BERITAKORUPSI.CO

JPU Tak Sanggup Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Tunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNKXeCccbZD4QzvUUiVGaSbgH7ueUZn4PpWgVGHSyeCaM3lmgecRnnrcXbCzYibDBBxztZLlANg8qR88qtWrW_Yf656IhJ0UjEYXh0DkDkBiMP5uXhqT4IjpvVfbp8fNXwnemLRxnmwg/s1600/IMG201704101037391.jpg" imageanchor="1"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLNKXeCccbZD4QzvUUiVGaSbgH7ueUZn4PpWgVGHSyeCaM3lmgecRnnrcXbCzYibDBBxztZLlANg8qR88qtWrW_Yf656IhJ0UjEYXh0DkDkBiMP5uXhqT4IjpvVfbp8fNXwnemLRxnmwg/s1600/IMG201704101037391.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, kata “tak sanggup” terucap dari JPU dihadapan Majelis Hakim, saat di persidangan dalam kasus perkara Korupsi di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, pada Senin, 10 April 2017. “Tuntutan belum siap, kami belum sanggup bacakan tuntutan hari ini, kami minta waktu Satu minggu !,”. Itulah ucapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, dalam sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar, dengan terdakwa mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih. Ada dugaan, bahwa tuntutan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh JPU Kejari Ponorogo terhadap terdakwa mantan orang nomor Dua di Kota Reog ini hanya “1 tahun dan 6 bulan”. Karena JPU sudah “menyerah”, Ketua Majelis Hakim Tahsin. SH., MH pun memberi waktu hingga tanggal 17 April minggu yang akan datang, termasuk jadwal putusan tanggal 25 April. “Kalau nggak ada tuntutan bagaimana ? Kita tunda tanggal 17, dan putusan tanggal 25 (25 April 2017),” kata Ketua Majelis dengan tegas. Tidak siap dan tidak sanggupnya surat tuntutan di bacakan oleh JPU Beni, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Ponorogo, menggantikan Happy Al Habibie, yang sejak awal menangani perkara ini, memang tak heran. Sebab, staus tersangka yang disandang wanita berjilbab ini semasa aktif menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo, dan hampir setahun “tersimpan di lemari” Kejari Ponorogo, dan baru disidangkan pada 2017. Pada hal, 8 (Delapan) orang lainnya sudah selesai menjalani hukuman pidana penjara diantaranya, Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas, Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo. Terseretnya  terdakwa Yuni Widyaningsih, dalam kasus proyek pengadaan alat peraga untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang didanai dari Dana Alokasi Khusus ini adalah, terkaitnya aliran dana atau fee sebesar 22% dari yang diminta oleh terdakwa kepada pelaksana Nur Sasongko, Direktur CV Global Inc, sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013. Hal itu terungkap dari terdakwa atau mantan terpidana Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%. Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut kakak laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. Namun tak pernah dihadirkan di persidangan bahkan tak ada namanya di surat dakwaan JPU. Pada hal, apa yang dijelaskan Sas, panggilan akrab Nur Sasongko, pada saat penyidikan atau di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hanyalah mengulang di Persidangan agar lebih terang benderang untuk diketahui masyarakat. Usai persidangan. Terkait kakak laki-laki terdakwa yang menerima aliran dana atas perintah terdakwa sendiri, Beni, Kasi Pidsus Kejari Ponorogo mengatakan akan melihat perkembangan putusan. “Kita lihat putusan nanti,” kata Beni, singkat. Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo. Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.   (Redaksi)

News Tipikor JPU Tak Sanggup Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Tunda

beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya, kata “tak sanggup” terucap dari JPU dihadapan Majelis Hakim, saat di persidangan dalam kasu...

Kapolri Harus Pecat Dan Jerat Oknum Polisi Yang Melakukan Pungli Dengan UU Tipikor

19.35 beritakorupsi 0

#Pernyataan Pers ICW (Indonesia Corruption Watch)# 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlIDaS3acQWvEDneO0Y_hg4IYhNLrGqqpT9mMVzLBIioTszMzgU8nJKQOnUiE_sXy3flsiTDauY1bvPc4IjENtH5vZ9k4JjQ2_zqRndHmvrEker5DQGG0eOAVbwj9pJmZvYQfD_HbirkY/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlIDaS3acQWvEDneO0Y_hg4IYhNLrGqqpT9mMVzLBIioTszMzgU8nJKQOnUiE_sXy3flsiTDauY1bvPc4IjENtH5vZ9k4JjQ2_zqRndHmvrEker5DQGG0eOAVbwj9pJmZvYQfD_HbirkY/s640/maxresdefault.jpg" width="640" /></a></div>
 
 
beritakorupsi.co, Jakarta - Tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS di Polda Sumatera Selatan, pada akhir Maret 2017 lalu, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri. Diduga mereka terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017. Uang sebesar Rp 4,7 miliar diduga hasil pungli turut disita Tim Saber yang berasal dari Propam Mabes Polri. 
 
Selain di Sumsel, Tim Saber Pungli di internal Polri yang dibentuk Oktober 2016 lalu telah melakukan sejumlah proses hukum berupa pemeriksaan dan penangkapan terhadap oknum Polisi yang diduga melakukan pungli. 
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap langkah Polri memerangi praktek pungli di internal kepolisian. Langkah ini tentu saja akan memperbaiki citra Polri dan sekaligus mendorong perbaikan dalam pelayanan publik dan penerimaan calon anggota polri maupun sekolah dilingkungan Polri menjadi clean and clear atau bebas dari korupsi. 
 
Namun demikian, ICW mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bertindak lebih keras terhadap oknum Polisi terlibat, membongkar pihak lain yang diduga terlibat atau melindungi (backing) atau menerima setoran yang berasal dari pungli. Proses hukum yang dilakukan oleh Tim Saber sebaiknya transparan agar publik juga dapat mengawasi. Oknum polisi yang tertangkap tangan atau terbukti melakukan tindakan pungli harus diproses secara berlapis baik administrative maupun pidana. 
 
Pertama, diberikan Hukuman Disiplin atau sanksi administrative paling maksimal yaitu pencopotan dari jabatan atau dipecat sebagai anggota Polri. Hukuman Disiplin tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 
 
Kedua, pelaku juga harus dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pungutan secara tidak sah atau liar yang dilakukan oleh oknum Polisi yang juga pegawai negeri dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 
 
Dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
 
Kedua langkah ini wajib dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan membuat pelaku lain berpikir ulang untuk melakukan hal serupa. Hukuman maksimal terhadap pelaku perlu diberikan mengingat antara lain pungli yang dilakukan oleh oknum Polisi telah mencoreng institusi dan memalukan korps Bhayangkara; pelakunya merupakan aparat hukum yang seharusnya paham mengenai hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat; dan mendorong percepatan zona anti korupsi di lingkungan Polri. 
 
Pemberian efek jera ini akan dapat mendorong percepatan reformasi internal Polri yang titik sentralnya pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, sebagaimana telah menjadi tekad Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disampaikan dalam fit proper test di DPR untuk mewujudkan Polri yang Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter). 
 
Sebaliknya jika hukumannya “lembek” hanya berupa sanksi administratif ringan dan sedang serta tanpa proses pidana maka hal ini hanya akan menurunkan citra Polri dimata publik, membuat pelaku tiarap sesaat dan berpotensi melakukan tindakan serupa dimasa mendatang.  (Redaksi) 
 
 
 
 
Jakarta, 3 April 2017 
 
Indonesia Corruption Watch

Tipikor Kapolri Harus Pecat Dan Jerat Oknum Polisi Yang Melakukan Pungli Dengan UU Tipikor

#Pernyataan Pers ICW (Indonesia Corruption Watch)# beritakorupsi.co, Jakarta - Tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS di Polda Sumater...

Terdakwa Dahlan Iskan Dituntut '10' Tahun Penjara

19.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2I8N6aSt-_2WsIcyBEhkysT3WWRoazhrhad7bs5EyCVxlAITqmqPT-DhTT-bVzGhajPKYelSMNaTNc0n5V_RD9dzeG7-6X0JtkcnXPmPiUoKk-qRpCkgL52NLRlq8Lb5Toc1cVxJ-1-U/s1600/Dahlan+Iskan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2I8N6aSt-_2WsIcyBEhkysT3WWRoazhrhad7bs5EyCVxlAITqmqPT-DhTT-bVzGhajPKYelSMNaTNc0n5V_RD9dzeG7-6X0JtkcnXPmPiUoKk-qRpCkgL52NLRlq8Lb5Toc1cVxJ-1-U/s640/Dahlan+Iskan.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tak sedikit masyarakat Indonesia mulai dari para tokoh naional, pejabat maupun mantan pejabat Khususnya di Jawa Timur, yang menduga, tuntutan pidana penjara selama 6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan. 
 
Sebab, mantan wartawan senior, Bos salah satu media cetak harian yang sangat berpengaruh Khususnya di Jawa Timur yakni Jawa Pos Group, mantan Dirut PT PLN yang juga tokoh Pers Nasinal ini, dikenal jujur di mata masyarakat. 
 
Apa lagi saat dirinya (Dahlan Iskan) menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), adalah untuk mengelola asset Pemerintah Daerah  Provinsi Jawa Timur berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jatim, tidak di gaji sepeser pun. Bahkan Dahlan Iskan, mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayayai perjalanan diansnya termasuk menjaminkan Deposito pribadinya sebesar Rp 5 M untuk membangun gedung Jatim Expo yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya. 
 
Andaikan ada 1000 pejabat atau pengusaha di negeri ini yang rela berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan semasa menjabat di PT PWU, bisa jadi masyarakat akan lebih makmur. 
 
Namun menurut JPU dalam fakta persidangan kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, terdakwa Dahlan Iskan dinyatakan bersalah. Karena penjualan dua asset tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan akibatnya menilbulkan kerugikan keuangan negara sebesar Rp Rp 11.071.914.000. 
 
Hal itu disampaikan Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejakaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam persidangan dihadapan Lima Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan surat tuntutan atas nama terdakwa Dahlan Iskan, yang di damping Tim Penasehat Hukum (PH)-nya mantan Menteri Hukum, Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra dkk, pada Jumat, 7 April 2017. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan dalam tuntutannya bahwa, penjualan asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana (sudah divonis 3 pidana thn penjara) selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Asset tidak sesuai prosedur. 
 
JPU membeberkan, pembayaran sudah dilakukan Agustus 2003, sementara proses lelang dab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS – LB) baru dilakukan sekitar September 2003. Penjualan aseet tersebut juga tidak melibatkan Tim penilai harga sehingga nilai penjualan dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). 
 
Tidak hanya itu. JPU juga membeberkan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan telah menandatangani Akte jual beli Nomor 5 dan 6 anatara terdakwa selaku Dirut PT PWU dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso, selaku Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (terdakwa PT SAM) dan sudah dilakukan pembayaran. Namun terdakwa kemudian menandatabngani Akte nomor 39 membatalkan Akte Nomor 5 dan 6. 
 
Berdasarkan fakta persidangan menurut JPU menyatakan bawha, terdakwa Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU terbukti besalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Akibatnya, terdakwa Dahlan Iskan pun dituntut pidana penjara selama 6 tahun atau 1 tahun diatas tuntutan terdakwa Wishnu Wardana. Terdakwa Dahlan Iskan (juga berstatus tersangka kasus dugaan Korupsi Mobil Listrik) juga dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 8.381.828.000 bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara  selama 6 (Enam) tahun, dendan sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Menjatuhkan hukuman pidana berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 4.190.914.000. Apa bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama Tiga tahun Enam bulan,” ucap JPU dalam tuntutannya dengan sorotan lensa Kamera puluhan Wartawan maupun reporter TV 
 
Sehingga total hukuman penjara dalam surat tuntutan JPU kepada terdakwa Dahlan Iskan, selama 10 tahun. Atas tuntutan JPU, Tim PH terdakwa mengatakan tidak rasional. Alsannya, bahwa penjualan asset tersebut tidak ada kerugian negara. 
 
Hal ini disampaikan juga oleh salah satu anggota Tim PH terdakwa yaitu, Pieter Talaway, beberapa waktu lalu saat media ini meneminya di kantornya di Jalan Tidar, Surabaya. Piter mengatakan bahwa, apapun yang dilakukan oleh Dahlan Iskan, dalam proses pelepasan asset Pemprov Jatim ini, tidak bisa dijerat pidana. 
“Saya yakin akan bebas kalau benar-benar penegakan hukum, tapi ini kan Politik. Dahlan Iskan tidak bisa dijerat dengan pidana dalam proses penjualan asset yang di Tulungagung dan Kediri,” kata Pieter, Senin, 28 Maret 2017. 
 
Terpisah. JPU Trimo mengatakan kepada media ini saat ditemui di ruang Jaksa Pengadilan Tipikor bahwa, apa yang dilakukan terdakwa Dahlan Iskan, tidak mendukung Program pemerintah 
 
“Pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korusi. Penjualan asset tidak sesuai prosedur, tidak ada proses lelang, sudah ada pembayaran sebelum jadwal lelang. Terdakwa menandatangani Akte jual beli dan sudah ada pembayaran kemudian dibatalkan dengan Akte berikutnya Nomor 39. Apa ini dibenarkan,” kata JPU Trimo. 
 
Ditanya mengenai besarnya uang pengganti dalam pidana tambahana, dan penandatanganan beberapa Akte yang dibawa oleh Notaris ke kantor terdakwa di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, Surabaya atau yang dikenal kantot Jawa Pos ini, JPU Trimo menjelaskan, bahwa akibat penjualan asset dibawah NJOP menimbulkan kerugian negara belasan milliar rupiah. 
 
“Penjualan asset dibawah NJOP mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 11.071.914.000, ini kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya kerugian negara sebsar Rp 8.381.828.000 dibebankan kepada terdakwa bersama Sam Santoso dan Oepoyo Sarjono atau sebesar Rp 4.190.914.000,” ujar JPU Trimo.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dahlan Iskan Dituntut '10' Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Tak sedikit masyarakat Indonesia mulai dari para tokoh naional, pejabat maupun mantan pejabat Khususnya di Jawa Timur,...

“Doa” Terdakwa Korupsi PT PWU Rp 11 M Ditolak

19.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfEHqy70vRXufZwZgsNzGzYs1zj9ebuygSgf7gVoV5qJtM0kKKcGCdKxKqOM8P8g1UlUaA6TrFuwDYEdSGmROZA6Edn-C00zIrcHS918JezR9ioPB_BuUEMhbYze6pyQhc-jcUzAlc5k/s1600/Wisnu+W.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNfEHqy70vRXufZwZgsNzGzYs1zj9ebuygSgf7gVoV5qJtM0kKKcGCdKxKqOM8P8g1UlUaA6TrFuwDYEdSGmROZA6Edn-C00zIrcHS918JezR9ioPB_BuUEMhbYze6pyQhc-jcUzAlc5k/s640/Wisnu+W.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Doa” ibarat permohonan dalam bentuk pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa dalam kasus pidana umum maupun pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi di persidangan, kepada Majelis Hakim agar dikabulkan, sebab Majelis Hakim adalah Marwah Tuhan. Namun ‘Doa” tidaklah selalu terkabul.  Kecewa ! mungkin kata itulah yang ada dalam benak seorang terdakwa maupun Penasehat Hukum (PH)-nya, saat Majelis Hakim menolak pembelaan yang disampaikan dalam persidanngan, sekalipun dengan linangan air mata. Sebab, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan Jakasa Penuntut Umum (JPU), maupun pembelaan dari terdakwa atau yang disampaikan melalui PH-nya. Tetapi, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan dari fakta dalam persidangan. Dan itu pula yang dirasakan oleh terdakwa Wishnu Wardana, dalam kasus perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11.071.914.000. Pembelaan terdakwa Wishnu Wardana, mantan Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU, milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), yang juga mantan Ketua DPRD Surabaya ini, yang disampaikan dalam persidangan minggu lalu, ditolak dan dinyatakan terbukti bersalah melaukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, oleh Lima Majelis Hakim dengan Ketua Majelis, M. Tahsin. SH., MH dan Emapt Hakim Angota terdiri dari,  H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, pada Jumat, 7 April 2017. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim dengan terdakwa Wishnu Wardana yang didampingi Tim PH-nya H.Dawut dkk, mantan Ketua DPRD Sidoarjo serta dihadiri Tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim yang terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000. Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum. Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa, penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Majelis Hakim Menyatakan, terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur. Dari fakta persidangan, menurut Majelis Hakim, terdakwa Wishnu Wardana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Dan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebear Rp 1.506.150.703. Dan bilamana terdakwa tidak membayar setelah putusan berkeuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama Satu tahun,” ucap Hakim Tahsin. Hukuman pidana penjara yang jatuhkan Majelis Hakim ini kepada terdakwa lebih ringan yaitu selama 4 tahun dua bulan, dari pada tuntutan JPU. Sebab, dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 2.689.284.899. atau pidana penjara dua tahun kalau terdakwa tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi bila nantinya JPU menyita untuk negara. Lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan. Atas putusan Majelis Hakim ini, terdakwa lWishnu Wardana langsung menyatakan banding tanpa berkordiansi dahulu dengan PH-nya. “Saya menyatakan banding,” ujar terdakwa Wishnu. Uasai persidagan, H. Dawud, selaku PH terdakwa mengatakan kecewa atas putusan Majelis. Hal yang sam juga dikatakan Dading yang juga PH terdakwa. dading mengatakan, seharusnya terdakwa bebas karena tidak ada kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana dengan Dahlan Iskan. Sementara, JPU Trimo mengatakan, menghargai putusan Majelis. Namun demikian, JPU masih piker-pikir. “Kita menghargai putusan Majelis. Saat ini kita masih piker-pikir dulu,” kata JPU Trimo.  (Redaksi)

News Tipikor “Doa” Terdakwa Korupsi PT PWU Rp 11 M Ditolak

beritakorupsi.co – “Doa” ibarat permohonan dalam bentuk pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh terdakwa dalam kasus pidana umum maupun p...

Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

01.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOKCb310GNB5wp458e07TNOIGxEKf2kxNGvPOpLZi4JkKzowWqWYOQfjo0pXAkqryBf1p6iNeHPc1yn5CtK2eVhdCi7OINvV2cW7YxJTSzCYeQpxj1m1GmlY3EDzEqJnfy3MeIyzFx7o4/s1600/DI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOKCb310GNB5wp458e07TNOIGxEKf2kxNGvPOpLZi4JkKzowWqWYOQfjo0pXAkqryBf1p6iNeHPc1yn5CtK2eVhdCi7OINvV2cW7YxJTSzCYeQpxj1m1GmlY3EDzEqJnfy3MeIyzFx7o4/s640/DI.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Dua terdakwa dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, akan ditentukan besok (hari ini) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, yang akan digelar pada Jumat, 7 April 2017 Kedua terdakwa yakni, Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, serta mantan Ketua DPRD Surabaya, akan ditentukan “nasibnya” dalam peridangan dengan agenda pembacaan surat Putusan oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH. Sementara, terdakwa Dahlan Iskan (DI), selaku mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) yang juga mantan Wartwan senior, mantan Dirut PT PLN, mantan menteri BUMN, Kandidat Calon Presiden (Capres) tahun 2014 dari Partai Demokrat, Bos Jawa Pos Group, salah satu media harian daerah yang terkenal dan “diatkuti” di Jawa Timur serta tokoh Pers nasional ini, akan menghadapi “ancaman” tuntutan pidana penjara dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). “Ia, yang satu putusan yaitu terdakwa WW (Wishnu Wardhana) dan DI (Dahlan Iskan) tuntutan,” kata salah seorang anggota Tim JPU saat ditemui di Pengadilan Tipikor, Kamis, 6 April 2017. Dalam perkara ini, terdakwa Wishnu Wardhana, dijerat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dituntut pidana penjara selama 5 (Lima) tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurunga. Terdakwa mantan Ketua DPRD Surabaya ini juga di tuntut pidana tambahan berupa, membayar kerugian negara sebesar Rp 2.689.284.899. Dan apa bila dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama dua tahun. Sehingga, lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan. Lalu, bagaimana dengan terdakwa Dahlan Iskan ? Apakah ancaman tuntutan pidana penjara yang akan dibacakan oleh Tim JPU dalam persidangan, sama dengan terdakwa Wishnu Wadhana ? Dalam persidangan sebelumnya dengan agenda pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim, tidak sesuai prosedur. JPU juga membeberkan dalam surat tuntutannya bahwa, dalam fakta persidangan, terdakwa Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003, berupa 4 lembar BG (Bilyet Giro) sebesar Rp 8.750.000.000 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan 17 milliar rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Kediri, dari Upoyo Sarjono, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM), dan uang tersebut kemudian disetorkan ke Bendahara PT PWU. Pada hal, pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), baru dilakukan sekitar September 2003. Sementara proses lelang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah diumumkan di media masa nasional berbahasa Indonesia. Administrasi dibuat agar pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, JPU juga mengungkapkan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pelepasan asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri tidak melibatkan lembaga hukum unutk menentukan harga, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keungan negara sekitar Rp 11 M lebih. Sementara dalam persidangan minggu lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa Dahlan Iskan, terungkap bahwa, Notarislah yang datang menghadap terdakwa ke kantornya di Grahapena atau yang lebih dikenal dengan kantor Jawa Pos di Jalan Ahmat Yani, Surabaya dengan membawa beberapa dokumen berupa Akte, yang kemudian ditandatangani terdakwa. Timbul pertanyaannyaan. Dalam pembuatan Akte, apakah prosedur yang benar, Notarisnya yang datang meghadap para pihak dengan membawa Akte yang tinggal menanndatangani, atau para pihak yang datang menghadap Notaris di kantornya untuk membuat Akte yang diperlukan ? Tidak hanya itu. JPU juga mempertanyakkan kepada terdakwa Dahlan Iskan, terkait Ante Nomor 5 dan Nomo 6 dan sudah ada pembayaran dan kemudian muncul kembali Akte Nomor 39 yang isinya, membatalkan Akte Nomor 5 dan 6. Namun terdakwa tidak dapat menjelaskannya. “Penyakit” lupa memang sering “menghinggapi” para terdakwa Korupsi maupun saksi saat dipersidangan di hadapan Majelis Hakim, tak terkecuali dalam perkara Korupsi PT PWU. Apakah lupa benaran atau memang sekedar lupa ? tidak ada yang tau pasti. Sepertinya, Presiden RI Ir. Joko Widodo, melalui Mahkamah Agung RI, perlu menyediakan alat uji kebohongan, agar perkara sidang Korupsi lebih jelas dan transparan untuk diketahui oleh masyarakat.  (Redaksi)

News Tipikor Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

beritakorupsi.co – Dua terdakwa dalam perkara Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT P...

11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

01.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEcpyQntwZR0iq2H1RirT2VSWSvNeTgOf06ZeGqGTkJAa6RuJ5X7tv70tnpsgKHpxqK905a-15pActK_WWfUChcGPJ8GcZ_0_F_ItBYA3atGyVeqTfjNg1_KmreDWLFbG3YPnuVMb0XBE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEcpyQntwZR0iq2H1RirT2VSWSvNeTgOf06ZeGqGTkJAa6RuJ5X7tv70tnpsgKHpxqK905a-15pActK_WWfUChcGPJ8GcZ_0_F_ItBYA3atGyVeqTfjNg1_KmreDWLFbG3YPnuVMb0XBE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Tinggal 5 (Lima) hari lagi yaitu tanggal 11 April 2017, tersangka kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun yang dikenal dengan PBM yakni, BI (Bambang Irianto), selaku Wali Kota (Non Aktif) Madiun, akan menduduki kursi “panas” di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya, di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Orang Nomor Satu di Pemerintahan Kota Madiun ini, akan diadili dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sidangnya tanggal 11 nanti (11 April 2017.red). KM-nya (Ketua Majelis) pak Unggul,” kata Panmud Tipikor, M. Nur, Kamis 6 April 2017. Sidang perkara Korupsi yang menyeret orang nomor Satu di Pemkot Madiun ini, akan menarik perhatian masyarakat umum Khususnya Madiun. Paslanya, masyarakat menunggu, apakah JPU KPK, akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Formpinda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun menjadi saksi di persidangan seperti mantan Kajari, Kapolres dan yang lainnya ? atau hanya anggota DPRD saja ? Sebab kabarnya, para pejabat di Pemkot Madiun juga “menikmati manisnya lembaran rupiah” dari tersangka. Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” memegang tongkat komando pemerintahan sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun. Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun) itu. Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang. Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun “jatuh dari kursi panasnya” seiring ditetapkannya menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. Pasalnya, beberapa pejabat Forpinda diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun, turut di periksa penyidik KPK. Tahun lalu, nama Bambang Irianto selaku Wali Kota, Kajari Madiun Paris Pasaribu, mantan Kajari sebelumnya, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wali Kota yang menjabat selaku Sekretaris DPD PD Jatim, disebut-sebut dalam persidangan oleh salah satu terdakwa dalam kasus Korupsi proyek Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 19 milliar. “Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di lantai 20 Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun (Suluh Dumadi), (Kasi Pidsus); Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin, dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa, ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016 Terdakwa mengatakan dalam persidangan, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan tentang permasalahan di Kota Madiun,” ujar terdakwa dihadapan Majelis Hakim Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono, untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. “Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di Jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu. Akankah penyidik KPK menelusuri hal ini dengan meminta keterangan dari salah satu terdakwa, yang saat ini menjalani pidana penjara sambil menunggu putusan dari Hakim Agung di Mahkaamah Agung RI ?  (Redaksi)

News Tipikor 11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

beritakorupsi.co – Tinggal 5 (Lima) hari lagi yaitu tanggal 11 April 2017, tersangka kasus Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun yang di...

KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

01.29 beritakorupsi 0

#Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam#   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ymEypXXftNUHK_VIGMjPGRXDLcHxTWWARyWxZidK-Y8YJnZKzegKuy-2aQBq9DrcCPl46cdYw4kqhxZd3ERyd5T5gdtk-DNfEnC9wWAoVy2juoisGM8oIlKEsPTS75YeFcPO2qke4lY/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ymEypXXftNUHK_VIGMjPGRXDLcHxTWWARyWxZidK-Y8YJnZKzegKuy-2aQBq9DrcCPl46cdYw4kqhxZd3ERyd5T5gdtk-DNfEnC9wWAoVy2juoisGM8oIlKEsPTS75YeFcPO2qke4lY/s640/maxresdefault.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 19 Maret 2015 di Istana Negara, sejumlah Kementrian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). GNPSDA merupakan program bersama yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat. pada 19 Maret 2017 lalu, adalah tepat 2 (dua) tahun pelaksanaan program GNPSDA. Dari segi pencapaian menurut catatan Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, meskipun belum maksimal namun Program GNPSDA dinilai cukup efektif untuk mencegah korupsi, menyelamatkan triliunan keuangan negara dan tentu saja sekaligus menyelamatkan sumber daya alam Indonesia. Program GNPSDA menemukan bahwa, lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan telah menyebabkan hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Misalnya, akibat pertambangan di dalam kawasan hutan negara kehilangan potensi PNBP sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Hal ini disebabkan oleh 1.052 usaha pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui prosedur pinjam pakai. Belum lagi kerugian negara akibat pembalakan liar yang mencapai Rp 35 triliun. Dari sektor pertambangan, Program GNPSDA setidaknya dapat mengoptimalkan pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) melalui penagihan tunggakan PNBP lebih dari 20 triliunan rupiah, mengingat tunggakan PNBP yang pada tahun 2016 mencapai Rp 26 triliun telah berkurang menjadi Rp 4,9 triliun per 20 Februari 2017. Tak hanya itu, Program GNPSDA juga berhasil menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) melalui pencabutan sekitar 1500 IUP di 31 provinsi. Juga 9 Kontrak Karya dan 22 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah menandatangani naskah amandemen renegosiasi. Setelah 2 tahun pelaksanaan, Koalisi mendapatkan informasi bahwa Program GNPSDA KPK tidak dilanjutkan. Jika kabar tersebut benar maka hal ini akan menjadi langkah mundur bagi agenda pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Penghentian GNPSDA tentu saja akan menguntungkan Mafia dan membuat pelaku korupsi sumber daya alam semakin berjaya. Bersama ini kami mendesak KPK 1. Tidak menghentikan program pemberantasan korupsi disektor sumber daya alam. Program GNPSDA harus dilanjutkan ke tahap 2 dengan memfokuskan pada isu pencegahan dan penindakan korupsi disektor sumber daya alam. 2. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian GNPSDA yang menjadi mandat yang harus dilaksanakan oleh Kementrian dan Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi GNPSDA tersebut kemudian perlu dilaporkan kepada Presiden dan sekaligus untuk meminta Presiden menindaklanjuti dengan pemberian reward and punishment. 3. Melakukan komitmen ulang (rekomitmen) dengan pemerintah pusat dan daerah untuk upaya-upaya penyelamatan dan pemberantasan korupsi di sector sumber daya alam. Denpasar, 6 April 2017 Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam (ICW, PWYP, IBC, SAJOGYO INSTITUTE, AURIGA, JIKALAHARI, YBB KALTENG, YCMM, PILNET, FITRA RIAU, WALHI Bengkulu, TuK Indonesia)

Tipikor KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

#Pernyataan Pers Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam# beritakorupsi.co, Jakarta - Pada 19 Maret 2015 di Istana Negara, sejumlah Kement...

BERITAKORUPSI.CO

JPU Tak Sanggup Bacakan Tuntutan, Sidang Korupsi Tunda

Kapolri Harus Pecat Dan Jerat Oknum Polisi Yang Melakukan Pungli Dengan UU Tipikor

Terdakwa Dahlan Iskan Dituntut '10' Tahun Penjara

“Doa” Terdakwa Korupsi PT PWU Rp 11 M Ditolak

Besok WW Di Vonis, Dahlan Iskan Menghadapi Tuntutan JPU

11 April 2017, Tersangka Wali Kota (Non Aktif) Madiun Duduk Di Kursi “Panas”

KPK Jangan Hentikan Program Pemberantasan Korupsi Sektor SDM

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI