BERITAKORUPSI.CO

Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Didik Kurniawan</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang sering kali disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Majelis Hakim Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya saat mengadili terdakwa dalam kasus Korupsi. 
Bisa jadi memang, kalau sejak awal sudah tidak tertib administrasi bahkan mencoba memalsukan dokumen demi kepentingan diri sendiri, bukan tidak mungkin akan berakibat ke tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikemudian hari. 
 
Dan mungkin inipula yang terjadi di Dusun Pringapus, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Jawa Tengah (Jateng). Sebab, oknum Kepala Dusun Pringapus yang berinisial “T”, telah dilaporkan oleh warganya ke Polsek Windusari, Polres Magelang, Polda Jawa Tengah karena diduga menggunakan Ijazah palsu dari salah satu Pondok Pesantren. 
 
Hal itu seperti yang disampikan Didik, salah seorang warga Dusun Pringapus sekaligus sebagai pelapor saat menghungi wartawan media melalui telepon genggam. Didik menyampaikan, dirinya didesak oleh warga untuk melaporkan “T” ke pihak kepolisian terkait dugaan Ijazah palsu yang dipergunakan “T” pada saat pencalonan pemilihan Kepala Dusun bersama dirinya Agustus lalu. 
 
“Yang saya laporkan adalah Tito , atas desakan warga terkait dugaan Ijazah palsu SMA-nya,” kata Didik, Sabtu, 2 Desember 2017. 
 
Didik menceritakan, dirinya maju sebagai calon Kepala Dusun bersama Tito pada Agustus lalu. Sebelumnya, Didik menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Pringapus menggantikan Tito yang sempat menjabat Plt selama 2 tahun, namun mengundurkan diri pada tahun 2016 karena dugaan perselingkuhan. 
 
“Pemilihan Kepala Dusun itu Agustus dengan berakhirnya jabatan saya sebagai Plt menggantikan Tito yang mengundurkan diri ahun 2016 karena perselingkuhan. Calonnya ada dua, saya dan Tito. Salah satu persyaratan dalam pencalonan itu kan minimal lulusan SMA atau setara dengan Pondok,” ujar Didik. 
 
Saat ditanya, apakah pernah menyampaikan ke panitia terkait Ijazah Palsu yang dipergunakan Tito untuk maju sebagai calon Kepala Dusun ?. Didik menjelaskan, secara tidak langsung rinya pernah menyampaikan ke Ketua Panitia. Selain itu kata Didik, ada warga yang memprotes sebelum pelantikan Tito, namun tidak ada hasilnya. sehingga dirinya didesak oleh warga untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian. 
 
“Secara langsung belum pernah, tapi secara tidak langsung saya pernah menyampaikan ke Ketua Panitianya Catur Wahyu Sukamana. Ketua panitianya kan memang teman. Pada saat seleksi dan sebelum pelantiakan Tito sebagai Kepala Dusun, warga sudah memprotes tapi tidak ada hasilnya,. makanya warga mendesak untuk melaporkannya,” kata Didik lebih lanjut. 
 
Saat ditanya lebih lanjut, terkait dasarnya melaporkan Ijazah yang dimiliki Tito ke pihak Kepolisian, Didik menjelaskan, dirinya sudah mengenal Tito sejak kecil karena memang satu desa yang tidak jauh tempatnya. Selain itu, ada surat pernyataan dari pengasuh Pondok Pesantren, dimana Ijazah Tito dikeluarkan. Surat pernyataan tersebut bernomor 001.09/23.3-1/211/PPMI/IX/2017 tanggal 23 September 2017, yang isinya bahwa Tito belum pernah menjadi siswa/siswi Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan. 
 
“Saya kan saksi hidup, saya tau sejak kecil Tito karena satu desa., jadi saya tau dia sekolah dimana. Kalau sudah digunakan kan baru pemalsuan,” ungkap Didik. 
 
Anehnya, saat Didik membuat laporan ke Polsek Windusari pada tanggal 27 September 2017, dirinya tidak diberikan bukti laporan Polisi. Yang lebih anehnya lagi, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) No. SP2HP/28/XI/2017/Reskrim tanggal 22 Nopember 2017, diambil sendiri oleh Didik ke Polsek Windusari. 
 
Dalam rujukan SP2HP tersebut, diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Didik Kurniawan tertanggal 27 September 2017, tanpa tercantum Nomor alporannya. Dalam SP2HP tersebut mencantumkan nama-nama yang sudah diperiksa diantaranya Didik Kurniawan sebagai pelapor, Ariyadi alias Bin Sardi, Achmad Abdul Wakhid, Catur Wahyu Sukamana Bin Katon Waluyo, Muntoha Bin Abdul Goni, Muh. Basri Bin Asrori, Tito Bin Prawoto dan Muhammad Husaini Bi Sumanto. 
 
“Saat saya melaporkan, saya tidak diberi apapun, saya tidak tanya atau minta karena saya tidak begitu mengerti hukum. Suart yang SP2HP itu, saya ambil sendiri ke Polsek Windusari. Kalau saya sudah diperiksa sekali ada yang sudah saya tandatangani (maksud Didik adalah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan),” 
 
Didik menambahkan, setelah dirinya membuat laporan ke Polisi terkait dugaan Ijazah palsu yang dimiliki Tito, berbagai pihak mencoba menyarankan Didik agar berdamai dan bersedia mencabut laporannya. Namun Didik bersama warga tetap bersikukuh agar laporannya diproses sesuai hukum yang berlaku. 
 
Aneh, ini bukan perkelahian atau pertengkaran antara Didik yang mewali warga dengan Tito terkait dugaan Ijzah palsu, sehingga harus didamaikan oleh berbagai pihak,. Apakah tindakan warga yang melaporkan adanya pejabat negara yang diduga menggunakan Ijazah palsu salah ? 
 
Terkait laporan Didik ke Polsek Winduari, wartawan media ini menghubungi Kapolsek AKP. Mohamad Ahdi. SH., MH melalui pesan (WhastApp) hanya dibaca dan enggan menanggapinya. 
Sementara salah seorang penyidik Polsek Windusari yang menangani kasus tersebut yakni AIPTU Rudi Haryono mengatakan, sudah menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang diantaranya Tito. 
 
“Ya laporan pengaduan sudah saya terima dan sudah saya tindak lanjuti diantaranya klarifikasi terhadap para calon saksi sampai dengan saudara Tito,” kata AIPTU Rudi Haryono lewat pesan WhastApp. 
 
Saat ditanay mengenai adanya pihak-pihak yang menyarankan agar Didik mencabut laporannya, AIPTU Rudi Haryono mengatakan, tidak pernah membahasnya. Rudi menambahkan, laporan tersebut akan digelar terlebih dahulu di Pores Magelang. 
 
“Belum, nanti akan digelar dulu di Polres. Untuk masalah pencabutan dan lain-lain sudah saya sampaikan ke Pak Didik, saya tidak tau dan tidak pernah membahasnya, karena nanti jadi tidak focus,” tegasnya. (Redaksi)

Pemerintahan Pidana Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

Didik Kurniawan berita korupsi .co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang se...

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menanggapi OTT Penerima "suap" : Pasal 13 UU Korupsi bagi Sipemberi

19.56 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTTa6hl6RDDWp37ylz_HT2z7RV9fAVtzcGPFhIhCYGWdA6IarEtHKVan8Syrpsqf_5vYCNgldsAS4dyUQaALz6GJjB4HXdFrH3dphN7EwOTZVARW5-B5KkLDbSg3b6sx3qG1PSYAySeYo/s1600/IMG20171110194518.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTTa6hl6RDDWp37ylz_HT2z7RV9fAVtzcGPFhIhCYGWdA6IarEtHKVan8Syrpsqf_5vYCNgldsAS4dyUQaALz6GJjB4HXdFrH3dphN7EwOTZVARW5-B5KkLDbSg3b6sx3qG1PSYAySeYo/s640/IMG20171110194518.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana ?. Secara normativnya ada pemberi,”. Inilah yang disampaikan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum., saat dihubungi wartawan media melalui telepon selulernya, pada Jumat, 1 Desember 2017. Hal itu dikatakan pakar hukum pidana dari FH-Unair ini terkait Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian yang hanya menangkap si “penerima” selaku Pegawai Negeri Spil (PNS) atau pejabat penyelenggara negara, dengan menjerat tersangka/terdakwa dengan pasal 11 Undang-undang Korupsi. “Kalau ada yang menerima berarti ada yang member. Pasal 11 itu gandengannya pasal 13” kata Prof. Nur. Pasal 11; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apa yang disampikan pakar hukum pidana dari FH-Unair Surabaya ini, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, dimana terdakwa hanya sebagai si penerima “uang” selalu PNS atau penyelenggara negara. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQftfckHThKSgd85M2b_rLmE4iZokc5pcOr9LiCc8QrGS1OTqKFfBHvIIUBLc1OgCk2scaEF13WxhO96H2aBxtvxMBitp0-Feh7jxF84lYUA_Exdbja2R2y37FG07-z1onxFMHCBPdrXw/s1600/Dina.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQftfckHThKSgd85M2b_rLmE4iZokc5pcOr9LiCc8QrGS1OTqKFfBHvIIUBLc1OgCk2scaEF13WxhO96H2aBxtvxMBitp0-Feh7jxF84lYUA_Exdbja2R2y37FG07-z1onxFMHCBPdrXw/s320/Dina.jpg" width="320" /></a>Perkara Korupsi “suap” OTT yang hanya bagi si penerima “uang” dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya adalah kasus OTT oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap Dina Karandina selaku staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, sekitar pukul 12.30 WIB. 
 
Yang menurut terpidana Dina Karandina, bahwa dirinya ditangkap sekitar 5 menit setelah “Andi Purnomo” yang diduganya adalah “oknum petugas” menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot saat dirinya mengikuti pelatihan yang ditugaskan oleh atasannya. Sudah divonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 2 tahun. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCRyNiYc-J8Y9z4MoiIXrXNNbqUCzsE0YXpeffKpP1ni974q3w8VOEHZrdbw7KyJr5J0PUR_3_n3PESqkrgqPALFmGpSbY39PloRfMnQJgfYcrKIJqU14xvTOMdnHuHAqRtdXiINEp3c/s1600/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghCRyNiYc-J8Y9z4MoiIXrXNNbqUCzsE0YXpeffKpP1ni974q3w8VOEHZrdbw7KyJr5J0PUR_3_n3PESqkrgqPALFmGpSbY39PloRfMnQJgfYcrKIJqU14xvTOMdnHuHAqRtdXiINEp3c/s320/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" width="320" /></a></div>
Kemudian perkara Korupsi “suap” OTT dengan terdakwa Chalidah Nazar (48) staf Seksi Pengukuran, dan Bayu Sasmito (33) selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) BPN Surabaya II. Ke- 2 terdakwa ini terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, pada 9 Juni 2017. Saat ini terdakwa menunggu Vonis dari Majelis Hakim. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4L7VECdhwYCZ2mxQ453l_WKPSC_YqB2ln5_FWDCbOs1E-eL4zH13Wf7zgj3g3e9h5hM0Fk_lhfn1m8YEUhM8WpZbZY2mu3rnJ6NqX04y4-9Zzr7VcdzXuOQfWYvx_X-gXLJosT0OAtHw/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4L7VECdhwYCZ2mxQ453l_WKPSC_YqB2ln5_FWDCbOs1E-eL4zH13Wf7zgj3g3e9h5hM0Fk_lhfn1m8YEUhM8WpZbZY2mu3rnJ6NqX04y4-9Zzr7VcdzXuOQfWYvx_X-gXLJosT0OAtHw/s320/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="320" /></a></div>
Selanjutnya, perkara Korupsi “suap” Prona Desa Plosos, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, dengan terdakwa Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung,; Abdul Rofiq Sekdes Ploso, dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah Ke- 8 pejabat Desa Ploso, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ini ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo, pada Minggu, 19 Pebruari 2017. Kasusnya, karena menarik biaya dari pemohon Prona sebesar Rp 500 ribu per pemohon. Sudah divonis masing-masing 1 tahun penajra dari tuntutan JPU 1,6 tahun. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVg2mLvhIyMQMV0FlOsTpXzLminQJBCr7QsBCMDutsZIClkLtmRt_FlKKCBbcNOYDELoNYJ_luJiP0cCc_pUQF7suZxgo2HCbEpRYvenZ4B_jydlqjZPHlW98o3IKq9bmveexKoe_Hacg/s1600/IMG20171130133821.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVg2mLvhIyMQMV0FlOsTpXzLminQJBCr7QsBCMDutsZIClkLtmRt_FlKKCBbcNOYDELoNYJ_luJiP0cCc_pUQF7suZxgo2HCbEpRYvenZ4B_jydlqjZPHlW98o3IKq9bmveexKoe_Hacg/s320/IMG20171130133821.jpg" width="320" /></a></div>
Serta perkara Korupsi “suap” OTT Prona di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dengan terdakwa Asri Hadiyanto selaku Desa. Terdakwa Asri Hadiyanto terjaring OTT oleh Polres Situbondo bersama Mistari selaku Ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dalam program Prona, Badriyanto selaku Bendahara PTSL dan 2 warga saat melakukan pembayaran terhadap, pada Senin, 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB Anehnya, yang diadili adalah Asri Hadiyanto dan sudah divonis 2 tahun 4 bulan dari tuntutan JPU 3,6 tahun, pada Kamis, 30 Nopember 2017.  (Redaksi)

Tipikor Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menanggapi OTT Penerima "suap" : Pasal 13 UU Korupsi bagi Sipemberi

berita korupsi .co – “Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi t...

Kades Divonis 2,4 Tahun Penjara Karena Menerima Suap, Sipenyuap “Diselamatkan”

19.09 beritakorupsi 2

- Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol. Frans Barung Mangera :Pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik sebelum disidangkan karena ada koordinasi Jaksa.  
 
- Pakar hukum pidana Prof. Dr. Nur Basuki Minarno mengomentari : Pasal 11 UU Korupsi gandengannya pasal 13 bagi si pemberi# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4wU1Uju8N6nEgPQ46Ps3zQ3zqfhcx1oB9aUm4KrUnEt0j1oTuNN6mIM3mh1ZXv0y9_kYD_4Dk5g-ooW5gkolEa4wOZgq4R8gzZGj1Eb1K-ms0mqcTfi5CIWenIyr2CSmus7FEvCHlpM/s1600/IMG20171130133821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY4wU1Uju8N6nEgPQ46Ps3zQ3zqfhcx1oB9aUm4KrUnEt0j1oTuNN6mIM3mh1ZXv0y9_kYD_4Dk5g-ooW5gkolEa4wOZgq4R8gzZGj1Eb1K-ms0mqcTfi5CIWenIyr2CSmus7FEvCHlpM/s1600/IMG20171130133821.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sepertinya Satgas Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016  tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sepertinya hanya untuk sipenerima “uang suap” dalam pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Apakah “sipenerima uang suap” dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, hanya bagi pegawai negeri spil (PNS) atau penyelenggara negara yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres 86 Thn 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar ? Lalu bagaimana dengan “sipemberi” dalam pasal 13 UU Korupsi ?  Pasal 11; Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 14; Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 15; Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Bila dalam pasal 11 UU Korupsi dikatakan, dipidana penjara bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Lalu bagaimana dengan sipemberi hadiah atau janji tersebut, apakah “wajib diselamatkan” oleh Tim Saber Pungli dalam operasi tangkap tangan, dengan “alasan” bahwa si tersangka/terdakwa menarik biaya (uang) diluar ketentuan yang ada dari masyarakat saat mengurus surat-surat di instasi pemerintah maupun dalam program Prona sertifikat gratis ? Sebab, kata “menerima” berbeda dengan kata “menarik/meminta/memaksa/memeras” dari masyarakat agar membayar biaya administrasi diluar ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Menerima berarti ada yang memberikan. Namun dalam faktanya tidak demikian. Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap terdakwa tunggal selaku penerima suap, yakni Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, kemudain di “seret” JPU dari Kejari Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili di hadapan Majelis Hakim dan sudah divonis 1 tahun penjara dari tuntutan 2 tahun dengan pasal 11 UU Korupsi. Setelah itu, tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada 20 Oktober 2016 lalu, kembali melakukan OTT terhadap 2 (Dua) pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku penerima suap. Keduanya di “seret” oleh JPU dari Kejari Tanjung Perak dan setelah menjalani proses persidangan, Kedau terdakwa pun dituntut pidana penajara masing-masing selama 2 tahun dengan pasal yang dikenakan yakni pasal 11 UU Korupsi, dan saat ini masih menunggu Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Kali ini, kasusu OTT dilakukan oleh Polres Situbondo terhadap 8 orang, yang terdiri dari 5 orang perangkat Desa termasuk diantaranya Mistari selaku Ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Badriyanto selaku Bendahara PTSL dan 2 warga saat melakukan pembayaran terhadap panitia serta Asri Hadiyanto selaku Kepala Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, pada Senin, 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB. Anehnya, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Situbondo dan kemudian “diseret” ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU dari Kejari Situbondo adalah Asri Hadiyanto. Setelah menjalani proses persidangan, terdakwa dituntut podana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. pasal yang dikenakan pun pasal 11 UU Korupsi. Pada Kamis, 30 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai Judi Prasetya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan terhadap terdakwa Asri Hadiyanto yang di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya yakni Yuditira Nugrogo, Musram Doso dan Heriyanto. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. “Megadili; Menghukum terdakwa Asri Hadiyanto dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim Judi Prasetya menggapi putusan Majelis Hakim, JPU mapun terdakwa melalui PH-nya mengatakan, akan pikiri-pikirdulu. “Kami piker-pikir dulu, Yang Mulia,” ucap terdakwa Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) terkait pasal 11 UU Korupsi yang dikenakan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa kasus ini dari Polres Situbondo. “Ini kasus dari Polres, hanya penerima,” ucap JPU. Saat ditanya lebih lanjut, terkait terdakwa Asri Hadiyanto yang menerima “Uang” dalam pasal 11 UU Korupsi, yang terjaring dalam OTT Tim Saber Pungli Polres Situbondo, apakah si pemberi dalam OTT Tim Saber Pungli tidak ikut diproses ?. JPU tak bisa menjelaskan lebih lanjut. sementara PH terdakwa Asri Hadiyanto, Yuditira Nugrogo, Musram Doso dan Heriyanto mengatakan, terdakwa tidak mengetahui adanya biaya sebesar Rp 700 ribu yang dikenakan terhadap pemohon PTSL. Karena yang menyampaikan dan menarik adanya biaya dari pemohon itu adalah Mistari selaku Ketu PTSL. “Terdakwa tidak tau kalau ada biaya dalam program PTLS. yang menyampaikan itu dalah Mistari, dan yang menerima pun dia. ada 37 pemohon yang membayar langsung ke Mistari bukan ke terdakwa. Saat sosialisai, dihadiri Pemda, Kejaksaan dan Polres. Saat itu diperkenankan menarik biaya tetapi yang sewajarnya. Wajarnya berapa, tidak jelas,” ucap PH terdakwa.  Terpisah. Terkait pasal 11 UU Korupsi yang dikenakan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian di Jawa Timur dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang hanya terhadap sipenerima “Uang” selaku Pengawai Negeri Spil (PNS), Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol.  Frans Barung Mangera mengatakan, ada kasus itu displit (terpisah) dank an diproses sesuai berbeda peran. Kobes Pol. Frans Barung Mangera juga mengatakan, pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik. Alasannya, sebelum disidangkan ada proses yang namanya koordinasi Jaksa. “Ada kasus itu displit, kita akan proses sesuai ber beda peran. tapi yang terpenting putusan Hakim acuan kita, apakah pemberi itu dapat diproses atau dia korban tekanan, sehingga memberi. Pertimbangan JPU juga perlu dipertimbangkanpenyidik, sebab sebelum disidangkan ada proses yang namanya Koordinasi Jaksa,” kata Kombes Pol. Fran kepada wartawan media ini melalui pesan WhastApp, Jumat, 1 Desember 2017 sekira pukul 09.59 WIB. 
 
Sementara
 pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair)
 Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno mengomentari, bahwa pasal 11 UU 
Korupsi sebagai penerima, ada gandengannya bagi si pemberi yakni pasal 
13. Pakar hukum pidana dari FH-Unair Surabaya ini mengatakan, secara 
normativ bila ada yang menerima, ada yang member. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_3vGSzWne0mkxWn4f4k59YZ8GXacWwYHIF5MIvbPD7FAEre7SrmTk_L6E2itTpKoayMvOfsBNqL0g9KjrVZauFBbuvsCgQixY5R29mYPP0NRK4CX-eRr_gRkgzjOq44n7_XZia_ertU/s1600/IMG20171110194518.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_3vGSzWne0mkxWn4f4k59YZ8GXacWwYHIF5MIvbPD7FAEre7SrmTk_L6E2itTpKoayMvOfsBNqL0g9KjrVZauFBbuvsCgQixY5R29mYPP0NRK4CX-eRr_gRkgzjOq44n7_XZia_ertU/s320/IMG20171110194518.jpg" width="320" /></a>“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana ?. Secara normativnya ada pemberi,” kata Pakar hukum pidana ini saa hubungi melalui nomor selulernya. Kasus ini bermula dari adanya program pemerintah yakni Prona (Proyek Opersional Agraria) sertifikat gratis bagi masyarakat Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus Kab. Situbondo melalui panitia  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017. Berdasarkan hasil musyawarah Desa, terbentuklah panitia PTLS antara lain Mistari selaku Ketua dan Bafriyanto menjabat sebagai bendahara serta Muzamil, Hardiyanto dan Puriyanto sebagai Operator. Sementara anggota panitia terdiri dari Budiyanto, Supriyadi , Samsidi, Jai’is, Sahwiyanto, Khairul Umam, Yon Yanto dan Idris Afandi. Pada tanggal 16 Februari 2017, saat diadakannya sosialisai di kantor BPN Situbondo dihadiri terdakwa selaku Kepala Desa bersama Kepala Desa lainnya selaku peserta PTSL 2017 BPN Situbondo. Selain itu, juga dihadiri dari Kejaksaan, Pemda dan kepolisian. Dari keterangan saksi selaku pemohon Prona, diantaranya Jono, Hadari, Dihana, Martijo, Sabu alias H. Zainul Arifin, Misla dan Kamsuri mengatakan, bahwa yang menerima dan melakukan penarikan biaya adalah ketua Panitia PTSL yaitu Mistari. Biaya tersebut sebagai kewajiban Pemohon dalam pengurusan surat-surat, karena pemohon tidak dapat melengkapi syarat dan surat-surat sebagai kelengkapan peserta Prona. Hal itu diakui oleh Mistari dalam persidangan. Mistari mengatakan, dirinya diangkat sebagai Ketua Panitia Prona berdasarkan musyawarah bersama di kantor desa Kedunglo Nomor : Panitia Prona/ PTSL 2017 Desa Kedunglo. selain itu, Mistari menyampaikan bahwa dirnyalah yang menentukan besarnya biaya Prona sebesar Rp 700 ribu per pemohon. Uang yang terkumpul dari 37 Pemohon dengan jumlah 45 Bidang sebesar Rp 22.450.000, dan sudah diserahkan kepada Badriyanto, sementara uang sebesar Rp. 481.500 digunakan untuk kepentingan PTSL 2017, antara lain ; transport konsultasi ke BPN Rp 30.000, konsumsi pekerja penurun patok     Rp 20.000, Map kertas Rp 24.000, Fotocopy Rp 22.000, Fotocopy Rp 24.000, Fotocopy Rp 20.000, Fotocopy Rp 11.500, Bensin/Transport Rp 20.000, Konsumsi Panitia Rp 125.000, Konsumsi Panitia Rp   65.000, Konsultasi ke BPN Rp 100.000, Transport kirim undangan  Rp.  20.000. Saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo, pada tanggal 20 Pebruari 2017, Mistari adalah salah satu diantaranya. Lalu mengapa Mistari dan pihak lainnya tidak senasib dengan terdakwa Asri Hadiyanto ?  (Redaksi)

Tipikor Kades Divonis 2,4 Tahun Penjara Karena Menerima Suap, Sipenyuap “Diselamatkan”

- Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol. Frans Barung Mangera :Pertimbangan JPU perlu dipertimbangkan penyidik sebelum disidangkan karena ada ko...

Terpidana Dokter Bagus, Buronan Kasus Korupsi P2SM Jatim Ditangkap

14.00 beritakorupsi 0

Tipikor Terpidana Dokter Bagus, Buronan Kasus Korupsi P2SM Jatim Ditangkap

Terpidana Dokter Bagus (baju putih)/ * berita korupsi .co – Sepandai padainya orang menyembunyikan sesuatu yang bau, akan tercium juga....

Kasus Suap OTT, Sudah Dituntut Ringan Malah Tidak Merasa Bersalah

13.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8Jtv9j4y6IVemDYi5hzq_D4aqonN9Mn9WI8hN0nXkgNysdRhcEmlryZf_ZS9Y-pelUeahrPdpL17Klt9ajLK-G_5g-dxsdP1f_Mg-7aXC93RIrXqOsT9_zI7E5q_b_02gsLpAwP3KjTk/s1600/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8Jtv9j4y6IVemDYi5hzq_D4aqonN9Mn9WI8hN0nXkgNysdRhcEmlryZf_ZS9Y-pelUeahrPdpL17Klt9ajLK-G_5g-dxsdP1f_Mg-7aXC93RIrXqOsT9_zI7E5q_b_02gsLpAwP3KjTk/s640/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sudah tertangkap tangan oleh KPK, karena dugaan menerima uang suap, dan ancaman hukumannya pun tergolong ringan, tetapi malah tidak merasa bersalah. “konyolnya”, malah menyalahkan KPK karena penyadapan yang dilakukan sehingga terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Itulah yang disampaikan oleh tedakwa Purnomo selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto melalui Penasehat Hukum (PH)-nya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 28 Nopember 2017. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Purnomo (Ketua DPRD), Abdullah Fanani dan Umar Faruq, Keduanya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014/2019, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun. Tuntutan ini pun tergolong ringan, mengingat para terdakwa adalah lembaga Legislatif, yang membuat dan mengawasi aturan atau Peraturan Daerah (Perda) termasuk membahas dan mensahkan anggaran APBD Kota Mojokerto. Namun malah mmasih mengajukan menjadi JC (Jastice Callubulator). Dalam Pledoinya, Penasehat Hukum terdakwa menilai, bahwa materi tuntutan JPU KPK banyak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, diantaranya, pasal 12 huruf a UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diterapkan dalam tuntutan JPU KPK. “Tuntutan JPU KPK banyak yang tidak sesuai dengan fakta persidangan,” ucap PH terdakwa. Mananggapi Pledoi para terdakwa, JPU KPK langsung menyampaikan tanggapan (Replik)-nya secara langsung. JPU KPK mengatakan, sudah menyampaikan secara jelas dalam surat tuntutan. Terkait penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan menjadi isi dari Pledoi PH terdakwa, JPU KPK menanggapinya, harus dikesampingkan dari Undang-undang ITE. “Unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, harus dinyatakan terbukti, karena pemberi dan penerima suap sama-sama diketahui. Sedang hal lainnya tidak perlu kami tanggapi, karena sudah kami uraikan dalam materi tuntutan,” kata Budi. Terkait permohonan menjadi JC, JPU KPK Budi menyampaikan, bahwa JC bukan permohonan melainkan pemberian dari KPK. JPU KPK Budi juga menyampaikan, bahwa hingga saat ini, JPU belum menerima terkait permohonan JC. Kasus ini berawal Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018. Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeja5SZAWCEqHhvhg7bHNPLpc0tgw49aYvsLf7D0rRvQOZSxG-YTo0JxPDN8TPW8p1BI7erlRT_TReOvIIdhGHesdjL1NqN-4k8t-F4MkP6gh7demY6ADVeqaYBK4pHb7opiC6T8Pmdpg/s1600/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeja5SZAWCEqHhvhg7bHNPLpc0tgw49aYvsLf7D0rRvQOZSxG-YTo0JxPDN8TPW8p1BI7erlRT_TReOvIIdhGHesdjL1NqN-4k8t-F4MkP6gh7demY6ADVeqaYBK4pHb7opiC6T8Pmdpg/s640/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto (foto bawah) sudah ditetapkan menajdi tersangka</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Sudah Dituntut Ringan Malah Tidak Merasa Bersalah

berita korupsi .co – Sudah tertangkap tangan oleh KPK, karena dugaan menerima uang suap, dan ancaman hukumannya pun tergolong ringan, tet...

Kerugian Negara Rp 155 M, Empat Terdakwa Korupsi Bank Jatim Diadili

13.42 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM_jvMiYjlff_XrOKLXa-P7nUQfKCpMWNAsz0ii9BgKeyqoNGbmxiSo5rLF3tUxuYr32ZzkozAJnR_y94q6M5vF3mEGvKDXnKyAXB-Cg26CFaJ53sSnEiy32F8ayp4S9n7rT-REeYGZlQ/s1600/IMG20171128115531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM_jvMiYjlff_XrOKLXa-P7nUQfKCpMWNAsz0ii9BgKeyqoNGbmxiSo5rLF3tUxuYr32ZzkozAJnR_y94q6M5vF3mEGvKDXnKyAXB-Cg26CFaJ53sSnEiy32F8ayp4S9n7rT-REeYGZlQ/s640/IMG20171128115531.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr align="left"><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wonggo Prayitno (kiri) dan terdakwa Arya Lelana</td><td class="tr-caption"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Kasus Korupsi Bank Jatim sepertinya tak ada habis-habisnya, nilai kerugian negara pun tak tanggung-tanggung. Namun kasus kali ini tidak lagi ditingkat cabang, melainkan menyeret para pelaku ditingkat pusat. Empat terdakwa kasus dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu,  “diseret” JPU ke persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 28 Nopember 2017. Ke- 4 Empat terdakwa adalah Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim). Para terdakwa ini terseret dalam kasus dugaan Korupsi kredit macet PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT BPD Jatim) atau yang dikenal dengan Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015. Dalam persidangan dihadapam Majelis hakim yang diketuai Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU JPU TM. pakpahan dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan JPU Wiwid dan JPU Arif Usman dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Wonggo Prayitno bersama Arya Lelana (satu perkara), dan terdakwa Harry Soenarno dengan Iddo Laksono Hartanto, dengan diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-maing, diantaranya Saiful Maarif. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU secara bergantian, membeberkan awal terjadinya kasus Korupsi yang terjadi di Bank milik Pemprov Jatim ini. Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar. yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja. Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno. Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan. Padahal PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar. Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi. “Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum. JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280. Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000, Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000 “Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU JPU menjelaskan, pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 20 11.00 Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieawgDoL02c76XDh3a-yihz37YPsgN0ik1kgqOPbf95EbovCTIxPF25R_sb9aJRieKRjXoaGcwQL5YZIA_iPmY1AsW2cm0W4-B9IIqib68YA1eefaD4IXW37AsVFfVpbuKxO8V3UM4gAw/s1600/IMG20171128140257_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieawgDoL02c76XDh3a-yihz37YPsgN0ik1kgqOPbf95EbovCTIxPF25R_sb9aJRieKRjXoaGcwQL5YZIA_iPmY1AsW2cm0W4-B9IIqib68YA1eefaD4IXW37AsVFfVpbuKxO8V3UM4gAw/s640/IMG20171128140257_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Iddo Hartono Laksono (paling depan) dan terdakwa  Harry Soenarno</td></tr>
</tbody></table>
Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa. Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98. Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim “Bahwa perbuatan terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno, telah memperkaya korporasi, yaitu PT SGS dan orang lain yakni Tjahjo Wijaya selaku komisaris Utama PT SGS hingga merugikan keuangan negara Rp 155.036.704.864.21,” kata JPU “Perbuatan para terdakwa (Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU diakhir dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU, para terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepesi), dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan. Namun, salah satu terdakwa yaitu Idolaksono, megajukan penangguhan penahanan. Usai persidangan, salah seorang pihak keluaga terdakwa Ido mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan karena sejak penyidikan di Mabes Polri, terdakwa tidak ditahan. “Ini kan Cuma bahwahan, nggak mungkin melarikan diri. Dan pada saat penyidikan di Mabes Polri tidak ditahan,” kata ke;aurga terdakwa kepada Media ini. Sementara JPU Arif Usma dari Kejari Surabaya mengatakan, akan melihat perkembangan dari hasil persidangan yang akan datang. “Kita ikuti aja perisangan.  Kita akan melihat perkembangan dari keterangan para saksi, kita nggak bisa lengsung menjelskannya seat ini, karena persidangan baru mulai kan,” ujar Jaksa yang akrab dikalangan awak media.  (Redaksi)

Tipikor Kerugian Negara Rp 155 M, Empat Terdakwa Korupsi Bank Jatim Diadili

Terdakwa Wonggo Prayitno (kiri) dan terdakwa Arya Lelana berita korupsi .co – Kasus Korupsi Bank Jatim sepertinya tak ada habis-habisnya...

Proyek Mangkrak Akibat Kredit Macet Bank Jatim ke PT SGS Rp 155 M

13.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhygA974JYpcnvlbB_o4J1f4Qf84nP3v6j7hTpBPF3yzp3bKd-FPZFZhsl4LVMQX7sROCQkHIgUCbuADSf2aX0Qw0TEbu_INdkr1Je5g2vWwHcV5CRBSLb7Oty2i2UV_x89-PMJIGeWw5o/s1600/IMG20171128123447.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhygA974JYpcnvlbB_o4J1f4Qf84nP3v6j7hTpBPF3yzp3bKd-FPZFZhsl4LVMQX7sROCQkHIgUCbuADSf2aX0Qw0TEbu_INdkr1Je5g2vWwHcV5CRBSLb7Oty2i2UV_x89-PMJIGeWw5o/s640/IMG20171128123447.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kasus kredit macet puluhan bahkan ratusan milliard di Bank milik Pemerintah Provnsi Jawa Timur yang dikenal dengan  Bank Jatim kembali terjadi, setelah kasus kredit macet di dtingkat cabang yang menyeret kepala cabang Bank Jatim di Jalan HR Muhmmad Kasus Korupsi Bank Jatim sepertinya tak ada habis-habisnya, nilai kerugian negara pun tak tanggung-tanggung. Namun kasus kali ini tidak lagi ditingkat cabang, melainkan menyeret para pelaku ditingkat pusat. Sebelumnya, kredit macet Bank Jatim cabang HR Muhammad sebesar Rp 52 milliar terhadap pengusaha Yudi Setiawan, serta  menyeret kepala cabang Bank Jatim Bagus  dan kasus kredit macet ternak Sapi Bank Jatim cabang Jombang sebesar Rp 48 M  terhadap mantan adik ipar mantan Bupati Jombang, juga menyeret Kepala Cabang Bank Jatim dan beberapa pegawai rendahan. Hal ini seperti yang dibacakan JPU dalam surat dakwaannya diperisidangan dalam kasus dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu,  yang digelar dipengadilan Tipikor Surabaya, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 28 Nopember 2017   
Dalam kasus ini, JPU menyeret 4 terdakwa, yakni Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim). Dari surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa kredit macet Bank Jatim kali ini terjadi kantor pusat, yakni pemberian fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar. yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Banklagi kredit macet macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864 Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno. Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan. Selain itu, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar. 
Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi. “Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum. JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpG4igcg-M41MT4T7kKSgvc51hj5oaCd7YnB7oAul9ztH8Mxege5yFdIZGgtbkPxulwlFxkasqMn-kUmJ-3tDou5j5AlOgWIaJ7zr-1khNoHsQd8-P2CCBOAKXBX0gezhqNLhFUw7ME6U/s1600/IMG20171128140257_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpG4igcg-M41MT4T7kKSgvc51hj5oaCd7YnB7oAul9ztH8Mxege5yFdIZGgtbkPxulwlFxkasqMn-kUmJ-3tDou5j5AlOgWIaJ7zr-1khNoHsQd8-P2CCBOAKXBX0gezhqNLhFUw7ME6U/s640/IMG20171128140257_1.jpg" width="640" /></a></div>
Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280. Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000, Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000 “Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU Apakah kasus kali ini akan menyeret orang banyak menjadi pesakitan akibat dari perbuatnnya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864 ? Sementara JPU Arif Usma dari Kejari Surabaya mengatakan, akan melihat perkembangan dari hasil persidangan yang akan datang. “Kita ikuti aja perisangan.  Kita akan melihat perkembangan dari keterangan para saksi, kita nggak bisa lengsung menjelskannya seat ini, karena persidangan baru mulai kan,” ujar Jaksa yang akrab dikalangan awak media.  (Redaksi)

Tipikor Proyek Mangkrak Akibat Kredit Macet Bank Jatim ke PT SGS Rp 155 M

berita korupsi .co - Kasus kredit macet puluhan bahkan ratusan milliard di Bank milik Pemerintah Provnsi Jawa Timur yang dikenal dengan ...

BERITAKORUPSI.CO

Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

Prof. Dr. Nur Basuki Minarno menanggapi OTT Penerima "suap" : Pasal 13 UU Korupsi bagi Sipemberi

Kades Divonis 2,4 Tahun Penjara Karena Menerima Suap, Sipenyuap “Diselamatkan”

Terpidana Dokter Bagus, Buronan Kasus Korupsi P2SM Jatim Ditangkap

Kasus Suap OTT, Sudah Dituntut Ringan Malah Tidak Merasa Bersalah

Kerugian Negara Rp 155 M, Empat Terdakwa Korupsi Bank Jatim Diadili

Proyek Mangkrak Akibat Kredit Macet Bank Jatim ke PT SGS Rp 155 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI