Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis 8 Tahun Penjara dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung#</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/w640-h278/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan S, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husein Madya, Ahmad Hidayat Nurdin, Ramaditya Virgiyansyah, Andi Bernard Desman dan Rido Sepputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menuntut Tiga (3) Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji berupa uang “Ketuk Palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran (TA) 2015 - 2018 masing-masing sebesar Rp140 juta atau sejumlah Rp420 juta dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /><br />Ketia Terdakwa tersebut adalah Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi GERINDRA dan Adib Makarim selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024 serta Imam Kambali Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi HANURA yang juga sebagai anggota DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="319" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/w640-h320/4.jpg" width="640" /></a></div>Selain tuntutan penjara badan, Ketiga Terdakwa juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama enam (6) bulan dan tuntuntan pidana berupa membayar uang pengganti untuk Terdakwa Agus Budiarto sebesar Rp349.500.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun<br /><br />Dan untuk Terdakwa Adib Makarim dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp284 juta subsider pidana penjara selama satu (1) tahun serta Terdakwa Imam Kambali sebesar Rp497.600.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam bulan<br /><br />Ketia Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali, berkas perkara penuntuta masing-masing terpisah) ini dituntut pidana penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan sebelumnya, Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/s639/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="639" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/w640-h310/2.jpg" width="640" /></a></div>Terseretnya Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali (dan Supriyono) bermula dari ‘nyanyian merdu’ Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung sebagai Terdakwa Korupsi Suap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html</a></span><br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kab. Tulungagung - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a></span><br /></span><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (keduaya saat ini sudah berstatus terpidana) bersama seorang pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun Tertangkap Tangan KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebagai fee proyek.   <br /> <br />Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan Tigor Prakoso (sudah di adili dan) serta beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/s640/1.2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/w640-h426/1.2.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Sedangkan duit ‘haram’ yang mengalir ke Terpidana Supriyono, Terdakwa Agus Budiarto, Terdakwa Adib Makarim dan Terdakwa Imam Kambali serta para nggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 lainnya adalah sebagai uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap fakta hukum dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PU-PPR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan beberapa pejabat lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum, LSM dan dan Wartawan di Tulungagung<br /><br />Uang suap yang diterima oleh Budi Juniarto dan Budi Setiyawan dari para kontraktor di Tulungagung adalah untuk pencairan dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi - Jawa Timur ke Kab. Tulungagung dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang jumlahnya puluhan milliaran rupiah<br /><br />Dari 'nyanyian merdu’ Sutrisno inilah kemudian pada tahun 2020, KPK menyeret Supriyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk di adili dan kemudian dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan (8) tahun dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.8 miliar subsider pidana penjara selama tiga (3) tahun)     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/s640/1.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/w640-h288/1.1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terpidana Tigor Prakoso</span><br /></td></tr></tbody></table>Setelah Supriyono, kemudian pada tahun 2022, KPK menyeret Tigor Prakasa selaku pemilik perusahaan keluarga yaitu PT Tripel S Putra Kediri, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspal dan PT Kediri Putra yang bergerak di bidang jasa konstruksi<br /><br />Tigor Prakasa diadili sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14 miliar dan dinyatakan bersalah serta di jatuhi hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />Di tahun yang sama (tahun 2022), tepatnya Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka kasus dugaan Korupsi uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 terhadap Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 dan menjebloskannya ke penjara<br /><br />Selain menetapkan status tersangka terhadap Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Ke Kab. Tulungagung (dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya) Tahun 2014 - 2018 <br /><br />Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa pihak sebagai Tersangka yang diduga terlibat dalam proses pemberian dana Bantuan Keuangan Pemprov Jatim termasuk mantan pejabat Pemrov Jatim seperti yang disampaikan Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali. (Jnt)     <br /></div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan ...

