Kasus Korupsi Gedung Dewan “Meninggalkan Kabut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBMIM6HTPVuL0LG-wkQ2GQ8BxHVlmH6FE5ZAxN6EPlXNsq7W2P_RW37_V9JW28ODEfShLsMmpbty4_ejTcubB9PV04h6BgtG68g3rHi9iE7VqywcUxU1qVr8BEl1lf6TvNihow1dp2aMs/s1600/IMG_20170206_152305.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBMIM6HTPVuL0LG-wkQ2GQ8BxHVlmH6FE5ZAxN6EPlXNsq7W2P_RW37_V9JW28ODEfShLsMmpbty4_ejTcubB9PV04h6BgtG68g3rHi9iE7VqywcUxU1qVr8BEl1lf6TvNihow1dp2aMs/s1600/IMG_20170206_152305.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b> Menjelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada para terdakwa dalam Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar, akan tetap “meninggalkan kabut”.<br /><br />Sebab dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan Delapan orang tesangka, namun dua diantanranya yakni Kaiseng dan Shonaji adalah sebagai pelaku utama yang mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaanya. <br /><br />Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota Dewan yakni Panji (Bondan Panji Saputra), anggota DPRD Madiun yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. Akibatnya, kasus ini pun tetap “berkabut” dan kesempatan bagi para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta mencari kambing putih untuk dikorbankan demi menyelamatkan kambing hitam.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga terkesan sengaja tidak transparan dalam persidangan. Diantarnya, tidak menghadirkan Ahli dari BPKP yang biasa dilibatkan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dalam menghitung kerugian negara, tapi justru yang di hadirkan JPU adalah Ahli Teknik Spil dari Politeknik Bandung yang menghitungnya, sekali pun dalam UU No 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dilakukan oleh BPK RI. <br /><br />Tidak disitu saja. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan tidak pernah ditunjukkan pada saat penyidikan, apa lagi  Ahli yang juga tercantum dalam BAP saat di penyidikan Yakni Dr. Immanuel, juga tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum terdakwa Sumanto, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta, ada apa dengan JPU tidak menghadirkan Ahli dalam BAP ? bukankah ada anggaran saat pemanggilan Ahli ? Mengapa pula JPU tidak menghadirkan Panji dalam persidangan ?<br /><br />Sementara ke Enam orang terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana (Iwan), wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator), saat ini sedang menunggu tuntutan JPU.<br /><br />Munculnya nama Panji, Anggota DPRD Kota Madiun itu adalah dari keterangan terdakwa Iwan dalam persidangan beberapa waktu lalu. Menurut Iwan, Ia diperintahkan terdakwa Sumanto untuk mencari bendera (kontraktor) untuk mengerjakan proyek gedung Dewan. Sebab menurut Sumanto saat itu kepada Iwan, bahwa proyek tersebut dari Panji.<br /><br />Tidak hanya dalam persidangan Iwan menyebut nama Panji. Melainkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat di penyidik Kejati juga sudah menjelaskan. Namun entah mengapa, anggota Dewan yang terhormat itu tdiak dihadirkan JPU dalam persidangan. Keterangan Iwan, dibantah Sumanto.<br /><br />Tidak hanya keterangan Iwan yang dibantah terdakwa Sumanto, melainkan aliran dana yang diterimanya sebesar Rp 837 juta, yang di transfer oleh Hedi Karnowo, atas perintah Kaiseng dan Shonaji, selaku pelaksana Proyek berdasarkan surat kuasa Khusus dari Hedi ke Kaiseng yang dibuat dihadapan Notaris. <br /><br />Pada Senin, 6 Pebuari 2017, dalam sidang lanjutan perkara ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sumanto, yang di Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, juga terungkap bahwa masa kontrak antara PPKm dengan Sumanto, selaku Konsultan pengawas berakhir pada 16 Novemper 2015. Namun kenyataannya, hingga perpanjangan waktu selama 50 hari (19 Pebruari 2016), Sumanto masih tetap ikut mengerjakan proyek yang mengantarkannya ke kursi pesakitan Pengadilan Tipikor. Dalam persidangan, terdakwa Sumanto beberapa kali menghela nafas dan sesaat berfikir sebelum menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan terkesan berbelit-belit.<br /><br />“Kaiseng dan Shonaji saya kenal sudah lama. Saya tidak tahu punya bendera. Iwan masih saudara sepupuh. Dia hanya free line tetapi dapat gaji. Karena masih saudara jadi tetap saya pakai. Tugasnya sebagai pengawas,” kata terdakwa Sumanto kepada Majelis. Sebelumnya terdakwa Iwan mengaku bahwa dia (Iwan) adalah sebagai wakil Manager di PT milik terdakwa Sumanto.<br /><br />“Saya belum dibayar lunas. Dibayar baru 600 jutaan dari nilai kontrak 700 jutaan. Saya pernah meminjamkan uang 525 juta ke Keiseng untuk membeli matrial. Tetapi karena Kaiseng sudah tidak ada, saya menagih ke Hedi Karno,” jawab terdakwa. Pada hal dalam kwitansi tertulis bahwa unag sebesar 837 juta adalah sebagai operasional proyek. Tanda terima tersebut ditanda tangani Inung, pegawai Sumanto.<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa, mengapa menagih kepada Hedi Karnowo, sementara yang meminjam ada Kaiseng. “Dan uang yang anda pinjamkan hanya 525 juta tetap yang di transfer 837 juta. Kenapa anda tidak mengembalikan ke Hedi, tetapi kenapa ke Jaksa ?,” Tanya Majelis Hakim.<br /><br />Namun terdakwa mengatakan tidak tahu mengapa yang ditrnasfer sebesar itu. “Saya juga tidak tahu mengapa yang di transfer 837 juta. Saya hanya mempergunakan 525 juta. Karena saya piker akan dimnta suatu saat. Saya kembalikan ke Jaksa karena sudah pemeriksaan,” kata terdakwa.<br /><br />Keteranga terdakwa terkesan dibuat-buat. Sebab, semula terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Shonaji dan Kaiseng bekerja di perusahaan mana. Namun kemudian, kepada Majelis Hakim, terdakwa mengatakan kalau Kaiseng dan Shonaji adalah pegawai PT AJP. dia juga tidak tau, kalau bendera (Dokumen) PT AJP dipinjam oleh Kasieng untuk mengerjakan proyek gedung Dewan.<br /><br />Yang mengejutkan dalam persidangan adalah, penawaran yang dibuatnya dalam keiuktsertaanya dalam lelang proyek pembangunan gedung dewan ternya bukan milik perusahannya, melainkan milik CV Panorama. Hal itu terungkap saat anggota Majelis meminta dokumen kontrak kepada terdakwa.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kasus Korupsi Gedung Dewan “Meninggalkan Kabut”

Terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan beritakorupsi.co - Menjelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (J...

»

Dahlan Iskan “Kesetrum” Mobil Listrik

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj68WvVxNbL1z27qHtHWW4aE6pgagRNATmW9fnWbu2IU6cpmoQppL5OTwd6Y-dR17b5pdZFyi59ryeVomD8gmn4Z24vugV_Bq9GHdJIQB-FqLY-nxa2pqcQUKYd9I2Ek6kJJdHdday1Sg/s1600/DSCF9857.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj68WvVxNbL1z27qHtHWW4aE6pgagRNATmW9fnWbu2IU6cpmoQppL5OTwd6Y-dR17b5pdZFyi59ryeVomD8gmn4Z24vugV_Bq9GHdJIQB-FqLY-nxa2pqcQUKYd9I2Ek6kJJdHdday1Sg/s640/DSCF9857.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dahlan Iskan saat di datangi tokoh Nasiona di Pengadilan Tipikor Surabay (Dok.beritakorupsi.co)</td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Nama Dahlan Iskan, tak asing lagi bagi masyarakat, Wartawan maupun pejabat di Jawa Timur Khususnya, Indonesia pada umumnya. Kariernya begitu cepat menanjak. Selain mantan wartawan senior sekaligus menjadi Bos Jawa Pos Group, mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (BUMD), mantan Dirut PT Perusahaan Listrik Negra dan mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY serta tokoh PERS Nasional.<br /> <br /> Sebgai tokoh PERS Nasional, Dahlan Iskan juga mendapat kunjungan dari pejabat Dewan PERS di Jakarta pada sidang Jumat, 3 Januari 2017, yang sebelumnya, menerima kunjungan dari mantan Ketua KPK, Abraham Samat dan tokoh Nasional lainnya pada Desember lalu.<br /> <br /> Disaat Dahlan Iskan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), negara Asia bahkan Dunia sempat “tercengang” dengan program Mobil Elektrik jenis Mikrobus dan Bus Eksekutif dengan anggaran senilai Rap 32 milliar. Mobil tersebut rencanya akan dipamerkan sekaligus dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ke - XXI tahun 2013 di Bali.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, dipercaya untuk mengerjakan. Sementara Agus Suherman, adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, yang pada saat itu, salah satu pejabat di BUMN. Anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melibatkan beberapa BUMN pula diantaranya, PT BRI (Bank Rakyat Indonesai), PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT Pertamina.<br /> <br /> Ibarat peribahasa, “Apa daya tangan tak smapai”. Mobil-mobil itu pun tak sesuai rencana, melainkan dihibahkan kepada enam Perguruan Tinggi Negeri, yakni UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gajah Mada), Unibraw (Universitas Brawijaya) dan Universitas Riau. Padahal dalam perjanjian kerja, PTN tersebut tidak diikutkan.<br /> <br /> Pada tahun 2015, Kejagung mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait proyek pengadaan mobil listrik tersebut. Kejagung pun menetapkan Dasep Ahmadi, Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama sebagai tersangka, dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.<br /> Kejagung RI tak puas dengan Vonis pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipior Jakrta kepada terdakwa Dasep Ahmadi selama 7 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara Dua tahun, akhirnya melakukan upaya hingga di tingkat Kasasi atau ke Mahkamah Agung RI.<br /> <br /> Menurut Kejagung, putusan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI memperberat hukuman Dasep menjadi 9 tahun pidana penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara tiga tahun. Dalam Vonis inilah menurut Kejagung, nama Dahlan Iskan disebut.<br /> <br /> Pada Kamis, 26 Januari 2017, Dahlan Iskan ibarat “kesetrum” mobil listrik. Sebab, Kejagung telah menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka. Dan pada tanggal 31 Januari 2017, Kejaksaan Tinggi, menyampaikan surat pemberitahuan ke alamat rumah Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Ia, sudah kita sudah sampaikan ke alamat rumah DI, tanggal 31 Januari 2017,” ujat Kasi Penkum. <br /> <br /> Pada Jumat, 3 Pebruari 2017, usai Dahlan Iskan menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet daerah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dia mnegatakan bahwa Kejagung ingin mendapat hadiah MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) dengan menetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> “Pingin mendapatkan hadiah MURI, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh PERS Indonesia menjadi tersangka Tiga kali. Mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI, karena Tiga-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap tidak ada kaitan dengan sogok menyogok tidak ada kaitan dengan aliran dana tidak ada kaitan pemberian uang tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI,” kata Dahlan Iskan dengan mengulang-ulang kata MURI.  (Redaksi)

News Tipikor Dahlan Iskan “Kesetrum” Mobil Listrik

Dahlan Iskan saat di datangi tokoh Nasiona di Pengadilan Tipikor Surabay (Dok.beritakorupsi.co) beritakorupsi.co – Nama Dahlan Iskan, ...

»

Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN Jadi Tersangka Proyek Mobil Listrik

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitNYC5ebZlhpyWF63GqLmd50Y9KYFvDXTQ7l3_6VzgwQMgB-bTvjg3N7P8Vi1AzuQRVgBy7cFIRCqwhaK5JV48GAeyJ-LxDimhE-1N7OjzxZtnn_Y0zfQOGzvprwZtBmMWOtzycWpr_yA/s1600/DSCF9887.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitNYC5ebZlhpyWF63GqLmd50Y9KYFvDXTQ7l3_6VzgwQMgB-bTvjg3N7P8Vi1AzuQRVgBy7cFIRCqwhaK5JV48GAeyJ-LxDimhE-1N7OjzxZtnn_Y0zfQOGzvprwZtBmMWOtzycWpr_yA/s640/DSCF9887.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Dahlan Iskan, nama ini sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, Khusunya Jawa Timur. Sebab, sebelum menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Sby, Dia dalah mantan Wartawan dan kemudian Pimpinan Jawa Pos Group, salah Satu Koran Harian terkenal dan “ditakuti” di Jawa Timur.<br /> <br /> Namun, disaat dirinya tidak lagi sebagai “penguasa” di pemerintahan era Presiden Jokowi saat ini, Dahlan Iskan ibarat jatuh tertimpa tangga. Satu per Satu, kasus dugaan Korupsi mulai “melilitnya” diantaranya, kasus dugaan Korupsi pembangunan 21 gardu listrik induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2011, senilai Rp 1triliun lebih. Dalam kasus ini, Dahlan Iskan bebas, setelah melakukan upaya hukum Pra Peradilan atas penetapannya menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.<br /> <br /> Setelah Dahlan Iskan bebas dari kasus dugaan Korupsi gardu Listrik, dirinya kembali diperiksa dalam kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan lahan sawah di di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tahun 2012 hingga 2014 dengan anggaran puluhan milliar rupiah. Dalam kasus ini, pemeriksaan yang di lakukan oleh Mabes Polri belum berakhir dan status Dahlan Iskan memang belum jelas.<br /> <br /> Belum selesai pemeriksaan kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan lahan sawah, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, dibawah Kepemimpinan Maruli Hutagalung, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Pemrov Jatim pada tahun 2003, yang dilakukan oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU). Maruli pun mendapat berbagai tudingan karena keberaniannya mengusik Bos Jawa Pos Group itu.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) ditetapkan sebagai tersangka, bersama Wishnu Wardhana, selaku General Magaer (GM) yang juga Ketua Tim Asset. Walau Dahlan Iskan, melakukan upaya hukum Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, usahanya tidak sebaik saat dirinya bersama Kuasa Hukumnya, mempraperadilkan Kejati DKI Jakarta. Dan saat ini, Keduanya (Dahlan Iskan bersama Wishnu Wardhana) berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. <br /> <br /> Perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah yang dilakukan oleh PT PWU masih dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka pada 26 Januari 2017. <br /> <br /> “Ia, kita sudah sampaikan surat pemberitahuannya pada tanggal 31 Januari 2017,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim.<br /> <br /> Pada Jumat, 3 Pebruari 2017, usai Dahlan Iskan menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet daerah di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dia mnegatakan bahwa Kejagung ingin mendapat hadiah MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) dengan menetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> “Pingin mendapatkan hadiah MURI, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh PERS Indonesia menjadi tersangka Tiga kali. Mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI, karena Tiga-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap tidak ada kaitan dengan sogok menyogok tidak ada kaitan dengan aliran dana tidak ada kaitan pemberian uang tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pingin mendapatkan penghargaan dari MURI,” kata Dahlan Iskan dengan mengulang-ulang kata MURI.  (Redaksi)<br /> <br /> <br />

News Tipikor Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN Jadi Tersangka Proyek Mobil Listrik

beritakorupsi.co – Dahlan Iskan, nama ini sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, Khusunya Jawa Timur. Sebab, sebelum menja...

»

Dugaan Korupsi PT PWU, Jual Aset Rp 4,7 M Dari Nilai NJOP 9,6 Milliar

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyV8t4_ricRI6T8C4apu3hZNF4qtqxQ1c_uC5G4GdZovoqxQppbLmTf8YXc_okGC4jGBVYu-gK7L1BY2vT1F5xufBtPwIHz5L7IfKyrYfeW2d6PiZ1PWjADyVNnxxRvtp7jnd_FbJ8cdc/s1600/IMG_20170203_102320%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyV8t4_ricRI6T8C4apu3hZNF4qtqxQ1c_uC5G4GdZovoqxQppbLmTf8YXc_okGC4jGBVYu-gK7L1BY2vT1F5xufBtPwIHz5L7IfKyrYfeW2d6PiZ1PWjADyVNnxxRvtp7jnd_FbJ8cdc/s640/IMG_20170203_102320%25281%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Giono, Zulkan, Kuncoro, Sugiharto dan Toni</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Penilaian masyarakat tentang kasus dugaan Korupsi pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003 lalu, oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahla Iskan, yang juga mantan menteri BUMN ini,  bukan kasus Korupsi melainkan perdata, karena bukan milik  Perusahaan Daerah (Perusda), melainkan milik PT (Perseroan Terbatas).<br /> <br />Sehingga, berbagai tudingan miring dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia Khususnya di Jawa Timur,  ditujukan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, yang dipimpin Maruli Hutagalung selaku Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) Jatim. <br /><br />Sementara dalam fakta persidangan, dari bukti maupun keterangan beberapa saksi yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim, terungkap bahwa PT PWU adalah penggabungan dari 5 Perusahaan daerah milik pemerintah Pemprov Jatim. Termasuk asset yang dijual oleh PT PWU yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, berstatus PD (Perusahaan Daerah). <br /><br />Pada persidangan minggu lalu, Jumat, 20 Januari 2017, “kabut” dalam kasus pelepasan asset Pemrov. Jatim yang dikelola PT PWU di Kediri ini pun mulai “terang”, saat JPU kembali menghadirikan Empat dari Enam orang saksi. sebab Dua saksi kunci yakni Ir. Sofian Lesmanto dan  saksi kunci Sam Santoso, tidak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Korupsi. <br /><br /><br />Ke Empat saksi dalam persidangan yang memenuhi panggilan JPU adalah selaku panitia lelang yaitu; Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah) bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas<br /><br />Keterangan saksi dalam persidangan tanggal 17 Januari 2017 dengan keterangan saksi tanggal 20 Januari 2017 ada kesamaan yakni, adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan PT PWU telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /><br />Yang mengejutkan saat itu adalah, saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 milliar. Sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepda saksi. <br /><br />“Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh akutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah akutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana sebesar Rp 510 juta untuk untuk panitia, namun panitia hanya menerima antara 1 hingga 1,5 juta kecuali Sekeretaris Panitia lelang menerima 5 juta juga pengeluaran sebesar Rp 8 juta untuk pembayaran pajak PBB. Pada hal JPU menyebutkan, pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi pun tak tahu mengenai SOP penjualan asset kecuali hanya mendengarnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetujui terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran. “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di bayar atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi, saat itu. <br /><br />Pada Jumat, 03 Pebruari 2017, JPU kembali menghadirkan 5 (Lima) orang saksi diantaranya, Sugiono, dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung; Zulkan, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung; Kuncoro (Lurah), Sugiharto (Sekretaris Lurah) dan Toni (Lurah).<br /><br />Dari keterangan saksi Sugiono dan Zulkan, dihadapan Majelis hakim terungkap bahwa, penjulan asset di Tulungagung berstatus Perusahaan Daerah (PD) dan penjualan jauh lebih murah dari harga Nilai Jual Opjek Pajak (NJOP) yaitu sebesar Rp 4.750.000.000 sementara NJOP senilai 9.657.640.000.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Zulkan menjelaskan, bahwa status asset di Tulungagung adalah Perusahaan Daerah (PD) yang dialihkan ke PT Sempulur pada tanggal 11 Agustus 2004. “Status tanah di Jalan Hasanuddin, Tulungagung pada tahun 2003 atas nama PD Sarana Bangunan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2004 di alihkan ke PT Sempulur, tanggal 11 Agustus 2004. Luas 24.590 M3 ada bangunan Kremik dengan SHGB. Akte jual beli atas nama PT Sempulur. Berita acara RUPSLB 3 September 2003 menyetujui pelepasan. Didaftarkan di Notaris di Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2004,” kata saksi mnejelaskan.<br /><br />“Penjualan harga tanah dan bangunan sebesar Rp 4.750.000.000. NJOP per meter 335.000. NJOP keseluruhan 9.657.640 Akte 635,” kata saksi<br /><br />Sementara saksi Sugiono mejelaskan, Dinas pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung, memiliki data dari Aplikasi Sismiop (Sistim Informasi Pajak) bahwa asset di Tulungagung atas nama wajib pajak PT Panca Wira Usaha.<br /><br />“Nama Wajib Pajak, PT Panca Wira Usaha, alamat Wajib Pajak, Jalan Hasanuddin. Luas bumi 590 dengan NJOP tahun 2002, 243.000 ribu. Total NJOP 5.975.310.000. untuk luas bangunan 11.694 dengan NJOP per meter 235.000. total NJOP 2.631.150.000. total NJOP secara keseluruhan adalah 8.606.520.000 untuk SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tahun 2002. SPPT tahun 2003, luas bumi 24.590 NJOP per meter 28510 total 7.008.150.000. Luas bumi 11.694. NJOP bumi per meter 264 ribu. Total 3.087.216.000. Total NJOP 10.095.366.000. Tahun 2004, PT Panca Wira Usaha luas bumi 24.590 NJOP per meter 335 ribu. NJOP bumi, total 8.237.650 ribu. Luas bangunani dalam data kami mengalami penurunan tinggal 3.310. NJOP bangunan per meter 429.000, total 1.419.990.000. Total NJOP 9.657.640.000. Wajib Pajak atas nama PT Panca Wira Usaha. Tahun 2005, PT Panca Wira Usaha, luas bumi 24.590 NJOP per meter 454.000. total NJOP bumi 11.409.750.000. Luas bangunan 3.310 NJOP bangunan per meter 429.000. Total NJOP bangunan 1.419.990.000. Total NJOP bumi dan bangunan 12.829.750.000 wajib pajak atas nama PT Panca Wira Usaha,” ungkap saksi sesuai data yang dipegangnya.<br /><br />Saksi Sugiono menjelaskan bahwa, wajib pajak baru berubah pada tahun 2006. “Atas nama PT Sempulur Abdi Mandiri dengan nilai NJOP nya, ini sudah dipecah ada dua. SPPT induk luasnya tinggal 20.295, bangunan kosong. Total NJOP bumi 9.400.176.000. kami dapat dari data aplikasi sismiop (sistim informasi pajak),” ujar saksi.<br /><br />Dari keterangan saksi-saki bahwa, “lahirnya” PT PWU dalah penggabungan dari 5 perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Satu, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, dan dalam pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /><br />Bila demikian, bagaimana status hukum kepemilikan PT PWU, apakah penggabungan Lima perusahaan daerah menjadi Satu dengan berstatus PT, hanya tunduk pada Undang-undang PT dan tidak tunduk pada peraturan lainnya ? Apakah Perda No 5 tahun 1999, sudah tidak berlaku karena sudah beralih status menjadi PT ? Atau apakah Pemerintah Provinsi - Jawa Timur sudah tidak punya hak di PT PWU ? sehingga penjualan dibawah harga NJOP tidak menyalahi aturan dan yidak merugikan keuangan negara ?. <br /><br />Usia persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo, dari Kejati Jatim menjelaskan, bahwa penjualan aseet terjadi kesalahan prosedur. Menurut JPU Trimo, karena nilai jualnya di bawah NJOP.<br /><br />"Berdasarkan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harusnya nilai jualnya minimal sama atau di atas NJOP. PWU bukan sekadar menjual tanah, tetapi juga gedung termasuk sejumlah alat pabrik yang masih bisa digunakan,” ujar JPU Trimo.<br /><br />Trimo menambahkan, untuk membuktikan bahwa penjulan asset yang di lakukan oleh PT PWU, akan menghadirkan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.   (Redaksi)<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br />

News Tipikor Dugaan Korupsi PT PWU, Jual Aset Rp 4,7 M Dari Nilai NJOP 9,6 Milliar

Foto dari kiri, Giono, Zulkan, Kuncoro, Sugiharto dan Toni beritakorupsi.co – Penilaian masyarakat tentang kasus dugaan Korupsi pelepas...

»

Jaksa Pulang, Tak Boleh Parkir Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLKrKzy-n5Gl8qbS3vHhPwkIqADGQzOgzIaa-j16WK1rjWsgTM5iDGH323MtzitHQmy_3IWXI6uwIUO9oOB-EWDLwgrZU-VzPGEpV2Nvq6Ymn8G-iEDmmlCdXFS87mkHf569QHVhOkiA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLKrKzy-n5Gl8qbS3vHhPwkIqADGQzOgzIaa-j16WK1rjWsgTM5iDGH323MtzitHQmy_3IWXI6uwIUO9oOB-EWDLwgrZU-VzPGEpV2Nvq6Ymn8G-iEDmmlCdXFS87mkHf569QHVhOkiA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Lapangan Bola untuk bermain Bola, Kolam Renang untuk Berenag dan Kolam Pancing untuk memancing. Lalu tempat parkir untuk apa ?. kalimat inilah yang terucap dari beberapa Jaksa di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 3 Pebruari 2017.<br /><br />Bahkan salah seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) yang hendak bersidang kasus perkara Korupsi Tambang Pasir Lumajang, langung pulang karena tak diijinkan memasuki area gedung yang dibangun dari uang rakyat ini, oleh salah seorang Satpam atas kebijakan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya.<br /><br />“Saya mau sidang atas penetapan Majelis Hakim. Kalu gitu saya pulang,” kata Jaksa Sahroli, mengulang ucapannya kepada Satpam yang “mengusirnya” untuk tidak masuk ke area gedung. <br /><br />“Tulis aja. Ini kan mau memperbaiki pelayanan tetapi caranya begini. Lalu kita parker dimana,” kata Jaksa Sahroli kepada media ini.<br /><br />Kekecewaan tidak hanya dialami oleh Jaksa Sahroli, malinkan juga Jaksa lainnya. Bahkan sebelumnya, Jaksa dari Blitar hamper saja pulang namun tak jadi. Karena mobil yang ddi dalamnya adalah terdakwa, diijinkan hanya sekedar menurunkan dan selanjutnya harus keluar.<br /><br />“Saya juga tadi hamper pulang. Tapi dijiijinkan untuk menurunkan terdakwa. Lapangan Bola untuk bermain Bola, Kolam Renang untuk Berenag dan Kolam Pancing untuk memancing. Lalu tempat parkir untuk apa ? ,” Tanya Jaksa itu kecewa.<br />Kebijakan baru yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor berlaku bagi Jaksa, Wartawan dan Penasehat Hukum serta keluarga terdakwa. Area parker di Pengadilan Tipikor hanya boleh bagi pegawai dan Hakim demi meraih Akreditasi Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus.<br /><br />Memperbaiki pelayanan publik demi meraih Akreditasi, halaman parkir Pengadilan Tipikor, hanya boleh “dinikamti” kendaraan pegwai, Panitra dan Hakim. Semenatara kendaraan masyarakat baik Wartawan yang meliput, Jaksa serta Penasehat Hukum terdakwa dibiarkan mencari sendiri.<br /><br />Memang Satpam mengarahkan kendaraan roda empat untuk parkir di area gedung Universitas Islam Negeri Surabaya yang terletak disamping gedung Pengadilan Tipikor. Namun tak jelas, apakah arahan itu bagian dari kebijakan Ketua Pengadilan ?  (Redaksi)<br />

News Regional Jaksa Pulang, Tak Boleh Parkir Di Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Lapangan Bola untuk bermain Bola, Kolam Renang untuk Berenag dan Kolam Pancing untuk memancing. Lalu tempat parkir unt...

»

Prof. Dr. Philipus : LHP Dari Lembaga Lain Harus Diserahkan Ke BPK RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HywTn_I4su7X4HYqMw10CfEYfjZFadXlPTOtkL63t9BEGBLPsMn3ngVFKFWw3q2bGm8DH_-nskKe5FvJihBV8_OG3d1UlJ7s2lOw1oE8sXlAWOrhzjHYt5nUqCbM6aS3UMBELyQLbwo/s1600/IMG_20170202_115919.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HywTn_I4su7X4HYqMw10CfEYfjZFadXlPTOtkL63t9BEGBLPsMn3ngVFKFWw3q2bGm8DH_-nskKe5FvJihBV8_OG3d1UlJ7s2lOw1oE8sXlAWOrhzjHYt5nUqCbM6aS3UMBELyQLbwo/s640/IMG_20170202_115919.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.c</b>o – Beberapa kasus dugaan Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan kemudian di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, hasil penghitungan kerugian negara tidak melibatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)  RI atau pun<br /> <br /> Diantaranya, kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, namun hingga saat ini gedung Dewan itu tak kunjung selesai, karena pelaksana proyek yakni Kaiseng dan Shonaji “dilarikan”, sehingga kasus tersebut tetap “diselimuti kabut”   dan keduanya pun masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Dalam kasus ini, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, dalam surat dakwaannya pada saat awal persidangan menyatakan, bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, namun bukan hasil penghitungan atau audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur apa lagi hasil penghitungan BPK RI, melainkan hasil penghitungan Volume pekarjaan oleh Tim Teknik Spil dari Politekni Bandung. Hal itu seperti yang terungkap dalam persidangan pada Senin, 30 Januari 2017.<br /> <br /> Sementara, Ahli hukum tata Negara yang juga Guru Besar di Faklutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (FH Unair) dan FH. Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H menyatakan, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.<br /> <br /> Hal itu dijelaskan Prof. Dr. Philipus, dalam pesidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, sebagai Ahli dalam perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang dihadirkan oleh terdakwa Hedi Karnowo, pada Kamis, 2 Pebruari 2017<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, , Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H menjelaskan bahwa hal itu diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.<br /> <br /> “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara,” kata Ahli hukum tata nrgara ini sembari menyerahkan lembaran kepada Majelis.<br /> <br /> Lebih lanjut Guru Besar FH Universitas Trisakti ini menjelaskan, laporan hasil penghitiungan (LHP) yang dilakukan lembaga lain, wajib diserahkan ke BPK. <br /> <br /> “LHP yang dilakukan oleh BPK tidak dapat dijadikan sengketa di Pengadilan, tetapi harus diingat, Pengadilan juga tidak boleh menolak. LPH yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undangan, wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan,” lanjut Prof. Philpus, menjawab pertanyaan Abdul Salam selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa.<br /> <br /> PH terdakwa Hedi Karnowo, Abdul Salam, menanyakkan hal tersebut kepada Ahli hukum tata negra ini, terkait hasil penghitungan kerugian negara yang dikatakan JPU namun menurut Ahli Teknik Spil.<br /> <br /> Dalam UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara ; Pasal 2 ayat (1). Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara; ayat (2).  BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung  jawab keuangan negara.<br /> <br /> Dalam pasal 3 ayat (1).  Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ayat (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undangundang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. <br /> <br /> Sementara dalam perkara Korupsi proyek gedung DPRD Kota Madiun, JPU tidak melibatkan BPK RI maupun BPKP Jawa Timur. Lalu bagaimana JPU menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 1 milliar lebih kasus ini ? Bagaimana pula keabsahan dari hasil penghitungan Volume pekerjaan yang dilakukan Tim Teknis Spil dari Politeknik Bandung ?<br /> <br /> Sementara pertanyaan JPU kepada Ahli, terkait surat kuasa Khusus berdasarkan Akta Notaris, yang diberikan terdakwa Hedi Karnowo, selaku Direktur PT AJP kepada tersangka Kaiseng, selaku pelaksana pekerjaan. Dalam surat kuasa tersebut meliputi pelaksanaan pekerjaan hingga selesai, melakukan surat menyurat, menghadiri rapat, melakukan pembayaran buruh hingga pencairan. Dan apa bila tejadi perbuatan yang melanggar hukum, menjadi tanggung jawab penerima kuasa. Sebab pekerjaan tersebut bukan sub kontrak melainkan pinjam bendera atau dokumen PT milik Hedi Karnowo.<br /> <br /> Menjawab pertanyaan JPU tersbut, Prof. Dr. Philipus menjelaskan, perbuatan melawan hokum adalah tanggung jawab penerima kuasa. “Kesalahan surat kuasa adalah tanggung jawab pimpinan, kalau ada perbuatan melawan hukum dari pekerjaan, itu menjadi tanggung jawa penerima kuasa,” tegas Prof. Philipus.<br /> <br /> Setelah mendengarkan penjelasan Ahli hukum tata negara, kemudian dilanjutkan  dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa, JPU menanyakkan bukti asli penggunaan uang sebesar Rp 606 juta, yang dicairkan oleh pengguna Anggaran (PA) kerekening PT AJP. sebab, dalam dakwaan JPU, terdakwa dituduh menikmati uang dari hasil proyek tersebut sebesar Rp 606 juta. Sementara menurut terdakwa, uang sebesar itu dugunakan untuk proyek pembangunan gedung Dewan setelah Kaiseng dan Shonaji melarikan diri karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.<br /> <br /> Namun oleh terdakwa, bukti asli penggunaan uang sebesar Rp 606 juta diserhkan kepada Majelis Hakim. Justru terdakwa sendiri mengalami kerugian sebesar Rp 80 juta termasuk membayar gaji buruh yang ditinggalkan Kaiseng dan Shonaji.<br /> <br /> “Ada bukti asli. Uang 606 juta saya pergunakan untuk proyek termasuk membayar gaji buruh, justru saya mengalami kerugian sebesar Delapan puluh juta rupiah (Rp 80 juta). 2,5% yang dijanjikan Kaiseng , belum saya saya terima. 128 juta yang saya cairkan kepada Aditya atas perintah Kaiseng termasuk pencairan kepada yang lain, itu atas perintah Kaiseng dan Shonaji,” jawab Hedi Karnowo.<br /> <br /> Sementara menjawab pertanyaan anggota Majelis Hakim Mochammad Mahin, terkait pernyataan Hedi Karnowo mengenai proyek tersebut sepertinya sudah diatur. Hedi Karnowo menjelaskan, bahwa terlalu mudahnya proses lelang yang hanya 1 (Satu) peserta dan pencairan uang muka sebesar 20% setelah penanda tanganan kontrak. <br /> <br /> Pada sidang sebelumnya, hal yang sama juga terucap dari terdakwa Iwan Suasana. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Iwan mengatakan bahwa proyek tersebut dari Panji (Bondan Panji Saputra), anggota DPRD Madiun yang juga adik kandung tersangka Wali Kota Bambang Irianto. <br /> <br /> Namun anehnya, mengapa penyidik Kejati Jatim atau JPU Kejari Madiun tidak menghadirkan Panji dalm persidangan ? sebab pernyataan terdakwa Iwan dalam persidangan bisa jadi terucap saat dirinya diperiksa sebagai tersangka.<br /> <br /> Namun tak heran. Bila dikaitkan dengan kasus Korupsi proyek pembangunan Embung (waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tahun 2014 lau dengan anggaran sebesar Rp 19 milliar. Dalam kasus ini, Kejari Madiun hanya menyeret 2 orang terdakwa yakni PPKm dan Konsultannya. Pada hal, proyek ini mengalami kerusakan.<br /> <br /> Namun dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim (Senin 7 Maret 2016), salah satu terdakwa membeberkan adanya pertemuan Kajari Madiun, Kasi Pidsus dan Wali Kota Bambang Irianto dan beberapa orang lainnya di Lt 20 Hotel JW Mariot Surabaya, setelah kasus proyek pembangunan Embung mencuat ke publik.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyebutkan bahwa adanya aliran dana sebesar Rp 2 M kepada Boni, anak Wali Kota sebelum proyek di lelang. Dan aliran dana kepada Wali Kota sebesar Rp 1 M, Kajari Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di Jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta.  (Redaksi)

News Tipikor Prof. Dr. Philipus : LHP Dari Lembaga Lain Harus Diserahkan Ke BPK RI

beritakorupsi.c o – Beberapa kasus dugaan Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan kemudian di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, ...

»

Selain Kendaraan Pegawai, Dilarang Masuk Ke Area Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh183Wu-HSMWG4BY1z25DtMdmIqd9gpgBpGruuk3Coqgt_exzbaG_q7_Ir_yMigXraEH9-ya1eHbkK6YCf5_d9Z5LwU2r85UvkXLVkDp_qjy3pEKBPAuwqXBAA4nKl7Em3-WxddgU2OefU/s1600/IMG_20170202_104134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh183Wu-HSMWG4BY1z25DtMdmIqd9gpgBpGruuk3Coqgt_exzbaG_q7_Ir_yMigXraEH9-ya1eHbkK6YCf5_d9Z5LwU2r85UvkXLVkDp_qjy3pEKBPAuwqXBAA4nKl7Em3-WxddgU2OefU/s1600/IMG_20170202_104134.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2017, Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko, membuat kebijakan baru, demi meraih dan mempertahankan Akreditasi Kelas I A Khusus.<br /><br />Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko yakni, larangan bagi kendaraan pengunjung baik Pengacara/keluarga terdakwa maupun wartawan, dilarang masuk   ke area gedung yang dibagun dari uang rakyat itu.<br /><br />Kebijakan itu demi merai dan mempertahankan Akreditasi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. Tidak hanya larangan kendaraan bagi pengunjung masuk ke area Pengadilan, termasuk meliburkan sidang perkara pidana umum maupun pidana Korupsi. Namun pengumuman itu tidak tertulis<br /><br />“Maaf tidak boleh masuk, semua kendaraan roda dua diparkir diluar disamping (samping luar Pengadilan Tipikor.red),” kata seorang Satpam kepada wartawan beritakorupsi.co sesaat setelah berhenti dibelakang gedung Pengadilan, pada Kamis, 2 Pebruari 2017.<br /><br />Area parkir yang disediakan Pengadilan Tipikor disamping luar gedung Pengadilan yang bekerjasama dengan masyarakat, tenyata sebuah gang menuju perkampungan. “Ia, disini parkirnya kerja sama dengan Pengadilan,” kata penjaga parkir.<br /><br />Apakah kebijakan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor ini hanya sesaat demi sebuah Akreditasi atau selamanya ? seperti sebuah monitor jadwal persidangan perkara Korupsi yang hanya berfungsi dua kali seminggu yakni, setiap Selasa dan Jumat seiring dengan sidang perkara Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan ?  (Redaksi)<br />.

News Regional Selain Kendaraan Pegawai, Dilarang Masuk Ke Area Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2017, Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko, membuat kebijakan baru, ...

»