Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s1600/IMG20170314204842.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixiOpDqlig6z86yr7GoiHxBzsnyRexOAFQgdI2fqSimHA8N5I_P5F0qgpwPu8P_TEw94lZxl7PLZsYOtcWjpbB8Apsd3q6VhiVI_9XLRG4-31XGz2zjdRNX5kWOMprUUcXbQtVXDtR1jg/s640/IMG20170314204842.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap  Tim penjualan asset yang Kepala Unit Usaha serta Ketuadikelola oleh PT PWU</td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co – </b>Setelah menjalani proses persidangan yang cukup panjang dan terkadang menegangkan, antara saksi dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa maupun dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Jatimur (Pemrov Jatim) yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim.<br /><br />Pasalnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) telah membacakan surat tuntutannya dalam persidangan dihadapan Lima Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, kepada terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset yang dikelola oleh PT PWU, pada Jumat, 24 Maret 2017.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU Trimo dkk menyatakan bahwa, pelepasan asset milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim, tidak sesuai prosedur.<br /><br />Sebab, JPU menyebutkan dalam surat tuntutannya bahwa, dalam fakta persidangan, terdakwa Wishnu Wardhana selaku ketua Tim penjualan asset telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003, berupa 4 lembar BG (Bilyet Giro) sebesar Rp 8.750.000.000 untuk tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung dan 17 milliar rupiah untuk pembayaran tanah dan bangunan yang terletak di Kediri, dari Upoyo Sarjono, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM), dan uang tersebut kemudian disetorkan ke Bendahara PT PWU. <br /><br />Pada hal, pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) baru dilakukan sekitar September 2003. Sementara proses lelang tidak pernah dilakukan, dan tidak pernah diumumkan di media masa berbahasa Indonesia. Administrasi dibuat agar pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai prosedur.<br /><br /><br />Tidak hanya itu, JPU juga mengungkapkan berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pelepasan asset daerah yang terletak di Tulungagung dan Kediri tidak melibatkan lembaga hukum unutk menentukan harga, sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keungan negara sekitar Rp 11 M lebih.<br /><br />JPU pun menyatakan bahwa, terdakwa Wishnus Wardhana, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHP. Dan meminta gara Majelis Hakim menjatuhkan pidan penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun.<br /><br />“Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tauhun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ucap JPU Lilik Lindawati <br /><br />Tidak hanya itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2.689.284.899. Apa bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar maka harta bendanya akan dirampas untuk negara.apa bila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan  pidana penjara selama dua tahun. Lamanya terdakwa menjalani hukuman penjara dalam tuntutan JPU adalah selama 7 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Menanggapi tuntutan JPU tersebut, PH terdakwa Wishnu Wardhana, Dading mengatakan kepada Majelis Hakim, seharusnya terdakwa dituntut bebas karena tidak ada kerugian negara.<br /><br />“Tuntutan Jaksa terlalu berat. Dalam supremasi hukum, Jaksa seharunya menuntut bebas terdakwa karena tidak ada kerugian negara,” kata Dading.<br /><br />Usai persidangan, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, perbuatan terdakwa dijerat dengan pasal 2 UU korupsi. <br /><br />“Terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama. Proses pelepasan asset tidak sesuai dengan prosedur. Dalam fakta persidangan yang terungkap, sudah ada pembayaran sebelum ada proses lelang dan RUPSLB. Prosesnya dibuat hanya seakan-akan benar. Denda yang dikenakan ke terdakwa berdasarkan pasal 18 UU Korupsi. Uang penggembalian itu, ada kerugian negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” kata JPU Trimo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Wishnu Wardhana Dituntut 7,5 Thn Penjara Dan Uang Pengganti Rp 2,6 M

terdakwa Wishnu Wardhana (WW), mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap  Tim penjualan asset yang Kepala Unit Usaha serta Ketuad...

