Korpsi Kain Batik, Mantan Sekda Nganjuk Dituntut 1,5 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL7Y9CP96gX2R09e2jSkAzye38kL5FB73ZCvnmAUJFWmcKX5iz2tQ2iBY0-FEpg1zx6PBMPiyNfpoA2az4AdqaPJ2NU5uBCl3hXB79-ffH9B2E2RmGx27nAnZv7mSbC9U6QPLGHkE9Avk/s1600/Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiL7Y9CP96gX2R09e2jSkAzye38kL5FB73ZCvnmAUJFWmcKX5iz2tQ2iBY0-FEpg1zx6PBMPiyNfpoA2az4AdqaPJ2NU5uBCl3hXB79-ffH9B2E2RmGx27nAnZv7mSbC9U6QPLGHkE9Avk/s1600/Nganjuk.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Masduqi, menyimak tuntutan JPU</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut hukuman ringan apa lagi berat kepada seorang terdakwa dalam kasus pidana Khususnya Korupsi, sudah pasti mengatakan terlalu berat, karena menurutnya dia tidak bersalah.<br /> <br /> Itu pula yang disampaikan oleh Masduqi, setelah mendengarkan JPU membacakan surat tuntutan pada dirinya, dalam persidangan, yang di Ketuai Hakim Mateus Samiaji, dengan agenda pembacaan tuntutan, yang di gelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 5 Januari 2017.<br /> <br /> Terdakwa Masudqi, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk. Ia diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dalam kasus perkara korupsi pengadaan kain batik pada hari tertentu untuk pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2015, untuk dibagikan kepada, 12.3445 orang di lingkunagan Pemkab  hingga pegawai Kecamatan, yang menelan anggaran sebesar Rp 6,2 milliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Nganjuk menetapkan 4 (Empat) tersangka/terdakwa antara lain, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo. Keempatnya di dakwa melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Di hadapan Majelis Hakim, Dua terdakwa (Masduki dan Edi Purwanto) dijerat dengan pasal yang sama yakni, pasal 3 (karena jabatan dan keweangan) jo pasal 18 ayat (1) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun tuntutan hukuman pidana penjara berbeda. Sementara dua terdakwa lainnya masih menunggu giliran pada sidang berikutnya. <br /> <br /> Masduqi, selaku mantan pejabat hanya dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara Edi Purwanto, 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Edi juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan penjara. Sehingga total tuntutan JPU kepada Edi selama 5 tahun dan 3 bulan.<br /> <br /> Tuntutan JPU Eko Baroto, yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, memang tak kaget. Sebab, pantauan media ini sejak awal persidangan, Keempat terdakwa selalu mendapat kebebesan setiap sidang, tidak seperti terdakwa lainnya yang langsung dimasukkan ke ruang tahanan Pengadilan. <br /> <br /> Usai persidangan, Eko Baroto mengatakan, bahwa tuntutan itu sesuai fakta dipersidangan. Namun saat ditanya mengenai peran dan tanggung jawab Sekda Jombang, Ita Triwibawati yang juga istri Bupati Nganjuk, Eko tak bersedia menjawab. “Kalau itu, saya tidak berani komentar,” jawabnya singkat.<br /> <br /> Sementar terdakwa Masduqi melalui Penasehat Hukumnya Mustofa Abidin mengatakan, bahwa tuntutan JPU terlalu berat walau hanya 1 tahun 6 bulan. Alasannya, bahwa apa yang dilakukan terdakwa bukan suatu kesalahan.<br /> <br /> “Terlalu berat. Jaksa mengatakan bahwa terdakwa melakukan pergeseran anggaran dari 500 ribu untuk satu potong menjadi 2 stel atau 4 potong tanpa persetujuan DPRD. Pada hal itu bukan pergeseran aggaran, dan itu tidak salah, di perbolehkan. Itu menurut ahli yang dihadirkan JPU. Kita akan sampaikan semuanya pada sidang nanti di pembelaan,” kata Mustofa.<br /> <br /> Fakta Di Persidangan Yang Terungkap<br /> <br /> Kasus ini ternyata tidak hanya dalam pengadaan kain batik. Tetapi juga dalam pembahasan rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah (RAPBD) hingga disahkan menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, sepertinya sudah bermasalah.<br /> <br /> Sebab, mulai dari pengusulan anggaran RAPBD TA 2015, yang didalamnya tercantum anggaran untuk pengadaan kain batik, yang kemudian disampikan ke DPRD untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Dalam pembahasan tersebut, pos anggaran untuk pengadaan kain batik ternyata dicoret. Sebelum RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD, Bupati Nganjuk mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.<br /> <br /> Dan hasil dari evaluasi Gubernur pun, tidak ada kewajiban Pemda Nganjuk untuk melaksanakan. Sehingga, pada saat sidang paripurna DPRD untuk mensahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Nganjuk, pos anggaran untuk pengadaan kain batik tidak tercantum. Namun, ada usulan dari Bupati ke DPRD, yang kemudian disahkan oleh para Dewan di Kabupaten Nganjuk itu, maka pengadaan kain batik pun berjalan yang dalam plafonnya sebesar Rp 500 ribu per potong (Satu stel) untuk setiap PNS. Pengadaan kain batik untuk PNS Pemkab Nganjuk Tahun 2015 agar tetap dilaksanakan adalah inisiatif dari Bupai Nganjuk, Taufiqurrohman. Namun akhirnya, Masduqi selaku Pemgguna Anggaran, membuat kebijakan merubah anggaran, yang semula 500 ribu rupiah untuk Satu stel menjadi 2 tanpa mendapat persetujuan dari DPRD. Seperti dalam dakwaan JPU di persidangan sebelumnya.<br /> <br /> Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk, Bupati menelepon Bambang Eko Suharto, selaku Kepala Bappeda yang juga Sekretaris TPAD (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), serta memerintahkan untuk menyisipkan atau memasukkan anggaran belanja kain batik pada APBD 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan perintah dari Bupati itu ke Masduqi, selaku Sekda juga ke Mukhasanah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk. Dari perintah bupati itulah, akhirnya anggaran alokasi anggaran belanja kain batik untuk hari tertentu sebesar Rp 6.262.000 disisipkan ke APBD 2015 yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan kain batik untuk hari terntu di kabupaten Nganjuk, ternyata yang berperan adalah Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo dan Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk. Anehnya, Widarwati Dallilah, selalu PPKm yang juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak mengetahui adanya kontrak pengadaan kain batik. Yang lebih aneh lagi, Widarwati Dallilah, menandatangani pencairan namun tidak diketahui siapa penerima dana tersebut. <br /> <br /> Setelah kasus ini mencuat, Kejari Nganjuk pun akhirnya melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan kain batik, dan menetapkan 4 orang tersangka/terdakwa diantaranya, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo.  (Redaksi)

Tipikor Korpsi Kain Batik, Mantan Sekda Nganjuk Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Terdakwa Masduqi, menyimak tuntutan JPU beritakorupsi.co – Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut hukuman ringan apa lagi berat kep...

»

Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKH-4vCqqTlfhjIXD04Gc6rTy1bgGTC35VbH5YNNwlTNWOkyMp0K_N869qa_1-hgg6x-RwOzuLmBeWC5OLvzBxWqmZsXHtfxsvEwi-vTqkoGGRDpFj8zOhiVFmhYUMReeSsTAmLPNXW50/s1600/proyek.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo</b> </td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yang didanai dari uang rakyat lewat APBD diataranya karena pekerjaannya yang tidak sesuai dengan specifikasi teknik pekerjaan dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerin<br /><br />Diantaranya pembangunan Proyek Embung (waduk) Kota Madiun (sudah di Vonis) dan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang saat ini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor, yang menyeret Sekretaris Dewan, selaku PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan (PPTK).<br /><br />Di Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, sebuah proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter, yang panjangnya kurang lebih sekitar 100 m, namun tak diketahui pemilik proyek tersebut, dan saat ini sedang dikerjakan juga tanpa ada pihak pengawas.<br /><br />Pada Senin, 2 Januari 2017, sekitar pkl 00:21:53 saat wartawan media ini ke lokasi proyek, tak terlihat adanya pihak Kontraktor maupun pengawas kecuali pekerja sebanyak lima orang. Saat ditanya salah seorang dari pekerja terkait pemilik proyek, juga tak tahu. “Tidak tahu, mas,” jawabnya singkat.<br /><br />sementara salah seorang pekerja yang usianya diperkirakan sekitar 50an mengatakan, bahwa proyek tersbut adalah bantuan dari salah satu Partai Politik. “Ini harus selesai besok (hari ini). kalau nggak ada nggak dibayar. Ini sudah terlambat. Ini bantuan dari partai,” katanya sambil bekerja dan tanpa menyebutkan partai yang dimaksud.<br /><br />Dari fakta dilapangan, pekerjaan proyek terkesan asal jadi untuk ‘mengejar’ waktu. Sebab, pemasangan U – Gutter disepanjang saluran terkesan asal terlihat bergelombang dan pemasangan U-Gutter dengan genangan air dan tidak adanya urugan pasir padat. Sementar sisi kanan dan kiri yang semula adalah jalan paving yang dibongkar juga dipasang begitu saja.<br /><br />Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat dari pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan specifikasi maupun perjanjian kontrak kerja, pihak aparat penegak hukum Kejaksaan maupun Kepolisian, harusnya melakukan fungsi pencegahan dari pada penindakan sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /><br />Terkait hal tersebut diatas, hingga berita ini ditulis, pihak PU Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya belum bisa dokonfirmasi.  (Redaksi)<br /><br /> tah darah.

Pemerintahan Pekerjaan Saluran Di Kelurahan Simomulyo Milik Siapa ?

Proyek pekerjaan Pendistrian Saluran U– Gutter di Kelurahan Simomulyo beritakorupsi.co – Kasus perkara Korupsi proyek pembangunan yan...

»

Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s1600/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s640/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <b> <i><span style="font-size: large;">Catatan Akhir Tahun 2016</span></i></b><br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, semakin tahun bukannya semakin berkurang, melainkan “tumbuh pesat”, sekalipun Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor.<br /> <br /> Sejak berdirinya Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di Jawa Timur, dibawah Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya pada 17 oktober 2010 lalu hingga sekarang atau selama 6 tahun, hampir 1000 perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor yang dilimpahkan oleh 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Timur ditambah Satu Kejasaan Tinggi, dan semakin tahun semakin bertambah.<br /> <br /> Yang memprihatinkan lagi, dari sekian kasus Korupsi hasil penyidikan Kejaksaan maupun Kepolisian di Jatim, Tiga diantaranya adalah hasil penangkapan langsung atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku Korupsi suap yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang baru beberapa bulan dibentuk oleh Presiden RI, yaitu, mantan Bupati Bangkalan, Pejabat Pelindo III Surabaya dan Jaksa dari Kejati Jatim Ahmat Fauzi, dengan barang bukti berupa uang milliaran rupiah.<br /> <br /> Sehingga, kurangnya kerpercayaan masyarakat terhadap Dua lembaga penegak hukum di Jawa Timur yakni, Kejaksaan dan Kepolisian bukan tidak beralasan bahkan masih jauh dari harapan. Tidak hanya itu, kedua lembaga ini masih dianggap tebang pilih untuk menyeret para pelaku Koruptor ke meja hijau Pengadilan untuk diadili diantaranya, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Kabupaten Jombang, kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu. Bahkan beberapa kasus dugaan Korupsi ada yang di SP3 alias dihentikan.<br /> <br /> Memang di Satu sisi, Dua lembaga penegak hukum ini, boleh dibilang berhasil mengungkap ratusan kasus korupsi yang diseret ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016. Tetapi disisi lain, korupsi di Jatim ibarat “pohon anggur yang tumbuh di tanah yang subur, yang potong hanyalah rantingnya”.<br /> Kegagalan penaganan kasus Korupsi di Jatim dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perkara Korupsi selama Tiga tahun terakhir sejak 2014 sebanyak 215 perkara, tahun 2015 sebanyak 238 perkara dan tahun 2016 sebanyak 298 perkara<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana, saat ditemui di kantornya. Dia menjelaskan, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016 sebanyak 298 dan 80% diantaranya sudah di Vonis. Namun saat ditanya jumlah perkara yang divonis bebas dari 80% perkara yang disidngkan, Hakim yang menggantikan Dr. Gazalba Saleh sebagai Humas di Pengadilan Tipikor ini tak bisa merinci. Alasannya, belum menerima laporan dari bagian Administrasi.<br /> <br />  “Perkara yang masuk hingga tanggal 30 Desember sebanyak 298 perkara. Dan 80% sudah di Vonis, sisanya sedang disidangkan. saya belum menerima laporan dari bagian Administrasi karena ada pergantian pegawai yang pindah ke PN Gresik,” katanya, pada Jumat, 30 Desember 2016.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Selain Lima Perkara Yang Divonis Bebas, Penanganan Masih Teekesan Tebang Pilih Dan Pencegahan Yang Tidak Berjalan</b></span><br /> <br /> Sementara dari catatan media ini, ada 5 perkara (terdakwa) yang di Vonis bebas selama 2016 diantaranya, Tiga perkara Koruspi Bawaslu Jatim (Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti), Perkara Korupsi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Huta) dari Kejari Banyuwangi (Ketua Majelis, H.R. Unggul Warso Mukti) dan perkara Korupsi pembangunan RSUD Ponorogo.<br /> <br /> Menanggapi terkait meningkatnya kasus Korupsi di Jawa Timur, Dosen Fakultas Hukum, Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Iqbal Felisiano dan Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair,  turut mengomenrainya.<br /> <br /> Menurut Iqbal Felisiano, semakin banyak perkara Korupsi yang disidangkan mempunyai 2 (Dua) indikasi; yang pertama, semakin baiknya model penegakan hukum TPK (Tindak Pidana Korupsi.red), sehingga jumlah persidangan perkara korupsi yang diputus semakin banyak. Disisi lain, ini juga menunjukkan sistem pencegahan yang kurang berjalan dengan baik, sehingga perkara Korupsi semakin tinggi tiap tahunnya. <br /> <br /> “Indikasi baiknya penegakan hukum juga harus dilihat atau juga linier dengan vonis. Apabila vonisnya semakin lama semakin ringan, artinya ada degradasi nilai yang menganggap Korupsi sepertinya kejahatan biasa. Hal ini bisa jadi kemudian masyarakat semakin lama semakin kebal, dan menganggap korupsi mnjadi hal yang lumrah,” ujar Iqbal.<br /> <br /> Saat ditanya mengenai Visi dari UU Korupsi, menurt Dosen FH Unair ini mengatakan, harus dilihat dari pertimbangannya dan sudah diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) RI, No 1 tahun 2013.<br /> <br /> “Kalau Visinya, harus dilihat dari pertimbangannya. Asset recovery diatur tersendiri, ada Perma No. 1 tahun 2013 kalau tidak salah. Kalau melihat Visi dari UU kan, dilihat dari pertimbangan-nya. Tapi yang jelas, di UU TPK, tidak hanya menekankan pada penegakan, tapi juga pencegahan. Ini yang kurang berjalan alias berat sebelah,” pungkasnya.<br /> <br /> Lebih lanjut ditanya mengenai penaganan kasus Korupsi yang terkesan masih tebang pilih ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, serta besarnya peluang posisi jabatan dan penghargaan atas banyaknya perkara Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, Dosen FH dari Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, masih kurang maksimal.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Pengharggaan Bagi Aparat Penegak Hukum, Penaganan Kasus Korupsi Haruslah Maksimal</b></span><br /> <br /> “Indikasi tebang pilihnya, kalau menurut saya penanganan masih kurang maksimal. Kalau reward atas penegakan hukum yang berkualitas sih, menurut saya fine. Tunggakan perkara masih ada, beberapa perkara di SP3, tersangka mendapatkan penangguhan atau pengalihan penahanan yang berpotensi hilangnya alat bukti, dan banyak perkara yang tidak termonitor,” tegasnya.<br /> <br /> Iqbal menambahkan,  Mungkin kedepannya juga perlu didorong upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi, baik dengan cara memberikan reward serta fasilitas pendukungnya.<br /> <br /> <span style="font-size: large;">Pelaku Korupsi Yang Ditindak Jangan Hanya Ditingkat Rendah Tetapi Juga Pejabat Diatasnya Yang Terlibat</span><br /> <br /> Sementara menurut Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair mengatakan, pemberantasan Korupsi di Jawa Timur gagal. Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas ternama di Surabaya ini pun mengibaratkan istila pohon Mangga dan Bunga Melati. Bahkan juga mengistilakan Ikan teri, ikan bandeng dan ikan Kakap untuk jenis kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum itu.<br /> <br /> “Dari angka itu, dibagi dulu, berapa yang masuk kakap, berapa yang bandeng dan berapa yang masuk Teri. Sasaranya justru yang Kakap Sama Bandeng, yang Teri lupakan Dulu. Lalu bandingkan dengan kasus tahun 2014 dan 2015, kemajuannya di Kakap atau di Teri. Kalau kemajuannya di Teri sementara kakapnya hanya hitungan jari, nggak ada artinya dong. Kalau begitu, boleh dibilang gagal dalam penanganan Korupsi,” ujarnya.<br /> <br />  “Lihat dulu berapa kasus korupsi yang dari polisi dan berapa dari Jaksa. Dari Polisi kan juga dibawa ke Jaksa kemudian ke Pengadilan Tipikor. Apakah dalam istilah Mangga dan Melati itu, Yang mana yang dibawa ke Tipikor. Apakah Mangga atau melati,” ujarnya.<br /> <br /> Prof. Frans menambahkan, banyaknya perkara kasus Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, tidak hanya menerima penghargaan tetapi bisa jadi posisi jabatan pun sudah menunggu.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya   Catatan Akhir Tahun 2016 beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khus...

»

Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ktMK3fuK7_u46Gimw3VeZAi1PLZ7CEmWvE4Pc1i5af766A2tMV1zsD0-0WXiWSXM4hfS_JXs2htf98rc8hyphenhyphenaySzP9_CU_3WqpKkk2Ph92HpQY_60DkJ63ZNn_NrveD5ntDolR4cZLvk/s1600/PhotoGrid_1481646907638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6ktMK3fuK7_u46Gimw3VeZAi1PLZ7CEmWvE4Pc1i5af766A2tMV1zsD0-0WXiWSXM4hfS_JXs2htf98rc8hyphenhyphenaySzP9_CU_3WqpKkk2Ph92HpQY_60DkJ63ZNn_NrveD5ntDolR4cZLvk/s1600/PhotoGrid_1481646907638.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dahlan Iskan (Dua dari Kanan) sebelum persidangan. (Dok. beritakorupsi.co)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b>  - Siapapun tak mau dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, hingga seorang terdakwa akan “membayar” pengacara yang dianggap terkenal dan berpengaruh serta melakukan upaya hukum agar bisa terbebas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).<br /><br />Diantaranya Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU) yang juga mantan Dirut PT PLN serta mantan Menetriu BUMN di era Presiden Sby. Oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim),  Dia (Dahlan Iskan) bersama Wishnu Wardhana, selaku Genaral Manager (GM) PT PWU, didakwa telah melukan Tindak Pidana Korupsi, pelepasan asset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2002 – 2004 lalu, yang di kelola oleh PT PWU, yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih.<br /><br />Tak terima “dituduh” melakukan Korupsi sejak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim, Dahlan Iskan pun melakukan upaya hukum dengan cara mempraperadilkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, melalui Tim Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun sayangnya, permohonan Praperadilannya pun ditolak oleh Majelis Hakim.<br /><br />Dahlan Iskan tak terima begitu saja, setelah permohonan Praperadilan yang melalui Tim Kuasa Hukumnya di tolak oleh Hakim PN Surabaya, yang ber “buntut” hingga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dia (Dahlan Iskan) pun menyewa pengacara terkenal yang juga sama-sama mantan Menteri yakni, Prof. Yusril Ihza Mahendra.<br /><br />Untuk yang kedua kalinya, Dahlan Iskan berusaha terbebas dari dakwaan JPU. Melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama Timnya, melakukan upaya hukum dengan cara menyampaikan Eksepei (keberatan) atas dakwaan JPU.<br /> <br />Lagi-lagi usahanya gagal. Sebab Majelis Hakim yang menangani perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan asset Pemrov Jatim yang menyeret dirinya bersama Wishnu Wardana menjadi terdakwa, menolak keberatan (Eksepsi) terdakwa sendiri maupun melalui Tim PH-nya, dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan putusan sela.<br /><br />Pada Jumat, 30 Desember 2016, Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Tahsin,  membacakan surat putusan sela. Yang dalam putusannya menyatakan bahwa, keberatan terdakwa sudah memasuki materi pokok perkara. Sehingga Majelis Hakim, menolak keberatan terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti dalam persidangan.<br /><br />“Eksepsi yang diajukan terdakwa Dahlan Iskan dan kuasa hukumnya, tidak dapat diterima seluruhnya.  Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan Nomor Registrasi Pds.40/O.5.10/Ft.1/11/2016 tertanggal 18 November 2016, dinyatakan sah demi hukum.  Dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 242/Pidsus.TPK.2016, Pengadilan Negeri Surabaya terus dilakukan hingga putusan akhir,” ucap Ketua Majelis.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, dalam eksepsi (keberatan) yang dibacakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) itu, menolak semua dakwaan JPU Alasannya, isi dakwaan JPU terkesan terburu-buru. Selain itu, terdakwa juga menyatakan bahwa asset terbut bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan PT (Perusahaan Terbatas). <br /><br />Tidak hanya itu. Terdakwa Dahlan Iskan, juga menyebutkan saat membacakan Eksepsinya, selama di PT PWU, terdakwa tidak mau menerima gaji maupun fasilitas. Bahkan terdakwa sendiri menjelaskan saat itu bahwa,  menjaminkan deposito pribadinya sebesar Rp 5 milliar untuk membangun geduang Expo Jatim yang terletak di Jalan Ahmat Yani, Surabaya.<br /><br />Sementara menurut JPU, bahwa PT PWU adalah merupakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dapat dihitung hasil dan kerugian negara yang ditimbulkannya.<br /> <br /><br />Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Pemrov Jatim, memiliki saham di PT PWU atau tidak sama sekali, sehingga pelepasan asset yang dikelola oleh PT PWU tidak dapat dikatakan merugikan negara serta tidak dapat diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  ? Bila Pemprov Jatim tidak memiliki saham sama sekali, lalu bagaimana pengalihan hak dari Perusuhaan Daerah menjadi PT ?. Dalam sidang selanjtnya, JPU maupun PH terdakwa akan membuktikannya dihadapan Majelis Hakim. Agar kasus ini menjadi terang benderang.  <br /><br />Tidak hanya itu. Lalu siapa yang mengelola Expo Jatim dan bagaimana hasil dari pengelolaan gedung tersebut ? serta bagaimana Deposito pribadi terdakwa sebesar Rp 5 milliar ? apakah secara Cuma-Cuma, hibah atau berupa pinjaman ? (Redaksi) <br />

Tipikor Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

Terdakwa Dahlan Iskan (Dua dari Kanan) sebelum persidangan. (Dok. beritakorupsi.co) beritakorupsi.co   - Siapapun tak mau dituduh melaku...

»

Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy4eH1-w9KdOZaDWWMPkbke9nN-y3rC64Dty8rznhXT0RLw-gHovrTx-jUsMRMr0gH_DNHClp4LZ4_4m4y3msvqpyxnDRQNR-dA4VlFislIV0rGP4-eIZRZLsTSfrTt234hNdTH0-J-_4/s1600/DSCF3418.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy4eH1-w9KdOZaDWWMPkbke9nN-y3rC64Dty8rznhXT0RLw-gHovrTx-jUsMRMr0gH_DNHClp4LZ4_4m4y3msvqpyxnDRQNR-dA4VlFislIV0rGP4-eIZRZLsTSfrTt234hNdTH0-J-_4/s1600/DSCF3418.JPG" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mulyono, PH terdakwa H. Syamsi, Ketua Yayasan MI Al-Hidayah.</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Tak Satu pun terdakwa yang menerima begitu saja, saat dirinya dituduh melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU),  dihadapan Majelis Hakim, sehingga berbagai upaya akan dilakukan agar bisa terbebas dari jeratan hukum. <br /> <br /> Diantaranya H. Syamsi,Ketua Yayasan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Al-Hidayah. Oleh JPU Andhi Ardhani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Dia (Syamsi) dituduh melukan Tindak Pidana Korupsi dana BOS dan BOPDA bersama Masykuri, selaku Kepala Sekolah di Yayasan miliknya. <br /> <br /> Masykuri, sudah terlebih dahulu menempati salah satu Blok di Rutan Medaeng, setelah di Vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) serta bantuan siswa miskin tahun 2014, sebesar Rp 482.829.000. dan saat ini giliran H. Syamsi di Adili di Pengadilan Tipikor.<br /> <br /> Karena tak mau dituduh Korupsi, Syamsi pun melakukan upaya hukum dengan cara menyampaikan keberatan (Eksepsi) kepada Majelis Hakim. Dan berharap agar keberatannya diterima dan kemudian bebas dari tuduhan itu. Namun, keputusan tetaplah ditangan Majelis Hakim, apakah terdakwa benar melakukan seperti apa yang didakwakan oleh JPU. Sehingga perlu pembuktian. Untuk pembuktian itu, Majelis Hakim akhirnya menolak keberatan terdakwa.<br /> <br /> Kamis, 29 Desember 2016, Majelis Hakim membacakan surat putusan sela. Yang dalam putusannya menyatakan, Majelis Hakim menolak keberatan terdakwa dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti dalam persidangan.<br /> <br /> “Bagaimana sudara Jaksa, sudah siap saksinya ?,” Tanya Majelis, yang di jawab JPU belum dan meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk memberikan waktu seminggu.<br /> <br /> Dalam persidangan sebelumnyam, JPU membeberkan perbuatan H. Syamsidan bersama-sama dengan Masykuri, menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) tahun 2014 yang totalnya sebesar Rp 1,5 milliar. Dana tersebut seharusnya untuk para siswa/I di Yayasan milik terdakwa. Namun faktanya tidak demikian. <br /> <br /> JPU pun merinci perbuatan terdakwa. Pada tahun 2013, Yayasan Al – Hidayah menerima dan BOS dan BOPDA sebesar Rp 511 juta dan 2014 Rp 535 juta. Selain BOS dan BOPDA, ada juga bantuan untuk siswa miskin dari Kementerian Agama melalui Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp 284 juta<br /> <br /> Anehnya, dana dari APBN (BOS) dan APBD (BOPDA) yang seharusnya disalurkan utuk pendidikan siswa/I di Yayasan Al-Hidayah, justru dinikamti oleh Kedua terdakwa dengan cara, Ketua Yayasan merangkap menjadi Kepala Keamanan. Selain terdakwa Syamsi, juga pegawai di Yayasan tersebut, ada yang merangkap jabatan agar memperoleh gaji yang dambil dari BOS dan BOPDA serta pembelian sebuah rumah dinas.<br /> <br /> Hal itu tertuang dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan BOPDA, yang dibuat oleh terdakwa Masykuri, selaku Kepala Sekolah, seperti yang di beberkan JPU dihadapan Majleis Hakim<br /> <br /> Sementara menurut Mulyono, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa, kepad Media ini menjelaskanyang didakwakan oleh JPU tidak punya bukti. Mulyono menjelaskan, bahwa bukti-bukti yang dimiliki JPU adalah semua berupa foto copy tidak ada aslinya.<br /> <br /> “Pasal 184 KUHP, minimal dua barang/alat bukti yang sah. Ini semua hanya foto copy tidak ada aslnya,” ungkap Mulyono<br /> <br /> Saat ditanya, mengapa tidak melakukan upaya hokum Praperadilan terkait barang bukti yang hanya berupa foto copy. Mulyono menjelaskan bahwa, PH terdakwa saat penyidikan bukanlah dirinya.

Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

Mulyono, PH terdakwa H. Syamsi, Ketua Yayasan MI Al-Hidayah. Surabaya, bk – Tak Satu pun terdakwa yang menerima begitu saja, saat dirin...

»

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div> <br />  <i><b><span style="font-size: large;">Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF</span></b></i><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh Satu orang saja melainkan lebih dan dengan kesadarannya bukan secara tiba-tiba, ibarat kecelakaan dijalan raya.<br /><br />Seperti yang dilakukan oleh Nurhamin (47 Thn), Warga Desa Kalimo’ok, Rt 01 Rw 01 Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang menjabat selaku Kepala Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur.<br /><br />Kamis, 29 Desember 2016, Nurhamin,  bersama Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep (perkara terpisah), saat ini Keduanya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, karena diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endrik dkk, dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim. <br /><br />Saat ini Keduanya diminta pertanggung jawaban secara hukum, terkait dugaan Korupsi pengalihan Hak Atas Tanah milik PT Garam (BUMN) menjadi sertifikat milik pribadi di BPN Kabupaten Sumenep, pada Tahun 2014 – 2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.<br /><br />Dalam surat dakwaan, dihadapan Majelis Hakim, JPU memberkan kronologis pengalihan Hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Nurhamin selaku Kades, terlebih dahulu menemui Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, untuk menanyakkan proses mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah negara yang terletak di Desa Desa Kalimook.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Murhamin, kemudian menghubungi beberapa warga untuk memperoleh foto copy KTP, KK (kartu keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara, dan surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, dengan mengatakan akan menerima bantuan traktor dari pemerintah kepada Muhammad; Moh. Sadiq; Samman; Abu Hasim; Abdul Kamar; Moh Yasid; Alibudin dan Bukarna. Padahal faktanya, dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas tanah negara.<br /><br />Kemudian, copy KTP, KK (kartu keluarga), tanda tangan/cap jempol pada dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara serta surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, diserahkan Murhamin kepada Wahyu Sudjoko sekitar Mei 2014 untuk melakukan pendaftaran tanah negara. Selanjutnya, Wahyu Sudjoko dan terdakwa Murhamin, menyerahkan permohonan tanah hak milik warga negara di Desa Kalimo’ok sebanyak 13 permohonan ke loket pendaftaran BPN yang diterima oleh Sayid Alwi. Dan Wahyu Sudjoko menyerahkan surat kuasa kepada Sayid Alwi, selaku kuasa yang mewakili permohonan hak milik tanah di Desa kalimo’ok. <br /><br />Wahyu Sudjoko kemudian mengeluarkan surat tugas pengukuran atas 13 permohonan bidang tanah kepada petugas ukur, Mustofa, selaku Kasupsi Tematik, untuk melakukan pengukuran dan penggambaran serta pemetaan grafikal. Kemudian dikeluarkanlah peta bidang oleh Mustofa atas gambar ukur (GU) Nomor. 3340-3349 tahun 2014 GU Nomor. 4063 merupakan GU milik sepuluh pemohon dari Desa Kalimo’ok. <br /><br />Sedangkan GU Nomor 4063-4065 tahun 2014 untuk tiga pemohon dari Desa Kalimo’ok, salah satunya terdapat atas nama Djakfar. “Mustofa mengingatkan Wahyu Sudjoko, untuk tidak diterbitkan sertfikat dulu terhadap gambar ukur (GU) nomor 340-3349 tahun 2014 karena mostofa mendapat informasi bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor satu di Desa Kalimo’ok, jalan/persil NIB 12.15.11.05.005 atas nama PT. Garam, sehingga dikawatirkan terjadi tumpang tindih apabila sertifikat hak milik diterbitkan,” kata JPU membacakan dakwaannya. <br /><br />JPU menyebutkan, Wahyu Sudjoko memberikan 13 bidang tanah kepada panitia pemerikasaan tanah “A” yang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor. SK.06.1.351.78/I/20014 tanggal 1 januari 2014, kepada Nur Aminnullah Hidayat, sebagai Ketua merangkap anggota; Wahyu Sudjoko, Wakil Ketua merangkap anggota; Rachmat Teguh Santoso, selaku sekertaris bukan anggota dan Widianto Puspitowarno serta Murhamin, selaku Kepala Desa Kali Mo’ok masing-masing sebagai anggota, untuk menggadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara, mengadakan penelitian dan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta mengumpulkan data keterangan/penjelasan dari para pemegang atas tanah yang berbatasan.<br /><br />Dari rislah tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumenep, mengeluarkan SK tentang penetapan hak kepada pemohon antara lain, Muhammad, Moh. Sadiq, Samman, Abu Hasim, Abdul Kamar, Moh Yasid, Alibudin, dan Bukarna. Ternyata sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumeenp adalah milik PT Garam. Sementara warga yang tercantum dalam sertifikat, tidak pernah mengajukan permohonan kep BPN.<br /><br />Murhamin, menawarkan sertifikat hak milik No 570 di Desa Kalimo’ok seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, sertifikat hak milik No. 571 seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Sidiq dan sertifikat No. 572 Amman, pada tanggal 9 Januari 2015, kepada Abd. Manaf dengan harga yang disepakati sebesar Rp 50.000 per meter dengan luas 38.110 M2 atau senilai Rp 1.905.500.000. <br /><br />Pembayaran dilakukan Abd. Manaf sebanyak dua kali. Pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp 145.000.000 dan Rp 1.760.000.000 sebagai pelunasan pada tanggal 5 Februari 2015. Tanah tersebut dibeli Abd. Manaf bukan atas nama dirinya melainkan atas nama istrinya yakni, Amiratiyah, sesuai yang tercantum dalam kwitansi. Perbuatan terdakwa Murhamin, memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.905.500.000. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Tidak hanya itu, terdakwa juga dijerat dalam pasal 3 atau pasal 5 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Menanggapi dakwaan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Murhamin, Benni akan menyampaikan keberatan (Eksepsi) pada sidang berikutnya. “Kami akan menyampaikan Eksepsi yang, Mulia,” kata Benni.<br /><br />“Kita akan menyampaikan Eksepsi minggu depan. Akan kita beberkan yang sebenarnya,” kata Benni maupun Sitompul selaku PH terdakwa Wahyu Sudjoko, saat ditemui media ini.  (Redaksi)<br />

Tipikor Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

  Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi ...

»

La Nyalla Divonis Bebas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></div> <br /> <b> <i><span style="font-size: large;">Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II</span></i></b><br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim jilid II, dengan terdakwa, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, berakhir pada, Selasa, 27 Desember 2017.<br /> <br /> Berakhirnya Sidang perkara Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kadin Jatim jilid II ini, setelah Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan surat putsan (Vonis) terhadap terdakwa La Nyalla Mattalitti.<br /> <br /> Dalam putusan tersebut, La Nyalla dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun surat tuntutan JPU yang terdiri dari, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Roy Rovalino dan beberapa Jaksa lainnya.<br /> <br /> “Alhamdulillah, bebas,” kata Amir, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla, saat dihubungi media ini melalui teleponnya, Selasa, 27 Desember 2017. <br /> <br /> La Nyalla Mattalitti, terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah Kadin khsusnya dalam pembelian saham IPO Bank Jatim pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar dengan kerugian Negara senilai 1,3 milliar rupiah, setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipegang Maruli Hutagalung. Pada hal sebelum Maruli menjabat Kepala Kejati Jatim pada akhir (Desember) 2015, Kejati Jatim telah menyidangkan kasus Korupsi dana Hibah Kadin yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 26 milliar termasuk pembelian saham IPO Bank Jatim dengan terdakwa, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.<br /> <br /> <b>Kasus Korupsi Dana Hiba Kadin Jatim, Sudah di Sidangkan Di Penadilan Tipikor Surabaya</b><br /> <br /> Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sudah menghukum/vonis Diar Kusuma Putra, dengan pidana penjara satu tahun dan dua bulan serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M, pada 18 Desember 2015 dan sudah berkekuatan hokum tetap, sebab JPU maupun terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding.<br /> <br /> Pada Senin, 5 September 2016, kasus ini pun kembali di dakwakan kepada La Nyalla, selaku Ketua Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI, dalam sidang perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.<br /> <br /> Kasus ini disidangkan setelah melewati proses yang sangat panjang dan sempat menghebohkan aparat hukum mulai dari Kejagung, Interpol dan Imigrasi, karena mantan Ketua Kadin Jatim itu dikabarkan meninggalkan Indonesia setelah Kejati mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan kemudian di Praperadilkan oleh Diar, La Nyalla dan keluarga La Nyala sendiri.<br /> <br /> Hasilnya, tiga kali Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, tiga kali pula sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang hasilnya Kejati Jatim kalah. Namun kekalahan Kejati Jatim berubah menjadi kemenangan yang luar biasa, setelah La Nyalla dipulangkan oleh pihak otoritas Negara Singapura karena alasan masa ijin tinggal Ketua PSSI itu telah habis dan kemudian pihak Kejagung RI menangkapnya di Banda Udara Jakarta.<br /> <br /> Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang dihadiri 6 dari 10 JPU yakni, Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Rovalino, Putu, Lilik da Adam. Dalam surat dakwaan JPU, La Nyalla Mattalitti dijerat dengan pasal 2 ayai (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, mantan Ketua Kadon Jatim itu dijerat berasama-sama dengan mantan terpidana 1,2 tahun Diar Kusuma dan terpidana 5,8 tahun Nelson Sembiring. Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla pun langsung membacakan keberatan (Eksepsi)-nya. Namun JPU tak mau kalah. JPU akan menanggapinya dalam siding berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi kepada media ini.<br /> <br /> “Kita akan menanggapinya dalam sidang yang akan datang. JPU nya terdiri dari Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, saaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Roy Rovalino, Bu Putu, Bu Lilik da Adam,” kata Didik, saat itu.<br /> <br /> <b>Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jilid II, PN Surabaya Memenangkan Dua Kali Permohonan Praperadilan La Nyalla</b><br /> <br /> Sementara, menurut tim PH terdakwa yang tergabung dalam Tim Advokat Kadin Jatim sebanyak 12 orang juga menyatakan bahwa, dirinya (terdakwa) tidak menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU, karena menurutnya, dakwaan tersebut hanya sah untuk orang yang sah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa.<br /> <br /> Sedangkan pengadilan melalui putusan praperadilan sudah memutuskan bahwa dirinya tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim. “Putusan pengadilan harus dihormati semua warga negara, dan saya harus menghormati putusan yang masih berlaku sampai saat ini,” ujarnya.<br /> Dakwaan Dianggap Manipulatif<br /> <br /> Hal yang sama juga dilontarkan Penasihat Hukum La Nyalla, Fahmi H. Bachmid. Fahmi menyatakan, pihaknya mengajukan keberatan atas dakwaan JPU karena isi dari dakwaan tersebut manipulatif sekaligus pantas untuk dibatalkan demi hukum.<br /> <br /> “Setelah kami baca dakwaan yang diajukan JPU, kami menilai dakwaan tersebut manipulatif dan harus batal demi hukum, karena itu kami memutuskan untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan ini,” pungkasnya.<br /> <br /> Fahmi mengungkapkan, putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, sudah menyatakan bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti disamping tidak sah secara formal, juga secara materiil, karena dalil dan alat bukti yang diajukan kejaksaan merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh dua orang terpidana dalam perkara dana hibah Kadin, yakni wakil ketua umum Kadin Jatim saudara Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.<br /> <br /> Sedangkan berdasarkan putusan Praperadilan Nomor: 28/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016 tertanggal 23 Mei 2016, pengadilan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014; sama sekali tidak terdapat pengkaitan antara perbuatan yang didakwakan kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring tersebut terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti.<br /> <br /> “Semua produk hukum berupa putusan pengadilan, baik putusan Tipikor atas terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, maupun putusan Praperadilan, yang semuanya masih berlaku itu ditabrak dan dimanipulatif dalam dakwaan yang diajukan JPU dalam sidang ini, karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan, wajib hukumnya bagi kami untuk mengajukan eksepsi,” tukas Fahmi.<br /> <br /> Fahmi menambahkan, perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang disangkakan kepada La Nyalla Mattalitti adalah perkara yang telah diputus pengadilan pada 18 Desember 2015 dengan dua terpidana dari jajaran pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).<br /> <br /> Namun, pada 2016, Kejati Jatim menerbitkan serangkaian Sprindik maupun penetapan La Nyalla sebagai tersangka. Sudah ada putusan pengadilan praperadilan yang kesemuanya menyatakan Sprindik Kejati Jatim atas perkara ini tidak sah. PN Surabaya juga menyatakan perkara ini sebenarnya tidak bisa disidik kembali. Namun, Kejati Jatim tidak menaati perintah pengadilan tersebut.   (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor La Nyalla Divonis Bebas

  Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (I...

»