BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s1600/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjihUr3KS8QRS59KHqhiimSAAusNvfrWMFTNEL31HLV5SXcNJb4yIT3L4UfOQAqxToIXJDJQFL6BTjh0vOilkWCY89W_yaO4SX6QB2RJhmegH2nuox1dQJ4vKCNBhV96XWIq_Ijc563qaE/s640/Gedung+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya</td></tr>
</tbody></table>
 
 Catatan Akhir Tahun 2016 
 
beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, semakin tahun bukannya semakin berkurang, melainkan “tumbuh pesat”, sekalipun Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat getol meneriakkan, tindak tegas para pelaku Koruptor. 
 
Sejak berdirinya Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) di Jawa Timur, dibawah Pengadilan Negeri (PN) Kelas I-A Khusus Surabaya pada 17 oktober 2010 lalu hingga sekarang atau selama 6 tahun, hampir 1000 perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor yang dilimpahkan oleh 36 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Timur ditambah Satu Kejasaan Tinggi, dan semakin tahun semakin bertambah. 
 
Yang memprihatinkan lagi, dari sekian kasus Korupsi hasil penyidikan Kejaksaan maupun Kepolisian di Jatim, Tiga diantaranya adalah hasil penangkapan langsung atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku Korupsi suap yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) yang baru beberapa bulan dibentuk oleh Presiden RI, yaitu, mantan Bupati Bangkalan, Pejabat Pelindo III Surabaya dan Jaksa dari Kejati Jatim Ahmat Fauzi, dengan barang bukti berupa uang milliaran rupiah. 
 
Sehingga, kurangnya kerpercayaan masyarakat terhadap Dua lembaga penegak hukum di Jawa Timur yakni, Kejaksaan dan Kepolisian bukan tidak beralasan bahkan masih jauh dari harapan. Tidak hanya itu, kedua lembaga ini masih dianggap tebang pilih untuk menyeret para pelaku Koruptor ke meja hijau Pengadilan untuk diadili diantaranya, kasus Korupsi KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Kabupaten Jombang, kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu. Bahkan beberapa kasus dugaan Korupsi ada yang di SP3 alias dihentikan. 
 
Memang di Satu sisi, Dua lembaga penegak hukum ini, boleh dibilang berhasil mengungkap ratusan kasus korupsi yang diseret ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016. Tetapi disisi lain, korupsi di Jatim ibarat “pohon anggur yang tumbuh di tanah yang subur, yang potong hanyalah rantingnya”. 
Kegagalan penaganan kasus Korupsi di Jatim dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perkara Korupsi selama Tiga tahun terakhir sejak 2014 sebanyak 215 perkara, tahun 2015 sebanyak 238 perkara dan tahun 2016 sebanyak 298 perkara 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana, saat ditemui di kantornya. Dia menjelaskan, jumlah perkara Korupsi yang masuk ke Pengadilan Tipikor selama tahun 2016 sebanyak 298 dan 80% diantaranya sudah di Vonis. Namun saat ditanya jumlah perkara yang divonis bebas dari 80% perkara yang disidngkan, Hakim yang menggantikan Dr. Gazalba Saleh sebagai Humas di Pengadilan Tipikor ini tak bisa merinci. Alasannya, belum menerima laporan dari bagian Administrasi. 
 
 “Perkara yang masuk hingga tanggal 30 Desember sebanyak 298 perkara. Dan 80% sudah di Vonis, sisanya sedang disidangkan. saya belum menerima laporan dari bagian Administrasi karena ada pergantian pegawai yang pindah ke PN Gresik,” katanya, pada Jumat, 30 Desember 2016. 
 
Selain Lima Perkara Yang Divonis Bebas, Penanganan Masih Teekesan Tebang Pilih Dan Pencegahan Yang Tidak Berjalan 
 
Sementara dari catatan media ini, ada 5 perkara (terdakwa) yang di Vonis bebas selama 2016 diantaranya, Tiga perkara Koruspi Bawaslu Jatim (Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti), Perkara Korupsi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Huta) dari Kejari Banyuwangi (Ketua Majelis, H.R. Unggul Warso Mukti) dan perkara Korupsi pembangunan RSUD Ponorogo. 
 
Menanggapi terkait meningkatnya kasus Korupsi di Jawa Timur, Dosen Fakultas Hukum, Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Iqbal Felisiano dan Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair,  turut mengomenrainya. 
 
Menurut Iqbal Felisiano, semakin banyak perkara Korupsi yang disidangkan mempunyai 2 (Dua) indikasi; yang pertama, semakin baiknya model penegakan hukum TPK (Tindak Pidana Korupsi.red), sehingga jumlah persidangan perkara korupsi yang diputus semakin banyak. Disisi lain, ini juga menunjukkan sistem pencegahan yang kurang berjalan dengan baik, sehingga perkara Korupsi semakin tinggi tiap tahunnya. 
 
“Indikasi baiknya penegakan hukum juga harus dilihat atau juga linier dengan vonis. Apabila vonisnya semakin lama semakin ringan, artinya ada degradasi nilai yang menganggap Korupsi sepertinya kejahatan biasa. Hal ini bisa jadi kemudian masyarakat semakin lama semakin kebal, dan menganggap korupsi mnjadi hal yang lumrah,” ujar Iqbal. 
 
Saat ditanya mengenai Visi dari UU Korupsi, menurt Dosen FH Unair ini mengatakan, harus dilihat dari pertimbangannya dan sudah diatur dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) RI, No 1 tahun 2013. 
 
“Kalau Visinya, harus dilihat dari pertimbangannya. Asset recovery diatur tersendiri, ada Perma No. 1 tahun 2013 kalau tidak salah. Kalau melihat Visi dari UU kan, dilihat dari pertimbangan-nya. Tapi yang jelas, di UU TPK, tidak hanya menekankan pada penegakan, tapi juga pencegahan. Ini yang kurang berjalan alias berat sebelah,” pungkasnya. 
 
Lebih lanjut ditanya mengenai penaganan kasus Korupsi yang terkesan masih tebang pilih ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, serta besarnya peluang posisi jabatan dan penghargaan atas banyaknya perkara Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, Dosen FH dari Pusat Kajian Anti-Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, masih kurang maksimal. 
 
Pengharggaan Bagi Aparat Penegak Hukum, Penaganan Kasus Korupsi Haruslah Maksimal 
 
“Indikasi tebang pilihnya, kalau menurut saya penanganan masih kurang maksimal. Kalau reward atas penegakan hukum yang berkualitas sih, menurut saya fine. Tunggakan perkara masih ada, beberapa perkara di SP3, tersangka mendapatkan penangguhan atau pengalihan penahanan yang berpotensi hilangnya alat bukti, dan banyak perkara yang tidak termonitor,” tegasnya. 
 
Iqbal menambahkan,  Mungkin kedepannya juga perlu didorong upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Korupsi, baik dengan cara memberikan reward serta fasilitas pendukungnya. 
 
Pelaku Korupsi Yang Ditindak Jangan Hanya Ditingkat Rendah Tetapi Juga Pejabat Diatasnya Yang Terlibat 
 
Sementara menurut Prof. Dr. Frans Limahelu. SH., LLM, Pakar Hukum Pidana, Guru Besar FH Unair mengatakan, pemberantasan Korupsi di Jawa Timur gagal. Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas ternama di Surabaya ini pun mengibaratkan istila pohon Mangga dan Bunga Melati. Bahkan juga mengistilakan Ikan teri, ikan bandeng dan ikan Kakap untuk jenis kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum itu. 
 
“Dari angka itu, dibagi dulu, berapa yang masuk kakap, berapa yang bandeng dan berapa yang masuk Teri. Sasaranya justru yang Kakap Sama Bandeng, yang Teri lupakan Dulu. Lalu bandingkan dengan kasus tahun 2014 dan 2015, kemajuannya di Kakap atau di Teri. Kalau kemajuannya di Teri sementara kakapnya hanya hitungan jari, nggak ada artinya dong. Kalau begitu, boleh dibilang gagal dalam penanganan Korupsi,” ujarnya. 
 
 “Lihat dulu berapa kasus korupsi yang dari polisi dan berapa dari Jaksa. Dari Polisi kan juga dibawa ke Jaksa kemudian ke Pengadilan Tipikor. Apakah dalam istilah Mangga dan Melati itu, Yang mana yang dibawa ke Tipikor. Apakah Mangga atau melati,” ujarnya. 
 
Prof. Frans menambahkan, banyaknya perkara kasus Korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, tidak hanya menerima penghargaan tetapi bisa jadi posisi jabatan pun sudah menunggu.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya Catatan Akhir Tahun 2016 beritakorupsi.co – Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia Khus...

Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

02.14 beritakorupsi 0

Tipikor Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

Terdakwa Dahlan Iskan (Dua dari Kanan) sebelum persidangan. (Dok. beritakorupsi.co) beritakorupsi.co - Siapapun tak mau dituduh melaku...

Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

03.37 beritakorupsi 0

Tipikor Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

Mulyono, PH terdakwa H. Syamsi, Ketua Yayasan MI Al-Hidayah. Surabaya, bk – Tak Satu pun terdakwa yang menerima begitu saja, saat dirin...

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

03.34 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMi_opYB0EtyJ30CUbt7nKQ089_azz05It5PmywNLqCrtGWVWuWHek_YXC4shSj0tUyOz9sxpquS2wO0fbWN38wcSKly-X-fJ38RTe15DVeBJm-spLW66kSnLgSAId2Em40CcMLjFmUo/s1600/Sumenep.jpg" /></a></div>
 
 Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF 
 
 
beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh Satu orang saja melainkan lebih dan dengan kesadarannya bukan secara tiba-tiba, ibarat kecelakaan dijalan raya. Seperti yang dilakukan oleh Nurhamin (47 Thn), Warga Desa Kalimo’ok, Rt 01 Rw 01 Kec. Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang menjabat selaku Kepala Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur. Kamis, 29 Desember 2016, Nurhamin,  bersama Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep (perkara terpisah), saat ini Keduanya duduk sebagai pesakitan di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, karena diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endrik dkk, dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk diadili mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim. Saat ini Keduanya diminta pertanggung jawaban secara hukum, terkait dugaan Korupsi pengalihan Hak Atas Tanah milik PT Garam (BUMN) menjadi sertifikat milik pribadi di BPN Kabupaten Sumenep, pada Tahun 2014 – 2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam surat dakwaan, dihadapan Majelis Hakim, JPU memberkan kronologis pengalihan Hak atas tanah yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa Nurhamin selaku Kades, terlebih dahulu menemui Wahyu Sudjadmiko, selaku Kepala Seksi (Kasi) Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, untuk menanyakkan proses mengajukan sertifikat hak milik terhadap tanah negara yang terletak di Desa Desa Kalimook. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Murhamin, kemudian menghubungi beberapa warga untuk memperoleh foto copy KTP, KK (kartu keluarga) serta tanda tangan/cap jempol di dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara, dan surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, dengan mengatakan akan menerima bantuan traktor dari pemerintah kepada Muhammad; Moh. Sadiq; Samman; Abu Hasim; Abdul Kamar; Moh Yasid; Alibudin dan Bukarna. Padahal faktanya, dokumen tersebut digunakan untuk mengurus permohonan hak atas tanah negara. Kemudian, copy KTP, KK (kartu keluarga), tanda tangan/cap jempol pada dokumen permohonan hak, surat pernyataan menguasai fisik dan yuridis sebidang tanah negara serta surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon, diserahkan Murhamin kepada Wahyu Sudjoko sekitar Mei 2014 untuk melakukan pendaftaran tanah negara. Selanjutnya, Wahyu Sudjoko dan terdakwa Murhamin, menyerahkan permohonan tanah hak milik warga negara di Desa Kalimo’ok sebanyak 13 permohonan ke loket pendaftaran BPN yang diterima oleh Sayid Alwi. Dan Wahyu Sudjoko menyerahkan surat kuasa kepada Sayid Alwi, selaku kuasa yang mewakili permohonan hak milik tanah di Desa kalimo’ok. Wahyu Sudjoko kemudian mengeluarkan surat tugas pengukuran atas 13 permohonan bidang tanah kepada petugas ukur, Mustofa, selaku Kasupsi Tematik, untuk melakukan pengukuran dan penggambaran serta pemetaan grafikal. Kemudian dikeluarkanlah peta bidang oleh Mustofa atas gambar ukur (GU) Nomor. 3340-3349 tahun 2014 GU Nomor. 4063 merupakan GU milik sepuluh pemohon dari Desa Kalimo’ok. Sedangkan GU Nomor 4063-4065 tahun 2014 untuk tiga pemohon dari Desa Kalimo’ok, salah satunya terdapat atas nama Djakfar. “Mustofa mengingatkan Wahyu Sudjoko, untuk tidak diterbitkan sertfikat dulu terhadap gambar ukur (GU) nomor 340-3349 tahun 2014 karena mostofa mendapat informasi bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat hak pakai nomor satu di Desa Kalimo’ok, jalan/persil NIB 12.15.11.05.005 atas nama PT. Garam, sehingga dikawatirkan terjadi tumpang tindih apabila sertifikat hak milik diterbitkan,” kata JPU membacakan dakwaannya. JPU menyebutkan, Wahyu Sudjoko memberikan 13 bidang tanah kepada panitia pemerikasaan tanah “A” yang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor. SK.06.1.351.78/I/20014 tanggal 1 januari 2014, kepada Nur Aminnullah Hidayat, sebagai Ketua merangkap anggota; Wahyu Sudjoko, Wakil Ketua merangkap anggota; Rachmat Teguh Santoso, selaku sekertaris bukan anggota dan Widianto Puspitowarno serta Murhamin, selaku Kepala Desa Kali Mo’ok masing-masing sebagai anggota, untuk menggadakan penelitian terhadap kelengkapan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara, mengadakan penelitian dan peninjauan atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas-batas tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta mengumpulkan data keterangan/penjelasan dari para pemegang atas tanah yang berbatasan. Dari rislah tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumenep, mengeluarkan SK tentang penetapan hak kepada pemohon antara lain, Muhammad, Moh. Sadiq, Samman, Abu Hasim, Abdul Kamar, Moh Yasid, Alibudin, dan Bukarna. Ternyata sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kabupaten Sumeenp adalah milik PT Garam. Sementara warga yang tercantum dalam sertifikat, tidak pernah mengajukan permohonan kep BPN. Murhamin, menawarkan sertifikat hak milik No 570 di Desa Kalimo’ok seluas 14.770 M2 atas nama Muhammad, sertifikat hak milik No. 571 seluas 12.174 M2 atas nama Moh. Sidiq dan sertifikat No. 572 Amman, pada tanggal 9 Januari 2015, kepada Abd. Manaf dengan harga yang disepakati sebesar Rp 50.000 per meter dengan luas 38.110 M2 atau senilai Rp 1.905.500.000. Pembayaran dilakukan Abd. Manaf sebanyak dua kali. Pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp 145.000.000 dan Rp 1.760.000.000 sebagai pelunasan pada tanggal 5 Februari 2015. Tanah tersebut dibeli Abd. Manaf bukan atas nama dirinya melainkan atas nama istrinya yakni, Amiratiyah, sesuai yang tercantum dalam kwitansi. Perbuatan terdakwa Murhamin, memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.905.500.000. “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Tidak hanya itu, terdakwa juga dijerat dalam pasal 3 atau pasal 5 jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menanggapi dakwaan JPU, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Murhamin, Benni akan menyampaikan keberatan (Eksepsi) pada sidang berikutnya. “Kami akan menyampaikan Eksepsi yang, Mulia,” kata Benni. “Kita akan menyampaikan Eksepsi minggu depan. Akan kita beberkan yang sebenarnya,” kata Benni maupun Sitompul selaku PH terdakwa Wahyu Sudjoko, saat ditemui media ini.  (Redaksi)

Tipikor Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

Kasus Korupsi Inilah Yang Menyeret Jaksa Kejati Jatim, AF beritakorupsi.co – Benar kata beberapa pengamat, bahwa perbuatan Korupsi ...

La Nyalla Divonis Bebas

03.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s1600/IMG-20161223-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEic8e_O-HMmC6v1p2fNWcCtRRQnYPouAlyyk6JJrcop9znp4lFKAcrrsJmQUxc9L53pbd-Y6T9gW3XLxlWzbi9F-mTPnbTYSQmCW8SrGvC2W44E0L7ITyk3vHdH0mY3gc0icEwocLxbbZQ/s640/IMG-20161223-WA0000.jpg" width="562" /></a></div>
 
 Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II 
 
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim jilid II, dengan terdakwa, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti, berakhir pada, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
Berakhirnya Sidang perkara Korupsi pembelian saham perdana IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar, atas penggunaan dana hibah di Kadin Jatim jilid II ini, setelah Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan surat putsan (Vonis) terhadap terdakwa La Nyalla Mattalitti. 
 
Dalam putusan tersebut, La Nyalla dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun surat tuntutan JPU yang terdiri dari, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kepala Seksi Pidana Khusu (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, Roy Rovalino dan beberapa Jaksa lainnya. 
 
“Alhamdulillah, bebas,” kata Amir, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla, saat dihubungi media ini melalui teleponnya, Selasa, 27 Desember 2017. 
 
La Nyalla Mattalitti, terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah Kadin khsusnya dalam pembelian saham IPO Bank Jatim pada tahun 2012 lalu sebesar Rp 5,3 milliar dengan kerugian Negara senilai 1,3 milliar rupiah, setelah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dipegang Maruli Hutagalung. Pada hal sebelum Maruli menjabat Kepala Kejati Jatim pada akhir (Desember) 2015, Kejati Jatim telah menyidangkan kasus Korupsi dana Hibah Kadin yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 26 milliar termasuk pembelian saham IPO Bank Jatim dengan terdakwa, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Kasus Korupsi Dana Hiba Kadin Jatim, Sudah di Sidangkan Di Penadilan Tipikor Surabaya 
 
Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, sudah menghukum/vonis Diar Kusuma Putra, dengan pidana penjara satu tahun dan dua bulan serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Sementara untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M, pada 18 Desember 2015 dan sudah berkekuatan hokum tetap, sebab JPU maupun terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding. 
 
Pada Senin, 5 September 2016, kasus ini pun kembali di dakwakan kepada La Nyalla, selaku Ketua Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI, dalam sidang perkara Korupsi dana hibah Kadin Jatim dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. 
 
Kasus ini disidangkan setelah melewati proses yang sangat panjang dan sempat menghebohkan aparat hukum mulai dari Kejagung, Interpol dan Imigrasi, karena mantan Ketua Kadin Jatim itu dikabarkan meninggalkan Indonesia setelah Kejati mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan kemudian di Praperadilkan oleh Diar, La Nyalla dan keluarga La Nyala sendiri. 
 
Hasilnya, tiga kali Sprindik yang dikeluarkan Kejati Jatim, tiga kali pula sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang hasilnya Kejati Jatim kalah. Namun kekalahan Kejati Jatim berubah menjadi kemenangan yang luar biasa, setelah La Nyalla dipulangkan oleh pihak otoritas Negara Singapura karena alasan masa ijin tinggal Ketua PSSI itu telah habis dan kemudian pihak Kejagung RI menangkapnya di Banda Udara Jakarta. 
 
Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang dihadiri 6 dari 10 JPU yakni, Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Rovalino, Putu, Lilik da Adam. Dalam surat dakwaan JPU, La Nyalla Mattalitti dijerat dengan pasal 2 ayai (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya, mantan Ketua Kadon Jatim itu dijerat berasama-sama dengan mantan terpidana 1,2 tahun Diar Kusuma dan terpidana 5,8 tahun Nelson Sembiring. Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum (PH) La Nyalla pun langsung membacakan keberatan (Eksepsi)-nya. Namun JPU tak mau kalah. JPU akan menanggapinya dalam siding berikutnya. Hal itu disampaikan oleh Kajari Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi kepada media ini. 
 
“Kita akan menanggapinya dalam sidang yang akan datang. JPU nya terdiri dari Aspidsus Kejati Jatim, Made Suwarnawan, saaya, Didik Farkhan Alisyahdi, Kasi Pidsus Roy Rovalino, Bu Putu, Bu Lilik da Adam,” kata Didik, saat itu. 
 
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jilid II, PN Surabaya Memenangkan Dua Kali Permohonan Praperadilan La Nyalla 
 
Sementara, menurut tim PH terdakwa yang tergabung dalam Tim Advokat Kadin Jatim sebanyak 12 orang juga menyatakan bahwa, dirinya (terdakwa) tidak menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU, karena menurutnya, dakwaan tersebut hanya sah untuk orang yang sah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa. 
 
Sedangkan pengadilan melalui putusan praperadilan sudah memutuskan bahwa dirinya tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim. “Putusan pengadilan harus dihormati semua warga negara, dan saya harus menghormati putusan yang masih berlaku sampai saat ini,” ujarnya. 
Dakwaan Dianggap Manipulatif 
 
Hal yang sama juga dilontarkan Penasihat Hukum La Nyalla, Fahmi H. Bachmid. Fahmi menyatakan, pihaknya mengajukan keberatan atas dakwaan JPU karena isi dari dakwaan tersebut manipulatif sekaligus pantas untuk dibatalkan demi hukum. 
 
“Setelah kami baca dakwaan yang diajukan JPU, kami menilai dakwaan tersebut manipulatif dan harus batal demi hukum, karena itu kami memutuskan untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan ini,” pungkasnya. 
 
Fahmi mengungkapkan, putusan Praperadilan Nomor: 19/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016, sudah menyatakan bahwa proses dan prosedur Penyidikan dan Penetapan tersangka terhadap Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti disamping tidak sah secara formal, juga secara materiil, karena dalil dan alat bukti yang diajukan kejaksaan merupakan pengulangan fakta-fakta terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan oleh dua orang terpidana dalam perkara dana hibah Kadin, yakni wakil ketua umum Kadin Jatim saudara Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. 
 
Sedangkan berdasarkan putusan Praperadilan Nomor: 28/Pra-Per/2016/PN.Sby tanggal 12 April 2016 tertanggal 23 Mei 2016, pengadilan menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 s/d 2014; sama sekali tidak terdapat pengkaitan antara perbuatan yang didakwakan kepada Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring tersebut terhadap La Nyalla Mahmud Mattalitti. 
 
“Semua produk hukum berupa putusan pengadilan, baik putusan Tipikor atas terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, maupun putusan Praperadilan, yang semuanya masih berlaku itu ditabrak dan dimanipulatif dalam dakwaan yang diajukan JPU dalam sidang ini, karena itu sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan, wajib hukumnya bagi kami untuk mengajukan eksepsi,” tukas Fahmi. 
 
Fahmi menambahkan, perkara penggunaan dana hibah Kadin Jatim yang disangkakan kepada La Nyalla Mattalitti adalah perkara yang telah diputus pengadilan pada 18 Desember 2015 dengan dua terpidana dari jajaran pengurus Kadin Jatim, yaitu Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 
 
Namun, pada 2016, Kejati Jatim menerbitkan serangkaian Sprindik maupun penetapan La Nyalla sebagai tersangka. Sudah ada putusan pengadilan praperadilan yang kesemuanya menyatakan Sprindik Kejati Jatim atas perkara ini tidak sah. PN Surabaya juga menyatakan perkara ini sebenarnya tidak bisa disidik kembali. Namun, Kejati Jatim tidak menaati perintah pengadilan tersebut.   (Redaksi)

Tipikor La Nyalla Divonis Bebas

Sidang Korupsi Dana Hibah Kadin Jatim Jilid II beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi pembelian saham perdana IPO (I...

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

03.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" /></a></div>
 
 PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa 
 
beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegawai Negeri Spil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, di Kantor Disnaker, pada Jumat, 23 Desember 2016. Rasa kecewa Tim PPNS Disnaker tersebut, ternyata terkait putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya (selaku Pemohon) kepada Wali Kota c/q Kepala Disnaker Surabaya (selaku Termohon), terkait penetapan tersangka oleh PPNS Disnaker kepada ‘Totok Heliyanto’ selaku Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum PT Pelindo III atas dugaan tindak pidana ringan, melanaggar pasal 6 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, PPNS Disnaker Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang setelah sebelumnya menerima laporan. Yang menurut PPNS, PT Pelindo III Surabaya belum pernah wajib lapor Ketenagakerjaan ke Disnaker Surabaya. “Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, lalu diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. Dari hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan untuk ditingkatkan ke Penyidikan dengan calon tsk (tersangka),” ungkap salah satu Tim PPNS, Rizal. Kemudian, lanjut Penyidik PNS Disnaker Surabaya ini, melakukan pemanggilan pertama  terhadap Totok Heliyanto, sebagai saksi dan beberapa saksi lainnya, PPNS melakukan gelar perkara yang ke II juga dihadiri  Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. “Dari hasil gelar perkara ke II dismpulkan untuk menetukan tersangka dalam tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Totok Heliyanto, selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III Surabaya,” lanjut Rizal. Selanjutnya, PPNS Disnaker Surabaya pun mengirimkan surat panggilan pertama kepada Totok sebagai tersangka, namun yang dipanggil mangkir. “PPNS mengirimkan surat panggilan pertama sebagai tersangka, namun mangkir. Kemudian PPNS mengirimkan surat panggilan ke II juga tidak Hadir. Karena tersangka tidak mengindahkan surat panggilan PPNS, lalu PPNS melakukan pemanggilan upaya paksa dengan melibatkan  Korwas Polda Jatim,” pungkas Rizal. Surat pemanggilan ke III dan sekaligus penjemputan upaya paksa belum diterima tersangka, namun tersangka sudah melakukan upaya hukum Praperadilan ke PN Surabaya. “Surat panggilan ke III belum diterima tersangka dan belum pernah diperiksa, tetapi tersangka sudah mempraperadilkan. Hasilnya, Hakim PN Surabaya mengabulkan,” ujarnya. Disinilah kekecewaan Tim PPNS Disnaker Surabaya. Sebab, dalam putusan Hakim Tunggal Praperadilan PN Surabaya, Maxi Sigarlaki, menyebutkan (halaman 35 alinea 3) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh termohonternyata berita acara gelar perkara terakhir tanggal 31 November 2016 dan panggilan ke dua tersangka tanggal 25 November 2016, yang seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Pr[peradilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. “Tidak ada kesimpulan, tidak ditawarkan dan tidak ada kesepakatan atanra pemohon dan termohon tetapi langsung putusan. Lalu hokum acara bagaimana. Dalam putusan, Hakim menyimpulkan kalau penyidikan sudah selesai. Bagaimana Hakim menyebutkan kalau penyidikan sudah selesai. Diperiksa aja belum pernah karena tersangka dipanggil dua kali tidak datang. Lalu ada kata terdakwa dalm putusan Hakim. Apakah memang begitu ?.” Tanya PPNS heran. Yang lebih dipertanyakkan oleh PPNS Disnaker Surabaya terkait putusan Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan yang menyebutkan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti. Dalam putusan Hakim PN Surabaya tersebut (halaman 33 alinea kedau) menyatakan bahwa, dari pengertian dua alat bukti dan pemeriksaaan tersangka sebagaimana dimaksud, Pengadilan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti tersbut, akan tetapi Pengadilan hanya membatasi diri tentang prosedur memperoleh alat bukti, guna menetapkan pemohon sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, Humas PN Surabaya, Efran Basuning, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa kesmpulan itu tidak wajib karena sidang Praperadilan itu hanya 7 (Tujuh) hari sejak sidang Pra dimulai. “Tidak ada kewajiban harus ada kesimpulan, karena waktunya hanya Tujuh hari sejak sidang pertma,” kata Hakim Efran. Saat ditanya terkait putusan Hakim Praperadilan yang menyebutkan, seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Praperadilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. Hakim Efran mengatakan, bahwa PPNS salah karena tidak melaporkan ke pihak Kepolisan hanya melimpah ke Pengadilan. “Harus dilihat dulu putusannya bagaimana,” kata Hakim Efran, yang kemudian media ini menyerahkan copy putusan dimaksud. “Salah karena PPNS tidak melaporkan ke Polisi hanya melimpahkan ke Pengadilan,” jawabnya sambil membaca copy putusan tersebut. Pada hal, yang melimpahkan ke Pengadilan adalah Kepolisian sesuai yang dalam putusan Hakim Praperadilan. PPNS tidak begitu saja menyuruh anggota Kepolisian untuk melimpahkan perkara tersebut ke PN Surabaya. Sebab, sejak awal saat dilakukannya gelar perkara pertama maupun gelar perkara ke Dua, PPNS Disnaker Surabaya sudah melibatkan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. “Kasasi aja atau PK,” lanjut Hakim Efran.  (Redaksi)

Perdata PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegaw...

Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

03.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3U_Oqb9jH63Lb4JcANFzhMeBWhiE1RLLnocMGZ4XZabih99vyZxfSShQexpYt-1xoNmBlFeD9JflTSNfTPmTOPYiYF6cfA2Yxdg9HhewzTaQQtYpLY3VJ3c-wuGR7RwQSciYySQy0tXU/s1600/DSCF0072.JPG" /></a></div>
Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi 
 
beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakwa saat diperiksa di persidangan dihadapan Majelis Hakim, sepertinya sudah terbiasa, apakah memang disengaja atau tidak untuk menutupi yang sebenarnya. Seperti yang dialami Makin, salah seorang dari Lima saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan kasus perkara Korupsi (Suap) sebesar Rp1,5 milliar dengan terdakwa, Ahmad Fauzi, seorag Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur  dan terdakwa Abdul Manaf, yang di gelar di Pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan saksi, pada Selasa, 27 Desember 2017. Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Wiwin Arodawanti, JPU Eriyanto, Erni (Dari Kejagung) dan JPU Wira Sakti Buana dari Kejari Surabaya, menghadirkan Lima orang saksi dan Empat diatanranya adalah Jaksa dari bagian Intel dan Pidsus yang mengamankan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi diantaranya, Ivan Yudo,  Febby, Halimawan dan Iwan Pratama serta Makin. Dihadapan Majelis Hakim, ke Empat saksi dari Kejati Jatim ini menjelaskan, tidak mengetahui awalnya kasus yang dialami terdakwa Ahmad Fauzi. Namun saat mengamankan terdakwa, pihaknya baru mengetahui bahwa uang diamankan, terkait dengan kasus dugaan suap korupsi Tanah Kas Desa di Desa Kalimook Sumenep. “Team ada yang menyisir dan kemudian di kamar kost Ahmad Fauzi, di Rainbow 306, Jalan Ketintang Surabaya berhasil mengamankan  uang sebanyak 1,5 milyar rupiah yang terdiri dari uang pecahan 50 ribu dan 100 ribuan yang terbungkus di dalam kardus. Pada tanggal 23 November 2016, dipanggil oleh Bapak Lukas, selaku koordinator untuk diberi surat perintah terkait pengamanan Jaksa Ahmad Fauzi, terkait dugaan pungli suatu kasus pidana khusus,” kata saksi menjelaskan. Saksi melanjutkan, terdakwa Ahmad Fauzi sendiri berhasil diinterogasi dan diamankan oleh Team Saber Pungli Kejati Jatim, setelah dirinya menyidangkan sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara pada sidang berikutnya dengan perkara yang sama, menghadirkan saksi Makin, yang boleh dibilang adalah salah satu saksi kunci dalam kasus suap antara terdakwa Ahmad Fauzi selaku penerima uang sebesar Rp 1,5 M dari terdakwa Abdul Manaf, sipemberi uang. Sebab, Makinlah sebagai perantara antara Ahmad Fauzi dengan Abdul Manaf, dengan cara saksi Makin memberikan nomor HP Abdul Manaf kepada Ahmad Fauzi karena diminta terdakwa Ahmad Faiji. Seperti yang dijelaskan saksi Manaf dihadapan Majelis Hakim. “Saya kenal (terdakwa Abdul Manaf) karena sering ketemu, lain Desa jaraknya 3 Km perbatasan Desa,” jawab sakis Makin. Saat anggota Majelis Hakim  menanyakkan kepentingan nomor HP antara diri saksi dengan terdakwa Abdul Manaf, “penyikit Amnesia” Manaf tiba-tiba “kambuh”. Manaf mengatakan lupa bahkan seolah-olah berpikir untuk mencari jawaban yang tepat. Majelis Hakimtak mau teriam begitu saja. Saksi pun kembali ditanya, dan kahirnya mengakui, akalau dirinyalah yang memberikan nomor terdakwa Abdul Manaf kepada terdakwa Ahmad Fauzi. “Yang memberikan saya karena diminta, katanya mau berkonsultasi,” jawab Makin, kemudian. Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Sumenep menjelaskan kepada media ini, kalau saat itu Kejari Sumenep dan Kejati Jatim sama-sama melakukan pemeriksaan dan pemanggilan saksi terkait adanya dugaan Korupsi pelepasan hak atas tanah di BPN Sumenep, namun masih dalam tahap penyelidikan. “Sama-sama melakukan pemeriksaa. Karena sama-sama melakukan pemanggilan saksi yang sama, akhirnya di Kejati. Ini masih penyelidikan belum ada tersangkanya,” kata Agus. Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim dan Kejari Sumenep menangani kasus dugaan Korpsi penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Penyidik Kejati Jatim, menemukan bukti adanya aliran dana sebesar Rp 100 juta dari rekening Abdul manaf, kepihak lain terkait pembelian TKD tersebut. Takut dijadikan tersangka setelah diperiksa Tiga kali, Abdul Manaf, meminta kepada Ahmad Fauzi untuk dibantu. Ahmad Fauzi pun menyanggupinya. Terdakwa Ahmad Fauzi, meminta uang sebesar Rp 2 milliar (informasi terbaru yang diperoleh media ini, permintaan uang semula 6 milliar) agar dapat dibantu. Uang yang semula 2 milliar itu disepakati menjadi 1,5 M. Namun sial bagi Jaksa Ahmad Fauzi. uang yang diterimanya dari Abdul Manaf, belum dinikamati namun sudah “diterkam” Tim Saber Pungli dimana Ahmad Faizi berkantor. Yang menjadi pertanyaan. Apakah permintaan uang sebesar Rp 2 milliar itu oleh terdakwa Ahmad Faizi kepada Abdul Manaf, murni permintaan dan untuk dinikamati sendiri atau, ada pihak lain yang member perintah kepada terdakwa, mengingat jumlah uang yang diminta terdakwa bukan uang recehan yang haanya cukup membeli mobil Avanza melainkan sekelas Jaguar. Apakah terdakwa Ahmad Fauzi, akan berterus terang dipersidangan akan terungkap yang sebeanrnya atau memang tindakan itu inisiatif terdakwa sendiri ? Akankah Majelis Hakim punya trik sendiri untuk membuat terdakwa lebih terbuka, atau………????? (Redaksi)

Tipikor Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

Sidang Lanjutan Perkara Koruspi Suap Jaksa Ahmad Fauzi beritakorupsi.co – “Penayakit” lupa atau “Amnesia” seorang saksi ataupun terdakw...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi Di Jawa Timur 2016 “Tumbuh” Menjadi 298

Perkara Dugaan Korupsi PT PWU Berlanjut Hingga Vonis

Ketua Yayasan Al-Hidayah Tak Jadi “Bebas”

Kades Diadili Karena Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah

La Nyalla Divonis Bebas

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

Saksi Kunci Jaksa Suap “Sakit Amnesia” Dipengaidalan Tipikor

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI