BERITAKORUPSI.CO

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s1600/ICW%252C%252C%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxXz0qsbfTvSCZ-0Gx9bit2N8216Y7pMLG9H4FZYwqvBq9ah64W_nJe90Im6YVf2C4ajTxNMVHrnZW-BorSBhIOWQxwTKjncIM1Z3dTvsKchxqXPhoOYsunZRvs8N9Jxep6I4Ucf6mvQ0/s640/ICW%252C%252C%252C.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terdiri dari 1 Gubernur, 24 Bupati/Wakil Bupati dan 5 Walikota/Wakil Walikota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. Dari semua kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan dan 8 kasus oleh Kepolisian. Demikian temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh APH (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian). Sepanjang tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi yang ditangani dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dan naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017 ini. Hal ini disebabkan karena adanya kasus dengan kerugian negara yang besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan. Tidak hanya dalam dalam aspek kerugian negara dalam aspek tersangka juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi. Kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi juga ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka. Tahun sebelumnya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 21 orang. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 30 orang. Selain itu, modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah Penyalahgunaan anggaran yang mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Selanjutnya diikuti oleh penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Sementara, modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai Rp 211 kasus. Sementara itu berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara RP 39,3 miliar. Selanjutnya, sektor pemerintahan dan penndidikan menempati sektor kedua dan ketiga terbanyak dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebesar 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan kasus sebanyak 222 dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus denga kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota dengan jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar. Provinsi paling banyak kasus korupsi pada tahun 2017 adalah Jawa timur dengan 68 kasus dengan kerugian negara mencapa Rp 90,2 miliar. Jabar dan Sumatera Utara menempati Sumatera utama menempati urutan kedua dengan jumlah kasus berturut-turut adalah 42 dan 40 kasus. Meski Jatim menempati urutan pertama dalam jumlah kasus, dan Jabar dari aspek kerugian negara provinsi kalah dibandingkan dengan provinsi Sumut dan Jabar yang memiliki kerugian negara mencapai Rp 647 miliar dan 286 miliar. Namun demikian, kasus yang terjadi pada tingkat nasional memiliki magnitude kerugian negara yang besar meski kasusnya sedikit yakni mencapai Rp 3,3 triliun. Banyaknya kasus korupsi kepala daerah yayang terkait dengan penyalahgunaan APBD diduga terkait dengan kontestasi pemilu serentak yang akan dihelat pada tahun 2018. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus. Ia diduga menerima suap untuk mengalihkan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mojokerto tahun 2017. Selain itu, objek korupsi terkait perizinan pun menjadi terbanyak kedua setelah penyalahgunaan APBD yaitu, enam kasus. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari. Ia diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit. Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beragam, paling banyak adalah suap menyuap. Ada sekitar 11 kasus korupsi yang bermodus suap menyuap. Selain itu ditemukan juga modus penyalahgunaan anggaran sekitar 9 kasus. Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pilkada serentak tahun 2018 akan dilangsungkan. Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi 12 diantaranya akan menyelenggarakan Pilkada. Dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan kembali sebagai kepala daerah. Dengan maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah, ICW menduga hal tersebut dilakukan untuk biaya kampanye yang memakan dana sangat besar. Selain itu kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis dengan mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon. Rekomendasi Dari hasil pantauan yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak ICW sampaikan antara lain: 1. Perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam memantau APBD. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala daerah terutama menjelang tahun politik. Dan Kedua, Kepala daerah yang akan mencalonkan kembali perlu untuk menekan biaya kampanye agar meminimalisir konflik kepentingan dengan menerima uang dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. (Redaksi) 
   
Sumber : Indonesia Corruption Watch

Regional Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

Jakarta, berita korupsi .co - Kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi. Sepanjang tahun 2017, 30 orang kepala daerah yang terd...

PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

02.45 beritakorupsi 0

#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s1600/OTT+Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGJpWag7MlFzhC30-YJzEFJnG5Ikr_k-PQ-PfoNN0GRfwIlWlcIXccBCiETkxIgpjKZ-2nke5qoHz_J471kn-TZLX8W8wVsOBtpSqqnnWOWCf4XtE9qmgwD5_rWawrvYV0YrzrEsbMOHY/s640/OTT+Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Sejak lengsernya Presiden Soeharto (alm) pada tahun 1998 lalu, sejak itu pulah Pemerintah bertekad untuk memberantas praktek-praktek Korupsi di negeri ini dengan membuat UU Korupsi dan membentuk lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak hanya itu. Pada Nopember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tentang satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli). Disatu sisi, pemerintah pertekad untuk “membersihakan” pejabat-pejabat “nakal” yang melakukan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Disisi lain, praktek-praktek KKN tersebut “masih bertumbuh diakar bawah”, yakni di dunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) hingga perguruan tinggi, yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam dan bukan rahasia lagi, diantaranya pembelian formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map yang harganya mencapai ratusan ribu rupiah tergantung dari status dan fasilitas sekolah. Kemudian uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut. Biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang nilainya ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kota tujuan serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa. Ironisnya, orang tua siswa/i tak ubahnya seperti “hewan kurba”, yang mau tak mau, suka tak suka harus mengikutinya aturan yang dibuat oleh pihak sekolah bila anaknya hendak bersekolah. Lalu bagaimana dengan UU Korupsi dan Perpres dengan kasus-kasus seperti ini ? Sampai kapan kasus KKN bisa diberantas dari negeri ini ? Seperti kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 35.500.000 pada tanggal 16 Juni 2017 lalu, yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s1600/OTT+Tulungagung....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt-xnnczcDTQi74iLk77M9DbC6Z3Dvh-0YXLvBd8kFB7kvJeujBT65yTo7Gh8tgTuOJtjs4qkpCks57U8xH0SMbfzR2pdkFSP2vtFP42kVYS-njtxU4b3S7y_wM4Aj1_sEXjLqj9PyP-c/s640/OTT+Tulungagung....jpg" width="640" /></a></div>
Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu, adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan SMPN 2 Tulungagung sekaligus Ketua Panitia PPDB tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) SMPN 2 Tulungagung merangkap sebagai  panitia PPDB Tahun ajaran 2017/2018. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetisi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa. Uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku untuk 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidikan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomndasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan, Polisi dan Tentara. Tidak hanya itu, penarikan uang sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon siswa yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah berdasarkan perintah Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung setelah terlebih dahulu diadakan rapat antara pihak sekolah degan Komite sekolah. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih, Ma’arif, Darusman dkk dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan), pada Senin, 19 Pebruari 2018. Pledoi atau pembelaan yang disampaikan Tim PH terdakwa adalah atas tuntutan JPU Anik dari Kejari Tulungagung yang menuntut terdakwa Rudi Bastomi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta, sedangkan  terdakwa Supratiningsih dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta. 
Dalam pledoinya, PH terdakwa juga mempertanyakkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak “menyeret” Kepala Sekolah dan Ketua Komite sebagai pejabat atau atasan dari kedau terdakwa yang turut bertanggung jawab dalam hukum atas terjadinya penarikan uang pungutan liar dari orang tua calon siswa di SMPN 2 Tulungangung. Anenhnya, PH terdakwa justru memohon kepada Majelis Hakim agar ke- 2 terdakwa dibebaskan. Sementara Rudy Bastomi dan Supratiningsih diamankan oleh Polres Pasuruan saat kedua terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua calon siswa. Alasannya, karena ke- 2 terdakwa hanya melaksanakan perintah. “Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (Rudy Bastomi dan Supratiningsih) dari tuntan Jaksa Penuntut Umum,” kata PH terdakwa diakhir pledoinya. Usai persidangan, Darusman, salah seorang Tim PH terdakwa kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Kepala sekolah dan Ketua Komite harus ikut bertanggung jawab sebagai “otaknya”. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah atas perintah Kepala Sekolah berdasarkan rapat dengan Komite. “Kepala Sekolahnya namanya Eko Purnomo, dan Ketua Komitenya Lukman Sukaji. Kedua ini sebagai otaknya harus ikut bertanggungjawab,” ujar Darusman. Darusman menambahkan, pada saat OTT terdakwa tidak ditahan sehingga penarikan uang dari orang tua calon siswa tetap berlangsung. Tidak hanya itu. Siswa berdasarkan rekomdasi dari pejabat, tetap membayar uang tersebut. Bahkan pesan Kepaka Sekolah terhadap terdakwa Rudi Bastomo melalui aplikasi WhatsApp mengatakan, bagi yang tidak membayar agar dipertimbangkan. Artinya, walau nilai Nol hasil tes yang dilakukan oleh Panitia PPDB dijamin masuk apa bila orang tua calon siswa bersediaa membayar.  “Saat terjadi OTT, jumlah uang sebagai barang bukti Rp 36 juta, tapi masih tetap dilanjutkan untuk menarik uag dari orang tua calon siswa itu,” ujar Darusman. Terpisah. Saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU Anik terkait Kepala Sekolah dan Ketua Komite mengatakan, akan menunngu pada persindangan yang akan datang. ‘Nanti aja, kita akan tanggapi pada persidangan berikutnya,” kata JU. Kasus ini bermula pada tanggal 16 Juni 2017, saat Tim Saber Pungli Polres Tulungagung melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap 2 orang guru di SMPN 2 Tulungagung. Saat penangkapan, Tim Saber Pungli mengamankan barang bukti (BB) berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung daftar orang tua calon siswa/i. Selain itu, Tim Saber Pungli juga menyita barang bukti lainnya, berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompetensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam. Dari hasil penyidikan dan fakta persidangan, bahwa uang yang terkumpul dari beberapa orang tua calon sisa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompetensi yang diadakan oleh panitia PPDB, untuk dipergunakan membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa ini pun tak ada aturan yang memperbolehkannya. Selain itu, penerimaan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 juga menyalahi aturan. Sebab jumlah sisawa/i yang harusnya diterima sesuai kuota sebanyak 360 namun faktanya menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan ke Dinas pendidiakan hanya penambahan 1 kelas baru. Penerimaan siswa/i diluar kuota juga pernah terjadi pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 417 siswa. Ada dugaan, bahwa pemungutan dana “siluman” dari orang tua siswa/i bisa jadi dilakukan, hanya saja tak terungkap. Terjadinya penerimaan siswa/i “siluman” diluar kuota karena adanya rekomondasi dari beberapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, diantaranya dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung sebanyak 32 orang siswa dan sisanya dari Kejaksaan dan pejabat lainnya. Sebab, pada April 2017, petugas Inspektorak Kabupaten Tulungagung melakukan Sidak (Inpfeksi mendadak), namun saat itu petugas Inspektorat tak menemukan adanya “kenakalan” guru. Sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi yang satu ruangan dengan tim penguji, yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi dan ada juga yang langsung melalui Eko, Kepala Sekolah lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Orang tua calon siswa/i yang menyerahkan sejumlah uang, sudah dipastikan akan diterima sekalipun gagal dalam tes kompetensi.  (Redaksi)

