Hari ini Vonis Terdakwa Korupsi MERR Dibacakan, P2T “Aman”

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fRbaNp3O2iTQYFTluP1jOAZNgtmKHGDfeBeRBXKM6R7N4QCSQdCah3YC-0DJJ97MJP_pjTSNlJxTd1x1xXaFrRnqm43tbh_MsINZgJ0NJ7QyVoxphI8h7CSgsrftfstb4v0wk1cuhng/s1600/Terdakwa+Korupsi+MERR%252C+Djoko+Waluyo.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fRbaNp3O2iTQYFTluP1jOAZNgtmKHGDfeBeRBXKM6R7N4QCSQdCah3YC-0DJJ97MJP_pjTSNlJxTd1x1xXaFrRnqm43tbh_MsINZgJ0NJ7QyVoxphI8h7CSgsrftfstb4v0wk1cuhng/s320/Terdakwa+Korupsi+MERR%252C+Djoko+Waluyo.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Djoko Waluyo</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Hari ini Senin, 30 Maret 2015, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Surabaya, yang diketuai Martua Rambe, dipastikan akan membacakan putusan bagi Tiga terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR II C) di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 31 milliar dan merugikan Negara senilai Rp 12,4 milliar rupiah. Ketiga terdakwa yakni, Djoko Walujo, selaku Kordinator Pembebasan Tanah juga sebagai angota Satgas dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp Satu milliar subsidair Enam bulan penjara, dan hukuman tambahan wajib membayar uang pengganti Rp 4,5 milliar subsidair 4 tahun penjara. Dan terdakwa Olli Faizzol, sebagai Sub Kordinator/Satgas, dituntut pidana penjara 8,6 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan.<br /><br />Membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta susidair 4,3 tahun penjara. Kedua terdakwa ini sama-sama dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU TPPU No 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana badan 12 tahun penjara. Sementara untuk terdakwa Euis Darliana, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran (PPKm/KPA), hanya dituntut pidana penjara Dua tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan tanpa membayar uang pengganti.<br /><br />Nasib Ketiga terdakwa ini akan ditentukan dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, pada hari ini, Senin, 30 Maret 2015. Dalam fakta persidangan, peran Ketiga terdakwa berbeda-beda. terdakwa Djoko setelah menerima perintah dari P2T kemudian melakukan sosalisai, ferifikasi dan inventarisasi hingga pembayaran kepada warga di Kelurahan Gunung Anyar.<br /><br />Terdakwa Olli dan saksi ‘Anton Susilo’ pegawai Dinas Cita Karya merubah data volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi sebanyak 48 KK (kepala keluarga) atas perintah Djoko. Selain itu, Olli juga mendapat perintah untuk membawa catatan berupa nama dan Buku rekening warga untuk kemudian diserahkan kepada saksi Triana, pegawai Bank Mandiri Cabang Pakuwon City. Selanjutnya, Triana melakukan transfer sejumlah uang kerekening warga atau sesuai catatan yang diterima dari Olli.<br /> <h2> <span style="font-size: small;"><b>Terdakwa Djoko Waluyo “Menyembunyikan” Fakta Yang Sebenarnya</b></span></h2> Atas kerja sama ketiganya, Djoko menerima aliran dana sebesar Rp 4,5 milliar dan Olli, Rp 500 juta rupiah. Sementara Anton dan Triana juga menerima aliran dana. Namun terdakwa Djoko tidak menyebutkan jumlahnya.<br /><br />Terdakwa Euis Darliana, selaku PPKm/KPA, tidak melakukan ferifikasi ulang atas data yang disebut Nota Dinas berupa hasil pengukuran ulang terhadap luas bangunan (Cipta Karya), tanah (BPN) dan tanaman (Pertanian) milik warga yang dilakukan anggota Satgas dengan data awal dari dinas terkait. Dan faktanya dipersidangan, Nota Dinas tersebut hingga dokumen pencairan ditandatangani oleh seluruh P2T sehingga pencairanpun terlaksana.<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan yakni, selain peran Ketiga terdakwa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir Erna Purnawati, juga tidak melakukan ferifikasi atas dokemen terkait proyek tersebut. Pada hal, P2T tidak melaukan tugasnya berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan berdasarkan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006.<br /><br />Yang melakukan sosialisai hingga pembayaran adalah terdakwa. Anehnya, P2T dan Ketiga terdakwa termasuk Jaksa Penuntut Umum, tidak mengetahui dimana dokumen asli Nota Dinas yang dimaksud.<br /><br />Pada hal, untuk mengungkap kasus yang sebenarnya yakni, adanya perubahan data secara tidak benar berupa penambahan volume bangunan dan nilai ganti rugi bagi 48 KK yang dilakukan terdakwa, ada dalam Nota Dinas tersebut. Sekalipun demikian faktanya dalam persidangan, P2T sepertinya tidak akan terseret dalam kasus yang merugikan keuangan Negara hingga Rp 12,4 milliar rupih.<br /><br />Memang, penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya saat ini sedang menahan Empat tersangka dalam kasus yang sama yakni, Aka Martono, (selaku PPK/KPA menggantikan terdakwa Euis Darliana), Sumargono, Abd. Fatah dan Haddri, ketiganya selaku kordinator warga yang menurut terdakwa Djoko, Ketiga Kordinator tersebut juga menerima aliran dana.  (Redaksi)<br />

Tipikor Hari ini Vonis Terdakwa Korupsi MERR Dibacakan, P2T “Aman”

Terdakwa Djoko Waluyo Surabaya   – Hari ini Senin, 30 Maret 2015, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi Surabaya, yang diketuai Martua Ram...

»

Tiga Terdakwa Korupsi MERR II C Dituntut Berbeda

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4xHyOy-ziRZy0ih1Nlhuk2D1CbQEQMT-R7_vXkR8DFLqzMh7Firo6D73R6y_zIerup5ZNXFtmh6YUUE9peNwSFNtbrCPqQdpwYwzGE5pbkEIv5Y0XLmab1X99Ra1DRh4tbqBs99uJSI/s1600/Saksi+Triana+%2528tengah%2529+mantan+Kepala+Cabang+Bank+Mandiri+Cabang+Pakowon+saat+jadi+saksi.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz4xHyOy-ziRZy0ih1Nlhuk2D1CbQEQMT-R7_vXkR8DFLqzMh7Firo6D73R6y_zIerup5ZNXFtmh6YUUE9peNwSFNtbrCPqQdpwYwzGE5pbkEIv5Y0XLmab1X99Ra1DRh4tbqBs99uJSI/s320/Saksi+Triana+%2528tengah%2529+mantan+Kepala+Cabang+Bank+Mandiri+Cabang+Pakowon+saat+jadi+saksi.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Triana (tengah) mantan Kepala Cabang Bank Mandiri</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Tiga terdakwa kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C, yang merugikan keungan Negara hingga sebesar Rp 12,4 milliar lebih pada tahun 2013 lalu, sepertinya akan lebih lama tinggal di balik jeruji besi. Pasalanya, Ketiga terdakwa yakni, Djoko Walujo, selaku Kordinator Pembebasan Tanah, Olli Faizzol (Satgas) dan Euis Darliana (PPK) dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana Korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 12,4 milliar rupiah lebih.<br /><br />Tuntutan tersebut dibacakan pada persidangan, Senin, 16 Maret 2015. Dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dipimpin Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU untuk Ketiga terdakwa dalam persidangan terpisah dengan kasus yang sama.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU mendakwa terdawa Djoko Waluyo, selaku Kordonator pembebasan tanah, dengan pasal berlapis yakni, pasal 3 jo psl 18 Undang-undang Tindak pidana Korupsi jo psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) No 8 Tahun 2010 jo psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo psl 64 ayat (1) KUHP dengan pidana badan 12 tahun penjara. “Meminta kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp Satu milliar subsidair Enam bulan penjara. Membayar uang pengganti sebesar Rp 4,5 milliar. Apabila dalam Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita. Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama Enam tahun,” kata JPU Hanfi.<br /><br />Dan untuk terdakwa Oli Fazzol, selaku anggota Satgas, pasal yang dijerat oleh JPU sama dengan terdakwa Djoko Waluyo. Hanya saja, JPU menyatakan, bahwa terdakwa Oli Fazzol turut membantu penyidik untuk membongkar kasus Korupsi MERR II C. sehingga terdakwapun dituntut pidana penjara selama 8,6 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan penjara. Terdakwa juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta susidair 4,3 tahun penjara.<br /><br />Sementara tuntutan JPU untuk terdakwa Euis Darliana selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (PPKm/KPA), jauh lebih ringan dari Dua terdakwa lainnya. Terdakwa Euis hanya dituntut pidana penjara selama Dua tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan penjara.<br /><br />Atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum (PH) masing-masing terdakwa akan menyampaikan pembelaanya dalam persidangan berikutnya. Namun, Ketua Majelis Hakim menyampaikan agar pembelaan terdakwa sekaligus tenggapan (replik) dari JPU.<br /><br />Sehingga pembacaan putusan dijadwalkan pada tanggal 30 Maret mendatang. “Satu minggu berarti tanggal 23. Pembelaan sekaligus kalau ada dari Jaksa. Sehingga putusan dapat dibacakan tanggal 30, tolong ya,” kata Ketua Majelis Hakim Martua Rambe kepada JPU dan PH terdakwa.<br /><br />Usai persidangan, Dr. Budi Kusumaning Atik, selaku penasehat hukum terdakwa Djoko Waluyo, saat diminta tanggapannya terkait tuntutan Jaksa mengatakan, bahwa tuntutan Jaksa terlalu berat. Saa disinggung terkait hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 4,5 milliar seperti pengakuan terdakwa dalam persidangan sebelumnya, Atik mengatakan, akan berkordinasi terlebih dahulu.<br /><br />“Tuntutan itu terlalu berat. Tanggung jawab P2T dilimpahkan kepada terdakwa, ini tidak adil. Dan kami akan berkosdinasi terlebih dahulu,” kata Atik.<br /><br />Keberatan Atik, selaku PH terdakwa bukan tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Pasalnya, Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan berdasarkan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006.<br /><br />Pasal 21 Ayat 1 dalam hal obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka dapat dibentuk satuan satuan tugas guna membantu tugas panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. Pasal 21 ayat 3, hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. Pasal 43, disaksikan oleh panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota. Dan pasal 46 ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan langsung oleh institusi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud.  (Redaksi)<br />

Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi MERR II C Dituntut Berbeda

Saksi Triana (tengah) mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Surabaya   – Tiga terdakwa kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C, yang merugikan...

»

Korupsi UIN Maliki Malang, Status Tersangka Mantan Rektor “Tidak Jelas”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyS5hfMr6udl8Podoomiwr996r4OxwQSAhHiVtb3q1Q0cl7PcZJ3Wq5R25nu1MiIkwCgBcnSheEh6r-NBfvGOcW_CLqnv5QUSf9YlInV8cgiMJEVAx65a7II5BxkgKSwLzal-RX9WnIg/s1600/Ilustrasi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyS5hfMr6udl8Podoomiwr996r4OxwQSAhHiVtb3q1Q0cl7PcZJ3Wq5R25nu1MiIkwCgBcnSheEh6r-NBfvGOcW_CLqnv5QUSf9YlInV8cgiMJEVAx65a7II5BxkgKSwLzal-RX9WnIg/s1600/Ilustrasi..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b> Surabaya</b>  – Hampir satu tahun berjalan kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang tidak ada kejelasan. Dalam kasus ini sudah ditetapkan tersangka yaitu mantan Rektor UIN Maliki Malang, Imam Suprayogo.<br /> <br />Penetepan ini berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Malang, No : 31/O.5.11/FD.1/05/20014, tanggal 8 Mei 2014. Namun, sejak ditetapkannya Imam Suprayogo hingga saat ini kasusnya seperti tidak ada tindak lanjut, masih berjalan ditempat alias masih penyidikan.<br /><br />Padahal, empat terdakwa dalam kasus yang sama, sudah divonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yakni, Yunus dan Samsul Huda (divonis terlebih dahulu), DR. Jamalul Lail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) dan Muslih Heri selaku anggota Panitia Pengadaan, divonis pada, Senin 24 Nopember 2014.<br />Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Imam Suprayogo juga sempat menjadi saksi dalam penanganan kasus korupsi yang sama, di Pengadilan Tipikor beberapa bulan lalu.<br /><br />Semakin tidak jelasnya Kasus tersebut yaitu dari pernyataan Jaksa Rudi, dari Kejari Malang pada saat sidang putusan dengan terdakwa DR. Jamalul Lail (PPKm) dan Muslih Heri, pada Senin , 24 November 2014 lalu. Saat itu Rudi, mengatakan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor awal tahun 2015.<br /><br />“Perkaranya lanjut, tidak benar dihentikan. Saat ini masih penyidikan. Mungkin awal tahun depan (2015) sudah pelimpahan ke kesini (Pengadilan Tipikor),” jelas Jaksa Rudi saat itu.<br /><br />Ketika dikonfirmasi terkait kasus ini melalui telepon seluler, Jaksa Rudi menjawab lewat pesan singkat (SMS) jika kasus masih dilanjutkan. “Imam (Imam Suprayogo) masih lanjut belum SP3,” jawab Rudi lewat SMS, pada Rabu 25 Maret 2015.  (Redaksi)<br /><br />

Tipikor Korupsi UIN Maliki Malang, Status Tersangka Mantan Rektor “Tidak Jelas”

Ilustrasi  Surabaya   – Hampir satu tahun berjalan kasus korupsi pengadaan lahan pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) ...

»

Sidang Korupsi MERR, Keterangan Ahli Berbeda Pendapat Dengan Majelis

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuU-_wq2YAbFt3t7c_zacinedx0UQo7BWRki3C5p2M765vCUoB0ah9oJjopqqcAfB_JOpP8meYTcSWtlsDZpbVgWo8SjsJp61PJ2w0PdKaNWJmRzltTpgv-vuuHxargnAjZJE-tQhBZc/s1600/Ahli+hukum+Administrasi+dari+Unversitas+Trisakti+Jakarta%252C+Prof%252C+Dr%252C+Philipus+M%252C+Hardjon.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIuU-_wq2YAbFt3t7c_zacinedx0UQo7BWRki3C5p2M765vCUoB0ah9oJjopqqcAfB_JOpP8meYTcSWtlsDZpbVgWo8SjsJp61PJ2w0PdKaNWJmRzltTpgv-vuuHxargnAjZJE-tQhBZc/s320/Ahli+hukum+Administrasi+dari+Unversitas+Trisakti+Jakarta%252C+Prof%252C+Dr%252C+Philipus+M%252C+Hardjon.jpg" width="240" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Prof, Dr, Philipus M, Hardjon</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Pendapat seorang Ahli yang dihadirkan PH terdakwa Khususnya dalam kasus Korupsi akan meringakan terdakwa, se<br /><br />Seperti yang dilakukan ke tiga terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pembebasan lahan warga Gunung Anyar untuk proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar lebih yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya sebesar Rp 31 M dalam persidangan pada, Senin 23 Februari. Dalam persidangan yang berlangsung, ke tiga terdakwa yakni, Euis Darliana (PPKm), Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas) menghadirkan Hakim Ahli hukum yang meringankan.<br /><br />Pada sidang lanjutan yang digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, dengan agenda mendengarkan keterangan (pendapat) Dua orang Ahli hukum Pidana dan Ahli hukum Administrasi yang dihadirkan PH terdakwa. Kedua ahli tersebut yakni, ahli hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof, Dr, Soedarsono, SH, MS, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas).<br /><br />Sementara Ahli hukum Administrasi dari Unversitas Trisakti Jakarta, Prof, Dr, Philipus M, Hardjon, SH, untuk terdakwa Euis Darliana (PPKm) Prof, Philipus dalam pedapatnya di persidangan menyatakan bahwa, kesalahan sebatas menandatangani dokumen, maka kesalahan pada legalitas. “Kalau kesalahannya sebatas dokumen, seperti menandatangani, maka kesalahannya pada legalitas. Bukan berarti pada legalitas. Jika dakwaannya sebatas penyalahgunaan wewenang, maka harus ada bukti wewenang mana yang disalahgunakan. Bukan berarti setuju pada manipulasi atau penyimpangan yang dilakukan bawahan Euis Darliana PPk,” jelas Prof, Philipus.<br /> mentara yang dihadirkan JPU akan memberatkan terdakwa. Seorang Ahli atau pakar hukum dalam persidangan saat memberikan pendapatnya dihadapan Majelis Hakim, dapat diperhatikan apakah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau terdakwa melalui penasehat hukum (PH)-nya.<br /> <br />Ketua Majelis Hakim Martua Rambe, meminta pendapat Ahli, atas kekurang hati-hatian terdakwa selaku PPk. “Mestinya terdakwa menganut azaz kehati-hatian. Karena terdakwa mengantongi nota dinas dari Kepala Dinas PU,” kata Ketua Majelis Martua. Menanggapi penjelasan Ketua Majelis, Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Trisakti Jakarta ini berpendapat, bahwa hal itu adalah sanksi indisipliner.