»

Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng dan diajak mencairkan uang di Bank Jatim dan hanya diberikan uang sebesar Rp 1 juta. Sedangkan Terdakwa Abdul Hamid mengatakan ada dana bantuan Keuangan dari Pemprov tetapi Terdakwa meminta 20 Persen dari anggaran#</span>   </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Ibarat peribahasa inilah yang mungkin tepat dalam kasus perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hingga menyeret Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30<br /><br />Bayangkan, dengan bekedok memberi bantuan keuangan ke Pokmas dari dana hibah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang menjadi “Korban” sebagai Ketua Pokmas yang tidak mengerti apa dan bagaimana Pokmas yang dimaksud.<br /><br />Hanya karena saling percaya, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang inipun bersedia meminjamkan KTP miliknya atau bahkan meminjam KTP milik orang lain dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas, lalu diajak ke Bank untuk mencairkan uang dana bantuan tetapi uang itu bukannya dimanfaatkan sendiri oleh masing-masing Ketua Pokmas, melainkan hanya menerima satu juta rupiah saja   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng (kemeja putih)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span><br /><br />Hal inilah yang terungkap di persidangan (Selasa, 28 Maret 2023) dalam perkara kasus Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalu staf atau pendampingnya yaitu Rusdi denan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmam<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, menghadirkan saksi sebanyak 15 orang yang terdiri dari 2 pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas di Kabupaten Sampang<br /><br />Kedua pejabat Pemprov Jatim itu adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat dan Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan ke- 13 saksi selaku Ketua Pokmas dimaksud adalah; 1. Abdul Rahman, 2. Abdul Halim, 3. Musawi, 4. Mat Dasir, 5. Ruspandi, 6. Rubai, 7. Moch Awaludin Susanto, 8. Mat Hodari, 9. Supriyadi, 10. Nurul Huda Hidayat, 11. Musnawi alias Gondrong, 12. H. Samsuri, dan 13. Ahmad Firdaus,<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 28 Maret 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 15 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, para saksi selaku Ketua Pokmas mengatakan tidak mengerti apa itu Pokmas dan hanya mengenal Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng yang meminjam KTP para saksi dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas lalu diajak ke Bank Jatim untuk mencairkan uang. Dan setelah uang dicairkan lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa sementara saksi hanya dieri uang sebesar satu juta rupiah<br /><br />Sementara salah satu selau pegawai Kantor Pemerintah Desa Kabupaten Sampang mengatakan, kalau dirinya menadapat informasi dari Terdakwa Abdul Hamid akan ada bantuan keuangan (BK) Pemprov Jatim tetapi Terdakwa meminta 20 persen<br /><br />“(Abdul Hamid) sebagai koordinator Kepala Desa. katanya akan mendapat bantuan tetapi diminta dua puluh persen,” kata saksi. Namun saat JPU KPK menanyakan kemana 20 persen itu, saksi menjawab tidak tau. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Majelis Hakim meminta JPU untuk memeriksa pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang menelang anggaran APBD Pemprov Jatim sebesar Rp8.5 miliar dan mergikan keuangan negara senlai Rp2.6 miliar. Lalu apakah Ir. Miftahol Arifin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitem) akan jadi ‘Tersangka?’</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtcAmVTNzG-rxIGbOmvU0v9J29CJZuCLN5bcooFv5oWy3nglM3qOfP5x9_VP3L27SYtVMUoGOmIMtghV0HGwAx7kaRpnQAxloqTQJs3IdLqCl_Bxne4hfmBqKF-ofZSqkB_ov3s8GuLpQ3DD24MhRD-h2bUk1mwmfyfqMN-s1alTEsh5gfM8brn_S2/s1196/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1196" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtcAmVTNzG-rxIGbOmvU0v9J29CJZuCLN5bcooFv5oWy3nglM3qOfP5x9_VP3L27SYtVMUoGOmIMtghV0HGwAx7kaRpnQAxloqTQJs3IdLqCl_Bxne4hfmBqKF-ofZSqkB_ov3s8GuLpQ3DD24MhRD-h2bUk1mwmfyfqMN-s1alTEsh5gfM8brn_S2/w640-h292/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Dua (2) Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 di Vonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 27 Maret 2023<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Mohammad Jasuli Direktur CV. Liga Utama selaku pemenang lelang (Kontraktor) di Vonis dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp1.819.900.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun, dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan terpisah) Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan tesebut di Vonis pidana penjara selama dau (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp146.427.962 (sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: <br /></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br /><span style="color: #2b00fe;">Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? -</span>  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a><br /><br /><span style="color: #2b00fe;">Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda - </span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sZ2ucnGJ0XfmMbV-S1-7Q58OOC3Z-QLMncCZXE3afisEeWTkKWJOsAQWifVRQdGObQ33fanEmGUra3Hl3qvIjvCOugTzkRYPE7Fn9cy_fWPpcQqPZe1iSCAsA0FP_CtIIzX29iir1NuJLo5SGobRUuY36Lt3eO93ipmOci5fWbrNa4bYIfrCON-z/s640/3..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sZ2ucnGJ0XfmMbV-S1-7Q58OOC3Z-QLMncCZXE3afisEeWTkKWJOsAQWifVRQdGObQ33fanEmGUra3Hl3qvIjvCOugTzkRYPE7Fn9cy_fWPpcQqPZe1iSCAsA0FP_CtIIzX29iir1NuJLo5SGobRUuY36Lt3eO93ipmOci5fWbrNa4bYIfrCON-z/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara (Vonis) terhadap Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 27 Maret 2023) dengan Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Drs. Warji, ST) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bawah perbuatan Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Drs. Warji, ST) sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECb_4kot5eKZd48rK_K8Pg4ClLrTca0pgcviceVd2Gyn0-NochV0sFkrchS6FOFI-iAMyZ0F8cyW5VoUgQhtthjXzd4pzEzVys_OraW-L0Icu471Di__1e2vFdJnd4Wccpf9hbPzbjgeENCm-jllsFH2ax0y0nR3fvGOAdrR5OxOiLipGl5pT33KX/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECb_4kot5eKZd48rK_K8Pg4ClLrTca0pgcviceVd2Gyn0-NochV0sFkrchS6FOFI-iAMyZ0F8cyW5VoUgQhtthjXzd4pzEzVys_OraW-L0Icu471Di__1e2vFdJnd4Wccpf9hbPzbjgeENCm-jllsFH2ax0y0nR3fvGOAdrR5OxOiLipGl5pT33KX/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menarik perhatian dari putusan Majelis Hakim adalah terkait keterlibatan pihak lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 di Vonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 27 Maret 2023<br /><br />“Majelis Hakim merekomondasikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa pihak-pihak lain,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Lalu siapa pihak lain yang dimaksud? Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ? Atau Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Yulianto selaku Asisten Pelaksana dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama?<br /><br />Sebab dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 10 Januari 2023), saat Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK dihadirkan sebagai saksi tidak dapat menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim terkait “kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan dibuat”<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu. Namun Ir. Miftahol Arifin, MM tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa<br /><br />Kemudian persidangan selanjutnya pada Selasa, 17 Januari 2023, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kronfrontir antara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgglJefWtAsCKUim3xPaLCoLI4WG7RwLfNhAADSjLhxRybuSbAnWABkjtBQMp0K9VjYGQ862uHInpdoBDkj-IUJfagp3Ou640j3C5NV2D-24EElQdaGev63dXRXqvDmv77PsbOezGy-6SVyd_XTNxF2xZ2r-quVivIU-_dy2rzvFhKIvlKJ1Y01B2sp/s639/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="639" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgglJefWtAsCKUim3xPaLCoLI4WG7RwLfNhAADSjLhxRybuSbAnWABkjtBQMp0K9VjYGQ862uHInpdoBDkj-IUJfagp3Ou640j3C5NV2D-24EElQdaGev63dXRXqvDmv77PsbOezGy-6SVyd_XTNxF2xZ2r-quVivIU-_dy2rzvFhKIvlKJ1Y01B2sp/w640-h312/5..jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan ini terungkap, atas keterangan saksi Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya dan saksi M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama, bahwa progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 hingga batas akhir pejanjiaan kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dan telah dilakukan pemutusan kontrak sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen lebih tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen, <br /><br />Namun pekerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama selaku pemenang lelang atau kontraktor yang mengerjakan proyek dan Terdakwa Drs. Warji, ST Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas sampai 31 Desember 2021,<br /><br />Pembayaran yang dilakukan kepada CV. Liga Utama dan CV. Dinamika Raya bukan 46 persen sesuai laporan konsultan melainkan 52,293 Persen yang dibuat oleh PPK yaitu sebesar Rp4.165.209.091 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF4J0gJlmQxr9xFAz8Ot-DqWlbmF7wfNhxQ5Wya_aRZD-0En9SKtm2AoCzSZkRg-TDlU4z9eOas7DU_xOf2rU4JALWJnRV94QynvXo8qmNg96CJwGah5eCw9fUpkyWRRqRRygqP1anJnik4oKh-waWe4ZcRM0fbxkE0PAxDyxgiZHghYTQHRdXHt6k/s1228/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="1228" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF4J0gJlmQxr9xFAz8Ot-DqWlbmF7wfNhxQ5Wya_aRZD-0En9SKtm2AoCzSZkRg-TDlU4z9eOas7DU_xOf2rU4JALWJnRV94QynvXo8qmNg96CJwGah5eCw9fUpkyWRRqRRygqP1anJnik4oKh-waWe4ZcRM0fbxkE0PAxDyxgiZHghYTQHRdXHt6k/w640-h406/4.jpg" width="640" /></a></div>Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan saat itu (Selasa, 17 Januari 2023), atas keterangan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak dua kali penyerahan kepada Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa semua saksi yaitu Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama<br /><br />“Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM <br /><br />Pertanyaannya adalah, berani dan siapkah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK dan menyeretnya sebagai Tersangka dalam kasus Korupsi proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan tahun 2021 merugikan keuangan/perekonomian negara senilai Rp2.647.750.393,50? Atau sebaliknya???<br /><br />Atau adakah intervensi dari pihak internal ataupun dari pihak lain sehingga yang diseret oleh JPU Kejari Pacitan dalam kasus ini hanya dua Terdakwa dari pihak swasta yaitu Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST ??? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSx8TAEIQ8AF7nz8g2cQ6dz8GFdi4cgP_x2SqWBL4V18kClFdRkVFRXadt0ye2_PggxRuxXiEz3aiWbeTaQUGbxR8gDS-2cSQ9cSS9lXHDUcRrYDQJka0Y8Mo7K0LvhmFKULYHMSDh7_LCeu6_z5_JxQRMCmtJC4AvL1WurHB2jafiSRclcNL1Y7zh/s1600/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSx8TAEIQ8AF7nz8g2cQ6dz8GFdi4cgP_x2SqWBL4V18kClFdRkVFRXadt0ye2_PggxRuxXiEz3aiWbeTaQUGbxR8gDS-2cSQ9cSS9lXHDUcRrYDQJka0Y8Mo7K0LvhmFKULYHMSDh7_LCeu6_z5_JxQRMCmtJC4AvL1WurHB2jafiSRclcNL1Y7zh/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>Logikanya, kalau progres pekerjaan hingga batas akhir perjanjian kerja tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen namun oleh PPK dibuat menjadi 52,293 atau selisih hampir 6 persen dan PPK tetap memerintahkan Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST untuk tetap mengerjakan hingga akhir tahun sekalipun PPK sudah melakukan pemutusan kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi dianggap telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Korupsi, lalu apakah hanya Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST yang harus diadili atau dihukum???<br /><br />Apakah domumen hasil progres pekerjaan itu “jatuh dari langit” dan semua permasalahan yang terjadi menjadi tanggungjawab Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST, sehingga Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggrana (KPA), PPK, PPTK tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum???”<br /><br />Kalau PPK sudah melakukan pemutusan kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, mengapa CV Liga Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa dan CV Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas masih diperbolehkan melakukan pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2021?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr9gjFRoNLk4BruACQYamsUCAFPRTZFSJ61N1gtxPcyTr-vOQAWm4FazrswkW17QEhNdVuSpk0aCayp6wcWvj8XA32HL5ChyKx4xmi10kHqaGmojdYrguIUxlQ995CY00dVfMdBmDrt3OULzt0TfpBnCDLGlSl6Tmp8I3UeOsjK3PAxKUy3TR1jf5/s1196/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1196" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr9gjFRoNLk4BruACQYamsUCAFPRTZFSJ61N1gtxPcyTr-vOQAWm4FazrswkW17QEhNdVuSpk0aCayp6wcWvj8XA32HL5ChyKx4xmi10kHqaGmojdYrguIUxlQ995CY00dVfMdBmDrt3OULzt0TfpBnCDLGlSl6Tmp8I3UeOsjK3PAxKUy3TR1jf5/w640-h292/6.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, JPU Muslimin kepada beritakorupsi.co mengatakan, belum dapat menjelaskan siapa pihak lain yang dimaksud dalam putusan Majelis Hakim karena belum menerima salinan putusan secara lengkap<br /><br />“Memang itu faknya kalau Majelis Hakim merekomondasikan pihak lain untuk diperiksa tetapi kami belum dapat menjelaskannya karena kami belum menerima salinan putusan. Kalau mengenai putusan Majelis Hakim tadi kami masih pikir-pikir,” kata JPU Muslimin seusai persidangan<br /><br />Terseretnya Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST ke “lingkaran hitam” kasus Tindak Pidana Korupsi adalah bermula pada tahun 2021 lalu. <br /><br />Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 untuk proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.544.367.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/341/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYmvvbTOTiEQw3jIKP54xaBhkK9gnPK_R6v3oNXaJPfawpsGp8qh3p_QVdJpnlp7f4o0fjz2T2mgQxcYQ64Oah3Z95VQO2aM8Z-apXssZX-hevtft7zUFGMB7moWIMriRrqDn4equ-8HzV-sVFT3CSiaxJPCSv_npz0zN9DRwyFiaFUk52i2qrnq5m/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYmvvbTOTiEQw3jIKP54xaBhkK9gnPK_R6v3oNXaJPfawpsGp8qh3p_QVdJpnlp7f4o0fjz2T2mgQxcYQ64Oah3Z95VQO2aM8Z-apXssZX-hevtft7zUFGMB7moWIMriRrqDn4equ-8HzV-sVFT3CSiaxJPCSv_npz0zN9DRwyFiaFUk52i2qrnq5m/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 4 Juni 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja dengan Terdakwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk pengawasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp671.636.900 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender  <br /><br />Dan pada tanggal 16 September 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja untuk pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000 yaitu Terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September sampai 14 Desember 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan 46 Persen sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi oleh PPK dibuat menjadi 52,293 Persen dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 (sesuai progres 52,293 Persen) dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, dan pembayaran sebesar Rp200 juta lebih untuk pangawasan pekerjaan dari nilai anggaran sebesar Rp671.636.900 serta Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) untuk melanjutkan pekerjaan sampai akhir tahun 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6q6BUFkm9K0rLodKooFC3d-MzgootWnL7SZavm2K4DmzbkhmxPCRd8wGbC80v7LBtx3Ad9K8UNJCgY4a_UVYbVG106Lblctd6Df-iAd41QUt5-IU7zCr2JCHlkqXGrwqEb_jy73BS60OP1AH4cJ22OOvM_053rIVaQIIZEXqsmw0Q7dV0HRckCaOk/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6q6BUFkm9K0rLodKooFC3d-MzgootWnL7SZavm2K4DmzbkhmxPCRd8wGbC80v7LBtx3Ad9K8UNJCgY4a_UVYbVG106Lblctd6Df-iAd41QUt5-IU7zCr2JCHlkqXGrwqEb_jy73BS60OP1AH4cJ22OOvM_053rIVaQIIZEXqsmw0Q7dV0HRckCaOk/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah uang oleh M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di jok tengah mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaan maupun tuntutanya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Yjh3M8RfJEn9dTiIvzPMVESu4SFGrcLYHPiEBIBhWs5MjQ0xF8PQDYbwpsjW14FTylUnHZtgJdV15jRtZw_rhFNW1vdJijd8CPwbpBTGGvjbsaiMhH2Kn0oQLcJpEohhP5bvMnmbq03JY_64or_uOJo-gL5O_x1lTD1JtlRIre7RfEK4iuESxxfu/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Yjh3M8RfJEn9dTiIvzPMVESu4SFGrcLYHPiEBIBhWs5MjQ0xF8PQDYbwpsjW14FTylUnHZtgJdV15jRtZw_rhFNW1vdJijd8CPwbpBTGGvjbsaiMhH2Kn0oQLcJpEohhP5bvMnmbq03JY_64or_uOJo-gL5O_x1lTD1JtlRIre7RfEK4iuESxxfu/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel   <br /><br />JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%. <br />  <br />Kasus inipun ibarat peribahasa, “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perkara ini tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak membuat progres pekerjaan dari 46 persen menjadi 52,293 persen<br /><br />Kasus inipun tidak akan menjadi perkara hingga sampai ke Pengadilan Tipikor andai saja PPK tidak memerintahkan Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST untuk tetap melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun karena PPK sudah melakukan pemutusan kerja. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK?

“Majelis Hakim meminta JPU untuk memeriksa pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pa...

»

Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. Lusy, kakak kandung Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya”</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/s487/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="365" height="455" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/w360-h455/lusi1.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Harta dunia memang sering menjadi “biang kerok” perselisihan dan tanpa pandang bulu baik teman apalagi keluarga. Tetapi berbeda dengan harta “Surgawai” yang tak seorangpun memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi antara Ny. Lusy dengan mantan istri adik kandungnya, Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yaitu Ang San San<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar dan istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi sebagai Direktur, sementara istrinya hanya sebagai persero diam atau Komanditer </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Menurut sumber bahwa Persero diam atau Komanditer yang artinya, “Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan, Sekutu”</i><br /><br />Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adiknya yang ke- 8 dari sembilan bersaudara. Dan untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br />“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,” kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br />“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,” kata Ny. Lusy<br /><br />Dan pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br />“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,” lanjut Ny. Lusy<br /><br />Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br />“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya,” ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br />“Adik saya meninggal Mei 2021 setelah beberapa lama sakit saya rawat. Beberapa hari kemudian Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko itu dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluara Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br />“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini, maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br />“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan,” ucap Ny. Lusy<br /><br />Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko milik alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang baru dua bulan dikelola Ny. Lusi<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan, dan tidak ada serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB yang melakukan penyitaan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,” ujar Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari penjelasan Ny. Lusy terkait  pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti oleh petugas dari Polda NTB mengundaang pertanyaan yaitu, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat serah terima penyitaan barang bukti dari petugas kepolisian kepada seseorang? Apakah memang dalam KUHP/KHUAP mengatur bahwa petugas kepolisian dapat menyita dari siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dokumen serah terima dan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Begitu kuatkah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)????</div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,” ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br />“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,” ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br />“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,” ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dbalik laporan ini? Mengapa Ang San San tidak mengggugat Ny. Lusy secara perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. L...

»

Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;"><u>Marianna Pardosi selaku Penggugat:</u></span></b> “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami  menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname”.</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/s583/Indra%203.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="583" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/w640-h330/Indra%203.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>"Menuntut hak maupun mencari keadailan di negeri ini bukanlah hal yang mudah semudah menemui dedaunan di peinggir jalan raya walau banyak orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ‘roma’. Tetapi menuntut hak maupun mencari keadailan ibarat melewati hujan badai di malam hari yang membutuhkan tenaga, pikiran maupun duit walaupun bukan duit untuk segalanya namun butuh duit untuk segalanya".</i><br /><br />Dan itulalah yang saat ini dialami dan diperjuangkan oleh Marianna Pardosi, perempuan berusia 42 tahun warga Manukan Surabaya, seorang single parent atau janda anak satu yang ditinggal mati almarhum suaminya, Edison Leonardo Lumbantobing pada tanggal 26 Oktober 2014 lalu. <br /><br />Dan untuk kelangsungan hidupnya termasuk anaknya, saat ini Marianna Pardosi bekerja sebagai buruh disalah satu toko di daerah Demak Surabaya<br /><br />Perjuaangan yang dilakukan oleh Marianna Pardosi untuk menuntut hak maupun mencari keadailan adalah untuk mendapatkan klaim ansuransi jiwa almarhum suaminya, Edison Leonardo Pardosi dari PT Ansuransi Jiwasraya (PT AJ, Persero) Kantor Wilayah Utama, Gedung Life Tower/ Lippo Kuningan Lantai 11, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Setiabudi Jakarta sebagai Tergugat II, <br /><br />Sedangkan Tergugat I adalah PT Bank Tabungan Negera (PT BTN, Persero) Tbk. Cabang Surabaya Bukit Darmo, di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 399 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya<br /><br />Marianna Pardosi tidak hanya menggugat PT AJ dan PT BTN, tetapi juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Gedung Keuangan Negara di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya sebagai Tergugat III, PT Properindo Gemilang Makmur (PT PGM) di Ruko Satelite Town Square Blok D 22-23, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya sebagai Tergugat IV dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I/ATR I, di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya sebagai Tergugat V<br /><br />Selain itu, Marianna Pardosi juga menggugat seorang Notaris Surabaya yaitu Ranty Artsilia, SH yang beralamat di Jl. Jambi No. 39, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I  dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Timur di Gedung BI Lt. 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Seletatan, Kec. Krembangan Surabaya Turut Tergugat II  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/s1600/indra%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1600" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/w640-h316/indra%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara gugatan terhadap kelima Tergugat dan dua Turut Tergugat tersebut diatas, di ajukan Marianna Pardosi ke Pengadialn Negeri (PN) melalui Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum-nya, dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan. hal itu dikatakan Marianna Pardosi yang ditemani kakak kandung almarhum, Eva Lumbantobing dan sumi Eva Lumbantobing, Saorba Purba saat bertemu dengan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa waktu lalu<br /><br />“Masih sidang di PN, pengacara saya Pak Indra dan Pak Andri. Saya dibantu karena saya tidak tidak punya uang untuk bayar,” kata Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co mengawali ceritanya<br /><br />Marianna Pardosi menceritakan, pada tahun 2009, Ia (Marianna Pardosi) menikah dengan Edison Leonardo Pardosi (alm). Dan pada tahun 2013, Edison Leonardo Pardosi (alm) mengajukan kredit sebesar 268.500.000 ke Bank BTN dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 seluas 84 m2 atas nama Edison Leonardo Lumbantobing (alm) yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya<br /><br />“Tanggal 25 Februari 2013 penandatangan akta kredit di kantor BTN, ada Notaris. Tapi surat perjanjiannya sudah ada dan tinggal tanda tangan, jadi suami saya disuruh untuk baca baru menandatangani, saat itu saya ada. Kredit selama lima belas tahun dengan angusran sebesar Rp249.636.914,” ujar  Marianna Pardosi <br /><br />Pada saat itu, lanjut Marianna Pardosi, ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya. Karena aturan di Bank BTN mewajibkan nasabah ikut ansuransi jiwa tapi tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm) sebagai pemegang Polis Asuransi.<br /><br />“Ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya (...apakah memperkenalkan diri.... tanya beritakorupsi.co memotong pembicaraan), ya mereka memperkenalkan diri dari Ansuransi Jiwaserya tapi tidak ada persyaratan atau surat yang ditandatangani suami saya mengenai ansuransi itu,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />Dari keterangan Marianna Pardosi ini, ada yang menggelitik terkait kewajiban nasabah Bank BTN yang mengajukan kredit dengan jaminan Sertifikat HGB tetapi diwajibkan ikut ansuransi jiwa. Apa kaitannya sertifikat yang dijaminkan oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm)  di Bank BTN dengan ansuransi jiwa? Bukankah lebih tepatnya ansuransi ganti rugi bilamana sertifikat itu mengalami masalah seperti hilang atau kebakaran???