BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

Tipikor Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono diapit petugas KPK dan Penasehat Hukumnya seusai sidang berita korupsi .co – T erdakwa kasus dugaan Koru...

Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

05.31 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxHrmHbaUzOZndl98QV3PHcYKlIfsXslqo0wfu4Jg6Nh2PxFJEv9QNQDXL1ylj5_HoEEBMB1op5hunm5xrkp1NJ1ClYqJgkAaCsIRJt2FwKpYNxRSJdUBuiKrP7-bDsUz-Mhw8VDBJIE/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional untuk desa atau yang disebut dengan dana desa. Alokasi dana desa terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 batal naik karena mengalami beberapa persoalan. Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing desa sebesar Rp 616.345,- diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap, pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya, dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan. Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan ke depan harus menjadi pokok pembahasan yang serius. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan harapan dan langkah konkret pemerintah tidak digembosi oleh persoalan misalnya saja korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018, tahun kontestasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama tiga tahun terakhir di desa. Tetapi juga masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa. I. Korupsi di Level Desa 2015 – 2017 ICW telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s1600/ICW+4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1217" height="403" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJPju5xZauaRGgNqHxKsW9ro55nalX4yOTq1gWFtlzrd15XIbxFYsTE8O2ocR1oimZhDzlR_fpc9qZ9JARM8UqhWAOgtzDCYR-Z9Bo6rkLHMFjaZoXG1H5byW8392NMZ_YAzrUm3h3Lcs/s640/ICW+4.png" width="640" /></a></div>
Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s1600/ICW+3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1370" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW1q0Sd4n6gjVALLxE8BGi8LTTwSbLzB6Qvk0NTP1H3EmEaFzw1QB8b-gOmCJ6FeiwmN7222qs9kGCABHRYSmSIHwEIBn2IyQVcKWGVdVnNrw8yy8VDELC5_ZUkNRwBHciYhPYMwrQ2nM/s640/ICW+3.png" width="640" /></a></div>
Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 15 kepala desa pada 2015, 32 kepala desa pada 2016, dan 65 kepala desa pada 2017. Tidak semua pelaku adalah Kepala Desa, pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s1600/ICW+2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1409" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdZhvpyecQWJUJaYjOQPTr44xNOL_ynhQE8sW1HKn8kZK3YUYeOKXHQng2bqAaTUxPOqLdqiBOeW-qh_cTLGTzOUuVGgs9YhvhhtxQRrgzYyZ3BxTxlCgz22NyfH8LO2w2hEyGHCVK8fc/s640/ICW+2.png" width="640" /></a></div>
Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini adalah KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan Bupati dan seorang Jaksa. Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 Milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa. 
 
Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus. Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan Dana Desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017. Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelbagai faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa. II.Titik Rawan Anggaran Desa di Tahun Pemilu Potensi anggaran yang dikelola desa menjadi ladang baru semikin besar di tahun 2018, mengingat 2018 merupakan tahun politik dimana Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah serta persiapan Pemilu serentak 2019 juga akan dimulai. Problematika pemenangan pemilu berbiaya tinggi yang nyaris terjadi setiap periode pemilu membuat 2018 tidak hanya menjadi tahun panas politik tetapi juga tahun rawan korupsi politik. Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal pilkada, yaitu Desember 2015. Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan kepala desa atau untuk mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan pemilu, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya. Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi juga dapat mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana publik untuk kepentingan pemenangan pemilu. Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam pilkada yang potensial memolitisasi pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2018 mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran Rp 18,7 Triliun. Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang mempunyai afiliasi dengannya. No .                Jabatan                         Jumlah 
 1                    Gubernur                            6 
 2                    Wakil Gubernur                  9 3                    Bupati                                89    4                    W akil Bupati                     57 5                    Penjabat Bupati                 1 6                    Kepala Desa            4 Sumber: KPU, 2018 Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 50/PMK.07/2017. Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen bulan maret dan 40 persen bulan agustus, menjadi tiga termin, dimana rinciannya yaitu; 1.Termin pertama 20 persen paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2.Termin kedua 40 persen paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 3.Termin ketiga 40 persen paling cepat bulan Juli dan paling lambat 4.Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah dana desa diterima RKUD Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi penggunaan dana desa yang belum optimal untuk mengentaskan kemiskinan warga desa. Oleh karena itulah perubahan ini diorientasikan pada proyek pada karya sehingga proses pencairan yang dimajukan menjadi bulan Januari sepertinya diharapkan agar dana bisa terserap dan dimanfaatkan warga desa. Pada konteks pilkada serentak, percepatan penyaluran dana desa ini memang bisa mereduksi dana desa yang mungkin dimanfaatkan sebagai komoditas politik terutama petahana. Namun terdapat peluang yang membuat dana desa tetap potensial dipolitisasi, diantaranya: 1.Kepala daerah yang maju pilkada hanya cuti, bukan mengundurkan diri. Secara tidak langsung, kepala daerah tersebut tetap bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan dana publik untuk instrumen pemenangan dirinya pada pemilu. Dalam konteks dana desa, politisasi dapat dilakukan melalui badan pemberdayaan desa (bapermades) yang menjanjikan penambahan alokasi atau pengurangan alokasi bagi desa yang tidak memilihnya sebelum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sebagaimana diketahui, pencairan atau distribusi empat dari tujuh sumber keuangan desa di bawah atau setidaknya melibatkan wewenang kepala daerah (yang umumnya maju kembali menjadi calon kepala daerah atau mendukung salah satu calon). Empat sumber keuangan yang dimaksud, yaitu: a.Alokasi APBN; b.Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah; c.Alokasi Dana Desa (ADD) hasil dana perimbangan daerah; dan d.Bantuan keuangan dari APBD. 2.Panjangnya batas akhir distribusi atau pencairan dana desa. Misal, termin pertama yang paling cepat dilakukan pada Januari 2018 dapat dicairkan paling lambat pada minggu ke tiga Bulan Juni. Sehingga kepala daerah dimungkinkan melakukan penahanan apabila kepala desa menolak berafiliasi. 3.Adanya kedekatan personal atau politik antara kandidat pemilu dengan kepala desa atau perangkat desa. 4.Lemahnya pengawasan internal dan eksternal desa. Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka kemiskinan tidak menurun signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut bahwa secara jumlah, angka kemiskinan meningkat mencapai 27,76 juta orang pada September 2016 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan anggaran desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang terbuka dan masyarakat desa yang aktif, komitmen, kesadaran, dan pengetahuan masing-masing pihak tersebut perlu dibangun. Kedua, dalam konteks Pilkada, kami menghimbau: 1.Kepala Daerah untuk bersikap profesional dan tidak memanfaatkan anggaran desa dan kepala desa sebagai alat pemenangan pemilu. 
 2.Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga perlu mengingatkan kepala desa untuk tidak berafiliasi dengan calon kepala daerah tertentu serta melapor apabila dipaksa menyalahi aturan oleh pihak tertentu. 
 3.Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu aktif mengawasi pencairan dana desa. Kementerian tersebut dapat bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kabupaten-kabupaten yang lambat mencairkan dana desa, sebagaimana hasil pantauan PPATK pada Pilkada 2015. 
 4.Masyarakat harus berani melapor atas berbagai bentuk penyimpangan anggaran yang dikelola desa termasuk jika ada politisasi anggaran tersebut untuk kepentingan pilkada/ pemilu. Sumber  : ICW

Pidana Tipikor Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Jakarta, berita korupsi .co - Sejak 2015, pemerintah melalui amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengalokasikan anggaran nasional unt...

Jaksa dan LSM Terjaring OTT

04.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLhVmjyuch-P2cD0hlmSUhPgp77NBHWQCM1H35WhFOrpnbdwTURfCBrGYrktjd7s0zSU6S6ySxUmtGUZ47V_3RccZKFy8ELSdI-Vk7FlUwQMtR0T8kOwG-yUMl6mbw4a9rexm9zbTmreg/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seorang Jaksa. 
 
Belum lama ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2017 lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, dengan barang bukti berupa uang suap sebesar Rp 250 juta. 
 
Uang sebesar Rp 250 juta itu adalah dari Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan untuk menutup kasus dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp 1 milliar lebih, yang merugikan keuangan negara sebesar Ratusan juta rupiah yang sedang ditangani oleh Kejari Pamekasan. 
 
Dalam Kasus ini, KPK mengamankan 5 orang tersangka, diantaranya Kajari, Bupati, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Kepegawaian Inspektorat dan Kepala Desa Dasuk Kabupaten Pamekasan. Dan ke- 5 nya pun sudah divonis dengan pidana penjara. 
 
Sebelumnya, pada akhir tahun 2016, seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi (saat ini sudah terpidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahun) juga terjaring OTT dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar. 
 
Pemberian uang suap itu, terkait penangan kasus Korupsi penjualan tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli (saat ini sudah terpidana). Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf meminta bantuan melalui Abdullah yang juga seorang staf di Intel Kejati jatim. 
 
Namun bedanya, penangkapan dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kejati Jatim. Sehingga yang tertangkap dan diproses hingga persidangan di Pengadilan Tipikor, hanya si Ahmad Fauzi dan Abdul Manaf yang menjabat sebagai Kepala Desa yang memberikan uang suap. Sementara si Abdullah hingga saat ini aman-aman saja. 
 
Dan kali ini, seorang Jaksa di berinisial AK (Jaksa fungsional pada bidang Intelijen Kejati Jatim), terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto, pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30 WIB. 
 
Hal itu diakui oleh Kadiv Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera saat dihubungi wartawan media ini, pada Senin, 6 Januari 2018. 
 
“Ya benar, yang melakukan oleh Polres dan Kejari Mojokerto. Mereka ditahan di Polres,” ucap Kombes Pol. Frans. 
 
Dari informasi yang dihimpun, Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto tidak hanya mengamankan Si Jaksa AK, tetapi ada LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) HCW warga Gubeng Surabaya, serta seorang masyarakat umum IW warga Pabean Cantikan Surabaya, dengan barang bukti (BB) berupa 6 (enam) bendel karcis masuk Wisata Jolotundo dan uang tunai Rp 612.000, uang sebesar Rp 11.900.000, 1 unit mobil Mitsubishi Kuda dan 4 (empat) buah Hand Phon. 
 
Sebelum Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto melakukan OTT pada Sabtu, 3 Februari 2018 sekitar pukul  21.30, Ke- 3 pelaku mendatangi lokasi Wisata Jolotundo Mojokerto dan mengaku dari Kejati Jatim untuk mengecek dugaan kecurangan penjualan karcis. 
 
Kemudian para pelaku membawa secara paksa seoarng “korban” kedalam mobil, dan dibawa kelilling sekitar wilayah Mojokerto dan Sidoarjo, dan selanjutnya meminta uang sebesar Rp 75 juta.  Namun karena korban merasa keberatan, akhirnya disepakati senilai Rp 35 juta. 
 
Dan saat itu korban hanya membawa uang tunai sebesar Rp 3 juta, sehingga kekurangannya akan diberikan esok harinya. 
 
Pada Minggu, 4 Februari 2018 jam 18.00 WIB, setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta, saat itulah Tim Saber Pungli Polres dan Kejari Mojokerto mengamnankan Ke- 3 nya dlam Operasi Tangkap Tangan.  (Redaksi)

News Tipikor Jaksa dan LSM Terjaring OTT

berita korupsi .co – Untuk yang Ketiga kalinya selama 2 tahun ini, Lembaga Adhyaksa di Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah nakal seo...

Jembatan Brawijaya Kediri Berkitan Dengan Kasus Kredit Bank Jatim

04.53 beritakorupsi 0

#Kasus Mega Korupsi yang merugikan keuangan negara ratuasn Milliaran rupiah akan menyeret banyak pihak# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBiejYKN_gZQHqlEstIS0wbSLHchA5wN6gUHOkM1gO0iSGvq-rOAzLFmykSivwUTU4e0yNlckSAbUBFlDoJRvzboy7wFACRXoxePKk1TXtZrYbTTSdlhyphenhyphenPMKlnuEp3BB2YwlA2Zlozfzk/s1600/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBiejYKN_gZQHqlEstIS0wbSLHchA5wN6gUHOkM1gO0iSGvq-rOAzLFmykSivwUTU4e0yNlckSAbUBFlDoJRvzboy7wFACRXoxePKk1TXtZrYbTTSdlhyphenhyphenPMKlnuEp3BB2YwlA2Zlozfzk/s640/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" width="607" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur, berkaitan erat dengan kasus dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim sebesar Rp 306 milliar yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155 M, yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan 3 terdakwa dari Bank Jatim Pusat. 
 
Kasus yang bermula pada tahun 2003, dimana Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KMK) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. 
 
Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. 
Tujuan pemberian kredit, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja. 
 
Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. 
 
Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Divisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno. 
 
Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. 
 
Pada hal, para terdakwa mengetahui bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan. 
 
Selain itu, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwqpf0Ncb_CgLpP07D4MRjYieCakFIu7Ulv6xCiphVar3LiTgffjpcWmk34Gix3J-y712hwse_JhowMXt4wxaRui5HIo_IestnWKF1e9d2Cq6M9We-AoNKcSdcGsV_zihW9Abzuh7XMw/s1600/IMG20171212141958.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOwqpf0Ncb_CgLpP07D4MRjYieCakFIu7Ulv6xCiphVar3LiTgffjpcWmk34Gix3J-y712hwse_JhowMXt4wxaRui5HIo_IestnWKF1e9d2Cq6M9We-AoNKcSdcGsV_zihW9Abzuh7XMw/s640/IMG20171212141958.jpg" width="640" /></a></div>
Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi. 
 
Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut. 
 
Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum. 
 
Atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 
 
Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 
 
Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280. 
 
Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. 
 
Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000, 
 
Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000 
 
Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000. 
 
Pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi KMK. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyV9b3ikcCtFs-hwcj75ZMSJi8NTAq4mGqS-NzpYIv5AUM5mocqghowbELV4WIt8xkQXSwrwztADNZIVAhWVK5U_onN5hBTLZPWHUfsHylA-AD9SXsSQT3-Rs6PCujTFAjr7WYKZWybA/s1600/Sindaru+Hadinoto%252C+Mantan+RM+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyV9b3ikcCtFs-hwcj75ZMSJi8NTAq4mGqS-NzpYIv5AUM5mocqghowbELV4WIt8xkQXSwrwztADNZIVAhWVK5U_onN5hBTLZPWHUfsHylA-AD9SXsSQT3-Rs6PCujTFAjr7WYKZWybA/s1600/Sindaru+Hadinoto%252C+Mantan+RM+Bank+Jatim.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sindaru Hadinoto, Mantan RM Bank Jatim</td></tr>
</tbody></table>
Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. 
 
Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011 
 
Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008 
 
Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi 
 
Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa. 
 
Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo 
 
Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491,98. 
 
Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim 
 
Atas perbuatannya, terdakwa pun dijerat  dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. (Redaksi)

Tipikor Jembatan Brawijaya Kediri Berkitan Dengan Kasus Kredit Bank Jatim

#Kasus Mega Korupsi yang merugikan keuangan negara ratuasn Milliaran rupiah akan menyeret banyak pihak# berita korupsi .co - Kasus perk...

Mantan Wali Kota Kediri Calon Tersangka

04.46 beritakorupsi 0

#Terkait pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri Thn 2010 – 2013 menelan anggaran Rp 66,4 M lebih dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 14 Milliar# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNDq51KXYi8cESRj_FPs3qMLnXNtapeQ9aeBrlMBieRVEV0TpCUcHNPkf7qKpvhB9sXvXy3QOW5lYpi97fZLg9ZiQ39LeScv2R7AV6mzjz2PCoJqv3IsvcfF55-VGHGilK2tlgRUVLF4o/s1600/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="579" data-original-width="550" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNDq51KXYi8cESRj_FPs3qMLnXNtapeQ9aeBrlMBieRVEV0TpCUcHNPkf7qKpvhB9sXvXy3QOW5lYpi97fZLg9ZiQ39LeScv2R7AV6mzjz2PCoJqv3IsvcfF55-VGHGilK2tlgRUVLF4o/s640/MAmANTAN+wALI+kOTA+kEDIRI+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252C+Sp.+PD.jpg" width="607" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Wali Kota Kediri Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD</td></tr>
</tbody></table>
 beritakorupsi.co - Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD, mantan Wali Kota Kediri tahun 2009 – 2014, mungkin saat ini mulai gelisah dan tak bisa tidur nyenyak walau kamar ber AC, atau bisa juga makan pun tak selera, setelah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa – Timur, Senin, 6 Pebruari 2018. Selain mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar, JPU juga menghadirkan mantan Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 yakni Abudullah Abubakar dan Nurhasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri. Kehadiran Tiga pejabat Kota Kediri ini ke gedung pengadil orang-orang koruptor, atas undangan JPU Kejari Kediri untuk memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan kasus perkara dugaan Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri tahun 2010 – 2013 lalu yang menelan anggaran APBD Kota Kediri sebesar Rp 66.409.000.000, yang merugikan negara senilai Rp 14,4 milliar berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur. Sebab pada tahun 2009/2010, Dinas PU Kota Kediri melakukan lelang untuk 3 Mega Proyek serta sudah ada pemenang lelang namun belum ada anggarannya. Ke- 3  Mega Proyek itu diantaranya Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri dengan anggaran Rp Rp 66.409.000.000, berdasarkan penunjukan penyedia Barang/Jasa No. 1538/VIII/SPPBJ/APBD/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No.1856/IX/SPMK FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2010 dengan jangka waktu proyek 2010 – 2013. Pemenag lelang adalah PT Surya Graha Semesta (SGS) namun dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS) Proyek pembangunan RSUD Gambiran II dengan anggaran Rp 208.685.176.000 dengan SPMK No.1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 31 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS). Serta proyek pembangunan gedung Poltek II Kediri dengan nilai anggaran Rp 88.901.861.280 SPMK No. 1035/X/SPMK FISIK/APBD/2009 tanggal 14 Oktober 2009 dengan masa waktu tanggal 14 Oktober 2009 – 22 Desember 2013. Dikerjakan oleh PT Nugraha  Adi Taruna (Group PT SGS) 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHRX5MgMRMYutrn7xWV00ByozxpfwsnC-8Yu9CENcflYB3KggZhfJJjbnmAcqC83FbyMvlGNaK1mWwmMJ9pE8dWxRkapvLhpLF_kqgI6CMtKRsAZJMkfSVtN4LuiFWqFWPrTN2lck3oaY/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHRX5MgMRMYutrn7xWV00ByozxpfwsnC-8Yu9CENcflYB3KggZhfJJjbnmAcqC83FbyMvlGNaK1mWwmMJ9pE8dWxRkapvLhpLF_kqgI6CMtKRsAZJMkfSVtN4LuiFWqFWPrTN2lck3oaY/s640/Foto+dari+kiri%252C+Abudullah+Abubakar+%2528mantan+Wkl+Wali+Kota+yang+saat+ini+sebagai+Wali+Kota%2529%252C++Nurhasan+Ketua+DPRD+dan+mali+Kota...jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Abudullah Abubakar (mantan Wkl Wali Kota yang saat ini sebagai Wali Kota),  Nurhasan Ketua DPRD dan mali Kota..</td></tr>
</tbody></table>
Dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian menemukan, bahwa proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,4 milliar ini, karena Kasenan selaku Pengguna Anggaran, memerintahkan secara langsung Wijanto selaku Ketua Panitia pengadaan di dinas PU, agar segera mengumumkan pelaksanaan lelang menggunakan Engineering Estimate (EE). Selain itu, Kasenan dianggap tidak melakukan pengendaliaan terhadap pelaksanaan anggaran. Tragisnya, nilai pembayaran lebih besar dari fisik pekerjaan jembatan yang terpasang. Kemudian, penyidik Polda Jatim untuk sementara menetapkan 3 tersangka/terdakwa, diantaranya Kasenan, mantan Kepala Dinas PU Kota Kediri selaku Pengguna Anggaran (PA), Nur Iman Satriyo Widodo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPk), dan Wijanto sebagai Pejabat Pengadaan. Setelah Samsul Ashar menjadi Wali Kota Kediri dan Abdullah Abukar sebagai Wakil Wali Kota (saat ini menjadi Wali Kota periode 2014 – 2019) yang dilantik pada April 2009 untuk periode 2009 – 2014, Kepala Dinas (Kadis) PU mengajukan proyek pembangunan jembatan Brawijawa Kediri pada Oktober 2010. Anehnya, mantan Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Gambiran Kediri 2004 – 2011 yang juga mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Kediri tahun 2004 –  2011 serta mantan Plh Wadir Yanmed RSUUSD Gambiran Kediri 2006 – 2011 ini, tidak mengetahui ada tidaknya anggran untuk pembangunan proyek tersebut. Yang lebih anehnya lagi, mantan Ketua Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo/FK. UNAIR periode 1999 – 2000 ini justru menanyakkan ke Kasnan selaku Kadis PU, apakah ada anggarannya atau tidak. Lalu kemudian, Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD selaku Wali Kota Kediri mengusulkan ke DPRD Kota Kediri. Dari usulan itu pun ada persetujuan Ketua DPRD tanpa ada rapat pleno di Dewan. Ironisnya, Ketua DRPD saat itu pun sempat mendapat mosi tak percaya dari seluruh anggota Dewan.  Hal itu terungkap atas pertanyaan JPU Abdul Rasyid yang juga sebagai Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri terhadap mantan orang Nomor Satu di Kota Kediri ini dalam persidangan dihadapan 3 Majelis Hakim, diantaranya I Wayan Sosisiawan (Ketua Majelis), M. Mahin dan Agusudarianto Kedaunya sebagai anggota. Dihadapan Majelis Hakim, JPU Rasyid dkk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Samsul Ashar, diantaranya kehadirannya kesalah satu Hotel di Surabaya bersama tim suksesnya, penerima pengajuan pembangunan peroyek jembatan Brawijaya, penerimaan uang ratusan juta hamper setiap bulan sejak 2009 – 2012 yang totalnya sekitar Rp 7 milliar melalui rekening Bank BCA dan Bangk Mandiri milik Fajar saudara sepupunya, permintaan fee sebesar 5 persen dari nilai anggaran kepada Widjianto Hadi Wiyono dari PT SGS. Namun jawaban yang diucapkan mantan orang Nomor 1 di Kota Kediri ini hanya “Lupa, nggak ingat dan nggak tahu”. “Pada tahun 2010, apakah sudah ada persetujuan anggaran dari Dewan menyangkut pembangunan proyek jembatan Brawijaya ? Setahu saudara, yang membangun jembatan Brawijaya itu siapa yang melaksanakan, bukan pemenang yang sebenarnya kan, tetapi PT Parahyangan,” tanya JPU Rasid. yang dijawab Samsul Ashar “saya lupa”. “Apakah Bapak punya saudara atau saudara sepupu bernama Fajar, dan pernah meminjam buku rekening BCA dan Bank Mandiri milik Fajar ?,” tanya JPU kemudian. Lagi-lagi “dokter Spesialis penyakit dalam ini tak memberikan keterangan yang jelas. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy6C-srkAuu8_FT3UmkvvNQq7YRzc31KzHKcuSY19jyh7U0HSAeFDsvzk5scTjXkvuYbtYTWw0k58UB6GmcW3Wr77lPwCJ4o1-5uTWHvyx-OQBC7_SJ7AR9OlPOyyE6lurE9OJYy7eTQg/s1600/PhotoGrid_1517825863179.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="450" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy6C-srkAuu8_FT3UmkvvNQq7YRzc31KzHKcuSY19jyh7U0HSAeFDsvzk5scTjXkvuYbtYTWw0k58UB6GmcW3Wr77lPwCJ4o1-5uTWHvyx-OQBC7_SJ7AR9OlPOyyE6lurE9OJYy7eTQg/s640/PhotoGrid_1517825863179.jpg" width="640" /></a></div>
Satu persatu pertanyaan yang diajukan JPU, tak satupun yang dijawab dengan jelas. Wajah mantan Wali Kota ini terlihat pucat dengan raut wajah berkerut seperti merasa ketakutan. Bisa jadi karena keterangannya saat itu sedang dipantau 2 penyidik Polda Jatim. Dengan rasa heran atas jawaban mantan Wali Kota Satu Periode itu, JPU Rasyid pun melontarkan kata-kata yang “pedas”. “Bagaimana Bapak bisa menjadi Wali Kota ? Apa yang Bapak Kerjakan selama menjabat hingga berakhir sebagai Wali Kota ?. Bapak sudah disumpah loh, itu dibawa mati. Usia Bapak berapa, Bapak kan dokter, apa yang membuat Bapak lupa ?,” kata Jaksa Rasyid Sementara saksi Nurhasan selaku Ketua DPRD Kota Kediri menjawab pertanyaan JPU terkait surat persetujuan yang diberikan atas usulan Wali Kota Samsul Ashar dalam pembangunan jembatan Brawijaya mengatakan, bukan persetujuan balasan surat dari Wali Kota. Anehnya, dalam inti surat Ketua Dewan ini menyetujui tanpa ada rapat Pansus (Panitia Khusus) dalam sidang Paripurna Dewan. Majelis Hakim pun merasa heran atas jawaban yang diberikan Dewan yang terhormat ini. “Apa kewenangan saudara membuat persetujuan tanpa ada rapat Pansus ?,” tanya salah satu Hakim Anggota. Namun tak bisa dijawab Nurhasan. Sementara mantan Wakil Wali Kota yang saat ini menjadi orang nomor satu di Mota Kediri itu tak banyak memberikan keterangan. Karena menurutnya, Ia tidak perah dilibatkan dalam pembangunan Kota Kediri. Majelis Hakim pun menyarankan kepada JPU agar tidak bertanya lebih banyak. Alasannya percuma saja karena tidak tahu. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCUTPq_CggJNRj_G12Wh0D_rxeZCJAsvtGp5a5MATj7fADHw5bNTfejSISEsqKyTNInPYq43LhabrsN8xL6ED2dUjxMHtQOXhKw3td-pfmmA9qvwanyfmGMV-EQ_5jeJq6-tcr5hrMCnU/s1600/Kasi+Pidsus+Kejari+Kota+Kediri%252C+Rosyid.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="903" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCUTPq_CggJNRj_G12Wh0D_rxeZCJAsvtGp5a5MATj7fADHw5bNTfejSISEsqKyTNInPYq43LhabrsN8xL6ED2dUjxMHtQOXhKw3td-pfmmA9qvwanyfmGMV-EQ_5jeJq6-tcr5hrMCnU/s400/Kasi+Pidsus+Kejari+Kota+Kediri%252C+Rosyid.jpg" width="225" /></a></div>
 Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Kediri Abdul Rasyid mengatakan, bahwa saksi bisa jadi tersangka berdasarkan fakta persidangan. Namun menurutnya, akan berkordinasi dnegan penyidik Polda Jatim yang saat itu sedang mengikuti jalannya persidangan. “Berdasarkan fakata persidangan, bisa jadi. Tapi semua tergantung penyidik dan kita akan berkordinasi. Dan persidangan ini kan juga diikuti penyidik Polda,” ucap JPU Rasyid. “Tapi menurut anda selaku Jaksa berdasarkan keterangan mantan Wali Kota itu, apakah bisa jadi tersaka ?,”  tanya wartawan media ini memperjelas.   
“Kalau menurut saya bisa,” jawab JPU Rasysid.   
 
 Terpisah, Wali Kota Abdullah Abubakar, yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kediri mengatakan, bahwa kasus pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri baru diketahuinya setelag Polisi melakukan penyidikan. Sebab menurutnya, Ia tidak pernah dilibatkan. "Saya tau setelah saya dipanggil oleh Polisi. Sejak awal saya tidak pernah dilibatkan," kata Abubakar. Aneh memang jika sekelas Wakil Wali Kota Wakil Wali KOta tak apa-apa di wailyahnya.(Redaksi)

Tipikor Mantan Wali Kota Kediri Calon Tersangka

#Terkait pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri Thn 2010 – 2013 menelan anggaran Rp 66,4 M lebih dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 14 ...

Bupati Jombang Terjaring OTT KPK

01.29 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfrx1zewMAszmcFiIwxJKx_555UBtOmT0OqCQ-GAtYetHylu6tsIhfdv_yJ0wl5crbDOrBHuTcZUjtaPGLINSyORNx4AzrvRXy9fqAO8DpdUMrvgE6Duu-2HNyfmWXxLpBd4gql0GakX8/s1600/IMG201704110909011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1564" data-original-width="1600" height="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfrx1zewMAszmcFiIwxJKx_555UBtOmT0OqCQ-GAtYetHylu6tsIhfdv_yJ0wl5crbDOrBHuTcZUjtaPGLINSyORNx4AzrvRXy9fqAO8DpdUMrvgE6Duu-2HNyfmWXxLpBd4gql0GakX8/s640/IMG201704110909011.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Belum tuntas sidang perkara kasus suap Wali Kota Batu periode 2007 – 2017 Eddy Rumpoko, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan Wali KOta Mojokerto yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menjelang akhir 2017, kini lembaga anti rasuah itu kembali mengawali keberhasilannya di awal tahun 2018. Kali ini, tepatnya tanggal 3 Pebruari 2018, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Jombang. hal itu seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Frans Barung Mangera saat dihubungi media ini. “Ya benar Bupati Jombang,” kata Kombes Pol. Fras singkat. Dari berbagai informasi yang diperoleh wartawan media ini, selain Bupati Jombang, KPK juga mengamankan beberapa orang yang diduga berkaitan dengan “suap menyap” terhadap Kepala Daerah yang diusung oleh Partai berlambang beringin itu. Hingga berita ini ditulis, belum dipastikan jumlah orang yang terjaring OTT maupun barang bukti yang diamankan KPK.  Sementara, tertangkapnya Bupati Jombang kali ini menambah daftar Kepala Daerah yang terjaring OTT oleh KPK, diantaranya Buapti Pamekasan Achmad Syafi’i (sudah di Vonis), Wali Kota Batu Batu Eddy Rumpoko (dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya), Bupati Nganjuk Taufiqurraham (masih ditahanan KPK) dan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus (proses penyidikan. Entah siapa lagi yang akan mnyusul. (Redaksi)

News Tipikor Bupati Jombang Terjaring OTT KPK

berita korupsi .co – Belum tuntas sidang perkara kasus suap Wali Kota Batu periode 2007 – 2017 Eddy Rumpoko, Bupati Nganjuk Taufiqurrahma...

“Karena Si Hitam”, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko di Adili

01.27 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiITkOX6hpDGQ0dEsdlKj9WwnnP5K2eMLE2cbT0sCJCOsyywnaBPDcswq51YU8yIJjQAw5BeYWuM8R9pgbsJ6qU7_RS39uZ6im9vFLMfCWR3ZxaEUU58JIrSgemwp2bz2vGBLwGue3Xv0g/s1600/IMG20180202093126_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiITkOX6hpDGQ0dEsdlKj9WwnnP5K2eMLE2cbT0sCJCOsyywnaBPDcswq51YU8yIJjQAw5BeYWuM8R9pgbsJ6qU7_RS39uZ6im9vFLMfCWR3ZxaEUU58JIrSgemwp2bz2vGBLwGue3Xv0g/s640/IMG20180202093126_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Si Hitam” alias mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itulah, menghantarkan Eddy Rumpoko ke penjara dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 2 Pebruari 2018. Karena memiliki mobil mewah merek Toyota New Alphard type terbaru dengan cara “kotor” yakni menyuruh pengusaha si Filipus Djab untuk membayar lebih dahulu dan akan diganti dengan beberapa proyek pekerjaan yang didanai dari APBD Kota Batu. “Dia tahu yang ku mau” mungkin itulah dipikiran si Filipus Djab, lalu disetujui. Mobil mewah itu pun kemudia terparkir di rumah dinas Wali Kota setelah dibayarin si Filipus Djab. Pembelian mobil itu pun diketahui si Edi Setiawan. Tidak hayan itu, si Eddy dan si Edi Setiawan juga diberi uang “haram” oleh si Filipus. Ternyata rencana “kotor” itu tercium oleh KPK. Dan pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB, si Filipus Djab dan si Eddy Rumpok langsung diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta, smentara tim KPK lainnya sudah mengamankan si Edi Setiawan dengan barang bukti uang sebesar Rp 95 juta. Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 3 tersangka dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 295 juta. Ketiga tersangka yakni Filipus Djab selaku penyuap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan Filpus Djab divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 22 Januari 2018. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1JP1_Qt_d1rsXrHpy7c4t5GMrdIMb8zaoQD6VexyazT1aRwVfNSc3iVyLQh5JZRZJl8cefkfFVgmO9kptmxi2W0M4IxlWjlZ8bAAH8vtLZZ5-hixQ_O234tZ0KV4NKHeaQu0Gvwj63M/s1600/IMG20180202102916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1JP1_Qt_d1rsXrHpy7c4t5GMrdIMb8zaoQD6VexyazT1aRwVfNSc3iVyLQh5JZRZJl8cefkfFVgmO9kptmxi2W0M4IxlWjlZ8bAAH8vtLZZ5-hixQ_O234tZ0KV4NKHeaQu0Gvwj63M/s640/IMG20180202102916.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edi Setiawan </td></tr>
</tbody></table>
Pada Jumat, 2 Pebruari 2018, giliran si Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK. Keduanya diadili dalam sidang terpisah dengan JPU KPK dan Majelis Hakim yang sama. Edy Setiawan diadili terlebih dahulu. Pada Jumat, 2 Pebruari 2018, Terdakwa Eddy Rumpo dan terdakwa Edy Setiawan diadili dalam sidang terpisah di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo,  dengan JPU KPK dan Majelis Hakim yang sama. Sidang dipimpin oleh Hakim H.R Unggul Warso Mukti, sementara terdakwa Eddy Rumpoko didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agus Dwi Warsono. Sementara terdakwa Edy Setiawan selaku pejabat Pengadaan Kota Batu, menggunakan “Kartu Truf” berupa Surat Keteranga Tidak Mampu (SKTM) alias “Melarat” dari pemerintah Kota Batu kepada Majelis Hakim untuk memperoleh pendampingan dari Penasat Hukum selama persidangan atas penunjukkan Ketua Majelis Hakim. Bisa jadi “Kartu Truf” yang digunakan terdakwa, agar tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membayar fee Pengacara yang akan mendapinginya selama persidangan. Dan inilah pejabat kedua sebagai terdakwa yang terjaring OTT oleh KPK dan menggunakan SKTM yang sebelumnya oleh terdakwa M. Bisri, selaku Kepala Bagian Umum RSUD Kertosoni Nganjuk yang terjaring OTT ersama Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Apakah ini model Korupsi baru, dimana Pemerintah Daerah mengeluarkan SKTM kepada pejabat di dearahnya, sementara rakyat jelata sulit memperoleh layanan dari pemerintah dengan berbagai alasan persyaratan ? Sementara dalam surat dakwaan JPU KPK Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim menyakatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2012 – 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan menerima janji atau hadiah berupa uang ratusan juta rupiah dan 1 unit mobil Toyota Alphard  seharga 1,6 milliar dari pengusaha Filipus Djab, dan sebagai imbalannya Eddy Rumpoko akan memberikan beberapa proyek yang di danai dari APBD Kota Batu TA 2016 – 2017. Orang-orang disekitar terdakwa Eddy Rumpoko termasuk terdakwa sendiri mungkin lupa kalau dirinya bukan duduk di kursi jabatan yang sedang rapat bersama DPRD Kota Batu, melainkan duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa kasus Korupsi suap yang sedang terancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebab, beberapa menit setelah JPU KPK membacakan surat dakwaan, terdakwa terlihat gelisah, sesekali mengusap sudut mata dan merogoh saku celana sebelah kanan. Ternya ada telepon masuk ke Hand Phon manatam Wali Kota yang juga suami Wali Kota Batu ini. Terdakwapun buru-buru mematikan Smart Phonnya serta memasukkannya kembali ke saku celana. Beruntung memang karena terdakwa tidak ditegur Majelis Hakim seperti saksi maupun pengunjung sidang lainnya. JPU KPK menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017 bersama-sama dengan Edy Setiawan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiljMmwEqfolDc32jyWMbnfMa6I_-DF3QLC4FU3FQfHPbPV5h2g4fz_fiFE6CesiccXRA9MVnM3HwUsYbQMGEL8OxUjOCs-1fYIMipdbb_GXbXrtTJFxkTn2XyrCcR52nXAtnE83ihRHEw/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1124" height="437" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiljMmwEqfolDc32jyWMbnfMa6I_-DF3QLC4FU3FQfHPbPV5h2g4fz_fiFE6CesiccXRA9MVnM3HwUsYbQMGEL8OxUjOCs-1fYIMipdbb_GXbXrtTJFxkTn2XyrCcR52nXAtnE83ihRHEw/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
“Padahal diketahui atau patut diketahui atau diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu terdakwa Edy Setiawan mengetahui pemberian hadia dari Filpus Djab, aupaya terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu mengarahkan  beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djab, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Wali Kota Batu sebagaimana dimasksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” ucap JPU KPK Iskandar. 
 
Dalam surat dakwaan itupun, JPU KPK membeberkan “kebusukan” Kedua terdakwa selaku pejabat bersama pengusaha Filipus Djab si terpidana itu. Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma). Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNeTZtMQvO6tfZtGu6fwi2Dy5YY9IO7M47y9gfhzS5I0_lFjGQOk-hYsBT4R4mOlkn0bqsAa1OkKBV6wUeeVxM4cSinI6edPaMVPmorW3pDZG8pqMVkJP_FGalY0RzVIyRiZRfnaSPP3Y/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNeTZtMQvO6tfZtGu6fwi2Dy5YY9IO7M47y9gfhzS5I0_lFjGQOk-hYsBT4R4mOlkn0bqsAa1OkKBV6wUeeVxM4cSinI6edPaMVPmorW3pDZG8pqMVkJP_FGalY0RzVIyRiZRfnaSPP3Y/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div>
Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu. Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab. “Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan. Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard. Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa. 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd61QsVOxLYU6-M23cnzQnsSQbiv21C4SbO0QV5W7mRGLGsu0300HDDuRqHipqivlOVooD7k5e2h5uX5qOQze_YZD0hqp8IGprQ7ke3VLi3MfJi0CLZ82tU6LLBxPYAs_0u5a8TlGVO0/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijd61QsVOxLYU6-M23cnzQnsSQbiv21C4SbO0QV5W7mRGLGsu0300HDDuRqHipqivlOVooD7k5e2h5uX5qOQze_YZD0hqp8IGprQ7ke3VLi3MfJi0CLZ82tU6LLBxPYAs_0u5a8TlGVO0/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017. Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. “Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan. Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak. Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBKahnoFpbIdijcgr8kyY405QYUSoCMNgQtPdzHvE4xbHB7XbLmSnaykazk4rU2hD_2uJk60m-yJI6ayWe_YLE_t8qaQycBFiOsFMuepHGJHbS0dohnAD_TTK-t2S3VqvKfNKCC5L_Jk/s1600/IMG20180202100641.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBKahnoFpbIdijcgr8kyY405QYUSoCMNgQtPdzHvE4xbHB7XbLmSnaykazk4rU2hD_2uJk60m-yJI6ayWe_YLE_t8qaQycBFiOsFMuepHGJHbS0dohnAD_TTK-t2S3VqvKfNKCC5L_Jk/s640/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus. Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar. Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam. Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang. Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI “Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan 
memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan 
pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang 
memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut 
meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan Pada 
tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang 
lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja 
kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu 
anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 
1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh 
panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan
 peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab 
sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrk7PngO0DZi9MQJkWZmvhBzCbEt_CZ5WsWVCVi7uHUrl9efV3sq2IdF5qYXIeIAd0Q_kJRnoxBXn-GWx7NRuS9poeETEONDZGkcKDcCDbAmjH0Z5pepYY_iST-qWAIwDKtnHem18ub8s/s1600/IMG20180202100605.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrk7PngO0DZi9MQJkWZmvhBzCbEt_CZ5WsWVCVi7uHUrl9efV3sq2IdF5qYXIeIAd0Q_kJRnoxBXn-GWx7NRuS9poeETEONDZGkcKDcCDbAmjH0Z5pepYY_iST-qWAIwDKtnHem18ub8s/s640/IMG20180202100605.jpg" width="640" /></a></div>
Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta. “Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa. Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair. Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”. Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepada Nya. Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa. Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. “Penerimaan hadiah dari Filipus Djap tersebut, diberikan supaya Wali Kota Batu mengarahkan beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 – 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djap. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Walkout, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata JPU KPK. “Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun Sesuai dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU Iskandar Marwanto.  (Redaksi)

News Tipikor “Karena Si Hitam”, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko di Adili

Terdakwa Eddy Rumpoko berita korupsi .co – “Si Hitam” alias mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itulah, meng...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Kasus "Suap" Ketua DPRD Malang, Ajukan Eksepsi

Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik

Jaksa dan LSM Terjaring OTT

Jembatan Brawijaya Kediri Berkitan Dengan Kasus Kredit Bank Jatim

Mantan Wali Kota Kediri Calon Tersangka

Bupati Jombang Terjaring OTT KPK

“Karena Si Hitam”, Wali Kota Baru Eddy Rumpoko di Adili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI