BERITAKORUPSI.CO

Dua Pengurus KSU Montana Hotel Kota Malang Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Sebesar Rp2,608 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhheMW6Wv53UuR87UI9qNy1cmkZnWVZmjBscA0onF-nLszlJeBl26N4seUVn_hWMff51k6T7mLETts-UTCwMqu9lfF5RdmUR3lk_0qjTVx5UD_R4fuiwx7l14N4UZMpk6TG3IOfPuXZoQFa5xi0SGS9ttHYJ8HYqSn2mcGVIfDzXGfeVGCaAxHTSYIFJys/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhheMW6Wv53UuR87UI9qNy1cmkZnWVZmjBscA0onF-nLszlJeBl26N4seUVn_hWMff51k6T7mLETts-UTCwMqu9lfF5RdmUR3lk_0qjTVx5UD_R4fuiwx7l14N4UZMpk6TG3IOfPuXZoQFa5xi0SGS9ttHYJ8HYqSn2mcGVIfDzXGfeVGCaAxHTSYIFJys/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><h3>#Apakah yang terlibat dalam kasus Korupsi dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang hanya Terdakwa Dewi Maria selaku Ketua dan Terdakwa Veronica Dwi A.W selaku Bendahara Koperasi? Lalu bagaimana dengan pihak lain termasuk pihak LPDB ?#</h3></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.co - Dua pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel Kota Malang, yaitu Dewi Maria, SH.,MM selaku Ketua dan Veronica Dwi A.W  selaku Bendahara diseret oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malang ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili di hadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2013 - 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.608.832.000 sesuai hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2023 Dalam sidang yang berlangsung hari ini, Jumat, 22 Maret 2024 adalah agenda pemeriksaan saksi sebanyak 8 orang anggota Koperasi termasuk salah satunya adalah pengawas KSU Montana Hotel Kota Malang Rony Hadianto, S.Sos yang dihadirkan JPU Kejari Kota Malang kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang diketuai Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pembantu (PP) Suwarningsih, SH., M.Hum dan Erwin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui melalui Virtual (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)  Perempuan Lokowaru Kota Malang Dalam dakwaan JPU disebutkan, pada tahun 2013, atas inisiatif Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua KSU Montana Hotel, Pengurus mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp13.800.000.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan Rapat Anggota, sebagaimana Surat Nomor : 005/P/KSU MH/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Permohonan Kredit dana Bergulir yang dibuat dan ditandatangani oleh : Ketua : Dewi Maria, SH.,MM , Sekretaris : Saksi Dian Purnomo Rini , Bendahara : Veronica Dwi. A. W.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMp21v17lF3zujSZcRs34H0ppQcBsqaRHo2-4jA2WvBSEdHkpy6ZilvgT9Xk3Yu0CjUil7-pDyU7EUXT2lasI7TYC-41a4uHWjuErG5Ybcx-RLoH_KOTymzr9nZr_foFsbqfywDeGFOYsMwqxAJlYnAA-8pCqwaU8YX_Iy_aJqIGxqbJajdBphhzwYjAw/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMp21v17lF3zujSZcRs34H0ppQcBsqaRHo2-4jA2WvBSEdHkpy6ZilvgT9Xk3Yu0CjUil7-pDyU7EUXT2lasI7TYC-41a4uHWjuErG5Ybcx-RLoH_KOTymzr9nZr_foFsbqfywDeGFOYsMwqxAJlYnAA-8pCqwaU8YX_Iy_aJqIGxqbJajdBphhzwYjAw/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam surat permohonan kredit tersebut juga disertai dengan proposal dan dokumen kelengkapan sebagai persyaratan pinjaman/pembiayaan.  Dimana, surat permohonan kredit proposal dan kelengkapan dokumen dibuat oleh saksi Herman Santoso atas perintah Terdakwa Dewi Maria, SH MM Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, LPDB-KUMKM melakukan analisis kelayakan usaha, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Pinjaman/Pembiayaan. Dimana hasil Analisis Kelayakan Usaha adalah Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangi oleh 3 (tiga) Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Pengembangan Usaha.   Adapun Keputusan Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan untuk permohonan KSU Montana Hotel adalah “KSU Montana Hotel menghasilkan bobot risiko dalam kategori RENDAH KE SEDANG dengan skor bobot risiko 3,81” Dengan keputusan dapat disetujui dimana tanggapan anggota komite yang pada pokoknya menyetujui pemberian pinjaman pada KSU Montana Hotel sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan jaminan tambahan fixed asset dan cash collateral milik koperasi/pengurus sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditahan selama masa pinjaman selama 36 bulan, melunasi pinjaman sebelumnya dan menyerahkan Surat Keterangan Lunas (SKL) sebagai syarat cair. Bahwa atas Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan yang menyetujui permohonan pemberian pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), selanjutnya LPDB-KUMKM membuat surat kepada KSU Montana Hotel yaitu Surat No : 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Warso Widanarto Disisi lain, JPU menjelaskan, bahwa pengajuan permohonan Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanpa persetujuan Rapat Anggota, dan membuat daftar definitif tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/ketentuan, serta tidak meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif;<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt4f4CQjtMDHQIsEcnUNmqurlX1_EEuJ5uAwyVQAmNOAJI5sYZi3qKtgUIrZCklBNZt36JfSQKDxcaePrlMMlOayicqwCDSrkGy1dLxGyo-tf4RfBpxn8CNGDkrSw0FpWDEBWvaX8wP9FV5rfDbeMlPch7qqxNQVo52iqnQt4auyYQD_EeMlDw5J33sF8/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt4f4CQjtMDHQIsEcnUNmqurlX1_EEuJ5uAwyVQAmNOAJI5sYZi3qKtgUIrZCklBNZt36JfSQKDxcaePrlMMlOayicqwCDSrkGy1dLxGyo-tf4RfBpxn8CNGDkrSw0FpWDEBWvaX8wP9FV5rfDbeMlPch7qqxNQVo52iqnQt4auyYQD_EeMlDw5J33sF8/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menjelaskan tentang tugas LPDB-KUMKM, yaitu melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman dan/atau pembiayaan KUMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara fakta dalam persidangan beberapa minggu lalu saat LPDB dihadirkan dalam persidangan terungkap, bahwa LPDB hanya melakukan verifikasi secara acak sebelum permohonan tersebut disetujui Selain itu terungkap juga dalam persidangan, bahwa dana dari LPDB-KUMKM kepada KSU Montana Hotel Kota Malang masih ada dan diakui para anggota yang meminjam dana yang disalurkan oleh KSU Montana Hotel Kota Malang serta masih adanya pembayaran hingga saat ini. Sedangkan jaminan dari KSU Montana Hotel Kota Malang berupa sertifikat dan Bank Gransi yang nilainya 10% dari nilai pinjaman masih berada di LPDB Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah LPDB-KUMKM tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi data dan faktual kepada nama-nama yang dibuat oleh Terdakwa dalam permohonan pengajuan dana kepada LPDB? Mengapa LPDB-KUMKM menyetujui permohonan dan mencairkan dana kepada  KSU Montana Hotel Kota Malang kalau memang permohanan itu tidak sesuai peraturan? Apakah pihak LPDB tidak turut bertanggung jawab? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kasus ini menjadi perkara Korupsi sementara para anggota masih melakukan pembayaran hingga saat ini dan jaminan berupa sertifikat dan Bank Gransi senilai 10 persen dari jumlah pinjaman masih ada di pihak LPDB? Apakah kasus ini menjadi perkara Korupsi setelah terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang? Sebab pada tahun 2018, pihak LPDB, Koperasi Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan upaya penagihan Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Dewi Maria, SH.,MM  selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Montana Hotel sesuai susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Masa Bakti 2011-2013 yang dibuat tanggal 05 Oktober 2011 dan diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ir. Bambang Suharijadi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Veronica Dwi A.W (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Koperasi Serba Usaha Montana Hotel dan saksi  Dian Purnomo Rini  selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Montana Hotel sesuai susunan pengurus Koperasi Serba Usaha Montana Hotel Masa Bakti 2011-2013 yang dibuat tanggal 05 Oktober 2011,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMct22NT2ckklsXtsWtAWUDgnyOBuFh03LcG0Nvl3tlqYbB6miMx1WERtuiRrG-PrX6w-vlt8nUuxKKEV7516zQjME_Tc_G-n00P-2612T5Ab2Bv6VOQyNRg_tGE8HVxWXDNKaRwBy__C_s9Fr120gtr4RYSA0_3M9fc3QIJTp7tTtTvVHvltEop_oBCE/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMct22NT2ckklsXtsWtAWUDgnyOBuFh03LcG0Nvl3tlqYbB6miMx1WERtuiRrG-PrX6w-vlt8nUuxKKEV7516zQjME_Tc_G-n00P-2612T5Ab2Bv6VOQyNRg_tGE8HVxWXDNKaRwBy__C_s9Fr120gtr4RYSA0_3M9fc3QIJTp7tTtTvVHvltEop_oBCE/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus Tahun 2018 atau pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha Montana Hotel yang beralamat di Jalan Ciliwung Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang tahun 2013-2018 yaitu :  Mengajukan Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tanpa persetujuan Rapat Anggota;  Membuat Daftar Definitif tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/ketentuan;  Tidak Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif;  Memberikan pinjaman bukan kepada UMK yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;  Tidak menyalurkan pinjaman/pembiayaan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi;  Tidak menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPBD-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi.  Tidak menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi  Tidak menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM  Tidak Menyerahkan Laporan Keuangan tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya  Menyalahgunakan Tujuan Penggunaan Pinjaman <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh919u49D8O5391Hr00-xalw9RSK_HoTJhmxQKnu3_5v4ZL4ZXz3EuPIUcEZH31WuTcSoPz459VgaA2PiCEs7lIfa4dLIdUVErHG70SxdSb7FA1L7ycSCPuNVxQLbtBcQgiUnY8FUI8vTGcKVM0dJ7q8I6uh2opPVULBLLx1hBi3mA31Ahy3Xiw9YzEE1I/s1040/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh919u49D8O5391Hr00-xalw9RSK_HoTJhmxQKnu3_5v4ZL4ZXz3EuPIUcEZH31WuTcSoPz459VgaA2PiCEs7lIfa4dLIdUVErHG70SxdSb7FA1L7ycSCPuNVxQLbtBcQgiUnY8FUI8vTGcKVM0dJ7q8I6uh2opPVULBLLx1hBi3mA31Ahy3Xiw9YzEE1I/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ; 1. Undang undang 17 tahun 2012  tentang Perkoperasian, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, 4. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, 5. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 /PER/LPDB/2011 Tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan 6. Surat No : 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Bahwa Terdakwa DEWI MARIA SH.,MM atau Orang lain atau Koperasi Serba Usaha Montana Hotel yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.608.832.000 (dua miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang Tahun 2013-2018 tanggal 26 Oktober 2023, yang dilakukan dengan cara  sebagai berikut : Bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman dan/atau pembiayaan KUMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM diatur berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/M.KUKM/V/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDB-KUMKM. Bahwa pada tahun 2013, LPDB-KUMKM memperoleh Alokasi Anggaran sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliyun rupiah) dari keuangan negara yang dicantumkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2013 LPDB-KUMKM Nomor DIPA-999.03.1.979403/2013.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlSxH4wUGtg6lf7Z9-7YxVZ6W-1RckU2ssCT6xpbXSbXE1wb8Wg8KxZypTkUvvvVr3t9Z2Ktw9lfjFNTLZ5xywLKYxo040nNZctV3kIO9vWiz-VkPDj4YkkwUSoMr37HwU9aW9kUFWjql8nqI2yTAFafugAizkn-3rPIHxvmU8CsFa9XZXsEULEX3mcn4/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlSxH4wUGtg6lf7Z9-7YxVZ6W-1RckU2ssCT6xpbXSbXE1wb8Wg8KxZypTkUvvvVr3t9Z2Ktw9lfjFNTLZ5xywLKYxo040nNZctV3kIO9vWiz-VkPDj4YkkwUSoMr37HwU9aW9kUFWjql8nqI2yTAFafugAizkn-3rPIHxvmU8CsFa9XZXsEULEX3mcn4/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel didirikan pada tahun 1999. KSU Montana Hotel merupakan Badan Hukum Koperasi yang ada di kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :196/BH/KDK 13.2/1.2/VI/1999 tanggal 4 Juni 1999 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah  Kotamadya Malang nomor 196/BH/KDK.13.32/1.2/VI/1999 tanggal 4 Juni 1999. KSU Montana Hotel memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (Kecil) dengan nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (kecil) Nomor. 517/446/35.73.407/2011/P1 Nama Perusahaan : KSU “Montana Hotel” Dibuat dan ditandatangani pada 31 Oktober 2011 oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang Drs. Suharyono, M.Si. dan memiliki NPWP : 01.901.858.9-623.000. Bahwa dalam perkembangannya kantor KSU Montana Hotel kemudian pindah di Jl. Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan susunan pengurus pada periode tahun 2011 - 2013 adalah sebagai berikut: Ketua          : Dewi Maria, SH.,MM Sekretaris   : Dian Purnomo Rini , S.Sos Bendahara  : Veronica Dwi A. SE Pengawas   : Rony Hadianto, S.Sos Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar KSU Montana Hotel Pasal 27, Pengurus bertugas untuk ; a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi, b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, c. Mewakili koperasi di hadapan dan diluar pengadilan. Pada tahun 2013, atas inisiatif Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua KSU Montana Hotel, Pengurus mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp13.800.000.000 (tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa persetujuan Rapat Anggota, sebagaimana Surat Nomor : 005/P/KSU MH/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Permohonan Kredit dana Bergulir yang dibuat dan ditandatangani oleh : Ketua : Dewi Maria, SH.,MM , Sekretaris : Saksi Dian Purnomo Rini , Bendahara : Veronica Dwi. A. W. Bahwa dalam surat permohonan kredit tersebut juga disertai dengan proposal dan dokumen kelengkapan sebagai persyaratan pinjaman/pembiayaan.  Dimana, surat permohonan kredit proposal dan kelengkapan dokumen dibuat oleh saksi Herman Santoso atas perintah Terdakwa Dewi Maria, SH MM Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, LPDB-KUMKM melakukan analisis kelayakan usaha, kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Pinjaman/Pembiayaan. Dimana hasil Analisis Kelayakan Usaha adalah Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangi oleh 3 (tiga) Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Pengembangan Usaha.   Adapun Keputusan Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan untuk permohonan KSU Montana Hotel adalah “KSU Montana Hotel menghasilkan bobot risiko dalam kategori RENDAH KE SEDANG dengan skor bobot risiko 3,81” Dengan keputusan dapat disetujui dimana tanggapan anggota komite yang pada pokoknya menyetujui pemberian pinjaman pada KSU Montana Hotel sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan jaminan tambahan fixed asset dan cash collateral milik koperasi/pengurus sebesar 10% (sepuluh persen) yang ditahan selama masa pinjaman selama 36 bulan, melunasi pinjaman sebelumnya dan menyerahkan Surat Keterangan Lunas (SKL) sebagai syarat cair.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0B0MsZGMEeyLb5G_bljnLqWkUupkIH4nlF0OJOAtFz15soAKtOHY2hyxssHV1o51TIXhIzrlle9seOZtp1cBPFKrDNE8nRAxCSyd_Ki3OCatQ8Xmo99PTf4zushPaYqMd7pNYZhyphenhyphenbmx__LBw39qVgvOBNUGEY4g6MmsBEkHDh3xw1YbkWRNatYAQNbws/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0B0MsZGMEeyLb5G_bljnLqWkUupkIH4nlF0OJOAtFz15soAKtOHY2hyxssHV1o51TIXhIzrlle9seOZtp1cBPFKrDNE8nRAxCSyd_Ki3OCatQ8Xmo99PTf4zushPaYqMd7pNYZhyphenhyphenbmx__LBw39qVgvOBNUGEY4g6MmsBEkHDh3xw1YbkWRNatYAQNbws/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan yang menyetujui permohonan pemberian pinjaman sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), selanjutnya LPDB-KUMKM membuat surat kepada KSU MONTANA HOTEL yaitu Surat No : 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Bisnis LPDB-KUMKM WARSO WIDANARTO, Pada pokoknya berisi Ketentuan dan Persyaratan Pinjaman untuk disetujui pengurus KSU Montana Hotel sebagai berikut :   </div><div style="text-align: justify;">

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="TableGrid1" style="border-collapse: collapse; border: none; margin-left: .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184; width: 660px;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
 <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 1.
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Nama Mitra
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Koperasi
 Serba Usaha (KSU) Montana Hotel (untuk selanjutnya disebut Koperasi).
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 2.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 No. Badan
 Hukum
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 196/KDK.
 13.32/1.2/VI/1999 tanggal 4 Juni 1999.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 2;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 3.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Plafond
 Pinjaman
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Rp.
 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 3;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 4.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Tujuan
 Penggunaan
  
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Modal
 Kerja Simpan Pinjam.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 4;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 5.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Jangka
 Waktu
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 60 (enam
 puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 5;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 6.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Bentuk
 Pinjaman
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Executing.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 6;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 7.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Setting
 Pinjaman
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Angsuran.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 7;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 8.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Tingkat
 Suku Bunga
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="TableGrid1" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-insideh: none; mso-border-insidev: none; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 138.95pt;" valign="top" width="185">
 a.      LPDB-KUMKM Kepada Koperasi
 </td>
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 177.15pt;" valign="top" width="236">
 9% (Sembilan persen) per tahun sliding.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;">
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 138.95pt;" valign="top" width="185">
 <p align="left" class="MsoNormalCxSpMiddle" style="line-height: 115%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 12.65pt; margin-right: 15.85pt; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo3; text-align: left; text-indent: -14.15pt;">b.     Koperasi kepada UMK
 </td>
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.2pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 177.15pt;" valign="top" width="236">
 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
 koperasi tersebut.
 </td>
 </tr>
 </tbody></table>
 
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 8;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 9.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Denda
 Keterlambatan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 2% (dua
 persen) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok pinjaman yang
 belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari
 keterlambatan.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 9;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 10.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Pola
 Penarikan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 a.       
 Sekaligus
 atau berharap berdasarkan kebutuhan, dengan masa penarikan selama 3 (tiga)
 bulan sejak ditandatangani perjanjian pinjaman.
 b.      
 Plafond
 pinjaman yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat
 ditarik.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 10;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 11.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Biaya –
 biaya 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Biaya
 Notaris dan material yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman ini
 ditanggung oleh Koperasi.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 11;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 12.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Jaminan 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 a.      
 Personal Guarantee (pengurus)
 b.      
 Fidusia
 atas Piutang kategori Sehat/Lancar milik Koperasi minimal sebesar 100%
 (seratus persen) dari plafond pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian
 pinjaman dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman
 c.       
 Gadai
 atas Bilyet Deposito milik Koperasi/Pengurus yang dikeluarkan oleh Bank
 Umum/BPR dengan nilai nominal minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dai
 plafond pinjaman. Bilyet Deposito dapat diambil oleh Koperasi setelah
 Koperasi melakukan pelunasan terhadap pinjaman LPDB-KUMKM.
 d.      
 Hak
 tanggungan peringkat I (pertama) atas Sebidang tanah dengan luas 90 M2
 (Sembilan puluh meter persegi), sebagaimana dibuktikan dengan SHM No. 3384
 yang terletak di Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Malang, Jawa
 Timur atas nama Drs. Misbahuddin, dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.
 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 12;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 13.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Persyaratan
 penandatanganan perjanjian pinjaman
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Pinjaman
 hanya dapat ditandatangani apabila Koperasi telah memenuhi persyaratan
 sebagai berikut :
 a.      
 UMK
 yang akan diberikan pinjaman oleh Koperasi telah memenuhi kriteria dan
 persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010,
 tentang Petunjuk Tekns Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.
 b.      
 Menyerahkan
 asli Bilyet deposito yang akan dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam point 12
 huruf (c)
 c.       
 Menyerahkan
 surat kuasa kepada LPDB-KUMKM untuk mencairkan Bilyet Deposito milik
 Koperasi/Pengurus pada Bank yang bersangkutan apabila sewaktu-waktu Koperasi
 tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman kepada LPDB-KUMKM
 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Bank Penerbit.
 d.      
 Menyerahkan
 Surat Persetujuan dari pasangan apabila Bilyet Deposito atas nama pribadi
 (apabila pasangan berhalangan ikut hadir).
 e.       
 Menyerahkan
 secara tertulis daftar Definitif penerima dana dari LPDB-KUMKM.
 f.       
 Menyerahkan
 daftar piutang kategori sehat/lancar milik Koperasi minimal sebesar 100%
 (seratus persen) dan plafond pinjaman pada saat perjanjian.
 g.       
 Menyerahkan
 asli SHM sebegaimana disebutkan pada point 12 huruf (d) diatas.
 h.      
 Telah
 menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi
 mengenai kesediaan sebagai executing
 agent, menjamin kelancaran pengembalian pinjaman dan kesediaan menandatangani
 Personal Guarantee.
 i.        
 Telah
 menyerahkan Surat Pernyataan mengenai peluang jumlah penyerapan tenaga kerja
 yang dihasilkan dengan adanya penyaluran pinjaman dari LPDB-KUMKM dan
 peningkatan Informasi dan Teknologi.
 j.        
 Telah
 menyerahkan dokumen Akta Pendirian dan pengesahannya, Akta Perubahan Anggaran
 Dasar, dan pengesahannya (jika ada), Anggaran Rumah Tangga dan Berita Acara
 Rapat Anggota Tahunan untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri
 Laporan Petanggungjawaban Pengurus yang telah disahkan.
 k.      
 Untuk
 pembebanan Hak Tanggungan, pemilik tanah menyerahkan Surat Persetujuan dari
 pasangan (suami/istri) guna menjaminkan tanah dan menandatangani SKMH/APHT,
 dalam rangka menjamin pelunasan pinjaman dari 
 Koperasi kepada LPDB-KUMKM apabila pasangan tidak dapat hadir dan ikut
 menandatangani akta SKMH/APHT (minimal legalisasi notaris).
 l.        
 Telah
 menyerahkan fotocopy surat izin domisili, NPWP/Surat Keterangan Terdaftar,
 TDP, Bukti Kepemilikan Kantor dan Dokumen perizinan lainnya.
 m.    
 Telah
 menyerahkan fotocopy KTP dan/atau identitas lainnya dari Pengurus Koperasi,
 serta dokumen lainnya yang diminta oleh LPDB-KUMKM
 n.      
 Untuk Personal Guarantee menyerahkan Surat
 persetujuan dari Suami/Istri yang dilegalisasi oleh Notaris setempat (apabila
 pasangan berhalangan ikut hadir dan menandatangani akta), fotocopy Kartu
 Keluarga, fotocopy AKta Nikah, fotocopy KTP SUami/Istria tau fotocopy Surat
 Kematian (jika ada).
 o.      
 Menyampaikan
 nomor rekening atas nama Koperasi sesuai kesepakatan dengan LPDB-KUMKM, untuk
 menampung transfer dana dari LPDB-KUMKM.
 p.      
 Menyerahkan
 Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) yang telah ditandatangani oleh
 Ketua dan Bendahara Koperasi di atas materai kepada LPDB-KUMKM.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 13;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 14.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Syarat
 Penarikan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Penarikan
 hanya dapat dilakukan setelah Koperasi memenuhi kewajiban/persyaratan sebagai
 berikut:
 a.      
 Melunasi
 pinjaman I dengan LPDB-KUMKM yang dibuktikan dengan menyerahkan Surat
 Keterangan Lunas.
 b.      
 Menandatangani
 seluruh dokumen perjanjian pinjaman dan dokumen lainnya secara notariil.
 c.       
 Membayar
 lunas biaya Notaris
 d.      
 Menyerahkan
 surat permohonan penarikan, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal efektif
 penarikan.
 e.       
 Apabila
 Koperasi melakukan penarikan dana secara bertahap, maka untuk pencairan tahap
 selanjutnya Koperasi harus menyerahkan: 
 ·        
 Surat
 permohonan pencairan tahap selanjutnya.
 ·        
 Menyerahkan
 daftar realisasi pencairan sebelumnya.
 ·        
 Menyerahkan
 daftar definitif pencairan tahap selanjutnya.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 14;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 15.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Pola/Jadwal
 Pembayaran Kembali
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 a.      
 Kewajiban
 pengembalian pokok dilakukan secara bulanan selambat-lambatnya pada tanggal
 25 (dua puluh lima) dan untuk bulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya
 pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya sesuai dengan jadwal
 angsuran pinjaman ke rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM.
 b.      
 Kewajiban
 pembayaran bunga pinjaman dilakukan setiap bulannya selambat-lambatnya
 tanggal 25 (dua puluh lima) dan untuk bulan pertama dibayarkan
 selambat-lambatnya pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya ke
 rekening jasa LPDB-KUMKM.
 c.       
 Dalam
 hal jatuh tempo seperti yang dimaksud pada point 15 huruf (a) dan (b) jatuh
 pada hari libur, maka kewajiban pegembalian pokok dan pembayaran bunga
 pinjaman dibayar pada hari kerja berikutnya. 
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 15;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 16.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Pelunasan
 Lebih Awal atau Sebelum Jatuh Tempo (Pre
 Payment)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Koperasi
 dapat melakukan pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo (pre payment) dengan memberitahukan
 terlebih dahulu secara tertulis kepada LPDB-KUMKM, paling lambat 7 (tujuh)
 hari kerja sebelum dilakukannya pelunasan (pre payment).
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 16;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 17.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Persyaratan
 Pinjaman
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 a.      
 Menggunakan
 fasilitas pinjaman yang diterima LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit
 Simpan Pinjam.
 b.      
 Meneruskan
 pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar
 definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka Koperasi wajib
 memberitahukan UMK yang baru kepada LPDB-KUMKM.
 c.       
 Koperasi
 diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada
 UMK dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari
 LPDB-KUMKM diterima pada rekening Koperasi. Dalam hal Koperasi tidak
 menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman/pembiayaan sesuai tujuan
 penggunaan dana, maka : 
 <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: X-NONE; mso-hansi-font-family: Calibri;">-         
 Koperasi
 wajib mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB
 KUMKM, atau 
 <span lang="EN-US" style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: X-NONE; mso-hansi-font-family: Calibri;">-         
 LPDB
 KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut.
 d.      
 Koperasi
 wajib menyerahkan Daftar Piutang Koperasi yang menjadi Jaminan Fidusia,
 setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan nilai minimal sebesar 100% (seratus
 persen) dari outsanding pinjaman apabila terjadi penurunan kualitas piutang,
 maka Koperasi wajib menggantikan piutang yang baru kepada LPDB-KUMKM.
 e.       
 Menyerahkan
 Laporan Keuangan tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun
 berikutnya.
 f.       
 LPDB-KUMKM
 berhak mengunjungi Koperasi dan/atau UMK yang memperoleh pinjaman.
 g.       
 Memberitahukan
 secara tertulis kepada LPDB-KUMKM, apabila melakukan hal-hal berikut ini : 
 ·        
 Merubah
 susunan pengurus.
 ·        
 Menerima
 pinjaman baru atau tambahan pinjaman dari lembaga keuangan lain, baik dengan
 atau tanpa jaminan.
 ·        
 Melakukan
 perubahan anggaran dasar koperasi.
 h.      
 Pengurus
 wajib menyampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa apabila ada
 perubahan susunan pengurus karena sebab apapun juga selama jangka waktu
 pinjaman belum berakhir maka Pengurus baru harus bersedia menandatangani
 Personal Guarante;
 i.        
 Pemberian
 pinjaman ini tidak melanggar ketentuan atau syarat-syarat pinjaman yang telah
 ditandatangani oleh Koperasi, dengan pihak dan/atau kreditur lain.
 j.        
 Seluruh
 persyaratan pinjaman harus dipenuhi dan sesuai dengan Peraturan Direksi
 LPDB-KUMKM No. 36/PER/LPDB/2010, Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
 Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 17;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 18.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Monitoring
 dan Pembinaan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Dalam
 rangka Monitoring dan Pembinaan, Koperasi wajib:
 <a name="_Hlk134314731">a.      
 Menyampaikan
 laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75
 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman</a> dengan melampirkan fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabunga milik
 Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPBD-KUMKM, sehingga diketahui
 mutasi keuangan Koperasi.
 b.      
 Menyampaikan
 laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September,
 Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB-KUMKM dan
 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi
 pembinaan dan pengembangan Koperasi.
 c.       
 Apabila
 Kopertasi/Mitra tidak melakukan laporan sebagaimana tersebut pada point 18
 huruf (a) dan (b) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
 a)      
 Dipertimbangkan
 tidak memperoleh penambahan fasilitas pembiayaan (repeater) dari LPDB-KUMKM.
 b)      
 Dicatatkan
 dalam daftar hitam(blacklist) mitra LPDB-KUMKMyang mengakibatkan terbatasnya
 akses pembiayaan mitra ke pihak ketiga lainnya.
 d.      
 Mengikuti
 kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM dalam rangka monitoring dan
 evaluasi.
  
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 18;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 19.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Pengikatan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 : 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 Notariil.
 </td>
 </tr>
 <tr style="mso-yfti-irow: 19; mso-yfti-lastrow: yes;">
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 26.1pt;" valign="top" width="35">
 20.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 105.0pt;" valign="top" width="140">
 Lain –
 lain
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
 :
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 349.9pt;" valign="top" width="467">
 a.      
 Koperasi
 disarankan dalam pemberian pinjaman kepada anggota/UMK tingkat bunga yang
 diterapkan tidak terlalu tinggi, dengan pertimbangan agar manfaat pembiayaan
 dapat lebih dirasakan oleh anggota/UMK.
 b.      
 Koperasi
 diwajibkan untuk segera melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan
 Ketentuan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
 dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus.
 c.       
 Memisahkan
 Unit Simpan Pinjam menjadi Badan Hukum tersendiri, sesuai dengan ketentuan
 pada pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang
 Perkoperasian.
 d.      
 Selama
 Proses Perubahan dimaksud, maka Unit Simpan Pinjam dilarang menerima simpanan
 dari anggota dan memberikan pembiayaan kepada non-anggota, sesuai dengan
 ketentuan pada pasal 122 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang
 Perkoperasian.
 e.       
 Pengurus
 Koperasi dengan ini menyatakan bahwa setiap tindakan dalam mengajukan dan
 mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan
 menjaminkan asset Koperasi kepada LPDB-KUMKM tidak bertentangan dengan
 ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan telah mendapatkan persetujuan
 dari Rapat Anggota.
 f.       
 Setiap
 pelanggaran dan/atau penyalahgunaan tujuan penggunaan pinjaman dalam bentuk
 apapun dapat diancam dengan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan yang
 berlaku.
 g.       
 Koperasi
 diwajibkan mengubah / menyesuaikan / menggunakan Lambang Koperasi yang baru
 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
 Mikro, Kecil, dan Menengah RI No. 02/Per/M.KUMKM/IV/2012 tanggal 17 April
 2012 tentang penggunaan Lambang Koperasi.
  
 </td>
 </tr>
</tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSo4aus3pJowCK_w9RovL2CbVR2wGbhfamsdpApksqphr3m-2DKMBtUXSt4JrJE6NhEyJ_W58o-ixqOzIoeMY4JXFbnDLHy92Iiv3E-r8A7XjIoAuz9GG_ONl0jac5szpxHGPVKBXPz7JSF1ugHHodc68S2cvoWib3mrFDJcgOY5M4iEUPi-ykuURpcM0/s1040/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSo4aus3pJowCK_w9RovL2CbVR2wGbhfamsdpApksqphr3m-2DKMBtUXSt4JrJE6NhEyJ_W58o-ixqOzIoeMY4JXFbnDLHy92Iiv3E-r8A7XjIoAuz9GG_ONl0jac5szpxHGPVKBXPz7JSF1ugHHodc68S2cvoWib3mrFDJcgOY5M4iEUPi-ykuURpcM0/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pengurus KSU Montana Hotel menyetujui ketentuan dan persyaratan pinjaman sebagaimana termuat dalam SP3 tersebut diatas, dimana Terdakwa Dewi Maria, SH MM selaku Ketua dan saksi Veronica Dwi A.W selaku Bendahara menandatangani SP3 tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan pinjaman sebagaimana ditentukan dalam SP3, Terdakwa Dewi Maria, SH., MM memerintahkan saksi Herman Santoso untuk membuat Daftar definitif dan kelengkapan dokumen sebagai syarat pemenuhan pinjaman/pembiayaan. Saksi Herman Santoso membuat “Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-UMKM” yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2013 oleh Terdakwa Dewi Maria, SH,MM selaku Ketua KSU Montana Hotel yang berisi 266 (dua ratus enam puluh enam) nama UKM penerima dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Serba Usaha Montana Hotel yang dibuat seolah-olah  benar Namun faktanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya/fiktif dimana nama-nama yang ada dalam daftar definitif tersebut tidak memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pinjaman/pembiayaan ke LPDB-KUMKM melalui KSU Montana Hotel serta tidak pernah menerima pinjaman/pembiayaan sebagaimana termuat dalam Daftar Definitif tersebut. Setelah pengurus KSU Montana Hotel menandatangani SP3 sebagai persetujuan atas ketentuan dan persyaratan pinjaman, selanjutnya Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua Koperasi, saksi Veronica Dwi A.W  selaku Bendahara Koperasi dan saksi  Dian Purnomo Rini  selaku Sekretaris Koperasi  dan saksi Warso Widanarto selaku Direktur Bisnis LPDB – KUMKM membuat dan menandatangani; 1. Akta Perjanjian Pinjaman Nomor : 73 tanggal 24 Juli 2013, 2. Akta Pengakuan Hutang Nomor : 74, 3. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 75, 4. Akta Penjaminan Perorangan Nomor ; 76, 5. Akta Perjanjian Deposito Nomor : 77 dimana semua akta tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2013  hadapan Notaris D SUKARDI, SH.,MM.,MKn.,MSi. Setelah membuat dan menandatangani SP3, Daftar Definitif dan Akta-akta sebagaimana tersebut diatas, pengurus KSU Montana Hotel  membuat surat nomor : 005/KSU.MH/SK/P/VII/2013 tanpa tanggal pada bulan Juli 2013 perihal Permohonan Pencairan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua dan saksi Veronica Dwi A.W selaku bendahara, Kemudian LPDB-KUMKM menindaklanjutinya dengan mengirimkan dana pinjaman/pembiayaan kepada KSU Montana Hotel dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Nomor 8160019990 atas nama KSU Montana Hotel melalui Cek Bank Mandiri Nomor 0700006060607 atas nama LPDB-KUMKM sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2013.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1QUrdMELecGVTkETS52a2BR4tTdkD-e-Ws_GJ8CdN_sks9ck6JlF66RbU59lB0lFsmaYr_tZpI6T5htCsVZ6Y3cqcjT0g3IDj83ZwYr3s6zZyPLHiCb_bkCnzbsBKko6Hm-4Dbgk9Osm41kx2VFGvFwcKUeWqplwYbfBbmacrSRDd0ZBZYpPGD2lce2Q/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1QUrdMELecGVTkETS52a2BR4tTdkD-e-Ws_GJ8CdN_sks9ck6JlF66RbU59lB0lFsmaYr_tZpI6T5htCsVZ6Y3cqcjT0g3IDj83ZwYr3s6zZyPLHiCb_bkCnzbsBKko6Hm-4Dbgk9Osm41kx2VFGvFwcKUeWqplwYbfBbmacrSRDd0ZBZYpPGD2lce2Q/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Setelah Koperasi menerima Pinjaman/Pembiayaaan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dari LPDB-KUMKM, Terdakwa Dewi Maria, SH MM dan saksi Veronica Dwi A.W  melakukan penarikan dana : a. Pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000.000 (satu setengah milyar rupiah), b. Tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), c. Tanggal 02 September 2013 sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), d. Ttanggal 19 September 2013 sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah), e.  pada tanggal 20 September 2013 sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah),  dan f. anggal 25 September 2013 sebesar Rp1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah). Selanjutnya Pengurus Koperasi yaitu Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua, saksi Veronica Dwi A.W  selaku Bendahara dan saksi Dian Purnomo Rini selaku Sekretaris tidak menyalurkan/meneruskan Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Dana Pinjaman dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening Koperasi, namun dana Pinjaman/Pembiayaan tersebut dikelola oleh Terdakwa Dewi Maria, SH., MM. Selain itu, pengurus tidak pernah Menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPBD-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan. Pengurus Koperasi tidak membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Pengurus Koperasi juga tidak pernah menyerahkan Laporan Keuangan tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya dalam jangka waktu lamanya Pinjaman. Bahwa perbuatan Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua KSU Montana Hotel bersama sama dengan saksi Veronica Dwi A.W selaku Bendahara KSU Montana Hotel  dan saksi Dian Purnomo Rini selaku Sekretaris KSU Montana Hotel sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan : A.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian  Pasal 5 ayat (1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu : c. Bertanggung jawab; d. demokrasi.  Pasal 32 yaitu : Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan dalam Koperasi  Pasal 33 Rapat Anggota berwenang : a. menetapkan kebijakan umum Koperasi; d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  Pasal 5 Ayat (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut : b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis  Pasal 22 ayat (1) yaitu : (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi.  Pasal 23 Rapat Anggota menetapkan : b. Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan  Pasal 30 Ayat (2) Pengurus berwenang ; c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan Keputusan Rapat Anggota  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiakKCoFMpvpZtz72cWFlfooHewFhpBw9YstlmiB_ihJ4vvPDxkXCeRguyciOpmpP3ZrjgNXLMItbXV4ofwoJz1G8ZHz6sGH-YNLaGCe9_AbnBI9jMY1V6ZHaBjSKz3FNLahlm-it0wXX9wsq8XqVIV4rgFPTO3kAjDxgXUq6q0BQJPKq2DUc3nr_H6MDM/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiakKCoFMpvpZtz72cWFlfooHewFhpBw9YstlmiB_ihJ4vvPDxkXCeRguyciOpmpP3ZrjgNXLMItbXV4ofwoJz1G8ZHz6sGH-YNLaGCe9_AbnBI9jMY1V6ZHaBjSKz3FNLahlm-it0wXX9wsq8XqVIV4rgFPTO3kAjDxgXUq6q0BQJPKq2DUc3nr_H6MDM/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>C. Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga.  Pasal 3, ayat (1) : d) Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund). e) Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya, dan f) Dapat ditarik kembali pada suatu saat D. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi ;  BAB IV. KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN; Pasal 5 Ayat (1) Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut : i. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.  BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN; - Pasal 11 Ayat (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan - Pasal 11 Ayat (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM  BAB VIII. Sanksi; Pasal 12 ayat (4) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka : a. Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM. E. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 026 /PER/LPDB/2011 Tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan Di Lingkungan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jo. Surat No : 533/SP3/LPDB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) ;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2FvCxsVLsmhgrGabXH2Bb3mK79zlNPg-yoReSs9cNCzJQ70Bfju57tepC00kjqG4iEalMk6HtbX_On_C3o7EGUzOVGeffzmlDrpzplk01zGH0JcqRT6xOH96txL5oynJ_aOXCejDzcAvr31Rn4h-yaR7R2qZgw87mX8LwGHrd3r7ApDdtuQa9614WaYw/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2FvCxsVLsmhgrGabXH2Bb3mK79zlNPg-yoReSs9cNCzJQ70Bfju57tepC00kjqG4iEalMk6HtbX_On_C3o7EGUzOVGeffzmlDrpzplk01zGH0JcqRT6xOH96txL5oynJ_aOXCejDzcAvr31Rn4h-yaR7R2qZgw87mX8LwGHrd3r7ApDdtuQa9614WaYw/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div> Point 13 Persyaratan penandatanganan perjanjian pinjaman. Pinjaman hanya dapat ditandatangani apabila Koperasi telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. UMK yang akan diberikan pinjaman oleh Koperasi telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi  Point 17 Persyaratan Pinjaman : b. Meneruskan Pinjaman LPDB-KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif dan apabila ada perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib memberitahukan UMK baru kepada LPDB-KUMKM c. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB-KUMKM kepada UMK dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB-KUMKM diterima pada rekening Koperasi. Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian pinjaman / pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana, maka : - Koperasi wajib mengembalikan pinjaman / pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB KUMKM, atau - LPDB KUMKM dapat menarik pinjaman/pembiayaan tersebut. e. Menyerahkan Laporan Keuangan tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya j. Seluruh persyaratan Pinjaman harus dipenuhi dan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor : 36/PER/LPDB/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi.  Point 18 Monitoring dan Pembinaan : Dalam rangka Monitoring dan Pembinaan, Koperasi wajib: a. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak pencairan pinjaman dengan melampirkan fotokopi Rekening Koran atau Buku Tabungan milik Koperasi yang menjadi rekening penampung dana LPBD-KUMKM, sehingga diketahui mutasi keuangan Koperasi. b. Menyampaikan laporan perkembangan pinjaman setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, Desember) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada LPDB-KUMKM dan ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi  Point 20 Lain-lain ; e. Pengurus Koperasi dengan ini menyatakan bahwa setiap tindakan dalam mengajukan dan mendapatkan pinjaman LPDB-KUMKM, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menjaminkan asset Koperasi kepada LPDB-KUMKM tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Anggota. f. Setiap Pelanggaran dan atau Penyalahgunaan Tujuan Penggunaan Pinjaman dalam bentuk apapun dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa Dewi Maria, SH., MM selaku Ketua KSU Montana Hotel  bersama sama dengan saksi Veronica Dwi A.W  selaku Bendahara KSU Montana Hotel  dan saksi Dian Purnomo Rini  selaku Sekretaris KSU Montana Hotel telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu Terdakwa Dewi Maria, SH., MM atau KSU Montana Hotel yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar R2.608.832.000 (dua miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Atas Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana Hotel di Kota Malang Tahun 2013-2018 tanggal 26 Oktober 2023. Perbuatan Terdakwa DEWI MARIA, SH.,MM  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) </div>

News Tipikor Dua Pengurus KSU Montana Hotel Kota Malang Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Sebesar Rp2,608 M

#Apakah yang terlibat dalam kasus Korupsi dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-K...

Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

21.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/s660/IMG_20240319_013911.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="444" data-original-width="660" height="430" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuBzCPJMXyiLW8gzeNAR_pzhYGSGop-thU-gz6_AZOYnbEa7uX4iav5KoxH6xZayCbZ7uJLUMy6p8-ae2POgfmncP1Xi9iN1UoWb8zAJLZyLuxPEqiwuhTCXjmSGUj61VoF8HmApp-y3_y6XdZtN-t1ZAVZqsWRIXtJiBLk7HWAJ-BKH6PWfjZqxBNnIk/w640-h430/IMG_20240319_013911.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.co - </div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu yang merugikan negara seberat 1.136 Kg atau sebesar Rp1,2 triliun tetap berlanjut ke pengadilan Tipikor setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksa Selatan (PN Jaksel), Senin, 18 Maret 2024, menolak Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said terhadap Kejaksaan Agung RI atas penetapannya sebagai Tersangka </div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Tersangka Budi Said dalam sidang praperadilan didampingi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, namun hasilnya gagal untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara sejak Budi Said ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung RI beberapa waktu lalu. </div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim, sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mengatur dengan jelas Objek Praperadilan.</div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pengggugat Budi Said, karena  Sprindik yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kejaksaan Agung RI bukanlah Objek Praperadilan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Baca juga: Terbukti Korupsi Emas Antam Sebesar Rp87,067 M, Eksi Anggraeni Broker PT Antam Surabaya 01 Divonis 7 Tahun Penjara (Dalam Tahanan Kota) - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/12/terbukti-korupsi-emas-antam-sebesar.html</a> </div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Sebelumnya, keterlibatan konglomerat Surabaya Budi Said dalam kasus perkara Korupsi Emas PT Antam disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dengan Terdakwa Eksi Anggraini selaku Broker penjualan emas Butik emas logam mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01); Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung dan Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01) </div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Budi Said bersama Terdakwa Eksi Anggraeni membeli emas Antam dibawah harga resmi PT Antam, yaitu sebesar Rp530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kg dimana harga emas Antam saat itu sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per Kg.</div><div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Majelis Hakim mengatakaan, “Diperoleh fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada kerja sama yang sedemikian rupa dan berkesesuaian dengan kesaksian oleh Terdakwa Eksi Anggraini, Saksi Budi Said bersama-sama dengan Saksi Endang Komaro, Saksi Misdianto dan Saksi Ahmad Purwanto sesuai fakta-fakta hukum timbulnya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. (*)</div>

News Opini Tipikor Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

BERITA KORUPSI .co - Kasus dugaan Korupsi Emas PT Antam (Aneka Tambang, Tbk), salah satu perusahaan BUMN yang terjadi pada tahun 2018 lalu ...

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

17.50 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVe8AY-Ftu6d9D9bMoX_t_clzBD351YGB922Nh8vmnCSo7FSL9aeT49pEcTZHEG4VrheXZfvgkkDgS_wHqyCvBZ99eBAR_tYpOv_60FVaeg-NdOFJTOZr6SjLEPfG6c7IfVOztEH-As-MjvH6brIKTERYLHgxwOBNjAbVGYK2w6O8k3NCP98uO02cC9Dg/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><h3>#Dalam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS#</h3>BERITAKORUPSI.co - Terdakwa Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro dituntut oleh JPU Kejari Bojonegoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 6 (nam) bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) reguler tahun 2020 - 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 sesuai hasil penghitungan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa Drs. Sarwo Edi dianggap melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana BOS Reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 Sebelumnya, 2 guru SMPN 6 Bojonegoro sudah diadili terlebih dahulu dan saat ini berstatus Terpidana, yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Operator Dana BOS Selain itu, dana BOS reguler SMPN 6 Bojonegoro tahun 2020 - 2021 sebesar Rp353.466.250 yaang di Korupsi para Terdakwa inipun sudah dikembalikan oleh  ke- 3 Terdakwa pada saat para Terdakwa diadili  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV5oCQVCUW69UxfhOOWbDWtqXNjU1zoeiLGu1uOR9FUDeFbI4_XD7q7sid2RVhBbDfAyMBR_e02-CMC-MEMlQ5cUzMUmColLL54L1MhlQ3CUmFeKzybDOQLVI9CoD76lU-_5YRJ5PwDtpPVr7huyBPr-WkwaYHmT_bGtP9lEb-RDxgsvi9hVD1X2oksCs/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. Sarwo Edi dibacakan oleh JPU Aditya Sulaeman, SH, Tarjo, SH, Nuraini Prihatin, SH., M.Hum, Dekry Wahyudi, SH, Marindra Prahadi F, SH., MH dan Agung Sih Warastini, SH dari Kajari Bojonegoro dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra  gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raaya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 18 Maret 2024) dengan agenda tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketui Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc dan Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,   Selain itu,  menaikan harga  (Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.   Lebih lanjut dalam surat dakwaan maupun tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Bojonegoro Tahun 2021  yang diangkat  berdasarkan  Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821 / 49 / 412.301 / 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam jabatan Kepala Sekolah yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021   Bersama – sama  dengan saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro tahun 2020  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/005/412.201.3.006/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtNtNYMJ1qN-Bj5eol_UyA2DMc5aAa_sHdzMKuhFUuukBiOvzg9Z2H9Nei7ojXBSbDOzaF8CMjGq8e6h-rhMYssyZq9KTdv4_pzKhd20GJUX1HBP4bnAyUv6nAA4JI_GVWshc1sUUNmwKOtrpJorVu7kI7tBhasCh8Lw5n-Rmt7UskbvTzoVBOW8HqK54/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021  dan saksi RENY AGUSTINA, S.Pd  selaku Operator Tim Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 6  yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor  : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 (diputus dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada kurun waktu antara bulan April  2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di SMP Negeri 6 Bojonegoro Jl. Panglima Polim No. 67 Kelurahan Klangon Kabupaten Bojonegoroatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bahwa Terdakwa “telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20541379 sebagai Sekolah Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2020/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 224/P/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022. Bahwa besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 adalah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5jQXS01hn6GFiZ43eztiwHnfaiGdrWwq-Pv3Cq-t0hFvlO7z-Mfu0029_nc9zVLCACyirqzqgtj-g7TvxB3eIZhnv50pt9QhYo6sCTarUgGQXJgXnC-p7EPiVdiAvp9_pdHp3eH-lnj941fiKIHr2NzKD-SNj778D9W7CMGbXUKdG3kRWPeWvSQ0yqbA/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah yang meliputi : a. penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; i. penyediaan alat multi media pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor paling banyak 50 % dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah. Di dalam petunjuk teknis tersebut juga mengatur tentang Larangan Penggunaan Dana BOS Reguler oleh Tim BOS Sekolah yaitu tidak boleh untuk : a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler; b. membungakan untuk kepentingan pribadi; c. meminjamkan kepada pihak lain; d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis; e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan; f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h.membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah; i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; j. membangun gedung atau ruangan baru; k. membeli instrumen investasi; l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian; m.membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah; n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau o.menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAzEn9TNJWZvIydieLpmnolgzhuDbGb4Xngg1V97g38JqBg1Q0LT9Q3H-5Uu9TBqdXiUW5_-YFZSGiw46iBcImFGXsM7ap1dRTgaOT-fw7IgLdJDK_RlVSHLLCCQ3LmPHQMIwr4-epjmh3pDIRBXr4yuHEhK-O2p_0ktkx5q-y8x1QQOlkUnzWRrSUXWo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, SMP Negeri 6 Bojonegoro menerima penyaluran dana BOS Reguler dalam 3 (tiga) tahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 730.568.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a.Tahap I pada tanggal 03 Maret 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 219.588.000,- b.Tahap II pada tanggal 06 Mei 2021, Jumlah Peserta Didik 631 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 292.784.000,- c.Tahap III pada tanggal 14 Oktober 2021, Jumlah Peserta Didik 627 siswa, Jumlah Alokasi Dana sebesar Rp. 218.196.000,- Selanjutnya oleh karena terdapat Silpa dana BOS Reguler Tahun 2020 sebesar Rp. 2.801.900,- (dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) maka jumlah keseluruhan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 733.369.900,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan  ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS Reguler yang diterima oleh SMP Negeri 6 Bojonegoro pada Tahun  Anggaran 2021 tersebut, saksi SITI NURKASIH, S.Pd., M.Pd. selaku Plt. Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 800/001/412.201/2021 tanggal 04 Januari 2021, telah menetapkan Tim BOS Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : No.    Jabatan dalam Tim    Nama    Jabatan dalam Dinas 1.    Penanggung Jawab    Siti Nurkasih, SPd., MPd.    Plt. Kepala Sekolah 2.    Anggota             Bendahara             1 orang dari unsur guru    Drs. Edi Santoso    Guru     1 orang Komite Sekolah    Ruju, SSos.     Ketua Komite Sekolah     Orang tua diluar Komite Sekolah    Dian Setiatiningsih    Wali Murid Yang mempunyai tugas : a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik; b. Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah; c. Memverifikasi kesesuian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada; d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id; h. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_Fzzb_CjGrLZLJ8XnykfEGYvgg8Qf46hgCZzq3FmF6biZlebViOdCxRamqJfM1Yeb86hLFWC6d0NtE39dUhd82-kFtug4UYF2IPQtXWvefKrYDizwk5Go2Rx64NRUKKe9a3_4ESakElA6icOCr9IN-1qlMD8nEXOlUn9T4nRoUU4GmIWnkJtftrGaoU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Disamping itu juga telah ditunjuk terdakwa RENY AGUSTINA sebagai Pelaksana Administrasi Standar Pembiayaan Pendidikan Keuangan BOS (Operator BOS) melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro Nomor : 800/239/412.421.3.006/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Beban Kerja dan Tugas-Tugas Tenaga Administrasi Sekolah Tahun pelajaran 2020/2021 yang mempunyai tugas : a. Mengerjakan administrasi BOS; b. Membantu tugas lain terkait dengan keuangan. Bahwa terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 821.2/49/412.301/2021 tanggal 09 April 2021 tidak melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Kepala SMP N 6 Bojonegoro Nomor : 900/007/412.201.3.006/2021 tanggal 05 Januari 2021, karena pemahaman terdakwa  waktu itu SK Tim BOS Tahun 2021 tersebut berlaku satu tahun. Bahwa dalam pelaksanaanya Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya membuat perencanaan penggunaan dana BOS Reguler yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), setelah itu mengajukan RKAS tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh pengesahan (validasi), Selanjutnya setelah RKAS memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro kemudian RKAS tersebut ditandatangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro, saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi RUJU selaku Ketua Komite SMP Negeri 6 Bojonegoro pada tanggal 16 April 2021 dan pada tanggal 07 Desember 2021 RKAS tersebut dilakukan perubahan, sehinggga rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/s793/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="793" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjm1hxykW2sT8dA06-HOYYy0gtWlrmMXF8qFKIkCt94bAJsQNWzp5i608ESWp6pUIIuROMy2RB9R8jU2-YDxihgbXWRts0f1no7I5_0DJ2pFzx6Iot4htZEslUO6IKHfNrk3zI5cP4hAfmQoNie1JlBZjre9bfuVlDmgu6nx2lqfNACr1ijqx_i75JAd0Q/w582-h640/a.jpg" width="582" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/s1167/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1167" data-original-width="714" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvD5UB64b_m9Rmr0OXKdmV_3BC8rIOByVtrpzNdV0gM8APwIGwGac0YyTyN7gLgAC-oi3fXa03vDIla2lPerp4-TRXUpQwRoE7u9vnuFCH5eIE6lK37r4KhAzr5bXgri3_nGcPAniM_wKKHgtUjAlJiB9K4ipfGsyZ33YiuiE4PhKJb1YeeqBFyHbxr14/w586-h640/b.jpg" width="586" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/s1163/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1163" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbWLsGgiv05FSx_cAuMFxPtPyY76FhmphZNam7IqTRSmKdshLzerTmiiiuprdH4BEBSHsz1QGlgWTgnUdSSgRt4zu7pjS24n2nWUg0HnBaOkmCQfqEuMXn7Hm23W2zkL1RYEsByVZcegHQpL9lpldsYKkeEhlAneb8fHU8i_yDrwu8nxhr5BAyKOcL6ec/w589-h640/c.jpg" width="589" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/s1171/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1171" data-original-width="718" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiveOYiWSu6rOR8TYezaaACo3TTIGEPIYo3tTEq2ANWgqzyWNLpSunMQYXr3CBTqy6Roc9anvVJoo3Vjcod0dvOU5n9AiT7Yuqr6tNTcBFCgKKJdvv4NgiYd-xs2YMyLaOOpCQFJpvrNahyphenhyphenYQzUsf2nlcrFYMDSzoIj37akZQuFL74lCJ0k0KZ-nWZl4oY/w592-h640/d.jpg" width="592" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/s720/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="120" data-original-width="720" height="53" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0YFURmbFEQLzoIjyZbsqHpQUBkqHhhuehruITQP_He4q9xa3Et9cBwqtHfdLDLBF4a0_HOAepNo42O5En1vr4WYKvUEMDd9si_gmFFsIfRetjAlJnL0C9xtrAhPtbeBtXrEre081RDOjUv4uNUhegEUKFMVVPiiH6F85SEU9tC_3EK3pzeFDuVBNOysg/w599-h53/e.jpg" width="599" /> </a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Bahwa setelah saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro memberitahukan kepada saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro tentang jumlah dana BOS Reguler TA. 2021 yang bisa dicairkan, Selanjutnya terdakwa Drs. EDI SANTOSO menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro dengan membawa Rekening Giro senilai besaran yang akan dicairkan, setelah terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro menyetujuinya, selanjutnya terdakwa RENY AGUSTINA menulis jumlah dana yang akan dicairkan dalam Rekening Giro tersebut, selanjutnya terdakwa  Drs. SARWO EDI dan saksi  Drs. EDI SANTOSO menandatangani Rekening Giro tersebut, Setelah itu kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO membawa Rekening Giro tersebut ke Bank Jatim untuk melakukan pencairan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbqUb3mCdR5oCndV-qUXdvixOjUhkaue4iu0dAoPbo3M24tqbGdxuxiMZ2U3vJ3oCg8SoatmNpcmgDxAydICz-xrWhyj0TgqHGsc6R3Mm4Z3uREjgxNcPCxFcfqW737tlGzQuYWzoORPsnkLjA6rq92I0hfMjEDVXAngS7yviUjV53YOpeLNNsTAc7r2E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Adapun rincian penarikan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran  2021 adalah sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/s720/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="720" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1_IiD7rHxmVhabaJJhaTNvPS-VmitFLaWN0QyzFRdXSjBHNFwLfs8gGosfpOpf5AhzcFy7PoKgBcE9qDnxs2e_tOJc7mixl03OiHzKhwV2nLgELRXEZwP8zG-PCimiz4-E3p4PlvlTt_SFiwWeS0t2Ua0gOBs7YHu-aqOg8sqeeM2_LI7JK58vA3uCzw/w640-h254/f.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah saksi Drs. EDI SANTOSO melakukan pencairan dana BOS Reguler di Bank Jatim, selanjutnya saksi  Drs. EDI SANTOSO melaporkannya kepada terdakwa Drs. SARWO EDI, setelah itu saksi  Drs. EDI SANTOSO menyimpan dan mengelola dana BOS untuk pembayaran operasional sekolah, dimana sebelum melakukan pembayaran biaya operasional sekolah tersebut saksi  Drs. EDI SANTOSO meminta persetujuan terlebih dahulu kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro, Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa  Drs. SARWO EDI selanjutnya saksi Drs. EDI SANTOSO baru mengeluarkan dana untuk pembayaran biaya operasional tersebut, disamping itu saksi Drs. EDI SANTOSO juga mencatat pengeluaran dana tersebut ke dalam buku catatan riil pengeluaran dana BOS, dimana dalam setiap akhir bulannya diperiksa dan ditanda tangani oleh terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro. Bahwa meskipun pada Tahun  Anggaran 2021 Tim BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro telah menyusun RKAS Tahun  Anggaran 2021, namun pada kenyataannya sebagian dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 digunakan tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021. Adapun penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2020 diantaranya adalah sebagai berikut : a. Pembayaran Honor/Insentif    Rp. 118.355.000,00  Pengelola BOS  Tim Magerial  Wali Kelas  PJ 11 Standar  Operator Simasbro b. Diminta saksi Drs. SARWO EDI    Rp19.655.000,00 - Tgl. 27 Mei 2021     : Rp. 1.000.000.- Biaya WORK Shop  di surabaya - Tgl. 14 Juni 2021     : Rp. 1.450.000.- Untuk ongkos sopir, makan  dan beli tanah urug - Tgl. 3 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.- Bayar Global News - Tgl. 6 Juli 2021     : Rp. 1.000.000.- Biaya bersih –bersih sekolah - Tgl. 17 Juli 2021    : Rp. 1.000.000.- Untuk kebutuhan sekolah - Tgl. 26 Juli 2021     : Rp. 2.000.000.- DP titik kumpul - Tgl . 30 Juli 2021 : Rp. 1.500.000.- Kebutuhan sekolah - Tgl. 2 Agustus 2021 : Rp. 2.500.000.- Untuk kebutuhan sekolah - Tgl. 10  Agustus 2021     : Rp. 700.000.- - Tgl. 11 Agustus 2021      : Rp. 1.300.000.- Untuk MKKS dan Wartawan - Tgl. 11 Agustus 2021    : Rp. 800.000.- Untuk MKKS bulan Agustus 2021 - Tgl. 31 Agustus 2021     : Rp. 1.000.000.-  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj5EgsFjbkExAiwMBmz9Nh5y5-xQcWGJNxrB0bqffhv62T_vdCJejlf7GTfp7jqExirSYWHMusEHchSPMLU-HAu3gSlf7_6xqDud35I8SDpslus4KRtjaOFn2eP1RD-7AT3iIXpaw5aC0ghbY_jEUKzHtEs1CoAXNSwfS8mwMPaiXxFR2pRc8DTAJY1Qo/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Untuk pengawas - Tgl. 2 Oktober 2021     : Rp. 1.800.000.- Untuk pengawas  dan kue - Tgl. 15 Oktober 2021     : Rp. 1.000.000.- Untuk MKKS - Tgl. 19  Oktober 2021     : Rp.1.000.000.- - Tgl. 26 Nopember 2021  : Rp. 1.500.000.- Untuk  Monev - Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 6.000.000.- Untuk MKKS - Tgl. 6 Desember 2021     : Rp. 900.000.- Untuk Pengawas . - Tgl. 13 Desember 2021     : Rp. 2.000.000.- Untuk ongkos tukang - Tgl. 27  Desember 2021 : Rp. 800.000.- Untuk MKKS                                Jumlah Rp.   28.250.000,00 c. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ CV. Sumber Ilmu Barokah    Rp.     7.000.000,00 d. Pembayaran kompensasi pembuatan SPJ Toko Analisa    Rp3.200.000,00 e. Pembayaran Running Teks CV. Yasiira Rp10.350.000,00     Jumlah Rp. 186.810.000,00 Bahwa selanjutnya oleh karena saksi  Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, maka untuk menutupi adanya penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 yang tidak sesuai dengan RKAS TA. 2021 tersebut Kemudian saksi Drs. EDI SANTOSO dan saksi  RENY AGUSTINA melaporkan hal tersebut kepada terdakwa  Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP N 6 Bojonegoro, selanjutnya terdakwa memerintahkan  saksi  Drs. EDI SANTOSO dan saksi RENY AGUSTINA Dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yaitu disesuaikan dengan RKAS yang dilakukan dengan cara membuat kwitansi dan mengumpulkan  kwitansi yang ada dan mencari kwitansi dari pihak ketiga / pihak lain  dengan cara memberi uang kompensasi,   Selain itu  menaikan harga  ( Mark-Up)  harga barang yang dibeli, sehingga dengan adanya laporan pertanggung jawaban tersebut seolah-olah penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro TA. 2021 telah dipergunakan sesuai dengan RKAS Tahun  Anggaran 2021.   Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro, ditemukan adanya penggunaan penggunaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp353.466.250 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5k5Pr3VKsF65b5YB0mPeeL1ekjqCqNmB_-xN_zcgxJix_zCxsth7Q3kKDi71epIqQbRKYlPUeVkjyf22L0Jz2LM5MycOB0l1K6wY_t70hFqJKieTkLTQopOtZKwU9F68T29DetIJeaXOaMJzTX0LPsq0l_FgWEQ5ILYa2qIR8vN8q4YQRMaZ076TQbMo/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan terdakwa RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler : a. Pasal 12 ayat (1) : Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen : a.  penerimaan Peserta Didik baru; b. pengembangan perpustakaan; c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; e. pelaksnaaan administrasi kegiatan sekolah; f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah; i. penyediaan alat multi media pembelajaran; j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian; k.penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau l. pembayaran honor. b.Pasal 13 ayat (1) : Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah. c. Pasal 13 ayat (2) : Pembayaran honor diberikan kepada guru dengan persyaratan : a. berstatus bukan aparatur sipil negara; b.tercatat pada Dapodik; c.memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan d.belum mendapatkan tunjangan profesi guru. d.Pasal 20 : (1) Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab; b. bendahara sekolah; dan c. anggota. e.Pasal 21 ayat (1) huruf : Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, Tim BOS Sekolah dilarang : f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah; g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran; h.melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler : a.Huruf A angka 9 huruf : Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah sebagai berikut : e.memenuhi ketentuan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler; f. menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secera lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOS Reguler yang diterima.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEif4ZDSZTxLk7oqcgb6bTQCQVg8OyqCzmxlayGk2l9Kv_dj2mjgPojhv7RxAYaPyg876LLP8zGltiMf_wP8hr0ZcNson4JJSGdzroOFieHaOwfBqgIlEOBYtFRIKBibmLHY-jHGiHF0qFYkFkxxokNyL6eCFuLErhU8royRF_e1k9c_SF_ShjKpL3bM9LU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro yang merupakan Penanggung Jawab terhadap Pengelolaan dana BOS Reguler SMP Negeri 6 Bojonegoro Tahun  Anggaran 2021  bersama – sama  dengan saksi Drs. EDI SANTOSO selaku Bendahara BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro dan saksi  RENY AGUSTINA selaku Operator BOS SMP Negeri 6 Bojonegoro yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memperkaya dan/atau menguntungkan terdakwa sendiri Drs. SARWO EDI selaku Kepala SMP Negeri 6 Bojonegoro sebesar Rp. 75.005.000,- (tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah) Atau orang lain yaitu  saksi  Drs. EDI SANTOSO (pada tahun 2021) sebesar Rp. 10.690.000,00 dan saksi RENY AGUSTINA (pada tahun 2021) Rp. 8.625.000,00 serta  para Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMP Negeri 6 Bojonegoro yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 353.466.250,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP N 6 Bojonegoro Tahun 2020 dan 2021 dari Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1614/412.100/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2020-2021 pada SMP Negeri 6 Bojonegoro. Perbuatan terdakwa Drs. SARWO EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jnt) </div></div>

News Tipikor Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

# Da lam kasus ini, 2 Guru SMPN 6 Bojonegoro sudah berstatus Terpidana yaitu Drs. Edi Santoso selaku Bendahara dan Reny Agustina selaku Oper...

Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Divonis 6 Tahun Penjara Karena Korupsi “Tanah” Rp1.278 M

16.47 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tPZdM9MvV4vCAKQV0lR8aVsu3r5XBQafO2ae5NOYbRFtfhHDGWX2GL3x6VUeoDzHCGds8eVjLVyo-_ezvpI0tyRO1D_IyqlyXbaUAFoEtB8xuT_jMBkLxRqJUz9BUfEWkjDbI7Jnxkr_2ap8-OBSUktaemKF2nW2n_5nZ5dtaLI6IO05pxoXhm7cyYQ/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3tPZdM9MvV4vCAKQV0lR8aVsu3r5XBQafO2ae5NOYbRFtfhHDGWX2GL3x6VUeoDzHCGds8eVjLVyo-_ezvpI0tyRO1D_IyqlyXbaUAFoEtB8xuT_jMBkLxRqJUz9BUfEWkjDbI7Jnxkr_2ap8-OBSUktaemKF2nW2n_5nZ5dtaLI6IO05pxoXhm7cyYQ/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div><h3 style="text-align: left;">#Kapan Kejari Bangkalan menyeret H. Moch. Suharsono, S.H sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) Di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017?#</h3><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.co - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 15 Maret 2024 menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan Tahun 2017-2018 dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar 200 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) Di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.278.900.000 Pada sidang sebelumnya, JPU Kejari Bangkalan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tanpa membayar uang pengganti. Sebab uang sebesar Rp1.278.900.000 yang menjadi kerugian negara di nikmati oleh H. Moch. Suharsono, S.H (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku penerima ganti rugi tanah yang dibebani untuk mengembalikannya Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 13 Maret 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pembantu (PP) Yanid Indra, SH., MH yang dihadiri Terdakwa yang tidak ditahan sejak awal, dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Bangkalan, yang salah satunya dalam laporan tersebut dengan nomor urut 10 atas nama Suharsono dengan luas tanah 1.267 M² yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, dengan nilai penggantian wajar sebesarbRp1.278.900.000 adalah merupakan bagian dari tanah milik PT. PKHI sesuai dengan peta bidang tanah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00491 seluas 80.700 M² Baca juga: Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp1.278 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/hj-ngatmisih-sh-mhum-mantan-kepala.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/hj-ngatmisih-sh-mhum-mantan-kepala.html</a> Meskipun tanpa adanya Penetapan Jasa Penilai dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kab. Bangkalan, yang salah satunya dalam laporan tersebut dengan nomor urut 10 atas nama Suharsono dengan luas tanah 1.267 M² yang terletak di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, dengan nilai penggantian wajar sebesarbRp1.278.900.000 adalah merupakan bagian dari tanah milik PT. PKHI sesuai dengan peta bidang tanah Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00491 seluas 80.700 M² yang ditandatangani oleh saksi Mohammad Wildan Basori, SH., MM selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan / ketua Satuan Tugas Al pada tanggal 05 November 2015 Dengan dilakukannya pembayaran ganti kerugian kepada saksi H. Moch. Suharsono, SH pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp1.278.900.000, maka terjadilah dua kali pembayaran, karena sebelumnya telah dilakukan pemberian ganti rugi terhadap bidang yang sama kepada PT. PKHI senilai Rp39.544.100.000 sesuai dengan Penetapan Konsinyasi Nomor: 01/Pdt.P.CON/2017/PN. Bkl tanggal 08 Mei 2017, Sehingga pembayaran kepada saksi H. Moch. Suharsono, SH sebesar Rp1.278.900.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum “Menyatakan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum Namun Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1. 278.900.000, sebab yang menikmatinya adalah H. Moch. Suharsono, SH. Sehingga dibebani untuk membayar uang pengganti. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan JPU Kejari Bangkalan Majelis Hakim mengatakan, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhui hukuman tambahan berupa membayar denda “MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer; 2. Menghukum Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum oleh karena itu dengan pidana penjara selama  6 (tahun) tahun; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya langsung mengatakan banding. Sementara  JPU mengatakan "pikir-pikir". Sekalipun Terdakwa dijatuhui (Vonis) hukuman pidana penjara, hingga saat ini  Terdakwa masih bebas menghirup uadara segar dan menikmati indahnya Kota Pahlawan. Sebab Terdakwa sejak awal ditetapkan mejadi Tersangka belum menimati pengapnya udaha kamar Hotel Prodeo alias jeruji sel tahanan di ruamah tahanan negara (Rutan) Dan bisa jadi, alasan Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur dan mungkin hingga Kasasi ke Mahkamah Agung agar tidak masuk penjara. Namun yang menggelitik dan menjadi pertanyaan adalah terkait proses penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (rest arca/parkir umum) di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan pada tahun 2017 hingga terjadi pembayaran sebanyak dua kali untuk lokasi tanah yang sama Pertanyaannya adalah, apakah yang terlibat dalam kasus Korupsi Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (Rest Area/Parkir Umum) di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan mulai dari pengukuran hingga pembayaran hanya Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan H. Moch. Suharsono, S.H (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku penerima ganti rugi tanah? Atau ada pihak lain? Menanggapi hal ini, Fakhri, SH., MH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa yang terlibat dalam perkara ini ada dua orang, yaitu Terdakwa Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan dan H. Moch. Suharsono, S.H selaku penerima ganti rugi tanah "Ada dua orang. Suharsono habis ini kita tetapkan sebagai Tersangka setelah Praperadilannya ditotal Pengadilan," kata Fakhri. (Jnt) </div>

News Tipikor Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Divonis 6 Tahun Penjara Karena Korupsi “Tanah” Rp1.278 M

#Kapan Kejari Bangkalan menyeret H. Moch. Suharsono, S.H sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan ...

BERITAKORUPSI.CO

Dua Pengurus KSU Montana Hotel Kota Malang Diadili Karena Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Sebesar Rp2,608 M

Perkara Dugaan Korupsi Emas Lanjut, Praperadilan Tersangka Konglomerat Surabaya Budi Said Ditolak.

Drs. Sarwo Edi selaku Kepala SMPN 6 Bojonegoro Dituntut 2.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Dana BOS Rp353.466.250

Hj. Ngatmisih, SH., M.Hum Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Divonis 6 Tahun Penjara Karena Korupsi “Tanah” Rp1.278 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI