Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn5XZsB5YhEiFInIoiVLcHtuZqxF8dR_fnTb1dL71OW5OCbNf92yQ_neC7NsVavNJbCFUoQEqZfWiVkVjVSKU1EznXl7fUzcg-GNsn4HsDZ_SQHFPSP4brsqBtBDpyHs2G4yVwELvU8K0/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhn5XZsB5YhEiFInIoiVLcHtuZqxF8dR_fnTb1dL71OW5OCbNf92yQ_neC7NsVavNJbCFUoQEqZfWiVkVjVSKU1EznXl7fUzcg-GNsn4HsDZ_SQHFPSP4brsqBtBDpyHs2G4yVwELvU8K0/s640/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Berakhir sudah sidang perkara kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 yang “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 16 Juni lalu, setelah Majelis Hakim membacakan surat putusan yang menghukum 3 terdakwa masing-masing selama 4 thn penjara, pada Selasa, 4 Desember 2017<br /> <br /> Ke- 3 terdakwa yang didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya, yaitu Purnomo (Ketua DPRD), Abdullah Fanani dan Umar Faruq masing-masing sebagai Wakil Ketua, yang menerima uang suap dari terpidana 2 tahun penjara yakni Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /> <br /> Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti memutuskan, bahwa Ketiga pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 hutuf a jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto telah menerima sebesar uang Rp 450 juta, yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar tidak mempersulit pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Perbuatan para terdakwa, lanjut Majelis Hakim, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan.<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq), Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penesehat Hukum para terdakwa. Sehinga terdakwa haruslah dihukum pidana penjara badan dan membayar denda.<br /> <br /> “Mengadili; Menghukum terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq) dengan pidana penjara selama Empat tahun, denda sebesar sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Tiga bulan,” ucap Hakim Unggul.<br /> <br /> Hukuman yang diberikan Majelis Hakim terhadap pimpinan lembaga Legislatif Kota Mojokerto ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi, Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti. Sebab dalam sidangan pada 21 Nopember 2017, Pimpinan Dewan yang terhormat sipenerima uang suap itu, dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan<br /> <br /> Tuntutan JPU KPK maupun Vonis Majelis Hakim terhadap Ke- 3 terdakwa tergolong ringan, mengingat jabatan terdakwa selaku pimpinan lembaga legislatif Kota Mojokerto, bila dibandingankan dengan hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa kasus Korupsi selaku pegawai biasa atau dari Kelompok Tani (Poktan)<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU KPK maupun PH para terdakwa menyatakan pikir-pikir. <br /> <br /> Usai persidangan, Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta selaku PH terdakwa Purnomo mengatakan, menerima putusan Majelis.  “Kita menerimalah,” ucapnya singkat.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmYj7Z1p5oNwJpGXX1kFVFLUbW7_BwBH64PL4oOBA0BQiUisyqWds2UJNzj70vW5A5fmqlMyuZkDH3WhaGUHxahw80aZBR3FzrNORWEYtnD2n0niBYmnzEPgJ3BdYmMR7gQS-3f5RUZ4/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitmYj7Z1p5oNwJpGXX1kFVFLUbW7_BwBH64PL4oOBA0BQiUisyqWds2UJNzj70vW5A5fmqlMyuZkDH3WhaGUHxahw80aZBR3FzrNORWEYtnD2n0niBYmnzEPgJ3BdYmMR7gQS-3f5RUZ4/s1600/IMG20171003113607.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus</td></tr> </tbody></table> Kasus suap OTT Ketua DPRD Kota Mojokerto tidak berhenti sampai disini. Memang diawal, KPK hanya menangkap 4 pejabat Kota Mojokerto yaitu Kepala Dinas PU dan 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Namun dalam persidangan, ternyata berbuntut, dengan ditetpakannya Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus sebagai tersangka beberapa hari lalu oleh penyidik KPK.<br /> <br /> Walau ditetpakan sebagai tersangka, KPK tidak langsung menginapkan Mas’ud Yunus ke “Hotel Prodeo” alias penjara. Sehingga orang nomor Satu di Kota Mojokerto itu masih bisa tidur nyanyak bersama keluarganya serta menjalankan aktifitasnya sebagai Wali Kota, dan belum merasakan pengapnya uadara di kamar  “Hotel Prodoe” yang bertarif gratis itu.<br /> <br /> Selain itu, dalam persidangan sebelumnya terungkap, adanya oknum yang berama Rudi atau Mustabib (tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan), yang mencatut lembaga antirasuah dan ICW untuk meminta sejumlah uang Rp 900 juta dari Ipang, salah satu dari beberapa orang yang dipanggil penyidik KPK saat melakukan Pulbaket dan Puldata di Mojokerto, satu bulan sebelum KPK melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU, Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua DPRD.<br /> <br /> Karena merasa takut akan ucapan Rudi yang mengatakan, bila diperiksa di Jakarta akan langsung ditahan oleh KPK. Sehingga Ipang pun menyerahkan uang sebesar Rp 900 juta kepada Rudi di Sutos Surabaya. <br /> <br /> Sementara pemeriksaan terhadap beberapa orang rekanan (kontraktor) yang dilakukan oleh 2 orang peyidik KPK dilakukan di Hotel Alana Jalan Ketintang, Surabaya. Saat 2 orang penyidik KPK melakukan Pulbaket dan Puldata, Rudi selalu bersama<br /> <br /> Setelah KPK melakukan OTT terhadap Wiwiet Febriyanto (Kepala Dinas PU), Purnomo (Ketua DPRD) dan Abdulah Fanani serta Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD), Rudi justru menyerahkan uang yang dimintanya dari Ipang ke penyidik KPK.<br /> <br /> Uang yang diserahkan Rudi ke KPK yang tidak ada kaitannya dengan kasus OTT, hingga saat ini belum jelas apakah KPK akan menyerahkannya ke Ipang atau ke kas negara ?. Bila ke kas negara, uang yang berasal dari mana dan kasus apa ? Sementara dalam persidangan, Majelis Hakim sempat mempertanyakan ketidak hadiran Rudi sebagai saksi dan juga mempertanyakan bentuk fisik uang yang dimaksud ke JPU KPK.<br /> <br /> Terkait nama Rudi, kepada wartawan beritakorupsi.co, Koordinator ICW Adnan membantah dengan keras, bahwa nama Rudi tidak ada di ICW. Begitu juga dengan JPU KPK yang membantah, bahwa Rudi bukan pewagai KPK.<br /> <br /> Belakangan diketahui atas pengakuan Ipang, ternyata Rudi adalah mantan Wartawan Harian di Surabaya dan saat ini sebagai pendiri dan Pemimpin Redaksi Media Online “G.co”. Dan hal ini bisa jadi membuat Rudi tidak hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).<br /> <br />  sebesar Rp 900 juta, agar tidak diperiksa di Jakrta.<br /> beberapa orang, saat 2 orang penyidik KPK melakukan Pulbaket dan Puldata di Mojokerto sebagai biaya, agar tidak diperiksa di Jakarta. (yang berprofesi sebagai Wartawan serta adalah pendiri dan Pimpinan Redaksi Media Online  <br /> <br /> Pada Selasa, 21 Nopember 2017, JPU KPK mengatakan, bahwa uang tersebut sudah ditipkan oleh Rudi kepada KPK. Untuk mengemabilannya, menurut JPU KPK harus melalui proses hukum yakni agar Rudi melapor ke Kepolisian. Selain itu, JPU KPK dengan tegas membantah, bahwa Rudi bukan pegawai KPK.<br /> <br /> “Uang itu sekarang sudah ditiipkan oleh Rudi ke KPK. Rudi bukan pegawai KPK. Kalau untuk mengembalikannya, harus melaui proses hukum,” katanya kemudian.<br /> <br /> Lalu mengapa Rudi selalu mendampingi 2 orang penyidik KPK saat memanggil Ipang dan beberapa orang rakanan (Kontraktor) lainnya ke Hotel Alana ?. Apakah Rudi “SP” KPK di Jawa Timur ?<br /> <br /> <br /> Sementara menurut Ipang saat menceritakan ke wartawan media ini di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Rudi alias Musabib yang tinggal di Wiyung Surabaya adalah mantan Wartawan harian di Surabaya. Menurut Ipang, Rudi bersama 2 penyidik KPK memanggilnya bersama beberapa rekanan yang berasal dari Gersek, Lamongan dan Mojokerto ke Hotel Alana didaerah Ketintang  Surabaya. Saat penyerahan sejumlah uang dari Ipang ke Rudi, dilakukan di Sutos Surabaya tanpa 2 orang peyidik KPK.<br /> <br /> “Uang itu saya serahkan di Sutos, hanya berdua, 1 bulan sebelum OTT. Kalau yang dipanggil ke Hotel Alana itu ada 5 orang kalau nggak salah. Dari Gersik, Lamongan, Mojokerto 2, saya dan Pak Darsono. Rudi itu namanya Musabib, dulunya Wartawan Surabaya Pagi. Datanya lengkap di KPK,” kata Ipang.<br /> <br /> Kasus Operasi Tangkap Tangan ini berawal Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXebsKniTWOGEtFdzji4k-UhWmNFx0OV0kfT7YO1PLQ6v8VAvUe78rFjPgfOVzlr1vPUdgxbDkLsuip5KLI5rTxwfBYmwE_sxawMefg7PDbs3TH_-t_NhxD8nEGWusU199oc8BH-_7lV4/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXebsKniTWOGEtFdzji4k-UhWmNFx0OV0kfT7YO1PLQ6v8VAvUe78rFjPgfOVzlr1vPUdgxbDkLsuip5KLI5rTxwfBYmwE_sxawMefg7PDbs3TH_-t_NhxD8nEGWusU199oc8BH-_7lV4/s640/IMG20170829101323_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Wiwiet Febriyanto</td></tr> </tbody></table> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /> <br /> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> <br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /> <br /> Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Divonis 4 Thn Penjara

berita korupsi .co – Berakhir sudah sidang perkara kasus Korupsi suap Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 yang “diringkus” KPK da...

»

Sidang Kasus Suap OTT si “Hitam”, Saksi Mengakui Perbuatannya Salah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTPrDOdATKmPgEkzoIDHzF0aK1Ouo-6DI_QLP8o9OQ1n5J0Yj4ury_8mu3U_KY86xzCZ6gZZx60Axe-33PtrfNCdBF7zghquRm1hPuthtO2M1B_tYtOI9FlkZlHugdlXY9av1KNCiByMM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTPrDOdATKmPgEkzoIDHzF0aK1Ouo-6DI_QLP8o9OQ1n5J0Yj4ury_8mu3U_KY86xzCZ6gZZx60Axe-33PtrfNCdBF7zghquRm1hPuthtO2M1B_tYtOI9FlkZlHugdlXY9av1KNCiByMM/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto terdakwa Filipus Djab (kiri) dan saksi Edy Setiawan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Saya mengaku salah, saya lakukan dengan berbagai Pertimbangan,”. kata Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan Pengadaan Kota Batu) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Senin, 4 Nopember 2017<br /><br />Edi Setiawan dihadirkan JPU KPK Feby Dwiyandospendy dkk sebagai saksi untuk terdakwa Filipus Djab si “penyuap” Wali Kota Batu, Malang Eddy Rumpoko dengan si “hitam” alias mobil  mewah merek Toyota Alphard bernilai Rp 1,6 M itu.<br /><br />Dalam persidangan, kepada Majelis Hakim yang diketua Hakim Rochmat, saksi yang juga tersangka dalam kasus ini, dengan jujur dan terus terang menjawab petanyaan dari JPU KPK. Bahkan saksi dengan terus terang meminta kepada JPU Feby untuk membacakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dirinya saat di KPK untuk dibacakan ulang.<br /><br />Atas pertanyaan JPU KPK Feby, terkait si hitam alias mobil Toyota Alphard yang dibelikan terdakwa untuk tersangka Wali Kota Eddy Rumpoko menatakan, bahwa uang Rp 200 juta untuk Wali Kota dan 90 juta untuk dirinya.<br /><br />Namun Edy mengatakan, bahwa dirinya belum melihat secara langsung fisik rupiah yang akan diterimanya dari terdakwa. “Secara fisik saya belum melihat,” kata Edy.<br /><br />Yang membuat heran JPU KPK adalah pengakuan Edy, terkait pertemuannya dengan terdakwa, yang menurut saksi, bahwa KPK disekitar dimana saksi dan terdakwa bertemu. JPU KPK pun bertanaya, mengapa saksi masih nekat kalau mengetahui ada KPK.<br /><br />“Saya memang salah, tap saya lakukan karena berbagai pertimbangan,” ucap saksi Edy dengan penyesalan yang tak berarti, karena sudah dijebloskan ke Penjara bersama pimpinananya serta Filipus<br /><br />saksi juga mengakui atas pertanyaan Penasehat Hukum (PH) terdakwa terkait barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta dan Rp 5 juta saat dipenyidikan KPK. dar penjelasan saksi dipersidangan, ternyata Filipus bukan orang baru di lingkungan pejabat Pemkot Batu.<br /><br /> Eddy Rumpoko, yang ingin membawa mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M dari Filipus untuk keperluan dinasnya, justru menghatarkan mereka ke penjara. sebab, setelah Filipus membayar uang muka  mobil sebesar Rp 300 juta, lalu  Filipus akan menyerahkan duit kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp 200 juta di rumah Dinas Wali Kota dan Rp 100 juta terhadap Edi Setiawan. <br /><br />Si hitam alias mobil Toyota Alphard pun tetap dibawa Eddy Rumpoko bersma pejabat yang dilantiknya Edy Setiawan serta Filipus Djab tetapi bukan untuk “refresing” ke tempat wisata malainkan “memasuki” ruangan Khusus di milik KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Kasus Suap OTT si “Hitam”, Saksi Mengakui Perbuatannya Salah

Foto terdakwa Filipus Djab (kiri) dan saksi Edy Setiawan berita korupsi .co – “Saya mengaku salah, saya lakukan dengan berbagai Pertimb...

»

Korupsi “Sepatu”, Mantan Kepala Bapeda Magetan Dituntut 6 Thn Penjara

<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">  </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNsE2smZEU9TSHMvIlzrAq2RJF9KNRc67a2qCmKlGl5Z31RXHjCdMzzHzTWZmTeLTP2vuw1qRy_eYk8KrmA89zE8ExF06sQx5gkhPA5B_aLq2HIwA21W6XdF1viytkhoMwSoagYImBwN0/s1600/IMG20171204182235-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNsE2smZEU9TSHMvIlzrAq2RJF9KNRc67a2qCmKlGl5Z31RXHjCdMzzHzTWZmTeLTP2vuw1qRy_eYk8KrmA89zE8ExF06sQx5gkhPA5B_aLq2HIwA21W6XdF1viytkhoMwSoagYImBwN0/s640/IMG20171204182235-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Sumarjoko (kiri) seuasi sidang tuntutan</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 1,2 milliar dengan terdakwa, Sumarjoko selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Magetan, tak lama lagi akan berakhir.<br /><br />Sebab, JPU (Jaksa Penuntut Umum) Achmad Taufik Rahman yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, telah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan S dalam persidangan yang digelar, pada Senin, 4 Nopember 2017<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU Achmad Taufik Rahman meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Koruspi pengadaan sepatu bagi seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 101.590.203, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi<br /><br />JPU Achmad Taufik Rahman menyatakan, Pengadaan sepatu untuk pegawai Pemkab Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Speck, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas PNS, tentang himbauan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup PemKab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 peri hal Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />JPU Achmad Taufik Rahman menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junckto pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan tuntutan pidana penjara badan selama 6 tahun. <br /><br />Terdakwan tidak dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti kerugian negara. Sebab kerugian negara dalam kasus ini sudah di bebankan terhadap terdakwa sebelumnya (jilid I tahun 2016) yakni Yusuf  Hashari selaku Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan. <br /><br />“Menuntut terdakwa degan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Dua ratus juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Tiga bulan,” ucap JPU.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Majelis hakim memberikan waktu seminggu terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan).<br /><br />“Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Terkait kasus Korupsi pengadaan Sepatu untuk seluruh pegawai Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, menurut JPU Achmad Taufik Rahman seusai persidangan mengatakan, pembelian Sepatu boleh langsung oleh PA (Pengguna Anggaran) yang ada disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Dinas).<br /><br />Kasi Pidsus Kejari Magetan ini menyampaikan, pengadaan sepatu ayng anggarannya dibawah Rp 200 juta adalah pembelian langsung bukan PL (pengadaan Langsung.red), sehingga menurutnya, hal itu dibolehkan sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />“Ini kan pembelian langsung bukan PL, disetiap SKPD ada PA (Pengguna Anggaran). Di Perpres (Peraturan Presiden) boleh PA yang beli langsung, staf PA-lah,” <br /><br />Apa yang dikatakan oleh Kasi Pidsus Kejari Magetan ini, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah).<br /><br />“Kalau pengadaan Langsung boleh tanpa PPTK tetapi PPHP wajib,” katanya melalui telepon genggamnya.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Sumarjoko sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor seusai persidangan mengatakan, yang bertanggung jawab dalam anggaran pengadaan Sepatu harusnya setiap Kepala SKPD. Alasannya, karena anggaran tersebut langsung dipergunakan oleh SKPD selaku PA. Terdakwa Sumarjoko menambahkan, Pihak RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Magetan itu salah, karena mengajukan pengadan Sepatu yang tida ada dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) RSUD.<br /><br />“Total anggarannya sekitar Satu milliard lebih, saya lupa pastinya. Kita nggak membagi-bagi anggaran, kita itu justru menerapkan peraturan yang berlaku secara normativ  yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap SKPD tidak sampai Lima puluh juta, di Bapeda aja hanya Tujuh juta,” kata terdakwa.<br /><br />“Kalau Rumah Sakit itu bukan dapat, itu ketidak jelasan atau salah miskomunikasi pada saat ditelepon, saya minta jumlah pegawai. Setelah kita evaluasi jumlah pegawai itu tidak mendapatkan, otomatisa DIPAnya itu tidak ada. Yang salah itu Rumah Sakitnya, DIPAnya nggaka ada kok pesan,” lanjut terdakwa.<br /><br />Menurut terdakwa, yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran pengadaan sepatu adalah setiap Kepala Dinas (SKPD). “Yang bertanggung jawab harunga setiap Kepala SKPD,” ucapnya sambil meninggalkan Pengadilan Tipikor bersama petugas keamanan Kejari Magetan.<br /><br />Apa yang dikatan terdakwa bisa juga ada benarnya. Sebab, selaku Kepala Dinas juga sebagai Pengguna Anggaran. yang anehnya, anggaran pengadaan sepatu disetiap SKPD tidak pernah diajukan dalam APBD tetapi menerima serta menggunakan uang negara yang “tidak” jelas asal usulnya.<br /><br />Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman kepada media ini mengatakan, bahwa kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan.<br /><br />“Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian bandinglah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /><br />Pada hal sebenarnya pertanyaannya singkat sesuai dengan dakwaan JPU ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan ?<br /><br />Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalahan Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya.<br /><br />“Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau Spesifikasi, ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di lingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya.<br /><br />Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab ? <br /><br />“Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda,  ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik.<br /><br />Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua.<br /><br />“Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik.<br /><br />Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (Redaksi)

Tipikor Korupsi “Sepatu”, Mantan Kepala Bapeda Magetan Dituntut 6 Thn Penjara

  Terdakwa Sumarjoko (kiri) seuasi sidang tuntutan berita korupsi .co - Sidang perkara Korupsi pengadaan Sepatu (Jilid II) untuk ...

»

Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanCvK20cW31oU5YRbcKFxSttINmEXFa5dJO46MfY5R40DaJzTjn7GaJ6qB7WBVm6p46b6EQPAVeDVMavFJExObvGdwUpsliSOVuG5IGcgrYlXKgM76mLNComHlSkCptUPUQ6OzfKE4eQ/s1600/IMG-20171204-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanCvK20cW31oU5YRbcKFxSttINmEXFa5dJO46MfY5R40DaJzTjn7GaJ6qB7WBVm6p46b6EQPAVeDVMavFJExObvGdwUpsliSOVuG5IGcgrYlXKgM76mLNComHlSkCptUPUQ6OzfKE4eQ/s640/IMG-20171204-WA0017.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, terdakwa <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">Djarwo Surjanto dan terdakwa Mieke Yolanda </span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat akar ilalng yang tumbuh ditanah yang subur.<br /><br />Bisa jadi hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI Ir. Joko Widodo mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat ditangkap dan diproses hukum. <br /><br />Anehnya, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, diadili di Pengadilan Tipikor, melainkan  di adili di Pengadilan umum karena dianggap pidana umum, seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya yang terjaring OTT Tim Saber Pungli Kepolisian pada Nopember 2016 lalu.<br /><br />Berbeda dengan OTT terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidaorjo dan 2 pegawai BPN Surabaya II oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, OTT terhadap 8 tersangka/terdakwa perangkat Desa Ploso Kabupaten Sidaorjo oleh Polresta Sidaorjo dan OTT terhadap Kepada Desa oleh Polres Situbondo. Dalam kasus ini, semua tersangkanya diadili di Pengadilan Tipikor pada Penagadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya.<br /><br />Selain OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian terhadap para pelaku yang di jerat dengan pidana umum, ada juga para tersangka  yang terjeraing OTT hanya sebagai penerima uang “suap atau hasil pungli” selaku PNS atau penyelenggara negara. sementara si “pemberi” tidak turut diproses dalam pasal 11 UU Korupsi.<br /><br />Sementara kasus OTT Pelindo III Surabaya yang terjaring oleh Tim Saber Punngli Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap 5 pelaku dan 2 diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) berupa uang ratusan juta rupiah, tidak diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, melainkan diadili di Peradilan umum, dengan dakwaan pemerasan.<br /><br />Ke- 5 tersangka/terdakwa yakni Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHPidana ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Sidang perkara ini pun mamakan waktu 1 tahun lebih sejak Tim Saber Pungli Mabes Polri melakukan OTT, dan baru berakhir hari ini (kemarin, 4 Nopember 2017).<br /><br />Pada Senin, 4 Nopember 2017, kasus perkara OTT Pelindo III Surabaya ini pun telah berakhir, dengan dibacanya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai Maxi Sigerlaki terhadap 2 terdakwa yakni Djarwo Suryanto  (mantan Dirut PT Pelindo III) bersama Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik istrinya. <br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana tentang pemerasan. Menurut Majelis Hakim, tidak menemukan peran terdakwa I Djarwo Suryanto dalam sebagaimana dalam dakwaan Jaksa. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa Djarwo dianggap bukan sebagai pengambil keputusan saat terdakwa Firdiat Firman (berkas terpisah) mengajukan kerjasama sewa lahan di Blok B, PT TPS untuk kepentingan bongkar muat  PT Akara Multi Karya (AKM).<br /><br />"Terdakwa Djarwo hanyalah pemberi pendapat, dan saat itu menyarankan agar Firdiat Firman untuk menghubungi PT TPS yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III. Sehingga pemberi saran bukanlah pengambil keputusan," ucap Hakim Maxi saat membacakan surat putusannya. <br /><br />Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa terdakwa Djarwo dianggap seserorang yang tidak dapat dipersalahkan pada kasus ini, karena terdakwa tidak ikut saat pembuatan perjanjian dan penetuan tarif harga bongkar muat antara Firdiat Firman dan Augusto Hutapea selaku Direktur PT AKM serta tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak yang membuat keputusan. <br /><br />"Sehingga terdakwa Djarwo Suryanto haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa,"kata Hakim Maxi.<br /><br />Sementara terdakwa II Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik juga bernasib mujur seperti suaminya. Sebab terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan JPU tentang TPPU (Tindak Pidana  Pencucian Uang), sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010. <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, dalam fakta persidangan, jika terdakwa Mieke pernah menggunakan ATM yang  diberikan oleh Firdiat Firman untuk kepentingan pribadi. Namun Ketua Majelis Hakim Maxi Sigerlaki menyatakan, bahwa  perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana atau onslagh. <br /><br />"Oleh karenanya, terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dilepaskan dari dakwaan Jaksa," ucap Hakim Maxi. <br /><br />Sebelumnya, dalam tuntutan JPU, terddajwa Djarwo dituntut pidana penjara selama 3 Tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Mieke Yolanda dituntut 1 tahun penjara, dengan denda yang sama. <br /><br />Perbuatan Djarwo dan Mieke Yolanda dianggap tidak mendukung progam pemerintah dalam percepatan dweling time.<br /><br />Atas putusan tersebut, Jaksa Didik Yudha dari Kejari Tanjung Perak, langsung menyatakan sikap upaya hukum. "Kami kasasi Majelis Hakim," ujar Jaksa Didik Yudha. <br /><br />Sementara kedua terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. <br /><br />Usai persidangan, Djarwo Suryanto mengaku lega dengan putusan bebasnya. "Dari awal saya dan istri saya tidak pernah terlibat dan sekarang sudah terbukti kalau saya dan istri tidak terlibat,"ujar Djarwo pada sejumlah awak media usai dinyatakan bebas oleh majelis hakim. <br /><br />Dr. Sudiman Sidabuke, salah seorang dari tim PH kedua terdakwa mengatakan justru menyesalkan putusan Hakim Maxi Sigerlaki, yang memutus perkara terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dengan dinyatakan Onslagh.<br /><br />"Semestinya kalau dakwaan pertama dibebaskan, maka dakwaan ke dua juga ikut dibebaskan, Ini yang membuat kami bingung dengan pertimbangan Majelis Hakim. Karena secara hukum, bahasa Onslagh itu tidak baik, karena dinyatakan terbukti tapi bukan pidana. Untuk itu kami akan tanyakan dulu ke klien kami, apakah putusan itu akan dikasasi atau tidak," kata Sudiman<br /><br />Seperti diketahui, kasus ini berawal pada Nopember 2016 lalu, saat Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea. Augusto selaku Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu terjaring OTT saat mengambil uang hasil “pungli” dari Importir.<br /><br />Setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri menangkap dan memeriksa Augusto, kemudian Tim Saber Pungli Mabes Polri pun mengamankan  beberapa pejabat Pelindo III Surabaya, yakni Rahmat Satria selaku Direktur Operasional PT Pelindo III Surabaya dan Djarwo Surjanto selaku Direktur Utama Pelindo III bersama istrinya, Mieke Yolanda.  (Redaksi)

Pidana Tipikor Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

Foto dari kanan, terdakwa Djarwo Surjanto dan terdakwa Mieke Yolanda berita korupsi .co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau ...

»

Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Didik Kurniawan</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang sering kali disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Majelis Hakim Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya saat mengadili terdakwa dalam kasus Korupsi.<br /> Bisa jadi memang, kalau sejak awal sudah tidak tertib administrasi bahkan mencoba memalsukan dokumen demi kepentingan diri sendiri, bukan tidak mungkin akan berakibat ke tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikemudian hari.<br /> <br /> Dan mungkin inipula yang terjadi di Dusun Pringapus, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Jawa Tengah (Jateng). Sebab, oknum Kepala Dusun Pringapus yang berinisial “T”, telah dilaporkan oleh warganya ke Polsek Windusari, Polres Magelang, Polda Jawa Tengah karena diduga menggunakan Ijazah palsu dari salah satu Pondok Pesantren.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampikan Didik, salah seorang warga Dusun Pringapus sekaligus sebagai pelapor saat menghungi wartawan media melalui telepon genggam. Didik menyampaikan, dirinya didesak oleh warga untuk melaporkan “T” ke pihak kepolisian terkait dugaan Ijazah palsu yang dipergunakan “T” pada saat pencalonan pemilihan Kepala Dusun bersama dirinya Agustus lalu.<br /> <br /> “Yang saya laporkan adalah Tito , atas desakan warga terkait dugaan Ijazah palsu SMA-nya,” kata Didik, Sabtu, 2 Desember 2017.<br /> <br /> Didik menceritakan, dirinya maju sebagai calon Kepala Dusun bersama Tito pada Agustus lalu. Sebelumnya, Didik menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Pringapus menggantikan Tito yang sempat menjabat Plt selama 2 tahun, namun mengundurkan diri pada tahun 2016 karena dugaan perselingkuhan.<br /> <br /> “Pemilihan Kepala Dusun itu Agustus dengan berakhirnya jabatan saya sebagai Plt menggantikan Tito yang mengundurkan diri ahun 2016 karena perselingkuhan. Calonnya ada dua, saya dan Tito. Salah satu persyaratan dalam pencalonan itu kan minimal lulusan SMA atau setara dengan Pondok,” ujar Didik.<br /> <br /> Saat ditanya, apakah pernah menyampaikan ke panitia terkait Ijazah Palsu yang dipergunakan Tito untuk maju sebagai calon Kepala Dusun ?. Didik menjelaskan, secara tidak langsung rinya pernah menyampaikan ke Ketua Panitia. Selain itu kata Didik, ada warga yang memprotes sebelum pelantikan Tito, namun tidak ada hasilnya. sehingga dirinya didesak oleh warga untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian.<br /> <br /> “Secara langsung belum pernah, tapi secara tidak langsung saya pernah menyampaikan ke Ketua Panitianya Catur Wahyu Sukamana. Ketua panitianya kan memang teman. Pada saat seleksi dan sebelum pelantiakan Tito sebagai Kepala Dusun, warga sudah memprotes tapi tidak ada hasilnya,. makanya warga mendesak untuk melaporkannya,” kata Didik lebih lanjut.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, terkait dasarnya melaporkan Ijazah yang dimiliki Tito ke pihak Kepolisian, Didik menjelaskan, dirinya sudah mengenal Tito sejak kecil karena memang satu desa yang tidak jauh tempatnya. Selain itu, ada surat pernyataan dari pengasuh Pondok Pesantren, dimana Ijazah Tito dikeluarkan. Surat pernyataan tersebut bernomor 001.09/23.3-1/211/PPMI/IX/2017 tanggal 23 September 2017, yang isinya bahwa Tito belum pernah menjadi siswa/siswi Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan.<br /> <br /> “Saya kan saksi hidup, saya tau sejak kecil Tito karena satu desa., jadi saya tau dia sekolah dimana. Kalau sudah digunakan kan baru pemalsuan,” ungkap Didik. <br /> <br /> Anehnya, saat Didik membuat laporan ke Polsek Windusari pada tanggal 27 September 2017, dirinya tidak diberikan bukti laporan Polisi. Yang lebih anehnya lagi, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) No. SP2HP/28/XI/2017/Reskrim tanggal 22 Nopember 2017, diambil sendiri oleh Didik ke Polsek Windusari. <br /> <br /> Dalam rujukan SP2HP tersebut, diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Didik Kurniawan tertanggal 27 September 2017, tanpa tercantum Nomor alporannya. Dalam SP2HP tersebut mencantumkan nama-nama yang sudah diperiksa diantaranya Didik Kurniawan sebagai pelapor, Ariyadi alias Bin Sardi, Achmad Abdul Wakhid, Catur Wahyu Sukamana Bin Katon Waluyo, Muntoha Bin Abdul Goni, Muh. Basri Bin Asrori, Tito Bin Prawoto dan Muhammad Husaini Bi Sumanto.<br /> <br /> “Saat saya melaporkan, saya tidak diberi apapun, saya tidak tanya atau minta karena saya tidak begitu mengerti hukum. Suart yang SP2HP itu, saya ambil sendiri ke Polsek Windusari. Kalau saya sudah diperiksa sekali ada yang sudah saya tandatangani (maksud Didik adalah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan),”<br /> <br /> Didik menambahkan, setelah dirinya membuat laporan ke Polisi terkait dugaan Ijazah palsu yang dimiliki Tito, berbagai pihak mencoba menyarankan Didik agar berdamai dan bersedia mencabut laporannya. Namun Didik bersama warga tetap bersikukuh agar laporannya diproses sesuai hukum yang berlaku.<br /> <br /> Aneh, ini bukan perkelahian atau pertengkaran antara Didik yang mewali warga dengan Tito terkait dugaan Ijzah palsu, sehingga harus didamaikan oleh berbagai pihak,. Apakah tindakan warga yang melaporkan adanya pejabat negara yang diduga menggunakan Ijazah palsu salah ?<br /> <br /> Terkait laporan Didik ke Polsek Winduari, wartawan media ini menghubungi Kapolsek AKP. Mohamad Ahdi. SH., MH melalui pesan (WhastApp) hanya dibaca dan enggan menanggapinya.<br /> Sementara salah seorang penyidik Polsek Windusari yang menangani kasus tersebut yakni AIPTU Rudi Haryono mengatakan, sudah menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang diantaranya Tito.<br /> <br /> “Ya laporan pengaduan sudah saya terima dan sudah saya tindak lanjuti diantaranya klarifikasi terhadap para calon saksi sampai dengan saudara Tito,” kata AIPTU Rudi Haryono lewat pesan WhastApp.<br /> <br /> Saat ditanay mengenai adanya pihak-pihak yang menyarankan agar Didik mencabut laporannya, AIPTU Rudi Haryono mengatakan, tidak pernah membahasnya. Rudi menambahkan, laporan tersebut akan digelar terlebih dahulu di Pores Magelang.<br /> <br /> “Belum, nanti akan digelar dulu di Polres. Untuk masalah pencabutan dan lain-lain sudah saya sampaikan ke Pak Didik, saya tidak tau dan tidak pernah membahasnya, karena nanti jadi tidak focus,” tegasnya. (Redaksi)

Pemerintahan Pidana Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

  Didik Kurniawan berita korupsi .co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang se...

»

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menanggapi OTT Penerima "suap" : Pasal 13 UU Korupsi bagi Sipemberi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTTa6hl6RDDWp37ylz_HT2z7RV9fAVtzcGPFhIhCYGWdA6IarEtHKVan8Syrpsqf_5vYCNgldsAS4dyUQaALz6GJjB4HXdFrH3dphN7EwOTZVARW5-B5KkLDbSg3b6sx3qG1PSYAySeYo/s1600/IMG20171110194518.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTTa6hl6RDDWp37ylz_HT2z7RV9fAVtzcGPFhIhCYGWdA6IarEtHKVan8Syrpsqf_5vYCNgldsAS4dyUQaALz6GJjB4HXdFrH3dphN7EwOTZVARW5-B5KkLDbSg3b6sx3qG1PSYAySeYo/s640/IMG20171110194518.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana ?. Secara normativnya ada pemberi,”.<br /><br />Inilah yang disampaikan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., saat dihubungi wartawan media melalui telepon selulernya, pada Jumat, 1 Desember 2017.<br /><br />Hal itu dikatakan pakar hukum pidana dari FH-Unair ini terkait Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian yang hanya menangkap si “penerima” selaku Pegawai Negeri Spil (PNS) atau pejabat penyelenggara negara, dengan menjerat tersangka/terdakwa dengan pasal 11 Undang-undang Korupsi.<br /><br />“Kalau ada yang menerima berarti ada yang member. Pasal 11 itu gandengannya pasal 13” kata Prof. Nur.<br /><br /><i>Pasal 11; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Apa yang disampikan pakar hukum pidana dari FH-Unair Surabaya ini, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dimana terdakwa hanya sebagai si penerima “uang” selalu PNS atau penyelenggara negara.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQftfckHThKSgd85M2b_rLmE4iZokc5pcOr9LiCc8QrGS1OTqKFfBHvIIUBLc1OgCk2scaEF13WxhO96H2aBxtvxMBitp0-Feh7jxF84lYUA_Exdbja2R2y37FG07-z1onxFMHCBPdrXw/s1600/Dina.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQftfckHThKSgd85M2b_rLmE4iZokc5pcOr9LiCc8QrGS1OTqKFfBHvIIUBLc1OgCk2scaEF13WxhO96H2aBxtvxMBitp0-Feh7jxF84lYUA_Exdbja2R2y37FG07-z1onxFMHCBPdrXw/s320/Dina.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: small;">P</span>erkara Korupsi “suap” OTT yang hanya bagi si penerima “uang” dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya adalah kasus OTT oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap Dina Karandina selaku staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, sekitar pukul 12.30 WIB.<br /> <br /> Yang menurut terpidana Dina Karandina, bahwa dirinya ditangkap sekitar 5 menit setelah “Andi Purnomo” yang diduganya adalah “oknum petugas” menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot saat dirinya mengikuti pelatihan yang ditugaskan oleh atasannya. Sudah divonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 2 tahun.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCRyNiYc-J8Y9z4MoiIXrXNNbqUCzsE0YXpeffKpP1ni974q3w8VOEHZrdbw7KyJr5J0PUR_3_n3PESqkrgqPALFmGpSbY39PloRfMnQJgfYcrKIJqU14xvTOMdnHuHAqRtdXiINEp3c/s1600/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCRyNiYc-J8Y9z4MoiIXrXNNbqUCzsE0YXpeffKpP1ni974q3w8VOEHZrdbw7KyJr5J0PUR_3_n3PESqkrgqPALFmGpSbY39PloRfMnQJgfYcrKIJqU14xvTOMdnHuHAqRtdXiINEp3c/s320/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" width="320" /></a></div> Kemudian perkara Korupsi “suap” OTT dengan terdakwa Chalidah Nazar (48) staf Seksi Pengukuran, dan Bayu Sasmito (33) selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) BPN Surabaya II. Ke- 2 terdakwa ini terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, pada 9 Juni 2017. Saat ini terdakwa menunggu Vonis dari Majelis Hakim.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4L7VECdhwYCZ2mxQ453l_WKPSC_YqB2ln5_FWDCbOs1E-eL4zH13Wf7zgj3g3e9h5hM0Fk_lhfn1m8YEUhM8WpZbZY2mu3rnJ6NqX04y4-9Zzr7VcdzXuOQfWYvx_X-gXLJosT0OAtHw/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4L7VECdhwYCZ2mxQ453l_WKPSC_YqB2ln5_FWDCbOs1E-eL4zH13Wf7zgj3g3e9h5hM0Fk_lhfn1m8YEUhM8WpZbZY2mu3rnJ6NqX04y4-9Zzr7VcdzXuOQfWYvx_X-gXLJosT0OAtHw/s320/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="320" /></a></div> Selanjutnya, perkara Korupsi “suap” Prona Desa Plosos, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, dengan terdakwa Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung,; Abdul Rofiq Sekdes Ploso, dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah<br /><br />Ke- 8 pejabat Desa Ploso, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ini ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo, pada Minggu, 19 Pebruari 2017. Kasusnya, karena menarik biaya dari pemohon Prona sebesar Rp 500 ribu per pemohon. Sudah divonis masing-masing 1 tahun penajra dari tuntutan JPU 1,6 tahun.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVg2mLvhIyMQMV0FlOsTpXzLminQJBCr7QsBCMDutsZIClkLtmRt_FlKKCBbcNOYDELoNYJ_luJiP0cCc_pUQF7suZxgo2HCbEpRYvenZ4B_jydlqjZPHlW98o3IKq9bmveexKoe_Hacg/s1600/IMG20171130133821.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVg2mLvhIyMQMV0FlOsTpXzLminQJBCr7QsBCMDutsZIClkLtmRt_FlKKCBbcNOYDELoNYJ_luJiP0cCc_pUQF7suZxgo2HCbEpRYvenZ4B_jydlqjZPHlW98o3IKq9bmveexKoe_Hacg/s320/IMG20171130133821.jpg" width="320" /></a></div> Serta perkara Korupsi “suap” OTT Prona di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dengan terdakwa Asri Hadiyanto selaku Desa. <br /><br />Terdakwa Asri Hadiyanto terjaring OTT oleh Polres Situbondo bersama Mistari selaku Ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dalam program Prona, Badriyanto selaku Bendahara PTSL dan 2 warga saat melakukan pembayaran terhadap, pada Senin, 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB<br /><br />Anehnya, yang diadili adalah Asri Hadiyanto dan sudah divonis 2 tahun 4 bulan dari tuntutan JPU 3,6 tahun, pada Kamis, 30 Nopember 2017.  (Redaksi)

Tipikor Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menanggapi OTT Penerima "suap" : Pasal 13 UU Korupsi bagi Sipemberi

berita korupsi .co – “Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi t...

»

Kades Divonis 2,4 Tahun Penjara Karena Menerima Suap, Sipenyuap “Diselamatkan”

<span style="font-size: large;"><b>- Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol. Frans Barung Mangera :Pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik sebelum disidangkan karena ada koordinasi Jaksa.  </b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>- Pakar hukum pidana Prof. Dr. Nur Basuki Minarno mengomentari : Pasal 11 UU Korupsi gandengannya pasal 13 bagi si pemberi#</b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4wU1Uju8N6nEgPQ46Ps3zQ3zqfhcx1oB9aUm4KrUnEt0j1oTuNN6mIM3mh1ZXv0y9_kYD_4Dk5g-ooW5gkolEa4wOZgq4R8gzZGj1Eb1K-ms0mqcTfi5CIWenIyr2CSmus7FEvCHlpM/s1600/IMG20171130133821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4wU1Uju8N6nEgPQ46Ps3zQ3zqfhcx1oB9aUm4KrUnEt0j1oTuNN6mIM3mh1ZXv0y9_kYD_4Dk5g-ooW5gkolEa4wOZgq4R8gzZGj1Eb1K-ms0mqcTfi5CIWenIyr2CSmus7FEvCHlpM/s1600/IMG20171130133821.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sepertinya Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016  tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sepertinya hanya untuk sipenerima “uang suap” dalam pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Apakah “sipenerima uang suap” dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, hanya bagi pegawai negeri spil (PNS) atau penyelenggara negara yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres 86 Thn 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar ? Lalu bagaimana dengan “sipemberi” dalam pasal 13 UU Korupsi ?  <br /><br />Pasal 11; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 14; Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.<br /><br />Pasal 15; Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.<br /><br />Bila dalam pasal 11 UU Korupsi dikatakan, dipidana penjara bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Lalu bagaimana dengan sipemberi hadiah atau janji tersebut, apakah “wajib diselamatkan” oleh Tim Saber Pungli dalam operasi tangkap tangan, dengan “alasan” bahwa si tersangka/terdakwa menarik biaya (uang) diluar ketentuan yang ada dari masyarakat saat mengurus surat-surat di instasi pemerintah maupun dalam program Prona sertifikat gratis ?<br /><br />Sebab, kata “menerima” berbeda dengan kata “menarik/meminta/memaksa/memeras” dari masyarakat agar membayar biaya administrasi diluar ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Menerima berarti ada yang memberikan.<br /><br />Namun dalam faktanya tidak demikian. Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap terdakwa tunggal selaku penerima suap, yakni Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, kemudain di “seret” JPU dari Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di hadapan Majelis Hakim dan sudah divonis 1 tahun penjara dari tuntutan 2 tahun dengan pasal 11 UU Korupsi.<br /><br />Setelah itu, tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada 20 Oktober 2016 lalu, kembali melakukan OTT terhadap 2 (Dua) pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku penerima suap. Keduanya di “seret” oleh JPU dari Kejari Tanjung Perak dan setelah menjalani proses persidangan, Kedau terdakwa pun dituntut pidana penajara masing-masing selama 2 tahun dengan pasal yang dikenakan yakni pasal 11 UU Korupsi, dan saat ini masih menunggu Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kali ini, kasusu OTT dilakukan oleh Polres Situbondo terhadap 8 orang, yang terdiri dari 5 orang perangkat Desa termasuk diantaranya Mistari selaku Ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Badriyanto selaku Bendahara PTSL dan 2 warga saat melakukan pembayaran terhadap panitia serta Asri Hadiyanto selaku Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, pada Senin, 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB.<br /><br />Anehnya, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Situbondo dan kemudian “diseret” ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU dari Kejari Situbondo adalah Asri Hadiyanto. Setelah menjalani proses persidangan, terdakwa dituntut podana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. pasal yang dikenakan pun pasal 11 UU Korupsi.<br /><br />Pada Kamis, 30 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai Judi Prasetya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan terhadap terdakwa Asri Hadiyanto yang di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya yakni Yuditira Nugrogo, Musram Doso dan Heriyanto. <br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.<br /><br />“Megadili; Menghukum terdakwa Asri Hadiyanto dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim Judi Prasetya<br /><br />menggapi putusan Majelis Hakim, JPU mapun terdakwa melalui PH-nya mengatakan, akan pikiri-pikirdulu. “Kami piker-pikir dulu, Yang Mulia,” ucap terdakwa<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) terkait pasal 11 UU Korupsi yang dikenakan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa kasus ini dari Polres Situbondo.<br /><br />“Ini kasus dari Polres, hanya penerima,” ucap JPU.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait terdakwa Asri Hadiyanto yang menerima “Uang” dalam pasal 11 UU Korupsi, yang terjaring dalam OTT Tim Saber Pungli Polres Situbondo, apakah si pemberi dalam OTT Tim Saber Pungli tidak ikut diproses ?. JPU tak bisa menjelaskan lebih lanjut.<br /><br />sementara PH terdakwa Asri Hadiyanto, Yuditira Nugrogo, Musram Doso dan Heriyanto mengatakan, terdakwa tidak mengetahui adanya biaya sebesar Rp 700 ribu yang dikenakan terhadap pemohon PTSL. Karena yang menyampaikan dan menarik adanya biaya dari pemohon itu adalah Mistari selaku Ketu PTSL.<br /><br />“Terdakwa tidak tau kalau ada biaya dalam program PTLS. yang menyampaikan itu dalah Mistari, dan yang menerima pun dia. ada 37 pemohon yang membayar langsung ke Mistari bukan ke terdakwa. Saat sosialisai, dihadiri Pemda, Kejaksaan dan Polres. Saat itu diperkenankan menarik biaya tetapi yang sewajarnya. Wajarnya berapa, tidak jelas,” ucap PH terdakwa.  <br /><br />Terpisah. Terkait pasal 11 UU Korupsi yang dikenakan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian di Jawa Timur dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang hanya terhadap sipenerima “Uang” selaku Pengawai Negeri Spil (PNS), Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol.  Frans Barung Mangera mengatakan, ada kasus itu displit (terpisah) dank an diproses sesuai berbeda peran. Kobes Pol. Frans Barung Mangera juga mengatakan, pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik. Alasannya, sebelum disidangkan ada proses yang namanya koordinasi Jaksa.<br /><br />“Ada kasus itu displit, kita akan proses sesuai ber beda peran. tapi yang terpenting putusan Hakim acuan kita, apakah pemberi itu dapat diproses atau dia korban tekanan, sehingga memberi. Pertimbangan JPU juga perlu dipertimbangkanpenyidik, sebab sebelum disidangkan ada proses yang namanya Koordinasi Jaksa,” kata Kombes Pol. Fran kepada wartawan media ini melalui pesan WhastApp, Jumat, 1 Desember 2017 sekira pukul 09.59 WIB.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sementara pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno mengomentari, bahwa pasal 11 UU Korupsi sebagai penerima, ada gandengannya bagi si pemberi yakni pasal 13. Pakar hukum pidana dari FH-Unair Surabaya ini mengatakan, secara normativ bila ada yang menerima, ada yang member.</span></span> </span></span><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_3vGSzWne0mkxWn4f4k59YZ8GXacWwYHIF5MIvbPD7FAEre7SrmTk_L6E2itTpKoayMvOfsBNqL0g9KjrVZauFBbuvsCgQixY5R29mYPP0NRK4CX-eRr_gRkgzjOq44n7_XZia_ertU/s1600/IMG20171110194518.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_3vGSzWne0mkxWn4f4k59YZ8GXacWwYHIF5MIvbPD7FAEre7SrmTk_L6E2itTpKoayMvOfsBNqL0g9KjrVZauFBbuvsCgQixY5R29mYPP0NRK4CX-eRr_gRkgzjOq44n7_XZia_ertU/s320/IMG20171110194518.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana ?. Secara normativnya ada pemberi,” kata Pakar hukum pidana ini saa hubungi melalui nomor selulernya.<br /><br />Kasus ini bermula dari adanya program pemerintah yakni Prona (Proyek Opersional Agraria) sertifikat gratis bagi masyarakat Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo melalui panitia  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017.<br /><br />Berdasarkan hasil musyawarah Desa, terbentuklah panitia PTLS antara lain Mistari selaku Ketua dan Bafriyanto menjabat sebagai bendahara serta Muzamil, Hardiyanto dan Puriyanto sebagai Operator. Sementara anggota panitia terdiri dari Budiyanto, Supriyadi , Samsidi, Jai’is, Sahwiyanto, Khairul Umam, Yon Yanto dan Idris Afandi.<br /><br />Pada tanggal 16 Februari 2017, saat diadakannya sosialisai di kantor BPN Situbondo dihadiri terdakwa selaku Kepala Desa bersama Kepala Desa lainnya selaku peserta PTSL 2017 BPN Situbondo. Selain itu, juga dihadiri dari Kejaksaan, Pemda dan kepolisian.<br /><br />Dari keterangan saksi selaku pemohon Prona, diantaranya Jono, Hadari, Dihana, Martijo, Sabu alias H. Zainul Arifin, Misla dan Kamsuri mengatakan, bahwa yang menerima dan melakukan penarikan biaya adalah ketua Panitia PTSL yaitu Mistari. Biaya tersebut sebagai kewajiban Pemohon dalam pengurusan surat-surat, karena pemohon tidak dapat melengkapi syarat dan surat-surat sebagai kelengkapan peserta Prona.<br /><br />Hal itu diakui oleh Mistari dalam persidangan. Mistari mengatakan, dirinya diangkat sebagai Ketua Panitia Prona berdasarkan musyawarah bersama di kantor desa Kedunglo Nomor : Panitia Prona/ PTSL 2017 Desa Kedunglo. selain itu, Mistari menyampaikan bahwa dirnyalah yang menentukan besarnya biaya Prona sebesar Rp 700 ribu per pemohon. Uang yang terkumpul dari 37 Pemohon dengan jumlah 45 Bidang sebesar Rp 22.450.000, dan sudah diserahkan kepada Badriyanto, sementara uang sebesar Rp. 481.500 digunakan untuk kepentingan PTSL 2017, antara lain ; transport konsultasi ke BPN Rp 30.000, konsumsi pekerja penurun patok     Rp 20.000, Map kertas Rp 24.000, Fotocopy Rp 22.000, Fotocopy Rp 24.000, Fotocopy Rp 20.000, Fotocopy Rp 11.500, Bensin/Transport Rp 20.000, Konsumsi Panitia Rp 125.000, Konsumsi Panitia Rp   65.000, Konsultasi ke BPN Rp 100.000, Transport kirim undangan  Rp.  20.000.<br /><br />Saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo, pada tanggal 20 Pebruari 2017, Mistari adalah salah satu diantaranya. Lalu mengapa Mistari dan pihak lainnya tidak senasib dengan terdakwa Asri Hadiyanto ?  (Redaksi) </span></span>

Tipikor Kades Divonis 2,4 Tahun Penjara Karena Menerima Suap, Sipenyuap “Diselamatkan”

- Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol. Frans Barung Mangera :Pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik sebelum disidangkan karena ada ko...

»