BERITAKORUPSI.CO

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta, beritakorupsi.co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan. Namun demikian, publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar. Hal ini bukan tanpa dasar, karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, paling tidak ada 6 (enam) kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini. Keenam kejanggalan tersebut adalah, 1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-El. Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan. 2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK. Pada 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-El. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-El. Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-El. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya. 3. Hakim menolak eksepsi KPK. Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan SN sudah masuk dalam pokok perkara. SN menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan SN sebagai tersangka. 4. Hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan, gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara. Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017. 5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan. 6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan. Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</div>

Regional 6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, berita korupsi .co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017...

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

03.41 beritakorupsi 0

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

03.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017. OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro. Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017. Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU. “Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. “Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus. “Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus. Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina. “Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas, Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo. “Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya. Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

03.35 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s1600/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s640/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Barangkali peribahasa inilah yang dialami oleh terpidana Abdul Manaf, si penyuap oknum Jaksa Kejati Jatim Ahmat Fazi, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<div style="text-align: justify;">
 
Saat itu, Tim Saber Pungli Kejati Jatim, mengamankan Ahmad Fauzi seuasi mengikuti sidang praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU. 
 
Dalam penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli dari kos si Jaksa Nakal itu di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang Surabaya, berupa Uang sebesar Rp 1,5 M yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 terbungkus dalam kardus. 
 
Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf, agar tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik, terkait kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep, Timur. 
 
 Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Penyidik memiliki bukti keterlibatan Manaf, salah satunya bukti transfer uang yang nilainya ratusan juta ke Wahyu Sudjoko, sebagai biaya pengurusan Sertifikat. 
 
Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko, dengan cara meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN. 
 
Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi. 
 
Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Ambul Manaf hanya mampu memenuhi sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi. 
 
Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Abdul di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. 
 
Dalam kasus Koruspi Operasi Tangkap Tangan ini, keduanya pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU menuntut pidana penjara kepada Abdul Manaf dan Ahmad Fauzi, masing-masing 2 tahun. Abdul Manaf dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ahmad Fauzi dijerat pasal pasal 11 atau 12 huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
Namun oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, menghukum Keduanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU. Abdul Manaf divonis pidana penjara selama 3 tahun dan si Jaksa Nakal dipidana penjara selama 4 tahun. Abdul manaf menerima putusan Majelis Hakim, sementara Ahmad Fauzi banding. 
 
Saat ini, Abdul Manaf yang berstatus narapidana itu, kembali diseret oleh JPU dari Kejati Jatim untuk diadili di Pengadilan Tipikor, dalam kasus suap terhadap Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. 
 
Terpidana yang juga sebagai terdakwa, dalam surat dakwaan Jaksa dijerat dengan dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi. 
 
Pada hal, kasus yang menyeret terpidana Abdul Manaf pun, karena adanya kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Hingga Abdul Manaf menyuap oknum Penyidik Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi, karena takut dijadikan tersangka, atas bukti yang dimiliki penyidik berupa slip transfer sejumlah uang ke oknum pegawai BPN, Wahyu Sudjoko. 
 
Wahyu Sudjoko dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin pun sudah diadili di Pengadilan Tipikor. 
 
Lalu mengapa Kejati Jatim kembali menyeret Abdul Manaf ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dengan “alasan” menyuap onkum BPN ? Atau akan diadili lagi dalam kasus Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep selaku pembelian tanah ? 
 
Anehnya, mengapa Kejati Jatim tidak memproses keterlibatan Abdullah selaku orang yang mengetahui, “membantu atau turut serta” dalam kasus suap antara Abdul Manag dengan Ahmad Fauzi ? Ada apa dengan Kejati Jatim ? 
 
Inilah yang dipertanyakan Totok Prastowo dkk selaku Pensehat Hukum (PH) terdakwa/terpidana, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor seusai mengikuti persidangan dengan agenda replik dari JPU, pada Kamis, 28 September 2017. 
 
“Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pertama, pasalnya pun sama. Abdul Manaf sudah dihukum 3 tahun penjara karena menyuap Jaksa. Penyuapan itu karena adanya kasus TKD dan oknum BPN serta Kades pun sudah disidangkan. Kenapa ini disidangkan lagi ?,” kata Totok dengan nada bertanya. 
 
“Putusan Selanya minggu depan,” katanya sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).</div>

Tipikor Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Bar...

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

07.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. Dalam surat bernomor PW/17254/DPR RIIX/2017 tentang undangan rapat paripurna DPR RI, disebutkan salah satu agendanya adalah Laporan Pimpinan Pansus Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sebab Pansus sudah melaksanakan tugasnya selama 60 hari dan akan membacakan rekomendasinya di hadapan paripurna. Namun agendanya justru pengesahan perpanjangan masa tugas pansus yang jelas-jelas melanggar aturan. Mengutip informasi dari portal @wikiDPR, Paripurna hari ini hanya dihadiri sebanyak 75 orang di ruangan sidang (hasil headcount) jumlah yang minimalis dan tidak quorum untuk mengambil keputusan. Dalam proses yang berjalan, terhadap sejumlah fraksi yang melakukan interupsi dan tidak setuju dengan perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti Gerindra, PPP, PAN, dan PKS. Akhirnya 3 fraksi (PKS, Gerindra, dan PAN) memilih melakukan walk out sebab suara mereka tidak diindahkan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. Menjadi pertanyaan besar, apakah persetujuan pansus tersebut bisa dibenarkan? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Keberadaan pasal ini sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran (interpretasi) lain. Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodir tentang adanya perpanjangan. Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum. Berapa lama lagi pansus bekerja? Sampai kapan akan berakhir? Dan berapa kali bisa diperpanjang? Hal tersebut merupakan pertanyaan lanjutan yang tidak ada jawabannya. Sebab sekali lagi undang-undang tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. Fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri. Sumber  : Indonesia Corruption (ICW)

Regional Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Jakarta, berita korups i.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Kom...

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

07.29 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar Rp 320 juta lebih untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo yang merugikan negara sejumlah Rp 270 juta, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan 2 tersangka, pada Selasa, 26 September 2917 Ke- 2 tersangka yakni ‘IZ” (Iskandar Zulkarnaen), Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman dan ‘As” (Asmadi) selaku pelaksana proyek pembangunan sekolah. Keduanya dijebloskan ke Rutan kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan terlebih dahulu diruang penyidik Pidsus Kejari Surabaya. Kajari Suranaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan,  Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. "Mereka ditahan dalam kasus korupsi pembangunan gedung SD Nurul Iman yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014," kata Didik Farkhan yang didampingi Kasi Pidsus, Heru Kamarullah dirunag kerjanya, Rabu, 26 September 2017. Didik menjelaskan, salah seorang tersangka dalam kasus ini terpaksa ditangkap secara paksa oleh tim penyidik, karena 2 kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan. Penangkapan tersangka dipimpin langsung oleh Kasipidsus Kejari Surabaya. “Saat ditangkap, Dia sedang mengajar. Kami lakukan upaya penangkapan karena tersangka tidak kooperatif," ucap Didik. Pengusutan kasus ini, lanjut Didik Farkhan, bermula dari pengaduan kelompok peduli masyarakat surabaya dan juga mendapat dukungan pelaporan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman sendiri. “setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit, ada kerugian negara sekitar 270 juta. Dari dana hibah yang diperoleh, 17 persen tidak dipergunakan,” beber Didit. Kedua tersangka itu pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(TKP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

berita korupsi .co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar...

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

06.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 lalu, tak lama lagi di adili dan saat ini  sedang menunggu jadwal persidangan dan Majelis Hakim yang akan mengadilinya di Pengadilan Tipikor Surabaya. sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Purnomo (Ketua DPDR) dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD) ke Pemgadilan Tipikor. </div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor DR. Lufsiana maupun Panmud Tipikor, M. Nur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin, 25 September 2017. “Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Purnomo dan Umar Faruq. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan Ketau Pengadilan,” kata DR. Lfsiana. Hal itu juga diakui oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur. “JPU KPK barusan melimpahkan 2 berkas perkara atas nama Purnomo dan Umar Faruq,” kata Nur. Dalam kasus ini, KPK menangkap 4 tersangka suap yakni Purnomo, Umar Faruq, Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto) dan Wiwit Febrianto,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto (saat sedang prses persidangan). Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar. Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto. Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar. Dari surat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa diketahui, bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. Sehingga, seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek. Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</div>

News Tipikor Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

berita korupsi .co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 la...

BERITAKORUPSI.CO

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI