Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s1600/IMG-20170504-WA0035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CsG3ITYZPzcp2DfsV1PnuNItMqolvyhyphenhyphen1FaN81zeEkHQbgZ8foYBSz0hCyxGj9n1Yf8RSxzvgZLfgvh85a6INkQ3sS8UPMLV8-XnmSqQZqyDMQ0OqSro3w6P-3NV1rE8j17FbGJg29M/s640/IMG-20170504-WA0035.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co -</b>  Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena kasus dugaan Korupsi dengan cara melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />Kasus yang menyeret Lurah/Kades di berbagai Kabupaten/Kota di tanah air ini pun sama. Yaitu, dengan tuduhan adanya pungutan liar (Pungli) alias penarikan dana (Uang) dari pemohon sertifikat secara tidak resmi, yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan maupun Desa tersebut. Tak perduli, apakah itu karena ada dasar sukarela sejak awal atau tidak. <br /><br />Namun bila ada satu orang saja yang keberatan atas adanya penarikan Uang yang tidak berdasarkan hukum dan dikemudian hari setelah proses sertifikat itu selesai, maka Penegak Hukum dari ke Polisian maupun Kejaksaan yang mengetahuinya, dengan secepatnya akan melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan.<br /><br />Seperti yang dialami Mudjianto, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Soewandono, sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama.<br /><br />Mudjianto dan Soewandono ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli terhadap sejumlah 100 orang masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur yang mengurus sertifikat, namun masih bernasib mujur, sebab penyidik Polretabes Surabay “berhati mulia” berbeda dengan tersangka judi Togel (Toto Gelap).<br /><br />Memang, Program Prona tidak gratis 100%, sebab ada beberapa aitem yang harus ditanggung oleh pemohon sertifikat diantaranya, materai, patok tanak, foto copy dan surat-surat lainnya. Sementara yang gratis adalah keluarnya Sertifikat dari kantor Badan Peranahan Nasinal (BPN) Kota Surabaya. <br /><br />Anehnya, Mudjianto selaku Lurah dan Soewandono, Ketua BKM menarik biaya dari masyarakat dengan nilai berfariasi yang totalnya sekitar Rp 7 jutaan rupiah  dengan cara, kedua tersangka membuka Koprasi Serba Usaha (KSU) Citra Jatim dibawah naungan BKM Kelurahan Tanah Kali Kedinding.<br /><br />Pada Kamis, 4 Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, langsung menghantarkan Kedua tersangka ini ke Hotel Prodeo di Rutan Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, setelah menerima pelimpahan tahap II dari Penyidik Polrestabes Suarabaya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nurie. "Sebelumnya tidak ditahan di penyidik, dan sekarang kami tahan," ujar Lingga Nurie.<br /><br />Sebelum Keduanya diantar ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) di Medaeng oleh Jaksa Kejari Tanjung Perak, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sejak pukul 12.15 WIB, dan baru dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan sekitar pukul 17.25 WIB.<br />Lingga mengatakan, awalnya penahanan tersangka Soewandono cukup alot, karena saat akan ditahan, pria renta ini mengaku sakit. Namun alibi sakit akhirnya terjawab, setelah jaksa maupun penyidik membawa tersangka Ke klinik Polrestabes Surabaya. <br /><br />"Hasil pemeriksaannya sehat," pungkas Lingga. <br /><br />Kedua tersangka pun dijerat dengan pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang Undang Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Antarkan Lurah Dan Ketua BKM Ke Hotel Prodeo

beritakorupsi.co -   Kepala Kelurahan (Lurah) maupun Kepala Desa (Kades), sudah tidak sedikit yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Kor...

»

Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s1600/IMG20170421111358.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifx_JuWQTHHfigavaxf7aCPGcMS6cuPimOYM99BX9ROcYrgvsuIgZqj3kHFKN2iEhYMWBKUp-ZgWPt0nMYx0Uew_AG-v0SjOPtKl3GDDhAokuwF8dXtwF0O9QYJd0hQ5m7xDk3RJafttE/s640/IMG20170421111358.jpg" width="360" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dr. Safarudin Refa, Sp.M atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI dengan Ketua Hakim Agung, Artidjo Alkostar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015, pada Rabu, 26 April 2017.<br /><br />Pada tahun 2005 hingga 2008 lalu, dr. Refa dituduh melakukan Korupsi dana ODC (One Day Care) atau dana retribusi jasa pelayanan antara lain, retribusi peralatan operasi sebanyak 21 orang pasien yang melakukan operasi mata di RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Malang, yang dikenakan sewa sarana operasi yang besarnya antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per masien, yang jumlahnya sebesar Rp Rp 8.400.000<br /><br />Berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan daan Pembangunan) Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter Spesialis Mata di RSSA antaralain, 1. Dr Maksum Efendi sebesar Rp 11.600.000, 2. Dr Budi Sulistia (Rp 11.600.000), 3. Dr Hariwati (Rp 9.600.000), 4. Dr Hariyah (Rp 8.800.000), 5. Dr Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000), 6. Dr Sonny  Agung (Rp 5.200.000), 7.Dr Elfina (Rp   2.000.000), 8. Dr Seskoati (Rp 1.600.000), 9. Dr Anny S (Rp 1.200.000) dan 10. Dr  Debby sebesar Rp 800.000.<br /><br />Namun yang diseret ke Pengadilan oleh JPU Kejari Malang untuk diadili hanyalah dr. Refa, sementara Sembilan dokter lainnya termasuk 4 dokter yang nilai Korupsinya lebih besar menjadi penonton. Selain itu, sebanyak 21 pasien yang dikatakan tidak membayar dana retribusi, juga tidak pernah diperiksa di persidangan.<br /><br />Yang lebih “tragis” lagi, bukti surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 perihal, data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, “raib” entah kemana. <br /><br />Karena tidak terbukti melakukan Korupsi dalam persidangan, dr. Refa dinyatakan bebas dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim PN Malang. Namun setelah JPU kasasi dan dalam putusan MA RI tahun 2015, yang diketuai Hakim Agung  Artidjo Alkostar, dr. dinyatakan bersalah.<br /><br />Dalam proses putusan di MA RI inilah, dr. Refa memiliki 10 bukti baru (Novum) untuk diajukan dalam sidang PK, bilamana putusan MA RI, berbeda dengan putusan Majelis Hakim PN Malang. Apa yang dibayangkan dr. Refa dalam kasus yang menyeret dirinya menjadi nyata. <br /><br />Bukti baru yang diajukan dr. refa diantaranaya, Kwitansi pembayaran oleh pasien kepada RSSA, Keputusan Derektur RSU Dr. Saiful Anwar No. 440/2472/308/2004 tentang penyelenggaraan pelayanan Khusus, Perda Provinsi Jatim No.10 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RS Provinsi, surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 dan HPKN oleh BPKP  Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009. Yang pada halam 7 poin 3 berbunyi, pasien ODC diajukan Klaim biaya pelayanan ke PT Askes oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Agustus 2005 hingga Mei 2008 sebesar Rp 1.300.000 per pasien.<br /><br />Dan halaman 11, atas selisih kekurangan pembayaran jasa sarana pelayanan Khusus/ODC SMF Mata RSSA Malang, telah ditindak lanjuti oleh para dokter dengan membayar/menyetorkan ke kasir moblisasi dana RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 58.800.000 dan ada titipan melalui PN Malang yang belum disetor ke kasir moblisasi dana RSSA sebesar Rp 2 juta hingga tanggal 23 Januari 2009.<br /><br /> dan surat keterangan dari Drs. Abd. Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa, pasien katarak yang dilakukan operasi oleh Dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata dan telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s1600/IMG20170412144242.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTOpTcjfJ6hPy-ZGr7IUHGkcFDwK3bywoTmPEjodpW2C5K5jgEJfne5-DNIf-hndO6Caf1AKMkm5qh5U-Zes5gsvEmVGbTpv5m-8-GjXaRGjLywawgbgikbsVnx2SrHj8NIgOKNQDDRys/s320/IMG20170412144242.jpg" width="320" /></a><br />Saat ini, dr. Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia ingin mencari keadilan, walau Ia (Dr. Rfa) sadari, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun Ia tetap berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim PN Malang, yang diketuai Hakim Rekman, pada Rabu 12 April 2017<br /><br />Pada tanggal 26 April 2017, dalam sidang lanjutan perkara PK yang di Ketuai Majelis Hakim Rekman, dengan agenda tanggapan JPU. Dalam tanggapannya, JPU Irawan mneyatakan bahwa, alasan PK yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni; a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hokum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam keadaan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain dan c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<br /><br />JPU juga menolak bukti PK yang diajukan dr. Refa. Anehnya, dari 10 bukti tersebut, hanya satu yang ditolak. Alasan JPU dalam tanggapannya, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon PK sudah pernah diajukan dalam persidangan tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan surat dari PT Askes dan surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar, yang menyatakan bahwa pasien yang dioperasi dr. Refa adalah peserta Askes bukan Khusus ?<br /><br />Dari fakta persidangan dan data yang ada, diduga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh RSUD. Dr. Saiful Anwar dari sebahagian pasein dan dari dokter yang dituduh tidak membayar dana retrubusi pelayanan pasien. Lalu kemana dana tersebut ? kenapa Kejari Malang sejak 2009 hingga sekarang, tidak menyeret 9 dokter lainnya ? lalu apa hasil pemeriksaan penyidik Keajri Malang terhadap beberapa pejabat RSUD. Dr. Saiful Anwar pada tahun lalu ?<br /><br />Uasi persidangan, dr. Refa mengatakan kepada media ini bahwa, dirinya bukan mencari putusan bebas atas tuduhan Korupsi yang dilakukannya. Melainkan keadilan dan Hak Azasi Manusi (HAM) serta nama baik kelaurganya.<br /><br /> “Saya mencari Keadilan dan kebenaran bukan putusan bebas. Tujuh tahun saya mencari keadilan, belum aya temukan hingga hari ini. Pengakuan Abd. Manan yang jujur, polos dan berani, merupakan semangat buat saya, bahwa saya tak bersalah, tak melakukan korupsi, saya hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang dizalimi dan dikriminalisasi  serta dipenjarakan karena tak salah,” ujar dr. Refa. <br /><br />Menurutnya, dari 49 berkas ditambah saksi, tak satupun yang mengatakan dirinya melakukan Korupsi sebesar Rp 8.400.000.<br /><br />“Bayangkan, ada 49 berkas alat Bukti dan saksi dipersidangan, tak satupun bukti tersebut  menyebut nama saya tersangkut sebagai pelakunya. Malahan, separoh dari alat bukti itu, tidak berhubungan dengan saya,” lanjut dr. Refa <br /><br />“Kasi Pidsus Kajari Malang yang saat itu dijabat oleh Abdul Muid SH, mengatakan bahwa saya sudah dipesan dan di jadikan target oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hermut Achmadi SH dan di lanjutkan oleh Witono SH,MH,” ungkapnya.<br /><br />Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Presiden oleh dr. Refa, dan telah mendapat jawaban surat dari Presiden RI Joko Widodo, melalui Mensekneg No.B-170/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.04.02/04/2016. Yang isinya, meminta agar Jaksa Muda Agung Pidsus, menindak lanjuti laporan, bahwa Dr. Refa di korbankan dan di kriminalisasi. Dr. Refa juga melaporkan kasus uang Askes yang di “peti es kan” oleh kajari Malang sampai saat ini dan surat tersebut tembusannya  ke Kajagung RI dan Kajari Malang sendiri.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang ?

beritakorupsi.co – JPU Irawan Eko, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang telah membacakan tanggapannya terkait memori Peninjauan Kembali ...

»

Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s1600/Ruang+Sidang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-HB5eIRgV3YHDi5TeqjsV1FSJ3_A_xsWuUs3bpyFZHVk-ftxoGoQSaSnO8DhyTriNjMFVXsOwR3VLI_7JCYFaBeg0IHdSfb68AbfLEUlyEISad8XyK1MXEPXCy9qxhYsumx4OrWOCZhU/s640/Ruang+Sidang.jpg" width="640" /></a></div> <br /><b>beritakorupsi.co –</b> “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biaya saksi. perlu sampean (anda/kamu.red) tau ya….kita mengabdi kepada negara mas…,Karena UU Peradilan Tipikor ada di Surabayamaka sidangnya harus di Surabaya…..kita sendiri capek mas…..tapi karena kita membela negara kita tetap fight utk bersidang di surabaya. Sidang sampe malam pun kita laksanakan mas…..kita tdk pernah mengeluh….aku dulu pernah selesai sidang jam 2 pagi…..apakah aku harus mengeluh ? O….tidk mas….yang penting uang negara dapat diselamatkan dari para koruptor,”<br /><br />Itulah curhatan bercampur angkuh dari Wahyu Triantono, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Malang, yang disampaikan kepada media ini melalui nomor WhastApp, pada Selasa, 25 April 2017.<br /><br />Apa yang disampaikan Pejabat Kejaksaan Negeri Malang ini tidak berhubungan sama sekali dengan pertanyaan yang diajukan media ini, terkait bebarapa saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang ke Pengadilan Tipikor Surabaya, yang tidak menerima biaya transportasi dan tidak diberiakan makan.<br /><br />Dari beberapa Kejaksaan Negeri yang ada di Jawa Timur saat bersidang di Pengadilan Tipikor, didapat informasi bahwa, saksi yang dihadirkan diberiakan transportasi dan makan. Ada juga saksi yang diantar jemput keruamah saksi dan tetap diberikan makan.<br /><br />Lalau bagaimana dengan Kejari Malang ? Apakah memang Kejaksaan Negeri Malang atau Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak memiliki anggaran untuk menghadirkan saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam kasus perkara Korupsi yang sedang ditangani ?<br /><br />Lalu bagaimana bila saksi itu dari kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah serta berada diluar kota ? apakah saksi itu harus menangung beban dengan meminjam uang kepada orang lain untuk biaya transportasi dan makan untuk menghadiri undangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengailan Tipikor ?<br /><br />Seperti yang dialami 8 orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Malang dalam perkara dugaan Korupsi sewa tanah bengkok Kelurahan Tunggulwulung antara tahun 2008 hingga 2009, kepada PT. Solusindo Kreasi Pratama (SKP) untuk pembangunan tower selular selama 11 tahun seniali Rp 250 juta sejak 2008 dan lahan Pasar Krempyeng untuk dijadikan Teras BRI selama 3 tahun sebesar Rp 7 juta, dengan terdakwa, Rendi Triatmojo, mantan Lurah Tunggulwulung, dan Kolik Nuriadi, pendiri Sekolah Budaya Tunggulwulung, yang berlokasi di Jalan Sasando, Tunggulwulung, Malang.<br /><br />Para saksi yang sudah dihadirkan diantaranya, Tri Handayani, Mulyono, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli dan Nicolas. Dari ke-8 saksi ini, tak seorang pun yang mendapat uang transportasi apa lagi untuk sekedar makan.<br /><br />Seperti yang disampaikan Musrifin, keluarga dari terdakwa Kolik Nuriadi, kepada media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor, sebelum dan sesudah sidang, pada Selasa, 25 April 2017<br /><br />Menurut Musrifin, agar sidang tidak tertunda hanya karena saksi tidak punya biaya transportasi dan makan, keluarga terdakwa pun rela mengeluarkan koceknya sekedar membantu asalkan sidang tidak tertunda.<br /><br />“Tidak ada satu orang saksi pun yang dikasih biaya transportasi dan makan. Saksi yang sudah dihadirkan ada 8 dan 7 saki pada sidang minggu lalu yaitu; Tri Handayani, Mulyono, Sakirwan, Agus Hartono, Joni Suryo Atmojo, Sukartono, H. Rasuli,” ungkap Musrifin.<br /><br />Musrifin menjelaskan, karena tidak kenal dengan saksi Tri Handayani, keluarga korban pun tidak memberiakan sekedar transportasi. Namun 7 saksi termasuk Nicolas, dibantu oleh keluarga terdakwa untuk biaya transportasi dan makan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />“Kami tidak kenal dengan Tri Handayani, makanya kami tidak memberikan bantuan sekedarnya. Kalau yang 6 orang saki minggu kemarin, kami bantu sekedarnya dan kami makan bersama, yang bayar keluarga. Awalnya 6 saksi tidak mau datang karena tidak punya biaya transportasi. Tapi kami bujuk agar sidang tidak tertunda lagi. Kami pun rela membantu sekedarnya, karena kami juga tidak punya. Mereka (6 saksi) menyewa mobil secara patungan,” kata Musrifin, sambil menelepon salah seoarang saksi pada sidang minggu lalu.<br /><br />Dari pembicaraan Musrifin dan salah seorang saksi melalui telepon selulernya, terdengar bahwa saksi tersebut mengatakan tidak menenerima uang transportasi dan tidak diberikan makan.  Dam nasib 7 saksi tidak beda dengan nasib saksi Nicolas. Seusai sidang, Nicolaspun memberanikan diri untuk menanyakkan pegawai Kejari Malang, namun tak ada tanggapan.<br /><br />Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, E.S. Maruli Hutagalung.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Tidak Mendapat Uang Transportasi dan Makan, Kasi Pidsus Curhat

beritakorupsi.co – “Kita g pernah memerintahkan terdakwa menanggung biaya saksi. dan saya nggak pernah tau kalau terdakwa menanggung biay...

»

Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s1600/IMG201704211349456.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5H25aCvAq1Q4xrVPcbASNCUhvNvRJUhj6gOcUNjsAoewuB7gBN453uAx_yYx12QOC5Q7cr9txxOPWrvmYN-Fuy3TDAHi8pGx9OHeDQhNWTZ8L8IIH4HFQN4S9tBywSkzPndyRVcUNLbs/s640/IMG201704211349456.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s1600/IMG20170404152348.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsAUWQkR9zL4EN76qqmxx0JVm5M5CTYB0EbSUd6rDkFXVWzRaqk_aikovigoJ7JMRkBI5PD0tBHcyZKAg4mIt16zHCT4VGxCqYuGFpGhRLs07mOQkUQ-KrDer20WLprVLDu6jrp_GbBBI/s320/IMG20170404152348.jpg" width="180" /></a></div> beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang menghukum terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 2 tahun, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br /> Walau putusan itu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun faktanya, mantan menteri BUMN itu dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana Kor<br /><br />Hal itu disampaikan Maruli Hutagalung di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim), beberapa saat setelah sidang perkara pembacaan putusan oleh Majelis Hakim selesai. Sebab selama ini, menurut Maruli, bahwa kasus yang menyeret Bos PT Jawa Pos Gorup itu dianggap politik bukan murni hukum.<br /><br />“Dahlan Iskan divonis 2 tahun penjara kan, selama ini dia hanya beropini. Nyatanya Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan Korupsi. Korupsi itu bukan hanya karena menerima uang, tetapi bisa karena jabatannya memperkaya orang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ucap Maruli, yang diampingi Aspidsus, I Made Suarnawan; Kasindik, Bayu Setyo Pramono yang menggantikan Dandeni; Kasipenkum, Richart Marpaung  dan JPU Trimo.<br /><br />Terdakwa Dahlan Iskan dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, diganti pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sementara dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa Dahlan Iskan hanya divonis 2 tahun pidana penjara denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Terdakwa juga diperintahkan tetap “Bebas” di luar menghirup udara kota Pahlawan.<br /><br />Namun Maruli mengatakan, masih ada waktu 7 hari untuk menentukan sikap. “Kita masih ada waktu 7 hari dari sekarang. Yang penting dia (terdakwa Dahlan Iskan) terbukti bersalah,”<br /><br />Apa yang disampaikan orang nomor Satu di Kejati Jatim ini bukan tidak beralasan. Sebab, sejak dirinya mengutak atik kasus penjualan asset PT PWU semasa Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama tahun 2000 – 2010, banyak kalangan menilia bahwa Maruli melakukan tindakan “seweang-wenang” bukan murni hukum tetapi politik.<br /><br />Nama dan wajah Maruli Hutagalung, hampir setiap hari menghiasi halaman media cetak maupun elektronik di tanah air. Tuduhan maupun komentar miring pun diarahkan kedirinya. Namun tak membuat surut nyali putra asli Sumatra Utara itu untuk tetap menyelidiki dan kemudian menyiddik kasus dugaan Korupsi di perusahaan pemrintah derah Jawa Timur.<br /><br />Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group salah satu Media lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /><br />Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya didalam maupun ke luar negeri ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Namun, keberhasilan pertama sejak Maruli Hutagalung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka adalah, saat sidang Praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Dahlan Iskan ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. <br /><br />Dan keberhasilan kedua Maruli, saat Dahlan Iskan menjalani proses persidangan sebanyak 28 kali, dan akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Walau saat ini terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya melakukan upaya hukum banding. Namun Maruli Hutagalung, optimis bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi tidak jauh beda dengan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Atau masih ada upaya hokum Kasasi ditingkat Mahkamah Agung.  (Redaksi)<br /> upsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.

News Tipikor Kajati Jatim : Dahlan Iskan Divonis 2 Tahun Penjara, Selama Dia Beropini

beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Ka Kejati), E.S. Maruli Hutagalung, manyambut baik putusan Majelis Hakim Pengad...

»

Dahlan Iskan Terbukti Korupsi, Divonis 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFccJmzhHrUQc7HSzXP2k9WJhc4JRYx6_Gy1QLRLhUy5ZyU0Vb5XN0VFWgzA5EMeYs8r5nmCLAvsyUE_CuUlB1InkynVuDiy0KiQXVeEtCPEFN6gReY69LiJq2lj6OvyMKUOmBFWzQ-z8/s1600/IMG20170407150304+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFccJmzhHrUQc7HSzXP2k9WJhc4JRYx6_Gy1QLRLhUy5ZyU0Vb5XN0VFWgzA5EMeYs8r5nmCLAvsyUE_CuUlB1InkynVuDiy0KiQXVeEtCPEFN6gReY69LiJq2lj6OvyMKUOmBFWzQ-z8/s1600/IMG20170407150304+-+Copy.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>“Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahan kota,”<br /> <br /> Itulah isi putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tahsin, dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, terhadap terdakwa Dahlan Iskan, dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000, pada Jumat, 21 April 2017.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3AnZq2ExdBAC_7MJKQDYPK11gQMl8JI9OqTu02kXoCAxpDI3o02ffO3HDmdT55Ls94jh8ukCI0SjlfZUVkUHuqyzWuXr3moje9Ru9MBi0J3NRX3QVC6kehKL83ZBIv-8UYZe2eloYcM/s1600/DSCF0639.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx3AnZq2ExdBAC_7MJKQDYPK11gQMl8JI9OqTu02kXoCAxpDI3o02ffO3HDmdT55Ls94jh8ukCI0SjlfZUVkUHuqyzWuXr3moje9Ru9MBi0J3NRX3QVC6kehKL83ZBIv-8UYZe2eloYcM/s320/DSCF0639.JPG" width="320" /></a>Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa selama  6 tahun denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 4,1 milliar rupiah atau pidana penjara selama 3,5 tahun. Sedangkan Wishnu Wardana dituntut 5 tahun dan divonis 3 tahun denda Rp 750 juta menjadi 200 juta serta subsider 6 bulan menjadi 3 bulan. Pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti Rp 2,5 M menjadi Rp 1,5 Milliar atau 2 tahun menjadi 1 tahun pidana penjara.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, 30 Agustus 2003 sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003 dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug, dan negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /> <br /> Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /> <br /> Sehingga, Majelis menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /> <br /> Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /> <br /> Sebelumnya, terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa apa yang dialukan oleh terdakwa Dahlan Iskan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) dan tidak perlu persetuan Dewan melainkan. terdakwa Dahlan Iskan juga menyataka.n bahwa pelepasan asset tersebut menjadi tanggung jawab Wishnu Wardana karena sudah di delegasikan.  <br /> <br /> Yang menarik dari kasus ini adalah, karena menjadi perhatian ratusan juta mata dan telinga penduduk Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga pejabat tinggi negara, baik yang mantan maupun yang masih aktif, bukan karena jumlah kerugian negara dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), seperti dalam kasus Korupsi E-KTP. Melainkan karena terdakwanya Direktrur Utama (Dirut PT PWU) adalah Dahlan Iskan, bukan orang “biasa” melainkan “luar biasa”.<br /> <br /> Terdakwa Dahlan Iskan, sebelum menjabat sebagai Dirut PT PWU pada tahun 2000 hingga 2010, Ia adalah mantan wartawan senior, Pemimpin Redaksi Jawa Pos, pengusaha terkenal yaitu  PT Jawa Pos Group, salah satu Media Lokal terbesar di Jatim, yang sangat berpengaruh dan di “takuti” baik pejabat maupun masyarakat. Dan kemudian mantan Dirut PT PLN, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kandidat Calon Presiden tahun 2014 serta tokoh Pers nasional ini dianggap sebagai orang yang BERSIH DAN JUJUR.<br /> <br /> Yang menarik lagi dari Dahlan Iskan, selama 10 tahun menjabat di perusahaan milik Pemrov Jatim ini,  yakni PT PWU, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), untuk mengelola asset Peusahaan Daerah (Perusada)  berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak menerima fasilitas apapun dan tidak digaji sepeser pun termasuk untuk biaya perjalanan dinasnya ditaggung sendiri. Belum lagi Ia (Dahlan Iskan) rela berkorban membantu Pemerintah Jawa Timur dengan menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /> <br /> Andaikan saja ada, 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat Jatim Khususnya akan makmur.  (Redaksi)<span id="goog_237010230"></span><br /> <span id="goog_237010229"></span>

News Tipikor Dahlan Iskan Terbukti Korupsi, Divonis 2 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – “Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara ...

»

Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIg79kvHvSSbeHFJmEANaXilnky4NT7q6wfVwX7Fha_0BIFN0r3MPazd4Z2p8Aw3Af7wwXx0XeLtY6ng8powgdgFOArj_Nto5Vb0luQN-JUcg3ROkU4oFa6vohXR7GlIuCnEfR8R0Rozk/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) sebahagian dikabulan oleh 5 Majelis Hakim yang menangani kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) yang di kelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Sebab dalam kasus ini, terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, diseret oleh JPU dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, bersama-sama dengan terdakwa Wishnu Wardana (sudah divonis terlebih dahulu), selaku mantan Kepala Biro (Kabiro) dan juga Ketua Pelepasan asset PT PWU, terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri pada tahun 2003 lalu.<br /><br />Karena menurut JPU, pelepasan aseet di dua tempat tesebut yang luasnya puluhan ribuan meter persegi yang berupa bangunan dan tanah, diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tidak melibatkan tim penilai harga tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham), serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut pun di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sebagai “imbalannya”, JPU menuntut terdakwa Dahlan Iskan dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti sebesar Rp Rp 4.190.914.000 atau Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta benda terdakwa Dahlan Iskan akan disita oleh Jaksa untu negara. Kalau tidak cuku, pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. Sehingga total hukuman dari tuntutan JPU terhadap terakwa selama 10 tahun penjara.<br /><br />Nah, mantan wartawan senior, Bos salah satu media cetak harian yang sangat berpengaruh Khususnya di Jawa Timur yakni Jawa Pos Group, mantan Dirut PT PLN, mantan menteri BUMN, kandidat Calon Presiden tahun 2014, yang juga tokoh Pers Nasional ini, tak terima dan bahkan menolak semua tuduhan JPU.<br /><br />Alasan terdakwa Dahlan Iskan yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya yang juga mantan menteri serta pakar hokum tata negara yakni Prof. Dr. Yusril Izha Mahendara dkk, sudah didelegasikan terdakwa kepada Wishnu Wardaha. Jadi menurut mereka (terdakwa Dahlan Iskan bersama PH-nya), yang harus tanggung jawab adalah Wishnu bukan dirinya.<br /><br />Kedua belah pihak sama-sama “mengklaim” kebenaran masing-masing. Namun demikian, mereka (JPU dan terdakwa bersama Tim PH-nya) juga menyadari, bahwa untuk memutuskan antara Dakwaan dan tututan “Vs” pembelaan atau Pledoi, di serahkan kepada 5 Mejelis Hakim  yang di Ketua Hakim Tahsin dengan dibantu Hakim anggota diantaranya, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /><br />Lalu hasilnya ? Ke-5 Majelis Hakim senior ini pun sepakat sama-sama mengabulkan sebahagian dari dakwaan dan tuntutan JPU, maupun sebahagian dari pembelaan terdakwa bersama Tim PH-nya. Hal itu disampaikan Majelis Hakim dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah dengan agenda pembacaan surat putusan, pada Jumat, 21 April 2017.<br /><br />Haim menyatakan, memang terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair yaitu pasal 3 tentang kewenangan atau jabatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Dahlan Iskan, terkait tuntutan pidana 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Termasuk tuntutan pidana tambahan berupa, membayar uang pengganti yang jumlahnya Rp Rp 4.190.914.000 atau pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan. Mungkin pertimbangan Majelis Hakim, bahwa tuntutan JPU terhadap mantan wartawan senior ini terlalu berat.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan terdakwa bersama PH-nya dalam pembelaanya, yang menyatakan bahwa apa yang dilakukannya dalam penjualan asset PT PWU sudah sesuai prosedur yaitu UU PT (Perseroan Terbatas) dan menjalankan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta sudah mendelegasikannya kepada Wishnu Wardana. <br /><br />Terdakwa juga menyatakan tidak pernah menerima uang suap atau uang sogok. Terdakwa pun curhat kalau dirinya tidak menerima gaji sepeser pun, tidak menerima fasilitas apa pun. Justru terdakwa membiayayi dirinya sendiri termasuk biaya perjalan dinas di dalam dan luar negeri selama 10 tahun menjabat sebagai Dirut PT PWU. Yang paling membanggakan ialah, terdakwa rela membatu Pemprov. Jatim untuk meminjamkan uang deposito pribadinya sebesar Rp 5 milliar untuk membangun gedung Jatim Expo di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa Dahlan Iskan, tidak semuanya dikabulkan Majelis Hakim. Sebab, menurut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa, pelepasan asset PT PWU ada rekayasa. Dan terdakwa teledor karena tidak memantu bawahannya dalam proses pelepasan asset PT PWU, karena hal itu merupakan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama. <br /><br />Namun Majelis Hakim memuji sekaligus menyayangkan tindakan terdakwa antara proses pelepasan asset dengan pembangunan gedung Jatim Expo. Sehingga, permohonannya pun hanya sebahagian yang dikabulkan yaitu, tuntutan pidana pokok dan denda lebih ringan serta tidak ada uang pengganti.<br /><br />“Menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti 2 bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Katua Majelis Hakim.<br /><br />Sebelumnya, Dahlan Iskan dituntut  Vonis Wisnu lebih ringan 2 tahun ketimbang tuntutan jaksa.Menanggapi putusan tersebut,<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa  6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 4,1 milliar rupiah atau pidana penjara 3,5 tahun penjara. Sedangkan Wishnu Wardaana dituntut 5 tahun dan divonis 3 tahun dan denda Rp 750 juta menjadi 200 juta serta subsider 6 bulan menjadi 2 bulan. Uang pengganti Rp 2,5 M menjadi Rp 1,5 Milliar atau 2 tahun 1 tahun pidana penjara.<br /><br />Putusan ini, apakah karena “lensa kamera” atau pertimbangan kemanusiaan ? sebab, sekali pun terdakwa dinyatakan terbukti melakukan Korupsi dan di hukum 2 tahun penjara oleh Majelis, Dahlan Iskan tetap bebas menikmati udara kota Pahlawan atau ke Kota lain, juga tidak ada yang tau.<br /><br />Atas putusan ini, Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara JPU masih piker-pikir. <br /><br />“Saya berterima kasih “karena” tidak terbukti menerima uang. Dan ini kebodohan saya dan saya harus bertanggung jawab,” kata terdakwa yang kemudian dilanjutkan PH terdakwa menyatakan banding, sementara JPU masih pikir-pikir. <br /><br />Aneh ! terdakwa mengaku bodoh dan bertanggungjawab dalam kasus PT PWU Jatim selaku Dirut , namun tak mau menerima hukuman. (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Permohonan Terdakwa Dahlan Iskan Maupun JPU Sebahagian Terkabulkan

beritakorupsi.co – Permohonan terdakwa Dahlan Iskan maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaa...

»

Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg80ojvvzU97vAtntHF8i6NikmR_HyZGV7Q8-DDdv_pCI6ZgNoZTkkm_K3H6Cmj5bXjmIau8C_9UQeyjCCWzgDraJ6Rk_LopbGTVaKVrHCcTUrIg0ctboL5s797kkhNdEcdskONr-Q9uo4/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim bersama Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, dalam penangan kasus Korupsi dana Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar untuk tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, dari total anggaran Rp 142 milliar yang bersumber dari dana NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar<br /><br />Sebab penyidik Polda Jatim “menyicil” kasus ini sebanyak 4 (Empat) “jilid”. Dalam jilid I, sebanyak 4 tersangka (sudanh di Vonis penjara 2016), jili II sebanyak 3 (Di vonis bebas 2016) dan jilid III, Tinga tersangka juga sudah divonis 2017, serta dalam jilid IV, sebanyak 4 tersangka yang berkas perkaranya baru dinuyatakan P21 (sempurna) sekaligus pelipahan taha dua dari penyidik ke JPU Kejati Jatim dan Keajri Surabaya, pada Rabu, 19 April 2017.<br /><br />Keempat tersangaka diantaranya, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendri), selaku pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor kasus ini ke Penyidik Polda, Arif Rasmadin, Imam Widodo dan Darmini Binti Jumiati.<br /><br />Pada hal, penyidikan kasus ini sejak tahun 2015, yang saat itu status Hendrik sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama tersangka jilid I, II dan III. Namun enatah kenapa, kasusnya baru dinyatakan lengkap. Yang anehnya, penyidik Polda Jatim tidak melakukan penahanan.<br /><br />Lalu apakah anggaran dalam penangan kasus Korupsi Bawaslu ini yang dibagi menjadi 4 jilid, tetap satu anggran atau disengaja “dicicil menjadi 4 jilid” agar anggarannya berbeda ?. <br /><br />“Keempat orang ditahan Kejati Jatim. Di Polda tidak dilakukan penanhanan,” kata Kepala Seksi Penarangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /><br />keempat tersangka ini pun dijerat dengan pasal yang sama dengan tersangka sebelumnya yang sudah menajalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor yakni, melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.<br /><br />Kasus ini bermula saat Hendrik membuat laporan ke Polda Jatim, sebelum BPK RI melukan audit di dua pos anggaran yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim yankni APBD untuk Pilgub 2013 dan APBN pelaksanaan Pilpres 2014.<br /><br />Pada hal sebelumnya, Sekretaris Bawaslu yakni Amru telah membuat laporan ke Polda setelah menyurati BPKP Perwakilan Jatim, untuk melakukan audit, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Tidak hanya itu, menurut Amru, bahwa yang meminjam dokumen CV terkait pengadaan dalam kegiatan Pilgub adalah Hendrik tanpa sepengetahuan Amru. <br /><br />Semua dokumen dibuat diruangannya (Hendri) yang dikerjakan staf Hendrik sendiri, seperti yang terungkap dalam persidangan. Hasil audit BPKP pun ada dua yaitu, atas permintaan Sekretaris Bawaslu jauh sebelum Hendrik melaporkan ke Polda Jatim dan hasil audit BPKP atas permintaan penyidik. Hasil audit BPKP yang pertama baru muncul dipersidangan saat perkara jilid II disidangkan. (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor Polda Dan Kejati Jatim “Lunasi” Kasus Korupsi Bawaslu Jilid IV

beritakorupsi.co – Lambat ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar. Ungkapan ini barangkali yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim ber...

»