Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s1600/_MG_0240.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZRUYr_5L0ymBO3LywijzwlHgfSaDlBdtDIkeaxtgor96VDTL0Dw8X89exAheiwgldn2yKeXnzaYeC6CCcLrghbYelEnM6g1mx_93w5wix1hQ-KszVeFCOfkO0FTRpgJtvz_DQJ8qZSoE/s640/_MG_0240.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co, Jakarta - </b>Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementerian Perhubungan dalam pengadaan barang dan jasa pada 2016. Sementara Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Keerom, Papua menjadi pemerintah daerah yang berpotensi melakukan praktek lancung.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s1600/_MG_9996.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="512" data-original-width="768" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSMio1TP7muAuX9o1Y-1-2fc-7EdjajFqeZXzBpUs4dopMuNYcp4rxXeja8m_cm6EWUup8Sfm3STMkBBpHW1QDMjTMy9-YAKxRjb0Ttg7vlCrWzdnOIAB5RAMOawfnfwI__rpFbbljbs0/s320/_MG_9996.JPG" width="320" /></a><br />Temuan tersebut berdasarkan riset “Analisa Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 2016” yang dilakukan sejak April-Mei 2017. ICW memetakan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode Potential Fraud Analysis (PFA). Metode ini memberi skor dengan rentang 1 sampai 20 terhadap lima variabel: nilai kontrak, partisipasi, efisiensi, waktu pelaksanaan, dan monopoli. Makin tinggi skor berarti makin rawan kecurangan. Data pengadaan barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang disajikan pada laman opentender.net.<br /><br />Kepolisian RI mendapatkan skor 16,4, diikuti Kementerian PU yang skornya 16,1 dan Kementerian Perhubungan yang mendapat skor 15,9. Dari kategori pemerintah daerah, Provinsi Bengkulu memperoleh skor 15,4 dan Kabupaten Keerom 15,7.<br /><br />Kajian ini juga menemukan bahwa Pemerintah pusat dan daerah belum menjalankan mandat Presiden Jokowi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi tahun 2015, 2016 dan 2017. Aturan tersebut mengharuskan pemerintah menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hingga 2016, baru sekitar 38,4 persen pengadaan secara nasional yang menggunakan sistem elektronik, khususnya lelang elektronik.<br /><br />Lebih lanjut, pemerintah juga kurang presisi dalam melakukan perencanaan pengadaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya lelang yang tidak terlaksana pada akhir tahun. Ada 11.638 pengadaan yang tidak terlaksana pada tahun lalu.<br /><br />Dalam kajian yang sama, sektor infrastruktur menjadi pengadaan dengan jumlah proyek dan anggaran terbesar pada 2014 – 2016. Bahkan dalam rentang waktu itu, terjadi kenaikan anggaran pengadaan konstruksi yang signifikan, dari Rp 60 triliun pada 2014, menjadi Rp 143 triliun pada 2015, lalu Rp 221 triliun pada 2016. Kenaikan ini kemungkinan besar terkait dengan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi.<br /><br />Selain memaparkan hasil kajian, pada kesempatan ini, ICW dan LKPP juga melakukan penandatanganan perpanjangan kerjasama (MoU) dalam hal penyediaan data pengadaan barang dan jasa pemerintah serta aktivitas lainnya yang menunjuang reformasi birokrasi sektor PBJ.<br /><br />Kepala LKPP, Agus Prabowo mengatakan, di era informasi teknologi, keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah mutlak diperlukan. LKPP menciptakan sistem pengadaan barang/jasa dengan mengadopsi teknologi informasi. Melalui perangkat IT, proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih mudah terpantau publik. Selain itu, masyarakat dapat secara aktif mengawasi melalui perangkat teknologi karena sudah terbiasa mengakses internet.<br /><br />“Kita rasanya memang harus masuk ke era crowd control. Datanya sudah terbuka. Data lelang LPSE sudah dimanfaatkan oleh ICW dengan membuat opentender.net. SiRUP yang berisi rencana pengadaan pemerintah pusat dan daerah juga sudah terbuka, sistem e-katalog juga begitu, memuat harga, spesifikasi dan identitas penyedia secara terbuka,” kata Agus.<br /><br /><br />Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rawan Kecurangan

beritakorupsi.co, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kecurangan di Kepolisian RI, Kementerian PU, dan Kementeria...

»

Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMnZYvQvjVCnhqBfMA2Z0BQdtNZg2HJ06wmzRvNw9yE1DW20yqlXVnR6N24vCPwhV87bP5qf_0OLHD69dxdrLF0tEIrkHauUNM7z9mHuIFOuYtUzkIv9RKmqDXQGwMZd3h3e3zK73S0IU/s1600/ICW.jpg" /></a></div> <b><i><span style="font-size: large;">#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang#</span></i></b><br /> <br /> <br /> <br /><br /> <br /> <b>beritakorupsi.co, Jakarta - </b>Pada 11 April 2017, Novel Baswedan diserang dengan air keras oleh orang tidak dikenal, yang mengakibatkan mata kiri Novel harus dioperasi karena kerusakan pada sarafnya cukup parah. Empat puluh hari sejak penyerangan tersebut, Polri belum juga dapat menemukan pelaku penyerangan, apalagi oknum yang diduga menyuruh melakukan penyerangan tersebut.<br /><br />Penyerangan terhadap Novel Baswedan ini tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai salah seorang penyidik senior di KPK. Telah banyak perkara korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan penyelenggara negara, dan berhasil diungkap oleh Novel Baswedan dan timnya, dan yang terkini adalah penanganan perkara korupsi KTP Elektronik (KTP-El).<br /><br />Sebagaimana diketahui, perkara korupsi KTP-El ini diduga melibatkan banyak pihak dan kepentingan, sehingga bukan tidak mungkin ada oknum-oknum yang merasa kepentingannya terganggu dan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berjalan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br />Dugaan ini bukan tanpa dasar, karena beberapa waktu sebelum penyerangan terhadap Novel terjadi, saksi Miryam S. Haryani, mencabut seluruh BAP-nya di muka persidangan. Pencabutan kesaksian tersebut diduga karena Miryam diancam oleh oknum tertentu, hingga akhirnya KPK mengambil langkah tegas untuk memproses kejadian tersebut menggunakan pasal tentang pemberian keterangan palsu.<br /><br />Salah satu akibat yang juga ditimbulkan dari pemeriksaan Miryam sebagai saksi dan pencabutan BAP Miryam S. Haryani di muka persidangan adalah, DPR RI sempat menggulirkan wacana pelaksanaan hak angket terhadap KPK. Hak angket ini bertujuan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam yang diduga menyebutkan nama-nama anggota DPR RI.<br /><br />Sejak kejadian pada 11 April 2017 hingga kini, penanganan perkara penyerangan terhadap Novel Baswdan oleh Polri, belum juga menemukan titik terang. Padahal, penyerangan terhadap Novel akan menjadi preseden buruk bukan saja terhadap para aparat penegak hukum lain, tapi terutama terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa, belum ada perlindungan yang cukup bagi orang-orang atau lembaga yang berupaya memberantas korupsi.<br /><br />Lambannya kerja Polri ini sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan tanda tanya bagi publik. Bagian reskrim umum Polri terkenal dengan kerja cepatnya dalam mengungkap perkara-perkara pidana yang rumit. Masih melekat dalam ingatan publik bagaimana dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) minggu, Tim Gabungan Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap tersangka pelaku pembunuhan sadis di Pulomas. Respon yang cepat dari Polri, tidak terlihat dalam penanganan perkara Novel Baswedan ini.<br /><br />Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, kami menuntut agar: 1. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan cara membentuk Tim Investigasi Independen, agar penanangan perkara Novel Baswedan dapat dilakukan hingga tuntas dan ke 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dugaan terjadinya perintangan atau penghalang-halangan penanganan perkara korupsi (obstruction of justice) dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan.<br /><br /><br />Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, 22 Mei 2017

Regional Presiden Harus Bentuk Tim Investigasi Independen untuk Perkara Novel Baswedan!

#Empatpuluh hari pasca penyerangan, Kepolisian belum juga mendapat titik terang# beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 11 April 2017, Nove...

»

Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s1600/IMG_08790.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHYR5BAnxTaAjRcj8ylsUEA7AaOaLC_Nt8t4pDCreDhw_oqRG7rW-Nsv9yHmwwyKoa3d7QVpBzwwbRmXv1Xpi2Uc8tQgxG2l66U5xWeup4MPbBK2WM7DqDy6RbnyyLQS4HQ3f-DE0bzj0/s640/IMG_08790.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b> Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (22/5/2017). Pada sidang yang ke delapan kalinya ini akhirnya terungkap fakta bagaimana pola pemerasan yang dilakukan PT Akara Multi Karya (AMK) terhadap para importir pemilik kontainer.<br /><br />Seperti biasanya, dua terdakwa yaitu Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda tetap terlihat sumringah sebelum menjali persidangan. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut Farkhan Junaidi menghadirkan tiga saksi diantaranya, Martin Perdamaian (mantan Kordinator Bidang Lapangan PT AMK), Devi Wahyuni Pratama (mantan Bendahara sekaligus kasir PT AMK), dan Lasiman (pemborong rumah pribadi Djarwo Surjanto).<br /><br />Kepada majelis hakim yang diketuai Maxi Sigarlaki, Martin menceritakan bahwa sebagai Kordinator Bidang Lapangan PT AMK, dirinya bertugas mengatur sirkulasi lapangan agar arus bongkar muat kontainer di blok W PT Terminal Peti Kemas (TPS) tidak macet. Alurnya, kontainer dari kapal digiring ke main blok, setelah itu dibawa ke blok W untuk buka tutup segel. Setelah itu kontainer baru diperbolehkan keluar.<br /><br />“Semua kontainer dibuka secara sampling. Setelah dibuka diambil sampling secukupnya, ditutup, dan diijinkan keluar. Syarat kontainer keluar dari blok W adalah importir harus bisa menunjukkan surat jalan. Surat kontainer jalan bisa keluar, setelah importir membayar sejumlah tarif,” ujar saksi Martin.<br /><br />Ia menjelaskan, sebenarnya tugas PT AMK di blok W hanya sekedar memfasilitasi atau membantu pemeriksaan karantina saja. PT AMK tidak berhak melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kontainer karena tugas tersebut merupakan tugas dari petugas Balai Karantina Surabaya. “Yang mengerjakan (pemeriksaan kontainer) pihak Balai Karantina, sementara tugas PT AMK sebenarnya hanya membantu membuka kontainer. Namun petugas karantina tidak pernah membuka kontainer,” jelasnya.<br /><br />Sementara itu, Devi yang merupakan kasir PT AMK mengaku tidak mengetahui apakah yang dilakukan PT AMK dalam kasus ini masuk kategori pungutan liar atau tidak. “Saya mengetahui kalau itu pungli dari penyidik. Yang pasti blok W kerap dimasuki oknum polisi dan oknum pelabuhan,” beber Devi yang banyak mengaku tidak tahu saat dicecar jaksa penuntut umum dan majelis hakim.<br /><br />Sedangkan Lasiman mengaku pernah ditransfer uang dua kali dengan total sebesar Rp 24 juta oleh Mieke. Transfer itu dilakukan untuk pelunasan pembayaran biaya perbaikan rumah milik Mieke yang beralamat di daerah Rungkut Harapan, Surabaya. Hanya saja, Lasiman tidak mengetahui asal muasal uang tersebut apakah dari hasil pencucian uang atau tidak. “Nilainya Rp 24 juta untuk perbaikan genting dan pagar rumah, dibayarkan langsung dari rekening Nonik (nama akrab Mieke),” papar Lasiman.<br /><br />Usai sidang, jaksa penuntut umum Farkhan Junaedi menegaskan bahwa seharusnya yang berhak mengatur alur kontainer bukanlah PT AMK, melainkan tugas dari Badan Otoritas Pelabuhan (BOP). Menurut jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ini, tugas PT AMK seharusnya hanya mengatur masalah persedian air dan pengadaan kantin di blok W saja. “PT AKM seharusnya tidak melaksanakan secara langsung tugas pemeriksaan fisik karatina. Karena pemeriksaan fisik karantina merupakan tugas Balai Karantina Surabaya,” bebernya.<br /><br />Perlu diketahui, kasus pemerasan dan pencucian di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Karya yang merupakan rekanan PT Pelindo III ini ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.<br /><br />Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mencakot beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya juga menjerat Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda.<b> (Arf)</b><br /><br /><b>Editor  : Redaksi </b>

Pidana Kasus Pemerasan PT AKM Terhadap Importir

beritakorupsi.co - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang di Pelabuhan Tanjun...

»

Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s1600/IMG_20170522_135912.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzwsgQPpzcnARszlLj0SDNIH4e8dHhMX5tQlnbJ45dIy2nVNDS4QKsE84p1_IYu0J41c-cqnMeum6044qudnDvyhwBlYBe9PvtXGNXBXJNX-ZwTqqvUmOWUtXTLu58-SLo0fFEn3e_Zk/s640/IMG_20170522_135912.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Totok Prastowo, SH</b></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini pun sepertinya menjadi “ajang” meraih prestasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sekalipun hasilnya hanya jutaan, dan tak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan negara dari APBN.<br /><br />Apakah memang APH hanya mampu menangkap kasus OTT “kelas ikan Teri” karena tak mampu menangkap “Ikan Tongkol karena licin ibarat Belut ?”<br /><br />Seperti kasus OTT di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember pada 2 Pebruari 2017, dimana anggota Polres Jember berhasil mengamankan Dua pelaku yakni, Soetikno selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimia serta Soponyono selaku “makelar”.<br /><br />Keduanya saat ini menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdakwa Soetikno dan Soponyono, dijerat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 A ayat (2) atau pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Pada Senin, 22 Mei 2017, terdakwa Soetikno melaui Penasehat Hukum (PH)-nya Wardojo dan Totok Prastowo membacakan keberatannya atas surat dakwaan JPU dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad dan diahdiri JPU Rendy Indro, dengan agenda pembacaan Eksepsi.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, PH terdakwa menyatakan bahwa, surat dakwaan JPU tidak cermat. Alasannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Soetikno pada tahun 2016 selaku Kepala Seksi Industri Argo dan Kimi Disperindag Kabupaten Jember. Pada hal, terdakwa baru menduduki jabatan pada tahun 2017.<br /><br />Totok juga mennyatakan, bahwa uang yang diteriam terdakwa dari Suroso maupun dari Soponyono (juga terdakwa yang di damping PH-nya Yuliana dari LBH YLKI) tidak ada kaitannya dengan jabatan terdakwa atau tidak ada hubungannya dengan hibah yang diterima Suroso. Melainkan uang tersebut adalah murni pinjaman Soetikno kapada Soponyono.<br /><br />Usai persidangan, Totok menjelaskan kepada media ini terkait kasus yang menimpa terdakwa Soetikono. Menurut Totok, kasus ini bermula pada Januari 2017. Nama Suroso selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya yang juga milik Suroso namun atas nama keluarganya, terdaftar selaku penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada akhir tahun 2016 berupa alat mesin untuk Industri Kecil Menengah (IKM). Namun belum bisa terealisasi karena persyaratan Administrasi yang belum lengkap.<br /><br />“Suroso menemui Soetikno untuk menanyakkan terkait hibah tersebut. Soetikno pun menjelaskan kepada Suroso supaya melengkapi persyaratan administrasi dari Bupati diantaranya Akte Notaris dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM). Karena Suroso kurang paham, lalu Soetikno merekomondasikan kepada salah seorang rekanan yakni, Andreas. Andreas pun mengurus Akte sekaligus SK Kemenkum HAM atas nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Jaya Makmur dan KUB Ida Jaya, kepada Notaris dengan biaya sebesar Rp 3 juta,” ujar Totok<br /><br />Dan pada tanggal 27 Januari 2017, lanjut Totok, Suroso telah menerima hibah berupa mesin, namun biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM belum dibayar oleh Suroso kepada Andreas. Beberapa hari kemudian, Soetikno menghubungi Soponyono melalui telepon untuk meminjam sebesar Rp 2 juta. Namun soponyono tidak punya uang. Lalu soponyono akhirnya menemui Suroso dengan beralasan diperintah Sutikno untuk menagih baiaya pengurusan Akte yang dikeluarkan Andreas.<br /><br />Suroso bersedia membayar namun tidak melaui Soponyono melaikan langsung kepada Soetikno. Suroso akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta seperti yang disampaikan Soponyono kepada Suroso. Karena Soetikno tidak merasa menyuruh Soponyono untuk menagih biaya pengurusan Akte dan SK Kemenkum HAM, sehingga uang tersebut pun diserahkan Soetikno kepada Soponyono.<br /><br />“Pada tanggal 2 Pebruai 2017, Soetikno menemui Soponyono disebuah warung dan menyerahkan uang sebesar Rp 3 juta yang diteriamnya dari Suroso. Pada saat Soetikno menyerahkan uang tersebut, Soponyono hanya mengambil 1 juta dan yang 2 juta diserahkan kepada Soetikno yang semula hendak meminjam. Pada saat itulah keduanya langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Jember dengan tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli),” pungkasnya.<br /><br />“Kalau mau trasparan kasus ini, JPU harus menunjukkan hasil pembicaraan antara terdakwa dengan Suroso dan Soponyono terkait uang tersebut. Karena mereka melalui telepon. Sementara, kartu SIM HP terdakwa maupun Soponyono sudah disita oleh penyidik,” kata Totok kemudian. <b> (Redaksi)</b>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi OTT Rp 3 Juta Di Disperidag Jember

Totok Prastowo, SH beritakorupsi.co – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) ibarat peribahasa “mati satu tumbuh seribu”. Dan kasus OTT ini ...

»

Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s1600/IMG201705151655051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="264" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiiVZII0Se3cOSCPmEJr4LDJBAfiet-heqXWlEBLUiXs2QPS93FFY1NA_uktxUbLf2CShH-LrqNxOhDZskB1IPs2rN3J01bz1RANLBPjoHiR80UL9M8JPd_Ob8j5YyLY5HG_BcVjNH6b0/s640/IMG201705151655051.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena merasa dirinya tak bersalah.<br /><br />Seperti yang dilakukan ke-4 (Empat) terdakwa kasus Korupsi dana Hibah Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar dari total anggaran Rp 142 M untuk pelaksanaan tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar.<br /><br />Ke – 4 terdakwa dalam jilid IV ini yakni; Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik, perkara tersendiri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Sementara Jilid I, II dan III sudah divonis terlebih dahulu walau penetapan tersangkanya sama pada tahun 2015 lalu diantaranya, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara),  Indriyono Pimpinan CV Canopus/rekanan dan Anang Kusweni (calo) ke 4 terdakwa ini di vonis bersalah dan kini sedang upaya Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Jilid II yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng (ke Tiganyan di Vonis bebas dan Jaksa seang upaya Kasasi) dan Jilid III, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin (Di Vonis bersalah)<br /><br />Dalam Jilid IV ini, terdakwanya tak mau disalahkan atas terjadinya kasus yang menimbulkan kerugikan keuangan negara dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada tahun 2013 lalu yang menggunakan uang rakyat ini.<br /><br />Sebab, ke 4 terdakwa ini tak terima atas surat dakwaan Jaksa Penunt Umum (JPU) Arif Usman dan Harwidi dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana Pilgub Jatim, dan minta dibebaskan dari “Hotel Prodeo” alias Rumah Tahanan Negara (Rutan)<br /><br />Tak mau disebut melakukan Korupsi dan tidak terima surat dakwaan JPU tersebut, disampaikan para terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya yang terdiri dari; Sulamul Hadi, Eko Gendra, Ddidik Suharsono, Berlian Luckytasari dan Aning Wijayanti di persidangan dengan agenda pemabcaan Eksepsi (Keberatan) di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmad, pada Senin, 15 Mei 2017. <br /><br />Dalam persidangan, PH terdakwa mengatakan bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara yang menyeret para terdakwa. Lalu yang berwenang Pengadilan Mana ?. Menurut PH terdakwa, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Alasannya, karena kesalahan administrasi, adanya tanda tangan para terdakwa dalam dokumen yang berkaitan dengan pengadaan di Bawaslu terkait pelaksanaan Pilgub jatim.<br /><br />Atas Eksepsi PH para terdakwa, JPU pun akan menanggapi dalam persidangan ayang akan datang. Bisa jadi JPU menjelaskan lebih lanjut perbuatan para terdakwa. Namun, apapun yang disampaikan PH para terdakwa maupun JPU, yang menentukan tetaplah Majelis Hakim yang menangadili perkara ini.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan pada Jilid I</b></span><br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu, Amru telah membuat laporan ke Polda jatim setelah menerima hasil audit BPKP Perwakilan Jatim yang juga atas permintaan Amru, karena bendahara, tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. <br />Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV untuk pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, yakni Sapto. Hal ini seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melapor ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Fakta yang terungkap dalam Persidangan, Samuji Hendrik menyuruh Achmat Kusaini Untuk Meminjam Profil CV</b></span><br /><br />Terkait adanya pengembalian sisa anggaran dari pihak salah satu Hotel di Malang, dalam persidangan mengatakan, telah mengembalikan sebesar 160 juta dalam dua tahap yang diterima Samudji Hendrik Susilo Bali. Terkait dokumen kontrak yang dianggap fiktif, dalam fakta persidangan sebelumnya saat pejabat pengadaan, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) dihadirkan menjadi saksi dipersidangan terungkap bahwa, yang meminjam profil rekanan (CV) adalah Ahmad Khusaini, atas perintah Samudji Hendrik dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar Rp 300 ribu sekaligus menghantarnya kebalik jeruji besi.<br /><br />Terdakwa Ahmad Khusaini, sebelumnya bekerja sebagai kariyawan serabutan foto Copy, sehingga beberapa rekanan (CV) dikenalnya. Perkenalan Ahmad Khusaini dengan Samudji Hendrik, adalah lewat Pasaru Palembangan, Koordinator keuangan Bawaslu Jatim, yang sudah dikelanya cukup lama.<br /><br />Dalam fakta persidangan, pembuatan kontrak atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global dianggap fiktif yang menjadi “salah satu biang kerok” kasus ini adalah, Sapto. Atas perintah Samudji Hendrik, Sapto, mengerjakan dokumen dengan mencontoh dari file yang diterimanya dari Samudji Hendrik.<br /><br />Kesalahan Fatal yang terjadi adalah, adanya tandatangan Amru dalam dokumen tersebut. Yang menurut Amru, saat itu Samudji Hendrik, selaku pejabat pengadaan menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani saat itu juga sehingga, tidak memeriksa terlebihdahulu.<br /><br /><b>Menurut Amru, dokumen tersebut sempat hilang sehari setelah ditandatangani dan muncul kembali saat penyidik polda datang ke kantor Bawaslu setelah adanya laporan dari Samudji Hendrik.</b><br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung (Jumat, 12 Pebruari 2013) juga terrungkap atas keterangan saksi yang juga terdakwa, Ahmad Khusaini, mengatakan, bahwa yang meminjam profil CV adalah dirinya atas perintah Samudji Hendrik Susilo Bali dan Pasaru Palembangan dengan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah.<br /><br />“Yang meminjam profil itu saya atas perintah pak Hendrik dan pak Saru (Pasaru Palembangan). Saya dikasih uang 300 ribu oleh pak Hendrik. Saya kenal pak Hendrik dari pak Saru. Saya sudah kenal lama dengan Pasaru,” kata Khusaini kepada Majelis Hakim.<br /><br />Namun ada yang menjadi “teka teki” dalam keterangan saksi/terdakwa Khusaini dan Gatot (selaku Bendahara) yakni tentang pelunasan sebesar Rp 669.810.000. Pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 669.810.000 itu, fakta persidangan, sesuai kontrak yang ada atas nama CV Singgasana Putih dan CV Jatayu Era Global adalah, CV yang dipinjam Khusaini atas perintah Henrik dan Pasaru.<br /><br />Sementara nilai kontrak yang sah atas nama CV Canopus, adalah sebesar Rp 221.426.000 dibayarkan langsung oleh bendahara. namun “nasi sudah jadi bubur”, tandatangan Amru menjadi pegangan Jaksa maupun Hakim. Keterangan Khusaini dan Gatot dalam persidangan bahwa uang sejumlah Rp 669.810.000 dimasukkan kedalam plastik kresek oleh Gatot kemudian diletakkan diatas meja kerjanya Amru setelah terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi atas permintaan Amru.<br /><br />Mengapa terdakwa Gatot memasukkan uang tersebut kedalam palstik kresk, tidak kedalam amplop warna kuning lajimnya pembayaran resmi di kantor ? Mengapa terdakwa Khusaini menandatangani kwitansi pembayaran atas kontrak pembuatan spanduk sebesar Rp 669 juta lebih, sementara kehadiran terdakwa di Bawaslu dan yang meminjam profil CV adalah terdakwa Khusiani atas perintah Hendrik dan Pasaru?<br /><br />Yang sebelumnya sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Gatot selaku Bendahara kepada terdakwa Khusaini sebesar Rp 49 juta, yang menurut terdakwa Khusaini, bahwa uang tersebut diberikan kepada Hendrik. Terdakwa Khusaini hanya menerima imbalan sebesar 300 ribu puiah. Faktanya, keterangan terdakwa Khusaini sudah ada perubahan saat penyidikan.<br /><br />Agenda pokok dalam persidangan yang berlangsungpun malam itu (Jumat, 12 Pebruari 2016) terfokus pada pembayaran sebesar 669 juta lebih. Tidak lagi seperti dalam surat dakwaan yakni, adanya kegiatan perjalan fiktif, kontrak fiktif dan pemberian uang THR. Akankah kasus koruspi Bawaslu “jilid IV” ini akan menungkap “misteri” yang selama ini masih “gelap” ?  (Redaksi)

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Bawaslu Jilid IV Berharap Bebes

beritakorupsi.co -   Tak heran bila setiap terdakwa kasus Korupsi berharap bisa bebas setelah JPU membacakan surat dakwaannya dihadapan Ma...

»

Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhf49-ITznXIz_CXIjJlMNC27YAWEMtHry4MFh8JUj315kz7EwQU7-ebecCPmkNf2n_e8G4bPdvNE29LUsTs8tAF28Gfwnbk6CmYEZtZIcQil-naWDZpbARPBZc2HMdyltx4AR86K5FZEc/s640/Ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Perak berinisial S dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial B.<br /><br />Kedua tersangka ini dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pembangunan Gedung Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) di Dermaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lau, yang mengunakan anggaran dari Kementerian Perhubungan, sebesar Rp 3.950.000.000 dan merugikan keuangan negra sekitar Rp 400 juta.<br />Hal ini seperti yang diampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie, Kamis, 4 Mei 2017. "Kedua tersangka berinisial B dan S sudah kami tahan di Rutan Medaeng," kata Lingga Nurie.<br /><br />Lingga menjelaskan, kendati telah menetapakan tersangka dan telah menanahnnya, namun pihaknya belum bisa menghitung secara detail jumlah kerugian negara dalam pembangunan gedung PLP tersebut. <br /><br />"Secara pasti, kami masih melakukan penghitungan kerugian negaranya, tapi dari tafsiran awal, ada kerugian sekitar 400 jutaan," ungkap Lingga <br /><br />Lebih lanjut Lingga menjelaskan, pengungkapan kasus dugaan Korupsi ditubuh Kementrian Perhubungan ini, tak memakan waktu yang cukup lama. Penyidik Kejaksaan Tanjung Perak, hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk membongkar kasus ini. <br /><br />"Proses lidiknya bulan Februari lalu, dan bulan Maret kita tingkatkan statusnya menjadi Penyidikan, lalu awal Mei kita sudah tetapkan tersangkanya," pungkasnya. <br /><br />Menjawab pertanyaan wartawan, terkait seberapa lama akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipior, Lingga belum bisa memastikannya.<br /><br />"Hingga tadi, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan, dan penahanan tersebut kami lakukan untuk mempermudah jalannya pemeriksaan," lanjit Lingga.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Mantan KPLP Tanjung Perak Ditahan Kejaksaan

beritakorupsi.co – Udara dingin dan nakalnya nyamuk-nyamuk malam di penjara, akan dirasakan Mantan Kepala Kantor Kesatuan Penjagaan Laut ...

»

Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s1600/ClickHandler.ashx.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_C0iX6JiAH_UsZ__RjJZvn-kpQWLiqs6UcdGPC3dE50KAz1IvelRKmLDvk8L7BEU-m0hbLGjibU385Ee3ZOs4a4EYlCQDEYDsZGNlVb1-7ZSpB1UvsANfLKmK9v9SYoMtrhjJnm6nT-I/s640/ClickHandler.ashx.jpg" width="640" /></a></div> <i><b><span style="font-size: large;">#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi#<br /></span></b></i><br /><b>beritakorupsi.co –</b> Kamis, 4 Mei 2017, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menajdi narasumber dalam acara seminar Publik, sosalisai pelaksanaan strtegi Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupisi (Stranas PPK) melalui penguatan system Intregritas lokal  dalam mendorong Intregritas Pelayanan Publik dan Sektor Swasta  di Kota Surabaya, yang dilaksanakan oleh Transparancy  International Indonesia (TII) dengan di dukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl (Bappenas) dan KPK di Hotel Mercure Surabaya.<br /><br />Dihari yang sama, Kepala Kantor Kelurahan (Lurah) Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya Mudjianto, dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama justru masuk penjara karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan cara menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Penahanan Kedua tersanka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, setelah menerima pelimpahan tahap dua (II) dari Penyidik Polrestabes Surabaya, pada Kamis, 4 Mei 2017.<br /><br />Penahan yang dilakukan Kejari Tanjung Perak terhadap anak buah Wali Kota Suarabaya ini ternyata membuat Pemerinta Kota (Pemkot) Suarabaya “bingung”. Lalu kemudian “mencarinya” ke Kejari Tanjung Perak. Hal itu seperti yang dijelaskan Dahri, Security Kejaksaan.<br /><br />Menurut Dahri, sebanyak 6 (Enam) orang yang diduga dari pegawai Pemkot Surabaya mendatangi kantor Kejari Tanjung Perak sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka yang terdiri dari Dua wanita dan Empat orang laki-laki tersebut, mengendarai mobil Izuzu Panther warna biru dongker dengan plat merah (Kendaraan dinas).<br /><br />Usai memakirkan mobilnya didepan Kantor Kejari Tanjung Perak, Keenam orang tersebut masuk untuk menanyakan keberadaan Lurah Mudjianto. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak berhasil bertemu dengan Pejabat Kejari Tanjung Perak, lantaran sudah malam hari. <br /><br />Keenam orang tersebut hanya menjumpai seorang security (Kemanan) Kejari Tanjung Perak yang berdinas malam yakni, Dhari. Keenam orang yang diduga dari Inspektorat Pemkot Surabaya itu pun akhirnya menanyakan keberadaan Lurah Mudjiyanto. <br /><br />"Dia tanya keberadaan Lurah yang ditahan tadi sore, saya jawab sudah dilayar ke Medaeng," kata Dhari saat dikonfirmasi. "Mereka mengaku keluarganya pak Lurah,"sambung Dhari. <br /><br />Penjelasan Dahri, tak membuat Keenam tersebut merasa puas dan berencana mencari hingga ketemu. "Mereka bilang, pokoknya harus kita cari sampai ketemu," kata Dhari menirukan ucapan ke Enam tamu dimalam hari. (Redaksi)

News Tipikor Pemkot Surabaya “Mencari” Lurah Ke Kejari Tanjung Perak

#Wali Kota Surabaya Menjadi Narasumber Pemberantasan Korupsi, Lurah Dipenjara Karena Korupsi# beritakorupsi.co – Kamis, 4 Mei 2017, Wali ...

»