BERITAKORUPSI.CO

WN Hongkong Jadi Saksi Di Pengadilan Korupsi Surabaya

Lam Chong San, Tanyakkan Hasil Audit BPKP Ke JPU 
 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtgWVZBoFmKacQTZiU5QF-7nW6fAh0rb-lnQ-wYalJQIVXGU1Bj_KSWtOK9P18UXtzrt9J7WrD8GoeT5U7dbMC-q4cKGb_mpP9lF259hTzADoO3zePiW_55uFFfH5AQklgzUMfdZ7aZM/s1600/DSCF1235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtgWVZBoFmKacQTZiU5QF-7nW6fAh0rb-lnQ-wYalJQIVXGU1Bj_KSWtOK9P18UXtzrt9J7WrD8GoeT5U7dbMC-q4cKGb_mpP9lF259hTzADoO3zePiW_55uFFfH5AQklgzUMfdZ7aZM/s640/DSCF1235.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lam Chong San (WN Hong Kong) sedang duduk dan menoleh kebelakang</td></tr>
</tbody></table>
 
 
beritakorupsi.co – Ini mungkin yang pertama kali di Indonesia sejak Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, Warga Negara (WN) Hong Kong, di adili sebagai terdakwa Korupsi, dan kemudian saat ini menjadi saksi untuk Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi yang sama. 
 
Lam Chong San (76), adalah seorang Investor Warga Negara (WN) Hong Kong yang memiliki ijin tinggal tetap di Indonesia. Dan pada tahun 2007 lalu, ‘Ngkong’ ini mendirikan perusahaan di bidang Pertambangan Miniral dan Batu Bara (Minerba) yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yakni PT Indo Modern Mining Sejahtera (PT IMMS). 
 
Fakta Persidangan Sebelumnya Pada 2016 (Jilid I). 
 
Dan pada tahun 2016, 3 (Tiga) tahun setelah PT IMMS tidak lagi melakukan kegiatan penambangan (2013), dan seiring mencuatnya kematian ‘Alm. Salim Kancil’ yang di otaki Kepala Desa Selokawarawar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang (sudah di Vonis oleh Hakim PN Surabaya), karena almarhum memprotes kegiatan penambangan galian C di Desa Selokawarawar, pria yang hampir bau tanah ini (Lam Chong San) pun dijadikan tersangka, dan adili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, karena perusahaan yang didirikannya itu, di dituduh melakukan “pencurian” harta kekayaan Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penambangan pasir besi (Galian B) di Desa Bades, Kecamatan Pasirian secara ilegal di lahan yang di kleam sebagai milik Perhutani pada tahun 2010 hingga 2013 lalu, dan mengeksport ke Luar Negeri. 
 
Walau pun sejak awal berdirinya PT IMMS miliki WN Hongkong ini telah memperoleh Surat rekomendasi dari Perum Perhutani dengan Nomor. 806/ 052.1/P-SDH/Pbo/II yang menyatakan, tidak keberatan untuk diadakan kegiatan penyelidikan (Ekploirasi) bukan Eksploitasi (Penambangan), Ijin Kuasa Pertambangan eksplorasi pasir besi nomor 503/01.427/2008 tanggal 30 Juni 2008 di Wilayah Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian dan Tempursari seluas kurang lebih 8000 Ha, Surat Keterangan dari kepala daerah yang menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan penyelidikan di Desa Bades, Selokawarawar dan Selokanyar. 
 
Juga berdasarkan SK Bupati Lumajang No. 503/904/427.1/2009 tentang persetujuan perpanjangan ijin usaha pertambangan eksplorasi pasir besi kepada PT IMMS yang berlaku selama 3 tahun, berdasarkan UU No 4 tahun 2009 dan Surat Edaran Dirjen ESDM, tanggal 25 Agustus 2008, SK Persetujuan Kelayakan Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang, tanggal 24 Juni 2010 No. 6 60/192 /427.44/2010, SK No. 503/436/427.14/2010 tentang Peningkatan Izin usaha Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT IMMS di Blog Damper seluas 1195 Ha, berlaku selama 10 tahun. 
 
Serta PT IMMS telah mengantongi Sertifikat Clear And Clean (CnC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012 sebagai persyaratan Ekspor, PT IMMS telah mempunyai Ijin Eksportir Tterdaftar (ET), Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, serta  sebagai pemegang ijin usaha pertambangan, PT IMMS sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hal penerimaan negara bukan pajak seperti iuran tetap untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi yang disetorkan kepada rekening Kementerian ESDM dan kementerian keuangan maupun  sebelum melakukan penambangan. 
 
 Maupun PT IMMS sudah membayar sewa atas lahan tambang di Blog Damper kepada Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang antara lain ; Surat Keputusan nomor 503/0379./427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah tanggal 12 Agustus 2011, SK Nomor 503/03 80/427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah daerah tanggal 12 Agustus 2011 dan SK nomor 503/0381/427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah tanggal 12 Agustus 2011, namun semuanya itu dianggap Ijin “Ilegal” oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). 
 
Lam Chong San selaku Direktur Utama PT IMMS bersama Abdul Gofur, selaku Sekretaris Tim Teknis Amdal, yang lulusan SMEA dan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupatena Lumajang,  akhirnya dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim Pengadilan Tipior yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada 6 September 2016 (Jilid I). Sementara dalam jilid II, yakni Ninis Rindhawati, selaku Plt. DLH dan Abdul Rahem Faqih, Konsultan AMDAL dari CV Lintas Sumberdaya Lestari (Wakil Direktur), saat ini sedang menjalani proses persidangan. 
 
 
Pria WN Hong Kong yang berusia 75 tahun ini di Vonis pidana Penjara yang selamanya  17,3 tahun (tuntutan JPU 27,6 tahun penjara) dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 79 milliar lebih. Sementara Abdul Gofur, di hokum selama 7 tahun penjara. 
 
Aehnya, MENGAPA PEMERINTAH INDONESIA (PERHUTANI) TIDAK SEJAK AWAL MELAKUKAN TINDAKAN BERUPA TEGURAN/PERINGATAN ATAU BAHKAN MENUTUP/MENCABUT IJIN PT IMMS SERTA MENDEPORTASINYA  ? MENAGAPA SETELAH 3 TAHUN PT IMMS TIDAK LAGI MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH, PT IMMS DILAPORKAN TELAH MELAKUKAN PENAMBANGAN ILEGAL DAN HASILNYA DI EKSPORT KE LUAR NEGERI ? MENGAPA JPU TIDAK MENGHADIRKAN BEA CUKAI SEBAGAI SAKSI, TERKAIT EKSPORT HASIL TAMBANG PT IMMS KE LUAR NEGERI ? BILA IJIN YANG DIMILIKI PT IMMS TIDAK SAH DAN DIANGGAP ILEGAL, DAN PEMBAYARAN IURAN SERTA ROYALTI, MENGAPA JPU TIDAK MENGHADIRKAN PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI SAKASI DI PENGADILAN TIPIKOR ? 
 
Terkait ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pertambangan, yang dimiliki PT IMMS, diserahkan ke Konsultan AMDAL. Selaku Warga Negara Asing, sebelum berangkat ke Hong Kong, pada tahun 2010, Lam Chong San, selaku Dirut PT IMMS memberikan kuasa kepada salah satu Direktur PT IMMS yaitu Vita Alfiana, untuk mengurus Ijin AMDAL. Kemuadian, Vita atas nama PT IMMS selaku Pamakarsa, membuat dan menandatangani kerjasama dengan Abdul Rahem Faqih, selaku Konsultan AMDAL dari CV Lintas Sumberdaya Lestari, sementara Ninis Rindhawati, adalah Ketua Tim Teknis AMDAL selaku Plt. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. 
 
Dalam proses penyusunan kerangka AMDAL inilah yang dianggap menjadi “biang kerok” hingga menghantarkan Abdul Gofur, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Lam Chong San, daingap melakukan penambangan Ilegal. 
 
Fakta Persidangan Dalam Jilid II 
 
Pada Selasa, 31 Januari 2017, WN Hong Kong ini pun kembali dihadirkan JPU Dewi dkk dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor bersama Abdul Gofur sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Ninis Rindhawati dan terdakwa Abdul Rahem Faqih yang didampingi Penasehat Hukumnya (PH). 
Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim yang sama dengan perkara Jilid I yaitu Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, keterangan kedua saksi yang juga terdakwa ini tidak beda dengan keterangan pada saat dirinya diadili sebagai terdakwa. Dihadapan Majelis Hakim, saksi Lam Chong San menjelaskan, bahwa bukan dirinya yang mengurus ijin AMDAL. 
 
“Yang membuat saya nggak tahu. Karena saya saat itu sudah keluarkan surat kuasa kepada Vita Alfiana salah satu Direktur PT IMMS, saya selaku Dirut. Dia yang membuatkerjasama menyususn AMDAL dengan Faqih (terdakwa Abdul Rahem Faqih) karena saya tidak ada di Indonesia, saya di Hong Kong. Akte Pendirian perusahaan ada. Saya pernah bertemu dengan Faqih tapi tidak bicara mengenai AMDAL. Kira-kira bulan kemudian dikeluarkan surat persetujuan Layak yang ditanda tangani oleh Bupati pada Juni 2010 dan pengajuan Maret 2010,” Jawab Lam Chong San Kepada Majelis. 
 
Lam Chong San menambahkan. Sebelum dikeluarkannya surat persetujuan layak oleh Bupati, ada beberapa kali revisi karena dianggap belum lengkap. Lam Chong San mengatakan bahwa pengurusan Ijin AMDAL sangat jlimat. “Ada beberapa kali revisi. Saya menerima laporan karena saya sudah kuasakan dan saya ada di Hong Kong. Rivisinya beberapa kali dan sangat jlimat. Ada perjanjian dengan Faqih sampai selesai pengerususan persetujuan itu dan sudah selesai,” kata saksi Lam Chong San kepada Majelis atas pertanyaan JPU. 
 
Hal yang sama juga dijelaskan saksi Abdul Gofur, selaku Sekretaris Tim Teknis. Abdul Gofur menjelaskan, ada pengusulan ijin AMDAL dari PT IMMS melalui Konsultan CV Lintas Sumberdaya Lestari. 
 
“dalam penyusunan AMDAL Ada Empat kali revisi. Dokumen lama dikembalikan ke Pamakarsa. Dan setelah lengkap baru diusulkan ke Komis Penilai. Dalam sidang Komisi, yang membuka dalah Sekda dan dilanjutkan oleh Asisten. Karena Bu Ninis saat itu hanya sebagai Plt. Dalam aturan harus selesai dalam waktu 75 hari. Kalau dalam waktu 75 hari belum selsai, daingap diterima,” kata Gofur menjelaskan. 
 
Gofur mengakui. Keluarnya Ijin AMDAL melebihi waktu 75 hari yakni 90 hari. Sehingga otomatis ijin AMDAL akhirnya dikeluarkan oleh Pemda Lumajang. Inilah yang dianggap sebagai “biang keladi” keluarnya ijin AMDAL karena diduga ada pemberian sesuatu kepada Tim Teknis. Namun tak jelas apa yang diberikan oleh pihak PT IMMS kepada Tim Teknis. Dugaan itu muncul dari pertanyaan JPU kepada saksi kedua saksi. namun saksi menjelaskan tidak ada menerima. Namun JPU pun tak melanjutkan pertanyaan nuntuk membuktikan dugaan itu. 
 
Yang anehnya, JPU justru tidak memiliki bukti terkait Lisensi yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang intinya, bahwa DLH Kabupaten Lumajang dapat memproses dan mengeluarkan ijin AMDAL. 
 
Tekait keluarnya ijin AMDAL yang tidak sesuai dengan prosedur oleh Pemkab Lumajang kepada PT IMMS bahwa ada dugaan “pemberian uang” kepada Tim Teknis maupun Tim Penilai AMDAL pada tahun 2010 lalu, hal itu sudah pernah diceritakan Lam Chong San kepada Wartwan Media ini pada saat dirinya diadili sebagai terdakwa. 
 
Saat itu, Lam Chong San menceritakan. Pada tahun 2014, dirinya pernah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. Menurut Lam Chong San, yang ditanya oleh penyidik Keati Jatim saat itu pada dirinya adalah terkait pembagian hasil penambangan dengan Pemda Lumajang. 
 
“Tahun 2014 saya pernah dipanggil oleh Kejati, saya ditanya apakah PT IMMS bagi hasil dengan Pemkab. Saya jawab tidak ada, karena tidak ada dalam aturan. PT IMMS membayar Iuran kepada pemerintah pusat. Tapi satu tahun kemudian, 2015 saya dijadikan tersangka dan tidak damping pengacara dan penerjemaitah, karena bahasa Indonesia saya tida seperti sekaarang,” cerita San panggilan Lam Chong San. 
 
“Awalnya saya dituduh menyuap, karena tida terbukti siapa yang saya suap dan kapan, terus tuduhan konfirasi. karena tidak terbukti baru tuduhan tidak memiliki ijin AMDAL,” lanjut San saai itu. 
 
Namun yang mengherankan dalam persidangan (31 Januari 2017), adalah saat Lam Chong San menanyakkan JPU terkait hasil audit BPKP yang menyebutkan, adanya kerugian negara  sebesar Rp 79 milliar yang dilakukan oleh terdakwa atas kegiatan penambangan pasir besi (galian B). karena pada saat dirinya diadili BPKP tidak menjelaskan kepada terdakwa. JPU hanya menyarankan kepada saksi untuk meminta kepada BPKP melalui PH-nya. 
 
Usai persidangan, terkait hasil audit BPKP yang ditanyakkan saksi yang juga terdakwa, JPU Dewi mengatakan tidak mengetahui karena tidak ikut dalam persidangan terdakwa. “Saya nggak tau karena saat itu saya tidak ikut,” kata JPU Dewi membenarkan diri.  (Redaksi)

News Tipikor WN Hongkong Jadi Saksi Di Pengadilan Korupsi Surabaya

Lam Chong San, Tanyakkan Hasil Audit BPKP Ke JPU Lam Chong San (WN Hong Kong) sedang duduk dan menoleh kebelakang beritakorupsi.co...

JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

02.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 29 milliar. Dan Enam dari Delapan tersangka tersebut, saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, karena di tuduh telah melakukan tindak pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung Dewan Kota Madiun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaskaan Negeri (Kejari) Madiun dibawah tongkat komando Paris Pasaribu, selaku Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) yang sempat namanya disebut di Persidangan oleh terdakwa dalam kasus Korupsi Embung Madiun, telah menerima aliran dana ratusan juta bersama Wali Kota, Bambang Irianto yang saat ini ditahan penyidik KPK. Ke Enam orang tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, Keduanya masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, sehingga kasus ini menjadi tidak jelas. 
 Namun aneh. JPU mendakwa ke Enam terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, namun tak jelas berapa kerugian negara. Sebab, dalam persidangan pada Senin, 30 Januari 2017, JPU menghadirkan ahli namun bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dalam kasus Korupsi lainnya, melainkan menghadirkan Ahli Teknik Spil dari Politeknik Bandung. Pada hal, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun bukan karena roboh atau mengalami kerusakan, melainkan karena belum selesainya dikerjakan hingga akhir tahun (31 Desember 2015) bahkan hingga penambahan waktu 50 hari (19 Pebruari 2016) baru selesai 85%. Anehnya, mengapa JPU tidak menghadirkan Ahli dari BPK RI atau BPKP Perwakilan Jawa Timur, selaku lembaga negera yang berwenang melakukan penghitugan kerugian negara ? Ahli Teknik Spil yang dihadirkan JPU dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji, untuk ke Enam terdakwa yakni, Iskandar, Dosen Politeknik Bandung. Dalam persidangan, Ahli ini menyatakan dengan jelas bahwa Ia, tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian negara. “Pertanyaan saya, selisi dari 90% ke 85% itu, kalau dinilai dari kontrak itu, berapa nilainya ?,” Tanya JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Madiun kepada Ahli yang dihadirkannya. “Saya pikir begini. Kalau jumlah nilai uangnya itu bukan domain saya sebetulnya. Saya tidak menghitung kerugian negara tapi volume” jawab Ahli. Walau akhirnya Ahli ini menyebutkan ada selisih dari volume pekerjaan sebesar Rp 1 milliar, namun Ahli Teknik Spil ini tidak menghitung matrial yang belum terpasang. Namun jawaban Ahli ini mungkin tak sesuai dengan yang “disepakati”, JPU pun kembali mengulang pertanyaan yang sama, pada hal, Ahli yang dihadirkannya ini bukanlah Ahli dari BPKP. Sehingga, Ketua Majelis Hakim mengambil alih pertanyaan JPU kepada Ahli agar lebih jelas. “Kalau nggak begini aja, progress yang anda hitung berapa,” Tanya Katua Majelis. Kemudian dijawab Ahli, “85,1% sampai terakhir,” jawab Ahli kepada Majelis. Jawaban Ahli yang mengatakan bukan mengitung kerugian negara karena bukan kapasitansnya, juga disampaikan atas pertanyaan Abdul Ssalam, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Hedi Karnowo. Dan Ahli ini pun menjelaskan bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dan layak. Karena Ahli menjawab tidak mengitung kerugian negara, Abdul Salam pun tidak melanjutkan pertanyaannya. Selain JPU menghadirkan Ahli, terdakwa Hedi Karnowo pun menghadrikan saksi yang meringankan yakni Budi, Ketua Umum LSM WKR (Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat) Madiun. Dalam persidangan, Ketua LSM WKR yang pernah mendapat pelatihan dari ICW menjelaskan, beberapa proyek di Madiun banyak yang bermasalah. Proses lelang yang dilakukan melalui internet, panitia lelang di ULP adalah yang paling utama. “Panitia bisa menetukan apa saja,” ucapnya. Usai persidangan, Abdul Salam yang mendampingi terdakwa Hedi Karnowo menjelaskan kepada Media ini, bahwa tidak perlu dilanjutkan pertanyaan karena Ahli yang dihadirkan JPU bukan dari BPK atau BPKP. “Ahli yang dihadirkan JPU bukan menghitung kerugian negara karena bukan kapasitasnya. Pada hal kasus ini diseret JPU karena ada kerugian negara. Lalu dimana kerugian negara ? pekerjaan layak dan sesuai dengan speck. Kalau terdakwa diadili karena Korupsi, kan harus ada kerugian kenuangan negara,” ujar Salam. Sebelum persidangan. JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Madiun ini saat ditemui wartawan media ini terkait Ahli yang dihadirkannya bukan dari BPK RI atau BPKP, termasuk bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan  saat penyidikan, mengatakan akan berkordiansi lagi. “Biar terdakwa aja yang menghadirkan untuk meringankan. Kita akan kordinasi lagi. Biasanya, bukti dipenyidikan itu yang ditujukkan dalam persidangan,” jawabnya. Dalam kasus ini, Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus yang melaporkan ke pihak Kejaksaan. Kemudian, penyidik Kejati Jatim menetapkan 8 (Delapan) orang tersangka yaitu; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, untuk “mencari tumbal”. kepada media ini Hedi Karnowo menuturkan. Kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa. Namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo terpaksa menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm setelah ditentukan sebagai pemenang lelang. Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi. Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015. “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016 setelah , setelah “badai topan” dalam proyek pekerjaan gedung Dewan muali “berhembus”. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, sehingg membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “mencari kambing putih diantara kambing hitam untuk dikorbankan”. Tak mau menjadi “tumbal ataupun korban”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  Namun dalam persidangan di hadapan Majleis Hakim, dari mulut terdakwa Iwan Suasana terucap bahwa proyek ini dari ‘Panji’ (Bondan Panji Saputra), salah seorang anggota DPRD Madiun, yang kabarnya adalah adik kandung Wali Kota, Bambang Irianto, tersangka dugaan Korupsi pembangunan pasar besar Madiun.  Nama Bambang Irianto, dalam perkara Korupsi Embung Madiun, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim disebut oleh terdakwa, telah menerima aliran dana sebesar Rp 1 milliar dan anaknya, menerima 2 milliar.  (Redaksi)

News Tipikor JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

beritakorupsi.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Ko...

Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

01.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s1600/DSCF3806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s640/DSCF3806.JPG" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Sidoarjo telah berakhir. Berakhirnya sidang perkara ini, setelah Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sugeng Mujiadi, mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sidoarjo ini pada Kamis, 26 Januari 2017. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Mateus. Menanggapi putusan ini, JPU langsung menyatakan banding. Dalam pasal 3 UU Korupsi berbunyi, penyalahgunaan jabatan, kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. Putusan Majelis Hakim ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dalam tuntutannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,4 milliar atau pidana pidana penjara selama 4 tahun. Namun yang membingungkan adalah, putusan Majelis Hakim. Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, tidak ada kerugian negara dalam proyek pipanisasi PDAM Sidoarjo tahun 2015, dan aliran dana tidak ada kepada terdakwa. Tidak hanya itu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh panitia adalah sesuai dengan prosedur, serta dana sebesar Rp 2,8 milliar kepada terdakwa Tjio Julius Sanjaya, Direktur CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang adalah sebagai prestasi pemyaran atas pekerjaan. Bila tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek PDAM 10 ribu pipanisasi sambungan rumah, yang menelan anggaran puluhan milliaran itu, lalu mengapa terdakwa diadaili dan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara ? Dan kerugian negara seperti dalam surat tuntutan JPU kemana ? Kepala Kejaksaan Dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo ada apa ? Untuk memperoleh penjelasan lebuh lanjut terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, Wartawan Media ini menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto, melalui telepon selulernya. Namun tak bersedia dan “melempar” ke JPU. Sementara JPU tak memberikan penjelasan. Yang mengherankan adalah pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Adi Harjanto, saat dihubungi wartawan media ini. Adi menyatakan tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar dalam kasus terdakwa Sugeng Mujiadi. “Sore….maaf Mas, sy tdk bisa berkomentar, krn bukan kapasitas sy utk menjelaskan perkara Sugeng, trims (Sore….maaf Mas. Saya tidak bisa berkomentar, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan perkara Sugeng, terimakasih.red),” jawab Adi dalam pesan singkatnya. Bila demikian, siapa yang berwenang di Kejari Sidoarjo untuk menjelaskan, bila Kajari saja “melempar” ke JPU. Lebih lagi Kasi Pidsus yang tidak punya kapasitas.  (Redaksi)

News Tipikor Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran se...

JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

01.22 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s640/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP.</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Visi pemerintah adalah, menggunakan anggran sedikit dengan hasil yang maksimal. Hal itu pula yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun pada tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 388.591.395,51 sen. Sebab, pada Kamis, 26 Januari 2017, sidang perkara Korupsi ini, sedianya akan mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun. Namun akhirnya tertunda karena JPU  tidak hadir di Penadilan Tindak Pidana Korupsi. Alasan JPU tidak hadir di Pengadilan Tipikor, berdasarkan informasi yang didapat media ini dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto maupun PH terdakwa Hedi Karnowo, karena Ahli Hukum Pidana juga tidak bisa hadiri. Sidang pun ditunda lewat “udara”. “Jaksa tidak hadir, alasannya karena saksi ahli tidak bisa. Sidang ditunda tanggal Dua,” kata PH terdakwa Sumanto. Hal itu pun di ia kan PH terdakwa Hedi Karnowo. Terdakwa Hedi Karnowo yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) dalam kasus ini, sangat berharap sidang tidak tertunda. Sebab, ada yang sangat menarik dan akan dipertanyakkan melalui Majelis Hakim terkait bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan minggu lalu yaitu, dokumen berupa progress 85% pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Madiun. Menurut terdakwa Hedi, dalam dokumen tersebut yang ditunjukkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim pada sidang minggu lalu, sudah ada tanda tangan dari pihak PT AJP (Aneka Jasa Pembangunan) yang dipalsu, dimana terdakwa selaku Direkturnya. Pada hal, saat Hedi diperiksa oleh peyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dokumen berupa progress 85% yang ditunjukkan oleh penyidik sama dengan dokumen yang dimiliki Hedi, yang belum ada tanda tangan kecuali tanda tangan Sumanto, selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Hedi pun mempertanyakkan, dari mana JPU memperoleh dokumen tersebut, dan mengapa pada saat penyidikan tidak ditunjukkan oleh penyidik ? “Saya heran. Yang ditunjukkan JPU minggu lalu berupa progress 85% sudah ada tanda tangan dari PT AJP. Pada hal saat di penyidik, tidak pernah ditunjukkan. Tanda tangan yang ada disitu dipalsu. Ini yang akan saya laporkan juga ke Polisi. Kalau pemalsuan tanda tangan saya pada dokumen lain, sudah saya laporkan,” kata Hedi, sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor. Dalam kasus ini, dimana Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus sebagai pelapor ke piha Kejaksaan, penyidik Kejati menetapkan 6 (Enam) orang tersangka/terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Shonaji serta Kaiseng, Keduanya selaku pelaksana proyek, sesuai dengan suarat kuasa berdasarkan Akte Notaris dari Direktur PT AJP dan saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO). Menurut Hedi Karnowo, kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi. Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.  “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016, setelah proyek pekerjaan gedung Dewan belum selesai dan menjadi masalah. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, serta membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “mencari kambing hitam untuk dikorbankan”. Tak mau menjadi “tumbal”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  (Redaksi

News Tipikor JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP. beritakorupsi.co – Visi pemerintah adalah, menggunakan angg...

Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

01.15 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu. Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propinsi yang terbanyak “dihuni” para “penikmat” uang rakyat ini. 
 
Sebab belum lama ini, sidang perkara Korupsi sebesar Rp 12 milliar untuk dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di KPU (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Jawa Timur, dengan 10 terdakwa yakni; Anton Yuliono (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) KPU, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Dan ke-10 terdakwa sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, beberapa bulan lalu. 
 
Dan saat ini muncul lagi kasus dugaan Korupsi yang hampir sama di KPU Jatim yaitu, dana Pilpres tahun 2009 lalu. Dugaan penyimpangan anggaran dana Pilpres itu berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim. 
 
Hal itu diakui oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi Wartawan media ini melalui telepon selulernya. Pria yang akrab sama awak media ini menjelaskan, sedang melakukan penyedikan, sambil menunggu hasil LHP (Laporan Hasil Penghitungan) secara lengkap dari BPK RI. 
 
“Ia, intinya memang lagi dilakukan penyidikan di KPU Jatim, terutama untuk anggaran Pilpres tahun 2009. Kita masih menunggu jawaban resmi dari BPK tentang temuan mereka sebagaimana LHP. Nantilah setelah Ahli auditornya kita minta periksa. Masih menunggu waktu auditor yang bersangkutan,” ungkap Dandeni, Kamis 26 Januari 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu . Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propin...

Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

07.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jatim. Kasus baru itu, hasil pengembangan dari perkara sebelumnya di institusi yang sama. Informasi yang diperoleh menyebutkan, kasus yang baru ditelisik Kajati Jatim kali ini berkaitan dengan anggaran negara tahun 2009 dan 2013, yang dikelola ole KPU Jatim. Kejaksaan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus KPU Jatim itu pada 17 November 2016. Hal itu dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung. "Benar (informasi itu), tetapi baru sprindik umum. Belum ada tersangkanya," kata Richard Marpaung. Infonya penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2009, ini berdasarkan temuan LHP BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2010, dimana terjadi penggelembungan dan mark up harga serta kelebihan pembayaran pada pengadaan logistik di KPU Jatim bernilai puluhan milyar rupiah. Sedangkan penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2013, merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2014, dimana terindikasi terjadi pengadaan dan pembiayaan kegiatan fiktif Waktu itu, Kejaksaan mengusut dugaan korupsi pada penggunaan anggaran pengadaan logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Total sepuluh orang jadi pesakitan dalam perkara itu dan kini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya. Mereka yang diadili ialah mantan Bendahara KPU Jatim Anton Yuliono, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Negara merugi sekira Rp12 miliar dalam kasus itu. Forki - Forum Anti Korupsi berharap kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini, sehingga ditemukan siapa otak dan aktor intelektualnya. Karena dugaan korupsi di KPU Jatim terindikasi berlangsung secara sistematis, terstruktur & terorganisir. "Bisa dilihat bahwa baik kasus yang tengah diusut maupun kasus yang sedang diadili di pengadilan tipikor serta kasus yang sudah divonis oleh hakim pengadilan tipikor , dugaan korupsi ataupun pendanaan kegiatan fiktif di KPU Jatim bisa terjadi secara rapi, dan berlangsung terus menerus setiap tahun", ujar Eko Sasmito koordinator Forki. "Kenapa yang diusut hanya para pegawai KPU Jatim? padahal jika terjadi penggelembungan harga, kelebihan pembayaran serta pelaksanaan kegiatan fiktif, semuanya bisa terjadi dan dilakukan pembayaran apakah itu tidak melibatkan komisioner KPU?,” katanya dengan nada bertanya. "Apalagi jumlahnya sampai puluhan milyar rupiah. Tentunya kejaksaan perlu menyelidiki dugaan keterlibatan komisioner KPU jatim serta aliran dana yang diduga dikorupsi dengan modus penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif itu", tutur Eko "Ada atau tidak aliran dana yang diduga dikorupsi itu pada komisioner KPU Jatim. Karena semua pembayaran tentunya harus sepertujuan komisioner KPU sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kenapa bisa dilakukan pembayaran sampai puluhan milyar rupiah,  jika itu ternyata ada dugaan penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif", pungkasnya. Untuk tahun anggaran 2009,  komisioner KPU Jatim Arief Budiman, yang sekarang menjadi komisioner KPU RI ketika dihubungi ponselnya belum meberikan tanggapan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013, komisioner KPU Jatim saat itu Andre Dewanto ketika dihubungi di Nomor ponselnya 08155564XXXX  dan 08180509XXXX juga belum memberikan tanggapan.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (...

PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

07.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya rute Surabaya – Jakarta, Tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat tambahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api regular. Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Rabu, 25 Januari 2017. “KA Bima Tambahan Kelas Eksekutif dengan rangkaian 8K1  berkapasitas 400 seat, mulai Minggu tanggal 29 Januari 2017, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, pada pukul 17.50 WIB dan tiba di Stasiun  Gambir Jakarta, pukul 06.36 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. Dua, KA Gajayana Tambahan Kelas Eksekutif dengan  rangkaian 8K1 berkapasitas 400 seat, juga mulai Minggu 29 Januari 2017. Berangkat dari stasiun Malang, pukul 19.45 WIB dan tiba di Stasiun Gambir Jakarta pukul 12.26 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. lalu yang ketiga, KA Kertajaya Tambahan Kelas Ekonomi New Image, dengan rangkaian  9K3 berkapasitas 720 seat,  mulai besok (hari ini) Kamis 26 Januari 2017, dengan tarif Rp 200.000. Dan  Minggu 29 Januari 2017 dengan tarif Rp 250.000, berangkat  dari Stasiun Surabaya Pasarturi, pada pukul 18.45 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pukul 05.35 WIB,” kata Gatut Gatut menambahkan, tidak hanya Kereta Api tambahan tetapi juga Gerbong Penumpang untuk  KA Turangga,  KA Jayabaya dan KA Gajayana agar penumpag rute Surabaya – Jakarta dapat terlayani dengan baik. “Untuk hari Jumat dan Minggu, tanggal 27 dan 29 Januari 2017, KA Turangga yang semula 6 K1 akan bertambah menjadi 7 K1, sehingga total kapasitas menjadi 350 seat. KA Jayabaya yang semula 8K3 juga akan bertambah menjadi  9K3. Total kapasitas menjadi 688 seat. Serta KA Gajayana, yang semula  8 K1 bertambah menjadi 9K1. Sehingga kapasitas menjadi 450 seat,” pungkasnya. Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi) 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menjalankan beberapa kereta api tambahan yaitu KA  Bima Tambahan, KA Gajayana Tambahan  dan KA Kertajaya Tambahan.

News Regional PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya ...

BERITAKORUPSI.CO

WN Hongkong Jadi Saksi Di Pengadilan Korupsi Surabaya

JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI