Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.260 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama sudah diadili terlebih dahulu. Lalu apakah tidak ada lagi pihak lain yang terlibat?#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRnhcefxhSTCKpSAwt-1iIfD9x3JRxbm5WMKZnI1y-CMjufucpgT-pdQNdluC9Q-lXhn5HgppQshR4JF_3CHVpA_jK9Q7-qdvCQJAg_bjVGdvEtgiYf8ByZ6iARAFhYgUPqce5viIG36uj4lhO9TleIkLHiHfpRuDA4FiRiq6S38lkKZByD7nKk_w6bFQ/s898/Terdakwa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="898" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRnhcefxhSTCKpSAwt-1iIfD9x3JRxbm5WMKZnI1y-CMjufucpgT-pdQNdluC9Q-lXhn5HgppQshR4JF_3CHVpA_jK9Q7-qdvCQJAg_bjVGdvEtgiYf8ByZ6iARAFhYgUPqce5viIG36uj4lhO9TleIkLHiHfpRuDA4FiRiq6S38lkKZByD7nKk_w6bFQ/w640-h426/Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Untuk pertamakalinya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar sidang Koneksitas atau peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana, dimana Terdakwa terjadi penyertaan turut serta (deelneming) atau secara bersama-sama (Mede dader) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI)<br /><br />Dalam sidang Koneksitas kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya bersama Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejasaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) bersama Oditur Militer Tinggi (Odmilti)/III-12 Surabaya mengadili 2 (dua) Terdakwa yang dituntut berbeda, pada Selasa, 19 Desember 2023, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), salah satu anak perusahaan milik negara (BUMN) yaitu PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk proyek pekerjaan pembangunan perumahan prajurit (TNI) Setara Tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai pada tahun 2018 yang tidak pernah ada atau fiktif dan merugikan keuangan negara sebesar Rp1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.330 M Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-perkara-koneksitas-dua-terdakwa.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-perkara-koneksitas-dua-terdakwa.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9R6Z_NL6ec5dqS6CmCdh89XSZu5Y_nsevA_uj4shSu_38ZksKjvj-YzYcXBtkiQ8Jd73RLEsC8cnwqPw16kb4-BZwLW_4SmbLbYPzhOq5fbgQcFOjMbTqdo0VNMVRV8qyCcK8-Hm29fVwLp6SqvJKhdyOtD5E_swBo9m6J9RxPhunkJB0g5HnjyrySxw/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9R6Z_NL6ec5dqS6CmCdh89XSZu5Y_nsevA_uj4shSu_38ZksKjvj-YzYcXBtkiQ8Jd73RLEsC8cnwqPw16kb4-BZwLW_4SmbLbYPzhOq5fbgQcFOjMbTqdo0VNMVRV8qyCcK8-Hm29fVwLp6SqvJKhdyOtD5E_swBo9m6J9RxPhunkJB0g5HnjyrySxw/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Kedua Terdakwa itu adalah Letkol CZI (sudah diberhentikan dengan tidak hormat) Didin Kamludin, S.I.P., MM, dituntut pidana penajara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.260.000.000 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) subsider pidana penjara selama 4 (empat) tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa kedua adalah Ikhwan Nursyujoko, S.Ag (Wiraswasta) dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan<br /><br />JPU menyatakan, bahwa Terdakwa Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M, pada waktu itu masih menjadi Anggota TNI AD aktif, berpangkat Letnan Kolonel CZI NRP. 11960052900775 dengan mengatasnamakan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai bersama-sama dengan Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag yang saat itu mengatasnamakan sebagai perwakilan PT. Neocelindo Inti Beton (PT NIB), dan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (diajukan dalam penuntutan terpisah dan sidah diadili) serta saksi Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (diajukan dalam penuntutan terpisah juga sudah diadili).<br /><br />Sehingga dalam kasus perkara ini, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah sebanyak 4 (empat) orang (Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M, Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah yang terlibat dalam kasus perkara ini hanya keempat orang ini atau masih ada pihak lain?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8kmouaJ8qa36OL-VeMdXP1lhNTIcZEXkqDHW-LaFObvdpcHbqHkfu5_IaONK7aDb9og2SqyISPiH0GGxaTCfbWcAJIst32iC7OIs4z9jQnXrQPR8RYxc5i_ZRk4FFFrk2VSEKITKZyEAsLBB6EN-kult2LSnEIBSy4zRUms9cmITZDWgoDNcj4klc93g/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8kmouaJ8qa36OL-VeMdXP1lhNTIcZEXkqDHW-LaFObvdpcHbqHkfu5_IaONK7aDb9og2SqyISPiH0GGxaTCfbWcAJIst32iC7OIs4z9jQnXrQPR8RYxc5i_ZRk4FFFrk2VSEKITKZyEAsLBB6EN-kult2LSnEIBSy4zRUms9cmITZDWgoDNcj4klc93g/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>JPU menjelaskan, berawal pada saat Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag menawarkan pekerjaan kepada saksi H. Hendi Hartubianadi untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, <br /><br />Akan tetapi, karena bukan bidangnya, maka saksi H. Hendi Hartubianadi meneruskannya kepada adik kandungnya yang bernama saksi Agus Hendardi yang pada saat itu selaku salah satu Direktur Operasi PT SIER  </div><div style="text-align: justify;"><br />Pada saat menawarkan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, menurut Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, telah terdapat pemenuhan administrasi dan MoU (Letter Of Agreement) terkait pengerjaan proyek dimaksud antara pihak TNI yang diwakili Terdakwa Letkol CZI Dindin Kamaludin, S.IP., M.M.  <br /><br />Selanjutnya saksi Agus Hendardi (Direktur Operasi PT SIER) menghubungi saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas selaku Dirut PT. SPU (anak perusahaan PT SIER) terkait adanya potensi keuntungan di proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur.<br /><br />Setelah itu, saksi Agus Hendardi memerintahkan saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas agar segera berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pihak TNI-AD selaku pemilik proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan ditemani terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag.<br /><br />Dalam pertemuan, itu saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas dan saksi Agung Budhi Satriyo, S.T. mendapatkan penjelasan terkait proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur dari saudara Julian,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAoOecXCM9J1RM1xguc_CJzQNUOiIcSlcXIwel8sIGHAq34_0ZHwku1bmasGOPLrtBCeM036skWz9nswfPQDDPTbb05AdkdyGz9xgRCU92n77Kxzd7i-qsXU-Jlrf-ciEffQdICLBQJ2BDf-kqtsY9eNsb-yJySpK-x5V5wjTyTCveduIpcA0zxGR-Mg/s509/a.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="509" height="456" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAoOecXCM9J1RM1xguc_CJzQNUOiIcSlcXIwel8sIGHAq34_0ZHwku1bmasGOPLrtBCeM036skWz9nswfPQDDPTbb05AdkdyGz9xgRCU92n77Kxzd7i-qsXU-Jlrf-ciEffQdICLBQJ2BDf-kqtsY9eNsb-yJySpK-x5V5wjTyTCveduIpcA0zxGR-Mg/w640-h456/a.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pertemuan tersebut, saudara Julian menyampaikan proyek Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur tidak fiktif dan dikenakan 5% dari total nilai Proyek sama seperti kontrak yang dibuat antara Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag. dengan Terdakwa Dindin Kamaluddin, S.IP., M.M.<br /><br />Bahwa Terdakwa Dindin Kamaludin, S.I.P., M.M., dengan tanpa dasar telah meminta pembayaran sejumlah uang kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan yang tidak pernah ada/fiktif, yaitu pekerjaan pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dan pekerjaan pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai.  <br /><br />Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor : 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada Letter Of Agreement (LOA) Nomor : RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018,<br /><br />Karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetap mengeluarkan uang total sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Kedua Terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1qaSJ97kKz5emernsaI90s_NpWtHkzRQcBlzvyuWpzwWjVMl30Qp6M0KlMwtzRMNyRmICpKQqxpVcyDfXy6WgAxP_p0mjVYeXMjmaRYs4tSzvMdSkwHMhUK72Gb5bnGaxWPPtTBOrZXpjWzJhmQr1Gi4WnezOJ5wRQ3gn3x53OWqRHXhZQc4DGkPPw0/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE1qaSJ97kKz5emernsaI90s_NpWtHkzRQcBlzvyuWpzwWjVMl30Qp6M0KlMwtzRMNyRmICpKQqxpVcyDfXy6WgAxP_p0mjVYeXMjmaRYs4tSzvMdSkwHMhUK72Gb5bnGaxWPPtTBOrZXpjWzJhmQr1Gi4WnezOJ5wRQ3gn3x53OWqRHXhZQc4DGkPPw0/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Letkol CZI (sudah diberhentikan dengan tidak hormat) Didin Kamludin, S.I.P., MM dan Terdakwa Ikhwan Nursyujoko, S.Ag, dibacakan Tim JPU Joni Samsuri dkk dari Kejati Jatim bersama Odmilti/III-12 Surabaya, Kol. Laut (H) Surnaryadi di ruang Sidang Cakra Peangadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 19 Desember 2023 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu I Dewa Gede Suarditha, SH., MH (selaku Ketua Majelis Hakim), Hj. Halima Umaternate, SH., MH dan 2 Hakim Ad Hock yaitu Darwin Panjitan, SH., MH serta Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH bersama Kolonel Chk Dr. Esron Sinambela, S.S,. SH., MH serta dibantu Panitra Pembantu (PP) Sunarah, SH yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya.<br /><br />Atas tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa oleh JPU, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya. (Jn)<br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Koneksitas, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Pembangunan Fiktif Rumah Prajurit TNI Sebesar Rp1.260 M Dituntut Berbeda

#Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T., selaku Kepala Biro Teknik PT....

»

Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sumber menyebutkan : <i>"Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Toko Kedai Bubuk Surabaya karena diduga tidak memiliki ijin dan TDP, namun hasilnya tidak diketahui"</i></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/s680/IMG_20151203_102255.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="680" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/w640-h360/IMG_20151203_102255.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Google</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Masyarakat perlu berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan dan minuman terutama jenis minuman instan atau minuman bubuk yang belum mendapat ijin edar dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta ijin halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)<br /><br />Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM Kota Surabaya, melakukan tindakan tegas dengan menyegel sejumlah jenis minuman serbuk instan atau minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 RT.005/RW.003, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 karena tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidak standar<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes kepada <i>beritakorupsi.co</i> melalui telepon (pesan WhastApp) pada Jumat, 15 Desember 2023 <br /><br /><i>“Sudah Kita lakukan kunjungan dan supervisi ke lokasi tersebut sebanyak 3x pada tanggal 24 November 2023, 28 November 2023 dan 05 Desember 2023 melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu secara terintegrasi bersama BPOM Surabaya,”</i> kata Nanik<br /><br />Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “Tindak lanjut yang telah kami lakukan sesuai hasil temuan supervisi tersebut yaitu :<br /><br />1. Penertiban administrasi terkait pelabelan yang tidak standar, produk yang tidak memiliki izin edar dilakukan pengamanan di tempat/disegel.<br /><br />2. Telah disampaikan surat peringatan ke Toko Kedai Bubuk terkait hasil pemeriksaan tanggal 28 November 2023 di Jl. Manyar Sambongan 68. Dengan adanya surat peringatan ini sebagai tindak lanjut pengawasan produk yang disegel,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “pada surat peringatan disampaikan untuk melakukan perbaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat ini diterima, apabila belum ada surat balasan maka akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua sesuai ketentuan berlaku”.<br /><br />Sebelumnya. Narasumber beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa Toko Kedai Bubuk Surabaya menjual sebanyak 51 jenis rasa minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya. Dan dari 51 jenis rasa terbut, hanya 8 yang memiliki ijin dari Dinkes dan BPOM<br /><br /><i>“Ada lima puluh satu (51) jenis rasa dan hanya delapan (8) yang memiliki ijin. Sisanya mengikuti yang delapan (8),”</i> kata sumber kepada beritakorupsi dalam wawancara khusus<br /><br />Sumber yang minta namanya tidak disebut demi keamanan dirinya mejelaskan, pada tahun 2021, Polda Jawa Timur penah mendatangi Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 Kertajaya, Surabaya dan melakukan pemanggilan terhadap salah seorang pegawai sertai diminta keterangan tentang ijin, tanda daftar perusahaan dan pajak<br /><br /><i>“Dipanggil dan ditanya ijin, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP dan pajak. Ada tapi yang di pusat di Bekasi,”</i> ujar sumber<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil temuan dan pemeriksaan penyidik Polda Jatim terhadap salah seorang pegwai Toko Kedai Bubuk Surabaya? <br /><br />Sementara temuan Dinkes dan BPOM Surabaya menemukan bahwa jinis minuman bubuk yang dijual Toko Kedai Bubuk Surabaya tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidaksesuai  standar<br /><br />Apakah ada perberdaan dari hasil temuan Dinkes dan BPOM Surabaya pada November - Desember 2023 dengan penyidik Polda Jatim pada tahun 2021?<br /><br />Sementara informasi yang diperoleh dari narasumber tersubut, <i>beritakorupsi.co</i> pun beberapkali mengkonfirmasi ke pemilik Toko Kedai Bubuk Surabaya melalui pesan dan telepon WhastApp ke Nomor 62856881xxxx <br /><br />Hingga berita ini ditayangkan dilaman <i>beritakorupsi.co</i>, tak ada respon sekalipun terlihat status aktif (online) di WhastApp. Dari foto profil WhatsApp, sepertinya salah seorang pegawai negeri spil (PNS) atau ASN (Apratur Spil Negra) di DKI Jakarta.<br /><br />Dilansir dari <i>https://javalandcoffee.id/ dan https://javalandcoffee.id/cabang_new/#surabaya</i>, Toko Kedai Bubuk Surabaya berpusat di Jl. DR.Ratna No.19 RT.02/RW.01, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412 dengan nama Kedai Bubuk Minuman<br /><br />Kedai Bubuk Minuman ini memiliki cabang di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu; Kedai Bubuk Surabaya, Kedai Bubuk Yogyakarta, Kedai Bubuk Jakarta Timur, Kedai Bubuk Bogor, Kedai Bubuk Banjarmasin, Kedai Bubuk Bandung, Kedai Bubuk Jakarta Selatan, Kedai Bubuk Cibubur, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Cirebon, Kedai Bubuk Cikarang, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Serang, Kedai Bubuk Bali, <br /><br />Lalu Kedai Bubuk Tangerang, Kedai Bubuk Palembang, Kedai Bubuk Lampung, Kedai Bubuk Tangerang Selatan, Kedai Bubuk Batam, Kedai Bubuk Medan, Kedai Bubuk Jakarta Barat, Kedai Bubuk Depok, Kedai Bubuk Jambi, Kedai Bubuk Semarang, Kedai Bubuk Karawang, Kedai Bubuk Jakarta Utara, Kedai Bubuk Makassar, Kedai Bubuk Tasikmalaya, Kedai Bubuk Bengkulu, Kedai Bubuk Balikpapan, Kedai Bubuk Bandung Selatan dan Kedai Bubuk Lombok<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaiman pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta MUI setempat di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

Sumber menyebutkan : "Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Tok...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara yang berbeda terhadap 2 (dua) Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019 yang tidak tepat sasaran dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp491.296.967,05 sesuai laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Sudiyanto selaku Direktur CV. Kembar Jaya, dan H. Mubin, SH., MH selaku pemilik UD. Barokah di Kabupaten Jombang (perkara terpisah)<br /><br />Terdakwa Sudiyanto di Vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan untuk uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sudiyanto (Direktur CV Kembar Jaya) dan Mubin (Pemilik UD Barokah) Diadili Kerena Diduga Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara untuk Terdakwa H. Mubin, SH., MH, di Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Untuk uang pengganti sebesar Rp Rp6.868.200 sudah dititipkan ke JPU pada saat persidangan<br /><br />Tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya, Terdakwa Sudiyanto dituntut 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU terhadap H. Mubin, SH., MH adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp232.061.373.605 subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan<br /><br />Dari perkara ini ada yang menggelitik juga menjadi pertanyaan. Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) ini yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Atau ada yang pihak lain namun “tak tersentuh hukum?”<br /><br />Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Sebab dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas peran dari masing-masing  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa  mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah : awalnya Kelompok Tani (Poktan) didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Wilayah Binaan (PPL Wibi) melakukan musyawarah, dimana dalam musyawarah tersebut sekitar bulan April 2018, dilakukan pembahasan terkait dengan Jumlah Petani, Luas Lahan, Pola Tanam, dan Kebutuhan Pupuk.<br /><br />Selanjutnya Rekapitulasi tingkat Desa tersebut, diajukan ke tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kecamatan dilakukan Rekapitulasi lagi (ditanda tangan tanggal 30 November 2018) untuk selanjutnya diserahkan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk dilakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, <br /><br />Biasanya penyerahan RDKK tersebut (hard copy) dilakukan sebelum akhir tahun atau sekitar Desember 2018, karena setiap awal tahun atau sekitar bulan Januari tahun berikutnya sudah harus menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang diterima. <br /><br />JPU juga menjelaskan, ternyata dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) khusus untuk sub sektor perkebunan tanaman tebu diantaranya adalah kelompok tani Kedungsari, Kelompok tani Sembujo, Kelompok Tani Sidokampir, Kelompok Tani Segodorejo, kelompok tani Ingaspendowo, Kelompok tani Wonokoyo, Kelompok Tani Krajan, kelompok tani Balongombo, kelompok tani Kedungwesi dan Kelompok tani Trawasan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Ternyata para Ketua Kelompoknya tidak mau mempertanggungjawabkan RDKK yang mereka tanda tangani dengan alasan tidak pernah mendata anggota petani yang menanam tebu atau hanya sekedar disuruh tanda tangan saja oleh PPL.<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, seharusnya dalam Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), diawali dengan dilakukan Rapat Kelompok Tani yang di pimpin oleh Ketua Kelompok Tani dan di dampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).<br /><br />Dan setelah ada kesepakatan, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, Kepala Desa setempat dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). <br /><br />Dan setelah di tandatangani, kemudian di serahkan kepada Petugas Admin Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Balai Penyuluh Pertanian masing-masing Kecamatan<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin), terjadi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip 6T, yaitu tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.491.296.967,05 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Nol Lima Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.      <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah, dari uraian JPU, apakah hanya Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang terlibat dalam kasus penyaluran Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Apakah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sama sekali tidak tau menahu dalam proses penyaluran pupuk bantuan pemerintah ini?</b><br /><br />Sementara putusan (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa Sudiyanto dan Mubin (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) tertuang dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby dan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby yang dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 12 Desember 2023) yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yanti Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Yuliana, SH., MH dan Rizky Wirianto, SH., MH dengan dihadiri Tim Penasehat Kedua Terdakwa, diantaranya Zainal Fanani, Andi, dkk maupun JPU Kejari Jombang serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari rumah tahanan negara (Rutan) Kabupaten Jombang<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Hal yang samapun disampaikan Fanani Zaelani maupun Andi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang mengatakan, masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap<br /><br /><i>“Kami masih pikir-pikir dan masih ada waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap,”</i> ujar Fanani dan Andi kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jomb...

»

Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Di Vonis 5 Tahun Penjara dan Mengembalikan Uang Sebesar Rp44.2 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Arif Suhermanto :</u></b> “Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain terkait manupulasi data pembelian tanah sesuai fakta persidangan”</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1rczEnnUooSM6y0gKDmvyFxop9S4eEuSIDH7h0r0YZ6klMYFATOFSk_sp_92brUN5telQn0lgrk6R0jjc2H1T51Tf2A5vPpv4uAosHTt-kyjfCHkIV4BQy_MhWWlFBn5aG2obfrPxc62LlblfxO-z4ho_CsdEov-nWtJAmb72oIal8aqzrVesYf6r_Rw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1rczEnnUooSM6y0gKDmvyFxop9S4eEuSIDH7h0r0YZ6klMYFATOFSk_sp_92brUN5telQn0lgrk6R0jjc2H1T51Tf2A5vPpv4uAosHTt-kyjfCHkIV4BQy_MhWWlFBn5aG2obfrPxc62LlblfxO-z4ho_CsdEov-nWtJAmb72oIal8aqzrVesYf6r_Rw/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”</i>. <br /><br />Peribasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Saiful Ilah atau Abah Ipul mantan Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 (Bupati 2 Periode) yang sebelumnya mejabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 - 2005 dan 2005 – 2010 mendampingi Win Hendarso sebagai Bupati<br /><br />Sebab diusia 74 tahun, Abah Ipul bukannya menghabiskan waktu tuanya hidup  bersama keluarganya sambil bercanda ria dengan anak cucu-cucunya. Melainkan jauh dari hati yang bembira.<br /><br />Karena sejak Selasa, 07 Maret 2023 hingga hari ini (Senin, 11 Desember 2023), Abah Ipul hidup dibalik terali besi alias penjara sebagai Terdakwa Korupsi Gratifikasi sebesar Rp44.212.802.754,24 yang bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT KPK pada Senin, 5 Oktober 2020 (Saiful Ilah mantan narapidana dalam kasus OTT KPK)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Senin, 11 Desember 2023, menjatuhkan hukuman terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp44.212.802.754,24 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terpidana selesai menjalani hukuman penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSJqwaY-Mky43hO_jZ0nMpZdwyiYB3RiFhvNpCpOO0xBrGA9asj1O20yzNosk4IXMxw36JeoXTj8qZvWQikrSZQt8nOrSUeOLxO8N-nBMaBs4TeV4t8njoafHpD5WEaXCoo3G5w2Ilz0OD3_FIVs5S_72CMv4i11W9Cc9Iq0927uSoSmFtEFM1cjWsuEg/s640/Saiful.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSJqwaY-Mky43hO_jZ0nMpZdwyiYB3RiFhvNpCpOO0xBrGA9asj1O20yzNosk4IXMxw36JeoXTj8qZvWQikrSZQt8nOrSUeOLxO8N-nBMaBs4TeV4t8njoafHpD5WEaXCoo3G5w2Ilz0OD3_FIVs5S_72CMv4i11W9Cc9Iq0927uSoSmFtEFM1cjWsuEg/w640-h288/Saiful.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Dituntut Pidana Penjara 5.6 Tahun Korupsi Sebesar Rp44.2 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/saiful-ilah-selaku-mantan-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/saiful-ilah-selaku-mantan-bupati.html</a><br /><br />Saiful Ilah, Mantan Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp44.2 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html</a></span><br /><br />Menururut Majelis Hakim, bahwa uang sejumlah Rp44.212.802.754,24 ini, berasal dari para Kepala SKPD/OPD atau Kepala Dinas, Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo dan dari beberapa pengusaha   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEvgin1zXJW8r_1qYxmH5Y0zjPsWRgSYYYYUKCd-j-W5k6itvZgN6OmLVFpY3DL8FV-Jpzr4Y7POPAQBZ7dFhyphenhyphenEMom3Jz5Rqg_wHxKQjKCUaC3ucADvfhLq9hK0sWOKACyTGezBENmbzIoUZzoVIbrpcR-8gsnSOgn_qAOyHY-6XI27HK59JNZ0n1uIk/s640/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEvgin1zXJW8r_1qYxmH5Y0zjPsWRgSYYYYUKCd-j-W5k6itvZgN6OmLVFpY3DL8FV-Jpzr4Y7POPAQBZ7dFhyphenhyphenEMom3Jz5Rqg_wHxKQjKCUaC3ucADvfhLq9hK0sWOKACyTGezBENmbzIoUZzoVIbrpcR-8gsnSOgn_qAOyHY-6XI27HK59JNZ0n1uIk/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Alim Markus Komisaris sekaligus Presiden Direktur PT Mas Pion</span><br /></td></tr></tbody></table>Para pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah, diantaranya TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia ; NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya ; SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri ; HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur ;  <br /><br />Dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet ; MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata ; MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama ; BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyhur Sejahtera ; Dari PT Mutiara Andalan Sejahtera<br /><br />Dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion ; Dari PT Indal Aluminium Industry ; Dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo ; Dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda ; Dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah; dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi ; BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group ; SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur ; dari PT Mutiara Masyhur      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pFJjXn0Vb0WEoBWyZK57j9enCrM6PwxmzjZmASFxzVNcoSzBqUrbwwC7BWPzeF8nI6Yo3oCWLVEp0GVy7wciMedBNdMUve2ompPzh7zaQF6GUYFLFzbViQnYGBrno7Tn6jA7ICJK4jsY-sT2JOJ6vFzRi6QVZwjqKuUgw7ybz62a8xlaotd8hYejv9E/s640/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pFJjXn0Vb0WEoBWyZK57j9enCrM6PwxmzjZmASFxzVNcoSzBqUrbwwC7BWPzeF8nI6Yo3oCWLVEp0GVy7wciMedBNdMUve2ompPzh7zaQF6GUYFLFzbViQnYGBrno7Tn6jA7ICJK4jsY-sT2JOJ6vFzRi6QVZwjqKuUgw7ybz62a8xlaotd8hYejv9E/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Selain uang sebesar Rp44.212.802.754,24, Terdakwa Saiful Ilah juga menerima beberapa barang berharga dari beberapa pengusaha, yaitu berupa Hand Phone Samsung Galaxy Note8, jam tangan Merk Chopard, handphone Samsung note9, HP Samsung A6+, HP Samsung J6, Jam Tangan Patek Philipe Genve, Tas wanita merk Michael Kors, Tas merk Tumi Bravo, Tas merk Coach dan berupa 1 (satu) keping emas seberat 50 grm<br /><br />Menurut Majelis Haki, bahwa penerimaan hadiah oleh Terdakwa Saiful Ilah berupa uang yang dianggap suap adalah bertentangan dengan Undang-Undang tentang PNS/ASN maupun tentang pejabata penyelenggara negara yang dilarang menerima Uang, barang,  hadiah, diskon, tiket perjalanan dan lain-lain di dalam maupun di luar negeri<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Saiful Ilah sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRARFBISTfUEpqoxCZAAnpItaiqD8CQ1Y0US3zR9-mlVaaxUu2UCJIOn7HHHY6Py8uiKh1gTjAIhiyKSUsa3bMPZp3niLIYTd71AelWdtpTc5l4f_WFQbMEgIbPZy3OvUvUMh2jDBmfUB4-4hVMmdp4qB3B7jmAepyr29RomWgRlY9PminJ2V7WT6cOI/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRARFBISTfUEpqoxCZAAnpItaiqD8CQ1Y0US3zR9-mlVaaxUu2UCJIOn7HHHY6Py8uiKh1gTjAIhiyKSUsa3bMPZp3niLIYTd71AelWdtpTc5l4f_WFQbMEgIbPZy3OvUvUMh2jDBmfUB4-4hVMmdp4qB3B7jmAepyr29RomWgRlY9PminJ2V7WT6cOI/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan alat bukti serta keterangan Terdakwa Saiful Ilah, Majelis Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor: 70/Pid.SUS-TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:<br /><br /><i>1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Ilah selama 5 (lima) tahun pidana, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;<br /><br />3.Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;<br /><br />4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;<br /><br />5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Saiful Ilah membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah) dukurangi dengan jumlah uang atau aset terdakwa yang disita, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;<br /><br />6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menduduki dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;  </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkHMKwfm31lG5LgMa1frl2tFz8e6UEwhSlGpFOeYv3M-83D_7QJ5YtDGhHZiErxu-cG18QBE1K5MZ7Gxecv23FX-fjw5Tn8DYY7NBl4iUQ64bzUtbzNLLMsA2oSc6gp1fQE_gVqjNRcsidw03i4PRxCvzYZ2aCd7Ib7-QIiAPdg3r8rUH0RMTodqJvbM/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkHMKwfm31lG5LgMa1frl2tFz8e6UEwhSlGpFOeYv3M-83D_7QJ5YtDGhHZiErxu-cG18QBE1K5MZ7Gxecv23FX-fjw5Tn8DYY7NBl4iUQ64bzUtbzNLLMsA2oSc6gp1fQE_gVqjNRcsidw03i4PRxCvzYZ2aCd7Ib7-QIiAPdg3r8rUH0RMTodqJvbM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan tersebut, Terdakwa keberatan dan langsung mengatakan banding. Hal ini disampaikan oleh Mustofa, salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />Menurut Mustofa, bahwa putusan Majelis Hakim diangap tidak mempertimbangkan fakta-fakat dalam persidangan. Mutofa menuding, bahwa putusan Majelis Hakim sama persis dengan tuntutan JPU KPK<br /><br /><i>“Kami langsung mengatakan banding karena putusan Majelis Hakim tidak tidak mempertimbangkan fakta-fakat dalam persidangan. Putusannya sama persis dengan tuntutan Jaksa,”</i> kata Mustofa<br /><br />Fakta-fakata yang terungkap dalam persidangan yang dikatakan Mustofa adalah, terkait para pejabat Pemda Kabupaten Sidoarjo maupun para pengusaha yang mengatakan “tidak keberatan dan iklas memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo<br /><br />Apa yang disampaikan oleh para saksi (pejabat dan pengusaha) dalam persidangan terkait tidak keberatan memberikan uang puluhan hingga ratusan juta kepada Terdakwa.<br /><br />Masalahnya, uang puluhan hingga ratusan juta maupun barang berharga yang diterima Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dari para pejabat Kabupaten Sidoarjo dan para pengusaha, tidak melapokannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001<br /><br /><i>Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pasal 12 C ayat (2) : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima   </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuHAAM9NTBdk1evw8qhrx25fu84N63rP8ABxSDKtAfPQt3y0LLfIkhRCFGY4QIhjaFJeXpT6xIeKpqO_rknHfC3pTW0IbF4kd2Bi8FrHoW76kwPwMfoTHQucp6rBkehS1fufCEAJ2lPKLkIiVu3dz0QPFxjm5b2qFpMNeCMI3g3oeYC2c1NTx11lDdXQ/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuHAAM9NTBdk1evw8qhrx25fu84N63rP8ABxSDKtAfPQt3y0LLfIkhRCFGY4QIhjaFJeXpT6xIeKpqO_rknHfC3pTW0IbF4kd2Bi8FrHoW76kwPwMfoTHQucp6rBkehS1fufCEAJ2lPKLkIiVu3dz0QPFxjm5b2qFpMNeCMI3g3oeYC2c1NTx11lDdXQ/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Peratanyaannya adalah, apakah setiap penerimaan uang maupun barang berharga oleh Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati dari para pejabat Kabupaten Sidoarjo dan para pengusaha sudah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Tidak hanya dalam UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 diatur, tetapi juga diatur; <br /><i>1. Pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.<br /><br />2. Pasal 28 huruf d UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />3. Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4RnBUSxxksRofzc6v0HjqkAK6qQuTPvsRO3mKjS0kpqNw8DJCiljtaPk2NFbZyqc1-wkBOIijfJRh6HLDAiPehTrAhMD0GE795sw_sgpEMfNagNfogOJsF3NWD_o2RebGjONYsQ9xAGZCObMvqtNhesWx_XczeuzxWoDnva5bM1A3xhUYJn06VAAxUI/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4RnBUSxxksRofzc6v0HjqkAK6qQuTPvsRO3mKjS0kpqNw8DJCiljtaPk2NFbZyqc1-wkBOIijfJRh6HLDAiPehTrAhMD0GE795sw_sgpEMfNagNfogOJsF3NWD_o2RebGjONYsQ9xAGZCObMvqtNhesWx_XczeuzxWoDnva5bM1A3xhUYJn06VAAxUI/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Nah. Hal inilah yang disampaikan JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co terkait apa yang disampaikan oleh para saksi maupun Penasehat Hukum Terdakwa<br /><i><br />“Sudah jelas diatur dalam pasal 12 C Undang-Undang tentang pemberantasan Korupsi, setiap gratifikasi wajib dilaporkan ke kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,”</i> kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto melanjutkan, selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang dan barang berharga terhadap Terdakwa Saiful Ilah, yaitu para Kepala Dinas dan Direktur Utama BUMD di Kabupaten Sidoarjo termasuk para pengusaha diantaranaya adalah Alim Markus selaku Komisaris sekaligus Presiden Direktur PT Mas Pion<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, masih menunggu putusan inkrah karena Terdakwa melakukan upaya banding. Namun tidak menutup kemungkinan karena ada dugaan tidak pidana lain berupa manipulasi data terkait pembelian tanah oleh Terdakwa sesuai fakta dalam persidangan<br /><br /><i>“Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain terkait manupulasi data pembelian tanah sesuai fakta persidangan,”</i> kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co, Senin, 11 Desember 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Di Vonis 5 Tahun Penjara dan Mengembalikan Uang Sebesar Rp44.2 M

JPU KPK Arif Suhermanto : “Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain ter...

»

KPK Periksa 11 Saksi Di Polres Bondowoso Terkait OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEaAlK3arURN1SGTzlr6Kbw1FDshFo63b4otMiPKXq-28vV7tYHfsw1bOPc9LHk85QiNHE9hr4VnI8D2u9OL3hujt8iztB9gcA13jjNC-VJQaH07JQfKHN0Ga8jtQYEbMc0qbzyPWm9UqjUny0OgG-W4eT3TKjkP4PtQIEYvAPlXNpV1PsNSXn0_rG27Y/s400/KPK...jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEaAlK3arURN1SGTzlr6Kbw1FDshFo63b4otMiPKXq-28vV7tYHfsw1bOPc9LHk85QiNHE9hr4VnI8D2u9OL3hujt8iztB9gcA13jjNC-VJQaH07JQfKHN0Ga8jtQYEbMc0qbzyPWm9UqjUny0OgG-W4eT3TKjkP4PtQIEYvAPlXNpV1PsNSXn0_rG27Y/s320/KPK...jpg" width="276" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang saksi dalam dugaan pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan Tersangka “PJ” (Puji Triasmoro selku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso), “AKDS” (Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso), “YSS” (Yossy S Setiawan) dan “AIW” (Andhika Imam Wijaya) keduanya dari CV. Wijaya Gemilang yang tertangkap tangan atau OTT oleh KPK pada Rabu, 15 November 2023<br /><br />Pemeriksaan saksi sebanyak 11 (sebelas) orang itu dilakukan penyidik KPK di Polres Bondowoao, pada Senin, 11 Desember 2023. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co dalam keterangan tertulisnya<br /><br />“Hari ini (11 Desember 2023) bertempat di  Polres Bondowoso, Tim Penyidik (KPK) menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi bertempat d Mapolres Bondowoso,” kata Ali<br /><br />Ke- 11 orang saksi dimaksud adalah; <br />1. Nisa Rusmita Direktur CV. Wijaya Gumilang,; <br />2. Titis Qomariyah, karyawan CV Wijaya Gumilang,; <br />3. Suhartono Direktur CV Maju,; <br />4. Edy Suyitno Direktur CV Raelina Dwikania Jaya,; <br />5. Cinipto alias Sutjipto alias Taba alias Om Atjip (swasta),; <br />6. Erlina Wahyu (Swasta),; <br />7. Happy Yuniar Rakhman dari CV Atmanda Utama,; <br />8. Ishaq Faraby (Swasta),; <br />9. Helmiayanti alias Mimi Direktur CV Cahaya Milandrie (Kontraktor di Dinas Bina Marga Suber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)) Bondowoso,; <br />10. Tjahjono Gunawan alias Tjang, Direktur PT Citra Pembangunan, Direktur PT Media Cipta Perkasa, dan Direktur CV Kahyangan,; <br />11. Sanusi, Direktur CV. Dwi Karya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Periksa 11 Saksi Di Polres Bondowoso Terkait OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso

BERITA KORUPSI .CO - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) oran...

»