BERITAKORUPSI.CO

PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s1600/nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiihopBD0wED2vAibaXgVC87r_UA5r1QdOtIG5EupGrfxoGlIJ8mrstNY_Vs_dmoTCsCZHibmxWKw-QEtwrl6Vy7qc3UsH8bAuz27aEDLYsIWAjyFbDZvmw2CKdYHnufewT22s8GjnVyFc/s640/nganjuk.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Berani berbuat berani bertanggung jawab, inilah sikap seorang kastria. Dan sikap ini pula yang ditujunkkan Suhariyono kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis, 11 Januari 2018. Sebab, terdakwa Suharyono yang divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subseder 4 bulan kurungan, serta membayar kerugian negara senilai Rp 257 juta lebih oleh Majelis Hakim yang dikaetuai Dede Surayaman, terdakwa langsung mengatakan menerima. Tak banyak terdakwa yang diadili di gedung pengadil para Koruptor itu langsung menerima begitu saja putusan Majelis Hakim, sekalipun terdakwa itu terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seperti mantan Bupati Pamekasan Achmat Syafi’i. Biasanya para terdakwa itu mengatakan pikir-pikir dulu selama 7 hari dan tak sedikit yang melakukan upaya banding. Namun terdakwa Suharyono tidak demikian, justru langsung mengatakan menerima. Terdakwa Suharyono, terseret dalam kasus Korupsi proyek pembangunan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Nganjuk tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 2,48 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 581.883.860,38 sen. Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 lalu, terdakwa Suharyono menjabat sebagai Sekretaris KPU yang juga sebagai PPK sekaligus KPA (Pejabat Pembuat Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran) Kemudian menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP). Sementara perusahaan yang menjadi pemenang lelang sekaligus sebagai pelaksana proyek adalah PT Trisenta Sarana Konstruksi (TSK) Mojokerto. Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Polres Nganjuk membutuhkan waktu selama 1.095 hari atau 4 tahun untuk bisa menuntaskan. Setelah 4 tahun, penyidik Polres Nganjuk baru dapat   menetapkan 4 tersangka, diantaranya Suharyono sebagai PPK sekaligus KPA, Direktur PT TSK Nurhadi, pelaksana teknik lapangan dari PT TSK Sumarjoko dan Komisiaris PT TSK Siti Khotijah. Lamanya penyidik Polres Nganjuk menuntaskan kasus ini bisa jadi……….(terserah pembaca menyimpulkannya). 
 
 Tidak hanya itu. Konsultan pengawas, PPHP (Penjabat Peneriam Hasil Pekerjaan) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) hanya dijadikan penyidik sebagai saksi.   
Kemudian JPU Deris, Kristina, Andi, Heni dan Tri dari Kejari Nganjuk “menyeret” Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah (perkara masing-masing terpisah) ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim atas perbuatannya. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, pekerjaan pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk itu, tidak sesuai dengan beberapa aspek, diantaranya item pekerjaan fisik gedung yang dihilangkan, dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, pembangunan mushola dan gudang yang tidak beratap, lis atau bingkai plafon, list pembatas pintu dengan kusen tak layak pakai, paving halaman, rancangan tujuh unit taman di halaman gedung, hingga atap galvalum. Majleis Hakim menyebutkan, bahwa hal itu sesuai dengan temuan tim ahli konstruksi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang dan juga dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh tim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur yang menyebutkan, adanya kerugian negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan, atas perbuatan terdakwa patutlah dijatuhi hukuman badan maupun hukuman denda yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Suharyono, Sumarjoko, Nurhadi dan Siti Khotijah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Mengadili; Menghukum terdakwa Suharyono dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta, apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Juga menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 157.441.930,19 sen. Apabila terdakwa tidak membayar selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Incrah), maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 2 tahun,” ucap Hakim Dede. Vonis pidana badan, denda maupun pidana membayar uang pengganti, juga diberikan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sumarjoko. Sementara terdakwa Nurhadi dan Siti Khotijah, dihukum pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Vonis majelis Hakim ini sama dengan tuntutan JPU. “Atas putusan ini, saudara punya hak yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum apakah menerima, banding atau pikir-pikir,” lanjut Hakim Dede. “Saya menerima Pak Hakim,” jawab terdakwa Suharyono singkat. Sementara JPU Andi dkk juga mengatakan hal yang sama. Karena putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa. Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Nurhadi, Setiyo Busono mengatakan kepada media ini akan melalukan upaya banding. Alasannya, karena terdakwa hanya dipinjam nama dan tidak tahu menahu tentang pembangunan gedung KPU. Menurutnya, yang mengendalikan adalah Siti Khotijah selaku Komisiaris PT TSK. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s1600/Nurhadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNmNSTVEzaaq7XWyqNgnIN81GBF60c8EootCn8xXbgmIJAazM5U9Qz-RTKSY0LZ5L7xoPcHfG_WfcGcejwk5xwFlxnuhINqyxEP4midM83ruArhVOtZU8UbWwXLToBwsPxWh_zNKOs-Fw/s640/Nurhadi.jpg" width="640" /></a> 
“Banding. Kenapa banding, karena Nurhadi tidak tahu apa-apa. Namanya hany dipinjam oleh Siti, semua yang menangani adalah Bu Siti selaku Komisiaris,” kata Setiyo menjelaskan. Saat ditanya yang menandatangani dokumen kontrak, apakah terdakwa Nurhadi atau bukan. Setiyo mengakui, bahwa yang menandatangani dokumen adalah Nurhadi atas suruhan Siti. “Yang menandatangani dokumen kontrak adalah Nurhadi atas perintah Bu Siti. Nurhadi tidak tahu apa-apa, dia hanya seoarang tukang. Dia pun tidak meneriam uang sepeserpun, semua Bu Siti,” ujar Setiyo. Apapun yang dikatakan PH terdakwa, yang jelas dalam dokumen kontrak maupun rekening PT TSK pada saat pencairan uang muka maupun pembayaran termin, yang tercantum adalah nama terdakwa. Artinya, mau dicantumkan namanya sebagai Direktur dalam sebuah Akta pendirian perusahaan dan menandatangani sebuah dokumen, berate harus siap menanggung segala resiko yang ditimbulkannya.  (Redaksi)

Regional Tipikor PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

#Terbukti Rugikan negara sebesar Rp 581.883.860,38 sen dalam pembangunan gedung KPU Kab. Nganjuk tahun 2013 dengan anggaran APBN Rp 2,48 M# ...

“Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

22.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s1600/Kades.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO6oTnYW3JYnxMAA7RHGjWZaSOb8e0-eHioA0yyaWuCKhQG_roWvoEgtO1j2UDE9JrfHpkdgh652c4ZpYrE6-mgd7f_VkSmW6eoosg1FbapPdv-Dba0uhRsLUCA2uZGTct_7X8jyAxjH4/s640/Kades.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas Desa (TKD) kasus inilah yang rata-rata menyeret Kepala Desa yang masih aktif maupaun yang sudah mantan untuk “tinggal” beberapa tahun di Hotel Prodeo alias penajra. Seperti yang dialami Samsul Maskuri, Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, Malang Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi penyimpangan dana hasil sewa TKD pada tahun 2012 lalu, sebesar Rp 45 juta. Tahun 2012 lalu, Samsul Maskuri selaku Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung Kabupaten Kepanjen, menyewakan TKD seluas 6555 meter persegi kepada masyarakat.  Hasil sewa TKD sebesar Rp 45 juta itu “diakntongi” sendiri oleh si Kades “N\nakal” ini. Seharusnya, duit itu dipergunakan untuk keperluan Kantormaupun untuk perangkat Desa. Duit sebesar Rp 45 juta itu, akhirnya dikembalikan si Samsul Maskuri setelah dirinya ditetapkan jadi tersangka oleh Kejari Kepanjen, dan kemudian diinapkan di ruangan berjeruji besi tanpa dilengkapi bantal, kasur maupun kipas. Setelah JPU dari Kejari Kepanjen “menyeret” si Kades “nakal” ini ke Pengadilan Tipikor untuk diadili atas perbuatannya. Setelah dalam proses persidangan, JPU kemudian meminta Majelis Hakim untuk menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta atau 5 juta rupiah lebih besar dari kerugian negara. Apakah negara mengambil keuntungan dari terdakwa atas kasus Korupsi seperti yang dikenakan JPU terhadap terdakwa Samsul Maskuri ini ? Ternyata Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti tidak sependapat dengan JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan, ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI yang menjadi patokannya untuk menangani kasus perkara Korupsi yang kerugian negara dibawah Rp 50 juta, tidak dikenakan denda dalam pasla 18 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Samsul Maskuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili; Meghukum terdakwa Samsul Maskuri dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Hakim Wiwin Arodawanti. Eh, JPU ternyata tak terima juga dengan putusan Majelis Hakim karena terdakwa tidak dihukum untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta seperti dalam tuntutannya. “Kita pikir-pikir karena dendanya tidak ada. Dalam tuntuta kita, ada denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan,” ucap si Jaksa kepada media ini sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)

Regional Tipikor “Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

berita korupsi .co – Raskin (beras miskin), Prona (Proyek Agraria Nasional), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) serta Tanah Kas...

Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

11.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s1600/Korupsi+Sapi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgolelC1fW97isZFG2Ok0c0Q08lDO1yxsBAQajBN3QZqLt0_syES6qlg81C9fD4GdYhbSX2OZ7uCLfBpphTxDxIldhwvlRrp-sjImvEdiJma4kjkdkW_670rpznfIKUyAZctq38xqHWgak/s640/Korupsi+Sapi.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur yang saat ini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya untuk di adili, karena 315 ekor Sapi yang dibeli dari dana Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 4 milliar lebih melalui Bank Jatim pada tahun 2010 lalu “lenyap”. 
 
Ke- 15 orang warga Pacitan yang berstatus terdakwa ini, antara lain Efendi, Ary Wibowo, Moch Asmuni, Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi, Wily Taufan, Suramto, Supriyadi, Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono, dengan profesi masing-masing ada yang PNS atau pensiunan dan swasta. 
 
Sementara 1 orang lagi yakni ‘Sutrisno’ tak jadi diadili. Karena pada tanggal 15 Desember 2017, ‘Sutrisno’ telah menghadap sang Ilahi setelah beberpa hari sempat ditahan oleh penyidik Kejati Jatim di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I A Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo Jawa Timur bersma 15 rekannya dan sempat dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, seperti yang diceritakan anak almahum kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. 
 
Dalam surat dakwaan JPU Tio, Triskie dan Syafruddin yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmat dengan dibantu Panitra Pengganti (PP), para terdakwa ini dibagai dalam 2 perkara sesuai dengan nama Kelompoknya yaitu Pacitan Agromilk I dan II seperti pada saat pengajuan KUPS ke Bank Jatim pada tahun 2010 lalu. 
 
Sidang digelar dalam 2 sesion, yang pertama Kelompok Pacitan Agromilk I dan dilanjutkan dengan sidang terdakwa dari Kelompok Pacitan Agromilk II. 
 
JPU menyebutkan, Kelompok Pacitan Agromilk I terdiri dari Efendi (Ketua), Ary Wibowo (Sekretaris), Moch Asmuni (Bendahara) dan Kardoyo, Ali Arifin, Susilo Sukarfi dan Wily Taufan masing-masing sebagai anggota. Para terdakwa ini disidangkan tanpa Penasehat Hukum (PH)-nya karena berhalangan hadir, yang bertepatan dengan sidang Praperadilan yang diajukan tersangka di PN Bangil. 
 
Kelompok Pacitan Agromilk I mendapat kucuran dana KUPS sebesar Rp 3.995.000.000 yang dipergunakan untuk membeli 235 ekor sapi dengan harga Rp 17 juta per ekor termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Duit untuk pembelian Sapi, dibayarkan langsung oleh pihak Bank Jatim kepada perusahaan penyedia sapi yang telah ditunjuk kelompok. 
 
Dan Kelompok Pacitan II antara lain Suramto (Ketua), Supriyadi (Sekretaris) dan anggota masing-masing Gatot Sunyoto, Endro Susmono, Sugiyanto, Setiadi, Suwarno dan Sartono. Para terdakwa ini didampingi PH-nya Bambang Suyono. 
 
Kelompok Pacitan Agromilk II ini mendapata kucuran dana KUPS sebesar Rp 1.381.000.000. Duit sebanyak itu untuk digunakan pembelian sebanyak 80 ekor Sapi, termasuk dengan biaya pembuatan kandang, pakan, obat-obatan, inseminasi dan pemasangan chip. Dan pengucuran dana oleh Bank Jatim langsung ke rekening Kelompok. 
 
Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa sapi yang dibeli oleh para kelompok dan dibagikan ke anggotanya itu ternyata sudah tidak ada, karena mati dan juga dijual, sementara kredit di Bank Jatim dari masing-masing anggota dari 2 Kelompom ternak Sapi itu belum lunas. 
 
Selain itu JPU juga membeberkan, bahwa apa yang dikatakan para terdakwa terkait matinya para sapi itu tidak ada laporan tertulis ke Dinas Peternakan Kabupaten Pacitan. Belum lagi hasil dari penjualan sapi, para anggota Kelompok ini tidak dibelikkan atau tidak diganti lagi dengan sapi, melainkan duitnya dinikmati untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa. 
 
Pada hal kata JPU dalam surat dakwaannya, harusnya sapi yang dijual itu diganti lagi dengan sapi, sesuai dengan perjanjian /pernyataan dalam hal memperoleh dana KUPS. JPU mengungkapkan, bahwa matinya sapi karena makanan yang diberikan adalah jerami, berdasarkan keterangan dokter Hewan. Sehingga terjadilah kerugian keungan negara sebesar Rp 4 milliar lebih. 
 
JPU menyatakan, bahwa Kelompok Pacitan II maupun II belum pengalam dalam hal memelihara sapi. Para terdakwa baru membentuk Kelompok ternak dengan adanya program KUPS dari pemerintah. 
 
JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Kelompok Pacitan Agromilk II dan II) diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junckto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan dendaa sebesar Rp 1 milliar (pasal 2), atau 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (pasal 3). 
 
Usai persidangan, JPU Tio menjelaskan kepada wartawan beritakorupsi.co, bahwa kerugian negara terletak pada sapi yang dijual dan tidak diganti maupun kematian sapi yang tidak ada laporannya. 
 
“Terdakwa dalam Kelompok Pacitan Agromilk Satu ada Tujuh terdakwa dan kelompok Pacitan Agromilk Dua ada Delapan terdakwa. Jumlah sapi dalam Kelompok Pacitan Agromilk I, 300 sekian dengan kerugian negara 3 milliar sekain dan Kelompom Pacitan Agromilk II, jumlah sapi 80 dengan kerugian negara 1 milliard sekian. Jadi kerugian negara ada dalam sapi itu,” kata JPU Tio. 
 
JPU Tio menambahkan, awalnya mereka ini belum berkelompok. Kemudian setelah ada informasi KUPS, karena persyaratannya harus ada kelompok atau perusahaan, tiba-tiba mereka membentuk kelompok. Di dalam kelompok tersebut ada yang berpengalaman dan ada yang belum berpengalaman merawat sapi. Nah tujuan KUPS adalah pengembangan bukan untuk coba-coba. 
 
“Dalam perjalanannya sapi tersebut tidak ada. Seharusnya sapi itu harus diganti dengan sapi baru. Entah itu mati atau dijual, sapi itu harus ada sehingga pembibitan sapi itu bisa berkesinambungan. Sapinya mati atau dijual tidak ada keterangannya,” kata JPU Tio. 
 
Terkait agunan yang dijadikan para Kelompok tani (terdakwa) ituke Bank Jatim, JPU Tio menjelaskan, bahwa dalam KUPS adalah sebagai jaminan tambahan. Jaminan utamanya adalah sapi itu. 
 
“Jadi mereka ini menghilangkan jaminan utama dalam KUPS. Ada Dua orang yang sudah melunasi sebelum jatuh tempo, sementara yang disidangkan ini pelunsannya setelah adanya penyelidikan. Kalau Sutrisno sudah di SP3. Bunga dalam Kredit KUPS ini kan sebesar 12 persen, 8 persennya ditanggung oleh pemerintah,” 
 
Saat ditanya, terkait tidak adanya pendampingan dari pemerintah (Dinas Peternakan), JPU Tio mengatakan, karena terdakwa tidak pernah membuat laporan. 
 
“Memang pemerintah wajib memberikan pendampingan. Tetapi para terdakwa ini tidak pernah melaporkannya. Dalam perjanjian jual beli sapi, penampingan ada pada perusahaan penyedia sapi,” ucapnya. (Redaksi)

Regional Tipikor Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

berita korupsi .co – Senin, 8 Januari 2018 adalah menjadi hari yang “bersejarah” bagi 15 dari 16 orang warga Pacitan, Malang Jawa Timur ya...

Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

11.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M#    
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s1600/IMG-20180109-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbI9ki5V_gCENLQBNBVyZ2RtXtAHUXzQaPJtdddbdxDx1B4RdmufPEoB3mTgfOUcPMDsz4g9D5VV3gyc5jomPMbarqiFuNvyIZm8f3IJP3kfAwcTax7OV8EujG0mzwhx25Raqb68-aOAk/s640/IMG-20180109-WA0008.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembangunan gedung kantor PLP di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 yang merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar 3,9 M tak lama lagi akan berakir. 
 
Sebab JPU dari Kejari Tanjung Perak telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Keduanya pun dituntut pidana penjara selama 7 tahun bagi terdakwa Sujarwa dan 6 tahun dan 6 bulan bagi terdakwa Bambang Hartono, serta uang pengganti sebesar Rp 250 juta lebih ditanggung renteng. 
 
Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 didanai dari kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar diduga menyimpang dari spesifikasi yang ada, hingga menimbulkan kerugian keuangan negara. 
 
JPU menyatakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, bahwa perbuatan Kedua terdakwa ini diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
“Menuntut; meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 250 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh jaksan untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka digangi penjara selama 1 tahun,” ucap JPU. 
 
Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Marzuki untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya). 
 
Dari tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak ini mengundang pertanyaan. Sebab uang pengganti yang dibebankan JPU terhadap terdakwaa, ditanggung renteng. Sementara dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa, adalah sejumlah uang negara yang dikmatinya.  
 
Selain itu, bila dikatakan pembangunan gedung kantor PLP yang sempat mangkrak itu menimpang dari spesifikasi yang ada, mengapa pihak kontraktornya selaku penyedia barang/jasa tidak “diseret” sebagai orang yang turut bertanggung jawab ?. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s1600/DSCF3274.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="495" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQiAIJRV2K8SATl8e_s_RUapl_zYYi0ViV5TwJ1r8ifYwGbnnhvEErhSrvVIW0qz9v_FaOY85eotGccE2lLSfP23p2LQo8xj0NUbUOZNUGRde0Cm1yB-bxxMP3DlM0EAgJNHjIFwEYRg0/s640/DSCF3274.JPG" width="640" /></a></div>
Hal ini mengingatkan kembali, kasus Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dengan rincian; pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain dana BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta, dengan kerugian negara sejumlah Rp 718.649.000. 
 
Dalam kasus ini, Kejari Tanjung perak “menyeret” 2 tersangka (saat ini terpidana) yakni H. Syamsi, Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah, dan Masykuri, selaku Kepala Sekolah. Sementara Bendahara yang membuat laporan terkait penggunaan uang negara itu tidak “terseret” bersama kedua pimpinannya itu. Selain itu, Uang negara itu pun dinikmantinya. 
 
Marzuki, selaku Penasehat Hukum terdakwa Sujarwa dan Bambang Hartono pun mempertanyakkan tuntutan JPU yang begitu tinggi dan uang pengganti yang ditanggung renteng. Selain itu, Marzuki juga mempertanyakkan tentang pihak kontraktor yang tidak turut bertanggung jawab dalam pembangunan gedung yang didanai uang rakyat itu. 
 
“Tuntutannya begitu tinggi, uang pengganti ditanggung renteng, ini kan bukan perdata. Kontraktornya bagaimana ?,” kata Marjuki.  (Redaksi)

Regional Tipikor Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Perak Senilai Rp 3,9 M# berita korup...

Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

13.19 beritakorupsi 0

#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 juta dan yang 1 hanya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah dituntut 2,6 tahun penjara denda Rp 250 juta# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixMTZtAUuVD9SqeVLxp4IP-dBgmxDKnxxzcHGypxSJd3PYwI-nd5Jtop7weTCNblg_blnRTTyhTZI5izO6AToWEaUXGwruj_b8s856FisnOuzIKEPMq8kF67O4-NhtuoUtawe3_3HxFXo/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Filipus Djap, terdakwa si penyuap Wali Kota Batu periode 2012-2017 Eddy Rumpoko yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dituntut ringan yakni 2 tahun penjara oleh JPU KPK pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat, 5 Januari 2018. 
 
Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan itu diketuai Majelis Hakim Rochmat. JPU KPK Feby Dwiyandospendy dkk memebeberkan perbuatan terdakwa dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Filipus Djab adalah pengusaha kontraktor (Direktur PT Dailbana Prima) ini tak asing lagi dikalangan pejabat Pemkot Batu, Malang Jawa Timur, ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu pada 16 September 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, saat terdakwa hendak menyerahkan uang suap sebesar Rp 200 juta dari total 500 juta rupiah termasuk untuk pelunasan sebuah mobil mewah merk Toyota Alphard seharga Rp 1,6 milliar. 
 
Sebelum ke rumah dinas Wali Kota Batu, sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa Filipus sudah terlebih dahulu bertemu dengan Edi Setiawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu untuk menyerahkan fee sebesar Rp 100 juta. 
 
Menurut JPU KPK, Pemberian uang suap itu diduga berkaitan dengan proyek Pemkot Batu yang dikerjakan oleh PT Dailbana Prima pada tahun 2016 dan proyek pengadaan meubelair tahun anggaran (TA) 2017 sebesar Rp 5,26 miliar dimana PT Dailbana Prima adalah selaku pemenang tender. 
 
JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama Dua tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah subsider Dua bulan kurungan,” ucap JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEjgu7ONlVXGhXW8O5p0vne5V6S1KlHSLNd72hIB2HvOiVnnqVr8_RShbFwQ8K9DrRuNNGWlo7vCqkvEVtV0lpOW3vKV95COPrE8ltvNjCkNWZJtSxmOEl0f5AvaBakLzx-IGGFGqUzJY/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div>
 Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus Djab tergolong ringan bila dibandingkan dengan terdakwa/terpidana kasus suap OTT PT PAL yakni Agus Nugroho, Direktur Umum PT Perusa Sejati yang ditangkap KPK bersama Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan (GM Keuangan) PT PAL, pada tanggal 30 Maret 2017 lalu, dituntut pidana penjara selama 2,6 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subside 6 bulan kurungan. 
 
Agus Nugroho dan Filipus Djab sama-sama berstatus terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Pasal yang dikenakan pun sama pula. namun peran kedua “tokoh” ini berbeda. 
 
Agus Nugroho ditangkap KPK dikantornya beberapa saat setelah menyerahkan uang sebesar USD $25.000 atau setara dengan nilai rupiah 325 juta rupiah kepada PT PAL melalui Arif Cahyana di kantor PT Perusa Sejati. 
 
Uang sebesar USD $ 25.000 itu adalah uang chas back Direksi PT PAL dari  Liliosa AA savedra (Anday) selaku CEO Ashanty Sales Incoporation melalui Kirana Kotama, pemilik PT Perusa Sejati. Kemudian Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkan uang tersebut kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. 
 
Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. 
 
Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Filipina senilai USD $86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal itu adalah sebagai uang cash back untuk PT PAL yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi. 
 
Namun sial, perintah Kirana Kotama justru menghantarkan Agus Nugroho ke Hotel Prodoe alias penjara, sementara Kirana Kotama dan Liliosa AA Savedra “tersenyum ibarat penonton film komedi”. 
 
Peran terdakwa Filipus selaku pengusaha yang langsung menyuap Wali Kota Batu dengan sebuah mobil mewah seharga Rp 1,6 milliar itu sudah jelas berbeda dengan Agus Nugroho yang hanya menjalankan perintah sang Bos besar. Namun tuntutan pidana penjara lebih berat diberikan kepada Agus. 
 
Apakah hukuman terhadap terdakwa yang hanya sebagai perantara lebih berat  darai pada si penyuaplangsung ? Yang pasti hanya JPU KPK yang mengetahuinya. 
 
Terkait tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Filipus, PH terdakwa mengatakan sangat menghormatinya. Namun Luhut Simanjuntak menjelaskan, akan membeberkan terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap Eddy Rumpoko. 
 
“Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati, namun dalam persindangan kita akan menjelaskan terkait mobil yang dibantah saksi(Eddy Rumpoko) dalam persidangan. 
 
“Kalau tuntutan Jaksa kita menghormati. Tapi kita akan menjaskan dalam pledoi nanti terkait mobil yang diberikan terdakwa terhadap saksi,” kata Luhut kepda wartawan seuasi persidangan.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

#2 terdakwa sama - sama berstatus terjaring OTT, yang 1 pengusuha menyuap dengan mobil mewah seharga Rp 1,6 M dituntut 2 tahun denda Rp 50 j...

BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

13.14 beritakorupsi 0

#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s1600/Lamongan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXxHB_bV8HJUIkx_huKpveVKDa49HltXaMqduG7lz_N8NSmV1kIJrnJ1Tc1220ycn1NKW9GLy-pnqasn1ebgrMDJFGnoFmyGWAo01rZorGUED7zJQjuVk9eeq2Igh2mqYCCyporAGbDMU/s640/Lamongan.jpg" width="640" /></a></div>
 beritakorupsi.co – Jumat, 5 Januari 2018, sidang lanjutan perkara kasus dugaan korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi hibrida non kawasan pada tahun 2015 senilai Rp 1,3 milliar,  dengan agenda  menedengarkan keterangan ahli tim audit dari BPKP. Dalam kasus ini, JPU Kejari Lamongan menyeret 2 tersangka/terdakwa, yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian. Kedua terdakwa ini diduga menyelewengkan dana Bansos GP-PTT senilai Rp 649 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 1,3 milliar dengan cara “pemalsuan” kwitansi kosong mengenai jumlah dan harga Saprodi (Sarana Produksi) dari penjual maupun distributor, serta membelanjakan sendiri dana tersebut, yang seharusnya dibelanjakan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan) sesuai dengan hasil penyidikan penyidik Polres Lamongan maupun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sementara dalam persidangan kali ini, JPU dari Kejari Lamongan menghadirkan Hermawan atau yang lebih akrab dipanggil Herman dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur selaku Ketua tim Audit yang melakukan penghitungan hasil kerugian negara dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Rochmat, Herman menyebutkan, ada dana sebesar Rp 178.240.000 yang tak dapat dipertanggung jawabkan. Herman menambahkan, pihaknya tidak berhak menetukan siapa yang menjadi tersangka, melainkan hanya melakukan penghitungan hasil kerugian negara. “Ada dana sebesar Rp 649 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kami tidak berhak menentukan siapa tersangka, kami hanya menghitung kerugian negara sesuai SOP,” kata Herman menjelaskan kepada Majelis Hakim. Saat Penasehat Hukum (PH) terdakwa menanyakkan kepada Ahli dari BPKP ini terkait hasil penghitungannya, Herma menjelaskan, bahwa apa yang dilakukannya adalah berdasarkan SOP yang ada di BPKP. Sehingga Majelis Hakim pun menyampaikan kepada PH terdakwa, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa mengintervensi keran itu sudah SOP. “Sudah dikatakan ahli tadi sesuai SOP, Majelis Hakim pun tidak bisa mengintervensi,” ucap anggota Majelis Hakim M. Mahin maupun Ketua Majelis Hakim Rochmat. Kasus ini bermula saat Polres Lamongan menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan dana Bansos (Bantuan Sosial) GP-PTT padi hibrida non kawasan di Dinas Pertanian Babat Lamongan tahun 2015. Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Lamongan sejak tahun lalu menemukan kejanggalan dalam program tersebut, diantaranya membelanjakan sendiri serta melegalisir kuwitansi pembelian dan SPJ (surat pertanggung jawaban) dari sejumlah perusahaan atau distributor kebutuhan saprodi (Sarana Produksi), yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota dari 11 Kelompok Tani (Poktan). Sehingga terdapat selisih harga yang tidak sesuai dengan Kwitansi pembelian. Penyidik Polres Lamongan pun memeriksa sekitar 62 oarng saksi termasuk para Poktan dan pihak distrubotor. Selain itu, penyidik melibatkan tim audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan tim audit BPKP Perwakilan Jatim menemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 178 juta lebih. Kemudian penyidik Polres Lamongan pun akhirnya menetapkan 2 tersangka yakni Mubaidi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Dinas Kehutanan dan Pertanian Babat serta Darwati selaku penyuluh pertanian. Atas perbuatannya, Keduanya dijerat dengan pasal pasl 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.  (Redaksi)

Regional Tipikor BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

#Program Dana Bansos GP-PTT Di Dinas Peranian Babat Lamongan Tahun 2015 Sebesar Rp 1,3 M# berita korupsi .co – Jumat, 5 Januari 2018, ...

Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

13.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s1600/Tulungagung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibWK7WG3X6HVOQUsM_8Doob71jWp17UAWtdnzmlTyXesj87DJmPOY6CqPY8tafaKeuZldvxRteDVI-IisRBR5NGZhgXjkB7iLkGzXmkol0rFyb_oVvydj5C-AgRJw9hrriJHYShCT_-qw/s640/Tulungagung.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Berakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) tahun 2014 senilai Rp3,5 miliar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 milliar dengan terdakwa mantan Ketua Koperasi Unit Dewa Sri Wigati Dwi Sunardi. Barakhirnya sidang perkara ini setelah Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 5 Januari 2018. Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2014 Koperasi Unit Dewa Sri Wigati di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, mendapat kucuran dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Kemeterian Koperasi dan UKM sebesar Rp 3,5 milliar. Dana tersebut untuk dibagikan ke para petani peternak sapi perah sesuai daftar dalam pengajuan yang dibuat oleh terdakwa. Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut tidak dibagikan  melainkan dinikmat oleh terdakwa, dan nama-nama para penerima dana tersebut pun ternyata sebahagian adalah fiktif. Berdasarkan hasil audit BPKP, dana LPDB – KUMKM sebesar Rp 1 milliar tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan JPU dan menolak Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Terdakwa pun dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1 milliar. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasl 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Mengadili; Satu, Menghukum terdakwa Dwi Sunardi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan. Dua, menghukum terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1 milliar. Apabila terdawa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaka untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukup, maka diganti penjeara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas vonis tersebut, PH terdakwa mengatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir, Yang Mulia,” kata PH terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. JPU Anik dari Kejari Tulungagung mengatakan kepada media ini, bahwa vonis tersebut sama dengan tuntugan Jaksa. “Sama dengan tuntutan. Putusannya tadi kan 4 tahun dan Uang Pengganti Rp 1 milliar subsider 1 tahun penjara,” kata JPU Anik.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

berita korupsi .co – B erakhir sudah, sidang Korupsi dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB K...

BERITAKORUPSI.CO

PPK dan Direktur PT. TSK Divonis 6 Thn Penjara

“Makan” Tanah Kas Desa Rp 45 juta, Kades Divonis 1 Thn Penjara

Karena 315 Ekor Sapi, 15 dari 16 Warga Pacitan di Adili

Mantan Kepala KPLP Tanjung Perak Dituntut 7 Tahun Penjara

Terdakwa Penyuap Wali Kota Batu Dituntut Ringan

BPKP Sebutkan Ada Kerugian Negara Rp 649 Juta

Terdakwa Tunggal Korupsi Dana LPDB - KUMKM Rp 1 M Divonis 4 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI