Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s1600/IMG_20170529_095238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="733" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnG2HB9GWZmn-EYSe3qvgE8TmR_3aXgEyqyoqiwQDuKB5q6j_kYAAhGNH9NFgofZWRL0_iL9VnWuevQqplPmCYsBemUsKP_l5UyT6meZcjcJGPSn-jTPSjJqeb3C_XKRVoDvyVtObs3ys/s640/IMG_20170529_095238.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) dalam program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeras, Surabaya, kembali di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Khusus Surabaya.<br /><br />Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian 4 buah patok batas tanah untuk masing-masing bidang tanah dan beberapa materai.<br /><br />Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan) dari terdakwa Lurah Mudjianto, melalui tim Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono atas surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada sidang minggu lalu.<br /><br />Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, tim PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk mengatakan bahw, dakwaan JPU diangkap “kabur” dan tidak jelas menguraikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam pelaksaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran pada tahun 2014 lalu..<br /><br />Alasannya, JPU hanya menjelaskan, kalau terdakwa Lurah Mudjianto, meminta biaya sebesar Rp 350.000 per bidang untuk penerbitan Sporadik pembuatan dokumen sertifikat sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Kali Kedinding, dari Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Jonathan Suwandono (juga terdakwa). <br /><br />Tidak hanya itu, pelaksanaan sertifikat masal di Kelurahan Kali Kedinding berdasarkan surat dari Ketua dan Sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013yang ditandatangani Lurah selaku mengetahui. Dan surat tersebut ditujukan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilayah Jawa Timur.<br /><br />Dan surat tersebut di tindaklanjuti oleh Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II No. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014, dan kemudian kelaurlah Keputusan Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Wilayah Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014, berdasarkan surat dari Kepala Kantor BPN Kota Surabaya II.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan secara lengkap, berapa jumlah uang yang diminta oleh Ketua BKM dari masyarakat yang mengajukan pengurusan sertifikat melalaui BKM. Tetapi JPU dapat menjelaskan, bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM sebanyak Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000<br /><br />Aneh, terkait penunjukan lokasi (Penlok) Prona di Kelurahan Kali Kedinding, Kepala Kantor BPN Surabaya II dan Kepala Kantor BPN Wilah Jawa Timur baru mengeluarkan surat pada Pebruari 2014. Lalu, apa kaitannya dengan uang yang diterima terdakwa Lurah Mudjianto dari Ketua BKM pada Desember 2013 ?<br /><br />Usai persidangan, Belly, selaku Ketua tim PH terdakwa menjelaskan kepada wartawan media ini bahwa ada dugaan rekayasa dalam pelaksanaan Prona di Kelaurahan Kali Kedinding. Alasnnya, bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen.<br /><br />“Dalam Eksepsi tadi kita menyampaikan kebertan atas dakwaan JPU. Sebab dalam dakwaan JPU tidak menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan ioleh terdakwa. selain itu, ada dugaan pemalsuan tanda tangan terdakwa dalam dokumen yang dilakukan oleh pihak lain. Inilah yang akan kita buktikan dengan uji leb (laboratorium.red).<br /><br />Belly juga mengatakan bahwa, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN. Surat yang ditindak lanjuti oleh BPN Surabaya atas surat dari Ketua BKM juga tidak diketahui oleh Lurah.<br /><br />“Dalam program Prona, terdakwa tidak mengetahui dan tidak dilibatkan, tidak pernah menerima surat dari BPN termasuk BPN yang menindak lanjuti suart Ketua BKM terkait sertifikat masal. Terdakwa memang mengetahu saat Ketua BKM mengajukan surat permohonan sertifikat masal, tapi tidak mengetahui pelaksanaannya bagaimana,” ungkap Belly sambil menunjukkan tanda tangan Lurah yang di duga dipalsu. (Redaksi)

Tipikor Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding ?

beritakorupsi.co – Pada Senin, 29 Mei 2017, sidang lanjutan kasus perkara Korupsi dengan cara melakukan penarikan pungutan liar (Pungli) ...

»

PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s1600/PH+Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1192" height="391" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Oo3lIh5uJkVzIAOvx2pgRDiNgUIZiwsTucFblerQ787QNr0j82NV1ONg42MoxhQLO4brV5mU1YFBcev8YFMeoWRQU8a3y3tWn4WAIKOzpgGA_5decNlEHK7dE6fRrgn1lTcbPe95Unw/s640/PH+Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> <span style="background-color: white;"><b>beritakorupsi.co –</b> Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara Korupsi, sudah tidak asing lagi, dengan berbagai alasan diantaranya, apabila surat dakwaan JPU tersebut dianggap “membingungkan”.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Seperti dalam perkara kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, yang dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Surabaya II di di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran.</span><br /> <span style="background-color: white;">Pelaksanaan Prona di Kelurahan Kali Kedinding adalah atas surat permohonan dari Jonathan Suwandono selaku Ketua dan Heri Purwanto sekretaris BKM dengan Nomor. 029/bkm-kmw/ 2013 tanggal 20 September 2013 yang di tujukan kepada Kepala Kantor BPN Surabaya II perihal, permohonan program Prona tahun 2014.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Di mana dalam surat Ketua BKM Wibowo Mukti yang di tandatangani oleh Lurah Kali Kedinding disebutkan, agar pada tahun 2014, BPN Kota Surabaya dan Kanwil BPN Jawa Timur, memberikan kebijakan berupa fasilitas penerbitan sertifikat massal kepada kami, baik berupa program sertifikat Prona ataupun UKM untuk masyarakat wilayah Kelurahan Tanah kali Kedinding. </span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Dan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantot BPN Kota Surabaya II Nomor. 39/KEP-35.80/II/2014 tentang penunjukan peserta Prona tahun 2014 di Kelurahan Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang memutuskan bahwa, penunjukan peserta Prona Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Tani karinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sebanyak 150 bidang. Dan Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Dalam perkara ini, Tim JPU Andhi Ardhani dkk dari Kejari Tanjung Perak menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyatakan dalam surat dakwaannya, sesuai keterangan dari Sasongko selaku petugas dari BPN mengatakan, bahwa pelaksanaan sosialaisasi terkait pelaksanaan Prona dilaksanakan di Kantor BKM yang diahdiri sekita 30 orang. Sementara dalam surat dakwaan JPU juga dijelaskan bahwa tidak pernah ada sosialisai yang dilaksanakan oleh BPN maupun Lurah.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Selain itu, JPUjuga membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">JPU menyatakan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Anehnya, sosialisasi dan pelaksanaan Prona baru dilakukan sekitar Pebruari 2014 termasuk Keputusan Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. SK.63/KEP-35/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014. Namun, JPU menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto sudah menerima uang dari Ketua BKM melalui Bendahara BKM Chusnul Chotimah sejak Desember 2014.  </span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: white;">Hal inilah yang membuat PH terdakwa Mudjianto, Belly dkk merasa bahwa, surat dakwaan JPU dianggap membingungkan karena tidak menjelaskan secara lengkap keterleibatan terdakwa dalam pelaksaan Prona.</span><br /> <span style="background-color: white;"><br /></span> <span style="background-color: blue;"><span style="background-color: white;">Kepada wartawan media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, karena terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN.<span></span></span></span><br /> <span style="background-color: blue;"><span style="background-color: white;"><span></span><br /></span></span> <span style="background-color: white;">“Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly.  (Redaksi)</span>

Tipikor PH Ajukan Eksepsi, Dakwaan JPU Dalam Kasus Korupsi Dianggap “Membingungkan”,

beritakorupsi.co – Eksepsi atau keberatan yang diajukan Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, terkait surat dakwaa...

»

Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s1600/IMG_20170526_093206.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="1173" height="547" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfzrpbGjJu4dta24-Y-DzbKQQsoODoK1XaJE4vpsD_LP15iG9-u3HChecyzgx6gDT5MpwgLx0KlKYbs97QqMFcMYFupxmhHVb6byn66y2TYAXTcZj7n9BW7EAetdnIJEa7DF9Z6Zo7rQY/s640/IMG_20170526_093206.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk dia<br /><br />Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada bebrapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu antara lain, untuk pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. <br /><br />JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /><br />JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah.<br /><br />“Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Menaggapi surat dakwaan JPU, PH terdakwa Mudjianto, Belly selaku Ketua Tim mengatakan kepada Majelis Hakim, akan menyampaikan Eksepsi (keberatan). Sementara terdakwa Jonathan Suwandono, yang didampingi PH Prodeo, menerima surat dakwaan JPU.<br /><br />Usai persidangan. Terkait keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU, kepada media ini Belly menjelaskan, bahwa surat dakwaan JPU tidak secara jelas menyebutkan perbuatan terdakwa. Alasannya, terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN.<br /><br />“Kita akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU. Karena dalam surat dakwaan JPU tadi, tidak menjelaskan secara lengkap perbuatan terdakwa. dalam program Prona, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui adanya penarikan biaya oleh Jonathan Suwandono. Terdakwa tidak pernah menerima surat dari BPN terkait Prona,” kata Belly.<br /><br />Terpisah, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, saat dihubungi wartawanmengatakan, terdakwa hanya dijerat pasal 12 huruf e. Namun saat ditanya apakah ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut, Lingga tak dapat memastikan.<br /><br />“Ya, pasal 12 huruf e UU Korupsi. Belum ada,” kata Lingga.  (Redaksi) <br /> dili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan di dakwa, melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.

Tipikor Lurah Dan Ketua BKM Diadili Karena Korupsi Prona

beritakorupsi.co – Pada Jumat, 26 Mei 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyere...

»

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s1600/_MG_0240.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s640/_MG_0240.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co, Jakarta - </b>Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementerian Perhubungan dalam pengadaan barang dan jasa pada 2016. Sementara Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Keerom, Papua menjadi pemerintah daerah yang berpotensi melakukan praktek lancung.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s1600/_MG_9996.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s320/_MG_9996.JPG" width="320" /></a><br />Temuan tersebut berdasarkan riset “Analisa Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 2016” yang dilakukan sejak April-Mei 2017. ICW memetakan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode Potential Fraud Analysis (PFA). Metode ini memberi skor dengan rentang 1 sampai 20 terhadap lima variabel: nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan, dan monopoli. Makin tinggi skor berarti makin rawan kecurangan. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang disajikan pada laman opentender.net.<br /><br />Kepolisian RI mendapatkan skor 16,4, diikuti Kementerian PU yang skornya 16,1 dan Kementerian Perhubungan yang mendapat skor 15,9. Dari kategori pemerintah daerah, Provinsi Bengkulu memperoleh skor 15,4 dan Kabupaten Keerom 15,7.<br /><br />Kajian ini juga menemukan bahwa Pemerintah pusat dan daerah belum menjalankan mandat Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2015, 2016 dan 2017. Aturan tersebut mengharuskan pemerintah menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hingga 2016, baru sekitar 38,4 persen pengadaan secara nasional yang menggunakan sistem elektronik, khususnya lelang elektronik.<br /><br />Lebih lanjut, pemerintah juga kurang presisi dalam melakukan perencanaan pengadaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lelang yang tidak terlaksana pada akhir tahun. Ada 11.638 pengadaan yang tidak terlaksana pada tahun lalu.<br /><br />Dalam kajian yang sama, sektor infrastruktur menjadi pengadaan dengan jumlah proyek dan anggaran terbesar pada 2014 – 2016. Bahkan dalam rentang waktu itu, terjadi kenaikan anggaran pengadaan konstruksi yang signifikan, dari Rp 60 triliun pada 2014, menjadi Rp 143 triliun pada 2015, lalu Rp 221 triliun pada 2016. Kenaikan ini kemungkinan besar terkait dengan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi.<br /><br />Selain memaparkan hasil kajian, pada kesempatan ini, ICW dan LKPP juga melakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama (MoU) dalam hal penyediaan data pengadaan barang dan jasa pemerintah serta aktivitas lainnya yang menunjuang reformasi birokrasi sektor PBJ.<br /><br />Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, di era informasi teknologi, keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah mutlak diperlukan. LKPP menciptakan sistem pengadaan barang/jasa dengan mengadopsi teknologi informasi. Melalui perangkat IT, proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih mudah terpantau publik. Selain itu, masyarakat dapat secara aktif mengawasi melalui perangkat teknologi karena sudah terbiasa mengakses internet.<br /><br />“Kita rasanya memang harus masuk ke era crowd control. Datanya sudah terbuka. Data lelang LPSE sudah dimanfaatkan oleh ICW dengan membuat opentender.net. SiRUP yang berisi rencana pengadaan pemerintah pusat dan daerah juga sudah terbuka, sistem e-katalog juga begitu, memuat harga, spesifikasi dan identitas penyedia secara terbuka,” kata Agus.<br /><br /><br />Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

beritakorupsi.co, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementeria...

»

Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b><i><span style="font-size: large;">#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang#</span></i></b><br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /> <b>beritakorupsi.co, Jakarta - </b>Pada 11 April 2017, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal, yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada sarafnya cukup parah. Empat puluh hari sejak penyerangan tersebut, Polri belum juga dapat menemukan pelaku penyerangan, apalagi oknum yang diduga menyuruh melakukan penyerangan tersebut.<br /><br />Penyerangan terhadap Novel Baswedan ini tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai salah seorang penyidik senior di KPK. Telah banyak perkara korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan penyelenggara negara, dan berhasil diungkap oleh Novel Baswedan dan timnya, dan yang terkini adalah penanganan perkara korupsi KTP Elektronik (KTP-El).<br /><br />Sebagaimana diketahui, perkara korupsi KTP-El ini diduga melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sehingga bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang merasa kepentingannya terganggu dan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berjalan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br />Dugaan ini bukan tanpa dasar, karena beberapa waktu sebelum penyerangan terhadap Novel terjadi, saksi Miryam S. Haryani, mencabut seluruh BAP-nya di muka persidangan. Pencabutan kesaksian tersebut diduga karena Miryam diancam oleh oknum tertentu, hingga akhirnya KPK mengambil langkah tegas untuk memproses kejadian tersebut menggunakan pasal tentang pemberian keterangan palsu.<br /><br />Salah satu akibat yang juga ditimbulkan dari pemeriksaan Miryam sebagai saksi dan pencabutan BAP Miryam S. Haryani di muka persidangan adalah, DPR RI sempat menggulirkan wacana pelaksanaan hak angket terhadap KPK. Hak angket ini bertujuan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang diduga menyebutkan nama-nama anggota DPR RI.<br /><br />Sejak kejadian pada 11 April 2017 hingga kini, penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswdan oleh Polri, belum juga menemukan titik terang. Padahal, penyerangan terhadap Novel akan menjadi preseden buruk bukan saja terhadap para aparat penegak hukum lain, tapi terutama terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, belum ada perlindungan yang cukup bagi orang-orang atau lembaga yang berupaya memberantas korupsi.<br /><br />Lambannya kerja Polri ini sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan tanda tanya bagi publik. Bagian reskrim umum Polri terkenal dengan kerja cepatnya dalam mengungkap perkara-perkara pidana yang rumit. Masih melekat dalam ingatan publik bagaimana dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu, Tim Gabungan Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan sadis di Pulomas. Respon yang cepat dari Polri, tidak terlihat dalam penanganan perkara Novel Baswedan ini.<br /><br />Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, kami menuntut agar: 1. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara membentuk Tim Investigasi Independen, agar penanangan perkara Novel Baswedan dapat dilakukan hingga tuntas dan ke 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan terjadinya perintangan atau penghalang-halangan penanganan perkara korupsi (obstruction of justice) dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br /><br />Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang# beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 11 April 2017, Nove...

»

Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s1600/IMG_08790.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s640/IMG_08790.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b> Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (22/5/2017). Pada sidang yang ke delapan kalinya ini akhirnya terungkap fakta bagaimana pola pemerasan yang dilakukan PT Akara Multi Karya (AMK) terhadap para importir pemilik kontainer.<br /><br />Seperti biasanya, dua terdakwa yaitu Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda tetap terlihat sumringah sebelum menjali persidangan. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut Farkhan Junaidi menghadirkan tiga saksi diantaranya, Martin Perdamaian (mantan Kordinator Bidang Lapangan PT AMK), Devi Wahyuni Pratama (mantan Bendahara sekaligus kasir PT AMK), dan Lasiman (pemborong rumah pribadi Djarwo Surjanto).<br /><br />Kepada majelis hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki, Martin menceritakan bahwa sebagai Kordinator Bidang Lapangan PT AMK, dirinya bertugas mengatur sirkulasi lapangan agar arus bongkar muat kontainer di blok W PT Terminal Peti Kemas (TPS) tidak macet. Alurnya, kontainer dari kapal digiring ke main blok, setelah itu dibawa ke blok W untuk buka tutup segel. Setelah itu kontainer baru diperbolehkan keluar.<br /><br />“Semua kontainer dibuka secara sampling. Setelah dibuka diambil sampling secukupnya, ditutup, dan diijinkan keluar. Syarat kontainer keluar dari blok W adalah importir harus bisa menunjukkan surat jalan. Surat kontainer jalan bisa keluar, setelah importir membayar sejumlah tarif,” ujar saksi Martin.<br /><br />Ia menjelaskan, sebenarnya tugas PT AMK di blok W hanya sekedar memfasilitasi atau membantu pemeriksaan karantina saja. PT AMK tidak berhak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kontainer karena tugas tersebut merupakan tugas dari petugas Balai Karantina Surabaya. “Yang mengerjakan (pemeriksaan kontainer) pihak Balai Karantina, sementara tugas PT AMK sebenarnya hanya membantu membuka kontainer. Namun petugas karantina tidak pernah membuka kontainer,” jelasnya.<br /><br />Sementara itu, Devi yang merupakan kasir PT AMK mengaku tidak mengetahui apakah yang dilakukan PT AMK dalam kasus ini masuk kategori pungutan liar atau tidak. “Saya mengetahui kalau itu pungli dari penyidik. Yang pasti blok W kerap dimasuki oknum polisi dan oknum pelabuhan,” beber Devi yang banyak mengaku tidak tahu saat dicecar jaksa penuntut umum dan majelis hakim.<br /><br />Sedangkan Lasiman mengaku pernah ditransfer uang dua kali dengan total sebesar Rp 24 juta oleh Mieke. Transfer itu dilakukan untuk pelunasan pembayaran biaya perbaikan rumah milik Mieke yang beralamat di daerah Rungkut Harapan, Surabaya. Hanya saja, Lasiman tidak mengetahui asal muasal uang tersebut apakah dari hasil pencucian uang atau tidak. “Nilainya Rp 24 juta untuk perbaikan genting dan pagar rumah, dibayarkan langsung dari rekening Nonik (nama akrab Mieke),” papar Lasiman.<br /><br />Usai sidang, jaksa penuntut umum Farkhan Junaedi menegaskan bahwa seharusnya yang berhak mengatur alur kontainer bukanlah PT AMK, melainkan tugas dari Badan Otoritas Pelabuhan (BOP). Menurut jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ini, tugas PT AMK seharusnya hanya mengatur masalah persedian air dan pengadaan kantin di blok W saja. “PT AKM seharusnya tidak melaksanakan secara langsung tugas pemeriksaan fisik karatina. Karena pemeriksaan fisik karantina merupakan tugas Balai Karantina Surabaya,” bebernya.<br /><br />Perlu diketahui, kasus pemerasan dan pencucian di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Karya yang merupakan rekanan PT Pelindo III ini ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.<br /><br />Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya juga menjerat Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda.<b> (Arf)</b><br /><br /><b>Editor  : Redaksi </b>

Pidana Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

beritakorupsi.co - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjun...

»

Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s1600/IMG_20170522_135912.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s640/IMG_20170522_135912.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Totok Prastowo, SH</b></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini pun sepertinya menjadi “ajang” meraih prestasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sekalipun hasilnya hanya jutaan, dan tak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan negara dari APBN.<br /><br />Apakah memang APH hanya mampu menangkap kasus OTT “kelas ikan Teri” karena tak mampu menangkap “Ikan Tongkol karena licin ibarat Belut ?”<br /><br />Seperti kasus OTT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember pada 2 Pebruari 2017, dimana anggota Polres Jember berhasil mengamankan Dua pelaku yakni, Soetikno selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia serta Soponyono selaku “makelar”.<br /><br />Keduanya saat ini menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa Soetikno dan Soponyono, dijerat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 A ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pada Senin, 22 Mei 2017, terdakwa Soetikno melaui Penasehat Hukum (PH)-nya Wardojo dan Totok Prastowo membacakan keberatannya atas surat dakwaan JPU dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad dan diahdiri JPU Rendy Indro, dengan agenda pembacaan Eksepsi.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, PH terdakwa menyatakan bahwa, surat dakwaan JPU tidak cermat. Alasannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Soetikno pada tahun 2016 selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimi Disperindag Kabupaten Jember. Pada hal, terdakwa baru menduduki jabatan pada tahun 2017.<br /><br />Totok juga mennyatakan, bahwa uang yang diteriam terdakwa dari Suroso maupun dari Soponyono (juga terdakwa yang di damping PH-nya Yuliana dari LBH YLKI) tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono.<br /><br />Usai persidangan, Totok menjelaskan kepada media ini terkait kasus yang menimpa terdakwa Soetikono. Menurut Totok, kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016 berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap.<br /><br />“Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta,” ujar Totok<br /><br />Dan pada tanggal 27 Januari 2017, lanjut Totok, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas.<br /><br />Suroso bersedia membayar namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono.<br /><br />“Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.<br /><br />“Kalau mau trasparan kasus ini, JPU harus menunjukkan hasil pembicaraan antara terdakwa dengan Suroso dan Soponyono terkait uang tersebut. Karena mereka melalui telepon. Sementara, kartu SIM HP terdakwa maupun Soponyono sudah disita oleh penyidik,” kata Totok kemudian. <b> (Redaksi)</b>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

Totok Prastowo, SH beritakorupsi.co – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini ...

»