Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s1600/Rohayati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s640/Rohayati.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke Komisi B DPRD Jatim, menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).<br /><br />    Sebab, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK hingga pemeriksaan terdakwa, telah selesai pada persidangan yang digelar,  pada Senin, 2 Oktober 2017.<br /><br />    Hal itu disampaikan JPU KPK kepada wartawan seuasi sidang, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. “Tuntutan tanggal 10 (maksudnya, tanggal 10 Oktober 2017),” kata JPU KPK Atti Novianti.<br /><br />    Atti menjelaskan, bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Uang Triwulan yang disetorkan terdakwa kepada Ketua Komis B DPRD Jatim, adalah dari kepala-kepala Bidang di Dinas Peternakan termasuk dari terdakwa sendiri.<br /><br />    JPU KPK Atti menambahkan, uang komitmen fee sebesarRp 500 juta selama tahun 2017 yang harus disetorkan ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, sudah ditentukan sebelm terdakwa dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas pada Desember 2016.<br /><br />“Kalau keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Akan kita pertimbangkan dalam tuntutan. Uang Triwulan pertama yang disetorkan terdakwa sebesar Rp 75 juta, adalah hasil yang dikumpulkan dari para Kepala Bidang, termasuk dari terdakwa sendiri sebesar Rp 20 juta. Kalau komitmen fee sudah ditentukan sebelumnya, jadi terdakwa ditagih,” ujar Atti.<br /><br />     Saat ditanya lebih lanjut, terkait 8 Kepala Dinas lainnya dibawah pengawasan Komisi B DPRD Jatim yang juga menyetorkan uang Triwulan dan komitmen fee, apakah akan ditindak lanjuti. Menurut JPU KPK atti, akan dibahas bersama penyelidik, penyidik maupun dengan pimpinan KPK sendiri.<br /><br />“Kalau itu, akan kita bahas lebih lanjut bersama penyelidik, penyidik dan pimpinan,” pungkasnya.<br /><br />Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian uang sebesar Rp 175 juta melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.<br /><br />               Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan revisi Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.<br /><br />     Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018.<br /><br />     Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B.<br /><br />     Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />     Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s640/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" width="640" /></a></div>    <br />       Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />     Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan.<br /><br />     Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan.<br />Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />     Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /><br />     Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />     Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />     Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />     Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />    Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />     Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />     Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />     Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /><br />     Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />     Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

berita korupsi .co – Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s1600/IMG20171002164513.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s640/IMG20171002164513.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsiana, dalam sidang perkara Korupsi OTT PT PAL yang digelar pada Senin, 2 Oktober 2017.<br /><br />    Apa yang disampaikan oleh DR. Lufsiana bukan tidak beralasan. Sebab, dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa PT PAL sebagai perusahaan strategis negara ternyata tidak memberikan keuntungan kepada pemerintah, sementara pemerintah mengucurkan dana PMN (Penanaman Modal Negara) kepada PT PAL diantaranya pada tahun 2012 sbesar Rp 850 M. Disisi lain, PT PAL masih ada kewajiban yang harus diabayar yaitu Dana Komando ke RNI AL sebesar Rp 18,12 milliar yang baru dibayar Rp 5 milliar lebih. Selain itu, denda ke Pertamina yang hingga sekarang belum lunas, akibat keterlambatan kontrak kerja kapal dari 2 tahun menjadi 4 tahun dijamanya Direktur Utama PT PAL Harsusanto tahun 2011. Belum lagi PT PAL yang masih menghadapi proses hukum Arbitrase Internasional, akibat proyek  7 kapal dalam kontrak Internasional yang belum selesai.<br /><br />    Dalam fakta persidangan sebelumnya juga terungkap, bahwa Dana Komando ternyata sudah dibahas pada tahun 2011, saat PT PAL memperoleh dan menandatangani kontrak kerja 3 kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dan 1 kapal Tug Boat 2000 hp milik TNI AL dengan nilai kontrak sebesar Rp 470 Milliar dikali 8 persen atau sebesar Rp 36 milliar. Namun setelah Firmansyah Arifin menajadi Direktir Utama, Dana Komando menutun menjadi 4 persen atau sebsar Rp 18 milliar.<br /><br />    Dalam sidang kali ini, Senin, 2 Oktober 2017, saksi juga menjelaskan, bahwa kontrak proyek kapal KCR milik TNI AL dibaut pada tahun 2011. Namun untuk membayar Dana Komando yang sudah dibahas, dibayar setelah pergantian Dirut PT PAL dari Harsusanto ke Firmansyah Arifin. <br /><br />    Dan saksi menjelaskan, setelah Arif Cahyana ditangkap KPK dan berbuntut dijadikannya Dirut dan Direktur Keuangan menajdi tersangka yang saat ini menajdi terdakwa, Dana Komando tidak lagi diutamakan.<br /><br />    Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK dan Penasehat Hukum terdakwa, oleh 4 orang saksi yaitu Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL sejak tahun).<br /><br />“Paling muncuknya saat proyek KCR,” kata Didik menjawab pertanyaan Hakim DR. Andriano. Saat Hakim DR. Andriano menanyakkan kembali, kapan pengumpulan dana-dana dari Vendor, saksi tak dapat menjawab. Sementara Sri Utami mengatakan, bahwa Dana Komando itu diperuntukkan untuk biaya penagihan.<br /><br />“Tidak lagi diutamakan. Yang diutamakan yang mau bayar dulu,” kata Sri Utami menjawab pertanyaan Hakim tentang Dana Komando.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />    <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" /></a></div> <br />     Apa yang disampaikan oleh Sri Utama kali ini, sama dengan apa yang dijelaskan saksi-saksi sebelumnya maupun dari terdakwa saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho, yang mengatakan bahwa untuk menagih anggaran, Dana Komando harus terlebuh dahulu dibayar. Bahkan, saat itu Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin mengatakan, ada anggaran yang belum dibayar karena Dana Komando belum lunas.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

berita korupsi .co – “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsia...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

<div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;">#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, kapal LDP, hutang Bank, kasus hukum 7 kapal dalam kontrak internasional yang dibawa ke Arbitrase internasional#</span></span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s640/page.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b> </b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya “diuji keberanian dan ketegasan” demi menegakkan supremasi hukum pemberantasan Korupsi,  untuk mengungkap beberapa kasus di PT PAL Indonesia, sebagai perusahaan strategis milik negara, seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Jumat, 29 September 2017.<br /><br />Pada Jumat, 29 September 2017, JPU KPK Mungki Hadpratikto, Ronald Ferdinand Worotikan, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang perkara kasus Korupsi OTT (operasi tangkap tangan) yang dipimpin Ketua Majelis H. Tahsin. SH., MH, yang dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni Hakim Ad Hock DR. Lufsiana dan Hakim Ad Hock DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan PT PAL thn 2012), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL thn 2012) dan M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL sejak thn 2012).<br /><br />Ke – 4 saksi tersebut diantaranya, Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi), sementara ke- 3 terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, diantaranya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira.<br /><br />Dari keterangan 4 orang saksi inilah, dihadapan Majelis Hakim terungkap beberapa hal diantaranya, pemberian/pembahasan Dana Komando atau disebut DK dari PT PAL ke TNI AL tanpa ada “aturan/peraturan” yang ternyata sudah ada sebelum terdakwa Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT PAL sejak 8 Pebruari 2012 menggantikan Heri Susanto atas keputusan Pemegang Saham Nomor KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT PAL. <br /><br />Namun tragis, saat ini Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana mendekam di balik jeruji besi penjara setelah ditangkap KPK pada Maret lalu, kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Andaikan ke- 3 pejabat perusahaan stragegis milik NKRI ini tidak tertangkap KPK, bisa jadi DK tidak akan terungkap dan akan terus berlanjut ??<br /><br />Terkait DK yang masih “teka teki” karena belum terungkap siapa pencetusnya dan dengan apa dasarnya. Mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, atas pertanyaan Majelis Hakim tidak mengakui adanya DK serta tidak pernah melaksanakannya. Ia hanya mendiskusikan, tetapi mengetahui kalau DK ada sebelum dirinya termasuk dana Harkan (pemeliharaan dan perbaikan kapal) yang nilainya ratusan juta rupiah juga dijamanya.<br /><br />“Konyolnya”, tidak mengakui dan tidak pernah melaksanakan DK, tetapi pernah membahasnya dalam rapat BOD (Board of Director) saat hendak mendapatkan proyek kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dari TNI AL. selain itu, mantan Dirut PT PAL di tahun 2010 itu juga pernah mengajukan anggaran ke pemerintah sebesar Rp 850 milliar, dengan alasan akan menjadikan asset inventaris salah satunya membangun jaringan listrik.<br /><br />“Apakah tidak pernah menyampaikannya ke Komisiaris Utama ? Dana Komando itulah yang membuat kesuliatan keuangan PT PAL bagaima itu,” tanya Majelis Hakim.<br /><br />“Tidak pernah. Saya tida tau, tidak pernah melaksanakan itu tetapi saya pernah mendengar. Kalau sebelum saya itu ada. Saya hanya mendiskusikannya,” kata Heri Susanto.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>eterangan mantan Dirut ini tidak jauh beda dengan keterangan Plt. Direktur Keuangan yang juga menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, Etty Soewardani, pada sidang minggu lalu. Kepada Majelis, Etty mengatakan, tidak tau DK tetapi pernah mendengar dari pegawai. Selain tidak mengetahui DK, juga tidak mengakui tentang keikut sertaan PT PAL dalam proyek pengadaan kapal Philipina tetapi menandatangani 2 dokumen pencairan namun lupa dibayar dengan nilai uang apa. Masuk akalkah seorang Direktur mengetahui yang sifatnya urgen dalam perusahaan negara dari kariyawan ?<br /><br />Atas keterangan Heri Susanto, Majelis Hakim DR. Andriano pun “berang”. “Kalau tidak tau Dana Komando, mengapa membahasnya dalam rapat BOD ? saat mau mendapatkan kapal KCR disitu dibahas Dana Komando ? Lalu buat apa pemerintah menyuntik dana sebesar 850 milliar, kan nggak mungkin pemerintah membrikan begitu saja ke PT PAL,” tanya Hakim DR. Andriano dengan nada tinggi. Lalu melanjutkan pertanyaan ke saksi Turitan dan Edi Widarto.<br /><br />“Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi.<br /><br />Sementara dalam persidangan sebelumnya saat terdakwa Agus Nugroho, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana, Firmansyah Arifin, mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa pada Januari 2015 lalu, Imam dan Arif sudah pernah menyetorkan uang sebesar US USD 163.000.000 Dollar AS atau sekitar Rp 2.119.000.000 untuk melunasi sebahagian dari Dana Komando yang jumlahya mencapai Rp 18,12 milliar. yang sebelumnya menurut Firman, sudah disetorkan juga sebesar US250 Dollar AS atau sekitar Rp 3 milliar rupah.<br /><br />Sementara uang US 25.000 Dolaar AS juga bagian dari fee 1,25 persen sekaligus menghantarkan Agus Nugoro (sudah di Vonis 2 tahun), Arif Cahyana, Saiful Anwar dan Firmansyah Arifim dimasukkan KPK ke penjara, namun tersangka Kirana Kotama selaku Pemilik PT Perusa Sejati masih “melanggak lenggok” di Amerika Serikat.<br /><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk 2182017)</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>eterangan Turitan, Edi, Arif, Saiful dan Firman tentang Dana Komando dikuatkan oleh Cornelius Asmono. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Cornelis Asmono selaku GM Akuntansi mengatakan, bahwa dana keluar dari PT PAL maupun dana cas tidak dicatat karena tidak ada bukti setoran dan bukti penerimaan. Cornelius juga menjelaskan bahwa pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. dibayarkan melalui PT Perusa Sejati.<br /><br />“Tida dicacat di pembukuan karena tidak ada bukti penerimaan. Pembayaran melalui PT Perusa,” kata Cornelius. Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, aturan mana yang memperbolehkan uang cas tidak dicatat, Cornelisu tak menjawab.<br /><br />Diakhir persidangan, mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, tak menjawab pertanyaan Arif Cahyana terkait pemindahan rekening. Sehingga pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. melalui PT Perusa Sejati.<br /><br />Sebelum sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada minggu depan, Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang cash back 1,25 persen dari total nilai kontrak, bila diuangkan ke rupiah, nilainya berapa. Wira, salah atu tim PH terdakwa Firman maupun yang lainnya mengatakan, sekitar 13 milliar.<br /><br />“Tiga belas Milliar bukan uang sedikit. Dana Komando 8 Milliar kan masih ada sisa. Untuk apa ? Apakah setiap pekerjaan kapal dari Angkatan Laut selalu merugi semua ?. selain itu, pada sidang sebelumnya, saat Agus Nungroho sebagai terdakwa dengan agenda pemeriksaan saksi, Majelis Hakim DR. Lufsiana memerintahkan JPU KPK Afni, untuk menyita semua catatan dan diajukan ke Presiden.<br /><br />“Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas tidak tahu namanya. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tahu,” kata JPU KPK Afni saat ditanya wartawan media ini seuasi sidang, pada Jumat, 14 Juli 2017.<br /><br />Selain DK, terungkap pula, bahwa penunjukan Ashanti Sales Incorporation, salah Satu perusahaan di Philipina, sebagai agen yang akan membantu PT PAL Indonesia dalam mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel), untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Philipina, ternyata tidak ada SOP (Standard Operating Prosedure).</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>enunjukan Ashanty Sales Incorporation yang menjadi agen PT PAL di Philipina juga sudah ada dijaman Heri Susanto untuk penualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Fhilipina, berdasarkan Agency Agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. dan PT Perusa Sejati sebagai “perantara” atau perwakilan Ashanty Sales Incorporation di Indonesia (PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang pengadaan alat pesawat terbang).<br /><br />Kemudian, atas persetujuan Dewan Direksi yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin (Dirut), Etty Soewardani (Direktur SDM dan Umum), Edy Widarto (Direktur Produksi), Imam Sulistyanto (Direktur Keuangan), Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha) dan Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi), diperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanty Sales Inc. dengan Agency Agreement Nomor. SPER/38/10000/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. <br /><br />Selanjutnya, “lahirlah” fee agen 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal jenis SSV sebesar US 86.987.832,5 Dollar atas permintaan Ashanty Sales Incorporation. Sementara, penghitungan fee agen saat dilakukan penghitungan cost structure harga yang akan dicantumkan dalam Price Estimation SSV Philippines Navi sejumlah US 43.262.556.00 Dollar Amerika dengan fee agen 2,5 persen. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi  yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin, Etty Soewardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar  justru menentukan fee agen menjadi 4,75 persesen dimana 1,25 persenya atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 13 Milliar untuk PT PAL atas persetujuan rapat Dewan Direksi juga tanpa ada SOP atau peraturan manapun.<br /><br />Beberapa saat seusai persidangan dan masih diruang sidang, Edi Widarto dan Firmansyah Arifin mengatakan kepada media ini, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Heri Susanto, diantaranya kasus tenggelamnya kapal, ada kontrak Pertamina 2 tahun selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL.<br /><br />“Dana Komando sudah dibahas dijamannya Pak Heri Susanto tetapi saya yang harus membayar. Ada 27 kapal kontrak internasional dan 7 dibawa ke Arbitrase. Kalau tidak mau hukumnya ia bayar dendanya. Masalahnya, karena tidak ada uang kapal tidak delivery (pengiriman) tepat waktu, pemesan memutuskan kontrak. Kita didenda karena tidak delivery, 7 kapal tidak jadi, itu semua lari kesaya,” ungkap Firmansyah Arifin..<br /><br />Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam, kapal Pertamina kontrak 2 tahun selesai 4 tahun, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketiak saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publikutang, hutang PT PAL ada 4 T ke Bank eksibilitasnya 5, jangankan bayar bunga bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">S</span></b>aat ditanya mengenai PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 850 milliar, Firman menjelaskan, bahwa itu diajukan disaat Dirut PT PAL yang lama namun realisasinya dijamannya. Dana tersebut dipergunakan untuk modal kerja, untuk fasilitas karena PT PAL dianggap sudah kolaps.<br /><br />“MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Heri Susanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, paling karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya.<br /><br />Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Heri Suanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara jadi kita disuntik dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” ucapnya.<br /><br />Apa yang disampikan Firmansyah Arifin juga di ia kan Edi Widarto, yang saat ini menjadi Dirut PT IKI (Indstri Kapal Indonesia) di Makassar. “PT PAL rugi sebesar 1.3 T. Saya dianggap sukses makaya saya dipindah ke Makassar di PT IKI, Pak Imam Sulistiyono dan Pak Eko juga pindah,” ucap Edi.  (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, ...

»

ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s320/ICW+-+Copy.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> </div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah:<br /><br />1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; <br />2.Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;<br />3.Hakim menolak eksepsi KPK;<br />4.Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;<br />5.Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan<br />6.Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan<br /><br />Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.<br /><br />Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan.<br /><br />Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.<br /><br />Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.<br /><br />Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:<br /><br />1.  Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto<br /><br />2.  Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan<br /><br />3.  KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.<br /><br /><br />Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)<br />

Regional ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

Jakarta, berita korupsi .co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Is...

»

Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

<span style="font-size: large;"><b>#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim#</b></span><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="983" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Besta (baju batik) dan Totok (kaos) Foto.Qsm</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur Khususnya, Ibarat Peribahasa mati Satu tumbuh Seribu.<br /> <br /> Belum genap 1 bulan KPK melakukan OTT di Kota Batu, Malang dan mengamankan Wali Kota Eddy Rumpoko serta 2 dari pihak swasta, OTT kali ini terjadi di Kabupaten Nganjuk.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh beritakoripsi.co, Polda Jatim melakukan OTT terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yaitu ‘Totok’, selaku Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura dan ‘Besta’ pemilik usaha UD Puspa Agro Sejati di Warung Zamzam Jl. Raya Kediri –Nganjuk, pada Jumat, 29 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB.<br /> <br /> Petugas gabungan Intelkam dan Reskrimsus Polda Jatim yang terdiri dari Unit 4 Subdit 4 Ditintelkan sebanyak 2 personil dan Subdit Tipikor Reskrimsus 6 personil, langsung mengamankan Totok dan Besta bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 100 juta dalam tas berwarna hitam, 1 unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1105 PH dan Satu unit mobil Honda City nopol AE 1792 FN.<br /> <br /> Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Tim gabungan Polda Jatim langsung melakukan penggeledahan ke kantor  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk di Jl. Anjuk Ladang Nganjuk. Dan pukul 16.45 WIB, Keduanya bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Jatim untuk  dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Totok di dugaan menerima suap gratifikasi dari Besta, pemilik UD Puspa Agro Sejati terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Benih Pokok dan Sebar Bawang Merah Kab. Nganjuk Tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 6 milyar<br /> <br /> “Saat ini Keduanya dan BB (barang bukti) sedang dalam perjalanan menuju Polda Jatim,” kata sumber kepada beritakorupsi.co. <br /> <br /> Informasi tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini. “Ia benar,” kata Frans.  (Redaksi)

Tipikor Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# Besta (baju batik) dan...

»

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan.<br /><br />Namun demikian, publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar. Hal ini bukan tanpa dasar, karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, paling tidak ada 6 (enam) kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini.<br /><br /><b>Keenam kejanggalan tersebut adalah,</b><br /><br /><b>1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El.</b> Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-El.<br /><br />Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan.<br /><br /><b>2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.</b> Pada 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-El. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-El.<br /><br />Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-El. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya.<br /><br /><b>3. Hakim menolak eksepsi KPK.</b> Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara.<br /><br />Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. <br /><br />Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan SN sudah masuk dalam pokok perkara. SN menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan SN sebagai tersangka.<br /><br /><b>4. Hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan, gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara.</b> Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara.<br /><br />Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017. <br /><br /><b>5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan.</b> Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan.<br /><br /><b>6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan.</b> Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</b></div>

Regional 6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, berita korupsi .co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017...

»

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s1600/Buapti+Samosir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s640/Buapti+Samosir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Pangururan,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara kembali berbenah dengan melakukan pembangunan infrakstruktur berupa peningkatan jalan, dari menara pandang Tele  menuju objek wisata Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, yang berlokasi di Desa Sosor Dolok Kec. Harian, setelah melaunching moda transportasi darat dari Bandara Silangit ke Samosir.<br /><br />Seperti yang disampaikan Bupati Samosir Rapidin, kepada media ini mengatakan, bahwa pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah dan memperlancar bagi wisatawan yang akan berkunjung ke wisata internasional Samosir.<br /><br />“Pemkab Samosir saat ini berbenah membangun infrakstruktur, berupa peningkatan jalan dari menara pandang Tele  menuju objek wisata yangg sangat asri yaitu Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, di Desa Sosor Dolok Kec. Harian. Pembangunan jalan tersebut  full hotmix, jadi bagi yang berlibur bulan Desember tahun ini ke Samosir biar lebih segar, baiknya anda mampir ke objek wisata ini. Ayo...ke Samosir...Selamat berlibur,” ucap Rapidin seraya seruan mengajak wisata, melalui telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017.<br /><br />Rapidin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Samosir tetap giat dalam membenahi sarana infrastruktur pada berbagai lokasi wisata, termasuk sarana jalan, karena infrastruktur yang memadai memegang peranan penting untuk mendongkrak jumlah wisatawan, baik domestik maupun asing.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

»