»

Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s1600/Hamdan+Zoelva.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdSrGUiPkfUbATgAT7Kf2NoQOBdfbMu_IZbFkmtazE1LTyPnGB_HTJI6snQHDGHq1afq9O56zVWnTzi-PRrWLOVL1X0yBZFD1w1toMFxXc4ibwb89SVXEloE3t2YMD5GhsnX-KaDc59VI/s640/Hamdan+Zoelva.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b><i>Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Korupsi Untuk Terdakwa Dahlan Iskan/</i></b></span><br /><br /><br />beritakorupsi.co – Kalau seorang Ahli dari Akademisi (Dosen) dihadirkan oleh Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan untuk didengar pendapatnya sesuai dengan pengetahuannya di hadapan Majelis Hakim untuk meringkan kliennya, tetapi Ahli tersebut salah menyebut pasal dalam UU yang begitu panjang lebar dijelaskan, hal itu mungkin masih di maklumi. <br /><br />Namun bila Ahli Ad Chart yang dihadirkan PH terdakwa dalam persidangan adalah mantan Ketua Mahkamah Konstusi ?<br /><br />Seperti yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Jawa Timur yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha dengan terdakwa mantan Dirut PT Panca Wira Usaha (PT PWU) yang juga mantan menteri BUMN, Dahlan Iskan, pada Jumat, 24 Maret 2017<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Hakim Tahsin, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, menghadirkan Ahli yang meringankan, terkait tuduhan JPU terhadap Dahlan Iskan, atas proses penjualan asset Pemprov Jatim tahun 2003 lalu, yang terletak di Tulungagung dan Kediri yang diduga tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, tidak diumkannya dalam media masa Nasional berbahasa Indonesia, tanpa proses lelang, tidak melibatkan tim penilai harga, lembaga hukum maupun tidak adanya persetujuan dari Gubernur serta persetujuan dari DPRD Jatim. <br /><br />Sebab asset yang dikelola oleh PT PWU tersebut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda) yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesaru Rp 11 Milliar lebih. Namun pelepasan itu hanya berdasarkan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Anehnya, RUPSLB itu dibentuk setelah terjadinya pembayaran yang dilakukan oleh Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), seperti yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Tak tanggung-tanggung. Tim PH terdakwa mantan Wartawan senior serta tokoh Pers Nasional itu pun menghadirikan Hamdan Zoelva, sebagai Ahli yang meringankannya dari ancaman tuntutan JPU dalam sidang berikutnya.<br /><br />Mantan Ketua Mahkamah Konstusi Hamdan Zoelva ini menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, tekait pertanyaan PH terdakwa mengenai pertanggung jawaban kekayaan negara dalam Perseroan Terbatas (PT). Menurut Ahli yang juga mantan Pengacara ini menjelaskan, pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan negara, sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD adalah keuangan negara.<br /><br />“Judgment Bussines Rule orientasinya untuk keuntungan perusahaan, sedangkan Goverment Judgment Rule berkaitan dengan pelayanan publik sebagai tugas administrasi negara, dua hal itu harus dipisahkan. Artinya, penilaian pemeriksaan keuangan negara yang ada dalam BUMN dengan keuangan negara yang ada dalam administrasi pemerintahan,” tutur Ahli<br /><br />Anehnya, mantan Ketua Lembaga Tinggi Negara ini mengatakan, unsur pidana dapat hilang kalau sudah ada RPUS. Hal itu diaktankatannya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Begini…..Kalau di dalam proses ini ada unsur pidananya, apakah bisa hilang dengan adanya RUPS,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Bisa. Sebagai PT, maka tunduk terhadap Undang-Undang PT. Keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS. Itulah kenapa Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Kalau rapat sudah memutuskan tidak ada masalah. Sepanjang pelepasan aset sudah disetujui komisaris dan RUPS, maka pelepasan aset itu sah dan unsure pidananya tidak ada," katanya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br />Yang mengejutkan adalah, saat JPU Trimo mengajukan satu pertanyaan yang membuat “KO” Ahli ini lalu meminta maaf, terkait apa yang di paparkannya panjang lebar di hadapan Majelis Hakim mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).<br /><br />“Saudara Ahli. Pasal berapa dan Undang-Undang PT Nomor berapa. Kalau UU PT tahun ’95 seperti ini,” kata JPU Trimo dengan tegas sambil member syarat kepada JPU Lilik untuk membacakan pasal yang maksud,<br /><br />“Ia maaf maaf, salah,” kata Hamdan Zoelva, tersipu malu.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan, andaikan JPU yang menghadirkan Hamdan Zoelva dalam persidangan, bisa jadi sikap PH terdakwa akan menolak lebih keras lagi seperti pada saat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, yang sempat ditegur Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Namun kali ini, PH terdakwa tetap mengajukan kepada Majelis Hakim, agar keterangan Ahli dapat diperbaiki kemudian dan disampaikan dalam persidangan.<br /><br />Terkait kesalahan Ahli yang menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Perseron Terbatas, JPU Trimo menjelaskan kepada media ini bahwa, JPU akan menolak keterangan ahli diluar persidangan.<br /><br />“Kalau itu diperbaiki dan kemudian diserahkan, jelas-jelas kita akan menolak. Yang sah adalah didalam persidangan di hadapan Majelis, bukan keterangan yang sudah diperbaiki,” ujar JPU Trimo dengan tegas.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Mantan Ketua MK Salah Menyebut Pasal Dipersidangan, Lalu Minta Maaf

Foto, manatan Ketua MK Hamdan Zoelva, jadi Ahli Ad Chart untuk terdakwa Dahlan Iskan Hamdan Zoelva, Jadi Ahli Ad Chard Dalam Sidang Ko...

»

Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s1600/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjEbEDtE-2l29384zc2iUxMZ-92XesQFmMHL03OIKH9p67HQBX73z5A1b-5M6Qn7O91O4T39MqfouxwcLkeLfFKKX21rEQQxGkBDMBOizGewEyR7FQOKO1cXBFVfMrF7cloEP-PF_ZiDM/s640/Ilustrasi+Mobil+Sedang+Diderek.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>Pengalaman adalah guru yang paling berharga.</i> Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia Khususnya Surabaya, agar tidak terulang untuk yang kedua kalinya saat menerima bantuan hibah berupa kendaraan dinas yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota.<br /><br />Pasalnya, Wali Kota Surabaya menghibahkan 3 (Tiga) unit kendaraan dinas untuk Pengdilan Negeri (PN) Kelas I Khusus Surabaya diantaranya,  Mobil Pajero Sport type terbaru tahun 2017 untuk Ketua PN, Sudjatmiko, yang diserahkan sekitar tiga minggu yang lalu. Dan tak lama dari situ,  Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, melalui Biro Hukum Pemkot Surabaya mengajukan gugatan kepada PT Gala Bumi Prima (GBP) terkait polemik Pasar Turi Baru.<br /><br />Sementara Dua unit mobil lagi dipergunakan sebagai mobil dians Wakil Ketu PN yang dihibahkan pada tahun 2015 serta 1 unit  Mobil Izuzu Panther untuk operasionla umum dihibahkan 2013 lalu.<br /><br />Sialnya, Ketiga kendaraan yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut ditarik dua hari setelah sidang putusan gugatan Pemkot Surabaya kepada PT GBP pada Kamis, 23 Maret 2017.<br /><br />Penarikan kendaraan yang dihibahkan Pemkot Surabaya tersebut diduga berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Surabaya atas gugatan Pemkot kepada PT GBM yang dalam putusan Majelis menyatakan bahwa, gugatan tidak dapat diterima. <br /><br />Sehari setelah putusan itu (21 Maret 2017), Wali Kota Surabaya, Tri Rimaharini, mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait akan ditariknya kenadaraan yang dihibahkan pada Rabu, 22 Maret 2017. Dan pagi harinya.<br /><br />Hal itu diakui oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum  PN Surabaya, Rully, saat dihubungi media ini. hal senada juga diakui oleh Humas PN Surabaya, Hakim Sigit.<br /><br />"Suratnya kemarin kita terima, tadi pagi sudah ditarik. Saya tidak mau menilai latar belakangnya, tapi kita menyadari itu bukan mobil kita dan sudah diminta lagi, kita kembalikan," kata Hakim Sigit.<br /><br />Sekedar untuk diketahui. Berdasar informasi dari PN Surabaya, gugatan yang dilayangkan Pemkot Surabaya terkait hak Pengelolah Pasar Turi Baru adalah untuk yang ketiga kalinya, dan dua kali kalah. Sementara untuk yang ketiga kalinya, gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Prima juga kandas.<br /><br />Sebab, Hakim PN Surabaya Mangapul Girsang, yang mengaadili perkara tersebut mengembalikan ke penggugat (Pemkot) dengan pertimbangan, bahwa gugatan tidak dapat diterima. Alasannya, bahwa para pihak dalam gugatan tersebut kurang.  (Redaksi)<br />

Regional Mobil Dinas Ketua PN Surabaya Ditarik Pemkot Kembali

beritakorupsi.co – Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ungkapan ini barangkali tepat bagi Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia ...

»

Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8enR6tIh26e7Qlnu1a9aDtpU5kLtlKsfIJ0HaTWH5z8_b_6nIBdCOt6GOiy5nxURmHohGHf3U-ykj1loE6QvYxshhlDUSZpraDUrwUTqJRixew0bcnL0tMEvU3ZPSFnHj3xhQcnqVGk/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN8enR6tIh26e7Qlnu1a9aDtpU5kLtlKsfIJ0HaTWH5z8_b_6nIBdCOt6GOiy5nxURmHohGHf3U-ykj1loE6QvYxshhlDUSZpraDUrwUTqJRixew0bcnL0tMEvU3ZPSFnHj3xhQcnqVGk/s1600/IMG-20170320-WA00012.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bambang Irianto, saat masih aktif menjabat Wali Kota Madiun</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya, setelah penyidik KPK melimpahkan perkara tahap Dua, pada Selasa, 21 Maret 2017.<br /> <br /> Pelimpahan tahap Dua berkas perkara tersangka BI sekaligus dipindahkannya tempat penahanan bagi tersangka yang semula tahanan KPK di Jakarta ke Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Khusus Surabaya, Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Penasehat Hukum (PH) tersangka BI, Indra Priangkasa kepada media ini di Pengadilan Tipikor, seusai mengikuti sidang perkara Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Ia hari dipindah, perkara pelimpahan tahap II. Diperkirakan sekitar Jam 3 (Jam 3 sore.red) tiba di Surabaya dari Jakarta dan penahanannya di Medaeng. Sidangnya di sini (Pengadilan Tipikor Surabaya.red),” kata Indara.<br /> <br /> Ditanya terkait beberapa pejabat Forpida (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun yang ikut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga “menerima kue” hasil kejahatan Korupsi dari tersangka BI (Bambang Irianto.red) selama dua periode menjabat Wali Kota, Indra mengatakan, seharusnya jadi saksi. <br /> <br /> “Harusnya jadi saksi,” kata Indra singkat.<br /> <br /> Kasus yang menjerat Bambang Irianto, bermula adanya dugaan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp Rp76,523 miliar. Kasus ini pun sebelumnya sempat di tangani Kejari Madiun dan kemudian ditarik ke Kejati Jatim, yang akhirnya sempat “tertidur”. Merasa bebas dari jeratan hukum, Bambang Irianto pun melenggang duduk di kursi “panas” sebagai orang nomor Satu di Kota Madiun.<br /> <br /> Namun tak lama “kursi panas” itu pun “goyang” seiring dengan masuknya penyidik KPK dan mencium adanya dugaan gratifikasi dari pembangunan proyek yang dikenal dengan nama PBM (Pasar Besar Madiun). Dari hasil penyidikan penyidik KPK berkembang menjadi adanya dugaan pencucian uang.<br /> <br /> Tragisnya, orang nomor Satu di Kota Madiun itu pun ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Penetapan tersangka terhadap BI oleh penyidik KPK “berbuntut panjang”. <br /> <br /> Pasalnya, beberapa pejabat Forpida diantaranya beberapa oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang sempat menjabat sebagai Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun dan sejumlah anggota Dewan yang terhormat di Kota Madiun itu pun turut di periksa penyidik KPK.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan masyarakat. Sekiranya yang menagani kasus ini dari pihak Kepolisian atau dari Kejaksaan, apakah akan memeriksa mantan pejabat Forpida seperti mantan Kapolres dan mantan Kajari ?<br /> <br /> Dan tidak hanya itu memang. Masyarakat juga menunggu, apakah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan beberapa mantan pejabat Madiun seperti mantan Kajari sebagai saksi alam dalam persidangan ?   (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Wali Kota (Nonaktif) Madiun, Diadili Di Pengadilan Tipikor Surabaya

Bambang Irianto, saat masih aktif menjabat Wali Kota Madiun beritakorupsi.co – Tersangka BI, Wali Kota (Non Aktif) Madiun, tak lam...

»

Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-7pV2I6_7Fj07Td7HUW26kCojsG-5Du8K86UiYjt-F88H0rzEYr1hGslU0ersglprkkM5zr10CSR1-T9Zx-WHxqHbQBWWItXLLH8Ymr7wc54GoyOxHUsRF1qp1TeT6864fehMx2FQ_co/s1600/24e5822a3b9df0393066203a3bd206d7_XL.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi – </b>Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya terhadap PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi Baru, “kandas” di “Palu” Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Ironisnya, Pasar Turi Baru yang diharapkan menjadi asset Pemkot Surabaya ini pun lepas dari “ditangan” Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.<br /><br />Terkait hal tersebut, salah satu anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey, polisiti asal Partai Nasdem ini mengaku, sangat prihatin dengan berbagai kegagalan Pemkot Surabaya dalam mempertahankan asset di ranah Pengadilan.<br /><br />Menurutnya, tak sedikit asset Pemkot Surabaya yang berpotensi bakal lepas ke pihak Ketiga di tingkat Pengadilan, jika Pemkot Surabaya tidak mempersiapkan dan membekali diri sejak awal.<br /><br />Awey menilai, bahwa kabar soal tidak diterimanya gugatan Pemkot Surabaya kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) terkait polemik pembangunan Pasar Turi baru, harusnya dijadikan pembelajaran yang baik bagi Pemkot Surabaya, untuk kasus-kasus lainnya.<br /><br />“Pemkot Surabaya memang harus mulai mendata secara detil seluruh asset yang tercatat, terutama soal kronologis (sejarah-red) kepemilikan dan kekuatan hukumnya. Agar kesiapannya maksimal jika sewaktu-waktu mendapatkan gugatan dari pihak Ketiga. Ini berlaku untuk seluruh asset. Yang saya dengar, ada 7 kasus dan ditambah lagi 2, jadi ada 9 kasus yang sudah masuk ke ranah hukum,” ucapnya, Rabu, 22 Maret 2017<br /><br />Menanggapi kekecewaan Walikota, Awey menyarankan, agar Pemkot Surabaya berjibaku (berjuang keras-red) mempertahankan seluruh asset yang sudah tercatat, salah satunya dengan cara memakai kuasa hukum yang berkompeten dibidangnya dengan kelas nasional yang Plus, meskipun resikonya harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.<br /><br />“Tidak bermaksud merendahkan kualitas Kuasa Hukum Pemkot yang kemarin itu, tetapi kasus sengketa tanah itu bukan perkara perdata biasa. Ini memerlukan penanganan Khusus, dan memerlukan praktisi hukum yang khusus pula. Maka saya sarankan, untuk memakai jasa pengacara yang kompeten dibidang sengketa lahan dengan kelas nasional, yang tentu didukung oleh track record yang jelas, berapapun nilai jasanya, saya kira masih bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

Pemerintahan Anggota Komisi C DPRD Tanggapi Gagalnya Gugatan Pemkot Surabaya

anggota Komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey beritakorupsi – Tak ada yang mengira kalau gugatan Pemerintah Kota (Pemkot) Suarabaya te...

»

Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s1600/Pieter.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL3K3HxlSq34SPSdBwyyI8RHgmdExXZ8W6vMrbSk3RaH048GYTTvfhtmHMC6Q2GwWUQu79yec3dimSiGpo8UlfKEqzIAFJ6Z6gVl8-b3chyphenhyphenuG1CftGSLxgEZcrmSzB0mLKDvxSNNCVljw/s640/Pieter.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok)</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co –</b> <i>“Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan, bila kau marah menutupi salahmu”</i> ini adalah sebahagian dari syair lagu dengan judul “Hati Yang Luka” yang dinyanyikan oleh Artis Betharia Sonatha.<br /><br />Barangkali ini pula yang dialami oleh Trisulowati alias Chin Chin bersama suaminya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan), hingga Chin Chin mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta gono-gini terhadap suaminya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, sebagai jalan terbaik diantara keduanya, karena mungkin <i>rasa Cinta sudah terasa “hambar” janji pernikahan sehidup semati sudah tak lagi melekat diingatan.</i><br /><br />Namun sayang, sidang gugatan perceraian itu belum berakhir dengan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, kini Chin Chin harus “menelan Pil pahit” dari suaminya, yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. <br /><br />Pasalnya, Gunawan Angka Widjaja (Gunawan) melaporkan istrinya ke Polisi dengan tuduhan penggelapan dokumen perusahaan, diamana Chin Chin menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, sementara Gunawan adalah sebagai Komisiaris, yang notabene adalah milik keduanya. <br /><br />Dan saat ini, wanita cantik itu menyandang gelar sebagai terdakwa, dan sedang menjalani proses persidangan di PN Suarabaya, dalam perkara penggelapan dokumen perusahaan atas laporan suaminya sendiri. Memang, dalam urusan rumah tangga, kedaunya adalah sebagai suami istri. <br /><br />Namun, dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang didirikan bersama, dimana istri sebagai Dirut dan suami sebagai Komisiaris, apakah hilang begitu saja dan hanya mengenal antara bawahan dan pimpinan ?<br /><br /><br />Menurut salah satu Penasehat Hukum (PH) terdakwa Chin Chin, Pieter Talaway, yang berkantor di Jalan Raya Arjuna Surabaya, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor mengatakan bahwa, kasus yang menimpa kliennya berawal dari gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini yang diajukan terdakwa terhadap suaminya di PN Suarabaya. Dan untuk menghindari pembagian harta itu, suami terdakwa melaporkan Chin Chin kepihak Kepolisian dengan tuduhan penggelapan doukumen perusahaan.<br /><br />“Ada perkara awal yaitu gugatan perceraian termasuk pembagian harta gono gini yang diajukan oleh Chin Chin terhadap suaminya. Chin Chin tidak kuat atas sikap suaminya yang sering memukuli. Makanya Chin Chin mengajukan gugatan cerai,” kata Pieter, Selasa, 21 Maret 2017.<br /><br />Pieter menjelaskan, untuk menghindari pembagian harta gono gini dalam gugatan perceraian yang diajukan Chin Chin, Gunawan pun membuat laporan. Pada hal, kata Pieter, dokumen perushaan yang dimaksud bukan dihilangkan atau digelapkan, meliankan dipindahkan atas permintaan Akuntan terkait akan dilakukannya audit terhadap perusahaan.<br /><br />“Ini kan status keduanya sebagai suami istri. Chin Chin memang sebagai Direktur di perusahaan itu, tetapi tidak digaji sama sekali. Karena perusahaan itu adalah milik mereka atau perusahaan keluargalah,” ujar Pieter.<br /><br />Pieter justru mempertanyakan, Apakah status mereka bisa terpisah sebagai suami istri dalam perusahaan milik mereka ?<br /><br />“Kan nggak. Dokumen itu dipindahkan atas permintaan Akuntan yang akan melakukan audit. Akuntan meminta agar dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Kalau disitu kan kurang luas. Bayangkan dokumen sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dan itu pun diketahui Gunawan. Tapi untuk menghindari pembagian harta gono gini, Gunawan melaporkan Chin Chin,” ungkap Pieter.<br /><br />Saat dsinggung terkait laporan balik Chin Chin terhadap Gunawan ke Polisi, Pieter mengatakan, saat ini masih proses di penyidik. “Sudah mulai di proses, tinggal menunggu aja,” pungkasnya.<br /><br />Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea, yang juga Penasehat Hukum terdakwa, kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya pada minggu lalu mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim.<br /><br />“Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin, dan sudah di BAP termasuk Dua saksi dari pihak Bank. Kami mendengar, sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidik, sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman<br /><br />Sebagai Dirut, lanjut Hotman, berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan.<br /><br />“Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran, tapi ini ratusan milliar. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar masuk ke rekening Dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya, memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenangan penuh dan tidak digaji. Dalam Anggaran Dasar (AD) disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah Akte,” ungkap Hotman<br /><br />Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. <br /><br />“Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah Ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk ke rekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin),” ujar Hotman<br /><br />Lebih lanjut Hotman mengatakan, Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh Akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa dalam persidangan).  Itulah makanya, Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit, Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, Kuasa Hukum Gunawan, belum berhasil dihubungi.   (Redaksi)

Pidana Pieter Talaway : Kasus Terdakwa Chin Chin Berawal Dari Gugatan Cerai

Pieter Talaway (tanda panah) saat di Pengailan Timpikor (Dok) beritakorupsi.co – “Lihatlah tanda, merah di pipi, bekas gambar tanganmu,...

»

Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzYsHPbNQkKsGFMS-JnSCGBlyeYdXPFwG2KeTZ8FYB_aDCPwRjZ6mVPTqAFqMdOUHjL8GEWAcEdql5SfbMUiZBghPqACZfJ-fJo7bPix5ekKcr5Yj43rnLkrilmMf_pwCk1ZydqVDnxMM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b> beritakorupsi.co –</b> <i>“Lain ladang, lain ikannya!”</i> ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidikan yang dilakukan oleh Dua Instansi yang berbeda yaitu Kepolisian dan Kejaksaan di Jawa Timur.<br /><br />Apakah penyidikan kasus Korupsi yang ditangani Dua instansi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berbeda yakni, Kepolisian dan Kejaksaan, dan tuntutan pidananyapun harus berbeda ? atau karena jabatan si terdakwa ? atau dari perbuatan si terdakwa itu sendiri yang membedakan ?<br /><br />Namun entahlah ! Yang jelas, masyarakat dapat melihat beberapa kasus Korupsi yang ditangani oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK sendiri.<br /><br />Hal itu terlihat dalam Dua kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda, pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada Selasa, 21 Maret 2017.<br /><br />Kedua kasus perkara Korupsi tersebut yaitu, kasus Korupsi Jasa Retribusi Sewa Perairan antara PT Smelting dengan Pemkab Gresik pada tahun 2006 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.376.873.600 dengan terdakwa, mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, DR. Khusnul Khuluq dan Dua petinggi PT Smelting yakni, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bacri. Dan kasus Korupsi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang tahun 2010 Jilid II, terkait proses perijinan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pertambangan, yang dimiliki PT IMMS yang di wakili oleh Konsultan AMDAL dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyeret terdakwa mantan Plt. DLH, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, (Konsultan), Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari.<br /><br />Dalam persidangan, JPU Ido Luksito, dkk dari Kejati Jatim, membacakan tuntutannya dihadapan Majelis Hakim terhadap Ke Tiga terdakwa yakni, DR. Khusnul Khuluq, Dukut Imam Widodo dan Saiful Bachri. Penyidikan dalam kasus ini ditangani oleh Tim Penyidik Polda Jatim.<br />Dalam tuntuntutannya, Tiga terdakwa ini dituntut ringan yaitu 1 tahun dan 6 bulan pidan penjara denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan dengan pasal yang sama pula yakni, pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap JPU Ido.<br /><br />JPU juga menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 1.373.440.000 termasuk 773.440.000 juta rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa DR. Khusnul Khuluq dan sisanya dari terdakwa Saiful Bachri disita untuk negara.<br /><br />Sementara, dalam kasus Korupsi dengan Dua terdakwa yaitu, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih, dituntut jauh lebih berat dari mantan Sekda Gresik ini yakni, dengan pidan penjara masing-masing selama 5 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan tanpa pindana tambahan berupa uang pengganti. <br /><br />Sebab ke Dua terdakwa ini tidak menikmati kerugian negara, karena hanya kesalahan administrasi dalam proses pengurusan ijin AMDAL. Kasus ini ditangani Penyidik Kejati Jatim, setelah mencuatnya kasus meninggalnya ‘alm. Salim Kancil’ tahun 2015 lalu.<br /><br />Namun tuntutan pidan penjara yang dijatuhkan JPU dari Kejati Jatim ini terhadap terdakwa berbeda. Apakah karena penyidikan yang ditangani Dua Lembaga Aparat Penegak Hukum yang berbeda yaitu Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus Korupsi, sehingga tuntutannya berbeda, atau karena jabatan dari terdakwa sendiri ?<br /><br />Pada hal, terdakwa Ninis dan Abdul Rahem Faqih tidak menikmati hasil Korupsi melainkan kesalahan dalam proses pengurusan Ijin AMDAL, karena kerugian negara sebesar Rp 79 M sudah dibebankan kepada terdakwa WNA (Warga Negara Asing) Hong Kong, Lam Chong San. <br /><br />Berbeda dengan terdakwa mantan Sekda Gresik ini. Terdakwa mengembalikan uang yang diduga dari hasil kejahatan alias Korupsi setelah beberapa tahun dinikmati dan kemudian dikembalikan setelah adanya penyelidikan ?<br /><br />Terkait dengan tuntan JPU terhadap para terdakwa ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan 2 hari untuk membuat Pledoi (Pembelaan)-nya.<br /><br />“Hari Jumat sore pembelaan,” kata Hadi Mulyo Utomo selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Khusnul Khuluq, maupun Dr. Sudiman Sidabuke, PH terdakwa lainnya.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kasus Korupsi Ditangani APH Yang Berbrda, Tuntutanpun Berbeda ?

 beritakorupsi.co – “Lain ladang, lain ikannya!” ungkapan ini sepertinya tepat dalam penanganan suatu kasus Korupsi pada saat penyidika...

»