BERITAKORUPSI.CO

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – 
 
 
 
 
beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksanakan pemilihan Ketuanya yang baru. Pemilihan ini dilakukan sehari sebelum perhelatan besar Pilkada Serentak, yaitu pada 14 Februari 2017. 
<div style="font-size: x-large;">
 </div>
Padahal, seperti cabang kekuasaan lainnya, pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang terpisahkan dan penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan. Sayangnya, informasi mengenai pergantian itu terkesan tertutup dan dilakukan secara diam-diam. 
 
Hingga kini, informasi mengenai calon-calon yang akan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai hakim agung masih terbatas. Memang, merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung dan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Hakim Agung. Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik. 
 
Partisipasi publik, baik masyarakat sipil dan pers, sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan guna menghindari dugaan masuknya kepentingan-kepentingan gelap di luar hukum dan penegakan keadilan. Merujuk kepada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik. 
 
Terkait dengan pemilihan Ketua MA tersebut, mengacu pada UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua MA saat ini, Hatta Ali dimungkinkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai MA #1. Hal ini dikarenakan mengacu pada Pasal 11 UU tersebut, salah satu alasan pemberhentian Ketua MA adalah usia 70 tahun. Artinya Hatta Ali masih berkesempatan menjadi Ketua MA hingga 2020. 
 
Akan tetapi, di sisi lain, regenerasi Pimpinan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di salah satu lembaga peradilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang lima tahun belakang, MA masih berhadapan dengan banyak persoalan. Selain beberapa masalah yang sudah disampaikan di atas, ide reformasi kelembagaan di lembaga tersebut terkesan berjalan di tempat. 
 
Koalisi mencatat bahwa isu mutasi dan promasi hakim, pengawasan, minutasi perkara yang sampai di tangan pencari keadilan masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Tentu dibutuhkan Pimpinan Mahkamah Agung yang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, melainkan juga yang memiliki visi akan reformasi peradilan serta ide-ide segar sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. 
 
Berkaca kepada Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung 2016, disebutkan bahwa sepanjang kepengurusan Hatta Ali, beban perkara di masanya mengalami penurunan. Meski demikian, menurut catatan Koalisi, penurunan perkara di MA tidak linier dengan putusan yang sampai di tangan pencari keadilan. Temuan Ombudsman RI pada paruh tahun 2016 lalu juga menyatakan masih banyak praktik maladministrasi terjadi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa akses para pencari keadilan terhadap dokumen-dokumen putusan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. 
 
Artinya, MA masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memastikan pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan, salah satunya adalah akses terhadap putusan hakim bagi para pencari keadilan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Ketua MA terpilih nanti. Karenanya Pemilihan Ketua MA nanti menjadi langkah awal yang menentukan apakah agenda pembenahan peradilan akan berjalan sukses atau tidak di kepemimpinan Ketua MA selanjutnya. 
 
Atas alasan-alasan di atas, Koalisi Pemantau Peradilan meminta agar: 
1. Mahkamah Agung membuka proses seleksi agar dapat dipantau oleh masyarakat sipil dan pers. 
2. Seluruh Hakim Agung memilih calon Ketua MA yang memiliki integritas, kapasitas, paham akan business process di pengadilan, serta visi akan reformasi peradilan. 
3. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan amanah reformasi kelembagaan di lembaganya. 
4. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang akan memasuki masa pensiun demi proses regenerasi di pucuk Pimpinan MA 
5. Proses seleksi Ketua MA melibatkan publik dan lembaga lain seperti KPK, KY, dan PPATK.  (Redaksi) 
  
 
• Sumber. Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FHUI, LeIP,      PSHK, ICW, ILR, ICEL, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI

Regional MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksan...

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

04.29 beritakorupsi 0

News Tipikor “Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Tersangka Dahlan Iskan beritakorupsi.co – Setelah ditetapk menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan 16 unit mobil listr...

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

04.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sepertinya perumpamaan ini tidak berlaku bagi Buchori, di usia senjanya saat ini, karena Ia “harus” tinggal di Penjara selama Dua tahun lamanya. 
 
Buchori, adalah mantan Wali Kota yang juga suami dari Wali Kota Probolinggo saat ini. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota, bukannya menghabiskan waktu tuanya bersama istri dan keluarganya sambil menikmati sejuknya udara Kota Probolinggo, melainkan, Ia harus merasakan sempitnya tembok penjara dengan udara yang pengap. 
 
Sebab, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mantan penguasa Kota Probolinggo ini pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama Dua tahun, pada Senin, 13 Pebruari 2017. 
 
Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dalam persidangan  perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
 
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Buchori, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Buchori maupun terdakwa lainnya masih piker-pikir. “Kita piker-pikir dlulanh,” kata Budi selaku Penasehat Hukum terdakwa usai persidangan. 
 
Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD sebebsar Rp  1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 
 
Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo ini justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). 
 
Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. 
 
Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  
 
“Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. 
 
Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori.  (Redaksi).

News Tipikor Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit da...

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

04.11 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s1600/DSCF4087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s640/DSCF4087.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari 2017, setelah menunggu sejak pkl. 10.00 wib, JPU baru bacakan surat tuntutan terhadap Enam terdakwa sekitar pkl. 18.00 wib, namun kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, “tetaplah berkabut” Sebab, Dua dari Delapan tersangka/terdakwa yakni Keiseng dan Shonaji, hingga saat tidak diketahui rimbanya. Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut, agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan yang belum selesai itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Madiun yakni, Panji (Bondan Panji Saputra) yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. Akibatnya, hilangnya “biang kerok” itu dimanfaatkan oleh terdakwa lainnya untuk saling membenarkan diri, serta mencari “kambing putih” untuk dikorbankan demi menyelamatkan “kambing hitam” Fakta Dalam Persidangan Dan kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP apa lagi BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan, justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  salah satu saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan yakni, Dr. Immanuel, tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum salah satu terdakwa Sumanto saat itu, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Lalu, ada apa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Sementara ke Enam terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara itu diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tuntutan JPU Dengan Fakta Persidangan………. Dalam surat tuntutannya, JPU Swarbawa (Kasi Pidsus) Kejari Madiun menyatakan, ke Enam terdakwa (perkara masing-masing terpisah) terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk terdakwa Agus Sugijanto, JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku PPKm dalam pembangunan gedung DPRD Madiun. Mencairkan anggaran sebesar 90% pada hal pekerjaan baru mencapai 85%. “Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Agus Sugijanto, dengan pidana penjara selama Dua  tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair Empat bulan kurungan,” ucap JPU Swarbawa. Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Widi Santoso, dituntut pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dan tuntutan JPU untuk terdakwa Aditya, Iwan Suasana (Iwan) dan Sumanto, dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terkait uang sebesar Rp 128.550.000 yang diterima Aditya dan uang sebesar Rp 312.596.000 yang diterima Sumanto, dijadikan sebagai barang bukti. Dan uang sebesar Rp 24.382.684,40 sen dibebankan kepada Kasieng dan Shonaji. Menurut JPU, terdakwa Aditya Nerviadi (Project Manager) membuat progress dan menandatangani laporan pekerjaan sebesar 90% pada hal kenyataannya baru mencapai 85%, namun JPU tidak menyebutkan terkait uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 300 juta. Dan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, tidak melaksanakan pengawasan pembangunan gedung DPRD Madiun. Laporan pekerjaan yang dibuat mencapai 90% pada hal baru mencapai 80% dan menerima uang sebagai pembayaran hutang yang dipinjamkannya kepada Kaseng sebesar Rp 525 juta dan ditagih kepada Hedi Karnomo dan kemudian dibayar sebesar Rp 837.959.632. Pada hal, dalam persidangan, uang tersebut di transfer Hedi Karnowo atas perintah Keiseng. Serta untuk terdakwa Iwan Suasana, JPU menyatakan bahwa terdakwa dianggap sebagai perantara antara Keiseng dan Hedi Karnowo, sehingga Hedi Karnowo bersedia meminjamkan dokumen PT AJP untuk diikutkan sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenaang tunggal. Sementara untuk terdakwa Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dalam tuntutannya, JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai JC (Jastice Collabolator) dan harus diperlakukan secara Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No 4 tahun 2011 serta tercantum dalam pasal 37 Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 20030. Namun JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan para terdakwa lainnya. JPU menyatakan bahwa, terdakwa ini (Hedi Karnomo) dianggap bekerjasama dengan Keiseng dan Shonaji dengan perantaraan Iwan Suasana meminjamkan dokumen PT AJP untuk mengikuti lelang pembangunan gedung DPRD Madiun dengan memberikan surat kuasa Khusus. Uang pencairan dari termin I hingga VII yang masuk kerekening PT AJP sebesar 23 milliar lebih, di transfer ke Iwan Suasana sebesar Rp 128.550.000, Sumanto Rp 837.959.632, kepada Keiseng, kurang lebih Rp 16 milliar dan Shonaji, kurang lebih 13 milliar dan Aditya, sebesar Rp 300 juta. Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp 624.382.684,40 sen dibebankan kepada Keiseng dan Shonaji. Menanggapi Tuntutan JPU tersebut, para Penasehat Hukum terdakwa mengatakan usai persidangan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan. Sementara terdakwa Hedi Karnomo mempertanyakan tuntutan JPU yang mengatakan bahwa kerugian terdakwa sebesar 80 juta tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dipertimbangkan Jaksa. “Saya sudah tunjukkan semua bukti-bukti termasuk uang yang 606 juta, saya pergunakan untuk pekerjaan proyek setelah Keiseng dan Shonaji tidak ada. Pekerja ditinggal dan tidak dibayar termasuk bahan matrial. Semua bukti-bukti aslinya ada termasuk pencairan uang ke Iwan, Sumanto, Keiseng dan Shonaji. Lalu bukti mana lagi yang dimaksud ?,” Tanya terdakwa. Kasus Yang Berawal Dari………. Menurt Hedi Karnomo dalam persidangan mengatakan, Saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi. Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari ...

Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

03.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s1600/IMG-20170210-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s640/IMG-20170210-WA0002.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saat weekend, PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan menjalankan beberapa Kereta Api tambahan rute Surabaya–Jakarta, yaitu KA PLB Eksekutif tambahan, Sembrani Tambahan, dan menambahkan masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api reguler. 
 
Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 PT KAI (Persero) Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Kamis, 9 Pebruari 2017. 
 
“Perjalanan KA Tambahan untuk kelas eksekutif dengan rangkaian 7K1  berkapasitas 350 seat, dioperaasikan mulai Minggu tanggal 12 Februari 2017, dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 17.50 WIB dan tiba di stasiun  Gambir pukul 06.36 WIB dengan tarif Rp 495.000. Yang  kedua, Perjalanan KA Sembrani Tambahan untuk kelas eksekutif dengan  rangkaian 7K1, berkapasitas 350 seat, juga dioperasikan Minggu 29 Januari dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 18.35 WIB dan tiba di stasiun Gambir pukul 04.53 WIB dengan tarif Rp 485.000,” kata Gatut menjelaskan. 
 
Gatut menambahkan, tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat penammbahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang/Kereta. 
 
“Hari Jumat dan Minggu 10 dan 12 Februari 2017 KA Turangga yang semula 6 K1 bertambah menjadi 7 K1 sehingga total kapasitas menjadi 350 seat, dan Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 KA Sancaka yang semula  3K3 bertambah menjadi 4K3 dan 5K1 sehingga jumlah kapasitasnya menjadi 570 seat. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, KA Jayabaya yang semula 8K3 bertambah menjadi 9K3dengan jumlah kapasitas sebanyak 720 seat,” pungkasnya. 
 
Dengan adanya penambahan KA maupun gerbong penumpang, kita harapkan tidak ada lagi lonjakan penumpang. 
 
Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi)

Regional Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

beritakorupsi.co - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saa...

Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus Korupsi. 
 
Sebab, beberapa terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejari Surabaya dituntut di bawah Dua tahun diantaranya, 5 terdakwa Korupsi MERR (Middle East Ring Road) II-C Surabaya (3 warga dan 2 PPKm dari Dinas PU Kota Surabaya), kasus Korupsi Prona Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut dan kasus Korupsi Prona Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari yang melibatkan beberapa LSM dan Wartawan namun “selamat”. 
 
Dan saat ini Kejari Surabaya kembali memberikan hukuman ringan terhadap Dua terdakwa kasus Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan) Kota Surabaya, senilai Rp 999.973.919, yakni, Hj. Ummi Chasanah, mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi, kurir di Bapeko. 
 
Terdakwa Hj. Ummi Chasanah, adalah Bendahara pengeluaranyang juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya terhadap pegawai Bapeko Surabaya. Dari pajak PPh pegawai tersebut, terdakwa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. 
 
Namun pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan setelah menandatangani surat setoran pajak (SSP), bukannya menyetorkan langsung melainkan menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, selaku kurir untuk disetorkan ke Bank. Sementara terdakwa Achmat Ali Fahmi, menyerahkannya kepada pihak lain dan kemudian “membagi-bagi” uang tersebut. 
 
 
 
Pada Jumat, 10 Pebruari 2017, Hj. Ummi Chasanah dan Achmat Ali Fahmi (perkara terpisah), dituntut pidana penjara masing-masin 1 (Satu) tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya di jerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajjah Ummi Chasanah dan terdakwa Achmat Ali Fahmi, masing-masing pidana penjara selama Satu tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap JPU Endro dalam surat tuntutannya. 
 
Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro dari Kejari Surabaya, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R.Unggul Warso Mukti. Atas surat tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya. 
 
Usai persidangan. Terkait tuntutan ringan yang diberikan kepada Kedua terdakwa, JPU Endro mengatakan bahwa, kedua terdakwa tidak ada menkmati uang melainkan tersangka lain, yang saat ini masih tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya. 
 
“Nggak ada kerugian negara yang dinikmati terdakwa melainkan tesangka lain. Perkaranya belum dilimpahkan masih tahap Dua,” kata JPU.  (Redaksi) 
ak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus pida Korupsi. Dan bisa jadi, itu salah satu pertimbangannya ketika memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Korupsi.

News Tipikor Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)...

Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

03.01 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s1600/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s640/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc</td></tr>
</tbody></table>
 
 
 Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi 
 
 
 
beritakorupsi.co – Innalilahi Wa Innailahi Rojiun. Kalimat inilah yang bisa jadi ditujukan kepada berbagai Media Cetak maupun Online yang ada di tanah air tercinta ini, atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, terkait Verivikasi kepada Media yang dianggap menghawatirkan pemerintah. 
 
Pada tanggal 3 Pebruari 2017, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah, TNI dan POLRI hanya untuk melayani media-media yang terdaftar (terverivikasi) di Dewan Pers dengan memberikan kode tertentu. 
 
Akankah keberadaan Pers dan media sebagai Pilar Demokrasi bangsa, akan 
mati begitu saja di era Presiden Jokowi, yang mencanangkan revolusi 
mental ?. Inikah cara Dewan Pers mengembangkan dan membesarkan atas 
lahirnya Kemerdekaan Pers ? Atau Pers akan 
selalu dibayangi rasa "ketakutan" dari aturan dan peraturan Dewan Pers ? 
 
Kebijakan Ketua Dewan Pers, sepertinya akan mengembalikan keberadaan Pers ke jaman Orde Baru, termasuk Organisasi Pers sendiri. Dewan Pers saat ini sepertinya bukan sebagai orang tua kandung yang mengayomi, membina, membesarkan, melindungi serta mendidik lahirnya media dan Pers di Ibu Pertiwi. Melainkan, Dewan Pers ibarat sebagai orang tua tiri/angkat yang dengan berbagai aturan dan peraturan masuk ke "dapur" media itu sendiri untuk secara pelan-pelan “mempreteli”nya, karena keberadaan Pers terutama media saat ini dianggap meresahkan pemerintah. 
 Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999, ayat (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan g. Mendata perusahaan pers. Sementara pada pasal 20  UU No 40 Tahun 1999; Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP KWRI yang juga salah seorang perumus lahirnya UU Pers No 40 Tahun 1999, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., MSc mengatakan, bahwa Dewan Pers bukanlah sebagai lembaga perivikasi. 
 
“Merujuk amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa kewenangan Dewan Pers bukanlah lembaga verifikasi atau penentu lain sebagai organisai. Sejak 1998 dan lahirnya UU Pers. KWRI sebagai Stakeholder Relation dan team perumus RUU (Rancangan Undangundang) Pers dan Kode Etik Jurnalis bersama 28 organisasi wartawan terhadap Dewan Pers. Dan saya salah satu yang ikut sebagai perumus lahirnya UU Pers,” katanya saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya. 
 
Menanggapi pertanyaan media ini terkait kebijakan Dewan Pers, yang secara langsung maupun tidak, akan mengembalikan keberadaan media dan Pers kejaman Orde Baru, Ozzi juga tidak menapiknya. 
 
“Bisa jadi akan kembali kesana, karena adanya rasa ketakutan pemerintah terhadap keberadaan media dan Pers saat ini,” tambahnya. 
 
Pada hal, media dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah; Sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat (1) UU No. 40/1999 (Redaksi)

News Regional Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi beritakorupsi.co – ...

BERITAKORUPSI.CO

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI