Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/s1135/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="1135" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXEVI2qnRXw46hRp28ia89Y_1wB1xMgLiL75GhiVEwjMBEQLO1oLOpxQEM_jgib2gBXyLY5S9BPfRbymRqywEZL6pKeWQEwlqNHC-VsNoiupIQALSl_I-6ny0it2Y-GChOt8AagMDXlXJQi8FFJgK-KTMn_WP3tRlbuDPgRuFldJtJGCVh_c5hs_SqCYo/w640-h494/1666741796_314156cd458413dd5769.jpg" width="640" /></a></div><h3><i><span style="color: red; font-size: large;">"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo Kab. Jember. Benarkah ada pihak-pihak lain yang hendak berusaha untuk menghentikannya?"</span></i></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Dari ribuan kasus perkara Korupsi yang disidangkan di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, salah satunya terkait penyimpangan dana BOS (Biaya Operasonal Sekolah) diantaranya di salah satu SMPN Kab. Bojonegoro hingga merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah dan menyeret 3 Terpidana/Terdakwa termasuk Kepala Sekolah yang belum lama ini divonis bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama<br /><br />Lalu apakah hal itu terjadi juga di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang mendapat bantuan dana bantuan dari pemerintah pusat berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan belanja negara)?<br /><br />Sebab beritakorupsi.co mendapat informasi dan data dari salah satu sumber  yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya mengungkap terkait adanya dugaan pengadaan buku fiktif di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan salah satu penerbit yaitu CV. PI yang beralamat di Jln. Mastri Kab. Jmeber yang tercantum dalam Invoice PRF-20220723-437646 tanggal 23 Juli 2022 jatuh tempo 25 Juli 2022. Dengan Nomor Purchase Order PO-2022-07-23-043746. Pembeli Unit Pelaksana Teknis Daerah (UTPD) Satuan Pendidikan SDN senilai Rp6.000.000<br /><br />Sumber menjelaskan, lembaga diwajibkan melakukan transaksi jual beli buku ke penerbit yang sudah ditentukan oleh Dinas pendidikan dengan penjelasan karena penerbit tersebut sudah melakukan kontrak kerja sama dengan seluruh lembaga SDN dibawah naungan Dinas Pendidikan. <br /><br /><i>“Tetapi sebenarnya transaksi tersebut adalah fiktif. Lembaga diwajibkan mentransfer sejumlah uang dan mendapatkan invoice/bukti pembelian sejumlah uang yg sudah ditransfer. Beberapa hari kemudian uang tersebut dikembalikan atau di transfer balik ke lembaga oleh penerbit setelah  di potong sebesar 20% dari jumlah keseluruhan,”</i> kata Sumber yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya<br /><br />Lebih lanjut sumber menjelaskan, Dinas Pendidikan pernah memberi penjelasan terkait sistem seperti itu supaya lembaga mendapat bukti invoice yang digunakan untuk pertanggungjawaban di LPJ BOS (Laporan Pertanggung Jawaban Biaya Operasional Sekolah) meskipun buku yang dipesan adalah fiktif.<br /><br />Terkai hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi beritakorupsi melalui pesan ke Nomor App. WhastApp pada Jumat, 21 Juni 2024 mengatakan, mohon waktu akan mengecek<br /><br /><i>“Terimakasih infonya...mohon waktu  sy cek dulu yg menangani. terimakasih sy telusuri info ini pak,” </i>kata Drs. Hadi Mulyono, M.Si kepada beritakorupsi.co, pada Jumat, 21 Juni 2024 sekitar pukul 16.04 WIB<br /><br />Sementara itu, saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di 43 lembaga atau Sekaolah Dasar Negeri (SDN) se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) dan Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Jember kepada beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Kasi intel itu bang. Belum ke aku. Masih di tangani Intel,” k</i>ata Kasi Pidsus Kejari Jember D2HCHW atau Dinar Danar Hadi Chrisna Hartanto Woleka, SH., MH kepada beritakorupsi.co melali pesan WhastApp<br /><br /><i>“Masih puldata (pengupulan data.Red) bang,” </i>ucap Kasi Intel Kejari Jember Arief Fatchurrohman beberapa menit kemudian<br /><br />Berdasar penelusuran di data Sekolah Kecamatan Tempurejo - Dapodikdasmen (https://dapo.kemdikbud.go.id), bahwa di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdapat 43 lembaga atau Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 anak<br /><br />Dugaan penyalahgunaan dana BOS di 43 SDN se- Kec. Tempurejo Kab. Jember yaitu dengan jumlah siswa sebanyak 5.553 berupa pungutan atau iuran rutin bulanan setiap lembaga atau SDN sebesar Rp13.000 per siswa sejak tahun 2013 – 2023 atau selama 11 tahun (5.553 x Rp13.000 x 12 bulan x 11 tahun) yang dilakukan oleh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) untuk dipergunakan diluar kegiatan sekolah atau belajar mengajar seperti plesiran ke Bali, Yogya atau tempat lainnya. Hal itu disampaikan sumber beritakorupsi.co yang meinta namanya tidak di tulis demi keselamatan jiawanya<br /><br /><i>“Setiap bulan ditarik iuran rutin ke masing-masing lembaga (sekolah) sebesar tiga belas ribu (Rp13.000) dikalikan jumlah siswa. Misalnya jumlah siswa di salah satu SDN adalah dua ratus (200) orang anak, maka tiga belas ribu dikalikan dua ratus siswa (Rp13.000 x 200 siswa) per bulan. Di Kecamatan Tempurejo itu ada 43 lembaga,”</i> kata sumber<br /><br />Sumber melanjutkan, “uang itu adalah dari dana BOS. Iuran perbulan itu digunakan oleh K3S untuk kegiatan diluar sekolah atau belajar mengajar. Alasannya bahwa iuran tersebut dikembalikan  untuk kegiatan siswa tetapi riilnya tidak ada, yang adalah adalah untuk plesiran seperti ke Bali dan Yogya. Setiap ada kegiatan K3S selalu melakukan tarikan dana ke lembaga. Dan ini sudah berlangsung sejak 2018 atau 2013 lalu,” ungkap Sumber<br /><br /><i>Dari penjelasan sumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci iuran rutin perbulan per siswa yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sejak tahun 2013 hingga 2023, yaitu;<br /><br />Jumlah siswa/i di 43 SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah 5.553 x Rp13.000 = Rp72.189.000 x 12 bulan = Rp886.268.000 x 11 tahun (2013 – 20123) = Rp9.748.948.000<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi di SDN se-Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jember sebenyak 31 Kecamatan dengan jumlah siswa/i hingga tahun 2023  sebanyak 1. 037 dan SD Swasta sebanyak 1. 044</i>. <br /><br />Lalu kemana aliran dana iuran rutin perbulan yang diambil dari dana BOS di 43 SDN se- Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? Apakah ‘mengalir keatas atau hanya berjalan ditempat?’<br /><br />Pertanyaan yang paling mengejutkan adalah, apakah benar ada pihak-pihak tertentu yang bersusaha untuk masuk ke Kejaksaan Negeri Jember agar penyelidikan berhenti disini saja?. Namun benar tidaknya informasi ini belum mendapat tanggapan dari Kejari Jember. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Benarkah Ada Pengadaan Buku Fiktif Di 43 SDN Di Kabupaten Jember Menggunakan Dana BOS?

"Kejari Jember Sedang Melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Dana BOS sejak tahun 2013 - 2023 Di 43 SDN Se-Kecamatan ...

»

Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/s640/IMG_20240620_145539.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="559" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8sgdODKvxRCATXP6ga8vi-wBsu6iZFxmz-6KLGh06pbsHcuZNguHARhuDm3oMs-Zo9Ab5sTqGR4DvMHNSE9i8HIw3mpdKFQvNayzMP_5d04IYjbK3yv1WmmkLvSIJV3RZc6ZYfNDszPYbdYfPJFx_C6aSZiYVrMzdj7Q7-2rynFMN52voVqd1OFeLGsU/w425-h559/IMG_20240620_145539.jpg" width="425" /></a></div><span face="sans-serif" style="font-size: large;">KPK : <i>"Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang"</i></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; color: #333333; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="color: #323233; font-size: 17px;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="font-family: inherit; font-size: small;"><span><b><span style="color: #323233;">BERITA</span><span style="color: red;">KORUPSI</span><span style="color: #323233;">.CO -</span></b></span> </span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-variation-settings: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span face=""open sans", arial, sans-serif" style="font-family: inherit; font-size: small;">Dari beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya adalah salah  satunya kasus proyek pekerjaan yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten yang mengakibatkan rusak/hacurnya proyek tersebut karena adanya penyimpangan anggaran dan volume pekerjaan serta kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah </span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Nah, pertanyaannya, apakah hal ini terjadi dalam pelaksanaan proyek pekerjaan saluran Beton U-Gatter sepanjang kurang lebih 150 meter di Jalan Simomulyo, Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal Surabaya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Sebab dari liputan Wartawan beritakorupsi.co dilapangan terlihat jelas bahwa hasil pekerjaan khususnya pada penutup saluran Beton U-Gatter banyak mengalami kerusakan</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Kondisi ini sudah hampir sebulan  namun tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak pelaksana, apakah pejerjaan itu sudah selesai atau belum juga tidak jelas</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Selain kondisi hasil pekerjaan tersebut, papan pengumuman yang mencantumkan asal usul proyek, nilai anggaran, Tahun Anggaran, pelaksana pekerjaan dan PPK (pejabat pembuat komitmen) juga tidak terlihat dipadang dilokasi proyek termasuk dibeberapa proyek lainnya yang harusnya wajib dipasang. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co pada Rabu, 19 Juni 2024</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">"<i>"Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang,"</i> ujarnya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Sementara <span face="lato, -apple-system, blinkmacsystemfont, "segoe ui", "helvetica neue", arial, sans-serif, "apple color emoji", "segoe ui emoji", "segoe ui symbol"" style="color: #474747;">Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Kadis SDA dan PU) Kota Surabaya </span><span face="lato, -apple-system, blinkmacsystemfont, "segoe ui", "helvetica neue", arial, sans-serif, "apple color emoji", "segoe ui emoji", "segoe ui symbol"" style="color: #474747;">Syamsul Hariadi, ST tidak memberikan tanggapan sama sekali saat wartawan menghubungi baik lewat pesat dan telepon App. WhatsApp, telepon seluler maupun SMS (</span>Short Message Service) ke nomor Handphone 081732xxxx-nya</span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="border: 0px none; font-family: sans-serif; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="font-family: inherit; font-size: small;">Selama dua hari sejak Rabu, 19 Juni dan Kamis, 20 Juni 2024, wartawan beritakorupsi.co berusaha menghubungi dengan menggunakan dua nomor tetapi satupun tidak ditanggapi. (Jnt)</span></div>

News Pemerintahan Pendidikan Tipikor Proyek Saluran U-Gatter Milik Pemkot Surabaya, Baru Dikerjakan Sudah Mengalami Kerusakan

KPK : "Coba lihat papan pengumuman disitu ada pelaksanaannya. Papan pengumuman itu wajib dipasang" BERITA KORUPSI .CO -   Dari beb...

»

Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/s1271/IMG_20240619_150348.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ5kDjI3xxhn_PxAfDPBucl3gl9FrekkpE836AS1SD_Ben8TE1hfXWE_RGYDn7nPqvwBBCWYuMx1Gw9Vm6G4vtAoDBmSBaN6rfKbXZYU6DvQqxie1qNrg_DY718-iQmldxG2HebAFCrIIJY8FUiEfdWTThcq8bwKcAkqIDen8xPWu4LoiCN4V0bZKNImE/w362-h640/IMG_20240619_150348.jpg" width="362" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. </span><span style="font-size: x-small;">Foto BK</span></td></tr></tbody></table><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span><span>"</span><span face="prompt, sans-serif">S</span><b style="font-family: sans-serif;">alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian</b></span><b style="font-family: sans-serif;"> pengembalian </b><b style="font-family: sans-serif;">kerugian keuangan negara atau </b><span> </span><b style="font-family: sans-serif;">asset recovery"</b></span></h3><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><b><span>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif;"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh eksistensi Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div><div dir="auto"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Hallo itu disampaikan Arif Suhermanto saat mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan ke- III Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto mengatakan, salah satu arah kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span><i>asset recovery</i></span></span>.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara atau <span face="prompt, sans-serif"><span>asset recovery y</span></span>aitu melalui penanganan perkara dalam bentuk<i> case building TPPU (</i>Tindak Pidana Pencucian Uang), dan tindak pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum," ujar Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menjelaskan, sebagai landasan KPK memperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara untuk dijadikan dasar dalam Penuntutan  subjek hukum di persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 31/ PUU-X/2012</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Dalam prosesnya terkadang ada hambatan atau kendala di birokrasi maupun durasi waktu yang lama untuk mendapatkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga yang memiliki kewenangan itu," ungkap Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto selaku Kasatgas Penuntutan KPK menegaskan, bahwa alternatif yang dapat menjadi opsi bagi KPK yakni dengan mendukung peran aktif Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> yang berada di Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi</div></div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Tugas dan kewenangan <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting</i></span></span> di antaranya, yaitu melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan pencegahan, penindakan dalam proses peradilan," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Lebih lanjut Arif Suhermanto menjelaskan salah satu contoh perkara yang menggunakan hasil olahan data dan metode dari Unit <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span><i>Forensic Accounting </i></span></span>adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 dengan terdakwa Irfan Kurnia Saleh, yang nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp738,9 miliar. </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Salah satu contohnya adalah perkara korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016. Dalam perkara itu salah satu Jaksanya, Saya," ungkap Arif Suhermanto</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="text-align: justify;">Arif Suhermanto menambahkan, perkara lain yang juga memanfaatkan hasil penghitungan kerugian negara Unit <i><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span>Forensic</span></span><span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;"><span> Accounting</span></span></i>, yakni korupsi pengadaan monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016 dengan Terdakwa Korporasi PT Merial Esa, dan korupsi pengadaan Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II 2010 dengan terdakwa RJ Lino.</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Putusan untuk Ketiga perkara tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap," kata Arif Suhermanto </div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">Kasatgas Penuntutan KPK inipun memberikan masukan yaitu agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk Surat Edaran berkaitan dengan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi termasuk penyusunan naskah akademik dalam penguatan kelembagaan</div><div dir="auto" style="text-align: justify;"><br /></div><div dir="auto" style="text-align: justify;">"Ini mendapatkan persetujuan dari para <span face="prompt, sans-serif" style="color: #17222b;">stakeholder</span> KPK. Kita berharap dalam penyelesaian perkara dicapai pemulihan kerugian keuangan negara yang selanjutnya disetorkan ke kas negara,"  ucap Arif Suhermanto. (Jnt)</div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Regional Tipikor Arif Suhermanto Selaku Kasatgas Penuntutan KPK Mendukung Dilaksanakannya Pemanfaatan Forensic Accounting

Arif Suhermanto Kasatgas Penuntutan KPK. Foto BK " S alah satu kebijakan KPK pada 2024 adalah memaksimalkan serta memberikan optimalisa...

»

Menanti Tuntutan JPU Terhadap Tiga Terdakwa Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpAocofXftxfo1RiNw7mfp6P4U54e09Sjo_Qe-_Pw9U1-8ZAv2GDbhLmdtee9vT2z1kuBqDHYXJzBWBAYMfkwT9PwTDhjHPcuLVAMZjT3QzdGP4KW5sIWWhJIUFx2uTox1b7RXr4030jLnlDIBARSdgf84wQCw9OlTvTN1etQnUYCk_RcXFBIihlHki4/s1040/d.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHpAocofXftxfo1RiNw7mfp6P4U54e09Sjo_Qe-_Pw9U1-8ZAv2GDbhLmdtee9vT2z1kuBqDHYXJzBWBAYMfkwT9PwTDhjHPcuLVAMZjT3QzdGP4KW5sIWWhJIUFx2uTox1b7RXr4030jLnlDIBARSdgf84wQCw9OlTvTN1etQnUYCk_RcXFBIihlHki4/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Ahli Hukum Pidana Dr. Agus Pramono, SH., MH dari Universitas Wisnu Wardhana Malang saat diambil sumpah oleh Majelis Hakim. Foto. BK</span><br /></td></tr></tbody></table><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Kasus Kredit Macet Koperasi UPN Veteran Jatim di  Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tahun 2015 Sebesar Rp 4,436 Miliar, karena Dosen dan Pegawai UPN selaku anggota Koperasi yang meminjam uang Koperasi tak kunjung bayar hingga 3 pengurus Koperasi diadili dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Karena Karena Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Primkop UPN Veteran Jawa Timur (Periode April 2015 – Mei 2016) dan Ir. Sri Risnojatiningsih, MP selaku sekretaris serta Terdakwa Wiwik Indrawati selaku pegawai Administrasi Umum (Kasir Primkop UPN Veteran Jawa Timur) merasa tidak menyalah gunakan uang pinjama dari Bank Jatim untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam dakwaan JPU, Kertiga Terdakwa inipun menghadirkan 4 ahli dan dua saksi dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2024.<br /><br />Ahli dan saksi yang dihadirkan Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dkk melalui Tim Penaehat Hukum-nya adalah Dr. Agus Pramono SH dari Unida Malang, Reza Fahredy dari Dinas Koperasi Surabaya, Dr. Heru Suprehadi (ahli dewan koperasi) dan Lina Fitri dari Dinas Koperasi Surabaya. Dan saksi yaitu Heru Satriyo, S.IP selaku Koordinator Wilayah (Korwil) LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) bersama Ketua Litbang LSM MAKI Jatim<br /><br />Namun Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi mengatakan, bahwa apapun yang disampaikan ahli dan saksi sepertinya tidak berarti bagi JPU mupun Majelis Hakim. Sebab menurut Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, dakwaan JPU dianggap “final”.<br /><br /><i>“Sepertinya apapun yang disampaikan ahli dan Pak Heru dari MAKI di persidangan tidak ada artinya. Surat dakwaan JPU itu final,”</i> ucap Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM kepada beritakorupsi.co<br /><br /><i>“Derita dan tangisku adalah senyummu. Niat baikku ingin memperbaiki tetapi jadi senjata yang menusuk jantungku. Begitu puaskah kalian?”</i>. Mungkin seperti ungkapan inilah yang ada dibenak ketiga pengurus Primkop (Primer Koperasi) UPN Veteran Jawa Timur (Jatim), yaitu Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Ketua Koperasi sejak April 2015 – Mei 2016), dan Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (Sekretaris)  serta Wiwik Indrawati (pegawai Administrasi Umum atau Kasir)</div><div style="text-align: justify;"><br />Sebab Ketiga pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim ini harus memikul beban  seumur hidup yang tak ada ujud atau fisiknya namun begitu berat, yaitu sebagai Terdakwa dan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Macet di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4,436 miliar<br /> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, mengapa diadili. Jawabannya adalah karena terjadi kredit macet atau kredit bermasalah di Bank Jatim oleh Koperasi UPN Veteran Jatim tahun 2015 yang belum lunas hingga hari ini. Padahal batas waktu perjanjian kredit adalah tahun 2021 lalu. Sehingga sisa kredit sebesar Rp4.436.748.265,22 dari total pinjaman sebesar Rp7.005.000.000 (dengan rincian, tahun 2015 sebesar Rp5 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp2.005 miliar) dianggap sebagai kerugian keuangan negara </div><div style="text-align: justify;"><br />Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, mengapa terjadi kredit macet atau mengapa tidak diangsur atau dibayar hingga bertahun-tahun? Kemana aliran uang pinjama Koprasi dari Bank Jatim? Apakah uang itu dinikmati oleh para pengurus atau disalurkan kepada para dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim sebagai anggota Koperasi? Lalu siapa yang melaporkan Ketiga pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim ini ke Polrestabes Surabaya? Apakah pihak pihak Koperasi atau pihak UPN Veteran sendiri? Atau pihak Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara? Atau mungkinkah ada “musuh dalam selimut untuk menyelamatkan tuannya?” </div><div style="text-align: justify;"><br />Menurut Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim, uang pinjaman Koperasi UPN Veteran Jatim dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada Agustus 2015 sebesar 5 miliar rupiah, dan dan Januari 2016 sebesar Rp2,005 miliar digunakan untuk membayar utang Koperasi. Karen Koperasi di pengurus periode sebelumnya (2000 – 2009, Ketua Koperasi adalah Patrap), mempunyai hutang puluhan miliar di beberapa Bank, diantaranya Bank Jatim, BNI, Bank Syariah Indonesia (BSI), CIM Niaga, Bank Danamon. Dan sebagian lagi disalurkan ke beberapa dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim selaku anggota Koperasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /><i>“Digunakan untuk membayar utang Koperasi di Bank. Karena Koperasi di pengurus sebelumnya tahun 2000 hingga 2009 punya hutang ke beberapa Bank totalnya 28 miliar lebih. Hasil audit internal UPN adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) ternyata itu akal-akalan. Dan sebagian lagi disalurkan ke anggota. Yang ke anggota ini, Koperasi nalangin dulu sebelum pinjaman cair karena para dosen dan pegawai mendesak. Tapi hingga saat ini masih banyak yang belum bayar atau melunasi. Jadi tidak ada uang yang kami salah gunakan,”</i> kata Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi</div><div style="text-align: justify;"><br />Nah, “malapetaka” di tubuh Koperasi UPN Veteran ini adalah bermula pada tanggal 13 Januari 2016, atau 9 bulan setelah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM menduduki jabatan sebagai Ketua Koperasi pada April 2015. Pada Juni 2015, Bank Jatim menawarkan kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan kepada anggota koperasi (PKPA) dengan prinsip mudharabah wal murabahah dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan atau 5 tahun sebesar Rp20 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br />Pada Juli 2015, Ketua Koperasi mengajukan proposal kredit ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara, dan kemudian pada Agustus 2015, pinjama sebesar 5 miliar rupiah cair secara bertahap dengan jangka waktu pinjaman  selama 5 tahun yang berakhir pada tahun 2020. Pinjaman kedua sebesar Rp2,005 milar, cair pada Januari 2016. Sehingga total pinjaman Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah adalah sebesar Rp7,005 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br />Lalu pada tanggal 13 Januari 2016, atau setelah 9 bulan Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM menjabat sebagai Ketua Koperasi dari hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan), membuat surat laporan ke Pembina Utama Koperasi yang juga Rektor UPN Veteran Jatim, yaitu Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) terkait adanya bau tak sedaap di tubuh Koperasi. Dan pada tanggal 19 Januari 2016, Surat balasan dari Pembina Koperasi yang isinya menyarankan agar dilakukan rapat pengurus dan koordinasi</div><div style="text-align: justify;"><br />Pada tanggal 26 Januari 2016, diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan salah satu hasil rapat saat itu adalah, Pembina Koperasi menyarankan untuk dilakukan Audit Investigasi. Maka Badan Pengawas Koperasi mengirimkan surat kepada Pembina untuk permohonan persetujuan dilakukannya audit</div><div style="text-align: justify;"><br />Tanggal 16 Pebruari 2016, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM berkirim surat kepada Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 terkait hutan Koperasi ke beberapa Bank sebesar Rp29 miliar namun surat itu tidak ada tanggapan sama sekali. </div><div style="text-align: justify;"><br />Nah, disinilah “malapetaka itu datang” yang menjadi awal “bencana” terjadinya kemacetan pembayaran angsuran oleh para dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim ke Koperasi dan Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Surabaya Utara </div><div style="text-align: justify;"><br />“Malapetaka” semakin membesar pada tanggal 30 Mei 2016, saat diadakannya Rapat Anggota Istimewa (RAI)  setelah Akuntan Publik (KAP) Buntaran dan Lisawati selesai melakukan audit keuangan Koperasi UPN Veteran  Jatim sejak tahun 2000 hingga 2015 yang hasilnya bahwa Koperasi UPN Veteran Jatim punya hutang di beberapa Bank sebesar 29 miliar rupiah lebih</div><div style="text-align: justify;"><br />Tidak hanya disitu. Ketua Koperasi pun diganti sebelum masa periode berakhir tahun 2015 – 2019 dari Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM ke Kol (Purn) Gitojo, SE., MM. Hasil Rapat Anggota Istimewa pada tanggal 30 Mei 2026  menunjuk Kol (Purn) Gitojo, SE., MM sebagai Ketua Koperasi. Dan pada Agustus 2016, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM membuat surat permohonan pengunduran diri sebagai Ketua Koperasi yang ditujukan ke Pembina. </div><div style="text-align: justify;"><br /><i>“Agustus saya mengundurkan diri karena Ketua baru sudah ditunjuk yaitu Pak Gitojo. Namun Pak Gitojo tidak mau menjalankan tugas sebagai Ketua karena tidak ada SK-nya,”</i> ucap Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Nah....inilah “malapetaka” di tubuh Koperasi UPN Veteran Jatim hingga urusan hutang ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak ada lagi yang mengurus karena anggota Koperasi tidak ada membayar atau mengangsur pinjaman, dan Koperasi ke Bank Jatim pun demikian.<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pun demikian yang terjadi di tubuh Koperasi UPN Veteran Jatim, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku meminta saran ke Dinas Koperasi Kota Surabaya dan Jawa Timur. Dan pada tahun 2019, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM membuat laporan secara lisan ke LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesi untuk membantu mencari dan menyelesaikan “malapetaka” di tubuh Koperasi</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun apa dikata, “maksud hati Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM ingin memperbaiki masalah yang ada di Koperasi, tapi apa daya, penyidik Polrestabes Surabaya sudah mulai melakukan penyelidikan atas “malapetaka” yang terjadi anatara Koperasi UPN Veteran Jatim dengan Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Uatara, yang menurut Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM adanya laporan “model A”.</div><div style="text-align: justify;"><br />Laporan tipe A adalah aduan yang dibuat oleh internal Kepolisian sesuai Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada dua jenis laporan, yaitu tipe A dan B.</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan mungkin karena adanya laporan tipe A ini, sehingga pengaduan yang dibuat oleh Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pada tahun 2022 ke Polrestabes Surabaya tidak lagi berarti. Dan bahkan Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM meminta penyidik Polrestabes Surabaya melakukan audit forensik juga tak berarti. </div><div style="text-align: justify;"><br /><i>“Ada laporan model A. Saya melaporkan tahun 2022 tapi tidak ditanggapi. Bahkan saya minta penyidik melakukan audit forensik juga tidak ditanggapi,”</i> ucap Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM </div><div style="text-align: justify;"><br />Bisa jadi laporan dan permintaan Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM ini tidak lagi ditanggapi, karena Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim yaitu Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dkk “sudah disambut digerbang pintu Hotel Prodeo alias penjara sebagai Tersanka kasus dugaan Korupsi kredit Bank Jatim”</div><div style="text-align: justify;"><br />Karena Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dkk merasa tidak menyalah gunakan uang pinjama dari Bank Jatim untuk kepentingan pribadi sebagaimana dalam dakwaan JPU, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun menghadirkan 4 ahli dan dua saksi dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis, 13 Juni 2024</div><div style="text-align: justify;"><br />Ahli dan saksi yang dihadirkan Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM dkk melalui Tim Penaehat Hukum-nya adalah Dr. Agus Pramono, SH., MH dari Universitas Wisnu Wardhana Malang, Reza Fahredy dari Dinas Koperasi Surabaya, Dr. Heru Suprehadi (ahli dewan koperasi) dan Lina Fitri dari Dinas Koperasi Surabaya. Dan saksi yaitu Heru Satriyo, S.IP selaku Koordinator Wilayah (Korwil) LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) bersama Ketua Litbang LSM MAKI Jatim</div><div style="text-align: justify;"><br />Namun Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi mengatakan, bahwa apapun yang disampaikan ahli dan saksi sepertinya tidak berarti bagi JPU mupun Majelis Hakim. Sebab menurut Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, dakwaan JPU dianggap “final”. (Jnt)</div>

News Tipikor Menanti Tuntutan JPU Terhadap Tiga Terdakwa Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim

Ahli Hukum Pidana Dr. Agus Pramono, SH., MH dari Universitas Wisnu Wardhana Malang saat diambil sumpah oleh Majelis Hakim. Foto. BK “Kasus K...

»

Tak Terima Didakwa Menerima Gratifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo Bersama Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Ajukan Eksepsi

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8LTpBsX9K-otseKR7sDawIky-aa4fnSMwsyHQfz6RUh9blV705OJDtH1u58GcBmQdVg3QQSCTxHcX1EfOoPbioF2PJsMf8WVUaRh3Iev-lP_LyiWMHM5adzJDZ4yrb4dgwVimcQFIfYEF52JwBCLqimsMseFgeCyxguS3CkXAFASlAk_KkKKyE_ZA7tY/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8LTpBsX9K-otseKR7sDawIky-aa4fnSMwsyHQfz6RUh9blV705OJDtH1u58GcBmQdVg3QQSCTxHcX1EfOoPbioF2PJsMf8WVUaRh3Iev-lP_LyiWMHM5adzJDZ4yrb4dgwVimcQFIfYEF52JwBCLqimsMseFgeCyxguS3CkXAFASlAk_KkKKyE_ZA7tY/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Bupati Probolinggo tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2022  adalah Puput Tantriana Sari, Tetapi Hasan Aminuddin diberi kewenangan penuh untuk turut terlibat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya selaku Bupati Probolinggo terkait promosi, demosi ataupun mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk pemberiaan ijin dan pelaksanaan proyek oleh Kontraktor. Apakah terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya?#</span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”.</i> Mungkin ungkapan inilah yang saat ini dialami Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2022 bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan 2008- 2013<br /><br />Sebab pasangan suami istri ini, sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 4 tahun di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai narapidana Koruptor yang bermula dari kasus Korupsi Suap tangkap tangan atau OTT KPK pada hari Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana saat itu tim penyidik KPK meringkus Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI, dan 17 calon Pj (Pejabat) Kades (Kepala Desa) serta 2 Camat<br /><br /><i>“Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”,</i> karena belum selesai menjalani hukuman pidana penjara sebagai narapidana Koruptor, kini pasangan suami istri iniun kembali diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) sebesar Rp150.200.298.000   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqd4dKM6fRqfcPYOZzLBKa5Kmib7G4ZPbnZtevnwi85H3lUeDhlC_ztO0-vczsHVakDoYK1yJDC4Ysu5d1n5d0lWKSXl4ARnl1UOARHRmglUCNQNp-jn2gqaFJY5Hac3us9wJYMNiDagoP4JWKZI-snSdfCawL2VH1eucQRo3mFH481gotXYgEHeoqNvo/s720/17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="409" data-original-width="720" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqd4dKM6fRqfcPYOZzLBKa5Kmib7G4ZPbnZtevnwi85H3lUeDhlC_ztO0-vczsHVakDoYK1yJDC4Ysu5d1n5d0lWKSXl4ARnl1UOARHRmglUCNQNp-jn2gqaFJY5Hac3us9wJYMNiDagoP4JWKZI-snSdfCawL2VH1eucQRo3mFH481gotXYgEHeoqNvo/w640-h364/17.jpg" width="640" /></a></div>Uang Sebesar Rp150.200.298.000 yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaaku anggota DPR RI ini adalah berasal : dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp7.377.127.000 dan barang senilai Rp4.485.570.000. Dari para pengusaha sebesar Rp137.329.601.000 dan barang senilai Rp1.008.000.000, dengan rincian ; 1. dari Rismillah selaku Komisaris PT Griya Sheilla Ammaris (GSA) sebesar Rp80.000.000 melalui Saleh; 2. dari Achmad Badawi selaku Direktur CV. Raya Properti sebesar Rp420.000.000; 3. dari Achmad Rifa’i  selaku pengusaha tanah kavling sebesar Rp175.000.000; 4. dari Abdullah Agus Salim Chamid selaku Direktur PT Sys Smart Sejahtera melalui Saleh sebesar Rp100.000.000; 5. dari Adnan Mohammad selaku rekanan perorangan pengurusan izin PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) Wilayah Jember sebesar Rp920.000.000; 6. dari Khasan Masud selaku License Staff PT Indomarco Pristama (Indomaret) Cabang Jember sebesar Rp1.200.000.000; 7. dari Rudy Sufianto selaku manager CV. Tambak Inti Budidaya Bersama sebesar Rp50.000.000; 8. dari Deni Surya Utama selaku Manager PT Sindomukti Berkah Properti sebesar Rp200.000.000; 10. dari Joko Prastiyono selaku Pemilik Rumah Makan Bawangan Probolinggo melalui Saiful Farid Cahyonobhakti sebesar Rp13.000.000; 11. dari Kevin Iskandar selaku Direktur Utama CV Agro Bentar Gemilang melalui Saiful Farid Cahyonobhakti sebesar Rp10.000.000; 12. dari Liena Lius selaku Marketing PT. Sani Tiara Prima dan PT. Rindang Bumi Utama sebesar Rp1.389.792.000; 13. dari pemilik PT Malindo menerima mebel melalui Hadi Prayitno senilai Rp400.000.000; 14. dari pemilik PT Mitra Jaya Succesindo (MJS) melalui Hadi Prayitno sebesar Rp200.000.000, dan 15. dari pihak swasta lainnya sebesar Rp133.139.809.000. Dan kemudian dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Negara Ritel, pembelian tanah dan bangunan, kendaraan, Polis Asuransi, ditipkan kepada Zulkifar Imawan yang totalnya sebesar Rp106.193.864.875 dan emas dengan berat keseluruhan 1.733 gram<br /><br />Akibatnya, Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI inipun terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun sesuai dengan Pasal 12 B UU No. 31/1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 atas perubahan UU No. 31/1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Uy7hx6Wlsuixospabfdd8U3754M-_EBeZHHmLfuPOH0vvoX1047QwFYRstI4EB38Xu38XBW1LHq_gA1pPARTpsKjQzw_oWBBOwaK88NJHYXYkRwHVnAdrLKGW3gt3dKJP8qXQc7S9WY7oVWyICQzyi94yGVHxZXDQzA9MKHonUK6rU_Mid_Vi38zpoI/s1599/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_Uy7hx6Wlsuixospabfdd8U3754M-_EBeZHHmLfuPOH0vvoX1047QwFYRstI4EB38Xu38XBW1LHq_gA1pPARTpsKjQzw_oWBBOwaK88NJHYXYkRwHVnAdrLKGW3gt3dKJP8qXQc7S9WY7oVWyICQzyi94yGVHxZXDQzA9MKHonUK6rU_Mid_Vi38zpoI/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya diancam dengan Undang-Undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasangan suami istri ini juga diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) Nomor 8 tahun 2010 Pasal 3 atau Pasal 4 karena uang sebesar Rp150.200.298.000 yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI sebagian dipergunakan untuk pembayaran Obligasi Negara Ritel, pembelian tanah dan bangunan, pembelian kendaraan, pembayaran Polis Asuransi, ditipkan kepada Zulkifar Imawan dan lain sebagaianya yang totalnya sebesar Rp106.193.864.875 dan emas seberat 1.733 gram. Hal ini sebagaimana dibacakan JPU KPK Arif Suhermanto dkk dalam surat dakwaannya di persidangan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Kamis, 13 Juni 2024<br /><br /><i>Namun ibarat janji pasangan sejoli yang menjadi nyata, yaitu “susah dan senang dijalani bersama”.</i> Mungkin inipulalah yang dialami Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin. Bayangkan, keduanya sama-sama menikmati tampuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Probolinggo sebagai Bupati, masing-masing selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun, seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo menundukan kepala bila bertemu kedua pasangan suami istri ini karena sebagai pejabat<br /><br />Dan kini ibarat ungkapan “habis terang datanglah gelap” karena kedua pasangan suami istri (Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin inipun) inipun sama-sama menjalani hidup sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dan juga sama-sama menyandang gelar sebagai Terdakwa serta sama-sama diadili pula dalam perkara yang sama dan terancam hidup di penjara untuk lebih lama lagi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFNad9x-yyMR-cX0zDxXqq0G0YTwWQDUuPwCIQ8iEHU3Gnsuk-dZwKNuS2epjCWLL7l8BYeqo5dGGZxZ9Pq4x0e-XicfAxoL2pPtmzteTkbiSolYqgBMhqiTUZh4Yeh4u6Al7V-_VXLuS8cueBC9hfl81zryX-02NHPdIdstGbfPg_mZNN-P_Dx090wJQ/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFNad9x-yyMR-cX0zDxXqq0G0YTwWQDUuPwCIQ8iEHU3Gnsuk-dZwKNuS2epjCWLL7l8BYeqo5dGGZxZ9Pq4x0e-XicfAxoL2pPtmzteTkbiSolYqgBMhqiTUZh4Yeh4u6Al7V-_VXLuS8cueBC9hfl81zryX-02NHPdIdstGbfPg_mZNN-P_Dx090wJQ/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, Bupati Probolinggo tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2022  adalah Puput Tantriana Sari, Tetapi Hasan Aminuddin diberi kewenangan penuh untuk turut terlibat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya selaku Bupati Probolinggo terkait promosi, demosi ataupun mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, termasuk pemberiaan ijin dan pelaksanaan proyek oleh Kontraktor. Apakah terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya<br /><br />Hal inipun sudah terungkap dalam persidangan saat pasangan suami istri ini diadili dalam perkara Korupsi Suap tahun 2021. Dalam persidangan saat itu, JPU KPK memperlihatkan bukti berupa dokumen dimana dalam dokumen tersebut ada paraf Terdakwa yang juga narapidana ini sebagai tanda persetujuan untuk kemudian dilaksanakan oleh istrinya, Puput Tantriana Sari selaku Bupati.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya berlaku di Kabupaten Probolinggo atau berlaku juga di beberapa Kabupaten/Kota di penjuru nusantara namun tak terugkap karena tidak mengalami seperi yang dialamai Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin ini?<br /><br />Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2022 dan Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2014 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2013 dibacakan JPU KPK Arif Suhermanto dkk dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 13 Juni 2024) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitra Pengganti yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGUrEM64FNm51dpi4ouhTF_pwykVmZ9wtR-VCObvnh_ZfJLjraNzMcJaXhahqVYjWw9j70NgC7lHXKKvBk2bRAZQIiOybhM5RYdszEvM2sUNsWOyrJO6Xlg4H0ed9u9R9vcUPL6LxZAroj2CHtDCJUOcZ0B7qhEySKzzRVxGXgBVRJa4Gj1Xh1YEbHJ4Y/s1600/15.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGUrEM64FNm51dpi4ouhTF_pwykVmZ9wtR-VCObvnh_ZfJLjraNzMcJaXhahqVYjWw9j70NgC7lHXKKvBk2bRAZQIiOybhM5RYdszEvM2sUNsWOyrJO6Xlg4H0ed9u9R9vcUPL6LxZAroj2CHtDCJUOcZ0B7qhEySKzzRVxGXgBVRJa4Gj1Xh1YEbHJ4Y/w288-h640/15.jpg" width="288" /></a></div><br />Tak terima didakwa telah menerima Gratifikasi dan TPPU sebesar Rp150.200.298.000 oleh JPU KPK, Terdakwa I Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2022 dan Terdakwa II Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2014 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 – 2013 mungkin berharap bebas sehingga mengajukan Eksepsi atau kebertan atas surat dakwaan JPU KPK<br /><br />Alasan Terdakwa mantan anggota legislator Hasan Aminuddin mengatakan, “karena sudah diadili dalam perkara sebelumnya” yaitu dalam perkara Korupsi Suap tangkap tangan atau OTT KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 tahun lalu<br /><br />Padahal yang diadili saat itu adalah terkait sejumlah uang yang diterima Terdakwa I Puput Tantriana Sari dan Terdakwa II Hasan Aminudin dari 1 Pj. Kades dan 17 Calon Pj Kades melalui 2 Camat (semuanya sudah divonis pidana penjara). Sementara uang sebesar Rp150 miliar lebih adalah pengembangan yang dilakukan penyidik KPK saat itu.<br /><br />Kasus yang menyeret Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo bermula pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib<br /><br />Saat itu (Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib), KPK melakukan Tangkap Tangan karena diketahui ada “bisnis jual beli jabatan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, dan hasilnya Tim penyidik KPK mengamankan sebayak 22 orang dengan barang bukti sejumlah uang  <br /><br />Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara. Dan di koordinator oleh Sumarto dan Doddy Kurniawan selaku Camat), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara. Yang di Koordinator oleh Muhamad Ridwan selaku Camat)<br /><br />Dan 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo serta Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2024 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013<br /><br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 20 diantaranya sudah terlebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena Terbuti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO6PzPe3pwYYs8-H6DcsqAZQw-vauKOIgGoP1BSveOePXD7nCHZRcLqVgTzwSu8-Uso6OCNTu57bnz4TTBYSogkeWcm4FCEcXh0shauQd1gDo-4QNBoAfpo5Igx6VAYuA7crel4ufLT5XXN8t5O1QepANZ6Qzhcdg3_TSsox49rcKRqSDJ6SsbDauKsGs/s1599/16.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO6PzPe3pwYYs8-H6DcsqAZQw-vauKOIgGoP1BSveOePXD7nCHZRcLqVgTzwSu8-Uso6OCNTu57bnz4TTBYSogkeWcm4FCEcXh0shauQd1gDo-4QNBoAfpo5Igx6VAYuA7crel4ufLT5XXN8t5O1QepANZ6Qzhcdg3_TSsox49rcKRqSDJ6SsbDauKsGs/w640-h360/16.jpg" width="640" /></a></div>Peran Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya yang dicalonkan sebagai Pj. Kades yang masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton menerima sebesar Rp100 juta dari 5 orang anak buahnya yang juga dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin, karena Hasan Aminudin punya peran penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo<br /><br />Nah, ternyata duit yang diterima Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, bukan hanya dari 18 ASN di dua Kecamatan (Krenjengan dan Paiton) Kabupaten Probolinggo yang akan dilantik sebagai Pj. Kades, namun dari beberapa pihak lainnya.<br /><br />Itulah sebabnya, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2022 dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2014 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2013 sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU sebelaum diadili dalam perkara Korupsi Suap OTT KPK pada tahun 2021 lalu. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tak Terima Didakwa Menerima Gratifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo Bersama Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Ajukan Eksepsi

#Bupati Probolinggo tahun 2013 – 2018 dan 2018 – 2022  adalah Puput Tantriana Sari, Tetapi Hasan Aminuddin diberi kewenangan penuh untuk tur...

»