis Hakim.<br /><br />Terdakwa Fauzan menuturkan, pada tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.000 WIB, Polres Pamekasan, Polsek dan Koramil Proppo melakukan penggerebekan beras misikin di ruah Hasin. <br /><br />“Saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya ditelepon Hsin yang mengatakan, kalau di rumahnya lagi banyak polisi yang mau menangkap beras miskin tersebut karena diduga maua saya jual bersama Hasin. Setelah mendapat telepon dari Hasin, saya menjelaskan semuanya kepada petugas kepolisian, bahwa beras miskin tersebut milik sebagian warga yang belum sempat mengambilnya, karena pada saat pendistribusian saya diusir oleh istri dan mertua dari rummahnya, namun polisi tetap membawa beras raskin itu ke Polres,” ungkap terdakwa.<br /><br />“Keesokan harinya, berita yang beredar diberbagai media cetak dan online mengatakan, bahwa saya sebagai Kepala Desa Candi Burung telah pengoplosan Raskin. Demi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tidak ada niat samua sekali di hati dan pikiran saya untuk menyewengkan beras raskin masyarakat tersebut, karena saya tahu bahwa kelak di hari pembalasan,” lanjut terdakwa.<br /><br />Namun sebagai Kepala Desa, Fauzan menerima konsekwensi dari apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Pamekasan itu. Namun timbul pertanyaan. Mengapa pihak Kepolisian dan Kejari Pamekasan tidak menjadikan Hasin menjadi tersangka dalam kasus ini ? Apakah benar, kasus yang menjerat terdakwa adalah sebuah rekayasa dan politik agar terdakwa dipenjara ? <br /><br />Sebab, Polisi melakukan penggerebekan di rumah Hasin terkait dugaan penyelewengan beras miskin pada tahun 2016. Tetapi 2 tahun kemudian, Kejari Pameksan baru menyidangkan perkara ini, setelah Rudi Indra Prasetya divonis pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus suap OTT KPK.<br /><br />Tidak hanya itu. dalam fakta persidangan, kasus yang menjerat terdakwa bukan penyelewengan beras miskin, melainkan karena “rasta” alias pembagian beras merata kepada seluruh masyarakat Desa. Pasal yang menjerat terdakwa pun pasal 3 UU Korupsi. Sementara, dari beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK, pasal yang dikenakan adalah pasal 5 bagi si pemberi, dan pasal 12 atau pasal 11 bagi si penerima suap, hadiah atau janji. (Redaksi)

Tipikor Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

berita korupsi .co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya ...

»

Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s1600/IMG20180213092930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s640/IMG20180213092930.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban yang menyatakan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Cipto Wiyono diduga melakukan Tidank Pidana Korupsi “suap” terhadap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, agar mendapat persetujuan terkait pembahasan rencana perubahan APBD Kota Malang tahun 2015.<br /> <br /> Karena tak terima, terdakwa pun mengajukan Eksepsi (keberatan) melalui Penasehat Hukum (PH)-nya dan berharap akan bisa bebas tanpa proses persidangan selanjutnya. Tapi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. <br /> <br /> Sebab berharap bahwa Majelis Hakim akan menerima eksepsi, namun sebaliknya. Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti menolak seluruh alasan PH terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim, pada Selasa, 13 Pebruari 2018.<br /> <br /> “Menolak surat eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, dan memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Hakim Unggul.<br /> <br /> Usai persidangan. PH Jarot Edy sulistyono, Haris mengatakan kepada media ini rasa kecewanya atas ditolaknya Eksepsinya oleh Majelis Hakim. Alasannya, karena pelaku yang bertindak mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta terhadap Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tidak ditetapkan menjadi tersangka.<br /> <br /> “Ya kecewa, kita kecewa. Karena orang yang mengumpulakan uang dan menyerahkan kepada Ketua DPRD tidak  dijadikan sebagai tersangka,” ucap Haris<br /> Kasus yang menyeret Jarot Edy sulistyono adalah bermula pada tahun 2015, saat Pemerintah Kota Malang akan mengajukan rencana perubahan APBD TA 2015 ke DPRD. Untuk mendapat persetujuan dari Dewan, Moch. Arif Wicaksono pun meminta uang sebesar Rp 700 juta, seperti dalam surat dakwaan.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan itu, JPU KPK secara rinci membeberkan perbuatan terdakwa, antara lain;<br /> <br /> Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018)<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia.<br /> <br /> Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /> <br /> Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /> <br /> “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. <br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus.<br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /> <br /> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

berita korupsi .co – Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria...

