BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi Mantan Wakil Bupati Ponorogo, JPU Hadirkan 7 Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLg47Z6Nj3VdcxbtZ5vWPAJbWI56wyDVaAUdDo16XajfIms19gjrWkKtIFtuY-7YYPUTUfhGmIiFOd2Ril0F3UFojRLwsjlpTyqjZx-BM8cuhYkP9XA6JifOf6MZ6JVJAJyp5lxnMa6HQ/s1600/DSCF0747.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLg47Z6Nj3VdcxbtZ5vWPAJbWI56wyDVaAUdDo16XajfIms19gjrWkKtIFtuY-7YYPUTUfhGmIiFOd2Ril0F3UFojRLwsjlpTyqjZx-BM8cuhYkP9XA6JifOf6MZ6JVJAJyp5lxnMa6HQ/s1600/DSCF0747.JPG" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar, dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 miliar, dengan terdakwa mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih, kembali digelar pada Senin, 16 Januari 2017. Dalam sidang kali ini, dengan Ketua Majelis Hakim Tahsin, Tim JPU Happy Al Habibie, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo ini menghadirkan 7 orang saksi yang semuanya adalah guru di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo selaku menerima DAK. Dalam persidangan, para pahlawan tanpa jasa ini menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa sekolahnya menerima alat peraga sekolah namun abnyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan. Namun keterangan para saksi ini tak berkaitan dengan terdakwa. Sebab, keterlibatan terdakwa dalam kasus proyek pengadaan alat peraga Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang didanai dari dana Alokasi Khusus ini adalah terkaitnya aliran dana atau fee sebesar 22% dari pelaksana Nur Sasongko, selaku Direktur CV Global Inc, sebesar Rp 1,7 milliar tahun 2012 dan 1,8 M pada tahun 2013. Hal itu disampaikan terdakwa Nur Sasongko, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,  pada saat pemeriksaan terdakwa,  pada Senin, 22 Juni 2015 lalu. Saat itu, Nur Sasongko menjelaskan, sebelum proyek DAK Pendidikan Ponorogo dilaksanakan, sudah ada pertemuan diberbagai tempat termasuk disalah satu rumah makan di daerah Juanda, Sidoarjo, untuk membicarakan proyek yang didanai dari hasil keringat rakyat itu. Dalam pertemuan itu, menurut Direktur CV. Global Inc, wanita cantik ini meminta fee sebesar 22%. "Sejak semula memang ada kesepakatan untuk memenangkan CV Global Inc. Wabup Ida dan mantan Plt Sekda Yusuf Pribadi disebut menerima dana sebesar Rp 2,7 miliar atau 22 persen dari nilai anggaran proyek," kata Suryono Panes, selaku Penasihat Hukum, Nur Sasongko. Tidak hanya itu. Nur Sasongko juga menyebut adik laki-laki terdakwa Yuni Widyaningsih, pernah meminta sejumlah uang darinya atas perintah Yuni. Namun tak pernah dihadirkan di persidangan bahkan tak ada namanya di surat dakwaan JPU. Pada hal, apa yang dijelaskan Sas, panggilan akrab Nur Sasongko pada saat penyidikan atau di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) hanyalah mengulang di Persidangan agar lebih terang benderang untuk diketahui masyarakat. Namunsaat hal tersebut, saat ditanyakkan ke mantan Jaksa Kejari Tanjung Perak yang saat ini menjabat selaku Kasi Pidsus Kejari Ponorogo ini, tidak menjelaskannya. Tak heran, kasus perkara terdakwa Yuni Widyaningsih juga hamper hilang dari ingataan masyarakat. Pada hal, Penyidik Kejari Ponorogo sudah menetapkannya sebagai tersangka semasa Yuni masih menjabat sebagai Wakil Bupati pada tahun 2015. Sementara terdakwa linnya sudah selesai menjalani hukuman pidana badan. Sekedar mengingat kembali. Proyek pengadaan alat peraga untuk seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo yang dindanai dari hasil keringat masyarakat tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 8,1 miliar, diduga bermasalah. Sihingga penyidik Kejari Ponorogo pun melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejari Ponorogo, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar, hingga ditetapkanlah Yuni Widianingsih sebagai tersangka selain tersangka lainnya antara lain ; Kepala Dinas Pendidikan Supeno; Staf Diknas Son Sunarsono; Marjuki pejabat, pembuat komitmen (PPK); Plt Sekdakab Ponorogo Yusuf Pribadi; Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko bersama stafnya yakni, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo, dan Hartoyo. Para tersangka ini pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) a dan (1) b Undang-undang Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.   (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi Mantan Wakil Bupati Ponorogo, JPU Hadirkan 7 Saksi

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan 2013 lalu, yang me...

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo Ditntut 5 Tahun Penjara

02.08 beritakorupsi 0

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj49yIB91Ytgk0RJBcLFaw1rC2xxUgosidUannMB2EI1pBdbLNm-YyPfwyfhn-DfQJn2n4oNnE4UBkShfVGQzRCK_QWj6BbMmml-T1ExXBVzp6n7OOI876hPPck-0TcfKHBBzgK_1r6Vpc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj49yIB91Ytgk0RJBcLFaw1rC2xxUgosidUannMB2EI1pBdbLNm-YyPfwyfhn-DfQJn2n4oNnE4UBkShfVGQzRCK_QWj6BbMmml-T1ExXBVzp6n7OOI876hPPck-0TcfKHBBzgK_1r6Vpc/s640/page.jpg" width="640" /></a>beritakorupsi.co – Setelah tertunda Satu minggu sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, dengan alasan JPU belum siap, surat tuntutan barulah dibacakan hari ini, Senin 16 Januari 2017. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan surat tuntutan terhadap Ketiaga terdakwa yakni, Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak (Wakil Wali Kotoa Non aktif Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV Wiec/Konsultan Perencanaan) masing-masing perkara terpisah, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kapala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo Erik. Dalam surat dakwaan maupun tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa, dana sebesar Rp 300 juta lebih “mengalir” ke terdakwa Buchori, yang dibungkus dalam kardus dan diantar ke rumah dinas terdakwa, dari hasil pemotongan sebesar 5% dari jumlah anggaran yang diterima masing-masing Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (70 Sekolah Dasar), seperti yang diungkapkan oleh terdakwa pada jikd I yakni Maksum (mantan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran) dalam persidangan beberapa waktu lalu. Anehnya, JPU tidak menjerat terdakwa dengan pidana tambahan, kecuali pidana badan. JPU Erik, dalam surat tuntutannya menjerat terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. terdakwa Buchori, mantan Wali Kota Probolinggo ini di tuntut pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 300 juta subsidair 6 kurungan. Ditundanya persidangan ini pada minggu lalu, bisa jadi karena JPU “bingung” untuk menjerat terdakwa dengan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Namun, mengapa dalam surat tuntutannya JPU tetap menyebutkan aliran dana sebesar Rp 300 juta ?. Memang perkara ini bukan hasil penyidikan Kejari Probolinggo, melainkan hasil penydikan Kejaksaan Agung RI baik jild I maupun jilid II. Apa lagi ketiga terdakwa tidak jelas status tahannya setelah penyidik Kejaksaan sempat menjebloskan ketiga terdakwa ke Rutan Medaeng beberapa hari saja . Buktinya, Majelis Hakim baru mengeluarkan penetapan tahanan Kota pada minggu lalu. Lalu beranikah Majelis Hakim mengeluarkan surat penetapan penahanan pada saat pembacaan surat putusan (Vonis) ? Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Suhadak dan terdakwa Sugeng Wijaya (perkara terpisah). Wakil Wali Kota (non Aktif) ini dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan Sugeng Wijaya lebih rendah 6 bulan. Usai persidangan, saat media ini menanyakkan terkait aliran dana yang disebut-sebut ke terdakwa Buchori, Kasi Pidsus Kejari Probolinggo ini tidak menjelaskannya. Erik hanya menjelaskan pasal yang menjerat terdakwa. “Terbukti pasal 3. Tuntutan 5 tahun denda 300 juta subsidair 6 bulan kurungan. Kalau terdakwa Suhadak, uang pengganti sebesar Rp 138.500.000,” kata Erik. Trpisah. Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan bahwa, tuntutan JPU terlau berat dan tidak bisa membuktikan aliran dana yang dimaksud. “Terlau beratlah. Jaksan mengatakan ada bungkusan kardus tapi tidak tau apa isinya dan siapa yang menyerahkan,” jelasnya. Sekedar mengingat kembali. Tiga terdakwa ini (Buchori, Suhadak dan Sugeng) sempat ditahan beberapaa hari oleh penyidik Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo mulai dari Jilid I dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan serta terdakwa lainnya. Namun tak semua terdakwa mengalami nasib baik seperti ketiga terdakwa. Hanya beberapa hari saja ditahan lalu dikeluarkan dengan alasan sakit. Dan sejak itu, status tahanan terdakwa tak jelas. Faktanya, Majelis Hakim baru mengeluarkan surat penanahan Kota terhadap terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017. Dan sudah pasti berbeda dengan tersangka/terdakwa yang ditangani oleh KPK, karena tak seorang terdakwa pun bisa mengalami seperti yang dialami terdakwa yang ditangani oleh Kejasaaan. Bila demikian, apakah ada rasa takut bagi pejabat di negeri ini untuk menggerogoti uang rakyat ? Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo Ditntut 5 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Setelah tertunda Satu minggu sidang perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota (Pemkot) P...

Saksi Kunci Bersaksi Di Sidang Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan

01.32 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIUwaRnW1QXSKueaSwbomIhboa7_5MUTWFISebQmsD6xBTjAylIbEMxs6cQGT1VFg6FckAokypSq2F1s1GitZ_ot4GSeto7WekzlgCF0Az4x5m93Lk8kcxKGX-yqeWSi4-gncIKfZfvEM/s1600/DSCF0617.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIUwaRnW1QXSKueaSwbomIhboa7_5MUTWFISebQmsD6xBTjAylIbEMxs6cQGT1VFg6FckAokypSq2F1s1GitZ_ot4GSeto7WekzlgCF0Az4x5m93Lk8kcxKGX-yqeWSi4-gncIKfZfvEM/s640/DSCF0617.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi terdakwa Dahlan Iskan maupun melalui Penaehat Hukum (PH)-nya pada dua minggu lalu, agar semua terungkap dalam persidangan dengan jelas. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timue (Kejati Jatim), mendakwa mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (Dirut PT PWU) yang juga mantan menteri BUMN Dahlan Iskan dan mantan General Manager (GM) PT PWU yang juga Ketua Tim Pelepasan, serta mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, yang tidak memperoleh persetujuan dari DPRD Jatim, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih. Sementara terdakwa melalui PH-nya Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra dkk, mengatakan bahwa, asset yang dijual oleh terdakwa, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan milik PT. Sehingga menurutnya, tidak perlu mendapat persetujuan Dewan melainkan Direksi dan apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Bila demikian, apakah PT PWU milik swasta atau milik negara yang dalam hal ini Pemprov Jatim ? Atau  apakah harus ada Perda (Peraturan Daerah) atau SK (Surat Keputusan) Gubernur tentang pelepasan asset atau hanya cukup persetujuan Dewan Direksi  ataupun  pemegang saham di PT PWU ?. Lalu saiapa yang benar ? apakah JPU atau PH terdakwa. Masyarakat ingin mengetahui melalui pembuktian di persidangan dihadapan Majelis Hakim. Pada Jumat, 13 Januari 2017, untuk yang pertama kalinya dalam kasus ini, setelah Majelis Hakim menolak keberatan (Eksepsi) PH terdakwa, JPU pun ingin membuktikan surat dakwaannya terhadap terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Empat orang saksi sebagai “pelaku sejarah” terkait asset di Kabupaten Kediri dan Tungagung pun dihadirkan JPU, namun yang hadir hanya Tiga orang. Sebab, salah satu kunci utama yaitu, Sam Santoso tidak hadir. Ketiga saksi tersebut adalah, Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur selaku pembeli asset, dan dua mantan kariyawan Notaris Warsiki Poernomowati yakni Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Ketiga saksi dibagi menjadi dua sesi. Pertama saksi Oepojo Sardjono dan sidang berikutnya dengan kedua saksi sekaligus. Saksi Oepojo Sardjono, dihadapan Majelis Hakim, menjelaskan bahwa Ia hanya memiliki saham sebesar 25% di PT Sempulur, sementara sisanya dimiliki Sam Santoso. Sehinga dirinya tidak begitu mengetahui secara jelas proses pembelian asset di Kediri. Tetapi saksi ini menjelaskan secara rinci tentang Akte Notaris di hadapan Majelis Hakim. “Tanah Kediri seluas 32.439 M tapi kenyataannya 31.650 M. Akte pendirian perusahaan No 204 tanggal 29 Mei 2003. Akte No 5 yaitu jual beli bangunan tanggal 3 Juni senilai 17 millair. Akte No 6 mengenai pelepasan hak atas tanah, pembayaran tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp 12 M dalam dua tahap yaitu pertama 9,3 M, jual beli bangunan dan 3,2 M, pelepasan tanah dan 4,5 M, pengosongan. Akte No 39 untuk pembatalan Akte No 5 dan 6 tanggal 10 Juli 2003. Akte No 40, jual beli bangunan senilai 9,3 M tanggal 10 Juli 2003. Akte 41 pelepasan hak atas tanah senilai 3,2 M tanggal 10 Juli 2003. Akte 42 perjanjian pengosongan senilai 4,5 M tanggal 10 Juli 2003,” kata Oepojo Sardjono, secara rinci. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan), lanjut Oepojo, dibayar 16 September 2003 sebesar Rp 485.805.750. PPH dibayar 18 September 2003 sebesar Rp 486.555.750 oleh PT PWU. Bayar tambahan BPHT tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp 138 juta lebih dan PPH tambahan tanggal 8 Juli 2004 dibayar oleh PT PWU. Namun dirinya mengakui bahwa prosesnya tidak diketahui secara jelas. “Yang tahu adalah Sam Santoso, saya nggak begitu tahu. Saat itu Pak Wisnu memberi dokumen, tapi saya lupa dokumen apa. Yang tahu Sam,” jawab saksi.  keterangan saksi ini tak ada bantahan dari terdakwa. Namun, apakah keterangan saksi ini ada yang ditutupi atau memang apa adanya. Sebab, data yang dibacanya mengenai Akete pelepasan hak atas tanah maupun pengosongan, bukan dokumen lama melainkan tulisan tangan yang tergolong baru. Begitu saksi ini selesai memberikan keterangannya dipersidangan, Ia pun langsung istrahat di ruang saksi Prima yang sudah disedian Kejari Surabaya sejak beberapa tahun lalu karena saksi mengalami keram dibagian perutnya. Hal itu seperti yang diungkapkan anak saksi ekpada Media ini saat meninggalkan Pengadilan Tipikor. Dua saksi berikutnya yaitu, Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Kedua saksi ini mengakui menanda tangani Akte sebagai saksi. namun tidak diketahui diama saksi menanda tangani Akte tersebut, apakah dikantor Notaris, di rumah atau ditempat lain. “Menanda tangani tapi lupa dimana,” kata saksi.  (Redaksi)

News Tipikor Saksi Kunci Bersaksi Di Sidang Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan

Saksi Oepojo Sardjono, Dirut PT Sempulur beritakorupsi.co – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi terdakwa Dahl...

“Benang Hitam” Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Mulai Terungkap

04.06 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGyfelIcxbskD-CBuhTz6-bwlhFYoEpGhNT4bzDAh86Q-rAI78Fa3cMmcwzVpkycLr78XFqNxiRouDJKZ_oPIwGWHBxlRRTYL-Q-kY1UPIm-mnuwVjmmMNh2RKGmr_me8zMcLoBhD0ro/s1600/DSCF0367.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUGyfelIcxbskD-CBuhTz6-bwlhFYoEpGhNT4bzDAh86Q-rAI78Fa3cMmcwzVpkycLr78XFqNxiRouDJKZ_oPIwGWHBxlRRTYL-Q-kY1UPIm-mnuwVjmmMNh2RKGmr_me8zMcLoBhD0ro/s640/DSCF0367.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">foto dari kiri, Sumanto, Aitya, Agus, Iwan dan Widi</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – “Hitam putihnya” suatu perkara Korupsi yang melibatkan beberapa orang baik dari pengguna barang jasa (pemerintah) maupun dari penyedia (kontraktor), akan terungkap pada saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tipikor. 
 
Seperti dalam kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar dan menyeret 6 orang terdakwa diantaranya,  Agus Sugijanto, PPKm sekaligus sebagai KPA yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Priject Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana. wakil Manager PT Parigraha Konsultan;  Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP, pemenang lelang), dan Kaiseng serta Moch. Shonaji, Keduanya selaku pelaksana proyek, saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO). 
 
Proyek pembangunan gedung DPRD Madiun memang belum selesai hingga saat ini. dan kasus ini sampai ke meja penyidik Kejasaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) bukan karena hasil audit BPK RI atau hasil temuan penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian, melainkan murni dari laporan Hedi Karnowo, sekalipun dia tau resiko yang harus dijalaninya yakni menjadi pesakitan. Namun hal itu dilakukan sebagai tanggung jawab selaku Direktur PT AJP. 
 
Dalam fakta persidangan, ternyata yang mengerjakan proyek tersebut adalah Kaiseng dan Moch. Shonhaji (Soni) orang dekat Iwan Suwasana, yang dekat dengan salah seorang anggota DPPRD Madiun yakni Panji, adik kandung ‘tersangka’ Bambang Irianto, Wali Kota Madiun dan saat ini menjadi tersangka di KPK dalam kasus Korupsi Proyek pembangunan Pasar Besar. 
 
Pada Kamis, 12 Januri 2017, kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun ini pun kembali di gelar di Pengadilan tipikor dengan Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. 
 
Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Madiun kali ini adalah sesame terdakwa yang dibagi dalam dua sesi. Pertama adalah untuk terdakwa Hedi Karnowo dengan saksiAgus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya , Iwan Suwasana dan Sumanto. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, Agus Sugianto menjelaskan bahwa pertambahan waktu 50 hari tidak dibuat surat Adendum karena tidak wajib. Hal dikatanya menjawab pertanyaan Dr. Abdul Salam selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa. “Tidak ada karena tidak wajib,” kata Agus kepada Majelis. 
 
Faktanya, ada surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Kaiseng dengan memalsu tandatangan Hedi Karno. Dan semua dokumen terkait proyek tersenut dipalsu atas nama Direktur PT AJP, kecuali dukemn kontrak, pencairan uang muka dan surat kuasa dari Hedi Karnowo kepada Kaiseng. 
 
Hal bisa jadi telah diketahui oelh saksi Agus selaku PPKm/KPA. Pasalnya, setaip ada rapat antara PPKm dengan pihak kontraktor tidak dihadiri oleh Hedi Karnowo melainkan Kaiseng dengan alasan bahwa Hedi Karnow tidak bisa hadiri. Itu dijelaskan Agus menjawab pertanyaan PH terdakwa maupun Majelis Hakim. “Tidak hadir. Yang hadir adalah Kaiseng, alasannya Hedi tidak bisa hadir, tidak menunjukkan surat kuasa,” kata Agus. 
 
Sementara menurut saksi Iwan Suwasana, bahwa dialah yang menghubungi alamat PT AJP atas perintah Shonaji. Kemudian karena tidak berhasil menemui Hedi Karnowo, Ia (Iwan Suwasana) meninggalkan nomor HP nya. “Saya diperintah Shonaji dengan memberikan alamat PT AJP. saya menemui alamat PT AJP karena dekat dengan kantor. Karena tidak bertemu, saya meninggalkan nomor HP saya. Besoknya saya dihubungi Hedi Karno. Saya pun minta ijin untuk memberikannya ke Shonaji. Selanjutnya saya nggak tahu. Saya diajak Shonaji menemaninya untuk menemui Hedi Karnowo,” kata Iwan. 
Pada hal, dalam persidangannya sebelumnya terungkap bahwa, antara Iwan Suwasana dan Hedi Karnowo sudah saling kenal jauh sebelum proyek pemabangunan gedung Dewan Kota Madiun ini ada, karena keduanya sama-sama anggota Gapeksi. Justru Iwanlah yang meminjam dokumen PT AJP dan memperkenalkan Kaiseng dan Shonaji kepada Hedi Karnowo. 
 
Beda keterangan Agus dan Iwan, jauh lebih berbeda lagi keterangan Aditya Nerviadi, selaku Project Manager dari PT Aneka Jasa Pembangunan, namun bukan kariyawan Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP. saksi yang satu ini sepertinya pintar namun tidak pandai. Kepada Ketua Majelis Hakim saksi Aditya mengakui kalau dia adalah sebagai Project Manager yang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan. Dia juga mengakui kalau Kaiseng dan Shonaji adalah atasanya. 
 
“Sebagi Project Manager. tugasnya beranggung jawab semau pekerjaan. Kalau Kaiseng dan Shonaji, itu atasan saya,” kata Aditya. Saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan pengertian maupun bila diterjemahkan ke bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tentang Project Manager, saksi yang berambut botak ini tak dapat menjelaskannya. 
 
Namun ada keterangan Aditya yang mengungkapkan “permainan” dari proyek ini. yaitu bahwa dialah yang menandatangani beberapa dokumen atas nama PT AJP namun menurutnya atas perintah Shonaji. “Saya yang menandatangani atas perintah Shonaji,” ungkapnya. 
 
Kasus ini berawal dari, Dokumen PT AJP yang dipinjam Iwan Suwasana kepada Hedi Karnowo karena sudah saling kenal, untuk dipergunakan mengikuti lelang proyek pembangunan gedung DPRD yang peserta hanya Satu dari 20 pendaftar, yaitu PT AJP sendiri. Namun PPKm tidak melakukan negoisasi tentang sanggup tidaknya Hedi Karnowo selaku Direktur PT AJP untuk mengerjakan. Sehingga Hedi Karno pun tidak mengetahui apakah pesertanya satau atau lebih. 
 
Setelah perjalanan proses lelang, kemudian Iwan Suwasana mengenalkan Kaiseng dan Shonaji kepada Hedi Karno untuk melaksanakan proyek tersebut. Supaya pekerjaan itu dikerjakan sesuai aturan dan ada pertanggung jawaban, serta tidak berdampak buruk PT AJP yang sudah menerima penghargaan ISO 9001, Hedi Karnow memberikan surat kuasa melalui Notaris kepada Kaiseng. Anehnya, surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan Kaiseng untuk mengerjakan proyek yang didanai uang rakyat itu. Melainkan membuat sendiri dan menandatangan dokume atasnama PT AJP dengan memalsu tandatangan Hedi Karnowo. 
 
Anehnya, pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), dan pertambahan waktu selama 50 hari pun, (19 Pebruari 2016) pekerjaan hanya mencapai 85,095%, sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. 
 
Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  (Redaksi)

News Tipikor “Benang Hitam” Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Mulai Terungkap

foto dari kiri, Sumanto, Aitya, Agus, Iwan dan Widi beritakorupsi.co – “Hitam putihnya” suatu perkara Korupsi yang melibatkan beberapa...

Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

00.54 beritakorupsi 0

Tipikor Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

Jaksa Ahmad Fauzi (terdakwa) saat menjadi saksi bagi terdakwa Abdul Manaf beritakorupsi.co – Sepintar-pintarnya Tupai melompat, suatu s...

“Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

06.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s1600/Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvKQ4KDzL0ZKxNdC-MBuLXQJSypuBspNoABpk_Gi3moUir8MaXpEIKrDaU8ifZd9xCNx2-xuZCJEK_0A23DepITwmYHn2gxv0BK_TkSoXvQQrfkoqLFRoDllJ_IquY1z8-dGnm9eqyqv0/s640/Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng</td></tr>
</tbody></table>
 
Surabaya, bk – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dialami terakwa kasus perkara Korupsi yaitu, lupa, diam dan nggak ingat, melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga punya “penyakit” bawaan yang terkadang “kambuh” di saat situasi dan kondisi (sikon) tak memungkinan. 
 
Seperti yang “dialami” JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, saat persidangan Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, ternyata karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
 
Pada Senin, 9 Januari 2017, Sidang perkara Korupsi DAK Pendidikan Pemkot Probolinggo yang menyeret mantan Wali Kota Probolinggo, Buchori dan Wakil Wali Kota (aktif) Suhadak serta Sugeng selaku Konsultan, yang seyogyanya pembacaan surat tuntutan akhirnya harus tertunda karena “penyakit” JPU yang belum siap membacakan surat tuntannya. 
 
“Belum siap tuntutan, Majelis,” kata JPU beralasan. Sementara terdakwa Buchori tetap duduk disamping PH-nya tidak duduk di kursi terdakwa. 
 
Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji pun mengingatkan JPU dan mnejelaskan, agar sidang perkara yang dibawanya ke Pengadilan Tipikor selesai sebelum Ketua Majelis Hakim pindah tugas karena sudanh menerima SK tanggal 20 Januari 2017. 
 
“Terakhir tanggal 19 karena tanggal 20 bulan ini, saya sudah menerima SK. Saya tidak tahu apakah ijin untuk memperpanjang waktu hingga perkara ini selesai, harun emnunggu. Jadi tuntutan kita tunda satu minggu tanggal 16 (16 Januari 2017.red). bagi terdakwa maupun PH-nya agar dari sekarang dicicl untuk mebuat pledoinya, ya,” saran Hakim Mateus. 
 
Hasil dari belum siapnya JPU membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Buchori, juga “menular” ke terdakwa Wakil Wali Kota (non Aktif) Suhadak. Namun dalam persidangan dengan terdakwa Suhadak (perkara terpisah) berbeda. Sebab, terdakwa duduk di kursi terdakwa lajimnya persidangan. 
Namun sedikit aneh. Menjelang akhir perkara ini selesai, Majelis Hakim justru mengeluarkan “jurus maut”  penetapan penahanan bagi terdakwa Suhadak. Penahanannya pun bukan di Rutan (rumah tanahan negara) atau di Lapas (lembaga pemasyarakatan) atau pun tahan rumah, melian hanya tahanan Kota Probolinggo. 
 
“Saudara terdakwa kami tahan selama tiga puluh hari terhitung dari sekarang. Saudara tidak ditahan disana di Rutan atau tahanan rumah, tetapi hanya tahanan Kota. Jadi anda hanya boleh di Kota Probolinggo tidak boleh keluar kecuali saat persidangan. Kalau saudara mau keluar kota, anda harus ijin,” kata Hakim Mateus. 
 
Sekedar mengingat. Tiga terdakwa ini (Buchori, Suhadak dan Sugeng) sempat ditahan beberapaa hari oleh penyidik Kejaksaan Agung RI yang menangani perkara Korupsi DAK Pendidikan Kota Probolinggo mulai dari Jilid I dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan serta terdakwa lainnya. Namun tak semua terdakwa mengalami nasib baik seperti ketiga terdakwa. 
 
Hanya beberapa hari ditahan lalu dikeluarkan dengan alasan sakit. Dan sejak itu hingga sekarang, status tahanan terdakwa tak jelas. Faktanya, Majelis Hakim baru mengeluarkan surat penanahan Kota terhadap terdakwa pada tanggal 9 Januari 2017. Dan sudah pasti berbeda dengan tersangka/terdakwa yang ditangani oleh KPK, karena tak seorang terdakwa pun bisa mengalami seperti yang dialami terdakwa yang ditangani oleh Kejasaaan. Bila demikian, apakah ada rasa takut bagi pejabat di negeri ini untuk menggerogoti uang rakyat ? 
 
Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 
 
Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). 
 
Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. 
 
Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  
 
“ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. 
 
Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)

Tipikor “Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

Foto dari kanan, terdakwa Buchori, Suhadak dan Sugeng Surabaya, bk – Ternyata “penyakit” tiba-tiba saat dipersidangan tidak hanya dial...

Korupsi Pipanisai PDAM Sidoarjo, Mantan Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

06.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoUOE4limcVlVb2GRRXWkv9uXJk2s97LQpcwUZytoqf3YMNoVNiz-i2Jm6AzDKrsz9-SM0pTCO0jd0mVUtyS6rXCmUhcmolSLAOxye0e773KdTSeOU0ekkm1MSxXVaU9PXbUI0DBIWcw/s1600/IMG_20160915_142353.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyoUOE4limcVlVb2GRRXWkv9uXJk2s97LQpcwUZytoqf3YMNoVNiz-i2Jm6AzDKrsz9-SM0pTCO0jd0mVUtyS6rXCmUhcmolSLAOxye0e773KdTSeOU0ekkm1MSxXVaU9PXbUI0DBIWcw/s640/IMG_20160915_142353.jpg" width="360" /></a></div>
beritakorupsi.co – Dingin dan pengapnya udara di balik jeruji besi disalah atu blok Rumah tanahanan negara (Rutan) Sidoarjo, serta berpisah dari anak istri serta sanak keluarga,  akan dirasakan Sugeng Mujiadi. 
 
Sebab, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Sidoarjo ini dituntut pidana penjara selama 8 tahun karena terseret dalam kasus perkara Korupsi pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) tahun Anggaran 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar. 
 
Pada Senin, 9 Januari 2017, JPU Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji. JPU menjerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP 
 
“Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara. Meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun,’ Kata JPU. 
 
Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim meberikan waktu kepada terdakwa yang tidak didampingi Penasehat Hukum (PH)-ya ini untuk menyampaikan pledoi (pembelaan) 
 
Usai persdiangan, Mustofa Abidin, selaku PH terdakwa yang baru tiba di pengadilan Tipikor sekitar pkl 10 pagi namun sidang sudah selesai dan terdakwa pun sudah meninggalkan Pengadilan Tipikor. 
 
“Minggu lalu sudah disepakati sidang akan dilaksanan agak siang. saya sampai di sini sekitar pkl 10 ternyata sidang sudah selesai dan terdakwa beserta JPU sudah meninggalkam pengadilan Tipikor,” 
 
Kasus dugaan Korupsi pengadaan pipa sambungan rakyat tahun 2015 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 8,9 milliar. Pada saat itu, PDAM Sidorajo mengadakan proyek pipanisasi untuk sambungan air minum ke masyarakat sebesar Rp 8,9 dari Rp 9,1 milliar. 
 
Untuk pelaksanaan proyek tersebut, PDAM mengadakan lelang yang diikuti 4 perusahaan dan kemudian CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang. Namun, setelah pelaksanaan lelang, ternyata menimbulkan masalah bagi orag nomor satu di lingkungan PDAM itu. Sebab, salah satu peserta lelang melalukan protes akibat dicoretnya dari peserta lelang yani, CV Aria Bima Cena, karena alasan tidak sesuai spesifikasi. 
 
Pada hal, menurut pihak CV Aria Bima Cena, keikut sertaannya dalam proses lelang pipanisasi tersebut sudah sesuai aturan yang ditentuka oleh pantia lelang yakni standar SNI. Tidak hanya itu, nilai penawaran oleh CV ABC jauh dibahwa penawaran yang dilakaukan oleh CV Langgeng Jaya. Terjadinya malah, diduga akibat adanya persekongkolan terdakwa dengan pemenang lelang. 
 
Akibatnya, kasus ini pun sampai ke meja penyidik Kejari Sidoarjo. Dan setelah melalui proses penyidikan, penyidik Kejari Sidoarjo, menetapkan dua orang sebagai tersangka, dan saat ini, mantan pejabat nomor satu di PDAM Sidoarjo itu pun saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Dan setelah menjalani persidangan, penyidik Kejari Sidoarjo kemudian menetapkan Dua orang lai menjadi tersangka. Apakah tersangka akan bertambah dalam jilid selanjutnya setelah mantan Dirut itu di Vonis ? Reporter :  (Redaks)

Tipikor Korupsi Pipanisai PDAM Sidoarjo, Mantan Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Dingin dan pengapnya udara di balik jeruji besi disalah atu blok Rumah tanahanan negara (Rutan) Sidoarjo, serta berpis...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi Mantan Wakil Bupati Ponorogo, JPU Hadirkan 7 Saksi

Terdakwa Korupsi Mantan Wali Kota Probolinggo Ditntut 5 Tahun Penjara

Saksi Kunci Bersaksi Di Sidang Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan

“Benang Hitam” Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Mulai Terungkap

Terdakwa Jaksa Korupsi Suap, Akhirnya Akui Salah

“Penyakit” JPU “Kambuh”, Sidang Terdakwa Buchori Tak Jadi Dituntut

Korupsi Pipanisai PDAM Sidoarjo, Mantan Dirut Dituntut 8 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI