Korupsi Dana Pilgub Jatim, Pejabat Bawaslu Divonis 3 Tahun Penjara

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBdh9t1qZs4FvKl9vsrYakhUSOd29RwS_sdLhZuecRO1Q-zbkywQLj3ylGnigyhDmRvKk-yxMIVsDDUl3we5TjpM-DN9uLPmBnsaLYXwOpSF8ncz4nIvB9tIzH1cYBBcTiQcfzkRVEic/s1600/IMG201705151443007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1240" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoBdh9t1qZs4FvKl9vsrYakhUSOd29RwS_sdLhZuecRO1Q-zbkywQLj3ylGnigyhDmRvKk-yxMIVsDDUl3we5TjpM-DN9uLPmBnsaLYXwOpSF8ncz4nIvB9tIzH1cYBBcTiQcfzkRVEic/s640/IMG201705151443007.jpg" width="496" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor</span></b></td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b>  Sidang perkara kasus Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M, yang bersumber dari dana NPHD APBD Jatim, yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar, telah berakhir.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, telah membacakan surat putusannya terhadap 4 terdakwa dalam kasus korupsi Bawaslu Jatim jilid IV ini, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Rochmad, pada Senin, 11 September 2017.<br /><br />Ke – 4 terdakwa diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku Pejabat pengadaan Bawaslu, sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda Jatim, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati<br /><br />Sementara Jilid I, II dan III, sudah divonis terlebih dahulu, walau penetapan tersangkanya pada tahun 2015 lalu. Dalam jilid I diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo). Ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah. Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa Kasasi). Dan  Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menghukum terdakw dengan pidana penjara selama Tiga tahun dan denda sebesar Rp Lima puluh juta. Apa bila tidak dibayar, maka diganti hukuman penjara selama  Dua bulan. Menghukum terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar Seratus Tiga Juta Rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama Satu tahun,” ucap Ketau Majelis Hakim.<br /><br />Sementara, terdakwa Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati divonis masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda masing-masing sebesar Rp 50 juta atau, dipenjara selama 1 bulan bila tidak dibayar.<br /><br />Hukuman yang diberikan Majelis Hakim ini tergolong ringan, bila dibandingkan dengan tuntutan JPU. Dalam tuntutan JPU, terdakwa Hendrik dituntut pidana penjara selama 5 tahun. Sementara 3 terdakwa lainnya, di tuntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 8 bulan.<br /><br />Atas Vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerima. Sementara JPU masih piker-pikir. “Kita masih piker-pikir,” kata JPU Dewi saat ditanya wartawan media ini.<br /><br />Kasus ini bermula, saat Hendrik Susilo Bali atau Hendrik, membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di 2 pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni, APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda Jatim, setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br /><br />Tidak hanya itu, menurut Amru dalam persidangan, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah, Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri), yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim, dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /><br /><br /><b><span style="font-size: large;">Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</span></b><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar Rp 160 juta, dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya, saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan, dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan disalah satu usaha foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikenalnya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global, dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan, menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br />Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)</div>

Tipikor Korupsi Dana Pilgub Jatim, Pejabat Bawaslu Divonis 3 Tahun Penjara

Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co -   Sidang perkara kasus Korupsi dana...

»

Sidang Korupsi “Suap” DPRD Jatim, Puluhan Pegawai Pemprov “Korupsi Waktu”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhad2dnnyQEwPAjX17UO-HRIup9EV_RUaJxOCxLSNZC15EMVKqYpDPae-Y46hdJiZDKhCE7BDLDviywhtX6mZhKQfdUCtjqcSwy3xpiX7rgrbfUgXaw1W-U3E2HNTdU19n3DFMOSsOxcbk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhad2dnnyQEwPAjX17UO-HRIup9EV_RUaJxOCxLSNZC15EMVKqYpDPae-Y46hdJiZDKhCE7BDLDviywhtX6mZhKQfdUCtjqcSwy3xpiX7rgrbfUgXaw1W-U3E2HNTdU19n3DFMOSsOxcbk/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Ket. Foto atas, sidang terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, puluhan PNS Dinas Pertanian jadi pengunjung sidang</span></b></td></tr> </tbody></table> </span></b></span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: black;"><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: black;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</span> –</b></span> <span style="color: black;">Patuh dan loyal terhadap pimpinan, barangkali inilah yang dilaksanakan puluhan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Korupsi Waktu alias membolos”, meninggalkan tugas kewajiban dan tanggung jawabnya selaku pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Pegawai Dinas Peternakan Pemrov Jatim, pada Senin, 11 September 2017.<br /><br />Meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat yang di gaji oleh rakyat, hanya untuk memberi dukungan moral terhadap pimpinannya yang ditangkap oleh KPK pada Juni lalu, terkait memberikan uang “suap” kepata DPRD Jatim, atas pengawasan anggran dan revisi Perda.<br /><br />Dari pantaunan media ini, saat digelarnya sidang perkara Korupsi “Suap” Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim dengan terdakwa, Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian) bersama ajudanya Anang Basuki Rahmat, dan terdakwa Rohayati (Plt. Kepala Dinas Peternakan, perkara terpisah), puluhan PNS memenuhi ruang sidang.<br /><br />Meninggalkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat yang digaji oleh rakyat tanpa sesuai dengan prosedur atau tanpa adanya ijin resmi, bisa jadi sebagai salah satu bentuk “Kotupsi Waktu”<br /><br />Apakah kehadiran puluhan PNS di 2 Dinas Pemprov. Jatim ini mendapat ijin dari pimpinannya, meninggalkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya hanya untuk menghadiri persidangan ?<br /><br />Terkait hal itu, saat media ini meminta tanggapan dari Humas Pemprov. Jatim, Benny, mengatakan, akan menginformasikan ke pimpinannya. Alasannya, karena belum dapat menghubungi Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan. <br /><br />“Saya belum bisa menghubungi  Kadisnya, maksud saya untuk mengechek, apakah mereka sudah mendapat ijin kepada pimpinannya apa belum untuk meninggalkan kantor. Nanti saya akan menginfokan hal ini kepada Kadisnya. Tidak elok kalau banyak PNS, jam kerja kesana (ke Pengadilan Tipikor, maksudnya) kecuali mereka yang ada relevansinya,”  kata Benny.  (Redaksi)</span></span></span></div>

Regional Tipikor Sidang Korupsi “Suap” DPRD Jatim, Puluhan Pegawai Pemprov “Korupsi Waktu”

  Ket. Foto atas, sidang terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, puluhan PNS Di...

»

Uang “Suap” Dinas Peternakan Ke Dewan Agar Revisi Perda No. 3/2012 Dimuluskan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cLsn5uimSVjPiVNhLjLgtfFDwn5RWMvgcHbxgOyWIX_mlOociGIJ8qqQzaYXn2b6iOazbw-zhA9m0pEnLdUwfOMWG92E7xPZc4eQGuQrnMwjF3ZpxHtmxyiNioVz1EoZAuzLXWBUtgg/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3cLsn5uimSVjPiVNhLjLgtfFDwn5RWMvgcHbxgOyWIX_mlOociGIJ8qqQzaYXn2b6iOazbw-zhA9m0pEnLdUwfOMWG92E7xPZc4eQGuQrnMwjF3ZpxHtmxyiNioVz1EoZAuzLXWBUtgg/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: xx-small;">Ket. Foto atas, sidang dengan terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya, Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, Sidang dengan terdakwa Rohayati (Kadis Peternakan) Pemprov. Jatim</span></b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Aneh ! Pada Juni lalu, kepada media ini, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, membantah dengan keras, bahwa kasus yang menimpa anak buanhnya ini (Kepala Dinas Peternakan dan Dinas Peranian Pemprov. Jatim), tidak ada hubungannya dengan pengawasan anggaran dan Perda, yang dilakukan oleh DPRD Jatim, hingga ditangkap Tim KPK.<br /><br />Sementara dalam persidangan terungkap bahwa, Perda Nomor 3/2012 ada pasal yang dobel atau ganda. Selain itu, ada pula beberapa pasal yakni pasal 20 dan 27 yang dianggap mempersulit masuknya hewan Sapi ke Jawa Timur. Itulah alasannya, sehingga Dinas Peternakan mengajukan ke Komis B DPRD Jatim untuk dilakukan revisi.<br /><br />Anehnya, apakah pengajuan revisi Perda, menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan ke DPRD Jatim atau, Dinas Peternakan ke Gubernur lalu kemudian Gubernur dengan DPRD ?<br /><br />Anehnya lagi, pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Thn 2012 tentang pengendalian ternak Sapi dan Kerbau betina, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur, sepertinya “asal jadi”, sekaligus menjadi “jembatan” Rohayati ke “Hotel Prodeo” alias penjara yang disediakan oleh KPK.<br /><br />Andai saja, Dinas Peternakan Pemprov. Jatim tidak mengajukan revisi Perda Nomor 3/2012 kepada DPRD, dengan memberikan sejumlah uang kepada Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim pada Juni lalu, bisa jadi, Rohayati yang dilantik Gubernur menjabat sebagai Plt. Dinas Peternakan pada Desember 2016, tidak ditangkap oleh KPK dalam kasus “suap” Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, ternyata untuk merevisi Perda tersebut,  Dinas Peternakan haruslah memberikan sejumlah uang ke Komisi B DPRD Jatim melaui Ketua dan Wakil yakni, Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok, supaya keinginan Dinas Peternakan terhadap revisi Perda Nomor 3/2012 di kabulkan. Selain itu, ada pula uang triwulan dari Dinas Peternakan ke Komis B DPRD Jatim, yang jumlahnya sebesar Rp 500 juta selama tahun 2017, terkait pengawasan anggaran tahun 2017 yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim dan tidak perpengaruh ke anggaran tahun 2018 mendatang.<br /><br />Pada Senin, 11 September 2017, JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, kembali menghadirikan 4 saksi dari Dinas Peternakan diantaranya, Siti Aisyah, Fitri Istiana, Mitro Nurcahyo, Juliani Poliswari dan Sujatmiko untuk terdakwa Rohayati, yang di damping Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmat, saksi Juliani Poliswari menjelakan, terkait pemberian sejumlah uang ke Ketua Komisi B, agar pembahasan revisi Perda Nomor 3/2012 dikabulkan sesuai keingan Dinas Peternakan.<br /><br />“Apa keuntungan Dinas memberikan uang ke Komisi B. Apakah supaya sesuai dengan keinginan Dinas ?,” tanya Ketua Majelis Hakim. “Ia supaya lancar. Revisi pasal 20 dan 27. Ada juga pasal yang ganda,” jawab Juliani. <br /><br />Yang sebelumnya, anggota Majelis Hakim, M. Mahin mengatakan kepada saksi, bahwa apa yang dilakukan saksi terkait pemotongan dana Perdin (perjalanan dinas) yang tidak pernah ada, adalah suatu kesalahan dan tidak boleh.<br /><br />“Dana perjalanan Dinas ada, tapi nggak kemana-mana, dipotong untuk revisi Perda, itu tidak boleh,” ucap Majelis M.Mahin dengan marah.<br /><br />Terkait revisi Perda, Juliani Poliswari yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov. Jatim yang intinya, memperkenankan Dinas Peternakan mengajukan revisi ke Dewan.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Juliani Poliswari mengakui bahwa dirinyalah yang juga berperan memberikan uang kepada terdakwa Rohayati untuk memenuhi permintaan uang triwulan oleh Ketua Komis B. Namun Juliani tak mengetahu, uang apa yang diberikan kepada Ketua Komis B.<br /><br />“Saya tidak tahu, hanya mendengarkan,” jawab Juliani kepada Majelis.<br /><br />Sementara saksi Siti Aisyah mengakui kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya diperintahkan oleh terdakwa, untuk memberikan sejumlah uang dalam amplop kepada Ketua Komis B. saksi ini sama dengan Juliani Poliswari, tidak mengetahui terkait uang apa yang diberikan kepada Ketua Komisi B. Anehnya, saksi Siti Aisyah mengakui, adanya pemotongan uang dari dana perjalanan dianas (Perdian) yang tidak pernah dilakukan.<br /><br />Dari saksi Sujatmiko kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya pernah memberikan sejumlah uang, yang totalnya sekitar Rp 20 juta kepada terdakwa. “Pernah memberikan 15 juta, Maret dan Mei 5 juta lewat Bu Fitri. Pemotongan dari Bidang 15 juta,” kata Sujatmiko yang dibenarkan Fitri<br /><br />Yang tidak masuk akal sehat adalah pengakuan  dari saksi Mitro Nurcahyo terkait pemberian uang sebesar 50 juta untuk “urunan” uang triwulan adalah uang pribadinya. Apakah demi menyandang jabatan lalu rela menyerahkan seluruh gajinya ke pihak lain ?<br /><br />Dari keterangan para saksi ini, sepertinya tidak jujur dan tidak terbuka. Apakah hanya untuk “menyelamatkan” pihak lain ?<br /><br />Sementara dalam sidang sebelumnya juga digelar, dengan terdakwa Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov. Jatim berasama ajudannya terdakwa Anang Basuki Rahmat, dalam kasus yang sama namun perkara terpisah. <br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK menghadirkan 3 orang saksi diantaranya, Sekretaris DPRD Jatim, Ach. Jaelani, Handoko (Staf Dewan) dan supir pribadi Ketua Komisi B, M. Basuki.<br /><br />Dari keterangan saksi-saksi ini terungkap bahwa, uang yang diperoleh M. Basuki ternyata dibuat untuk menyewa “Hotel esek-esek” di Tretes yang tarifnya sebesar Rp 50 ribu.<br /><br />Usai persidangan, atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa, telah melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov terkait revisi Perda Nomor 3/2012, Kepala Biro Hukum Pemprov. Jatim, Himawan, saat dihubungi wartawan ini mengakui lupa. Apakah lupa benaran atau pura-pura lupa ?.<br /><br />“Saya lihat dulu suratnya nomor berapa,” kata Himawan. Saat ditanaya, apakah ada saran secara langsung, agar Dinas Peternakan mengajukan langsung ke Dewan, Himawan menjawab lupa. “Saya lupa,” jawabnya dengan singkat.<br /><br />Sementara PH terdakwa berharap, agar Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan Biro Hukum Pemrov Jatim terkait adanya saran dari Biro Hukum ke Dinas Peternakan untuk mengajukan langsung revisi Perda.<br /><br />“Kita sudah tanyakan dasar hukumnya tetapi tidak bisa dijawab. Kita berharap, agar Majelis bersedia menghadirkan Biro Hukum menjadi saksi,” kata PH terdakwa. <br /><br />Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK terkait, pemberian uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.<br /><br />Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.<br /><br />Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun 2018.<br /><br />Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon adanya komitmen iuran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /><br />Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /><br />Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Uang “Suap” Dinas Peternakan Ke Dewan Agar Revisi Perda No. 3/2012 Dimuluskan

Ket. Foto atas, sidang dengan terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya, Anang Basuki Rahmat dan foto bawa, Sidang de...

»

Humas Pengadilan Tinggi “Tak Terima” Pernyataan Kajati Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3JoOpyQkLRg-gL_Fr5FGBd3Wlelm3EvcJYDHz-kXM19RpFUMuUe_ze5ye0aeHqL3n5vc1y2YLsYB6rKaMDGupqcSxV1froEFjvNaStozGBscTr9XKXK98IVv9mRgLl6-S7ZdPQyducHU/s1600/.facebook_1492060037236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="552" height="515" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3JoOpyQkLRg-gL_Fr5FGBd3Wlelm3EvcJYDHz-kXM19RpFUMuUe_ze5ye0aeHqL3n5vc1y2YLsYB6rKaMDGupqcSxV1froEFjvNaStozGBscTr9XKXK98IVv9mRgLl6-S7ZdPQyducHU/s640/.facebook_1492060037236.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perumpamaan ini barang kali tepat antara Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim), Untung Widarto dengan Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kajati Jatim), Maruli Hutagalung.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kedua pejabat penegak hukum ini saling berkomentar yang tidak mengenakan hatinya, terkait perkara yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yang sedang ditanganinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> hal itu bermula dari putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  Tinggi – Jawa Timur, pada tanggal 31 Agustus 2017 atas perkara kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU, dengan terdakwa, Dahlan Iskan, mantan Dirut PT PWU, yang disampaikan oleh Untung Widarto, kepada beberapa wartawan dalam jumpa Pers di PT sebelum ada pemberitahuan ke pihak Pengadilan Negeri Surabaya maupun Jaksa, pada Rabu, 6 September 2017.<br /><br />Terkait hal itu, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon seluler mengatakan, seharusnya Humas PT memberitahukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Nehgeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi, baru ke media. Maruli justru bertanya, ada apa dengan Pengadilan Tinggi yang terlebih dahulu mengumumkan ke media dari pada ke Pengadilan Negeri dan Jaksa ?<br /><br />“Bagaimana saya mau menanggapi yang saya tidak tahu. Humas PT harusnya tidak boleh berkomentar terlebih dahulu sebelum menyampaikannya ke pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan ke Jaksa. Ada apa ?,” kata Maruli dengan nada heran, pada Kamis, 7 September 2017.<br /><br />Maruli Hutagalung menambahkan, Hakim Pengadilan Tinggi hanya membaca dokumen, sementara Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, melainkan mendengar langsung keterangan saksi maupun terdakwa, memeriksa bukti-bukti.<br /><br />“Kalau begini, bagaimana hukum di negeri ini. Hakim PT hanya membaca dokumen, sementara Hakim Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, tetapi mendengar langsung keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Jaksa,” ujar Maruli. <br /><br />Atas komentar Maruli Hutagalung, beberapa jam kemudian (7 September 2017 pkl 12.20 WIB), Humas PT, Untung Widarto, langsung menelepon wartawan media ini dan mengatakan bahwa, pernyataan Kajati Jatim perlu diluruskan, dan mempersilahkan wartawan untuk menemuinya di PT, Jalan Sumatra, Surabaya.<br /><br />Namun tak lama kemuidian, sekitar pukul 13.58 WIB, Untung Widarto, mengirimkan komentarnya melalui pesan WhatsApp yang menyatakan bahwa, Humas PT tidak ada tendensi apa-apa, kecuali memberitahukan amar putusan ke media, atas permintaan media.<br /><br />Selain itu, Untung juga menyatakan bahwa, putusan PT dipublikasikan tidak harus didahului dengan mengirimkan berkas ke PN, terlebih ke Kejaksaan. <br /><br />“Pernyataan Kajati Jatim itu perlu diluruskan. Pertama : Putusan PT dipublikasikan tidak harus didahului dgn pengiriman berkas ke PN. Lebih2 harus diberitahukan ke Kejaksaan terlebih dahulu. Kedua : Humas PT Jatim tdk ada tendensi apa2 kecuali memberitahukan amar putusan ke media atas permintaan media. (Maaf, pernyataan Kajati tendensius). Ketiga : PT Jatim selaku Pengadilan tingkat banding adalahmandiri dalam konteks Negara Hukum adanya Kebebasan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Sekian dan Terima kasih.,” katanya melalui pesan WhatsApp.<br /><br />Dari informasi yang diperoleh media ini, sebelum Hari Raya Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 1 September 2017, Humas PT juga sudah memberikan keterangan kepada salah satu media nasional, terkait putusan bebas terdakwa Dahlan Iskan.  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Tak heran memang, sebab kasus ini sejak awal disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, menjadi perhatian ratusan media loka maupun nasional. bahkan beberpa tokoh nasional pun termasuk mantan Ketua KPK dan Dewan Pers, datang ke Pengadilan Tipikor. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bukan karena kasusnya yang menarik, melainkan karena terdajwanya adalaha mantan menteri BUMN dan tokoh Pers nasional. (Redaksi)</div>

Regional Tipikor Humas Pengadilan Tinggi “Tak Terima” Pernyataan Kajati Jatim

"Ilustrasi" berita korupsi .co – “Tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perumpamaan ini barang kali tepat antara Humas Pengad...

»

Tersangka Henry J Gunawan “Melawan” Saat Masuk Ruang Sidang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx1HO4rP1z1ibhfn2lR4tOHY9B-2Oloh8INENHBj8najEOQzlsvlGRUPao0FizkOF29l2raXdavXg21jWcnkeM4xS2Id7PJgNMbNsWfQYrDO4sw3sK2cTj835DrOcrTktrT6OEgZAgwBM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="530" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx1HO4rP1z1ibhfn2lR4tOHY9B-2Oloh8INENHBj8najEOQzlsvlGRUPao0FizkOF29l2raXdavXg21jWcnkeM4xS2Id7PJgNMbNsWfQYrDO4sw3sK2cTj835DrOcrTktrT6OEgZAgwBM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Banyak jalan menuju Roma”. Barangkali kalimat ini yang melekat dibenak tersangka Henri J Gunawan, agar tak jadi diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis, 7 September 2017.<br /><br />Sebab, tersangka Henri J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ini, berusaha untuk tidak memasuki ruang sidang dengan cara “berontak” sambil berteriak-teriak, saat JPU Ali Prakoso dari Kejari Surabaya, membawanya dari ruang tahanan Penagadilan. <br /><br />JPU Ali Prakoso, berusaha sabar dengan cara membujuk tersangka, namun sia-sia. Tak mau tertunda persidangan hanya karena tersangka mengadakan perlawanan, JPU bersama petugas kemanan pun mengambil tindakan tegas, dengan cara membrogol tangan tersangka.<br /><br />Sekalipun kedua tangan tersangka sudah diborgol, tersangka Henry masih terus berontak dan memprotes tindakan Jaksa, hingga pergelangan tangannya luka ringan. Pun demikian, usaha JPU akhirnya berhasil menyeret tersangka ke hadapan Majelis Hakim yang sudah menunggu di ruang sidang.<br /><br />Setelah tersangka memasuki ruang sidang, Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti sambil menunggu suasana tenang, barulah Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan tersangka duduk di kursi pesakitan.<br /><br />Setelah Henry duduk dikursi pesakitan, Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang Identita Diri (ID) tersangka. Tersangka menjelaskan bahwa, dirinya hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD).<br /><br /> "Saya kelahiran Jember Pak Hakim, dan pendidikan terahkir saya SD, dan saya tinggal di Graha Family," kata Henry, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Kemudain Ketua Majelis Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya. Saat JPU membacakan surat dakwaan, terdakwa Henry J Gunawan sepertinya “mengejek” JPU dengan cara cengengesan. <br /><br />Dalam dakwaannya, JPU menjerat terdakwa, yang juga Pengusaha property ini, dijerat dengan pasal 372  atau 378 KUHPidana tentang penggelapan dan penipuan.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa Henry J Gunawan, melalui Penasehat Hukum (PH)-nya M. Sidik Latuconsina, menyampaikan kepada Majelis, akan langsung membacakan nota keberatan atau Eksepsi. <br /><br />Dalam surat Eksepsi yang di bacakan M. Sidik Latuconsina, dengan waktu yang hampir 1 jam itu menyatakan, keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya, bahwa kasus yang menjerat terdakwa Henry, bukanlah pidana melainkan perdata.<br /><br />Pembacaan eksepsi itu dibacakan tim kuasa hukum hampir satu jam lamanya. Selanjutnya Jaksa Ali Prakoso mengaku akan menanggapi eksepsi tersebut secara tertulis dan akan dibacakan pada persidangan berikutnya. <br /><br />Selanjutnya, JPU Ali Prakoso akan menanggapi surat Eksepsi PH terdakwa dalam sidang berikutnya. Ketua Majelis Hakim pun menunda persidangan 1 minggu kedepan.<br /><br />"Sidang ditunda selama Satu minggu, dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum, atas Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup," ucap Hakim Unggul.<br /><br />Seperti diketahui, Bos PT Gala Bumi Perkasa ini diadili dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dia dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung. <br /><br />Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah seharga Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).<br /><br />Anehnya, saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku, bahwa SHGB tersebut di tangan Notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa, SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata “dijual” lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Redaksi)</div>

Pidana Tersangka Henry J Gunawan “Melawan” Saat Masuk Ruang Sidang

berita korupsi .co – “Banyak jalan menuju Roma”. Barangkali kalimat ini yang melekat dibenak tersangka Henri J Gunawan, agar tak jadi d...

»

Kajati Jatim : Pemberitahuan Putusan Harusnya Ke Pengadilan Dan Kejaksa, Baru Ke Media

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakRPrLmQFLA0Hv56eKLkATgwPjCoMov8RqRbs33iiBFMekq_XLD5LNjZAho74xZMEkiTCw1g-UE5vkupxIjXcp82F0_dSYtLhUdMOnJiF07fidO5m-W56EzcSnUhO0YGbTbQZjjfsPaY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakRPrLmQFLA0Hv56eKLkATgwPjCoMov8RqRbs33iiBFMekq_XLD5LNjZAho74xZMEkiTCw1g-UE5vkupxIjXcp82F0_dSYtLhUdMOnJiF07fidO5m-W56EzcSnUhO0YGbTbQZjjfsPaY/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain “Hakim lain pula putusannya”. Ungkapan ini barangkali “tepat” dalam kasus perkara Korupsi penjualan asset daerah Pemprov. Jatim yang dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), yang menyeret Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama dan Wishnu Wardhana, mantan Ketua Tim Penjualan Aset pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, tanggal 21 April 2017 menyatakan, bahwa benar, pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim berbunyi, “Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tahsin, 21 April 2017 lalu.<br /><br />Anehnya, 5 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur yaitu, DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, sepakat untuk membebaskan mantan menteri BUMN itu dari segala dakwaan dan menyatakan bahwa, mantaan Dirut PT PWU itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, dalam putusan perkara No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT Sby tanggal 31 Agustus 2017, ke- 5 Majelis Hakim PT ini justru membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 21 April 2017.<br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa Dahlan Iskan, disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi, Untung Widarto, kepada wartwan di kantornya, pada Rabu, 6 September 2017.<br /><br />"Juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri  Tipikor Surabaya  pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 April 2017." ucapnya, saat jumpa pers didepan awak media.<br /><br />“Dengan demikian, lanjut Untung, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah dan    membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang dimaksud,” lanjutnya.<br /><br />Untung menambahkan, saat ini Pengadilan Tinggi Surabaya sedang merapikan berkas putusan perkara tersebut, untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />"Yang jelas, putusannya sudah turun, sekarang tinggal proses administrasinya saja. Kalau soal pertimbangan kenapa dibebaskan, itu bukan wewenang saya." pungkasnya.<br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang lebih dulu diketahui oleh awak media sebelum diberitahukannya ke pihak PN Surabaya dan Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur pun justru merasa heran.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu dikatakannya saat dihubungi wartawan media ini melalui telepon pribadinya.<br /><br />Menurut Maruli Hutagalung, seharusnya Humas PT memberitahukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Nehgeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi, baru ke media. Maruli justru bertanya, ada apa dengan Pengadilan Tinggi yang terlebih dahulu mengumumkan ke media dari pada ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan ?<br /><br />“Bagaimana saya mau menanggapi yang saya tidak tahu. Humas PT harusnya tidak boleh berkomentar terlebih dahulu sebelum menyampaikannya ke pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan ke Jaksa. Ada apa ?,” kata Maruli dengan nada heran.<br /><br />Maruli Hutagalung menambahkan, Hakim Pengadilan Tinggi hanya membaca dokumen, sementara Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, melainkan mendengar keterangan saksi maupun terdakwa, memeriksa bukti-bukti.<br /><br />“Kalau begini, bagaimana hokum di negeri ini. Hakim PT hanya membaca dokumen, sementara Hakim Tipikor Surabaya tidak hanya membaca tetapi mendengar langsung keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta memeriksa bukti0bukti yang diajukan Jaksa,” ujar Maruli.  (Redaksi)</div>

Tipikor Kajati Jatim : Pemberitahuan Putusan Harusnya Ke Pengadilan Dan Kejaksa, Baru Ke Media

berita korupsi .co – Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain “Hakim lain pula putusannya”. Ungkapan ini barangkali “te...

»

Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK sebaiknya mengeluarkan Putusan Provisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFWebEQmsIn99E5R4YY1cGblrbJ3Cz0SFawb6HXiJW7iyfUtURjJ0-OWRMm-xyCAgk5_J7qwZt7yO0nzEMgmLu99Mmq2CdzAwCsXasf5HxHn7wmFcAxQ41BXfVSQOUa5OIOmUHMpgEP8/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFWebEQmsIn99E5R4YY1cGblrbJ3Cz0SFawb6HXiJW7iyfUtURjJ0-OWRMm-xyCAgk5_J7qwZt7yO0nzEMgmLu99Mmq2CdzAwCsXasf5HxHn7wmFcAxQ41BXfVSQOUa5OIOmUHMpgEP8/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3, dengan obyek pelaksanaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. <br /><br />Agenda persidangan selanjutnya, akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Adapun saksi dan ahli yang diajukan pemohon adalah, Bambang Widjodjanto (Komisioner KPK 2011-2015) dan Bivitri Susanti (STHI Jentera)<br /><br />Mengingat persidangan MK yang berpacu dengan proses Angket kepada KPK, pada sidang sebelumnya, para pemohon sudah mengajukan permintaan kepada para Hakim Konstitusi, untuk segera mengeluarkan putusan provisi.  Jika dibaca secara utuh dalam permohonan, provisi yang dijukan pemohon berbunyi : <br />1.       Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; <br />2.       Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya 79 ayat 1 (b) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) mengenai Hak Angket, khususnya hak angket yang dilakukan DPR RI terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa, walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Sela, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Bahkan MK sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan putusan sela dalam beberapa permohonan penyelesaian sangketa pilkada, begitu pula untuk permohonan uji materiil. Salah satunya adalah putusan sela dalam permohonan uji materiil Nomor 133/ PUU-VII/ 2009, yang diajukan oleh Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.<br /><br />Sehingga MK sudah sepatutnya mengeluarkan putusan provisi agar proses angket yang diduga cacat hukum tidak terus berjalan hingga dikeluarkannya putusan final. <br /><br />Setidaknya ada 5 alasan, kenapa putusan provisi terkait pengajuan hak angket terhadap KPK menjadi sangat urgent diantaranya ; <br />1. Agar tindakan pansus yang diduga melanggar UU MD3 baik menyangkut proses dan materi hak angket tidak terus terjadi;<br />2. Untuk menghindari kerugian konstitusional yang lebih besar kepada pemohon dikarenakan proses angket yang terus berjalan;<br />3. Agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar sebab dalam kerjanya pansus  angket menggunakan anggaran negara (APBN);<br />4. Agar terciptnyanya kepastian hukum dan mendapatkan putusan MK yang bermanfaat. Apabila MK terlambat memberikan Putusan, maka pengujian undang-undang dan Putusannya berpotensi sia-sia.  <br />5. Agar kerja KPK dalam penanganan perkara, khususnya e-ktp tidak terganggu melalui perlawanan politik yang dilakukan.<br /><br />Sumber :  ICW </div>

Regional Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK sebaiknya mengeluarkan Putusan Provisi

Jakarta, berita korupsi .co - Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3, dengan obyek pelaks...

»