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/s1600/Indra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="814" data-original-width="1600" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/w640-h326/Indra.jpg" width="640" /></a></div>Sebulan kemudian dari penandatanganan akta kredit dan pencairan, yaitu pada Maret 2013 hingga September 2014, pembayaran angusran tidak ada masalah alias lancar. Namun pembayaran angsuran mulai macet sejak Oktober 2014 karena Edison Leonardo Lumbantobing meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014<br /><br />“Saya tidak tau kenapa diwajibkan ansuransi jiwa tapi persyaratan di Bank BTN ya gitu. Pembayaran angsuran mulai Maret 2013, pembarayaran lancar. Mulai berhenti sejak suami saya meninggal Oktober 2014,” ujar Marianna Pardosi<br /><br />“Musibah” datanga pada awal tahun 2015 tepatnya tanggal 8 Januari, dimana saat itu Marianna Pardosi mengajukan klaim ansuransu jiwa almarhum suaminya ke Bank BTN. Namun enam bulan kemudian yaitu tanggal 15 Juli 2015, PT Ansuransi Jiwaseraya menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />“Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />“Ada surat keterangan kesehatan almarhum tahun 2015 ? Kan suami anda sudah meninggal tahun 2014?,” tanya beritakorupsi.co dengan penuh rasa heran dan langsung teringat kasus pembunuhan berencana alm Brigadir J, terkait adanya transfer dari rekening almarhum ke rekening lain padahal almarhum sudah meninggal<br /><br />“Ia itulah saya tidak tau. Itu dari Ansurasnsi Jiwaseraya,” jawab Marianna Pardosi<br /><br />Terkait penolakan klaim ansuransi jiwa oleh PT Ansuransi Jiwaserya seperti yang diceritakan Marianna Pardosi, dimana PT Ansuransi Jiwaserya mengatakan bahwa almurum mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura, beritakorupsi.co menghubungi Kuasa Hukum PT Ansuransi Jiwaserya, LaluAbdi Mansyah, SH., CLI, pada tanggal 11 Maret 2023<br /><br />“Maaf kalau itu saya tidak berani menjelaskan keran masih dalam persidangan. Nanti akan kami jelaskan dalam persidangan,” kata Abdi<br /><br />Sementara Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa gugatannya yang dilayangkan terhadap para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp268.500.000<br /><br />Indra menjelaskan, gugatan itu dilakukan karena objek berupa tanah dan bangunan dimana sertifakatnya sebagai jaminan di Bank BTN yang sudah berpindah nama dari almarhum Edison Leonardo Lumbantobing kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri almarhum<br /><br />“Januari 2015, Ibu Marianna mengajukan klaim ansuransi jiwa ke Bank BTN karena ansuransi melalui Bank BTN. Tapi Juli 2015, Ansuransi Jiwaseraya menolak, dengan alasan bahwa pada tahun 2007, Edison pernah penyakit TBC yang dikeluarkan oleh Klinik Pusura. Padahal menurit istri dan kakak kandung Edison, tidak pernah sakit TBC dan tidak pernah berobat ke Klinik Pusura. Sekitar tahun 2009, Edison pernah berobat atau periksa ke Rumah Sakit PHC. Surat dari PHC menjelaskan kalau Edison tidak ada riwayat TBC,” kata Indra<br /><br />“Pihak Ansuransi Jiwaseraya katanya pernah ke rumah sakit PHC meminta agar dibuatkan surat keterangan kesehatan kalau Edion ada riwayat penyakit TBC tapi rumah sakit PHC tidak mau,” lanjut Indra<br /><br />Lebih lanjut Indra mejelaskan, rumah dan tanah milik Edison Leonardo Lumbantobing sudah di lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tanpa putusan Pengadilan atas permohonan PT Properindo Gemilang Makmur melalui, dan sertifaktnya sudah berganti nama  yang dikeluarkan oleh BPN.<br /><br />“Sekarang ini masih dalam proses pembuktian di PN,” kata Indra<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">lebih lanjut Indra menjelaskan dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya dan berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 01/04/CSK/U/II/2009 antara Edison Leonardo Lumbantobing dengan Marianna Pardosi yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan nomor 0039320120925000002 yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2013 di Surabaya dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/s704/Indra%202.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="704" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/w640-h276/Indra%202.png" width="640" /></a></div>Bahwa atas perjanjian kredit aquo tersebut diwajibkan untuk mengikuti asuransi jiwa sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit aquo yang dalam hal ini melalui asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan data permohonan klaim asuransi sebagai berikut:<br />a.) Nama Debitur               : Edison Leonardo Lumbantobing<br />b.) Nomor Debitur             : 00393.01.05.000154.2<br />c.) Maksimal Kredit           : Rp. 268.500.000,00<br />d.) Jangka Waktu Kredit    : 15 th<br />e.) Saldo Klaim        <span>    </span><span>     </span>: Rp. 249.636.914,00<br />f.) Nomor Peserta        <span>    </span>  : 393.2013.00135<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada point 4, Penggugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum berdasarkan undang undang yang berlaku sebagai ahli waris yang sah;<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 PENGGUGAT mengajukan Klaim Debitur Asuransi jiwa karena meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing melalui TERGUGAT I sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh TERGUGAT I.<br /><br />Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 melalui suratnya TERGUGAT II menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 TERGUGAT I mengirim surat kepada PT. Binasentra Purna terkait Kebijakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Debitur KPR a.n Edison Leonardo LumbanTobing yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;<br /><br />a.) Informasi dari KC Surabaya Bukit Darmo dimana ditolaknya klaim AJK tersebut menyebabkan adanya risiko reputasi karena klaim AJK ditolak sementara debitur sudah membayar premi asuransi.<br /><br />b.)  Informasi KC Surabaya Bukit Darmo bahwa debitur tidak punya Riwayat sakit dimana tidak ada surat keterangan sehat (data medis) dari dokter, sehingga petugas meyakini FPPAJK yang diisi debitur tsb.<br /><br />c.)  Informasi ahli waris tidak lagi sanggup mengangsur, karena penghasilan ahli waris (istri) hanya untuk biaya hidup sehari-hari.<br /><br />d.)  Menjaga risiko kredit (kualitas kredit) Bank BTN, mengingat Riwayat pembayaran angsuran kredit debitur semasa hidupnya lancar (dengan AGF) dan saat ini kolektabilitasnya macet (menunggak 7.93 angsuran).<br /><br />Bahwa dengan adanya surat yang dikirimkan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi;<br /><br />Bahwa secara sepihak dan melawan hukum, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SURABAYA dimana Tergugat III tersebut juga melakukan pelelangan objek benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Bahwa dengan adanya pengumuman lelang dari Tergugat III, pihak Penggugat menerima surat dari Tergugat IV yaitu PT. PROPERINDO GEMILANG MAKMUR surat tanpa nomor tertanggal 19 oktober 2021 yang dengan sepihak akan mengumumkan dan pemasangan pengumuman “ dijual melalui lelang” atas objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing, Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sudah tentu perbuatan ini sudah melawan hukum;<br /><br />Bahwa dengan munculnya pihak Tergugat IV dalam perkara ini, membuat Penggugat mempertanyakan apa kedudukan hukum Tergugat IV ini;<br /><br />Bahwa Tindakan Tergugat III yang melakukan lelang tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan objek yang dimaksud dalam posita nomor 2 diatas telah beralih kepemilikan atau berpindah tangan kepada pihak lain;<br /><br />Bahwa dengan berpindah tangannya objek sebagaimana posita nomor 2 diatas secara melawan hukum, juga keterlibatan Tergugat V yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional I/ATR I, dimana Tergugat V telah menerbitkan sertifikat baru atas kepemilikan objek yangdimaksud dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa Pihak Turut Tergugat I yaitu Notaris Ranty Artsilia, S.H., juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah menerbitkan dan atau mengesahkan Perjanjian Kredit antara Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing atau suami sah Penggugat dengan Tergugat I dimana diketahui Perjanjian Kredit Tersebut memuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;<br /><br />Bahwa Turut Tergugat II yaitu Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Turut Tergugat II ini telah melakukan kelalaian dalam pengawasan kegiatan perbankan diwilayahnya dimana, Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 3 dan seterusnya;<br /><br />Bahwa dengan itikad baik dari Penggugat kepada Para Tergugat beserta Turut Tergugat telah menempuh jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan cara mediasi dan musyawarah, akan tetapi dari Para Pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengakui bahwa hak tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dalam posita 2, malah menantang agar Penggugat menggugat melalui Pengadilan, jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana posita 2 tersebut diatas serta uang yang menjadi pertanggungan asuransi jiwa kredit yang dikelola oleh Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum atas pelaksanaan lelang dan penolakan klaim asuransi jiwa kredit aquo yang notabene hak daripada Penggugat dan merugikan Penggugat menunjukan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;<br /><br />Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah melanggar Pasal 1365 BW :<br /> “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;<br /><br />Bahwa Perbuatan Hukum para pihakTergugatdan Para TurutTergugat dalam perkara aquo mengandung “ cacat Kehendak”, dimana terdapat unsur pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata. Sehingga menimbulkan cacat kehendak ini juga terjadi akibat adanya penyalahgunaan keadaan atau Misbruik Van Omstandingheden, pasal 44 ayat 1 NBW dan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ingin segera mendapatkan uang atau piutang yang ada pada Penggugat. Maka sepantasnyalah, Pihak Penggugat masih tetap memegang dan mempunyai hak Rekuirasi atas Kepemilikan objek tidak bergerak aquo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB yang dimaksud dalam posita 2 diatas, sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;<br /><br />Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sudah barang tertentu Penggugat sangat di rugikan baik materiil maupun immateriil yaitu:<br /><br />a. Bahwa atas pelelangan sepihak obyek tanah  dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum, Para Penggugat di rugikan secara materiil dengan perincian nilai jual tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp. Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi.<br /><br />b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di karenakan Penggugat merasa malu pada masyarakat atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat; <br /><br />Bahwa adanya dugaan kuat dan adanya kekhawatiran yang timbul atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengalihkan/ melelang/ menjual/ obyek tanah dan bangunan tersebut serta pula untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini dan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) terhadap obyek tanah dan bangunan yang dimuat dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung alat bukti yang kuat, maka sagatlah berdasar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding verset maupun kasasi. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

Marianna Pardosi selaku Penggugat: “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 sua...

»