»

Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div> beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018<br /> <br /> Memang kata lupa, tidak tahun dan tidak ingat seringkali diucapkan saksi maupun terdakwa saat ditanya oleh JPU maupun Majelis Hakim dalam dipersidangan. Apakah lupa benaran atau hanya sekedar lupa untuk menutupi kasus yang sebenarnya ? Sulit memang dibuktikan, karena Pengadilan Tipikor belum punya alat tes kejujuran agar kasus yang disidangkan itu akan lebih jelas.<br /> <br /> Kehadirian pertama Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadirkan JPU KPK pada Senin, Senin, 29 Januari 2018, bukan untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu, melainkan sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan saat itu, Taufiqurrahman lebih banyak menjawa lupa, saat JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menhajukan pertanyaan terkait “syukuran” alias uang yang diterimanya dari para pejabat dilingkungan Pembkab Nganjuk melalui Bisri.<br /> <br /> M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) “terseret” ke penjara dan diadili di Pengadilan Tipikor terkait pemberian “syukuran” alias uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagai imbalan dari promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. <br /> <br /> Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan JPU KPK sesuai dengan berita acara pemeriksaaan (BAP) dirinya di penyidik KPK, diantaranya kegiatan Kepala Dinas sebagai salah satu Pandawa Lima  siap mendukung itrinya maju sebagai Kepala Daerah menggantikan dirinya, penerimaan uang dari Bisri melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, penerimaan uang dari Dirut RSUD Gambiran Nganjuk.<br /> <br /> Taufiqurrahman pun kembali mengalami “Amnesia” alias lupa untuk yang kedua kalinya, saat JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /> <br /> “Penyakit Amnesia” alias lupa yang dialami Taufiqurrahkam kali ini sepertinay lebih “parah” dari yang pertama. Sebab, sebagai Kepala Daerah tidak ingat kapan dirinya melantik terdakwa Ibnu Hajar sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk,  dan Suwandi menjadi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Tidak hanya itu, saksi Taufiqurrahman pun tidak ingat Kepala Dinas dimana terdakwa Ibu Hajar. Terkait permintaan uang sebesar Rp 500 juta dari terdakwa Ibnu Hajar setelah dilantik menjadi Kepala Dinas dibantah. Pada hal sebelumnya, Ibnu Hajar menjelaskan dalam persidangan saat terdakwa menjadi saksi untuk M. Bisri dan Harjanto, bahwa saksi Taufiqurrahman meminta untuk disediakan uang sebesar Rp 500 juta, sebagai imbalan karena sudah dialantik sebagai Kepala Dinas.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan terkait Hand Phon (HP) baru yang diterimanya dari ajudannya di Plaza Marina Surabaya, itu diakunya setelah beberapa saat terdiam. <br /> <br /> “Ya saya terima,” kata Taufiqurrahmman. <br /> <br /> Terkait uang sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri ke Joni atas perintah saksi untuk diserahkan kesalah seorang pejabat Forpimda, menurut saksi bahwa itu adalah pinjaman. Yang belum dibayar dan tidak ditagih hingga saat ini. Pertanyaan yang diajukan JPU KPK pun sama dengan pertanyaan yang diajukan pada dirinya sebagai saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Namun Taufiqurrahman selalu menjawab lupa dan tidak ingat.<br /> <br /> Saat JPU KPK pun menanyakkan terhadap saksi terkait pencalonan istrinya menjadi Bupati Nganjuk, juga tak diakunya. Tetapi, tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus PDIP yang rencanya akan mengusung istri saksi menajadi Calon Bupati, namun belum kesampaian karena terjaring OTT oleh KPK. Saksi juga mengakui, rencana pencalonan istrinya menjadi Cabub Nganjuk diusung Partai Golkar dan PDIP.<br /> <br /> “Masih penjajakan. Rencananya yang mengusung Partai Golkar dan PDIP,” jawab Taufiqurrahman.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan “syukuran” atau sejumlah uang sebagai imbalan, dimana terdakwah menyanggupinya.<br /> <br /> Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /> <br /> Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /> <br /> Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, lalu M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari 100 juta rupiah merupakan uang pribadinya, dan Rp 300 juta dikumpulkan Bisri dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasi. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani (Dirut RSUD).<br /> <br /> Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri dan para pegawainya, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi (ajudan), Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Wahyudi hkan unag sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri. di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /> <br /> Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor, Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, dan tanggal 15 Oktober 2017, Taufiqurrahman kembali menerima uang melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta.<br /> <br /> Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /> <br /> Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Nganjuk.<br /> <br /> Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /> <br /> Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> <br /> Pemeberian uang suap terhadap Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk, Tien Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000.<br /> <br /> Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. <br /> <br /> Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta.<br /> <br /> Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien.<br /> Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya.<br /> <br /> Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. <br /> <br /> JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. <br /> <br /> Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman.<br /> <br /> Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya.<br /> <br /> JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pember...

»

Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s1600/IMG20180212112017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s640/IMG20180212112017.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pembangunan gedung kantor (PLP) di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran dari APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp19.391.154,761 dan merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar Rp 3.950.000.000.<br /> <br /> Hal itu dinyatakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Hakim M. Tahsin, pada Senin, 12 Pebruari 2018.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 yang didanai dari APBN kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar, menyimpang dari spesifikasi yang ada dan tidak melalui prosedur pengadaan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa pembangunan gedung PLP yang dilakukan oleh terdakwa Sujarwa tidak melalui prosedur lelang dan tidak melibatkan tim perencanaan berdasarkan kontrak perencanaan yang dibiayai oleh anggaran negara.<br /> <br /> Dan untuk menyusun dokumen, terdakwa meminta bantuan Andy Pranata selaku staf di kantor PLP, dan tanpa menyebutkan secara jelas lokasi dan status tanah, serta tidak memiliki AMDAL pembangunan gedung penjagaan PLP Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan gambar rencana, terdakwa meminta bantuan dari Suwarno (alm) selaku rekanan pengadaan ATK tanpa melalui proses lelang. <br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP, terdakwa melaui prosedur dan tidak membuat secara jelas tentang status hak atas tanah atau ijin pemanfataan hak atas tanah, status kepemilikan gedung, IMB termasuk analis dampak lingkungan, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres No 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung milik negara, dan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan gedung milik negara.<br /> <br /> Sementara kerugian negara menurut Majelis Hakim, dinikamti oleh pemilik perusahaan yang mengerjakan gedung PLP Tanjung Perak Surabaya, yakni Tatang Yoga selaku Direktur PT Karya Tunggal Abadi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sujarwa dan Bambang Hartono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan untuk terdakwa Sujarwa, dan 4,4 tahun bagi terdakwa Bambang Hartono, dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim M. Tahsin.<br /> <br /> Atasa putusan Majelis Hakim tersebut, JPU Chalida dkk fari Kejari Perak dan Penasehat Hukum terdakwa, Rachmat Ciptadin mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Usai persidangan. PH terdakwa mengatakan terkait kerugian negara yang tidak dibebankan terhadap terdakwa, karena yang menikmati adalah perusahaan yang mengerjakan. Rachmat juga mempoertanyakkan, mengapa penyidik maupun Kejari Tanjung perak tidak menyeret pihak kontraktor terkait pembangunan gedung PLP Tanjung Perak.<br /> <br /> Apa yang dipertanyakkan PH terdakwa ada benarnya. Sebab dalam penyidikan hingga perkata ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sepertinya pihak kontraktor “diselamtkan” dari pertanggung jawaban hukum. <br /> <br /> Seakan dalam proses persidangan “dianggap sebagai penyelidikan dan penyidikan” untuk mengetahu siapa lagi yang akan terseret. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi# berita korupsi .co – Terdakwa S...

»

Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />Berdasar informasi dari sumber <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> di NTT menyebutkan, bahwa yang terjaring OTT oleh KPK adalah Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga calon kuat Gubernur NTT untuk periode 2018 – 2023, bersama seorang Kepala Dinas yang belum diketahui secara jelas.<br /><br />“Bupati Ngada, Marianus Sae sama seorang Kepala Dinas, tapi saya belum tau siapa. Kalau Marianus Sae ini adalah calon kuat Gubernur NTT,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan, Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />"Bupati Ngada," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018), seperti yang dikutip dari KOMPAS.com<br /><br />Lebih lanjut sumber menjelaskan, bahwa calon Gubernur NTT ada 4 (Empat) kandidat, 2 anggota DPR RI dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat serta mantan wakil Gubernur NTT.<br /><br />“Di NTT  ada 4 calon Gubernur, Pak Marianus ini adalah calon kuat, terus “FT” (maaf, Redaksi sengaja tidak menyebutkan namanya langsung) anggota DPR RI dari Partai Nasdem, “ES” dari PGR mantan Wakil Gubernur sama “BKR” ini juga anggota DPR RI dari PD. Lawan terberatnya Pak Marianus ini. Yang beraing dengan Pak Marianus ini adalah FT dan ES,” lanjut sumber kemudian.<br /><br />Menurut sumber, bahwa kasus yang menimpa Bupati Ngada Marianus Sae tidak jauh beda dengan kasus yang menimpa Bupati Saiburajua Marthen Dira Tome. <br /><br />“Lawan terberatnya Marianus Sae adalah ES ini, makanya cara seperti ini yang mereka pakai,” ungkap sumber kemudian.<br /><br />Sementara kasus yang menjerat Bupati Saiburajua bukan karena OTT melainkan karena adanya laporan dari LSM yang juga anggota DPR RI sejak 2007 ke Kejari dan kemudian ditarik ke Kejati. Dari 2007 hingga 2014 tak ada kepstian hukum.<br /><br />Kemudian, kasus itu pun akhirnya ditangani KPK dan ditetapkan menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangaka beberapa tahun, KPK baru melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2017 dan menghadirkan 52 orang saksi.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

berita korupsi .co – Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), ...

»

Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s1600/terdakwa+Rudy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="954" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s640/terdakwa+Rudy.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, pada 17 Juni 2017 lalu dituntut ringan oleh JPU Anik dari Kejari Tulungagung di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 9 Pebruari 2018<br /><br />Pada hal, menurut para penggiat anti Korupsi maupun KPK (Komisi Pemberabtasan Korupsi), bahwa perbuatan Korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Namun disisi lain, tuntutan bagi para pelaku masih tergolong ringan. Sementara, ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atau Vonis tidak jauh dari tuntutan JPU terhadap terdakwa, banyak pihak yang berpandangan miring. Tak jarang tuduhan bahwa  Majelis Hakim diduga “bermain”. <br /><br />Anehnya, tuntutan ringan dari Jaksa Penuntut Umum serta “kedekatan” JPU dengan pihak keluarga terdakwa seperti JPU dari Kejari Tulungagung tak pernah menjadi pertanyaan.<br /><br />Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu adalah terdakwa Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan terdakwa Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB.<br /><br />Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pahlawan tanpa jasa ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung dan daftar orang tua calon siswa/i yang duduga sebagai “korban” pungli.<br /><br />Uang tersebut adalah hasil pengumpulan dari setiap orang tua calon siswa/i sebear Rp 600 per orang tua calon siswa atas perintah Kepala Sekolah dan diketahui Komite Sekolah. Uang itu akan dipergunakan untuk pembelian meja dan bangku di dua kelas tambahan baru.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Rochmat, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti  melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam surat tuntutan, JPU Anik meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta terhadap terdakwa Rudy Bastomi, dan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta bagi terdakwa Supratiningsih.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rudy Bastomi selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5 juta,” ucap JPU Anik.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) dalam persidangan yang akan datang.<br /><br />“Itu tuntutan JPU bagi saudara. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi, yang satu ruangan dengan tim penguji yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi, dan ada juga yang langsung melalui Eko selaku Kepala Sekolah, lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Yang terjadi tidak hanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua calon siswa/i, melainkan penerimaan siswa/i melibihi kuota dari 320 menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas pendidikan hanya penambahan satu kelas baru yang jumlahnya sekitar 32 siswa. <br /><br />Dalam fakta persdiangan terungkap, ternyata sejumlah siswa yang diterima di SMPN 2 Tulangung adalah titipan para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, begitu kasus ini mencuat, tak satu pun pejabat yang menitipkan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung yang tidak mengikuti aturan melainkan hanya karena jabatan, ternyata tak ada yang bertanggung jawab. Disisi lain, Kedaau terdakwa ini menjadi “tumbal” dari sebuah sistim pendidikan yang sudah ada turun temurun. <br /><br />Bila demikian, masihkah kasus Korupsi bisa bersih dari negeri ini ?. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

berita korupsi .co – Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap T...

»