News Tipikor PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

#Terkait kasus OTT Pungutan Liar sebesar Rp 600 ribu per orang tua calon Siswa/i SMPN 2 Tulungagun Tahun Ajaran 2017/2018# berita kor...

Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

02.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s1600/OTT+Bangil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgimbxZnpvKuhTRPaKlvjdBfQmyHvawHxvuY0bQ9945LQc65UodUc7CMTKYT8fV657d8GVqQN1OXFgQZ99xczt3GU_HD8xSk-b1vleOOF8cs0gie_FMbbhfd5GktsDvdTKWXY6kPPRr398/s640/OTT+Bangil.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, Khususnya Kepolisian berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) untuk diadili di Pengadilan Tipikor. Sebab, sejak Presiden Ir. Jokowi mengeluarkan Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar pada Nopember 2016, Kepolisian Khususnya di Jawa Timur telah banyak melakukan OTT, namun yang ditangkap hanya ‘sipenerima’ hadiah atau janji, dan dijerat dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anehnya, ‘sipemberi’ hadiah atau janji terhadap PNS atau penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 atau 13 UU Korupsi tak “diselamatkan”. Apakah memang Tim Saber Pungli hanya menangkap PNS atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan ? Masyarakat menduga, OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli tanpa melihat jumlah uang yang diteriam oleh seorang PNS atau penyelenggara negara sebagai penerima, “bisa disalah gunakan untuk menjebak seseoarang”. Yang lebih anehnya lagi, jumlah uang sebagai barang bukti (BB) dalam operasi OTT tersebut hanya dibawah 3 juta rupiah. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara untuk Operasi Tangkap Tangan hingga penuntutan ke Pengadilan Tipikor bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Seperti kasusu OTT yang dilakukan oleh Pokja penindakan dari Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan terhadap Pitono selaku Pj. Kepala Desa (Kades Nogosari), Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 3 juta, pada Senin, 27 Pebruari 2017 lalu. Pitono terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Satreskrim Polres Pasuruan, karena meminta atau menerima uang sebesar Rp 3 juta dari Dedi Zulmi Arman untuk biaya pengurusan surat keterangan Waris, dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT) yang diajukan oleh Dedi Zulmi Arman, agar Pitono menandatangani surat keterangan Waris dan proses perubahan nama wajib pajak terutang (SPPT). Atas kesepakatan pihak keluarga, pada tanggal 27 Pebruari 2017 sekiat kemudian Dedi Zulmi Arman menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta berikut syarat-syarat pengurusan surat keterangan Waris dan perubahan nama dalam SPPT yang diminta Pitono sebagai persyaratan, diantaranya 2 lembar surat pemberitahuan SPPT bumi dan bangunan NOP 35.14.1 20.013.009-0040.0 atas nama Markasan, dan NOP 35.14.120.013.007-0067.0 atas nama Rusmin, 5 lembar fotocopy Kartu Keluarga, 9 lembar fotocopy KTP, 1 lembar surat permohonan KTP. Selanjutnya, JPU dari Kejari Bangil pun menyeret Pitono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis hakim. Setelah menjalani proses persidangan, tuntutan JPU terhadap terdakwa pun sama seperti terdakwa dalam kasus perjudian yang diatur dalam pasal 303 KUHP. Senin, 19 Pebruari 2018, JPU Ananto Tri Sudibyo, Athemas Sawong dan Joni Eko Waluyo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Pitono dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya yang diketuai Hakim Rochmat. Dalam surat tuntutannya, JPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara teersebut memutuskan; Menyatakan terdakwa Pitono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf e juncto pasal 12 A ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama. “Agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ucap JPU. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi)-nya pada persidangan yang akan datang. “Anda diberi waktu seminggu untuk menyampaikan pembelaan suaudara,” peritah Ketua Majelis Hakim. Usai persidangan, salah seorang Tim JPU mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus ini adalaha hasil OTT Polisi. “Ini OTT Polisi,” katanya singkat. (Redaksi).

Tipikor Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

berita korupsi .co – Pemerintah sepertinya harus membuat aturan yang lebih jelas tentang jumlah uang dalam kasus tindak pidana Korupsi Op...

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

09.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s1600/Raskin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTiH-z37SdWEtgKVidSQQvv9cYUkjxt1hKbsDW7ZK-gTZk89j3mo3v3GwpAkbmQTLffwV39BwF9voznwZBdVa7-sSmcHWMQxfi_-qkP2UgtfuH_SysEbBV9Qq9ufDxu5qURkxYzzz6jg4/s640/Raskin.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya saya selaku Kepala Desa terjerat dengan masalah hukum yang sama sekali tidak pernah saya perbuat,” Kalimat diatas adalah ungkapan Fauzan selaku Kepala Desa Candi Burung dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018. Fauzan, Kades Candi Burung, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini terjerat kasus Korupsi Raskin (beras miskin) yang dibagikan secara merata kepada masyarakat di Desa Candi Burung atas anjuran tokoh masyarakat, sejak dirinya menjadi Kepala Desa yang dilantik Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i (saat ini terpidana kasus Korupsi suap bersama Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya) pada tanggal 8 Juli 2013 lalu. Namun kasus ini bukan berawal dari penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum (APH), melainkan hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Pamekasan terhadap “beras miskin atau raskin” di rumah Hasin, pada Jumat, tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, dua hari setelah Fauzan diusir oleh istri dan mertuanya dari rumah, pada tanggal 20 April 2016. Ungkapan yang disampaikan Fauzan dihadapan Majelis Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, dalam agenda Pledoi (Pembelaan) atas surat tuntutan JPU dari Kejari Pamekasan, yang menuntutnya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta dan tidak ada kerugian negara. Fauzan mengungkapkan dalam surat pembelaannya yang ditulis tangan diatas kertas folio sebanyak 8 lembar itu kepada Majelis Hakim. Terdakwa Fauzan menuturkan, pada tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 08.000 WIB, Polres Pamekasan, Polsek dan Koramil Proppo melakukan penggerebekan beras misikin di ruah Hasin. “Saya mengetahui kejadian tersebut setelah saya ditelepon Hsin yang mengatakan, kalau di rumahnya lagi banyak polisi yang mau menangkap beras miskin tersebut karena diduga maua saya jual bersama Hasin. Setelah mendapat telepon dari Hasin, saya menjelaskan semuanya kepada petugas kepolisian, bahwa beras miskin tersebut milik sebagian warga yang belum sempat mengambilnya, karena pada saat pendistribusian saya diusir oleh istri dan mertua dari rummahnya, namun polisi tetap membawa beras raskin itu ke Polres,” ungkap terdakwa. “Keesokan harinya, berita yang beredar diberbagai media cetak dan online mengatakan, bahwa saya sebagai Kepala Desa Candi Burung telah pengoplosan Raskin. Demi Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tidak ada niat samua sekali di hati dan pikiran saya untuk menyewengkan beras raskin masyarakat tersebut, karena saya tahu bahwa kelak di hari pembalasan,” lanjut terdakwa. Namun sebagai Kepala Desa, Fauzan menerima konsekwensi dari apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Pamekasan itu. Namun timbul pertanyaan. Mengapa pihak Kepolisian dan Kejari Pamekasan tidak menjadikan Hasin menjadi tersangka dalam kasus ini ? Apakah benar, kasus yang menjerat terdakwa adalah sebuah rekayasa dan politik agar terdakwa dipenjara ? Sebab, Polisi melakukan penggerebekan di rumah Hasin terkait dugaan penyelewengan beras miskin pada tahun 2016. Tetapi 2 tahun kemudian, Kejari Pameksan baru menyidangkan perkara ini, setelah Rudi Indra Prasetya divonis pidana penjara selama 4 tahun dalam kasus suap OTT KPK. Tidak hanya itu. dalam fakta persidangan, kasus yang menjerat terdakwa bukan penyelewengan beras miskin, melainkan karena “rasta” alias pembagian beras merata kepada seluruh masyarakat Desa. Pasal yang menjerat terdakwa pun pasal 3 UU Korupsi. Sementara, dari beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun KPK, pasal yang dikenakan adalah pasal 5 bagi si pemberi, dan pasal 12 atau pasal 11 bagi si penerima suap, hadiah atau janji. (Redaksi)

Tipikor Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

berita korupsi .co – “Ini adalah sebuah politik yang ingin menjatuhkan saya dan rekayasa yang benar-benar dibuat sedemikian rupa, supaya ...

Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

03.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s1600/IMG20180213092930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjC7kuiQaJHZ3WgT0VOpBmpXwtvj4DaLHtxV7yo_D7QRieHlyjA0jYBU-L1j_L7g7UpbZqF3TKTc4U9S_lJbzLG7xUwWZZWwD4GUiYJsqN0I6W95YJs2xKnkQmCdURrEf773FegW-_wY6Q/s640/IMG20180213092930.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria Silaban yang menyatakan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Cipto Wiyono diduga melakukan Tidank Pidana Korupsi “suap” terhadap Ketua DPDR Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, agar mendapat persetujuan terkait pembahasan rencana perubahan APBD Kota Malang tahun 2015. 
 
Karena tak terima, terdakwa pun mengajukan Eksepsi (keberatan) melalui Penasehat Hukum (PH)-nya dan berharap akan bisa bebas tanpa proses persidangan selanjutnya. Tapi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. 
 
Sebab berharap bahwa Majelis Hakim akan menerima eksepsi, namun sebaliknya. Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti menolak seluruh alasan PH terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim, pada Selasa, 13 Pebruari 2018. 
 
“Menolak surat eksepsi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa, dan memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi dan barang bukti kepersidangan,” ucap Hakim Unggul. 
 
Usai persidangan. PH Jarot Edy sulistyono, Haris mengatakan kepada media ini rasa kecewanya atas ditolaknya Eksepsinya oleh Majelis Hakim. Alasannya, karena pelaku yang bertindak mengumpulkan dan menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta terhadap Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksono tidak ditetapkan menjadi tersangka. 
 
“Ya kecewa, kita kecewa. Karena orang yang mengumpulakan uang dan menyerahkan kepada Ketua DPRD tidak  dijadikan sebagai tersangka,” ucap Haris 
Kasus yang menyeret Jarot Edy sulistyono adalah bermula pada tahun 2015, saat Pemerintah Kota Malang akan mengajukan rencana perubahan APBD TA 2015 ke DPRD. Untuk mendapat persetujuan dari Dewan, Moch. Arif Wicaksono pun meminta uang sebesar Rp 700 juta, seperti dalam surat dakwaan. 
 
Bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. 
 
Dalam surat dakwaan itu, JPU KPK secara rinci membeberkan perbuatan terdakwa, antara lain; 
 
Pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
 
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015. 
 
Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono. 
 
Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. 
 
“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018) 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia. 
 
Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. 
 
Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus. 
 
“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. 
 
Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

berita korupsi .co – Terdakwa Jarot Edy sulistyono, tak terima dengan surat dakwaan JPU KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, Dame Maria...

Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

03.09 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018 
 
Memang kata lupa, tidak tahun dan tidak ingat seringkali diucapkan saksi maupun terdakwa saat ditanya oleh JPU maupun Majelis Hakim dalam dipersidangan. Apakah lupa benaran atau hanya sekedar lupa untuk menutupi kasus yang sebenarnya ? Sulit memang dibuktikan, karena Pengadilan Tipikor belum punya alat tes kejujuran agar kasus yang disidangkan itu akan lebih jelas. 
 
Kehadirian pertama Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadirkan JPU KPK pada Senin, Senin, 29 Januari 2018, bukan untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu, melainkan sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. 
 
Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan saat itu, Taufiqurrahman lebih banyak menjawa lupa, saat JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menhajukan pertanyaan terkait “syukuran” alias uang yang diterimanya dari para pejabat dilingkungan Pembkab Nganjuk melalui Bisri. 
 
M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) “terseret” ke penjara dan diadili di Pengadilan Tipikor terkait pemberian “syukuran” alias uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagai imbalan dari promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. 
 
Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan JPU KPK sesuai dengan berita acara pemeriksaaan (BAP) dirinya di penyidik KPK, diantaranya kegiatan Kepala Dinas sebagai salah satu Pandawa Lima  siap mendukung itrinya maju sebagai Kepala Daerah menggantikan dirinya, penerimaan uang dari Bisri melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, penerimaan uang dari Dirut RSUD Gambiran Nganjuk. 
 
Taufiqurrahman pun kembali mengalami “Amnesia” alias lupa untuk yang kedua kalinya, saat JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. 
 
“Penyakit Amnesia” alias lupa yang dialami Taufiqurrahkam kali ini sepertinay lebih “parah” dari yang pertama. Sebab, sebagai Kepala Daerah tidak ingat kapan dirinya melantik terdakwa Ibnu Hajar sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk,  dan Suwandi menjadi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot. 
 
Tidak hanya itu, saksi Taufiqurrahman pun tidak ingat Kepala Dinas dimana terdakwa Ibu Hajar. Terkait permintaan uang sebesar Rp 500 juta dari terdakwa Ibnu Hajar setelah dilantik menjadi Kepala Dinas dibantah. Pada hal sebelumnya, Ibnu Hajar menjelaskan dalam persidangan saat terdakwa menjadi saksi untuk M. Bisri dan Harjanto, bahwa saksi Taufiqurrahman meminta untuk disediakan uang sebesar Rp 500 juta, sebagai imbalan karena sudah dialantik sebagai Kepala Dinas. 
 
Saat JPU KPK menanyakkan terkait Hand Phon (HP) baru yang diterimanya dari ajudannya di Plaza Marina Surabaya, itu diakunya setelah beberapa saat terdiam. 
 
“Ya saya terima,” kata Taufiqurrahmman. 
 
Terkait uang sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri ke Joni atas perintah saksi untuk diserahkan kesalah seorang pejabat Forpimda, menurut saksi bahwa itu adalah pinjaman. Yang belum dibayar dan tidak ditagih hingga saat ini. Pertanyaan yang diajukan JPU KPK pun sama dengan pertanyaan yang diajukan pada dirinya sebagai saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Namun Taufiqurrahman selalu menjawab lupa dan tidak ingat. 
 
Saat JPU KPK pun menanyakkan terhadap saksi terkait pencalonan istrinya menjadi Bupati Nganjuk, juga tak diakunya. Tetapi, tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus PDIP yang rencanya akan mengusung istri saksi menajadi Calon Bupati, namun belum kesampaian karena terjaring OTT oleh KPK. Saksi juga mengakui, rencana pencalonan istrinya menjadi Cabub Nganjuk diusung Partai Golkar dan PDIP. 
 
“Masih penjajakan. Rencananya yang mengusung Partai Golkar dan PDIP,” jawab Taufiqurrahman. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan “syukuran” atau sejumlah uang sebagai imbalan, dimana terdakwah menyanggupinya. 
 
Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. 
 
Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. 
 
Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. 
 
Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, lalu M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari 100 juta rupiah merupakan uang pribadinya, dan Rp 300 juta dikumpulkan Bisri dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasi. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani (Dirut RSUD). 
 
Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri dan para pegawainya, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi (ajudan), Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot. 
 
Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Wahyudi hkan unag sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri. di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. 
 
Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor, Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, dan tanggal 15 Oktober 2017, Taufiqurrahman kembali menerima uang melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta. 
 
Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. 
 
Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Nganjuk. 
 
Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. 
 
Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. 
 
Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta. 
 
Pemeberian uang suap terhadap Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk, Tien Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000. 
 
Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. 
 
Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta. 
 
Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien. 
Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya. 
 
Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. 
 
JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. 
 
Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman. 
 
Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya. 
 
JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pember...

Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

03.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s1600/IMG20180212112017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s640/IMG20180212112017.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pembangunan gedung kantor (PLP) di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran dari APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp19.391.154,761 dan merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar Rp 3.950.000.000. 
 
Hal itu dinyatakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Hakim M. Tahsin, pada Senin, 12 Pebruari 2018. 
 
Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 yang didanai dari APBN kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar, menyimpang dari spesifikasi yang ada dan tidak melalui prosedur pengadaan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara. 
 
Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa pembangunan gedung PLP yang dilakukan oleh terdakwa Sujarwa tidak melalui prosedur lelang dan tidak melibatkan tim perencanaan berdasarkan kontrak perencanaan yang dibiayai oleh anggaran negara. 
 
Dan untuk menyusun dokumen, terdakwa meminta bantuan Andy Pranata selaku staf di kantor PLP, dan tanpa menyebutkan secara jelas lokasi dan status tanah, serta tidak memiliki AMDAL pembangunan gedung penjagaan PLP Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan gambar rencana, terdakwa meminta bantuan dari Suwarno (alm) selaku rekanan pengadaan ATK tanpa melalui proses lelang. 
 
Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP, terdakwa melaui prosedur dan tidak membuat secara jelas tentang status hak atas tanah atau ijin pemanfataan hak atas tanah, status kepemilikan gedung, IMB termasuk analis dampak lingkungan, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres No 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung milik negara, dan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan gedung milik negara. 
 
Sementara kerugian negara menurut Majelis Hakim, dinikamti oleh pemilik perusahaan yang mengerjakan gedung PLP Tanjung Perak Surabaya, yakni Tatang Yoga selaku Direktur PT Karya Tunggal Abadi. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sujarwa dan Bambang Hartono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan untuk terdakwa Sujarwa, dan 4,4 tahun bagi terdakwa Bambang Hartono, dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim M. Tahsin. 
 
Atasa putusan Majelis Hakim tersebut, JPU Chalida dkk fari Kejari Perak dan Penasehat Hukum terdakwa, Rachmat Ciptadin mengatakan pikir-pikir. 
 
Usai persidangan. PH terdakwa mengatakan terkait kerugian negara yang tidak dibebankan terhadap terdakwa, karena yang menikmati adalah perusahaan yang mengerjakan. Rachmat juga mempoertanyakkan, mengapa penyidik maupun Kejari Tanjung perak tidak menyeret pihak kontraktor terkait pembangunan gedung PLP Tanjung Perak. 
 
Apa yang dipertanyakkan PH terdakwa ada benarnya. Sebab dalam penyidikan hingga perkata ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sepertinya pihak kontraktor “diselamtkan” dari pertanggung jawaban hukum. 
 
Seakan dalam proses persidangan “dianggap sebagai penyelidikan dan penyidikan” untuk mengetahu siapa lagi yang akan terseret. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi# berita korupsi .co – Terdakwa S...

BERITAKORUPSI.CO

Tren Penindakan Kasus Korupsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Dikorupsi Oleh Kepala Daerah

PH Terdakwa Sebut Kepala Sekolah Dan Ketua Komite Ikut Bertanggug Jawab

Kasus Korupsi OTT Rp 3 Juta, Kades Dituntut 7 Bulan Penjara

Kasus OTT Raskin Desa Candi Burung “Bernuansa Politik”

Harapan Bebas Kandas, Terdakwa Kasus Suap Ketua DPRD Malang Kecewa

Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI