Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

<b><span style="font-size: large;"></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ1gXX6426o-2qpBX5fqZYeozsw7vT7mA6DS_O5xLfZgZPkDVQcx6j85dJoS-cPSWaukJDfY6VDhVTSzGvAg8woHKEMmytuTbUlnUGKuJhtybRAlAoZUE6_S1eksECCBgftg6B7PtnJ1g/s640/PT+PAL..jpg" width="640" /></a></span></b></div> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam kasus dugaan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) pada tahun 2009, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan para pejabat Forpinda (Forum Pimpinan Daerah) yang diduga turut menikmati “uang haram” dari terdakwa.  <br /><br />Anehnya, jangankan diminta pertanggung jawaban hukum sebagai pejabat yang mengerti hukum terutama Undag-Undang Korupsi, Undang-Undang atau peraturan tentang pejabat  penyelenggara negara yang bersih, namun “menerima” uang dari terdakwa Bambang Irianto tanpa ada aturannya, para pejabat Forpinda Kota Madiun itu pun, tak dihadirkan walau hanya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor.<br /><br />Kali ini, Komisi anti rasuah ini, kembali di “uji kegarangannya”. Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar akan menunjukkan “taringnya”, untuk menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Maret 2017, yang berkaitan dengan penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, yang menyeret Direktur Utama Dirut PT PAL sendiri yang juga  diduga melibatkan pejabat TNI AL  ? <br /><br />Sebab, dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari Liliosa L Saavedra dengan Firmansyah Arifin (Dirut PT PAL) melalui Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL juga tersangka), terungkap bahwa, aliran dana sebesar 2 – 8% masuk ke PUSKU (Pusat Keuangan) TNI AL yang disebut dana Komando.<br /><br />Dalam persidangan, saksi Siful Anwa, kepada Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dibantu dua Hakim Ad Hock yakni, DR. Andriano dan DR. Lufsaina mengatakan, dana sebesar USD 163.102,19 sebagian untuk dana Komando TNI AL sebesar 2 hingga 8% tergantung dari order pesanan Kapal.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Saiful Anwar menjelaskan, Perusahaan agensi Ashanti Sales Inc menadapat fee 3,5 persen dari nilai kontar sebesar USD 86,987,832,5. Dan 1,25 persen dalah Cas Back  yang akan siserahkan ke pejabat PT PAL. Dana yang sudah diterima oleh Dirut PT PAL dari Kirana Kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, melaui Saiful Anwar sebesar USD 163.102,19. Sebahagian dari dana tersebut sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL melalui staf Keuangan PT PAL.<br /><br />“Sebahagian untuk dana Komando TNI AL, sudah disetorkan ke PUSKU TNI AL Jakarta, yang menyerahkan staf bagian keuangan PT PAL. Dana Komando TNI AL 2 hingga 8 persen, tergantung dari order pesanan Kapal. Tidak ada tanda terimanya,” ungkap saksi Saiful Anwar kepada Majelis.<br /><br />Namun saat ditanya Majelis Hakim, terkait siapa yang menerima di PUSKU TNI AL, saksi tak menjab. Terkait staf Keuangan PT PAL yang disebutkan saksi Saiful Anwar yang juga tersangka dalam kasus yang sama, akan dihadirkan pada persidangan berikutnya.<br /><br />Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Agus Nugroho, Andrianus menjelaskan bahwa, berdasarkan fakta persidangan, sebahagian dari dana dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist, yang setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti aka nada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando.<br /><br />“Dari fakta persidangan, sebahagian dari dana itu dipergunakan untuk  budgeting dan dana non taktist. Setiap ada proyek yang bekerjasama dengan Angkatan Laut (AL), pasti akan ada permintaan 2 sampai 8 persen yang dijadikan dana Komando. Untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait dana Komando ini, itu nanti dari saksi yang dipanggil JPU minggu depan yaitu M.Firmasyah, salah satu pejabat di PT PAL. Firmansyah inilah yang lebih mengetahui, dan bisa jadi dia yang menyetorkan langsung,” ujarnya.<br /><br />Terkait penyerahan uang sebesar USD 25.000 oleh terdakwa Agus Nugroho ke Dirut PT PAL melaui Saiful Anwar sekaligus mengahantakannya ke jeruji besi, menurut Andrianus, bahwa terdakwa Agus Nugroho tidak mengetahuinya.<br /><br />“Agus (terdakwa) tidak tahu. Yang menyerahkan uang, itu atas perintah dari Kirana. Agus diangkat menjadi Direktur bukan berdasarkan RUPS tapi atas perintah dari Ignas. Dari fakta persidangan, Ignas ini pemilik saham di PT Perusa sebesar 30 persen. Agus ini diangkat menjadi Direktur tahun 2016. Terjadinya peristiwa OTT ini, kami menduga bahwa, dia sengaja dipasang. Dia tidak tau, itu uang apa. Dalam kasus ini, klien kami betul-betul tidak punya peran dalam kasus korupsi ini. Karena 4 saksi dari PT PAL, mereka tidak mengetahui tentang terdakwa Agus Nugroho,” pungkasnya.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korups OTT PT PAL, Saksi sebut Aliran Dana 8% Ke PUSKU TNI AL

  berita korupsi .co – Setelah KPK menyeret Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Jawa Timur, Bambang Irianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korups...

»

JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s1600/OTT+3+juta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG0ol4bIBKY6Z1AaWi-MKGMHmPRnxLO-QyGx-SKRZVhrtONev13VRDRkZ9z3eEm0NKyhKto7LpYUX6XYh1L92dVWTgvu_ybLHE6oCbOp_-u904PQJ5Zx-VWcxiHk0MKV2Q1K2d0l2oLVg/s640/OTT+3+juta.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b>  <span style="font-size: small;">Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU Rendy Indro dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, terhadap 2 terdakwa.<br /><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, sepertinya ragu untuk menuntut bebas 2 terdakwa kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 2 Pebruari 2017, sebesar Rp 3 juta.<br /><br />Kedua terdakwa yakni, Soetikno, Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kabupaten Jember, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo. Serta Soponyono selaku “makelar”yang dimpingi PH-nya Yuliana dari LBH YLKI<br /><br /><br />Sebab, kedua terdakwa hanya dituntut pidana penjara selama 10 bulan, denda sebsar Rp 20 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pada hal, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman pidana penjara terhapat terdakwa paling rendah 1 tahun dan denda paling sedikit sebesar Rp 50 jita.<br /><br />Lalu, Undang-Undang mana kah yang dipergunakan JPU dari Kejari Jember ini untuk menuntut kedua terdakwa ?.<br /><br />Memang, dalam fakta persidangan, uang sebesar 3 juta yang diterima terdakwa Soetikno dari Suroso dan kemudian diserahkan kepada terdakwa Soponyono, tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa, atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono.<br /><br />Kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun dibuat atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016, berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap.<br /><br />saat itu, Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso, supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya, Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta, uang itu berupa pinjaman.<br /><br />Dan pada tanggal 27 Januari 2017, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan 2 Akte dan 2 SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Sehingga, dokumen tersebut berada ditangan Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan, diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas.<br /><br />Suroso bersedia membayar, namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono.<br /><br />Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung tak jauh dari kantor Disperindag Kabuopaten Jember dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso.<br /><br />Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh puluhan petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli).  <br />Terkait tuntutan JPU, PH masing-masing terdakwa tak bersedia memberikan komentar. Hanya mengatakan kalau pembelaan minngu depan. “Pembelaan minggu depa,” kata PH terdakwa.  sementara JPU langsung meninggalkan gedung Pengadian Tipikor.  (Redaksi) </span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"></span></div>

Tipikor JPU “Ragu”, Dua Terdakwa Korupsi OTT Rp 3 Juta Dituntut 10 Bulan Penjara

berita korupsi .co –   Pada Senin, 10 Juli 2017, Sidang perkara Korupsi kasus OTT yang di Ketuai Hakim Rochmad, dengan agenda pembacaan su...

»

JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

<span style="font-size: large;"><b></b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="472" height="509" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif3Z-41bxaahPB9-hJtEJvvMCZjO2bEMQHJuyeuPvCocHdOTlftT-ROQdWTb5xPsDs_O1Shf65b5STT-Mme4sqN9OLwm9J6soOd93O9hnN5X8weweLo_C4-cuC0I-hHQY_uYwQ-gIlBSA/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.</b></span>co –</b></span> JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tak jauh dari Kantor Kejari, pada Selasa, 7 Juli 2017.<br /><br />Dua tersangka yakni, Zaenal Abidin, mantan Kepala Desa (Kades) Popoh, Kecamatan Wonoayu, dan Yayuk Utaminingsih, yang diduga selaku penjual TKD tersebut, sidianya akan disidangkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Rosida, dengan Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warso Mukti. Sementara terdakwa diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, M Priyo Oetomo.<br /><br />Hingga pukul 17.00 WIB (Jam 5 sore), JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rosida tak menampakkan “wajahnya” di gedung yang Khusus mengadili para “maling” uang rakyat. Pada hal, sejak siang (sebelum Sholat Jumat), terdakwa sudah berada di Pengadilan Tipikor yang dijemput oleh dua Staf Kejari Sidoarjo dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Sidoarjo dengan penjagaan sekitar 40 orang aparat Kepolisian dari Polres Sidaorjo.<br /><br />Tak tanggung-tanggung. Majelis Hakim pun terkesan “distraf” karena harus menunggu kehadiran JPU Rosida, untuk memastikan digelarnya persidangan pembacaan surat dakwaan. Anehnya, hingga pkl. 17.00 WIB, JPU Rosida tak menampakkan “batang hidungnya” juga tak ada kabar. <br /><br />Ketua Majelis Hakim tak mau ambil resiko atau disalahkan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), sekalipun Jaenal Abidin dan Yayuk Utaminingsih berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi. Sehingga, persidangan ditunda tanpa kehadiran JPU.<br /><br />“Ini yang kedua kalinya sidang ditunda karena JPU tidak dating, ia pulang karena sidang ditunda,” kata salah seorang pendukung tersangka.<br /><br />Sementara menurut Priyo selaku PH tersangka Jaenal Abidin mengatakan, baru pertama kali. “Ini baru yang pertama,” ucapnya singkat sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipkor.<br /><br />Terkait tertundanya sidang perkara Korupsi karena ketidak hadiran JPU Rosida, serata tidak adanya kabar, Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Sidoarjo, Bambang maupun Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, Maruli Hutagalung tak memberikan tanggapan saat dihubungi wartawan media ini dengan mengirim pesan singkat (SMS) ke nomor HP milik kedua Pejabat Adiyaksa itu. (Redaksi)<br />

News Regional Tipikor JPU “Terlantarkan” Tersangka” Di Pengadilan Tipikor, Kajri Dan Kajati “Diam”

berita korupsi . co – JPU Rosida, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo “menelantarkan” tersangka kasus dugaan Korupsi penjualan Tanah...

»

Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

<i><b><span style="font-size: large;">#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini  Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?#</span></b></i><br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s1600/Nelson.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1360" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1zjIj8p5fhn_HMR9La5X_EpX8ApPRoEAyXdShBqtzTlD5JTQReCaHxokYGtB0z748N_cL3gXpnmsXqNqAc5oj5yredr-aY6GIv0zP7Fzam6ldXu9St21Z2jPXBbcNFDsnPRiql_hjOjk/s640/Nelson.jpg" width="543" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Nelson Sembiring, terpidana 5,5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur (Jatim) tahun 2011 – 2014 lalu, sebesar Rp 48 Milliar, besok (hari ini, 7 Juli 2017) akan diadili dalam kasus Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dana Hibah Pemprov. Jatim ke Kadin.<br /><br />Disidangkannya kasus Korupsi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka yang juga terpidana dalam kasus yang sama yakni, Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Umum Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) tanpa pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim.<br /><br />Dari pantauan wartawan media ini. Pada tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penuntutan, bahkan sudah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, terhadap Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) natara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, dengan Gubernur Jatim pada tahun 2011 hingga 2013, yang totalnya sebesar Rp 48 M, dengan kerugian negara Rp 26 milliar.<br /><br />Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan oleh Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu pun, termasuk dalam surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum). <br /><br />Mantan terpidana Diar Kusuma Putra, dalam persidangan saat itu, telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012 sebelum adanya penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim.<br /><br />Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, Pada tanggal 18 Desember 2015 lalu, Majelis Hakim Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Ketua Majelis Hakim, Martua Rambe, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1 (Satu) taun dan 2 (Dua) bulan, serta menghukumnya dengan pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. <br /><br />Sementara untuk Nelson Sembiring (saat ini berstatus terpidana), dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada mantan terpidana Diar Kusuma Putra dan terpidana Nelson Sembiring, sama dengan tuntutan JPU. Dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah).<br /><br />Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur (Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, Kasus dana hibah Kadin yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di tahun 2011 hingga 2013 lalu, dalam bentuk NPHD antara Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Matalitti dengan Gubernur, kembali "diusik".<br /><br />Namun kali ini, yang disoal Kejati adalah, dana hibah tahun 2012 lalu, yang dipergunakan untuk pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim sebesar Rp 5,3 milliar. Sebab, pembelian saham perdana IPO Bank milik Pemprov Jatim ini, dianggap ada keuntungan seniali Rp 1 milliar lebih yang yang “dinikmati” oleh pejabat Kadin.<br /><br />Yang lebih aneh aneh lagi, mengapa setelah perkara ini Incrah (berkekuatan hukum tetap), dan masuknya Maruli Hutagalung menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, kasus ini disidik kembali dengan tuduhan yang sama yakni Korupsi TPPU dana hibah yang diterima Kadin dari Pemerintah Jatim, yang dipergunakan untuk pembelian saham IPO Bank Jatim ?.<br /><br />Mengapa, penyidik Kejati Jatim tidak langsung melakukan penyidikan pada saat proses persidangan berjalan, bila kasus pembelian saham IPO Bank milik Pemprov Jatim ini diketahui berdasarkan fakta persidangan ?<br /><br />Atau, mengapa JPU tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) ? Apakah temuan baru diketahui setelah Kapala Kejaksaan Tinggi berganti ? atau adakah “Politik tingkat tinggi ” dalam kasus Kadin ? <br /><br />Bisa jadi, sebab terpidana Nelson Sembiring pun mengatakan demikian saat ditemui Media ini ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong Sidoarjo beberapa hari lalu. “Ini Politik tingkat tinggi,” ucap Nelson, Selasa, 26 Juni 2017.<br /><br />Terkait surat pernyataan La Nyalla Mattalitti mengenai pembayaran sebesar Rp 13 milliar yang berkaitan dengan kasus Kadin, hal itu dibantahnya melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Sumarsono, saat dihubungi Wartawan Media ini.<br /><br />Menurut La Nyalla melalui PH-nya Sumarsono menjelaskan bahwa, Ia (La Nyalla) tidak pernah menada tangani surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi sebesar Rp 13 milliar. Seingatnya, yang menanda tangani adalah Santoso Tedjo.<br /><br />“Pak Nyalla tidak pernah tanda tangan pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi 13 M. seingatnya yg tanda tangan itu Santoso Tedjo,” kata Suamrsono, melalui pesan WhatsAppnya, Kamis, 6 Juli 2017.<br /><br />Namun saat ditanya kembali, terkait 10 Kios di Pasar Turi Baru lantai III, tak ada komentar hingga berita ini ditulis. <br /><br />Dan akankah tersangka yang juga terpidana Nelson Sembiring, akan buka-bukan dipersidangan terakit pembayaran “fiktif” senilai Rp 5 milliar dan pembuatan kwitansi pengembalian dana untuk pembelian saham IPO Bank Jatim yang dibuat tahun 2015 dan seakan-akan tahun 2012, serta adanya “penyetoran” DP (uang muka) sebesar 10% pertahun dari dana yang diterima Kadin ke pejabat Pemprov sebelum dana dicairkan ditambah 5% hingga 7% kemudian setelah dana cair ?  (Redaksi)

News Tipikor Terpidana Korupsi Kadin, Besok Diadili Dalam Kasus Korupsi Kadin

#Akankah Kasus Korupsi TPPU Dana Hibah Kadin Jatim Ini  Akan Menyeret La Nyalla dan Pejabat Daerah Jatim ?# beritakorupsi.co – Nels...

»

Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihZD0nCw4T4eagzE5GvAUJiDKs9l6HgW9NJbyqy8U1zF-ZFO7B8aVTBThUoO_hmLZCrAjZg1qfD0DlNXz-AsduYBqgM7LXjU81ryybn9XVvBD7tghYptLBLvINI6_HNNQuw3IWtyhcXMs/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b>Jakarta, beritakorupsi.co -</b> Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mengunjungi narapidana (Napi) kasus Korupsi (koruptor) di Sukamiskin dan Pondok Bambu. untuk diwawancari perihal kinerja penanganan perkara oleh KPK.<br /> <br /> Mewancarai Koruptor, patut diduga sebagai scenario, menciptakan kampanye negatif kepada KPK ( black campaign). Sudah dapat ditebak, sebaik apapun kinerja KPK, jika narasumbernya adalah koruptor pasti penilaiannya jelek kepada KPK. Mewawancari koruptor untuk menilai KPK adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendeskreditkan KPK.<br /> <br /> Secara hukum, seluruh terpidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap sudah terbukti melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, vonis bersalah tersebut membuktikan kinerja KPK sudah benar. Jika saja proses hukum yang dilakukan KPK keliru atau menyimpang, tentu putusannya akan bebas atau lepas. Apalagi sekarang ada tahapan pra peradilan untuk menilai keabsahan proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk di dalamnya KPK. <br /> <br /> Jika setiap tahapan proses hukum yang dilakukan oleh KPK sudah diuji oleh peradilan akan dinilai oleh pansus dan koruptor, maka sudah ditebak kunjungan pansus akan bermuatan politis. Sukamiskin dan pondok bambu akan jadi panggung sandiwara pansus untuk mencari cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita koruptor. Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan pansus hak angket untuk melemahkan bahkan membubarkan KPK<br /> <br /> <br /> Sumber : ICW (Indonesia Corruption Watch)

News Tipikor Kunjungi Koruptor, Pansus Angket Bermain Sandiwara Melawan KPK

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, sejumlah anggota Pansus Hak Angket DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk KPK (Komisi Pemberantasan...

»

Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="393" data-original-width="583" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQmk3ln7OTxxKR4HsfSPrl1a82FxG2KMapA_jsR3jn6kIVrt9AlW8vgL1aFOb8tEpx7RKJbeis8S8qeVIj-1WOPAgOKzdIhLB0G61be4_Q0OmoWCq5Zm0Yb21NvjZ5u7Ebce9xq9aeujk/s1600/Daftar_Stasiun_Kereta_Api_Kota_Surabaya.jpg" /></a></div> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="177" data-original-width="262" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBCmwsn7ri2DBaFC4G0fM481T6yW8FEHGENli88WeRrJ3e0d2TjcEn8F7bgvplMhh_anICLw2N1oJNLIFEr3WvQmaareTmJ7j_4a6bXSvoIDQDwEFSP3ADdiPOuq_SA4UaSZV1-S15QU/s1600/lawoffice-262x201+-+Copy.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b> Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KAI (Kereta Api Indonesia), membatalkan kebijakan penyesuaian tarif KA ekonomi bersubsidi yang sedianya diberlakukan mulai keberangkatan tanggal 7 Juli 2017. <br /> <br /> Dengan demikian, mulai per tanggal 6 Juli 2017, tarif KA-KA bersubsidi, kembali ke tarif lama sesuai PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO). <br /> <br /> Berikut adalah daftar KA bersubsidi dan tarif di Daop 8 Surabaya yang berlaku untuk pembelian per 6 Juli 2017 :<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s1600/IMG_20170707_003129.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="1050" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie70-nJ-81VcHyjqFJRHKs4IM4Rj43cSJ1QPnGJZC-wfTVbR57wJ1km4nX-b_9lkzu6AuL0Q9HgZj8S6TY-kRZk8vxpUTy3CCGNz71LSK8b1gWzDAiN2FugB1zdbaDp_6WAQhOUgF0QVM/s640/IMG_20170707_003129.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Bagi masyarakat yang telah melakukan transaksi pembelian tiket KA-KA tersebut tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 di berbagai kanal resmi penjualan tiket KA, selisih biaya dapat diambil di stasiun stasiun tujuan dengan menunjukkan boarding pass di loket stasiun. <br /> <br /> Sementara bagi calon penumpang yang telah melakukan transaksi pembatalan tiket KA-KA tersebut yang telah dibeli tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017, dapat mengambil selisih bea antara tarif lama dan baru di stasiun pengembalian bea (refund), seperti Gambir, Pasarsenen, Kiaracondong, Lempuyangan, dan stasiun-stasiun di berbagai daeran lainnya dengan menunjukkan bukti pembatalan.<br /> <br /> <br /> <b>Sumber : Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko</b>

Regional Kenaikan Tarif KA Ekonomi Bersubsidi Dibatalkan

beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang ekonomis, PT KA...

»

Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s1600/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwNOW7yXo4syHjqkFxcAax4GgvaXeppLv-ciVUf9b8N7exHkTf6r77DHFRglGiX66dVe8Gh3fvRHbjFGvKgu7AnFnzF0JpVkUcSKE1uimEXd9vLjDzXP9P0BrYibFN2IlRf8TCJ3SIFg8/s640/Ahli+PPATK+dan+TPPU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU</b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b> </b><b>beritakorupsi.co –</b> Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret Wali Kota (non Aktif) Madiun, Bambang Irianto ?<br /><br />Sebab, kasus yang mejerat Bambang Irianto, dapat menyeret beberapa orang diantaranya, “wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto yakni, Liana Rahmawaty, istri dan anak serta adik kandung terdakwa, termasuk para pejabat Kota Madiun, mulai dari seluruh SKPD (Kepala Dinas), Rekanan/Kontraktor, seluruh anggota DPRD dan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun yang “memberi dan menerima uang suap”, dimana para pejabat tersebut, mengerti dan memahami tentang hukum terutama Undang-Undang Korupsi.<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s1600/Ahli+LKPP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrzrXgBSyU9y98E472iDpxonpdtbohWI4yNi0dNfd9KtYSHVKw0bsp-GZk9jzsf83BcVQb6O6qCny0qgzV-Prx_KH_vqYgjzV7HZ2TZSLYo1j5K-g9hkujikZ8N-Uy5fc7t_1T_mqKvJ0/s640/Ahli+LKPP.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum LKPP</b></td></tr> </tbody></table> <b> </b>Anehnya, apakah para pejabat Kota Madiun yang mengerti dan memahami tentang hukum, namun akan “terbebas” dari jeratan hukum karena adanya kebijakan hukum ?. seperti yang disampaikan JPU Fitroh Rohcahyanto dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kepada media ini seusai persidangan pada beberapa waktu lalu (Jumat, 16 Juni 2017).<br /><br />“Diproses atau tidak, dalam penegakan hukum kan ada kebijakan, karena ada etikat baik mengembalikan seluruhnya itu (maksudnya pengembalian uang yang diterima para pejabat),” ujar JPU Fitroh, Jumat, 16 Juni 2017.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, terkait kebijakan dalam penegakan hukum Khususnya dalam kasus Korupsi dengan terdakwa Bambang Irianto, dimana para pejabat Kota Madiun yang mengerti hukum namun menerima ratusan juta “uang haram” yang tidak ada aturan atau istilah “menerima suap”, kemudian dikembalikan setelah ada penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Lalu para pejabat tersebut pun tak tersentuh hukum, bila dibandingkan dengan beberapa tersangka/terdakwa yang yang bukan pejabat namun melakukan hal yang sama, dan tidak mengerti hukum atau karena penyidiknya yang berbeda, lalu sangsi pidana pun harus tetap berjalan ?<br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s1600/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRBi5a5a11aA12plrAdMofP7Q-nRE0_EX5O4eBZffGcW34B4-aqm2xfye0gelmgTEXxtXXZQn5NcbvzOPNKrgdGHFqdDBLpoL-Sntvrb0q0jl4nCKlsi7LF1cUroidzhHhElpEoJrSyFc/s640/Ahlu+Hukum+Adiministrasi+Negara.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ahli Hukum Administrasi Negara</b></td></tr> </tbody></table>  “Betul, penegakan ini kan Katusitik. Kalau ini kan jelas. Kalau seluruh anggota Dewan tidak tau. Barangkali yang dimaksud adalah pasal 4 (UU Korupsi.red), pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana seseorang. Kalau konteks ini kan gratifikasi. Apa yang mereka terima adalah gratifikasi. Kita ambil yang sebetulnya, pola yang paling besar. Kalau kita bicara gratifikasi oleh Wali Kota, berapa orang yang harus kita proses kalau bicara dari proses hukum. Seluruh pemberian, seluruh SKPD, seluruh Kontraktor, seluruh anggota Dewan, apakah harus diproses masuk semua,’ tutur JPU Fitroh dengan nada bertanya.<br /><br />Namun JPU Fitroh mengakui, apabila penegakan hukum dilakukan secara normative dalam kasus Korupsi Bambang Irianto, maka semua pejabat Kota Madiun bisa masuk penjara. <br /><br />“Kalau secara normative, semuanya kena (maksudnya jadi tersangka),” jawabnya kemudian.<br /><br />Hal senada juga disampikan JPU Feby Dwiyandospendy, kepada media ini seusai persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan 4 (Empat) orang Ahli yang dihadirkan JPU KPK diantaranya, Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah), Ahli PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Ahli TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Ahli Administrasi Negara, pada Selasa, 4 Juli 2017.<br /><br />Feby menjelaskan, PPATK berpendapat bahwa transaksi-transaksi yang bukan atas nama dirinya, ketika diketahui sumbernya itu dari tindak pidana, maka patut diduga telah terjadi pencucian uang. <br /><br />“Tinggal terdakwa apakah dapat membuktikan, kalau itu bukan dari hasil tindak pidana. Kalau kami kan sudah menyatakan dalam dakwaan itu, sumbernya itu dari hasil tindak pidana, pasal 12 B atau gratifikasi menurut saksi di persidangan,” ujar Feby.<br /><br />Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<br /><br />Saat ditanya, apakah kasus TPPU dapat menyeret “wanita teman akrab” terdakwa Bambang Irianto, yakni Liana Rahmawaty, menjadi tersangka terkait aliran dana yang diterimanya. Feby menjelaskan, bahwa dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get hiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa.<br /><br />“Kita belum menentukan sikap itu. Dari fakta persidangan, semua penerima TPPU yang disebut dengan istilah get kiver dalam pasal 5 (UU No 8/2010 tentang TPPU) itu bisa. Jadi ada kemungkinan menyeret yang lain,” ungkapnya.<br /><br />Kasus TPPU bukan saja dapat menyeret Liana Rahmawaty, melainkan beberapa orang. Namun JPU Feby menjelaskan bahwa, kualifikasinya harus dilihat dulu dari pengetahuannya get kifer itu. <br /><br />Saat disinggung, apakah istri, anak dan adik kandung terdakwa yang juga anggota DPRD termasuk anggota DPRD lainnya serta para pejabat Forpimda yang diduga turut menerima aliran dana dari terdakwa, yang berasal dari hasil tindak pidana, dapat diminta pertanggung jawaban hukum ?.  JPU Feby menjelaskan, tergantung dari keterangan saat diperiksa sebagai terdakwa.<br /><br />“Kita liha nanti dari hasil pemeriksaan terdakwa. Karena pemberian uang ke pihak-pihak lain kan hanya trdakwa yang tau. Beberapa saksi mengatakan, memang betul untuk peruntukannya untuk si A si B si C tetapi yang menyerahkan kan terdakwa. kecuali yang anggota DPR itu, akan kita urai nanti dalam tuntutan. Jadi akan jelas nanti saat dituntutan,” pungkasnya.<br /><br />Terpisah. Menanggapi hal itu, Penasehat Hukum terdakwa Bambang Irianto, Indra Priangkasa, menjelaskan bahwa, terkait pendapat Ahli dari LKP, seharusnya PT Lince itu harusnya digugurkan. Ini dalam ranah tanggung jawab pihak pengadaan, panitia lelang atau PPKm bukan tanggung jawab Kepala Daerah.<br /><br />“Ini pendapat ini nggak membumi. Dia tidak sadar bahwa ketika lelang ternyata yang dimenangkan yang terendah, tentu ada proses sengketa ditingkat pengadaan. Jadi pendapat Ahli dari LKPP itu tidak membumi. Penuntut Umum bisa nggak mebuktikan bahwa dibelakang PT Lince itu ada orang lain. Harus dibuktikan dong, jangan hanya ngomong. Ini tanggung jawab pejabat pengadaan atau PPKm ,” ucapnya.<br /><br />Mengenai mendapat Ahli dari TPPU, indra menjelaskan, bahwa ada pertanyaannya yang tidak dapat dijelaskan oleh Ahli. <br /><br />“Didalam UU TPPU harus dibuktikan. Penyelidikan TPPU harus dilakukan oleh PPATK. Tadi saya tanya. Ada nggak penyidikan terkait TPPU ini, penyidik menerima LHA atau LHB dari PPATK. Dia nggak tahu. Kata kuncinya berarti, dalam penyidikan TPPU harus diawali dengan produk dalam bentuk LHA, LHB yang dibuat oleh PPATK. Itu perintah Undang-undang.  <br /><br />“Kalau dari semua keterangan atau pendapat dari Ahli tadi, semua normative. Kalau dihiunungkan dengan fakta persidangan, keterangan-keterangan Ahli, selama dia ditanya berdasarkan fakta persidangan, dia akan memberikan jawab yang benar,” ucapnya.  (Redaksi

News Tipikor Kasus Korupsi Wali Kota (Non Aktif) Madiun, Bisa Menyeret Oarang Banyak

Ahli Hukum PPATK dan Ahli Hukum TPPU   beritakorupsi.co – Akankah penyidik dan Pimpinan KPK, benar-benar menegakkan  hukum tanpa pand...

»