<br /><br />“Kalau pejabat tidak cermat, maka sanksinya adalah saksi indisipliner. Bukan karen tidak cermat lalu didakwa korupsi,” katanya. Prof, Philipus menambahkan terkait pasal pasal 3 UU Korupsi adalah membingungkan.<br /> <br />Menurutnya, Korupsi memang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Mal administrasi, menggunakan wewenang memang untuk memanipulasi, menipu dan melakukan kejahatan. Sementara dalam sidang berikutnya dengan perkara yang Sama dengan terdakwa Djoko Waluyo dan Oli Faizzol, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Prof, Dr, Soedarsono, SH, MS menyatakan, bahwa pembayaran ganti rugi berdasarkan surat kepurusan P2T (panitia pemebebasan tanah) adalah Sah.<br /><br />“Pembayaran atas keputusan P2T, maka pembaran itu sah. Surat keputusan P2T bertanggung jawab kepada P2T itu sendiri bukan ke Satgas,” jelas Prof. Soedarsono. Terkait status terdakwa selaku Satgas bukan P2T, Dr, Budi Kusumaning Atik, SH, MH selaku PH terdakwa Djoko, menanyakkan kepada ahli hukum pidana.<br /><br />“Sejak awal yang melakukan adalah Satgas. Bagaimana tanggungjawab Satgas. Satgas dijadikan terdakwa sementara keputusan P2T dianggap Sah,” tanya Dr, Atik. Menjawab pertanyaan tersebut, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya ini berpendapat, bahwa hal itu adalah merupakan hukum administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.<br /><br />“Dari hukum administrasi, maka harus diselesaikan secara hukum Adminstrasi. Keputusan P2T dianggap sah, maka semua yang ada didalamnya sah,” kata Prof, Soedaesono. Mendengar pendapat ahli hukum pidana tersebut, Ketua Majelis Hakimpun menjelaskan perbuatan terdakwa dalam kasus proyek pemebebasan lahan MERR II C. “Sah tidaknya keputusan P2T, jangan melihat satu sisi. Keputusan P2T itu Sah. Munculnya data nominatif yang tidak benar, terjadi penyimpangan dan ditandatangani yang berkepentingan (PPk.red) Dan terjadi pembayaran. Terdakwa mendapat bagian yang dilebihkan dari harga. 40% untuk terdakwa dan 60% untuk pemilik lahan. Apakah harus ada proses Administrasi ?,” tanya Ketua majelis Hakim.<br /><br />“Ia. Karena pembayaran itu berdasarkan produknya P2T,” jawabnya enteng. Mendengar pendapat ahli, Martua Rambe pun menjelaskan bahwa data, semua bearawal dari Satgas. Sehingga petinggi-petinggi P2T tidak kontrol. Martua Rambe selaku pimpinan Majelis Hakim dalam kasus tersebut sepertinya berbeda pendapat dengan ahli hukum pidana yang dihadirkan PH terdakwa.<br /><br />Pasalnya, Dua ahli hukum yang dihadirkan PH terdakwa sepertinya berpedapat sama yakni menyelesaikan proses hukum admintrasi. Pada hal, fakta dipersidangan menyebutkan adanya pemalsuan data berupa volume bangunan dan besarnya ganti rugi bahkan ada yang fiktif berupa lahan kosong namun dalam data Nota Dinas tercantum bangunan.  (Redaksi)<br />

Tipikor Sidang Korupsi MERR, Keterangan Ahli Berbeda Pendapat Dengan Majelis

Prof, Dr, Philipus M, Hardjon Surabaya – Pendapat seorang Ahli yang dihadirkan PH terdakwa Khususnya dalam kasus Korupsi akan meringaka...

»

Korupsi MERR II C, Calon Tersangka Baru Akan Bertambah

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxEySw3guytPLLQApbyjg5e10ynrCTgOKC8Dq7ttmbh6u1lGSjk4XJE8pgNPykLys5cyAJQcauDBVwLvtdOsugNYkGGzlCagt-2Um4NLHdifDHRxC0LDcAebHkgtuKG3KuLEXaGM0u16M/s1600/Ke+Tiga+Terdakwa+sebagai+saksi+mahkota.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxEySw3guytPLLQApbyjg5e10ynrCTgOKC8Dq7ttmbh6u1lGSjk4XJE8pgNPykLys5cyAJQcauDBVwLvtdOsugNYkGGzlCagt-2Um4NLHdifDHRxC0LDcAebHkgtuKG3KuLEXaGM0u16M/s320/Ke+Tiga+Terdakwa+sebagai+saksi+mahkota.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ke Tiga Terdakwa sebagai saksi mahkota</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Keterangan saksi yang juga terdakwa, terungkap dalam persidangan akan menyeret calon terangka baru dalam kasus dugaan Korupsi pembebasan lahan proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar lebih. Pasalnya, saksi Oli Faizzol menjelaskan dipersidangan bahwa, yang merubah data terkait bertambahnya volume bangunan dan nilai ganti rugi lahan warga adalah ‘Anton Susilo’ anggota Satgas dari unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.<br /> <br />Keterangan tersebut diungkapkan Oli Faizzol sebagai saksi (juga terdakwa kasus yang Sama) untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dalam persidangan lanjutan kasus dugaan Korupsi proyek pembebasan lahan MERR II C yang merugikan negara hingga Rp 12,4 milliar lebih, pada, Senin 16 Februari 2015 lalu. Dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor tersebut, dipimpin Ketua Majelis hakim Martua Rambe, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi mahkota (sesama terdakwa) dan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk ketiga terdakwa yakni, Euis Darliana (PPKm), Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas).<br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Oli dan Euis bersaksi untuk terdakwa Djoko, Djoko dan Euis bersaksi untuk terdakwa Oli dan Oli dan Djoko bersaksi untuk Euis. Sementara Dra. Asri Nurjayanti, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur, diminta keterangannya selaku tim audit atas kerugian negara yang diduga dilakukan oleh ke Tiga terdakwa. Saksi oli dalam kerangannya dihadapan majelis Hakim menjelaskan, perubahan data yerjadi di Dinas Cipta Karya yang dilakukan oleh Anton Susilo selaku anggota Satgas atas perintah Djoko Walyo.<br /><br />“Perubahan data di Dinas Cipta Karya. Yang melakukan Anton Susilo, anggota Satgas. Yang memerintahkan untuk merubah pak Djoko. Pak Djoko memerintahkan saya untuk merubah volume dan jumlah harga dan kemudian menyampaikan ke Djoko,” ungkap oli kepada majelis. Oli menjelaskan, perubahan data nominatif dilakukannya dengan bekerja Sama dengan Anton atas perintah Djoko.<br /><br />“Perunahan nominatif itu, saya disuruh pak Djoko untuk kordinasi dengan Anton,” jelasnya. Saat Ketua majelis Hakim menayakkan jumlah uang yang diterimya dari kelebihan ganti rugi tersebut, Oli mangakui menerima sebanyak Rp 4,5 milliar. “Yang masuk kerekening saya Empat setengah milliar,” jawabnya jujur.<br />Pengakukan Oli terkait sejumlah uang yang diterimanya dari kelebihan ganti rugi lahan warga, pada saat pembayaran yang dilakukan melaui Bank Mandiri. Sejumlah uang tersebut diterima secara tunai maupun lewat transfer.<br /><br />Namun Oli tidak ingat berapa yang diterima terdakwa Djoko. Menurut jaksa, Djoko menerima kurang lebih Rp 500 juta. “Djoko menerima kurang lebih 500 juta,” jawab JPU kepada Ketua Majelis Hakim karena Oli tidak bisa menjelaskan. Pengakuan Oli tidak hanya itu. Dia juga menyebut salah seorang pegawai Bank Mandiri Cabang Pakuwon yakni, Triana. menurut oli, data-data warga diserahkannya ke Triana.<br /><br />“Catatan saya serahkan ke Triana. Kemudian Triana membuat slipnya,” ungkap. Oli kepada Majelis Hakim.<br />Ada yang diterima Anto, berapa. Tanya Ketua majelis Hakim Martua Rambe lebih lanjut. Oli pun mengakui, bahwa dia juga menyerahkan sejumlah uang namun dirinya lupa berapa jumlahnya. “Saya sendiri yang menyerahkan tapi saya lupa,” katanya jujur.<br /><br />Sementara dalam sidang sebelumnya dalam kasus yang Sama yakni keterangan Asri Nurjayanti, Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam persidangan, Asri menjelaskan, dari penghitungan yang dilakuan Tim audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara sejumlah 12.465.628.000 milliar.<br /><br />“Ada pembayaran yang tidak semestinya pada ganti rugi bangunan. Yang yang dibayar sebesar Rp 29.312.015.000. Yang semestinya Rp 16.864.387.000,” kata Asri menjelaskan hasil temuannya.<br /><br />Usai persidangan, tidak Satupun JPU dari Kejari Surabaya memberikan komentarnya atas pengakuan terdakwa Oli Faizzol terkait nama Anton Susilo yang disebut merubah data volume bangunan Dan harga ganti rugi lahan warga Gunung Anyar.   (Redaksi)<br />

Tipikor Korupsi MERR II C, Calon Tersangka Baru Akan Bertambah

Ke Tiga Terdakwa sebagai saksi mahkota Surabaya   – Keterangan saksi yang juga terdakwa, terungkap dalam persidangan akan menyeret calon...

»

‘Takut Dipenjara’ Mantan Bupati Banyuwangi Ajukan PK

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6RJwa0JnepdOPGDhcfs6XfANmdo0tS3hjH_xc8kyvwkulV6shydlE4S0j3gt8ExKlJq-PrHTpvl8gFCUjGuCrFxVVI-Eg6RNUSXc3NT1cqW2X0rmzT-cxE9GqtXkOCYXlsTjDur8qvZI/s1600/Terdakwa+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6RJwa0JnepdOPGDhcfs6XfANmdo0tS3hjH_xc8kyvwkulV6shydlE4S0j3gt8ExKlJq-PrHTpvl8gFCUjGuCrFxVVI-Eg6RNUSXc3NT1cqW2X0rmzT-cxE9GqtXkOCYXlsTjDur8qvZI/s320/Terdakwa+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari</td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Siapapun pasti tak terima bila harus dipenjara, sekalipun dirinya terbukti bersalah dan dijatuhui hukuman pidana badan oleh Majelis Hakim. Seperti yang dilakukan terpidana mantan Bupati Banyuwangi Periode 2005-2010, yang divonis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada 2013 lalu. Hakim Agung MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya No.33/PID.SUS/TPK/2013/PT.Sby, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pid.Sus/2012/PN.Sby.<br /><br />Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA), menambah hukuman mantan orang Nomor Satu di Pemkab Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari, menjadi 9 tahun penjara dari sebelumnya 6 tahun. Rantna divonis penjara terkait proyek pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur yang telah merugikan negara sebesar Rp19 miliar.<br /><br />Selain itu, Ratna juga dihukum denda Rp 500 juta subsidair 8 bulan penjara. Terpidana mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari, tidak terima vonis yang dijatuhkan atas dirinya oleh MA. Mantan Bupati banyuwangi itupun berupaya terbebas dari jeratan hukum dan tidak mau lebih lama mendekam di “Hotel Prodeo” alias Penjara dengan Cara mengajukan Peninjauan kembali (PK). Pada Kamis, 5Februari Terpidana 9 tahun penjara Ratna Ani Lestari, mengajukan PK ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan alasan tidak puas atas putusan MA.<br /><br />Tidak hanya itu, Terpidana yang didampingi penasehat hukum (PH)-nya Indra Edi Narno, mengatakan bahwa ada kekilafan dalam putusan MA. “tidak ada novum baru yang diajukan. Saya hanya mengupas dalam putusan. Dalam putusan ada kekilafan majelis yang menyimpulkan sendiri dalam perhitungan kerugian negara,” kata Indra usai sidang PK.<br /><br /><span style="font-size: small;"><b>Awal Dari Kasus Pembangunan Proyek Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, </b></span><br /><br />Kasus ini bermula pada tahun 2006 lalu, yakni pada saat pembangunan proyek Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pembebasan lahan warga, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Lapangan Terbang Blimbingsari, menunjuk Kepala Kantor PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, namun ditolak.<br /><br />Alasannya, yang dapat Menunjuk Kantor PBB Banyuwangi adalah Dirjen Keuangan atau Menteri Keuangan. Namun Bupati Banyuwangi yang juga selaku ketua panitia bersama dengan anggota lainnya, justru melaksanakan penetapan harga tanpa ada tim penilai atau penaksir harga.<br /> <br />Penetapan harga ganti rugi berdasarkan SK Bupati Nomor 17 tahun 2006 tanggal 17 November 2006, tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Belimbingsari, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang, sebesar Rp60.000,00 per meter.<br /> <br />Untuk dapat melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi, Dujfri Yusuf menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dana tersebut masuk ke rekening pihak III (pemilik tanah) melalui Bank Jatim sebesar Rp7,7 miliar. Pada 2007, Ratna bersama dengan anggota panitia lainnya, kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi, bedasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi, Nomor 11 tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penetapan besarnya uang ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan dengan harga Rp70.000 per meter.<br /><br />Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan penetapan harga lahan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penetapan dinilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibatnya, negara durugikan hingga Rp 19,7 miliar.<br /><br />Atas perbuatannya, Ratna pun diganjar hukuman 5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Februari 2013. Kemudian oleh Hakim PT, Hukuman Ratna dinaikkan ditambah menjadi 6 tahun penjara pada 29 Mei 2013.<br /><br />Ratna Tidak terima. Lantas dirinya melakukan upaya hukum Kasasi ke MA pada 10 Juni 2013 dengan harapan dibebaskan. Namun usahanyapun gagal malah MA menambah menjadi 9 tahun penjara.  (Redaksi)<br />

Tipikor ‘Takut Dipenjara’ Mantan Bupati Banyuwangi Ajukan PK

Terdakwa mantan Bupati Banyuwangi, Ratna Ani Lestari Surabaya  – Siapapun pasti tak terima bila harus dipenjara, sekalipun dirinya terbu...

»

Sidang Korupsi MERR, Kadis PU “Semakin Terpojok” Dipersidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEintDAOt_jwBJIbZn6-76wItdCRqD6UlJoUhtl7NeIScMGAvrWW89elkDkiFAGwqhVoHhalF-3_OTA5jdjTzwo3V15AswGyfti-yufITo90vV1UHsT-ZiXIc3eJlfOvLu3Gfj83lmKW4VM/s1600/Kepala+Dinas+PU+Pemkot+Surabaya%252C+Ir.+Erna.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEintDAOt_jwBJIbZn6-76wItdCRqD6UlJoUhtl7NeIScMGAvrWW89elkDkiFAGwqhVoHhalF-3_OTA5jdjTzwo3V15AswGyfti-yufITo90vV1UHsT-ZiXIc3eJlfOvLu3Gfj83lmKW4VM/s320/Kepala+Dinas+PU+Pemkot+Surabaya%252C+Ir.+Erna.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi, Kepala Dinas PU Surabaya, Ir. Erna</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: right;"> </div> <br /> Surabaya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabaya sekaligus selaku pengguna anggaran (PA), semakin “terpojok” dalam persidangan yang berlangsung pada, Senin 9 Februari 2015. Erna Purnawati, kembali dihadirkan JPU sebagai saksi dalam persidangan, kasus dugaan Korupsi Proyek MERR II C yang merugikan negara sebesar Rp 12,4 milliar rupiah lebih, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pemebebasan Lahan).<br /> <br /> Yang dalam persidangan sebelumnya 2 Februari 2015, dia (Erna Purnawati) diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Euis Darliana (PPKm) dan terdakwa Olli Faisol (anggota Satgas). Pasalnya, keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabaya selaku pengguna anggaran (PA) berubah dari keterangannya pada sidang sebelumnya untuk terdakwa Euis Darliana, dan terdakwa Olli Faisol Senin, 2Februari 2015 lalu.<br /> <br /> Dalam persidangan sebelumnya, terkait pertanyaan Ketua Majelis Hakim Martua Rambe. Erna menjelaskan, dirinya sebagai Kepala Dinas PU yang juga selaku pengguna anggaran, menandatangani pencairan ganti rugi pembebasan lahan warga Gunung Anyar, yang terkena proyek Jalan MERR II C tanpa melakukan Kordinasi dan pengecekan (Ferifikasi) ulang terkait Nota Dinas yang diterimanya.<br /> <br /> Nota Dinas yang dimaksud adalah, berupa hasil pendataan yang dilakukan anggota Satgas selaku P2T dari unsur BPN (pengukuran tanah), Dinas Pertanian (pendataan Tanaman) dan Dinas Cipta Karaya dan Tata Ruang untuk pendataan bangunan. Data tersebut kemudian ditanda tangani Kepala Dinas masing-masing dan selanjutnya diserahkan ke Dinas PU bukan ke Sekretariat P2T yakni Kepala BPN Surabaya II, dengan alasan bahwa PU juga sebagai P2T dari unsur Dinas PU.<br /> <br /> “Setelah menerima data-data tersebut, Kadis PU tidak pernah membicirakan dengan P2T. Ibulah sebagai yang paling tanggungjawab,” tegas Ketua Majelis Martua Rambe. Martua Rambe kemudian menanyakkan terkait statusnya hinggga saat ini.<br /> <br /> “Masih diperiksa sebagai saksi ya, apa sudah ditingkatkan,” tanya Ketua majelis kepada Erna selaku Kadis PU juga sebagai PA saat itu. Namun dalam persidangan yang berlangsung pada, Senin, 9 Februari 2015 dengan Agenda keterangan saksi yakni, Erna Purnawati selaku Kadis PU yang juga sebagai PA, untuk terdakwa Djoko Waluyo (Ketua Kordinator Pembebasan Lahan) berdasarkan surat perintah Kadis PU tanggal, 5/10/2011 lalu.<br /> <br /> Erna, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim menjelaskan, penetapan ganti rugi sebelum terbit data nomonatif, disposisi ke Euis Darliana (terdakwa) terus ke Sigit (Kasi) dan Djoko (Djoko Waluyo.red). Ketua Majelis Hakim menanyakkan lebih lanjut, apakah tidak terpikirkan karena jumlahnya (ganti rugi) sangat besar, ada yang 1 milliar.<br /> <br /> “pernahkah mengecek data itu ke Satgas, ke warga detailnya apa nggak,” Tanya Martua. Erna menjelaskan bahwa sejak awal sudah ada indikasi perubahan data, namun dirinya selaku pengguna anggaran tidak meneliti secara cermat. “pernah Rt protes karena tetangganya lebih besar ganti rugi dari tanahnya. Lalu dilakukan pengukuran ulang ada perubahan. Dari semula 190 M menjadi 59 M,” kata Erna.<br /> <br /> Dari ketengan Erna itu, Ketua mejelis justru mempertanyakkan keinerjanya yang tidak teliti. “sudah ada indikasi awal. Kenapa nggak diteliti. Kalau diteliti lebih awal nggak seperti ini,” kata Martua Rambe. Usai persidangan, sekitar pkl 17.00 wib, Jaksa Penuntut Umum dan jaksa Penyidik dari Kejari Surabaya dibawah pimpinan Kasi pidsus, langsung membawa Tiga orang saksi dari warga ke kantor Kejari di jalan raya Sukomanununggal untuk menjalani pemeriksaan.<br /> <br /> “yang diperiksa S, HM dan AF,” kata Roy, Kasi Pidsus saat duhubungi dikantornya. Ketiga sksi tersebut (S, HM dan AF, ketiganya sebagai Koordinator warga) sebelumnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Surabaya pada sekitar Januari lalu.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi MERR, Kadis PU “Semakin Terpojok” Dipersidangan

Saksi, Kepala Dinas PU Surabaya, Ir. Erna Surabaya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPU – BM) dan Pematusan Pemkot Surabay...

»