Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH selaku Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM sebesar Rp2.939.250.000 dan tidak membuat berita acara Cash Opname sehingga selisih saldo Kas ATM tidak dapat segera diketahui. Lalu bagaimana tanggungjawab Pejabat Bank Jatim Cabang Utama? Begitu lemahkah pengawasan internal dari Pejabat Bank Jatim?#</span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1AZnTDaxn6pN8WvscWNSeXhvoXWJ_VUtd0KdXfx53UFtoABMuUZFIgycUY0X1i1TupRvlk4Ve8S_oUZnLS4KCvV0wkCHqI7R4lRpwwJwPPsyeTyIRmns4zPE0Tqf_nxWdJpt4o5FLA_lYNRUhr06cDh9JBAu_IE-GLCfUYgVLyWEurfmN9BB2A2thT4/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB1AZnTDaxn6pN8WvscWNSeXhvoXWJ_VUtd0KdXfx53UFtoABMuUZFIgycUY0X1i1TupRvlk4Ve8S_oUZnLS4KCvV0wkCHqI7R4lRpwwJwPPsyeTyIRmns4zPE0Tqf_nxWdJpt4o5FLA_lYNRUhr06cDh9JBAu_IE-GLCfUYgVLyWEurfmN9BB2A2thT4/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Obin Saputra, SH., MH., selaku Staf Pelayanan Nasabah dua (2) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk atau Bank Jatim Kantor Cabang Utama Surabaya diseret Jaksa Penuntut Umum Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejaksaan Negeri Surabaya kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pengambilan uang Kas sebesar Rp2.939.250.000 yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM pada tahun 2020 - 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022<br /><br />JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Obin Saputra tidak memasukkan keseluruhan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah dimintakan pada Unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />Menurut JPU, bahwa Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). <br /><br />JPU juga menyeutkan dalam surat dakwaannya, bahwa Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dalam melaksanakan proses  pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan prosedur pengisain Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) / Cash Opname sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya :<br /><br />Selain itu JPU mengatakan, Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM<br /><br />Serta Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui.<br /><br />Nah, dari surat dakwaan JPU ini ada yang menjadi pertanyaan, yaitu; bagaimana sistem pengawasan dari pejabat Bank milik Pemprov Jatim ini hinggga Terdakwa tidak diminta pertanggungjawaban atau laporan atas keinerjanya? Mengapa pejabat Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tidak tidak langsung meminta Berita Acara Cash Opname dari stafnya yaitu Terdakwa ?<br /><br />Begitu lemahkah pengawasan internal Bank Jatim terhadap pegwainya sendiri sehingga hal ini bisa terjadi? Lalu bagaimana dengan tanggungjawab pejabat Bank Jatim Cabang Utama Surabaya bila terjadi kasus yang menimpa Terdakwa<i> atau seperti kasus Kredit macet tahun 2015 lalu sebesar Rp500 juta dengan jaminan 2 BPKP kendaraan yang dijaminkan yang bukan pemiliknya dimana dalam BPKB tersebut tertulis “tidak dapat dipindahtangankan yang dibuat oleh Polda Jatim” yang hingga saat ini tak kunjung tuntas sementara debiturnya telah meinggal berdasarkan data berotakorupsi.co yang pernah diklarifikasi ke pihak Bank Jatim?</i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC04kNn4Sr47uD9cT19iKZVHEykJjylTdkqgxfzs8Q5ueEvbUxlkwdMlZRcBlZnq3YHPuMWMf16_HYF5lrBgUxkrJ5LaHU6mc2A32IonKuVT7AqNMmPyryWiylyYQua8J2uuPufyAMNqnVBlL285K3lPEW369VX4tbXezCFW5jLCJDT7rhJe6cCgZ8SUc/s1600/c...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC04kNn4Sr47uD9cT19iKZVHEykJjylTdkqgxfzs8Q5ueEvbUxlkwdMlZRcBlZnq3YHPuMWMf16_HYF5lrBgUxkrJ5LaHU6mc2A32IonKuVT7AqNMmPyryWiylyYQua8J2uuPufyAMNqnVBlL285K3lPEW369VX4tbXezCFW5jLCJDT7rhJe6cCgZ8SUc/w640-h480/c...jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 19 Juni 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Obin Saputra dengan didampingi Penasehat Hukumnya dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Hj. Halima Umaternate, SH., MH dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmwati, SH., M.Hum dengan dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, <br />bahwa terdakwa Obin Saputra, SH., MH., selaku Staf Pelayanan Nasabah 2 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :  056/248/DIR/HCT/SK sejak 9 Nopember 2017,  sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021, <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 98-104 Surabaya, <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan pengambilan sejumlah Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi yang dilakukan secara bertahap pada 7 (tujuh) Mesin ATM ( Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya,  yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  <br /><br />1. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak memasukkan keseluruhan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang telah dimintakan pada Unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />2. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). <br /><br />3. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dalam melaksanakan proses  pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan prosedur pengisain Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) / Cash Opname sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya :<br /><br />Tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCSBq9kP5289rbX3pc5Ta_nqo6hHu5P5576ASkOrz4Qm4kHUDSEcfxBVd5slsWvVl-MYGWHqvPBr9GTgNlNHflswY3lRGSS3J_LlPW8lGJ8E1jqDZxXMW14bXx2ffIvS3RMCU6qYoiNjWcdnowfH9Ez7Um8aOBte1Jbj9Mvrrmt3OIaC-I4FUkPLYSbi4/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCSBq9kP5289rbX3pc5Ta_nqo6hHu5P5576ASkOrz4Qm4kHUDSEcfxBVd5slsWvVl-MYGWHqvPBr9GTgNlNHflswY3lRGSS3J_LlPW8lGJ8E1jqDZxXMW14bXx2ffIvS3RMCU6qYoiNjWcdnowfH9Ez7Um8aOBte1Jbj9Mvrrmt3OIaC-I4FUkPLYSbi4/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui. Sehingga perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., melanggar ketentuan yaitu :<br /><br />1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 058/116/DIR/PRS/BPP tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pedoman Prilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. <br /><br />- Bab II Kebijakan Standar Perilaku, hal II-3 s/d hal II- 4, diantaranya :<br />Standar Prilaku yang dihindari <br />Angka 8 :      Terlibat atau mendukung kegiatan suap, fraud dan kegitan terlarang lainnya.<br /><br />- Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja dan Bisnis, hal III-7, diantaranya :<br />3.6   Etika Bank dengan Pemerintah Dan Regulator Angka 3 : Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun external termasuk ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.<br /><br />2. Surat Keputusan Direksi No. 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26/01/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<br />a) Bab II Kebijakan Standar Perilaku, Hal II- 4 diantaranya :<br />Etika : 1. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik Bank; 2. Memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta aset Bank untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<br /><br />b) Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja Dan Bisnis, Hal III-1, 3.1 Kode Etik Bankir, diantaranya : (2) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya; (4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi; (9) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.<br /><br />3. Surat Keputusan  Direksi No. 057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk<br />- Bab XIX Cash Opname (ATM Deposit), hal XIX-1, 1.1 Penjelasan, Petugas ATM diantaranya : (4) Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator (B023K) dan print screen sisa saldo ATM pada ESTIM dengan resi posisi uang harus sama.; (13) Buat nota penyetoran ke Teller 1 sebesar uang tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit.; (14) Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”. (15)    Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi.<br /><br />- Bab XX Cash Opname (ATM Withdrawal), hal XX-1, 1.1 Penjelasan, Petugas ATM diantaranya : (7) Menyiapkan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat jumlah nilai uang reject, sisa uang dan nomor kartu tertelan.; (8)    Lakukan Perhitungan: Saldo Akhir yang tertera pada Laporan Mutasi per Operator (B023K) dan cetakan print screen saldo ATM di ESTIM harus sama dengan jumlah uang yang tertera pada Berita Acara Cash Opname.<br /><br />4. SK Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah Dari ATM Deposit, Hal VIII-1 Penjelasan, Staf Pelayanan Nasabah/Petugas ATM diantaranya : (4) Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama.; (13) Buat nota penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit.; (14) Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”.; (15) Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi.<br /><br />5. SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13/10/2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk<br /><br />B. Kebijakan, Hal.19 Poin. 3 Cash Opname. <br />- Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa Obin Saputra, SH., MH., yang telah menggunakan Uang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., yaitu sebesar Rp. 2.939.250.000,-  (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-Im-nEoaD7PSMjlmIB8NSwCOcjqsshuSRTkarVDkw7HjUU2eYaPs9HpXm3lWfVRfzG7J_tb54a0PRf39xFZtJyY06QqvtrkG-ojWFDV8Y_uQyB7jbI_ItInVwin3H2gmCMPe5Oi7k1YkmNKIfNF3xlW2d7RSqAw5XbJGxm_5C6RXlahq-k6CS1mSvV0/s1600/c..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV-Im-nEoaD7PSMjlmIB8NSwCOcjqsshuSRTkarVDkw7HjUU2eYaPs9HpXm3lWfVRfzG7J_tb54a0PRf39xFZtJyY06QqvtrkG-ojWFDV8Y_uQyB7jbI_ItInVwin3H2gmCMPe5Oi7k1YkmNKIfNF3xlW2d7RSqAw5XbJGxm_5C6RXlahq-k6CS1mSvV0/w640-h480/c..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH., merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Terkait Selisih Kurang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor : 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Obin Saputra, SH., MH., dengan cara - cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. <br /><br />Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT. Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. <br /><br />Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. <br /><br />Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. <br /><br />Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, <br /><br />Maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 <br /><br />Serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7WBP3QIipLTGw1rgWODYGn3f8BXTXPDXjmuo2lGZZ9ltGdBqEPwt4Ra9n0Dce9qeolvM5gD4WIQQtZt6lyajG9GV1vqHpWG21yyMnPNBkW4o62Q0RuKKSuqo0rzRBNt90U6wm-j3mZmWcfIYZ8V_dqKZtzpQzTla0ok94TTbDXqwEe6O_L9fdyk00JLM/s1046/Bank%20Jatim.,.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1046" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7WBP3QIipLTGw1rgWODYGn3f8BXTXPDXjmuo2lGZZ9ltGdBqEPwt4Ra9n0Dce9qeolvM5gD4WIQQtZt6lyajG9GV1vqHpWG21yyMnPNBkW4o62Q0RuKKSuqo0rzRBNt90U6wm-j3mZmWcfIYZ8V_dqKZtzpQzTla0ok94TTbDXqwEe6O_L9fdyk00JLM/w640-h374/Bank%20Jatim.,.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sumber dananya berasal dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,13 % dan sisanya dari Pemerintah Kabupen/Kota sebesar 28,35 % dan ada juga dari kepemilikan pihak swasta sebesar ± 20,52 %. Komposisi saham disetor pada bulan Juli 2012 berubah sehubungan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur go publik sehingga terdapat modal saham dari masyarakat (publik), namun komposisi saham terbesar mayoritas tetap milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur.<br /><br />Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat selaku Staf Pelayanan Nasabah II Kantor Cabang Utama berdasarkan SK Nomor : 056/248/DIR/HCT/SK tanggal 9 November 2017. <br /><br />Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memiliki tugas untuk melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perbaikan pada 33 (tiga puluh tiga) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya yaitu :</div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXN5hUNSv6UmwDG47AecA8NKE96mVh7qFaZgH1toD1DHfj8HZIftFTesVr_gYOi0RCiXh-aKgG9iAZF4P3bd6jdG6cw7mLIQ1LMuPE1IXvd_vJ9DNT7C_dX_Lpk3G_bqXI4C-F__R5fXWMvAuLOOJ_ucbS9JI_-FUkhWQqrO6urrMoCuy94We3hYnEIvU/s965/b.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="965" data-original-width="704" height="660" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXN5hUNSv6UmwDG47AecA8NKE96mVh7qFaZgH1toD1DHfj8HZIftFTesVr_gYOi0RCiXh-aKgG9iAZF4P3bd6jdG6cw7mLIQ1LMuPE1IXvd_vJ9DNT7C_dX_Lpk3G_bqXI4C-F__R5fXWMvAuLOOJ_ucbS9JI_-FUkhWQqrO6urrMoCuy94We3hYnEIvU/w466-h660/b.jpg" width="466" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa prosedur yang mengatur tentang pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah :1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)     pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk :<br /><br />BAB XIX Cash Opname (ATM Deposit / Mesin ATM Setor - Penarikan/ CRM), dimana prosedur pengisian Kas ATM yaitu  :<br />Petugas ATM :<br />1.    Mencetak laporan Posisi Uang Terminal ATM Deposit pada Alpikasi Estim dengan menggunakan Laporan Mutasi Per Operator – BO23 K ” dan mencetak print screen sisa saldo ATM di Estim.<br /><br />2.    Dengan disaksikan oleh Pejabat yang berwenang, Membuka Pintu Terminal ATM Deposit.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2Q9RLMvQ11XDapFMlcCRAHWVdUpG4VT28Wj2U0HqU4I5-9GgAIYsFWjFTELH8tA5T5-ngwyrzuWnvIsvImu4w3zTBoZsK2K0gdVHnKmC15TgoETAPxscq0CJsSYKZ6TPBrgREvmqNfWZoczzFpiePeqQvKNjY--ulP_y7lVP5VoQ8BAB8tnEchhyUrs/s720/b..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="720" height="313" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi2Q9RLMvQ11XDapFMlcCRAHWVdUpG4VT28Wj2U0HqU4I5-9GgAIYsFWjFTELH8tA5T5-ngwyrzuWnvIsvImu4w3zTBoZsK2K0gdVHnKmC15TgoETAPxscq0CJsSYKZ6TPBrgREvmqNfWZoczzFpiePeqQvKNjY--ulP_y7lVP5VoQ8BAB8tnEchhyUrs/w467-h313/b..jpg" width="467" /></a></div>3.    Melakukan percetakan Resi Posisi Uang yang terdapat pada dispenser sebelum dilakukan pengambilan Uang atas Transaksi Setoran Tunai Nasabah pada Terminal ATM Deposit.<br />4.    Mencocokan nilai Saldo yang ada pada Laporan Mutasi PerOperator (Laporan Mutasi Per Operator – BO23K) dan print screen sisa saldo ATM pada Estim dengan Resi Posisi Uang harus sama.<br />5.    Mengambil Jurnal Printer.<br />6.    Meminta agar Teller 1 mengeluarkan cassette uang tunai.<br /><br />Teller 1 :   <br />7. Setelah kunci Pintu  brankas dibuka oleh Pejabat yang berwenang, keluarkan cassette Uang Tunai.<br />8.    Minta kepada Teller untuk menghitung jumlah Uang Tunai yang terdapat pada Cassette tersebut.<br />9.    Menggantikan cassette yang telah diambil dengan cassette cadangan.<br />10. Membandingkan jumlah uang Tunai dengan Resi Posisi Uang  yang telah dicetak oleh <br /><br />petugas ATM.<br />11. Meminta kepada petugas ATM untuk membuat Nota Penyetoran atas transaksi setoran tunai pada Terminal ATM Deposit.<br />12. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu PENERIMAAN DARI TELLER LAIN sebesar Nilai Total Uang yang diambil dari Terminal ATM Deposit.<br /><br /> Petugas ATM : <br />13. Buat Nota penyetoran ken Teller 1 sebesar Nilai Uang Tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit.<br />14. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu Pembayaran Ke Teller Lain.<br />15. Serahkan Nota Penyetoran dengan dilampiri Resi Posisi Uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di Otorisasi.<br /><br />Penyelia :<br />16. Periksa nilai pada Nota Penyetoran harus sama dengan Resi Posisi Uang ATM Deposit dan Tandatangani, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas ATM.<br /><br />Petugas ATM :<br />17. Mencocokan Jurnal Printer masing-masing transaksi Setoran Tunai nasabah dengan Transaksi pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu INFORMASI REKENING – Aktivitas Transaksi.<br />18. Simpan Nota Penyetoran untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNG8woLRK7qFWuRnMGlUyProsLlLpdKl66q9VgkriSKA2Kqv6KhmvgzWQ3uTPdFoLfQbwtKJpMUEJPDqq0xlJzfytQWg3dljk0KOFROSrLsrV3coFwFAxC9Tvw9abtPupHZco6G9TIRyB6Tk4gy3R_DZemiNIT2Bt8vzD_K8p8dli2L7EpDIWL95id2qk/s924/Bank%20Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="924" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNG8woLRK7qFWuRnMGlUyProsLlLpdKl66q9VgkriSKA2Kqv6KhmvgzWQ3uTPdFoLfQbwtKJpMUEJPDqq0xlJzfytQWg3dljk0KOFROSrLsrV3coFwFAxC9Tvw9abtPupHZco6G9TIRyB6Tk4gy3R_DZemiNIT2Bt8vzD_K8p8dli2L7EpDIWL95id2qk/w640-h498/Bank%20Jatim.jpg" width="640" /></a></div>BAB XX Cash Opname (ATM WITHDRAWAL / ATM Penarikan), dimana :<br />Teller 1 :<br />1.    Menerima Uang Reject dari Penyelia, lalu menghitung jumlah uang yang di Reject.<br />2.    Menerima Cassette yang lama dari Penyelia lalu menghitung jumlah uang (apabila masih tersisa).<br />3.    Informasikan Jumlah Uang Reject dan sisa Uang pada Petugas ATM untuk dibuatkan Berita Acara Cash Opname.<br />4.    Menyerahkan Kartu tertelan pada Petugas ATM untuk dicatat pada Berita Acara Cash Opname.<br /><br />Petugas ATM :<br />5.    Siapkan laporan Mutasi Per Operator ATM- BO23K dan cetakkan print screen saldo ATM di ESTIM, siapkan Berita Acara Cash Opname yang lalu.<br />6.    Menerima Kartu tertelan, Jurnal printer dan Informasi jumlah uang pada Reject Bin dan sisa uang.<br />7.    Menyiapakan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat Jumlah nilai uang, sisa uang dan nomor kartu yang tertelan.<br />8.    Lakukan perhitungan : Saldo akhir yang tertera pada laporan Mutasi per Operator BO23K dan cetakan print screen saldo ATM di Estim harus sama dengan jumlah uang tertera pada Berita Acara Cash Opnam.<br />9.    Apabila terjadi selisih lebih pada saat pencocokan. (Uang fisik lebih besar daripada Nilai pada Laporan Mutasi Per Operator – BO23K).<br />10. Apabila terjadi Selisih Kurang pada saat pencocokan. (Uang fisik lebih kecil daripada Nilai pada Laporan Mutasi Per Operator – BO23K).<br />11. Serahkan slip jurnal selisih kas lebih atau kurang dan Berita Acara Cash Opname yang telah ditandatangani kepada Penyelia untuk diperiksa dan diotorisasi.<br /><br /> Penyelia : <br />12. Lakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Cash Opname, tandatangani, lalu lakukan Otorisasi transaksi kemudian mengembalikan kepada petugas ATM.<br /><br />  Petugas ATM :<br />13. Serahakan Berita Acara Cash Opname kepada Card Center.<br />14. Slip jurnal diserahkan kepada Akuntansi.<br />15. Simpan Copy Berita Acara Cash Opname dan laporan Mutasi Per Operator serta Jurnal Printer pada arsip.<br />16. Lakukan investigasi penyelesaian selisih.<br />   <br />2.    Surat Keputusan Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,.<br />Bab VI (Pengambilan uang dari Khasanah untuk pengisan ATM), yang isinya  :<br /><br />Pelayanan Nasabah (ATM)<br />1)    Membuat berita acara pengeluaran khasanah untuk pengisian saldo kas ATM.<br />2)    Meminta persetujuan PBO (Pemimpin Bidang Operasional) atas transaksi tersebut lalu diserahkan kepada penyelia teller.<br /><br />Teller<br />3)    Menerima berita acara dari petugas pelayanan nasabah (ATM) yang  dibubuhkan tandatangan.<br />4)    Memeriksa kelengkapan pengisian berita acara dan pastikan nilai permintaan dapat terbaca dengan jelas.<br />5)    Input transaksi permintaan uang tunai tersebut pada aplikasi estim dengan Menu “Pembayaran Ke Teller Lain” lalu serahkan kepada Pneyelia untuk diperiksa dana diotorisasi.<br />6)    Mengeluarkan uang tunai pada persediaan sebesar nilai yang tertera formulir permintaan uang lalu memberikan kepada petugas pelayanan nasabah (ATM).<br />7)    Serahkan kembali Berita Acara lembar kedua kepada petugas pelayanan nasabah (ATM).<br /><br />Pelayanan Nasabah (ATM)<br />8)    Menerima Berita Acara lembar kedua dari teller.<br />9)    Input transaksi pada aplikasi estim dengan menggunakan menu “Penerimaan dari teller lain”.<br />10) Menyerahkan berita acara kepada penyelia untuk dilakukan otorisasi.<br /><br />Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah<br />11) Menerima berita acara pengeluaran khasanah dari pelayanan nasabah (ATM) dan teller lalu memeriksa transaksi kemudian dilakukan otorisasi transaksi lalu menyerahkan kembali kepada pelayanan nasabah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAqixHeZEtNYL7DqrrjGYMr35BQa2_FK49JVsAc4opCsRXfv-WCimpjCGLL_E2bInWoLW0tqDGy1HTA04iRBCgZ-9Ydq19KT3yKSSUR9l9E5QHWXb31gcUTRhGzg1rSXW_yAClYy_h09_igmAqMTQMbAIgLyIzazvu9LAcNARQWZP-PyflOTtAyqjdi8/s1600/c...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBAqixHeZEtNYL7DqrrjGYMr35BQa2_FK49JVsAc4opCsRXfv-WCimpjCGLL_E2bInWoLW0tqDGy1HTA04iRBCgZ-9Ydq19KT3yKSSUR9l9E5QHWXb31gcUTRhGzg1rSXW_yAClYy_h09_igmAqMTQMbAIgLyIzazvu9LAcNARQWZP-PyflOTtAyqjdi8/w640-h480/c...jpg" width="640" /></a></div>Pelayanan Nasabah (ATM)<br />12) Menghitung ulang uang tunai yang diterima dari teller untuk dimasukkan kedalam box uang ATM. dengan disaksikan oleh Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller/Penyelia Teller 1/Penyelia Umum & Akuntansi sebelum dimasukkan kedalam mesin ATM.<br />13) Simpan formulir Permintaan uang lembar ke 2 untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari.<br /><br />Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah dari ATM Deposit, Halaman 1 Penjelasan Pelayanan Nasabah (ATM) diantaranya :<br /><br />Staf Pelayanan Nasabah /Petugas ATM :<br />1)    Mencetak Laporan Posisi Uang Terminal ATM Deposit pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan “ Laporan Mutasi Per Operator- B023K”<br />2)    Dengan disaksikan oleh Pemimpin Bidang Operasionai/Penyelia Teller 1/Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional dan Teller 1, Membuka Pintu Terminal ATM Deposit.<br />3)    Melakukan pencetakan Resi Posisi Uang yang terdapat pada dispenser sebelum dilakukan penggambilan Uang atas Transaksi Setoran Tunai Nasabah pada Terminal ATM Deposit.<br />4)    Mencocokan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama.<br />5)    Mengambil jurnal printer <br />6)    Meminta agar Teller mengeluarkan cassette uang tunai. <br /><br /> Teller :<br />7)    Setelah kunci pintu brankas dibuka oleh Pemimpin Bidang Operasionai/Penyelia Teller 1/Penyelia TelleriPenyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional, keluarkan cassette Uang Tunai.<br />8)    Menghitung jumlah uang tunai yang terdapat pada cassette tersebut. <br />9)    Menggantikan cassette yang telah diambil dengan cassette cadangan.<br />10) Membandingkan jumlah uang tunai dengan resi posisi uang yang telah  dicetak oleh petugas ATM.<br />11) Meminta kepada petugas ATM untuk membuat nota penyetoran atas transaksi setoran tunai pada terminal ATM Deposit. <br />12) Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu "PENERIMAAN DARI TELLER LAIN" sebesar Nilai Total Uang yang diambil dari Terminal ATM Deposit.<br /><br />Petugas ATM : <br />13) Buat Nota Penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit<br />14) Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu Pembayaran ke Teller Lain.<br />15) Serahkan Nota Penyetoran dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit  kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan diotorisasi.<br /><br />Penyelia Teller 1/Penyelia Teller/Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller/Penyelia Operasional :<br />16) Periksa nilai pada nota penyetoran harus sama dengan resi posisi uang atm deposit dan tandatangani, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas ATM.<br /><br />Petugas ATM :<br />17) Mencocokan jurnal printer masing masing transaksi setoran tunai nasa bah dengan transaksi pada aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu "INFORMASI REKENING"- Aktivitas Transaksi.<br />18) Simpan Nota Penyetoran untuk diserahkan ke akuntansi sebagai Prosedur Pemeriksaan transaksi akhir hari.<br /> <br />3.    Surat Keputusan Direksi No.059/273/DIR/DJE/KEP Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)  tanggal 13/10/2020, B. Kebijakan Poin 3,  Hal 19 Cash Opname :<br /><br />Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname.<br /><br />Bahwa  Mesin  ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dikelola PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya mempunyai kapasitas pengisian maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk  nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kapasitas pengisian maksimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-So0MGHgxdteyAkv61bfjE5rZRSk4wEUYuL3o4otbPvC9rMIgiOcVS9HyPLwwPqvyeM81prjinHY4UbAQy3R9V5ggH0ph0i5AwBcjogFdkqVNK59iv7wYxtgtWH66XH-OYA32dBGX-Xxe56quaZtegh5V6u7D4aBqZpQkCL06vP0iUJvMudbbv_HUiXs/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-So0MGHgxdteyAkv61bfjE5rZRSk4wEUYuL3o4otbPvC9rMIgiOcVS9HyPLwwPqvyeM81prjinHY4UbAQy3R9V5ggH0ph0i5AwBcjogFdkqVNK59iv7wYxtgtWH66XH-OYA32dBGX-Xxe56quaZtegh5V6u7D4aBqZpQkCL06vP0iUJvMudbbv_HUiXs/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan sengaja mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi pada waktu melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan perbaikan pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) milik PT. <br /><br />Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Utama Surabaya yang dilakukan dengan cara : <br /><br />Awalnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., menulis jumlah uang di kertas kecil, dimana uang tersebut akan dimintakan di unit teller 1 untuk dimasukan ke dalam Cassette Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />Selanjutnya ketika terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sudah berada di Unit Teller 1, jumlah uang yang ada di catatan kertas kecil tersebut ditulis di mutasi kas transit yang isinya nominal jumlah uang yang akan dimintakan oleh petugas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) beserta rincian jumlah uang yang akan dimasukan ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan paraf dari Petugas ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />Selanjutnya ketika permintaan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sudah disetujui oleh Penyelia Teller, kemudian uang tersebut atas permintaan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ada yang dimasukan ke dalam Cassette dan ada juga yang diberikan secara tunai kepada terdakwa Obin Saputra, SH. MH., dikarenakan keterbatasan jumlah Cassette, kemudian uang tersebut diinput oleh Unit Teller 1 pada sore harinya.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., membawa uang yang sudah dberikan oleh Unit Teller 1 baik yang berada dalam Cassette maupun dalam bentuk tunai ke lokasi Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang akan dilakukan pengisian uang, tanpa didampingi security.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ketika sudah berada di lokasi mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) menginput jumlah uang yang telah dimintakan dari Unit Teller 1 pada monitor Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan setelah itu terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak memasukan keseluruhan uang tersebut ke dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). <br /><br />Selanjutnya terdakwa Obin Saputra, SH. MH., setelah selesai melakukan pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) kembali ke Kantor Cabang Utama Surabaya untuk menginput jumlah uang dari Unit Teller 1 tersebut pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />Kemudian terdakwa Obin Saputra, SH. MH., ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) juga melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi.<br /><br />Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., setiap kali melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi berkisar antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima  puluh juta rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYhyO6rIYO9VAj09HPAS3sAmhD-cGsKf3F6H13_Mpv8o1sVcwnTWJhtDhVtCXpbgLYpHAltVjip0O0eQiBaZqoNFOPn0elPZZbEq0nZEmao2LAF5aW7IQ3-o4UWfCFHJ5MLUK0evorN9GcyWHBgE0y7P4rwlRGcG7D69xdc3qcKK-rjxkOHxs5Q2L3dh4/s1046/Bank%20Jatim.,.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1046" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYhyO6rIYO9VAj09HPAS3sAmhD-cGsKf3F6H13_Mpv8o1sVcwnTWJhtDhVtCXpbgLYpHAltVjip0O0eQiBaZqoNFOPn0elPZZbEq0nZEmao2LAF5aW7IQ3-o4UWfCFHJ5MLUK0evorN9GcyWHBgE0y7P4rwlRGcG7D69xdc3qcKK-rjxkOHxs5Q2L3dh4/w640-h374/Bank%20Jatim.,.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  dalam melaksanakan proses pengisian Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname  tidak pernah melakukan penghitungan jumlah saldo pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan tidak mengembalikan sisa uang pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung menambahkan saldo pada masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang akan diisi (inject), dan juga terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui.<br /><br />Bahwa terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara bertahap yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak memasukan keseluruhan jumlah uang ke dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan juga terdakwa Obin Saputra, SH. MH., mengambil uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) <br /><br />Pada waktu melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) mengakibatkan terjadinya selisih kurang kas antara Saldo Fisik Uang pada  Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan saldo Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tersebut. <br /><br />Bahwa jumlah uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diambil secara bertahap oleh terdakwa Obin Saputra, SH. MH., sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada 7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOaw23XUCk1pYcRhj8JSTGZPz6_IO0otoKD23XuGRzlOscUPfeYMKVbBxZAOZUCpdM_zNet9duv5cWXJSUTnNVaULsAgoOtbFSlmNSuG-VjXRbt6DOqgXHXHxvAUw_K_tHkwNguwOVC8C-mHRnzDvz5JYR2pl931t6RWD6_ErnEslOS7a31gZdLdb4Qw/s950/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="465" data-original-width="950" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOaw23XUCk1pYcRhj8JSTGZPz6_IO0otoKD23XuGRzlOscUPfeYMKVbBxZAOZUCpdM_zNet9duv5cWXJSUTnNVaULsAgoOtbFSlmNSuG-VjXRbt6DOqgXHXHxvAUw_K_tHkwNguwOVC8C-mHRnzDvz5JYR2pl931t6RWD6_ErnEslOS7a31gZdLdb4Qw/w640-h314/a.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan catatan mutasi harian periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 pada unit teller 1, permintan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk dimasukan pada 7 (tujuh) Mesin ATM  yang terjadi selisih kurang kas hanya  dimintakan oleh terdakwa Obin Saputra, SH., MH. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., yang telah dengan sengaja yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu telah mengambil Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) secara bertahap untuk kepentingan pribadi, yang dilakukan dengan cara :<br /><br />1. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., tidak memasukkan keseluruhan uang yang telah dimintakan pada unit teller 1 ke dalam  7 (tujuh) Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri padahal jumlah uang tersebut sudah diinput pada sistem Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />2. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH., melakukan pengambilan uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang sudah berada di dalam Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)  ketika melakukan perbaikan Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />3. Terdakwa Obin Saputra, SH. MH.,  dalam melaksanakan proses  pengisian Uang pada Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/Cash Opname tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya :<br /><br />Tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk disetorkan kembali kepada Unit Teller 1, melainkan langsung melakukan penambahan Uang Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri)/inject ke masing-masing Kas Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).<br /><br />Tidak membuat Berita Acara Cash Opname sehingga selisih Kas pada Mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan jumlah Saldo pada Estim ATM (Anjungan Tunai Mandiri) tidak dapat segera diketahui.<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH. MH., telah melanggar :<br />1.Surat Keputusan Direksi Nomor : 058/116/DIR/PRS/BPP tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pedoman Prilaku, Etika Kerja dan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />Bab II Kebijakan Standar Prilaku, hal II- 3 s.d hal II-4, diantaranya :<br />Standar Prilaku yang dihindari. Angka 8 :  Terlibat atau mendukung kegiatan suap, fraud dan kegitan terlarang lainnya.<br /><br />Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja dan Bisnis, hal III- 7, diantaranya : 3.6 Etika Bank dengan Pemerintah Dan Regulator Angka 3 :    Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran pegawai terhadap ketentuan, kebijakan, dan peraturan internal maupun external termasuk ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan otoritas dan regulator lainnya dikenakan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.<br /><br />2. Surat Keputusan Direksi Nomor : 060/019/DIR/PRS/KEP tanggal 26/01/2021 BPP Perilaku, Etika Kerja Dan Bisnis. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<br />a) Bab II Kebijakan Standar Perilaku, Hal II-4 diantaranya :<br />1. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk hal-hal yang dapat mencemarkan nama  baik Bank.<br />2. Memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta aset Bank untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<br /><br />b) Bab III Kebijakan Standar Etika Kerja Dan Bisnis, Hal III-1, 3.1 Kode Etik Bankir, diantaranya :<br />2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.<br />4.  Seorang banker tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.<br />9. Seorang banker tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYrRqVkJDZc7wwIpewgSGP5bALq_LJC0IftvJbYh_gR9tMoqt7XWqUsujpY166PowH00Rd8tSfV0NDQDlbPVsZko3hw1KWZlriGQcFdwGLF73VRKv8SyfqvTn8SJWIkuQfzZn1jtqr1ueDVad7gmcMCsB1D7VctPxWOBOfAvYW7MPg0FKCVCpjmR0e-os/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYrRqVkJDZc7wwIpewgSGP5bALq_LJC0IftvJbYh_gR9tMoqt7XWqUsujpY166PowH00Rd8tSfV0NDQDlbPVsZko3hw1KWZlriGQcFdwGLF73VRKv8SyfqvTn8SJWIkuQfzZn1jtqr1ueDVad7gmcMCsB1D7VctPxWOBOfAvYW7MPg0FKCVCpjmR0e-os/w640-h480/c.jpg" width="640" /></a></div>3. SK Direksi No.057/370/DIR/PGP/KEP tanggal 11/12/2018 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />Bab XIX Cash Opname (ATM Deposit), hal XIX-1 Penjelasan Petugas ATM diantaranya :<br />4. Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator (B023K) dan print screen sisa saldo ATM pada ESTIM dengan resi posisi uang harus sama.<br />13. Buat nota penyetoran ke Teller 1 sebesar uang tunai yang diambil dari Terminal ATM Deposit.<br />14. Input pada Aplikasi ESTIM dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”.<br />15.  Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi.<br /><br />Bab XX Cash Opname (ATM Withdrawal), hal XX-1 Penjelasan Petugas ATM diantaranya :<br />7. Menyiapkan Berita Acara Cash Opname rangkap 2 lalu catat jumlah nilai uang reject, sisa uang dan nomor kartu tertelan.<br />8. Lakukan Perhitungan: Saldo Akhir yang tertera pada Laporan Mutasi per Operator (B023K) dan cetakan print screen saldo ATM di ESTIM harus sama dengan jumlah uang yang tertera pada Berita Acara Cash Opname.<br /><br />4. SK Direksi No.057/378/DIR/PGP/KEP tanggal 20/12/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kas. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />Bab VIII Penyetoran Uang Ke Khasanah Dari ATM Deposit, Hal VIII-1 Penjelasan Staf Pelayanan Nasabah/Petugas ATM diantaranya :<br />4. Mencocokkan nilai saldo yang ada pada laporan mutasi per operator dengan resi posisi uang harus sama.<br />13. Buat nota penyetoran ke Teller sebesar nilai uang tunai yang diambil dari terminal ATM Deposit.<br />14. Input pada Aplikasi Estim dengan menggunakan menu “PEMBAYARAN KE TELLER LAIN”.<br />15. Serahkan nota penyetoran, dengan dilampiri resi posisi uang ATM Deposit kepada Penyelia untuk ditandatangani sebagai persetujuan dan di otorisasi.<br /><br />5. SK Direksi No. 059/273/DIR/DJE/KEP tanggal 13/10/2020 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,.<br /><br />B. Kebijakan Poin.3 Hal.19 Cash Opname <br />- Pelaksanaan Cash Opname minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang yang  dilengkapi dengan Berita Acara Cash Opname yang didalamnya harus mencantumkan informasi Cash Opname.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Obin Saputra, SH., MH.,  telah memperkaya diri terdakwa dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., sebesar Rp. 2.939.250.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Klarifikasi Divisi Audit Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Terkait Selisih Kurang Kas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada Kantor Cabang Utama Surabaya Nomor: 061/13/AUI/SAA/SPC/SURAT Tanggal 23 Agustus 2022.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Mantan Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Diadili Karena Diduga Korupsi Rp2.939 Milliar

#Terdakwa Obin Saputra, SH., MH selaku Staf Bank Jatim Cabang Utama Surabaya dituduh mengambil dan tidak mengembalikan sisa uang Kas Mesin A...

»

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Rp5.809 M, Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI PT Mekar yang diadili? Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines, Hanny Mirawan selaku Dirut PT Fajar Indah Lines dan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines serta Lianto dan Subur?#</span> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiA6ER6twcI24Jwl4V2nZ2dbAjXGAq3MxEwyyDDxjppcfJ_8JtXfuJGZKipccCANGsKdIire7u3cy7VjCCdqrg_UbjKQWITywJErnm1HjtVAyyT0w4eRneIfzEHDZggQxJBmP5RSCHAzhR7jDYEHsiGR_V_scPHyAdvUu2wrQD4CzgN328UlQ1m_sg/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiA6ER6twcI24Jwl4V2nZ2dbAjXGAq3MxEwyyDDxjppcfJ_8JtXfuJGZKipccCANGsKdIire7u3cy7VjCCdqrg_UbjKQWITywJErnm1HjtVAyyT0w4eRneIfzEHDZggQxJBmP5RSCHAzhR7jDYEHsiGR_V_scPHyAdvUu2wrQD4CzgN328UlQ1m_sg/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet Pujiono, SH dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur (Rabu, 14 Juni 2023) menyeret Asrawiadi, SH Bin Munaim warga Dusun Lojikantang, RT001 RW 001 Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar perusahaan milik pemerintah Kabupaten Sumenep, utuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan Kapal Tongkang, Kapal Cepat Sumber Bangka 7 dan Biaya Docking yang tidak melalui mekanisme pelelangan pada tahun 2019 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.809.000.000<br /><br />Pembelian atau pengadaan kapal tongkag, kapal cepat Sumber Bangka 7 oleh PT Sumekar dari  PT Fajar Indah Lines tanpa melalui prosedur sesuai perturan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa milik pemerintah karena tidak membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dan tidak melibatkan Apraisal serta tidak melalui lelang sebab PT Sumekar adalah BUMD milik Pemkab Sumenep<br /><br />Nah loh, kalau Pembelian atau pengadaan kapal cepat Sumber Bangka 7 tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI yang juga Manager Keuangan PT. Sumekar yang diadili? <br /><br />Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines, Hanny Mirawan selaku Dirut PT Fajar Indah Lines dan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines serta Lianto dan Subur?<br /><br />Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 14 Juni 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari JPU terhadap Terdakwa Asrawiadi, SH Bin Munaim dengan didampingi Penasehat Hukumnya dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd. Agung Pranata, SH., CN dengan  dibantu dua Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Ale Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa tetapi dihadiri Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Sumenep<br /><br />Terdakwa Asrawiadi terseret dalam perkara dugaan Korupsi pengadaan Kapal Tongkang, Kapal Cepat Sumber Bangka 7 dan Biaya Docking oleh PT Sumekar salah satu perusahaan milik pemerintah kabupaten Sumenep (BUMD) yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.809.000.000 bermula pada tahun 2019   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpQe6lrUaDvl7jEsN0L7iXN5hcdtFOIrqFefHAvuQj74ssJ-bUzlr4Cz5KfeK0iIv4YRsZJ4DmbsWcsxdzkwdVnHMtsT3L_VSrDOgL0msn4oK5DUJQYU5P-eJhSq7hRm4EecA30D6P6dyAjo2IuI59PUAGx5eSoPECfaIiKpfYfmcJJ3j0TwPQS0c4/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpQe6lrUaDvl7jEsN0L7iXN5hcdtFOIrqFefHAvuQj74ssJ-bUzlr4Cz5KfeK0iIv4YRsZJ4DmbsWcsxdzkwdVnHMtsT3L_VSrDOgL0msn4oK5DUJQYU5P-eJhSq7hRm4EecA30D6P6dyAjo2IuI59PUAGx5eSoPECfaIiKpfYfmcJJ3j0TwPQS0c4/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU dijelaskan, pada bulan Juni 2019, bertempat di PT. Sumekar Tahun 2019 yang beralamat di Jalan Trunojoyo 137 A Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep yang merupakan perusahaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Almarhum Mohammad Syafi’i S.Sos mempunyai keinginan untuk membeli kapal untuk PT Sumekar yang merupakan Badan Usaha milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, <br /><br />Lalu terdapat penawaran kapal kepada Mohammad Syafi’i S.Sos yakni Kapal Cepat Sumber Bangka 8 yang ada di Palembang, kemudian Mohammad Syafi’i S.Sos mengajak terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim untuk melakukan survey atas kapal tersebut di pelabuhan Palembang dengan mengajak Lianto selaku bagian tekhnik mesin PT. Sumekar, <br /><br />Setelah sampai di pelabuhan Palembang, Mohammad Syafi’i S.Sos, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta Lianto mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 8 dan hasilnya Mohammad Syafi’i S.Sos, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta saudara Lianto tidak cocok dengan Kapal Cepat Sumber Bangka 8 karena mesinnya berisik, <br /><br />Selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2019 Mohammad Syafi’i S.Sos dan terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim serta saudara Andre Wahyudi selaku Manager Keuangan bertemu dengan Akhmad Zainal, S.Sos selaku Direktur Operasional di Upnormal café  di sekitar jalan KH. Mansyur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kab. Sumenep dimana dalam pertemuan tersebut Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar setuju serta sepakat akan tetap membeli kapal cepat yakni Cepat Sumber Bangka 7 telah dijual ke pada PT Fajar Indah Line selain itu terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Andre Wahyudi juga ikut menyetujui rencana pembelian kapal cepat tersebut.<br /><br />Masih di bulan Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar mengajak terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim menuju ke Sorong untuk melakukan survey atas kapal Cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Line, <br /><br />Setelah sampai di Sorong, yakni pada tanggal 17 Juli 2019, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan Lianto serta Subur bertemu dengan Hanga Akuba selaku Kepala Cabang PT Fajar Indah Lines dan langsung mencoba Kapal Cepat Sumber Bangka 7, lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. SUMEKAR dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. SUMEKAR tertarik untuk melakukan pembelian kapal cepat sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines.<br /><br />Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan mencoba kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar, Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim dan saudara Lianto serta saudara Subur menuju ke kantor Cabang Fajar Indah Line di Sorong, <br /><br />Lalu Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar yang mengetahui dan menyadari bahwa dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat rencana kegiatan pengadaan atau pembelian kapal  langsung membeli kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut, <br /><br />Dan Hanga Akuba memberitahukan hal tersebut kepada Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines tentang rencana pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines oleh PT Sumekar,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOojg8kuNcbgYTY1M0-Jt9zmtWglPybGsO5fDDjh_8Xb9rbtinaS4BjO6Sp8mjtNrttEHpEXRQTO3k3lgTAsA9aC1UfGpJd8odnMMIJAwt8zLo01mvLYXVMyNe863NOmshaF4126wdu9TLF_HLA4F3fyz_I3W4Qpwm6jIGZCAe4EFAwAohqt_cvjBM/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOojg8kuNcbgYTY1M0-Jt9zmtWglPybGsO5fDDjh_8Xb9rbtinaS4BjO6Sp8mjtNrttEHpEXRQTO3k3lgTAsA9aC1UfGpJd8odnMMIJAwt8zLo01mvLYXVMyNe863NOmshaF4126wdu9TLF_HLA4F3fyz_I3W4Qpwm6jIGZCAe4EFAwAohqt_cvjBM/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Lalu Suprawaty Kosasi selaku Komisaris PT Fajar Indah Lines dan Hanny Mirawan selaku direktur utama PT Fajar Indah Lines yang semestinya memeriksa profile company dari PT Sumekar yang merupakan BUMD dan tunduk dalam peraturan pengadaan barang jasa dalam pengadaan barangnya langsung menerima tawaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Sumekar, dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan saudara Suprawaty Kosasi mengatakan kepada Hanga Akuba agar perwakilan PT Sumekar membayar uang muka pembelian kapal yang disepakati sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan penawaran harga kapal tersebut dari PT Sumekar diwakili oleh Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar.<br /><br />Bahwa selanjutnya Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar, yang mengetahui dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan atau pembelian kapal langsung membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 milik Fajar Indah Line dengan cara Muhammad Syafiie menghubungi saudara Andre Wahyudi dan meminta saudara Andre Wahyudi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Kas PT Sumekar ke rekening Bank BRI No.Rekening : 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih dan bukan rekening PT Fajar Indah Lines, <br /><br />Selain itu pengadaan atau pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan cara pembayaran uang muka tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar lakukan dengan cara langsung dan tanpa melalui tahapan proses pengadaan barang jasa sebagaimana ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah pada Perseroan Terbatas di BUMD, selain itu terdakwa Asrawiadi, S.H. Bin Munaim yang pada waktu itu ikut ke Sorong juga menyaksikan pembelian kapal tersebut, <br /><br />Namun terdakwa Asrawiadi tidak melarang Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar serta Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar untuk membayar uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 karena terdakwa Asrawiadi selaku SPI (Satuan Pengawas Internal) PT Sumekar yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan internal terhadap kinerja PT Sumekar malah terdakwa ikut menyetujui pembelian kapal cepat tersebut dari PT Fajar Indah Lines, <br /><br />Selain itu dalam pembelian atau pengadaan kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar lakukan dengan tidak membuat perkiraan harga barang dengan melibatkan pihak Apraisal namun Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar langsung memutuskannya secara sendiri.<br /><br />Setelah itu pembayaran uang muka tersebut dibuatkan bukti penerimaan uang tertanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani Muhammad Syafiie (PT Sumekar) dan Hanga Akuba (dari PT Fajar Indah Lines), dengan keterangan pelunasan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan pembayaran pelunasan di depan notaris senilai Rp. 8.500.000.000,- (delapan mliyard lima ratus juta rupiah), dan apabila pada tanggal tersebut pembeli tidak dapat melunasi pembayaran tersebut, maka pihak penjual akan mengembalikan uang DP 100 %, <br /><br />Bahwa selain biaya pembelian uang muka kapal cepat Sumber bangka 7 milik PT Fajar Indah Lines tersebut, pada tanggal 4 Juli 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos meminta Andre Wahyudi untuk melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih.<br /><br />Bahwa selanjutnya sebalum tanggal 29 Juli 2019, terdakwa Asrawiadi menghubungi saudara Hanny Mirawan yang pada intinya PT Sumekar meminta perpanjangan waktu untuk pelunasan kapal cepat Sumber Bangka 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 dan Hanny Wirawan menyepakati permintaan PT Sumekar dari terdakwa Asrawiadi tersebut, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019, PT Sumekar juga belum melunasi kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut, dan Hanny mirawan menyatakan jual beli kapal dinyatakan batal, namun terdakwa Asrawiadi meminta agar jual beli kapal cepat Sumber Bangka 7 tetap dilanjutkan dan tidak dibatalkan, lalu terdakwa Asrawiadi meminta agar dilakukan pertemuan di Surabaya untuk membahas pelunasan pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLODgj06x-KgSpyPKUoAmXXPA6ypFZpyDrqT9PVN0hmISdq1ohPwuZzFIb9_zB30au62QsZDRVmMG2sKoVfVQTMdaGf1KRIpZoaZK3tEY5YOTcT9fQ3NrtAlcr1RDVj_jOU-1UvUx1ODzSBhOBGYsdXRjbOG8tcFzzZcAss-o6_yzo6yzue63LZ41W/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLODgj06x-KgSpyPKUoAmXXPA6ypFZpyDrqT9PVN0hmISdq1ohPwuZzFIb9_zB30au62QsZDRVmMG2sKoVfVQTMdaGf1KRIpZoaZK3tEY5YOTcT9fQ3NrtAlcr1RDVj_jOU-1UvUx1ODzSBhOBGYsdXRjbOG8tcFzzZcAss-o6_yzo6yzue63LZ41W/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2019 Muhhamad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi selaku Manager keuangan bertemu dengan Hanny MIrawan di Surabaya lalu Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi meminta waktu pelunasan pembelian kapal cepat sumber Bangka 7 serta Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi berjanji akan melunasi kapal tersebut, selanjutnya pada tanggal 3 September 2019, Muhhamad Syafii dan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad zaenal mentrasfer uang muka pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PT Fajar Indah Lines, <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos serta terdakwa Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.20.000.000,-  (dua puluh juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih, <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019, Muhammad Syafiie, S.Sos. selaku direktur Utama PT. Sumekar dan Direktur Operasional yaitu sdr. H. Akhmad Zaenal, S.Sos serta serta terdakwa Asrawiadi selaku Manager Keuangan PT Sumekar melakukan pembayaran kekurangan pembelian kapal cepat sumber bangka milik PT Fajar Indah Lines sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan kepada Bank BRI No. Rekening: 002701071907502 an. Suprawaty Kosasih, selanjutnya pada sekira tanggal 11 Desember 2020 memberi teguran tertulis kepada PT Sumekar yang pada intinya meminta PT Sumekar untuk segera melunasi sisa pembayaran pembelian kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines.<br /><br />Bahwa PT Fajar Indah Lines telah menjual kapal cepat SUmber Bangka 7 kepada PT Budiman Indah sekira bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 5.750.000.000,- karena PT Sumekar tidak dapat melunasi pembayaran pembalian kapal cepat Sumber Bangka 7 tersebut.<br /><br />Bahwa samapi dengan tanggal 31 Desember 2019, kapal cepat Sumber Bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines tidak pernah masuk ke dalam kekayaan PT Sumekar karena belum di lunasi sisa pembayaran seluruhnya.<br /><br />Bahwa pada bulan Januari 2019, Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar tidak mengadakan kegiatan pembelian atau pengadaan kapal tongkang, lalu terdapat rencana pengerjaan kapal tongkang oleh PT Sumekar untuk mengurangi kemacetan penyeberangan Kalianget-Talango, <br /><br />Kemudian Muhhamad Syafii yang merupakan direktur utama PT Sumekar dan mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang langsung mengadakan kerjasama dengan PT WUS dengan nomor perjanjian kerjsama No.101.030/51/435.403/2019 – nomor : No. 1.020/05/PKS/435.402/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD REZA, S.T. sebagai Dirut PT. WUS dan Muhammad Syafi’i sebagai Dirut PT. Sumekar dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) berdasarkan kontrak kerja denggan rincian yakni Proyek pengadaan / pembuatan Kapal Tongkang beserta surat-surat <br /><br />Dan dokumen kapal yaitu sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan Biaya pengurusan ijin pelayaran serta biaya awal operasional adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Muhammad Syafii mengajak terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zaenal selaku direktur operasional PT Sumekar untuk ikut dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal tongkang tersebut, <br /><br />Dan terdakwa Asrawiadi serta Akhmad Zaenal menyetujui dan bersedia ikut serta dengan Muhammad Syafii dalam pengadaan kapal tongkang untuk PT Sumekar tahun 2019 yakni sejak tanggal 11 Februari 2019.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2019 terdakwa Asrawiadi mengajak saudara Umar ke Kantor PT Sumekar dan bertemu dengan Mohammad Syafii, terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zainal, dan yang lain saudara Umar tidak kenal, <br /><br />Lalu saudara Akhmad Zainal mengatakan kepada saudara Umar bahwa saudara Umar mendapat pekerjaan pembuatan Kapal Tongkang panjang 23 m lebar 9 m ketebalan kayu lambung (papan) 4 cm dengan waktu pelaksanaan 120 hari, yang mana seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftb13EbzrV5hky7ZuiYiEpK782INzPgQgJ4lAIIP9wiofv_2SaL2_x5zhO6bPnmkc7T4hjBaOeSC6cebnDeTQusiCo-xTfsaPMN1ANdXjYBr9CYd1LFkcil31K_LizPCriMZxhnFFmq3DJgod87H-OhsIOGwMXlEB0pGA7Ntbqp-BhD1zgTy6_97e/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgftb13EbzrV5hky7ZuiYiEpK782INzPgQgJ4lAIIP9wiofv_2SaL2_x5zhO6bPnmkc7T4hjBaOeSC6cebnDeTQusiCo-xTfsaPMN1ANdXjYBr9CYd1LFkcil31K_LizPCriMZxhnFFmq3DJgod87H-OhsIOGwMXlEB0pGA7Ntbqp-BhD1zgTy6_97e/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Namun Muhammad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad zaenal langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan bekerja sama dengan saudara Umar, selang beberapa hari kemudian terdakwa Asrawiadi bertemu dengan saudara Umar dan membawa berkas kontrak untuk saudara Umar tandatangani, <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2019, PT Wira Usaha Sumekar membayar uang pembayaran pembuatan kapal tongkang kepada saudara Umar dengan cara transfer ke rekening bank BRI Cabang Sumenep dengan nomor : 009501016075509 pada tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dan yang memberitahu pembayaran uang tersebut ialah terdakwa Asrawiadi, <br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 15 Februari 2019, terdakwa Asrawiayadi menghubungi saudara Umar melalui telephone yang pada intinya terdakwa Asrawiadi meminjam uang dari uang transfer PT. Wira Usaha Sumekar sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan alasan pekerjaan kapal tongkang belum dikerjakan dan uang yang terdakwa Asrawiadi pinjam tersebut untuk kepentingan saudara Busyo Karim kemudian saudara Umar mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdawka Asrawiadi, <br /><br />Selanjutnya dalam perjalanan pembuatan kapal tongkang tersebut, saudara Umar menyatakan tidak jadi melaksanakan pembuatan kapal tongkang karena ada permintaan perubahan ketebalan kapal dari 5 cm menjadi 7 centimeter, sehingga saudara Umar tidak menyelesaikan pembuatan kapal tongkang tersebut dan kapal tongkang tersebut tidak selesai dikerjakan.<br /><br />Bahwa selanjutnya untuk mengatasi pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, terdakwa Asrawiadi bertemu dengan saudara Taufek di rumah terdakwa Asrawiadi, lalu terdakwa Asrawiyadi menawarkan kepada saudara taufek jika PT. Sumekar memiliki pekerjaan yaitu pembuatan kapal tongkang tapi mangkrak di pulau Mamburid setelah sebelumnya ada kerja sama dengan saudara Umar terkait pembuatan kapal tongkang tersebut, <br /><br />Kemudian saudara Taufeq menyanggupi penawaran terdakwa Asrawiyadi untuk melanjutkan pembuatan kapal tongkang milik PT. Sumekar tersebut, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian saudara Taufeq melakukan survey pada kapal tongkat tersebut di pulau Mamburid bersama terdakwa Asrawiyadi, setelah itu terdakwa Asrawiyadi mengatakan jika kontrak kapal tongkang sebesar 1 milyar namun saudara Taufeq tidak berani dengan harga tersebut kemudian terjadi kesepakatan jika harga disesuaikan saja dengan perincian biaya yang saudara Taufeq keluarkan dalam pembuatan kapal tongkang hingga selesai.<br /><br />Bahwa selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan pembuatan kapal tongkang yang tidak selesai tersebut, dan setelah ada pemberitahuan dari terdakwa Asrawiadi, Muhammad Syafii dan terdakwa Asrawiadi yang mengetahui di dalam RKA PT Sumekar tahun 2019 tidak terdapat kegiatan pengadaan kapal tongkang serta seharusnya dalam pengadaan kapal tongkang tersebut semestinya dilakukan dengan cara ketentuan yakni melalui mekanisme pelelalangan, <br /><br />Namun Muhammad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi langsung melakukan pengadaan kapal tongkang tersebut secara langsung dengan mengadakan kerjasama dengan saudara Taufek untuk pembuatan kapal tongkang dengan Kontrak Nomor : 1.02.050 / 136 / 435.403 / 2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pembuatan Kapal Tongkang Tahun 2019 untuk PT. SUMEKAR yang ditandatangani oleh Mohammad Syafiie, S.Sos selaku pihak pertama (pemesan kapal) dan saksi Taufeq selaku Pihak Kedua (Pembuat Kapal) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) menggunakan keuangan yang berasal dari PT. SUMEKAR selaku salah satu BUMD kab. Sumenep, <br /><br />Namun dalam kenyataannya saudara Taufek tidak pernah menandatangai surat pernjanjian pembuatan kapal tongkang dan tidak pernah mengetahui kontrak tersebut, dan saudara Taufek hanya mengerjakan pembuatan kapal tongkang atas permintaan dari Muhammad Syafii dan terdakwa Asrawiadi, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXq9b32ITGqDRY8WNVSVkyy30bX9iHdJz-W3ikoKDhfbBqq-pLAyvupX_ZngfzG8aS5_8m_y_UZN0izglfjemQZaYR7Z-B8K50Y9aUVfFZ8ydYP0ktWhhjorT0VMjRRSCX13L_4rN_KQFnwwiNOmIdy4QB2KEn76Qoakh60Shut5mQ16qtf0iamQF/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicXq9b32ITGqDRY8WNVSVkyy30bX9iHdJz-W3ikoKDhfbBqq-pLAyvupX_ZngfzG8aS5_8m_y_UZN0izglfjemQZaYR7Z-B8K50Y9aUVfFZ8ydYP0ktWhhjorT0VMjRRSCX13L_4rN_KQFnwwiNOmIdy4QB2KEn76Qoakh60Shut5mQ16qtf0iamQF/w640-h480/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan surat perjanjian tersebut yang mengurus adalah terdakwa Asrawiadi, selain itu terdakwa Asrawiadi juga melakukan pembayaran pembuatan kapal tongkang dengan nilai total sebesar Rp. 1.803.000.000,- (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah) kepada saudara Taufek sejak bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019, dimana saudara Taufeq mengerjakan pembuatan kapal tongkang tersebut hingga selesai yakni mulai tanggal 20 Juli 2019 hingga tanggal 15 Februari 2020 dan saudara taufek hanya menghabiskan biaya untuk penyelesaian kapal tersebut ialah sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) <br /><br />Sehingga terdapat penggunaan keuangan PT Sumekar tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan dalam pengadaan kapal tongkang yakni pengadaan kapal tongkang yang tidak terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) PT Sumekar, lalu pengadaan kapal tongkang tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, serta tanpa dilakukan proses Appraisal terlebih dahulu mengenai kebutuhan nilai kapal tongkang tersebut oleh karenanya pengeluaran keuangan PT Sumekar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa selain itu dalam Rencana Kerja Anggaran PT Sumekar tahun 2019, juga tidak terdapat kegiatan pembiayaan docking namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, Muhaamad Syafii bersama dengan terdakwa Asrawiadi dan Akhmad Zaenal mengadakan kegiatan biaya docking kapal sebesar Rp. 1.326.000.000,- yang berasal dari keuangan PT Sumekar.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 terdakwa Asrawiadi selaku manager keuangan PT Sumekar membuat laporan keuangan PT Sumekar kemudian laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Syafii selaku direktur utama PT Sumekar, dimana dalam laporan keuangan tersebut, terdakwa memasukkan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp. 1.803.000.000,-, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. Rp. 2.680.000.000,- dan biaya docking sebesar Rp. 1.326.000.000,- dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 5.809.000.000,-, <br /><br />Selanjutnya laporan keuangan tersebut dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut menolak laporan keuangan PT Sumekar tahun 2019 terkait dengan penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 untuk kegiatan pengadaan kapal tongkang sebesar Rp. 1.803.000.000,-, pembayaran uang muka kapal cepat Sumber Bangka 7 sebesar Rp. Rp. 2.680.000.000,- dan biaya docking sebesar Rp. 1.326.000.000,- dengan total penggunaan uang kas PT Sumekar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 5.809.000.000,-, tersebut karena kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) PT Sumekar tahun 2019.<br /><br />Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar dan terdakwa Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019 serta tanpa dilakukan dengan adanya Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD dilaksanakan tidak sesuai dengan:<br /><br />1.    Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi, pada ayat (2) ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan Kepala daerah dan semua perencanaan hingga pelaksanaan harus dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), adapun RKA itu yang membuat adalah DIREKSI, disetujui KOMISARIS dan disahkan RUPS<br /><br />2.    Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 pada pasal 91 ayat (1) yakni operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur dan ayat (4) standar operasional prosedur pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek yang salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa, Peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa BUMD dan tata caranya itu harus dibuatkan Standar Operasional Prosedur<br /><br />Bahwa perbuatan Muhammad Syafiie selaku Direktur Utama PT. Sumekar dan Akhmad Zaenal selaku Direktur Operasional PT. Sumekar dan terdakwa Asrawiadi dalam melakukan pengadaan kapal tongkang, kapal cepat Sumber bangka 7 dari PT Fajar Indah Lines dan biaya doking yang tidak terdapat dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) perusahaan PT Sumekar tahun 2019 <br /><br />Serta tanpa dilakukan oleh Apraisal dan juga ketentua pengadaan barang jasa pada BUMD yang tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya telah mengakibatkan kerugian negara pada PT Sumekar yang merupakan BUMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sebesar Rp5.809.000.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar itu dengan perincian sebagai berikut :<br />Uang muka kapal cepat         :    Rp. 2.680.000.000,-<br />Uang muka biaya docking    :    Rp. 1.326.000.000,-<br />Uang muka kapal tongkang  :    Rp. 1.803.000.000,-<br />                                                   Rp. 5.809.000.000,-<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tongkang Di Kabupaten Sumenep Rp5.809 M, Asrawiadi Selaku SPI PT Sumekar Diadili

#Apakah hanya Terdakwa Asrawiadi Selaku SPI PT Mekar yang diadili? Bagaimana pihak lain dari PT Sumekar sendiri? Bagaimana pula dengan Supra...

»

Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">#Dalam sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tuap P Simanjuntak, terungkap bahwa Pokmas Penerima Dana hibah DPRD hanya dilakukan Verifikasi data oleh Dinas Terkait, dan terungkap pula aliran dana dari Korlap Pokmas ke Kadis PU SDA Jatim melalui Sekretarisnya yaitu Sherlita Ratna Dewi dan Citra BS sebesar Rp125.5 juta. Belum lagi 11 nama “siluman” yang turut membagikan dana hibah selain 120 anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 serta “raibnya” dana hibah Pokir tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp2.4 T. Bagaiamana tindakan KPK? Apakah ini hal biasa???#   </span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQHf0vxVxezTiua1t1hOBxVTmnThLavQebsd97JX6RPYy396NdmaRutiS1NFre_yBviTOIwttsn4LaqwVxym5AXf614pg81kaTIYKDRR5E_Pv8tZ7J1dOu1AHMTQkJyhZQWfD-n3vL-GiW5YlL1gbkyp1t62KDQzBADPvLLgTUp97pFw7vmfGCqnk-/s629/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="629" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQHf0vxVxezTiua1t1hOBxVTmnThLavQebsd97JX6RPYy396NdmaRutiS1NFre_yBviTOIwttsn4LaqwVxym5AXf614pg81kaTIYKDRR5E_Pv8tZ7J1dOu1AHMTQkJyhZQWfD-n3vL-GiW5YlL1gbkyp1t62KDQzBADPvLLgTUp97pFw7vmfGCqnk-/w640-h322/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan Foto, Saksi Aryo Dwl Wiratno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim; Saiful Anam Staf Badan Pengelolaan Aset BPKAD Pemprov Jatim; Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Pemrov Jatim Timur Ir. Baju Trihaksoro   <br /></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Sebanyak 4500 Kelompok Masyarakat atau Pokmas selaku penerima dana hibah pokok pikiran (pokir) milik 120 anggota Dewan yang terhormat di Jawa Timur (DPRD Jatim) sebesar kurang lebih 9 triliun rupiah yang bersumber dari hasil keringat masyarakar Jawa Timur alias APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun anggaran 2020 - 2-23 hanya dilakukan verifikasi data yang ada di profosal dan ada juga Pokmas yang hanya nama alias fiktif. <br /><br />Hal ini terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Selasa, 06 Juni 2023) dalam sidang perkara Korupsi suap uang “ijon atau uang muka” sebesar Rp39.5 miliar sebagai fee pencairan dana hibah pokir untuk Pokmas di Kabupaten Sampang tahun 2020 - 2023 sebesar Rp270 miliar milik Sahat Tua Parulian Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 dari Fraksi Golkar sekaligus sebagai Terdakwa penerima suap bersama Rusdi, Staf Sahat Tua Parulian Simanjuntak, dan Abdul Hamid selaku Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang serta Ilham Wahyudi alias Eeng selaku Koordinaor Lapangan (keduanya selaku pemberi suap sudah di vonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing selama 2.6 tahun) yang sama-sama tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgelV5nchl74v74yZoi1s_WDByhW5uPfV2lHvkVJV5gM91Yk3YntLOqh3acC-rfpp5QhkaF4jsiln80rkrWiKDbcj8sklXLQ36pfNjaIbBAPMUzHbzw0K9Q_wh1uOzKHQrxbDIa2Pk-PiW1f4b-TSPqaC7Eg7tPzkBv01SRg58d4vF5wC_aa7GEDDv0/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgelV5nchl74v74yZoi1s_WDByhW5uPfV2lHvkVJV5gM91Yk3YntLOqh3acC-rfpp5QhkaF4jsiln80rkrWiKDbcj8sklXLQ36pfNjaIbBAPMUzHbzw0K9Q_wh1uOzKHQrxbDIa2Pk-PiW1f4b-TSPqaC7Eg7tPzkBv01SRg58d4vF5wC_aa7GEDDv0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Saksi yang diharikan JPU KPK Arif Suhermanto dkk adalah sebanyak 4 orang, yaitu Aryo Dwl Wiratno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim; Saiful Anam Staf Badan Pengelolaan Aset BPKAD Pemprov Jatim; Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si dan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Pemrov Jatim Timur Ir. Baju Trihaksoro<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 06 Juni 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan keempat orang saksi diatas yang dihadirkan JPU KPK di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri oleh Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi dengan diampingi Tim Penasehat Hukumnya  <br /><br />Dalam persidangan dihapan Majelis Hakim, saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim dan saksi Ir. Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemrov Jatim Timur sama-sama mengakui bahwa sejumlah Pokmas selaku penerima dana hibah Pokir DPRD yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hanya dilakukan verifikasi data<br /><br />“Hanya verifikasi data karena waktu tidak cukup,” kata saksi kepada Majelis Hakim seakan tidak punya tanggungjawab <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqtK4RX7au6dVQwE_QTHv79XSyifLMpYY7ZxgH6DV0PXX5FJr99JdL5lqqwKjijUxzCEv3lh61CZeD-zyVzl2Uhz_LlcwkHVBznITz2250p1xszo7N7M-D3bNIkpPygURCchz3i96gs49BC73MnjIrTm0MM7glz2cNZmRJ4oV3O0vwZgK5zt5yKxhu/s675/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="675" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqtK4RX7au6dVQwE_QTHv79XSyifLMpYY7ZxgH6DV0PXX5FJr99JdL5lqqwKjijUxzCEv3lh61CZeD-zyVzl2Uhz_LlcwkHVBznITz2250p1xszo7N7M-D3bNIkpPygURCchz3i96gs49BC73MnjIrTm0MM7glz2cNZmRJ4oV3O0vwZgK5zt5yKxhu/w640-h382/2.jpg" width="640" /></a></div>Keterangan saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si dan saksi Ir. Baju Trihaksoro tak jauh beda dengan keterangan saksi Aryo Dwl Wiratno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim yang mengatakan bahwa dirinya hanya menerima SP2D (surat perintah pencairan dana) yang sudah ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran) yaitu Kepala Dinas tanpa data dari masing-masing Pokmas<br /><br />Namun ada sedikit yang menarik perhatian, yaitu saksi Ir. Baju Trihaksoro yang tiba-tiba “bisu” sejenak seperti disambar petir disiang hari bolong<br /><br />Kejadian yang dialami si Baju adalah saat JPU KPK Arif Suhermanto menanyakkan saksi Baju terkait kejanggalan nilai nominal pencairan dana hibah antara 60 - 70 miliar rupiah ke 40 Pokmas dimana Dinas PU SDA adalah salah satu aspirator Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak, ada aliran uang dari Ilaham Wahyudi alias Eeng selaku Korlap Pokmas melalui  Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan melalui Citra BS sebesar Rp75.5 juta. <br /><br />Setelah terdiam sejenak, “Sherlita pada tahun 2020 masih bertugas di Dinas Perhubungan,” kata Baju membela diri<br /><br />Tak kalah menariknya dalah pada persidangan sebelumnya (Selasa, 30 Mei 2023), terungkapnya 11 nama “siluman” yang turut kebagian jatah untuk menyalurkan dana hibah Pokir milik DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang sehingga totalnya menjadi 131 orang. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCypiw_1oqRL9IWoRVDKNQ4ZkiQY9eBeothzrs7j10YNd16veSlK2G6XsD_4Va7Krztn_4KDIWCooBDQN3fLCqvqvhRDqWVsRTWZVEbzxqXcoHmVMxHUsfYQ_szCfzXCqO2zAYkkw7daFgEhN5jrj4Ie8emdSZRKGq9KJ4T1wC116c5ENQIesMuHEu/s378/3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="312" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCypiw_1oqRL9IWoRVDKNQ4ZkiQY9eBeothzrs7j10YNd16veSlK2G6XsD_4Va7Krztn_4KDIWCooBDQN3fLCqvqvhRDqWVsRTWZVEbzxqXcoHmVMxHUsfYQ_szCfzXCqO2zAYkkw7daFgEhN5jrj4Ie8emdSZRKGq9KJ4T1wC116c5ENQIesMuHEu/w528-h640/3.jpg" width="528" /></a></div>Hal ini terungkap saat JPU KPK menunjukan dokumen dilayar monitor kepada saksi Ikmal Putra selaku Kabid Randalev Bappeda Jatim, dihapan Majelis Hakim berupa tabel berjudul Alokasi Belanja Hibah Uang pada APBD/P Anggota DPRD di Pemprov Jatim tahun 2020 - 2023 per Aspirator" <br /><br />“Aspiratornya dibilang 120 lah di sini ada 131. Bisa saksi jelaskan ini?” tanya JPU KPK, namun saksi Ikmal Putra terlihat antara gugup dan bingung. <br /><br />“Yang jumlah aspirator ya?” jawab Ikmal terlihat kebingungan sambil mebolak balik berkas ditangannya <br /><br />Lalu JPU KPK melanjutkan pertanyaannya, “Di data ini kan ada 131, di poin 131 tertulis tidak termonitor sebesar Rp1.720 triliun, bagaimana ini?”<br /><br />“Itu tidak terdapat di data jadi angkanya ada tapi aspiratornya tidak tertarik sistem, tidak ada namanya,” jawa Ikmal<br /><br />Namun ibarat peribahasa “sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga”. Sebab saksi Ikmal Putra sudah bersusah payah untuk mencari jawaban namun akhirnya pertanyaan JPU KPK di “Ia” kan pula<br /><br />“Tapi ini terkait dengan hibah pokir juga kan?” tanya JPU KPK yang kemudian dibenarkan Ikmal.<br /><br />Dari dokumen berupa tabel yang diperlihatkan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim terliha jelas bahwa dana hibah anggota DPRD Jatim yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan ada yang masih “misterius” sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700 tahun 2022. Sedaangkan taahun 2022 dan tahun 20223 kosong alias nol<br /><br />Pertanyaannya dari kasus ini adalah, siapa 11 nama “siluman” yang turut kebagian jatah untuk menyalurkan dana hibah Pokir milik DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang sehingga totalnya menjadi 131 orang? Apakah ada satu anggota DPRD Jatim mendapat 2 jatah atau ada pejabat lain?<br /><br />Lalu kemana “raibnya” dana sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700 tahun 2022? Apakah ada kaitannya dengan pesta demokrasi atau Pilpres?pileg pada Pebruari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 menadatang?<br /><br />Apakah memang verifikasi Pokmas hanya cukup berupa data yang terlampir pada masing-masing proposal dari setiap pokmas seperti yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Pemprov Jatim, dan tidak perlu verifikasi secara lengkap (kelapangan) untuk menghindari adanya Pokmas fiktif?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa verifikasi harus lengkap sesuai atauran dan akan memanggil dinas terkait untuk menjelaskankana<br /><br />“Ada sesuai aturan nanti akan kita panggil dinas terkait untuk menjelaskannya,” uap  JPU KPK Arif Suhermanto <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNT4UtfLC77Gg592f-FYIzHxRvjjekENfnOwRoZqswNZp4GoG7SqyKA0I9GbVOVPJfCfmQfcfYcvwCq91NOQFUDUPSBsgoWg57sUHgFSupJYTaLI2mMxrByxa91sh9YwyEAvRIVDn2pmiqmuxNhmf6wDtccPLeDUgC3JwnKDwh0Ax52MXCDsXVNYi6/s629/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="316" data-original-width="629" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNT4UtfLC77Gg592f-FYIzHxRvjjekENfnOwRoZqswNZp4GoG7SqyKA0I9GbVOVPJfCfmQfcfYcvwCq91NOQFUDUPSBsgoWg57sUHgFSupJYTaLI2mMxrByxa91sh9YwyEAvRIVDn2pmiqmuxNhmf6wDtccPLeDUgC3JwnKDwh0Ax52MXCDsXVNYi6/w640-h322/Saksi%20dari%20Dinas%20PU%20dan%20BPKAD%20Jatim,%2006%20Juni%202023.png" width="640" /></a></div>Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah Korupsi salah satu kejahatan yang luar biasa selain kasus narkoba dan terosis? Atau Korupsi hanya kejahatan yang biasa-biasa saja sehingga proses hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) khususnya perkara dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim tidak menyeret pihak-pihak lain yang terlibat?<br /> <br />Kalau memang benar bahwa Korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa khususnya dalam perkara dana hibah pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim, apakah KPK akan mengungkap tuntas terkait 11 nama “siluman” dan “raibnya” dana sebesar hibah sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700 tahun 2022?<br /><br />Apakah KPK “punya keberanian” menghadirkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait dana hibah yang bersumber dari APBD yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan “mengabaikan” saran dari Kementerian Dalam Negeri termasuk mejelaskan “raibnya” dana hibah sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dalam perkara ini, atau akan menyeret seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2014 teramsuk pejabat Pemprov Jatim yang terlibat?<br /><br />Atau KPK hanya “punya keberanian” untuk menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang termasuk Walikot dan Sekda Kota Malang dalam perkara Korupsi “THR” tahun 2018 lalu hingga membuat gedung DPRD Kota Malang saat itu seperti “gedung kosong tak bertuan?”. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ribuan Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jatim Tidak Sesuai Prosedur?

#Dalam sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tuap P Simanjuntak, terungkap bahwa Pokmas Penerima Dana hibah DPRD hanya dilakukan ...

»

Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10%

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2020-2021) Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si:</b> “Sudah kami ingatkan ke Gubernur Jatim agar dana hibah tidak melebihi 10 Persen dari jumlah APBD kalau 10 persen 8,71 triliun ternyata menjadi 9,259 Triliun. Tidak ada dana hibah Pokir yang ada Pokir”</span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9bPT938yzk2peIlNEUJUM2pyJIFpIbuVl6gqwq34DHpsc2YcQ9gsGCQ7wuW9MiOwbpVECMf2h2OsKeHg6IPj6RalbhFMp6A-9uYEpPsqJk5vtrAtJQn5JajY2A0L_bflwDLxFLidzxAg0tLYMd3CnBekiiWk_iTnfrmvV3gnT8lbOROEq5diSm-qP/w640-h360/2.jpg" width="640" /></span></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri"><span style="color: red; font-size: x-small;">Saksi Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si, Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri</span></a></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Sidang Perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB terhadap Sahat Tua P Simandjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar dan Terdakwa Rusdi, Staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simanjutak terungkap di persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dihadapan Majelis Hakim (Selasa, 30 Mei 2023) bahwa dana hibah APBD Jawa Timur terbesar di Pulau Jawa yaitu diatas sepuluh persen (10%) dari total APBD yang setiap tahun meningat. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si</div><div style="text-align: justify;"><br />Persidangan yang berlangsung di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 30 Mei 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan JPU KPK di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai  Hakim I Dewa Gede Suartha, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Arwana, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) H. Usman, SH., M.Hum dan Dhany Eko Prasetyo, SE.,  SH., MM., M.Hum yang dihadiri oleh Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan Terdakwa Rusdi dengan diampingi Tim Penasehat Hukumnya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs3qVqCijWjMBIwIkfgJHdW4smXgtSo2KbU6IYRMgq99jzJy68jolMUDb25L0KGQKJrce1fcNPLGeAb5lArw5rl-6eDN3cypiAUmklirk4J5reDbTTWXH5VjM759ayHIaboP3NDybgquk-de-ZTxgd8WtF-mAkmB-cYWfkybnvTdIcgpjCSTmXhCQA/s1599/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs3qVqCijWjMBIwIkfgJHdW4smXgtSo2KbU6IYRMgq99jzJy68jolMUDb25L0KGQKJrce1fcNPLGeAb5lArw5rl-6eDN3cypiAUmklirk4J5reDbTTWXH5VjM759ayHIaboP3NDybgquk-de-ZTxgd8WtF-mAkmB-cYWfkybnvTdIcgpjCSTmXhCQA/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Keempat saksi tersebut yaitu Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si bersama tiga pejabat Pemprov Jatim yaitu Ikmal Putra, Kabid  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Randalev) Bapeda Jatim; Rusmin, Sub Koordinator Randalev Bappeda Jatim dan Imam Hidayat selaku Kabiro Kesra Pemrov Jatim <br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Kepada Majelis Hakim, mantan Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2021 yang juga mantan Pejabat Gubenur Gubernur Riau tahun 2021 ini menjelaskan bahwa anggaran untuk hibah yang masuk daalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sejak 2019 terus naik dan sering mengingatkan di berbagai kesempatan agar Pemprov Jatim tidak menetapkan hibah lebih dari 10 persen<br /><br />“Sudah sering mengingatkan di berbagai kesempatan agar Pemprov Jatim tidak menetapkan hibah lebih dari 10 persen paling besar hanya 10 persen dari jumlah APBD. Kalau 10 persen  8,71 triliun tapi ternyata menjadi 9,259 Triliun setelah dipublikasikan sesuai Perda Jawa Timur nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan APBD tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021,” kata Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6CYhpzhVI_3Fvuz0K8wAnreU8sPP4_cFmNUreXx55L2GQmVtPYxqe7riYHnN31VthlyJdwaluR1hx_mxGtuNVAHN7G1WwRPdjqCah7xtr96cwnlxhD7_QuWnJJrhdl5M72u6OH-J3Vik8z5DN0ybOk70PL7hkkbv2EX7Uhqw8oAObjlNWsd3yeBVa/s1599/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6CYhpzhVI_3Fvuz0K8wAnreU8sPP4_cFmNUreXx55L2GQmVtPYxqe7riYHnN31VthlyJdwaluR1hx_mxGtuNVAHN7G1WwRPdjqCah7xtr96cwnlxhD7_QuWnJJrhdl5M72u6OH-J3Vik8z5DN0ybOk70PL7hkkbv2EX7Uhqw8oAObjlNWsd3yeBVa/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div>Mendengar penjelasan Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si, Ketua Majelis Hakim pun bertanya, “kapan mengetahui perubahan ini?”. Yang dijawab oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si, saat diperiksa KPK. <br /><br />“Tidak ada dana hiba pokir yang ada pokir,” lanjut Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si<br /><br />Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si bersama tiga pejabat Pemprov Jatim yaitu Ikmal Putra, Kabid  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Randalev) Bapeda Jatim; Rusmin, Sub Koordinator Randalev Bappeda Jatim dan Imam Hidayat selaku Kabiro Kesra Pemrov Jatim ini dihadirkan oleh JPU KPK Arif Suhermanto dkk sebagai saksi dalam perkara Korupsi suap "uang ijon" sebesar Rp39.5 miliar untuk pencairan dana hibah Pokir DPRD Jatim ke Pokmas di Kabupaten Sampang yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sejumlah Rp270 miliar milik Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha9Z4MtULWd29PNFsuIr6zzzHgowIHfXMJFyxP2O0LHmqQ7EvrvG0uSOkwBavBMRdvJKGIls-v6Lp548l4GYPFOwv01UJWj3tmtARFlx1xmwHFWfW_3m8CoeANDIMU6jytrY4eT1tmr__njFLKgNUhT400hh-Cl2DOlOS8tXcQAEANmpqQHD9r5czF/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha9Z4MtULWd29PNFsuIr6zzzHgowIHfXMJFyxP2O0LHmqQ7EvrvG0uSOkwBavBMRdvJKGIls-v6Lp548l4GYPFOwv01UJWj3tmtARFlx1xmwHFWfW_3m8CoeANDIMU6jytrY4eT1tmr__njFLKgNUhT400hh-Cl2DOlOS8tXcQAEANmpqQHD9r5czF/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Yang tertangkap tangan KPK pada saat itu (Rabu, 14 Desember 2022), bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim melainkan bersama 3 orang lainnya yaitu Rusdi selaku Staf Sahat Tua P Simanjuntak selaku penerima suap, dan Abdul Hamid mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang tahun 2016 - 2021 selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) bersama Ilham Wahyudi alias Eeng, Koordinator lapangan Pokmas Kabupaten Sampang selaku pemberi suap (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng sudah di Vonis masing-masing selama 2.6 tahun penjara)<br /><br />Saat itu (Rabu, 14 Desember 2022), KPK terlebih dahulu meringkus Ilham Wahyudi alias Eeng dan Rusdi saat Ilham Wahyudi alias Eeng menyerahkan uang sebesar satu miliar rupiah dari Abdul Hamid kepada Rusdi untuk Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim. <br /><br />Uang sebesar satu miliar tersebut adalah sisa dari 2.5 miliar rupiah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah Pokir untuk Pokmas di Kabupaten Sampang melalui Abdul Hamid  tahun 2023 dan tahun 2024 milik Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLzQZJnJohHzNpM1Pifbt6ac58pbNmveEOYPeU3KQV3xHvf0J5gC2RjhHJcxqcF5hBOxBezXidp-Ip0W44YjZNKfCZq4ZWa4IEF5LT0MY3uZyfQSr1NEv1cR4nzk-7lHB-GrTBuUL6NIB6IkczbDh4z2CuMgqXDO-Mp7oY1fLvULqSURNR3BYiVxt6/s576/Abdul%20Hamid%20dan%20Ilham%20Wahyudi%20alias%20Eeng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="576" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLzQZJnJohHzNpM1Pifbt6ac58pbNmveEOYPeU3KQV3xHvf0J5gC2RjhHJcxqcF5hBOxBezXidp-Ip0W44YjZNKfCZq4ZWa4IEF5LT0MY3uZyfQSr1NEv1cR4nzk-7lHB-GrTBuUL6NIB6IkczbDh4z2CuMgqXDO-Mp7oY1fLvULqSURNR3BYiVxt6/w640-h462/Abdul%20Hamid%20dan%20Ilham%20Wahyudi%20alias%20Eeng.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 - 2022 (dan 2023 - 2024) juga bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK<br /><br />Dan kasus inipun sepertinya tidak berhenti sampai disini, melainkan bisa jadi akan menyeret beberapa pihak lain seperti Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 maupun pejabat Pemprov Jatim. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023<br /><br />"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNo8vFkmjMxr7IR66TjSFsQod_JbboswM3r7tUf-nzmNEQIAJ1XqzHLkII2pafi2XHAihU4CBuLcAUDI-P9rzzETC7pRvcJtgXYfVcRPG4hpvuMpeoc2i9X2XyDoSPd2Ncl9RmwcEJMKR1LcpWC2xvMc_-CJzFyYx9vFo8xciDlMGBBwr8-yqn2bRP/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNo8vFkmjMxr7IR66TjSFsQod_JbboswM3r7tUf-nzmNEQIAJ1XqzHLkII2pafi2XHAihU4CBuLcAUDI-P9rzzETC7pRvcJtgXYfVcRPG4hpvuMpeoc2i9X2XyDoSPd2Ncl9RmwcEJMKR1LcpWC2xvMc_-CJzFyYx9vFo8xciDlMGBBwr8-yqn2bRP/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto <br /><br />Selain apa yang disampaikan JPU KPK Arif Suhermanto, juga terlihat saat KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa barang bukti penting yang diduga berkaitan dengan dana hibah APBD Jatim di beberapa tempat di Jawa Timur diantaranya Kantor Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dinas PU Jatim, Kediaman Sekda dan Ketua DPRD Jatim<br /><br />Selain melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa barang bukti, KPK juga memeriksa para Ketua Pokmas di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Pamekasan, beberapa pejabat Pemprov dan para anggota DPRD termasuk melakukan pencekalan terhadap Ketua serta 3 Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024.<br /><br />Namun siapa dan berapa orang yang ditetapkan menjadi Tersangka oleh KPK, hingga saat ini belum ada tanggapan dari KPK sendiri. (Jnt)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim Terungkap, Dana Hibah APBD Jatim Tertinggi Di Pulau Jawa Diatas 10%

Direktur Jenderal Bina Permbangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2020-2021) Dr. Hari Nur Cahya Murni M.Si: “Sudah kami ingatkan ke Gube...

»

Sidang Korupsi Suap Bupati Bangkalan Terungkap Adanya Aliran Uang Rp1.5 M Ke Jaksa Untuk Mengamankan Mantan Bupati R. Makmun Ibnu Fuad

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#R. Makmun Ibnu Fuad Alias Momon menjabat Bupati Bangkalan Tahun 2014 - 2019, sedangkan Terdakwa R. Abudul Latif Amin Imron tahun 2014 - 2019 menjabat Wakil Ketua DPRD dan tahun 2019 - 2024 menjadi Bupati yang saat sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi Suap “jual beli” jabatan dan Fee Proyek. Sementara Penganggaran untuk pembelian Kambing Etawa di 273 Desa tahun 2017 tidak masuk dalam pembahasan TAPD maupun Banggar DPRD hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019#  </span></span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iFT9MjoLZND0JZdvWeo-HPggBnYFnZP-cpiT6IA_1DQmFmU1Wn7q6mlDTmZaPwzSedUxg4rze7K8DwVlc4cG4srZcGWJWxW8M4Bbs5IYT2SQovvisy4XwBiw6OpmaPnAd-sSMvwWTAmWH6_85AExydNl1gCJMuU_PFgOV4KgBIJ5B0oCUZI2G5or/s1291/Bupati%20dan%20mantan%20Bupati%20Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="542" data-original-width="1291" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2iFT9MjoLZND0JZdvWeo-HPggBnYFnZP-cpiT6IA_1DQmFmU1Wn7q6mlDTmZaPwzSedUxg4rze7K8DwVlc4cG4srZcGWJWxW8M4Bbs5IYT2SQovvisy4XwBiw6OpmaPnAd-sSMvwWTAmWH6_85AExydNl1gCJMuU_PFgOV4KgBIJ5B0oCUZI2G5or/w640-h268/Bupati%20dan%20mantan%20Bupati%20Bangkalan.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />“Bangkai yang sudah terkubur dalam-dalam baunya tetap tercium”. Kalimat inilah yang mungkin tepat terkait “hitam putihnya” proses hukum dalam kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 berdasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Jatim Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang terungkap dari keterangan Muhammad Sodiq selaku Wartwan (saat ini menjabata Komisioner Kmisi Informasi) di Kabupaten Bangkalan  sebagai orang kepercayaan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, pada Jumat, 26 Mei 2023<br /><br />Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati diadili karena diduga penerima uang suap hasil “jual beli” jabatan, seoran dan fee proyek sejak tahun 2020 - 2022 baik langsung maupun melalui Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsFqZFeoBkQE1iJ-e_Qptece51B7XhGUBdPQ-W77oDWhVmCbd7hWMSCPd4SfDAFGTd1yUe6XaWPWGo3uGenQCf-YeRyNSSzX953yzSgKPnOvPbBn8I-0tWC6wIRWUFMQEmaJDOFctB3cNEh3gvbAMOVjL6u0hBNu_M_9Al7Fb4rH0L3z07vodv5aF/s800/a..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="441" data-original-width="800" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifsFqZFeoBkQE1iJ-e_Qptece51B7XhGUBdPQ-W77oDWhVmCbd7hWMSCPd4SfDAFGTd1yUe6XaWPWGo3uGenQCf-YeRyNSSzX953yzSgKPnOvPbBn8I-0tWC6wIRWUFMQEmaJDOFctB3cNEh3gvbAMOVjL6u0hBNu_M_9Al7Fb4rH0L3z07vodv5aF/w640-h352/a..jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Muhammad Sodiq adalah salah satu Wartawan di Madura sebagai orang kepercayaan Bupati Bangkalan sejak dijabata Alm. Fuad Amin tahun 2003 - 2008 dan 2008 - 2013 dan kemudian sebagai orang kepercayaan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati sejak 2019 - 2024   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">M. Sodiq saat ini mejabat Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan yang dilantik oleh Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan adalah salah “pemeran utama” dalam kasus Korupsi yang menyeret Bupati Bangkalan yaitu R. Abdul Latif Amin Imron dan lima Terdakwa sebelumnya selaku Kepala Dinas yang sudah dijatuhi hukuman (Vonis) penjara bagai pemberi suap  karena M. Sodiq mendapat tugas penting dari Terdakwa selaku Bupati untuk mengatur proses lelang proyek APBD Kabupaten Bangkalan dan mengumpulakan fee proyek dari para kontraktor<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><span style="color: red;"><br /><span style="font-size: medium;">Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Divonis 4.6 Thn Penjara <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/04/dua-terdakwa-korupsi-kambing-etawa_30.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/04/dua-terdakwa-korupsi-kambing-etawa_30.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTUqwugfIjeW_7LMm1aTu2MIJ4fu4TOGus52EjynZxrtRLXxLh4biypGGY2bWi29WIV4qLhUEaTWAcMtbPIAWOUORUYR2Wkca4UsgrAXxc2QekE8bDTHro-jWLvfYBA1gk9dbqMf3uxk7uNovcW7eWc2TaNjRU67tfBWB_3EF_N8wX1rMF0GLl91d/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="531" data-original-width="640" height="532" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUTUqwugfIjeW_7LMm1aTu2MIJ4fu4TOGus52EjynZxrtRLXxLh4biypGGY2bWi29WIV4qLhUEaTWAcMtbPIAWOUORUYR2Wkca4UsgrAXxc2QekE8bDTHro-jWLvfYBA1gk9dbqMf3uxk7uNovcW7eWc2TaNjRU67tfBWB_3EF_N8wX1rMF0GLl91d/w640-h532/b..jpg" width="640" /></a></div>Lalu apa “hitam putihnya” kasus perkara Korupsi kambing etawa di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan/perekonomian negara c/q. Kabupaten Bangkalan sebesar Rp8.4 miliar yang diungkap M. Sodiq di persidangan dalam perkara dugaan Korupsi Terdawka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan?<br /><br />Ada hubungan apakah antara M. Sodiq dengan kasus perkara Korupsi kambing etawa di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang sudah “terkubur dalam-dalam” namun terungkap lagi di persidangan pada Jumat, 26 Mei 2023?    </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kasus Korupsi kambing etawa sudah “terkubur dalam-dalam” alias sudah di daidili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan dua Terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLByoBuzrE831knXWWCuJ_GMBJhU9Ymak8zMR0waBunl53p_uUda2odS5IA6SPrM5imVlZlQeTrY5rmdhcNfkZji5mPyy_ROVM0qRbpdlaVBOqUKhOX8ytV1MTrb7GW5NXLla9u85rptQl7bLQQQIIA1uuvPXnMleTQKZkZr15DvxN0ZDT1pTObuN/s400/(kiri)%20Hadi%20Wiyono%20selaku%20penjual%20Kambing.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="400" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKLByoBuzrE831knXWWCuJ_GMBJhU9Ymak8zMR0waBunl53p_uUda2odS5IA6SPrM5imVlZlQeTrY5rmdhcNfkZji5mPyy_ROVM0qRbpdlaVBOqUKhOX8ytV1MTrb7GW5NXLla9u85rptQl7bLQQQIIA1uuvPXnMleTQKZkZr15DvxN0ZDT1pTObuN/w640-h594/(kiri)%20Hadi%20Wiyono%20selaku%20penjual%20Kambing.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawan (kiri) Foto. Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Yang menjadi pertanyaannya adalah, kemana dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan/perekonomian negara c/q. Kabupaten Bangkalan sebesar Rp8.413.781.427? Karena Kedua Terpidana ini (Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H) tidak dihukum untuk membayar uang pengganti<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang terlibat dan bersalah hanya Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan?<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>“Hitam Putinya” perkra Korupsi Kambing Etawa </b></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8jP5pBQ4puesHhbg2aoxsx-MkYNIHOEUYNvd0g7TC65JlLf1QUXgB4Jl8aCg0Ay7WUAhzDTRLxaXd4lZO9xaiK9xWCEMcDXL5n_4wR0dp3mjgt94XakMiVQ1WS2JbYaEuSjNN2Nj7zugunmad5noO9dGFORQ9N8hJ-HRJV298ya3WJ6mEwrpFQ-U/s640/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk8jP5pBQ4puesHhbg2aoxsx-MkYNIHOEUYNvd0g7TC65JlLf1QUXgB4Jl8aCg0Ay7WUAhzDTRLxaXd4lZO9xaiK9xWCEMcDXL5n_4wR0dp3mjgt94XakMiVQ1WS2JbYaEuSjNN2Nj7zugunmad5noO9dGFORQ9N8hJ-HRJV298ya3WJ6mEwrpFQ-U/w640-h568/terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Dua Terpidana Kasus Korupsi Kambing Etawa yaitu I</span><span style="color: red; font-size: x-small;">r. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan</span></td></tr></tbody></table>Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 Desa se-Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa karena proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal tidak tercantum dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan.<br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Bumdes di  273 desa se-Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain itu, dalam proses penyusunan anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGxAGIBJ-UlNBcea6YWVovxdg1w7W82wC_18CGrArLh9taJgEjvOgNz7nARnfN4wjqoDzQCyLUaevz5mbwefdoEKqZKGaLNHT61o18-JNJ7IsLm1314ZHEdT3kYcibZ9PTJg7imTNzUAyuWx9jiRM5Lm-cBjXQ8D3IAy0uiHLF-D6hYVMtTmMRmt2/s640/1....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="640" height="408" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEGxAGIBJ-UlNBcea6YWVovxdg1w7W82wC_18CGrArLh9taJgEjvOgNz7nARnfN4wjqoDzQCyLUaevz5mbwefdoEKqZKGaLNHT61o18-JNJ7IsLm1314ZHEdT3kYcibZ9PTJg7imTNzUAyuWx9jiRM5Lm-cBjXQ8D3IAy0uiHLF-D6hYVMtTmMRmt2/w640-h408/1....jpg" width="640" /></a></div>Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 Desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Bumdes yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 <br /><br />Tanggapan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan M. Iqbal Firdaozi, SH., MH (4 Mei 2020)<br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa di peroleh,” kata M. Iqbal Firdaozi, SH., MH, Kamis, 30 April 2020<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, tim TAPD, Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) bisa jadi tersangka?<br /><br />Dengan tegas, M. Iqbal Firdaozi, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmMyRmoM6rmZgVxOeZyng7Nbm7rDEepvFGsgP5GIhiqk7V7qUaTLJBjtjuKHgDsjvyp0PSNy6YYyVj78k36yX-Aa-6_gloLWgALvuEOj_gbX6j7xOKXfCNsYhiVGqUCDjR83Tc-skzBg5BwNN5OfAdKB5EHaZp53SGH2XgtDXPV1eI7Cpb7rY7mDqK/s640/X.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmMyRmoM6rmZgVxOeZyng7Nbm7rDEepvFGsgP5GIhiqk7V7qUaTLJBjtjuKHgDsjvyp0PSNy6YYyVj78k36yX-Aa-6_gloLWgALvuEOj_gbX6j7xOKXfCNsYhiVGqUCDjR83Tc-skzBg5BwNN5OfAdKB5EHaZp53SGH2XgtDXPV1eI7Cpb7rY7mDqK/w640-h640/X.jpg" width="640" /></a></div>“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.<br /><br />Kasus Korupsi Kambing Etawan “Terkubur Dalam-dalam” setelah M. Iqbal Firdaozi, SH., MH Pindah Tugas Ke Jawa Barat tahun 2021 <br /><br />Seiring dengan waktu, berpindahnya tugas M. Iqbal Firdaozi, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ke Jawa Barat tahun 2021, disaat itupulah penyidikan baru yang ditegaskan M. Iqbal Firdaozi, SH., MH untuk kasus Korupsi kambing etawa “terkubur dalam-dalam” alias tak ada lagi kelanjutanya<br /><br />Dengaan berpindahnya M. Iqbal Firdaozi, SH., MH selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, nama R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon selaku Bupati Bangkalan, tim TAPD, Tim Banggar PPRD, para Camat dan ratusan Kepala Desa selaku penerima termasuk Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa serta Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI) bernafas lega dan tidur nyenyak<br /><br />Namun pertanyaannya adalah, apakah M. Iqbal Firdaozi, SH., MH tidak membuat laporan pertanggung jawaban terkait pengembangan baru kasus perkara Korupsi kambing etawa kepada Kepala Kejaksaan dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan yang menggantikannya? Atau memang....???   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfV6ysPA_7oFa1GkdlnIyvlDboEkSa7O8KFDbFu9t_JQtQIvmMH1XFYoNXv6w65LW77kRC3eFbW9dr8tx9--dDgeltcM0bwg_AmRSfDw7W1SWYRmsjGdnuMDMa9cGHBawIXdyKGHQtilhRg7JtnaItMZMoYklg1a8hGTpzSP7ZXFtM5Ba1qqGbvcp/s1599/M.%20Sodiq..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUfV6ysPA_7oFa1GkdlnIyvlDboEkSa7O8KFDbFu9t_JQtQIvmMH1XFYoNXv6w65LW77kRC3eFbW9dr8tx9--dDgeltcM0bwg_AmRSfDw7W1SWYRmsjGdnuMDMa9cGHBawIXdyKGHQtilhRg7JtnaItMZMoYklg1a8hGTpzSP7ZXFtM5Ba1qqGbvcp/w640-h360/M.%20Sodiq..jpg" width="640" /></a></div>Terungkapnya “hitam putih” Kasus Korupsi Kambing Etawan adanya aliran uang Rp1.5 M ke Jaksa untuk menyelamatkan mantan Bupati R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dari keterangan M. Sodiq (Jumat, 26 Mei 2023)<br /><br />“Bangkai yang sudah terkubur dalam-dalam baunya tetap tercium”. Kalimat inilah yang mungkin tepat terkait terungkapnya “hitam putih” proses hukum dalam kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dari keterangan Muhammad Sodiq selaku Wartwan (saat ini menjabata Komisioner Kmisi Informasi) di Kabupaten Bangkalan  sebagai orang kepercayaan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, pada Jumat, 26 Mei 2023<br /><br />Terungkapnya “hitam putih” proses hukum dalam kasus perkara Korupsi kambing etawa di Kabupaten Bangkalan tahun 2017 adalah dari keterangan M. Sodiq di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 26 Mei 2023) yaitu adanya aliran uang sebesar Rp1.5 M ke Jaksa untuk menyelamatkan mantan Bupati R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon <br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, M Sodiq menjelaskan terkait fee proyek yang diterimnya dari para kontraktor, ada yang diantarkannya ke Kasi Pidus Kejari Bangkalan yaitu M. Iqbal yang totalnya sebesar Rp1.5 miliar untuk mengamankan mantan Bupati Bangkalan R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dalam kasus Korupsi kambing etawa   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiW9SdLblsHA9z0Wnxpn-aEXQLVlD7Z-eabzHCggYYjgyJDCY4CXOH5khA9g2ucJCYbOqs7qzYpLI6BtJnfMkfKIy31QhickCPjx0KLBkgeAGflxy224wyY-g2fJc4Gl9d0vQqePw_HQ7LUgw-amUd8GNL5BQw2-qWLeGNhRGwhpNQPAZ7R-MfYBm/s1599/M.%20Sodiq.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuiW9SdLblsHA9z0Wnxpn-aEXQLVlD7Z-eabzHCggYYjgyJDCY4CXOH5khA9g2ucJCYbOqs7qzYpLI6BtJnfMkfKIy31QhickCPjx0KLBkgeAGflxy224wyY-g2fJc4Gl9d0vQqePw_HQ7LUgw-amUd8GNL5BQw2-qWLeGNhRGwhpNQPAZ7R-MfYBm/w640-h360/M.%20Sodiq.jpg" width="640" /></a></div>M. Sodiq menjelaskan kepada Majelis Hakim, uang yang disetorkan kepada oknum jaksa itu terkumpul serkitar Rp 1,5 miliar dan sebesar 1 miliar rupiah ditukarkan dalam bentuk Dollar karena permintaan Jaksa lalu setelah ditukar dalam bentuk dollar dimasukkan dalam tiga kain batik yang kemudian dimasukkan dalam kotak<br /><br />“Saat itu ada kasus Korupsi kambing etwa. Untuk mengamankan mantan Bupati atas nama R. Makmun Ibnu Fuad. Uang itu dari Pak Fahad dimasukkan dalam tas besar. Satu miliar saya serahkan ke Jaksa. Jaksanya itu namanya Iqbal saya serahkan di rumahnya hanya ada saya dan Jaksa Iqbal. Saya disuruh menukarkan ke Dollar,” kata M. Sodiq kepada Majelis Hakim<br /><br />Nah, pertanyaanya dari keterangan M. Sodiq ini adalah, apakah ada kaitannya uang yang diserahkan M. Sodiq ke Kasi Pidsus M. Iqbal dengan tidak adanya lagi pengembangan baru atau penetapan Tersangka baru dalam kasus Korupsi kambing etawa?<br /><br />Terkait pengakuan M. Sodiq selaku saksi hidup yang menyerahkan sejumlah uang, mantan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan M. Iqbal tak bersedia memberikan komentar apapun saat beritakorupsi.co mengirimkan cuplikan video pengakuan M. Sodiq dalam persidangan.<br /><br />Sementara hingga berita ini ditanyangkan, dua pejabat Kejaksaan Agung RI yaitu Wakil Jaksa Agung dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan yang dihubungi beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp belum memberikan tanggapan sama sekali. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Bupati Bangkalan Terungkap Adanya Aliran Uang Rp1.5 M Ke Jaksa Untuk Mengamankan Mantan Bupati R. Makmun Ibnu Fuad

#R. Makmun Ibnu Fuad Alias Momon menjabat Bupati Bangkalan Tahun 2014 - 2019, sedangkan Terdakwa R. Abudul Latif Amin Imron tahun 2014 - 201...

»