Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp5.066 M, H.M. Islah Nor Selaku Kacab Bank Jatim Jember Dituntut 4.6 Tahun Pejara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Selain Terdakwa H.M. Islah Nor, JPU juga menuntut Dua Terdakwa lainnya selaaku Dibitur, yaitu Dr. Ir Noor Salim selaku Persero Diam (Komanditer) CV. Mutiara Indah dengan pidana penjara selama 8.6 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp5.066.214.582,93  subisider 5 tahun penjara. Sedangkan Terdakwa Moch. Yunus selaku Direktur CV Mutiara Indah dituntut pidana penjara selama 6.6 tahun. Masih adakah yang akan jadi  Tersangka???#</span>    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3wspbCG0SpvRRmysrvq_7TExm-s5jTD0GDtidksk5a2aM5tDyup8YvY8MFwydFG93TDN8hs_TjpyguDM-gAbeegX-Dd--FOWbMNsYZCctqA8-4xlqUhnthAkG9dhuwpnSfIw__DDq4qb-icgiLyxkr5GtSv57KcZMNwzT1W4XurpXr2-oAxvTBLC/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3wspbCG0SpvRRmysrvq_7TExm-s5jTD0GDtidksk5a2aM5tDyup8YvY8MFwydFG93TDN8hs_TjpyguDM-gAbeegX-Dd--FOWbMNsYZCctqA8-4xlqUhnthAkG9dhuwpnSfIw__DDq4qb-icgiLyxkr5GtSv57KcZMNwzT1W4XurpXr2-oAxvTBLC/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Para pejabat yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bukanlah orang yang berpendidikan rendah, tetapi boleh dibilang rata-rata berpendidikan tinggi dari Universitas ternama pula. Salah satu diantaraya adalah H.M. Islah Nor, SH., MH yang menjabat selaku Kepala Cabang (Kacab) Bank Jatim Kabupaten Jember<br /><br />H.M. Islah Nor, yang berpendidikan Master Hukum ini terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberian kredit fiktif atau kredit Pola Keppres kepada CV. Mutiara Indah dan CV Mutiara Indah pada tahun 2015 sejumlah Rp6.000.000.000 yang tidak sesuai prosedur yakni tidak melaksanakan kunjungan lapangan (OTS) dan tidak mengikutsertakan penyelia kredit serta tidak mengkonfirmasi ke Pemerintah Kota Cirebon terkait sumber dana untuk pendanaan proyek, dan mencairkan pinjaman sekaligus tanpa disertai coverage asuransi penjaminan kredit hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp5.066.214.582,93 berdasarkan laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/LHP-664/PW13/5.1/2022 tanggal 3 Oktober 2022<br /><br />Akibatnya, Terdakwa H.M. Islah Nor, SH., MH dituntut oleh JPU Kejari Jember (pada Selasa, 07 Maret 2023) dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan.<br /><br />Sedangkan Terdakwa Dr. Ir Noor Salim dituntut pidana penjara selama delapan (8) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp5.066.214.582,93 dengan subsider pidana penjara selama lima (5) tahun.<br /><br />Sementara Terdakwa Moch. Yunus dituntut pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan tanpa membayar yang pengganti karena kerugian negara sebesar Rp5.066.214.582,93 sudah dibebankan ke Dr. Ir Noor Salim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGdbHDdm5e5Gx_-lre2DU1c1IBj3FAFa3IFhSA10_g31Kh6eq9uE96tVW5JLfQAhqFzOHCr8oeqdCSM7uJGXkg_VQ_4hunzBLXJZJlHU1TB6jwQjzS5r_G_exWlYSVSEPkwJzJ-zr5cmG8lvvKgh4G3NhMnOru6ZDryhQhShy_j4QPkigR1sqFf9H2/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGdbHDdm5e5Gx_-lre2DU1c1IBj3FAFa3IFhSA10_g31Kh6eq9uE96tVW5JLfQAhqFzOHCr8oeqdCSM7uJGXkg_VQ_4hunzBLXJZJlHU1TB6jwQjzS5r_G_exWlYSVSEPkwJzJ-zr5cmG8lvvKgh4G3NhMnOru6ZDryhQhShy_j4QPkigR1sqFf9H2/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Ketiga Terdakwa (H.M. Islah Nor, SH., MH, Dr. Ir Noor Salim  dan Moch. Yunus, masing masing dilakukan penuntutan terpisah) ini, dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang ketiga Terdakwa (H.M. Islah Nor, SH., MH, Dr. Ir Noor Salim  dan Moch. Yunus) ini yang terlibat dalam proses pencairan kredit Pola Keppres oleh Bank Jatim Cabang Kabupaten Jember kepada CV. Mutiara Indah dan CV Mutiara? Atau adakah yang akan jadi  menjadi Tersangka baru???<br /><br />“Belum ada,” jawab JPU seusai persidangan<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa H.M. Islah Nor, SH., MH (dan Terdakwa Dr. Ir Noor Salim serta Terdakwa Moch. Yunus, masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Isa Ulinnuha dari Kejari Jember dan JPU Mufti Irawan dari Kejati Jatim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 07 Maret 2023) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Mateus yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa H.M. Islah Nor, SH., MH (dan Terdakwa Dr. Ir Noor Salim serta Terdakwa Moch. Yunus) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa H.M. Islah Nor, SH., MH (dan Terdakwa Dr. Ir Noor Salim serta Terdakwa Moch. Yunus) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa H.M. Islah Nor, SH., MH dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama enam  (6) bulan,” ucap JPU.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempata kepada Terdakwa maupun kepada Penasehat Hukum para Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan pekan depan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9-u4VEmKcbvMbjCj9_1IB5Q2S0cND7DfdIWyNgS1VlYtBNYI8eliQjGwiQwtymW-20Z7-FSVK8hIg2Q0PyvgtuiJi5GMAwS1L3vtDj7kbJwcp2ButYATEwXQwFrQQ5JRnt-b_E6kG30Kq1y9y6ljiBBAWpu1KEafopbeMmtiGSEk6aaVJOzdjYV89/s1600/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9-u4VEmKcbvMbjCj9_1IB5Q2S0cND7DfdIWyNgS1VlYtBNYI8eliQjGwiQwtymW-20Z7-FSVK8hIg2Q0PyvgtuiJi5GMAwS1L3vtDj7kbJwcp2ButYATEwXQwFrQQ5JRnt-b_E6kG30Kq1y9y6ljiBBAWpu1KEafopbeMmtiGSEk6aaVJOzdjYV89/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>Lebih lanjut dalam surat dakwaaan maupun tuntutan JPU dijelaskan, bahwa Terdakwa H.M. ISLAH NOER, S.H.,M.H., selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jember berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor. 053/060/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Maret 2015 bersama-sama dengan Dr. Ir NOOR SALIM, M.Eng selaku Persero Diam (Komanditer) CV Mutiara Indah dan MOCH. YUNUS selaku Direktur CV Mutiara Indah (masing masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015  atau setidak-tidaknya antara bulan April 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di kantor Bank Jatim Cabang Jember Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3A, Kelurahan  Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan <br /><br />Atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa dalam memproses permohonan kredit dari CV Mutiara Indah yang diajukan oleh Dr. Ir NOOR SALIM,M.Eng dan MOCH. YUNUS sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan kemudian disetujui sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), telah memerintahkan analis dan penyelia untuk memberikan dan mencairkan kredit dari CV Mutiara Indah tidak sesuai prosedur yakni melaksanakan kunjungan lapangan (OTS) tanpa mengikutsertakan penyelia kredit dan tidak konfirmasi ke Pemerintah Kota Cirebon terkait sumber dana untuk pendanaan proyek, <br /><br />Dan mencairkan pinjaman secara sekaligus tanpa disertai coverage asuransi penjaminan kredit bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim Nomor: 053/001/DIR/KMK tanggal 30 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya orang lain MOCH. YUNUS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan belum termasuk bunga 12,75% sesuai posisi kredit setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2016,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfB0N70RVFXzSZ3UeB-V1JD3HCD96tKX7VBruhf4X-M2pH47MUzuJtmcFF6AcxilRX7dfOOtXnAYTT2xPtiDt67ZkhZJpMjVYpU8YDY0AYJqtwOI45tVrHgQTX-n8XEsukmNgbwSbpOKinK294vhWMlKWCVvVrCTNdMVfLofTLx4ECwkFQ0AsmGrRi/s1092/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1092" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfB0N70RVFXzSZ3UeB-V1JD3HCD96tKX7VBruhf4X-M2pH47MUzuJtmcFF6AcxilRX7dfOOtXnAYTT2xPtiDt67ZkhZJpMjVYpU8YDY0AYJqtwOI45tVrHgQTX-n8XEsukmNgbwSbpOKinK294vhWMlKWCVvVrCTNdMVfLofTLx4ECwkFQ0AsmGrRi/w422-h640/3.jpg" width="422" /></a></div><br />Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/LHP-664/PW13/5.1/2022 tanggal 3 Oktober 2022, sejumlah Rp5.066.214.582,93 (lima miliar enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah Sembilan puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang selanjutnya disebut Bank Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 1976, dan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki saham di Bank Jatim sejumlah 51,127%. Bank Jatim Cabang Jember merupakan merupakan cabang kelas I dari Bank Jatim dan mempunyai fungsi pokok pelaksanaan kegiatan operasional bank di wilayah kerja Kabupaten Jember. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Bank Jatim Cabang Jember adalah menyediakan sumber dana untuk penyelesaian kontrak kerja yang diberikan kepada kontraktor atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kredit Modal Kerja Pola Keppres.<br /><br />Pada tahun 2014 Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng melakukan komunikasi dan kesepakatan dengan Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon PRA. ARIEF NATADININGRAT, S.E., (sudah meninggal dunia) dalam rangka mengerjakan proyek di Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah tercapai kesepakatan, Dr. Ir. NOOR SALIM meminjam nama CV Mutiara Indah milik MOCH YUNUS dan supaya dapat masuk dalam kepengurusan, Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng meminta kepada terdakwa melakukan perubahan AD/ART CV Mutiara Indah dengan memasukkan nama Dr. Ir. NOOR SALIM, M. Eng menggantikan istri dari MOCH. YUNUS sebagai Persero Pasif (Komanditer) agar bisa mengendalikan/ mengawasi CV Mutiara Indah apabila mendapatkan/ ditunjuk oleh Keraton Kesepuhan Cirebon sebagai pelaksana proyek sesuai yang telah disepakati Dr. Ir. NOOR SALIM, M. Eng Bersama PRA. ARIEF NATADININGRAT, S.E., dan tetap menunjuk MOCH. YUNUS sebagai Direktur dari CV Mutiara Indah. <br /><br />Pada tanggal 13 April 2015, MOCH. YUNUS selaku Direktur CV Mutiara Indah atas perintah Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng membuat surat pernyataan minat dan sanggup menjadi kontraktor pelaksana sesuai keinginan PRA. Arief Natadiningrat, S.E., Selanjutnya pada tanggal 20 April 2015 PRA. Arief Natadiningrat, S.E., menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: 001/SPK/SSXIV/IV/2015 kepada CV Mutiara Indah untuk mengerjakan proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air gua Sunyaragi Cirebon dengan harga borongan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara pembayaran 100% fisik dibayar 100% (full finance) padahal kenyataanya Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan CV Mutiara Indah tidak memiliki pendanaan/ modal yang cukup untuk mengerjakan proyek tersebut. <br /><br />Selain itu Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng maupun PRA. ARIEF NATADININGRAT, S.E., sama-sama mengetahui bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon tidak memiliki pendanaan yang cukup untuk mengerjakan proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air gua Sunyaragi Cirebon. Guna mendapatkan pendanaan dari pihak Perbankan maka Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng maupun PRA Arief Natadiningrat, S.E., mencantumkan dalam kontrak bahwa proyek tersebut oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon TA 2015, padahal tidak pernah ada anggaran untuk proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air Gua Sunyaragi Cirebon.<br /><br />Bahwa DR.Ir. NOOR SALIM, M.Eng memerintahkan MOCH. YUNUS untuk mengajukan kredit/ pinjaman modal kerja dengan pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang Jember, lalu Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng membuat surat permohonan dengan menggunakan CV Mutiara Indah tertanggal 21 April 2015 nomor: 32/MI/IV/2015 dan meminta untuk ditandatangani oleh MOCH. YUNUS, yang isinya yaitu permohonan kredit Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang Jember sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan MOCH. YUNUS pergi ke Bank Jatim Cabang Jember dan menemui Saksi AGIL SYARIAL RAMADHAN selaku analis dan Saksi OLIES HARYADI selaku penyelia pada Bank Jatim Cabang Jember.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Oy03RrA4ec29f9yrxksQg9qdhkGoibJ5YKc4NM56xyqQuZ7kds5g8xS6BiPkhc6JeDzT-eIjiUNVv6l4ysPptBBOeYxAD83XE3YxoyYXrWO2j-C_X3_OmBB4_5jc065e8C9QZazFDJZeqEsFQaEGNYETTw_hbRuYy45V_QxwX9B6KUI4v6k15obw/s1138/7.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1138" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Oy03RrA4ec29f9yrxksQg9qdhkGoibJ5YKc4NM56xyqQuZ7kds5g8xS6BiPkhc6JeDzT-eIjiUNVv6l4ysPptBBOeYxAD83XE3YxoyYXrWO2j-C_X3_OmBB4_5jc065e8C9QZazFDJZeqEsFQaEGNYETTw_hbRuYy45V_QxwX9B6KUI4v6k15obw/w404-h640/7.jpg" width="404" /></a></div><br />Setelah bertemu dengan analis dan penyelia selanjutnya Dr.Ir. NOOR SALIM,M.Eng dan MOCH. YUNUS dipertemukan dengan Terdakwa. Pada pertemuan itu Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng menyampaikan bahwa CV Mutiara Indah akan mengajukan permohonan kredit modal kerja pola Keppres dengan plafond sejumlah Rp6.000.000.000,-(enam miliar rupiah). Selanjutnya analis menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit modal kerja pola Keppres diantaranya kontrak pekerjaan yang menjadi jaminan pinjaman, dan cessie pembayaran pekerjaan.<br /><br />Setelah pertemuan itu, Dr.Ir.NOOR SALIM,M.Eng dan MOCH. YUNUS membuat dan melengkapi dokumen atau surat-surat sebagai persyaratan mengajukan pinjaman. Guna memperlancar proses pengajuan pinjaman, Dr.Ir.NOOR SALIM,M.Eng dan MOCH. YUNUS membuat dokumen cessie pembayaran pekerjaan dan kontrak pekerjaan proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air gua Sunyaragi dengan harga borongan Rp9.309.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan juta rupiah) dengan saksi PR. NISFUDIN ARDININGRAT selaku Ketua Kelompok Kerjanya (Pokja). <br /><br />Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa saksi PR. Nisfudin Ardiningrat menyangkal tanda tangannya dalam dokumen cessie tersebut dan tidak pernah bertemu dengan MOCH. YUNUS. Selain itu Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan MOCH. YUNUS juga memberikan data yang tidak benar kepada Bank Jatim Cabang Jember yakni dengan mencantumkan sumber dana proyek berasal dari APBD Kota Cirebon padahal tidak pernah ada anggaran dari APBD Kota Cirebon untuk membiayai proyek tersebut.<br /><br />Selanjutnya Bank Jatim Cabang Jember menerima kelengkapan berkas permohonan kredit dari CV Mutiara Indah sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Setelah menerima permohonan kredit, Terdakwa mendisposisi kepada saksi OLIES HARYADI selaku penyelia agar kredit diproses dan ditindaklanjuti dan saksi OLIES HARYADI memerintahkan kepada saksi WAHYUDI PRAMONO dan saksi AGIL SYAHRIAL RAMADHAN selaku analis untuk berkoordinasi dengan Kantor Pusat karena nilai plafond tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Pusat. <br /><br />Sebagaimana SE Direksi Nomor: 052/ 036/ SE/ DIR/ KM Korp tanggal 04 November 2014 bahwa terkait permohonan pinjaman dari CV Mutiara Indah dengan plafond sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), untuk pemberian pinjaman (kreditnya) menjadi wewenang kantor pusat yakni Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim. Namun untuk mempercepat pemberian kredit kepada CV Mutiara Indah maka kredit tersebut dipecah permohonannnya yakni diajukan sesuai kewenangan cabang dan penambahan plafondnya  saksi OLIES HARYADI memerintahkan kepada saksi WAHYUDI PRAMONO dan saksi AGIL SYAHRIAL RAMADHAN selaku analis untuk berkoordinasi dengan kantor pusat. <br /><br />Setelah saksi WAHYUDI PRAMONO menelpon SLAMET MASDUKI selaku Staf Credit Corporate Bank Jatim Kantor Pusat dan disarankan untuk merealisasikan sesuai kewenangan Cabang dan kekurangannya diajukan ke Bank Jatim Kantor Pusat. Selanjutnya saksi WAHYUDI PRAMONO memproses permohonan kredit tersebut dan membuat Rencana Analisa Kredit. Selain itu saksi WAHYUDI PRAMONO juga melapor kepada Terdakwa meminta petunjuk pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan (OTS) ke proyek/ pekerjaan revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air Gua Sunyaragi Cirebon, dan diputuskan OTS dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015. <br /><br />Sesuai Surat Direksi Bank Jatim Nomor: 050/188/DIR/KMK tanggal 20 November 2012, bahwa dengan nilai plafond yang diajukan oleh CV Mutiara Indah, Pemimpin Cabang harus aktif dalam proses penilaian kredit dan Penyelia Operasional Kredit/ penyelia kredit wajib juga untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pelaksanaan OTS. Namun kenyataannya pada saat pelaksanaan OTS, Terdakwa tidak mengikutsertakan saksi OLIES HARYADI dalam pelaksanaan OTS, dan memerintahkan kepada bagian umum untuk membuat Surat Perjalanan Dinas kepada Pimpinan Cabang dan Analis untuk melaksanakan kegiatan OTS di Cirebon pada tanggal 28 April 2015.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJaDKOelXUmm5ZtAQypZ7LFFuFwLRup31w0x7KZwxpr6KJvQY_4kKz-Owu5K6li_NApYgMukuVagfft8kdlSrpRQVkELhhCdn_mj3IVWNE6x3wHfq_gC2QQ5K0gb4OFakB9KWtDan3z-_27eIAZSi8fDwuirQqZ4AYW7IvPZC9kHPfRJ9kXoo_O9a/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlJaDKOelXUmm5ZtAQypZ7LFFuFwLRup31w0x7KZwxpr6KJvQY_4kKz-Owu5K6li_NApYgMukuVagfft8kdlSrpRQVkELhhCdn_mj3IVWNE6x3wHfq_gC2QQ5K0gb4OFakB9KWtDan3z-_27eIAZSi8fDwuirQqZ4AYW7IvPZC9kHPfRJ9kXoo_O9a/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pelaksanaan OTS dilakukan di proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air Gua Sunyaragi Cirebon. Pada saat OTS tersebut saksi WAHYUDI PRAMONO menanyakan kepada Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng., bagaimana posisi Keraton Kasepuhan Cirebon terhadap pemerintahan, dan Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., menyampaikan bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon seperti Keraton Yogyakarta yang merupakan bagian dari Pemerintahan. Selanjutnya karena CV Mutiara Indah merupakan nasabah Bank Jatim Cabang Jember dan guna memperlancar pemberian kredit maka Terdakwa tidak melakukan konfirmasi ke Pemerintah Kota Cirebon.  <br /><br />Bahwa pelaksanaan OTS yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi WAHYUDI PRAMONO merupakan OTS yang tidak sesuai ketentuan internal di Bank Jatim karena Terdakwa dalam pelaksanaan OTS tidak mengikutsertakan Penyelia Kredit, Terdakwa juga tidak melakukan konfirmasi ke Pemerintah Kota Cirebon terkait sumber pendanaan proyek yang diklaim oleh CV Mutiara Indah berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Cirebon tahun 2015. Selain itu Terdakwa dan saksi WAHYUDI PRAMONO juga tidak melakukan konfirmasi terkait kebenaran tandatangan saksi PR Nisfudin Ardiningrat selaku Ketua Pokja dalam Cessie yang diajukan oleh MOCH. YUNUS dan Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng.<br /><br />Setelah melaksanakan OTS yang tidak sesuai ketentuan tersebut, kemudian analis menuangkan analisa kredit berupa penilaian proyek dengan pembiayaan kredit pola Keppres tanggal 07 Mei 2015 dengan kesimpulan dapat disetujui dengan struktur kredit dan persyaratan yang disetujui penyelia dan pimpinan cabang sebagai berikut:<br /><ul><li>Nama perusahaan  :    CV Mutiara Indah Cq Mochammad Yunus</li><li>Plafond kredit        :    Rp2.500.000.000,00</li><li>Jenis kredit        <span>    </span>:    Modal kerja pola keppres</li><li>Sektor Usaha         :    Jasa konstruksi</li><li>Tujuan kredit         :    Menambah modal kerja</li><li>Jangka waktu         :    10 bulan</li><li>Suku bunga        <span>    </span>:    12,75% p.a effective floating rate</li><li>Jaminan pokok       :    tagihan proyek senilai Rp3.909.000.000,00</li><li>Pengikatan              :     Diikat secara cessie</li><li>Agunan tambahan  :     Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 674/Desa Kebonsari tanggal 26 Januari 1978 an. Tuan Ir. Noor Salim seluas 230 M2 terletak di Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau Jl. Letjen S Parman Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan THLS (Taksasi Harga Lelang Sita): Rp944.000.000,00 kemudian dilakukan HT 1: Rp500.000.000,00 kemudian dilakukan coverage asuransi sebesar 80% dari kredit atau senilai Rp2.000.000.000,00.</li></ul>Pada tanggal 11 Mei 2015 Bank Jatim Cabang Jember menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit yang ditujukan kepada CV Mutiara Indah dengan nomor: 053/951/Cjb/Ops.krd/V/2015 yang pada pokoknya setuju memberikan kredit kepada CV Mutiara Indah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2015 dilaksanakan perjanjian kredit nomor 47 dihadapan notaris Siti Lestariningsih, S.H. berserta pengikatan jaminan antara CV Mutiara Indah (MOCH YUNUS, NOOR SALIM, SURATINI selaku istri dari NOOR SALIM) dan pihak Bank Jatim Cabang Jember yang diwakili oleh Terdakwa.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwKENVxypFDhDegn_OBhvsFqgo05sq1kDajzKOOxL_ND8hPkz3b89fxefhR3FabusuXgbvyln3NH8aEOVkTW99r7qEepQPsNh1jSN6BnDIhv7KpGIbolybkGRXHR3iCu4hPwEJPILOqlLuh1d84Ub5pGEPKBAnH1ZNa28EPXx9fVVuJhNL38KlrESO/s924/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="924" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwKENVxypFDhDegn_OBhvsFqgo05sq1kDajzKOOxL_ND8hPkz3b89fxefhR3FabusuXgbvyln3NH8aEOVkTW99r7qEepQPsNh1jSN6BnDIhv7KpGIbolybkGRXHR3iCu4hPwEJPILOqlLuh1d84Ub5pGEPKBAnH1ZNa28EPXx9fVVuJhNL38KlrESO/w498-h640/6.jpg" width="498" /></a></div>Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres halaman 157 pada angka 2.9 huruf b menyatakan pada pokoknya bahwa pencairan kredit untuk pekerjaan fisik dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan (progress report). <br /><br />Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Analisa Kredit bahwa sebelum dilakukan pencairan kredit terlebih dahulu dicoverage asuransi penjaminan kredit sebesar 80 % dari kredit atau senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan pencairannya dilakukan secara bertahap, namun Terdakwa mengesampingkan ketentuan tersebut yakni memerintahkan saksi WAHYUDI PRAMONO untuk segera mencairkan pinjaman secara sekaligus (100%) setelah dilaksanakan perjanjian kredit walaupun belum ada coverage dari asuransi penjaminan kredit. <br /><br />Menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut, saksi WAHYUDI PRAMONO memproses pencairan pinjaman/ kredit secara sekaligus sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) walaupun belum ada coverage dari asuransi penjaminan kredit. Pada tanggal 12 Mei 2015 pinjaman cair dan Pihak Bank melakukan pemotongan untuk biaya realisasi kredit yang harus dibayar oleh CV Mutiara Indah sebagai berikut:<br /><ul><li>Biaya administrasi sejumlah     Rp500.000,00</li><li>Biaya taksasi sejumlah        Rp1.000.000,00</li><li>Biaya provisi sejumlah        Rp18.750.000,00</li><li>Biaya asuransi kredit sejumlah    Rp12.500.000,00</li><li>Biaya notaris sejumlah        Rp9.100.000,00</li></ul>Sehingga total bersih uang pinjaman yang diterima oleh CV Mutiara Indah sejumlah Rp2.458.150.000,00. (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2015, Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan MOCH. YUNUS dengan menggunakan CV Mutiara Indah mengajukan permohonan penambahan plafond yang semula Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Jember. <br /><br />Selanjutnya Terdakwa mendisposisi kepada saksi OLIES HARYADI agar memproses pengajuan penambahan plafond pinjaman tersebut. Menindaklanjuti disposisi tersebut, pada hari yang sama saksi OLIES HARYADI meneruskan permohonan kredit tersebut ke tim analis kredit (saksi WAHYUDI PRAMONO dan saksi AGIL SYAHRIAL RAMADHAN) untuk diajukan ke kantor pusat.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2015, Bank Jatim Cabang Jember meneruskan permohonan penambahan plafond kredit dari CV Mutiara Indah ke Divisi Kredit Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat dengan surat nomor: 053/494/Cjb/Ops.Krd/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dilampiri Surat Informasi Debitur (BI Checking) dan profil perusahaan. Setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas oleh Bank Jatim Kantor Pusat selanjutnya Bank Jatim Kantor Pusat mengirimkan surat Nomor: 03/014/KMK tanggal 1 Juni 2015 untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan kredit an. CV Mutiara Indah.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdQFplLEs4V0pTdEyzUAuQSfFOMyhn1dml9bMRHFsDUounfy6T02xF6leXkWOeZv3jc7ifI8Cf7aknzb7gGokWslzVes6HuBwhkoISsJppnxB1rsQFzF9IQS4rFd9IXx4LxuZZmyFQLPUSSXpzWh5DAG19BLOZO9A5TdNMUzGQmnHq3Nn7Xc93tKH/s1600/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTdQFplLEs4V0pTdEyzUAuQSfFOMyhn1dml9bMRHFsDUounfy6T02xF6leXkWOeZv3jc7ifI8Cf7aknzb7gGokWslzVes6HuBwhkoISsJppnxB1rsQFzF9IQS4rFd9IXx4LxuZZmyFQLPUSSXpzWh5DAG19BLOZO9A5TdNMUzGQmnHq3Nn7Xc93tKH/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 19 Juni 2015, Bank Jatim Cabang Jember mengirimkan surat Nomor: 053/576A/Cjb/Ops.Krd tanggal 19 Juni 2015 tentang melengkapi kekurangan berkas kredit an. CV Mutiara Indah. Setelah berkas permohonan kredit dilengkapi, saksi SUYATNO selaku Asisten Relationship Manager Kantor Pusat Bank Jatim bersama-sama dengan MAS RAHMAT HIDAYAT dari Divisi Resiko Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) dan Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng melakukan kunjungan lapangan (OTS) ke proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air gua Sunyaragi Keraton Kasepuhan Cirebon.<br /><br />Dalam pelaksanaan OTS tersebut, saksi SUYATNO dan MAS RACHMAT HIDAYAT melaksanakan OTS dengan tidak melakukan konfirmasi ke Pemerintah Kota Cirebon terkait sumber pendanaan proyek yang diklaim oleh CV Mutiara Indah berasal dari dana APBD Pemerintah Kota Cirebon. Selain itu saksi SUYATNO dan MAS RACHMAT HIDAYAT juga tidak melakukan konfirmasi terkait kebenaran tanda tangan Saksi PR. NISFUDIN ARDININGRAT selaku Ketua Pokja dalam cessie yang diajukan oleh MOCH. YUNUS dan Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng. <br /><br />Setelah pelaksanaan OTS, kemudian oleh saksi SUYATNO dan saksi BIYAN PRADIPTA menuangkan dalam dalam dokumen Penilaian Permohonan Penambahan Plafond KMK Pola Keppres CV Mutiara Indah dan Nota dari Divisi Resiko Kredit untuk dimintakan persetujuan kredit dan kemudian disetujui oleh Pimpinan  Sub Divisi dan Pimpinan Divisi KMK. Pada tanggal 07 Agustus 2015 Bank Jatim Kantor Pusat mengirimkan surat Nomor: 053/028/KMK tanggal 07 Agustus 2015 perihal Persetujuan Permohonan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Keppres an. CV Mutiara Indah Jember yang semula Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi seluruhnya menjadi Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 Bank Jatim Cabang Jember mengirimkan surat persetujuan kredit kepada CV Mutiara Indah Jember terkait penambahan plafond kredit. Dalam surat tersebut diantaranya syarat dan ketentuan penambahan plafond kredit yang kemudian disetujui oleh CV Mutiara Indah Jember. Pada tanggal 12 Agustus 2015 dilaksanakan perjanjian kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Jember dengan surat perjanjian nomor 46 tahun 2015 yang dibuat dihadapan akta notaris Siti Lestari Ningsih, S.H.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJVCUuLn8qtlb67QB42UaFO0R2Eni5M-JDpXW1_Rp3mGDbKpuXIyjVfkUzuDsgiGZ-qwyzpREQ5FCY6MiYmI3qbYiBWBSd10L1lj4fsfnJe75VGFAfoegNZ04GqgJ2URCgnmyJvkfbh35q2G30x-QqYIVVg8dci311Jl6WT_zWZrvEc2yJbNo9UDNm/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJVCUuLn8qtlb67QB42UaFO0R2Eni5M-JDpXW1_Rp3mGDbKpuXIyjVfkUzuDsgiGZ-qwyzpREQ5FCY6MiYmI3qbYiBWBSd10L1lj4fsfnJe75VGFAfoegNZ04GqgJ2URCgnmyJvkfbh35q2G30x-QqYIVVg8dci311Jl6WT_zWZrvEc2yJbNo9UDNm/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan analisa kredit dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 BAB VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada halaman 156 huruf d, dikarenakan jaminan tambahan (agunan) tidak mencapai minimal yang dipersyaratkan, maka harus terlebih dahulu dicoverage asuransi penjaminan kredit sebesar 80% dari kredit atau senilai Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres halaman 157 pada angka 2.9 huruf b menyatakan pada pokoknya, bahwa pencairan kredit untuk pekerjaan fisik dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan (progress report), <br /><br />Namun Terdakwa mengesampingkan ketentuan tersebut diatas, yakni memerintahkan saksi WAHYUDI PRAMONO untuk segera mencairkan pinjaman secara sekaligus (100%) setelah dilaksanakan Perjanjian Kredit walaupun belum ada coverage dari asuransi penjaminan kredit.<br /><br />Pada tanggal 12 Agustus 2015, saksi WAHYUDI PRAMONO menindaklanjuti dan langsung memproses pencairan pinjaman/ kredit secara sekaligus sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sesaat setelah Perjanjian Kredit, kemudian kredit dicairkan tanpa ada coverage dari asuransi penjaminan kredit dan pihak Bank melakukan pemotongan untuk biaya realisasi kredit sebagai berikut:<br /><ul><li>Provisi kredit sejumlah     Rp16.500.000,00</li><li>Administrasi        Rp500.000,00</li><li>Taksasi            Rp1.000.000,00</li><li>Asuransi        Rp32.900.000,00</li></ul>Sehingga yang diterima bersih oleh CV Mutiara Indah dari penambahan plafond kredit sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) adalah sejumlah Rp2.149.100.000,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).<br /><br />Pada tanggal 13 Agustus 2015, Bank Jatim Cabang Jember mengeluarkan Deklarasi Jumlah Penjaminan Kredit Pola Keppres dengan surat No.053/29994/Cjb/Ops.Krd namun karena tidak pernah dilakukan pengurusan dan konfirmasi oleh Bank Jatim Cabang Jember, Sertipikat Penjaminan dari PT Jamkrida Jawa Timur dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2016 dengan Sertipikat Penjaminan Nomor KTR 2016 2.9 011762 tanggal 26 Mei 2016.<br /><br />Setelah menerima pinjaman dari Bank Jatim Cabang Jember dengan total sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan masuk rekening nomor 0031019290 atas nama CV Mutiara Indah setelah dipotong administrasi sebesar Rp92.750.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp4.607.250.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih ada di rekening no 0031019290 atas nama CV Mutiara Indah cq. MOCH. YUNUS.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHhc3NoTEwaz6mw32W13wLGKq3_58VKxpqxPe9pYuRM-9_Jn4fVLkRp8d7FNB4iWGn568iwvP0JLqf3G4KBduEEMQ9qn_-LU-XQ5LI5rtjM-NiaBGD_sTb5YZ07puUjk9H1m5VFg0USDv3yBES5nJiNtQDSE4zl5I7_vd9psbcjvj00Md6VbcCCzgT/s1600/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHhc3NoTEwaz6mw32W13wLGKq3_58VKxpqxPe9pYuRM-9_Jn4fVLkRp8d7FNB4iWGn568iwvP0JLqf3G4KBduEEMQ9qn_-LU-XQ5LI5rtjM-NiaBGD_sTb5YZ07puUjk9H1m5VFg0USDv3yBES5nJiNtQDSE4zl5I7_vd9psbcjvj00Md6VbcCCzgT/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 12 Maret 2016, kredit CV Mutiara Indah cq. MOCH YUNUS yang digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air Gua Sunyaragi Cirebon tahun 2015, oleh Bank Jatim Cabang Jember dinyatakan macet, selanjutnya tim audit internal Bank Jatim Pusat turun melakukan general audit untuk memeriksa kelengkapa data tata cara pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Jember berdasarkan Surat Tugas nomor: 054/98/V/2016/AI tanggal 03 Mei 2016, hasil temuan dituangkan didalam Laporan Hasil Audit Umum nomor: 054/121/VI/2016/AI tanggal 13 Juni 2016 dengan hasil :<br /><br />1. Lembar penilaian proyek Keppres (BPD 1.1) untuk plafond Rp2.500 juta belum ditandatangani oleh TKIK Analis Kredit. Formulir taksasi agunan (BPD 1.6), SPPK, dan Advis untuk taksasi plafond Rp2.500 juta belum ditandatangani Pemimpin Cabang, selain itu lembar disposisi Pemimpin Cabang untuk plafond Rp2.500 juta juga masih belum diisi.<br /><br />2. Lembar SPPK dan Advis Perkreditan belum ditandatangani oleh Pimpinan Cabang untuk penambahan plafond sebesar Rp2.200 juta belum ditandatangani oleh Pimpinan Cabang.<br /><br />3. Lembar penilaian proyek Keppres (BPD 1.1), lembar pendapat Penyelia Ops. Kredit dan disposi Pemimpin Cabang untuk penambahan plafond sebesar Rp2.200 juta belum terlampir di dalam berkas kredit sehingga tidak diketahui dasar (analisa) terkait dengan penambahan plafond tersebut.<br /><br />4. Tidak terdapat kartu kendali yang digunakan untuk memonitor angsuran kredit debitur di dalam berkas kredit.<br /><br />5. Dari hasil mutasi rekening diketahui bahwa key person dari debitur ini adalah Noor Salim bukan Direktur CV yaitu Mochammad Yunus selain itu juga terdapat aliran dana ke pihak lain yang belum diketahui hubungannya dengan debitur ini. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:<br /><br />a. Pada pencairan pertama plafond I sebesar Rp1.500 jt semuanya ditransfer ke rekening Noor Salim dengan rincian Rp500 juta ke rekening Noor Salim di BCA (0240124483), Rp500 juta ke rekening Noor Salim di Bank Mandiri (1430003152624), dan Rp500 juta ke rekening Noor Salim di Bank Jatim Jember (0032778437). <br /><br />b. Kemudian pada pencairan kedua plafond I sebesar Rp908.150.000, sebagian dana yaitu Rp808.150.000 ditransfer ke rekening Noor Salim di Bank Jatim Jember (0032778437). <br /><br />c. Pada pencairan pertama untuk penambahan plafond kredit menjadi Rp4.700 juta (nominal penambahan plafond sebesar Rp2.200 juta) sebagian hasil realisasi yaitu masing-masing sebesar Rp100 juta ditransfer ke rekening Noor Salim di Bank Jatim Jember (0032778437) dan sebesar Rp1.738.800.000 ditransfer ke rekening PT. Nanisda Intra Nusa di Bank Jatim Jember (0031033233), dan d. Selain itu jaminan yang digunakan untuk kredit ini yaitu atas nama Noor Salim.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBibtEUcx537yxUGmUhGet6lqUKZWiyRsM8EgmA83gQHKJYvZRLgRRAJPSmeubYjVks4n4-pibbV2A_whwEc0Cn8gQloDkWvwQRgwVqP47KuQK61iE3l1bV4O9aq1jWO0vabLdl5kDHBK0Di5rPzZ9JuW4Z7EWdDdje_Q9vt0QySLjXXRd-D5aITIN/s1600/1..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBibtEUcx537yxUGmUhGet6lqUKZWiyRsM8EgmA83gQHKJYvZRLgRRAJPSmeubYjVks4n4-pibbV2A_whwEc0Cn8gQloDkWvwQRgwVqP47KuQK61iE3l1bV4O9aq1jWO0vabLdl5kDHBK0Di5rPzZ9JuW4Z7EWdDdje_Q9vt0QySLjXXRd-D5aITIN/w640-h288/1..jpg" width="640" /></a></div>6. Dari hasil konfirmasi ke petugas menyebutkan bahwa proyek yang dikerjakan telah selesai namun pembayaran termijn belum dapat dilakukan karena anggaran untuk pembayaran termijn tersebut dialihkan oleh Kementerian terkait dan dijanjikan akan segera dibayar di tahun 2016. Namun petugas belum melampirkan bukti bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh debitur (Berita Acara Serah Terima/BAST) maupun bukti tertulis mengenai pengalihan anggaran untuk pembayaran termijn proyek ini.<br /><br />7. Belum terdapat action plan maupun action step terhadap permasalahan kredit ini.<br />8. Polis asuransi kredit belum terlampir di dalam berkas kredit.<br />9. Belum dilakukan klaim asuransi ke Jamkrida terhadap kredit yang kondisinya telah macet ini.<br /><br />10. Belum dilakukan lelang terhadap agunan milik debitur.<br />11. Bukti pendukung taksasi agunan berupa informasi Dinas terkait, NJOP, dan informasi harga dari notaris untuk SHM No. 674 belum terlampir di dalam berkas kredit.<br />12. Akta PK dan HT belum terlampir di dalam berkas kredit.<br /><br />Dari hasil temuan sebagaimana tersebut diatas, selanjunya Bank Jatim Pusat melakukan pemantauan, apakah hasil temuan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum oleh terdakwa, sehingga pada tahun 2017, Bank Jatim Pusat menugaskan dan melakukan audit ulang sebagaimana Surat Tugas nomor: 056/10/AUI/OFA/OPS/Srt tanggal 17 Februari 2017 dan hasil temuan dituangkan didalam Laporan Hasil Audit Umum nomor: No. 056/58/AUI/OFA/LHA tanggal 13 Juni 2016 dengan hasil :<br /><br />1. Pencairan kredit pertama dan kedua dilakukan sekaligus namun tidak memenuhi syarat pencairan sekaligus. Saat pencairan kedua tidak terdapat upaya mitigasi risiko dengan memastikan progres proyek dibandingkan kredit yang telah dicairkan, yang dapat dibuktikan dengan BA Progres Proyek<br /><br />2. Sumber pembayaran menurut analisa kredit adalah dari APBD Kota Cirebon namun tidak didukung bukti kuat. Konfirmasi dilakukan petugas hanya kepada pihak Ketua Kelompok Kerja Revitalisasi dan Destinasi Wisata Siap Kunjung Taman Air Gua Sunyaragi yang tidak mempunyai kuasa untuk mencairkan anggaran ABPD Kota Cirebon. Petugas tidak memverifikasi sumber pembayaran kepada Dinas Kota Cirebon yang terkait, serta dari hasil penelusuran website LPSE Cirebon bahwa proyek yang dibiayai Bank Jatim tidak terdaftar  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMadzo8WEMwkiLzrKUW6qDdeEDJSEw6wWNion62yWwl2gVxr4o7CN9k558VviFBCFj4LmzO4cQOwi36PHqw4VpATu-X5_huis9mNvBKvHHAcjshshTH9Kr5qkeOkYYxDVQvEs0Of4Jl6h-YYgCAw89Nr14n0Ktprh0GsBcokuCb9RXMy2djwtLpbZ/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoMadzo8WEMwkiLzrKUW6qDdeEDJSEw6wWNion62yWwl2gVxr4o7CN9k558VviFBCFj4LmzO4cQOwi36PHqw4VpATu-X5_huis9mNvBKvHHAcjshshTH9Kr5qkeOkYYxDVQvEs0Of4Jl6h-YYgCAw89Nr14n0Ktprh0GsBcokuCb9RXMy2djwtLpbZ/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>3. Klaim asuransi kredit kepada Jamkrida tidak disetujui berdasarkan Surat Jamkrida kepada Bank Jatim Jember No.582/2.3/XII/2016 tgl 23-12-2016 perihal Keputusan Klaim Kredit Pola Keppres an CV Mutiara Indah. Penyebab tidak disetujui klaim adalah Bank Jatim terlambat mengajukan klaim sehingga hak klaim gugur, merujuk PKS antara Bank Jatim dengan Jamkrida seharusnya klaim diajukan kepada pihak Jamkrida selambatnya 30 hari kerja sejak berakhirnya masa penjaminan atau 28-07-2016 sedangkan Bank Jatim Cab Jember baru mengajukan klaim tgl 23-12-2016 berdasarkan Surat Bank Jatim Jember kepada Jamkrida No.054/04626/XII/2016/Spv.Krd/C.Jbr perihal Permohonan Pengajuan Klaim an CV Mutiara Indah.<br /><br />Bahwa terhadap temuan tersebut baik dari hasil audit tahun 2016 dan 2017 dikarenakan Bank Jatim Cabang Jember tidak melaksanakan ketentuan yang ada di Bank Jatim :<br />a.Hasil General Audit tahun 2016 :<br />1. SE Direksi No. 053/285/DIR/KRD tgl 31 Desember 2015 ttg Kredit Modal Kerja Pola Keppres.<br />2. BPP Kredit Men & Korp (SE Dir No. 048/009/DIR/KMK, tgl 9 Maret 2010) Bab II Analisa Kredit Poin 2.9.5.4 mengenai Pengikatan Jaminan.<br /><br />b. Hasil General Audit tahun 2017 :<br />1. SE Direksi No.053/285/DIR/KRD tgl 31 Desember 2015 ttg Kredit Modal Kerja Pola Keppres<br /><br />2. SE Direksi No.053/001/DIR/KMK tgl 30 Januari 2015 Bab VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres Poin 3.1 Sumber Pengembalian kredit Pola Keppres berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kota, BUMN, BUMD, bantuan luar negeri yang sudah masuk anggaran pemerintah, perusahaan swasta bonafid<br /><br />3. Nilai jaminan tambahan untuk proyek dari swasta bonafide sebesar 120% untuk non prime dan 100% untuk prime<br /><br />4. PKS Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan STB antara Jamkrida dan Bank Jatim No.001/Jamkrida/I/2011.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZEWgnzFptuMkO-Ai_jrH53QBpc7_3fpQd1HYVSZAIoExsIP-05HJwiMKJfNEpk8cAV3L8mP-QOyaktbq_xv_eXsPSEUOoJexGbX55Nm74iFq9iwsF6QgcIcAYR9glftOVsgpBwjKWhLBEwRQ6xIKoBw2IWogPnXoeDDEOevffRBz3iOWcRCsnUALz/s998/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="998" data-original-width="721" height="549" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZEWgnzFptuMkO-Ai_jrH53QBpc7_3fpQd1HYVSZAIoExsIP-05HJwiMKJfNEpk8cAV3L8mP-QOyaktbq_xv_eXsPSEUOoJexGbX55Nm74iFq9iwsF6QgcIcAYR9glftOVsgpBwjKWhLBEwRQ6xIKoBw2IWogPnXoeDDEOevffRBz3iOWcRCsnUALz/w462-h549/5.jpg" width="462" /></a></div><br />Bahwa pemberian kredit modal kerja pola Keppres oleh Bank Jatim Cabang Jember kepada CV Mutiara Indah Jember tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT BPD Jawa Timur Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah Korporasi sebagai berikut:<br />1. Bab VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres:<br />a. Ayat 1 Pengertian Umum, butir (5) “Pemberi Kerja adalah pemimpin proyek/bagian pemimpin proyek/pejabat dilingkungan pemerintah pusat/propinsi/kabupaten/kota yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran belanja APBN/APBD/BUMN/BUMD dan atau Swasta Bonafide.”;<br /><br />b. Ayat 2 Ketentuan Pokok Kredit, 2.9 Pencairan Kredit, huruf b. “Pencairan kredit dilaksanakan secara bertahap:<br />1) Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan phisik Proyek berdasarkan progress report, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh.<br /><br />2) Pencairan kredit tidak boleh melebihi nilai agunan tambahan apabila polis penutupan asuransi kredit atau sejenisnya belum memperoleh Persetujuan Prinsip Penjaminan dari perusahaan asuransi dimaksud dalam butir 2.8 huruf d.2) diatas.”<br /><br />2. Bab II Analisa Kredit,<br />2.9 Proses Analisa dan Pengusulan Kredit, 2.9.3 Verifikasi Data:<br />“Pada dasarnya verifikasi data dimaksudkan untuk menentukan kewajaran, ketepatan dan kebenaran data dan informasi yang telah terkumpul. Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan, analis kredit harus melakukan verifikasi/re-check pada Pihak Ketiga atau di check kebenarannya melalui on the spot dan penelitian dokumen.”<br /><br />3. Bab XV Proses dan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 052/036/DIR/KMK tanggal 4 November 2014.<br />a. Poin 4. Permohonan dan Proses Pemberian Kredit dan Non Kredit:<br />1) Butir (1) “Permohonan Kredit Mikro, Kecil dan atau Menengah dengan jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,- (Tiga milyard rupiah) dan permohonan KMK Pola Keppres dan KMK Standby Loan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (Lima milyard rupiah), proses permohonan kredit dilakukan oleh Kantor Cabang;”<br /><br />2) Butir (2) “Permohonan Kredit Menengah dan Korporasi termasuk Kredit Sindikasi dengan jumlah diatas Rp3.000.000.000,- (Tiga milyard rupiah) dan permohonan KMK Pola Keppres dan KMK Standby Loan dengan jumlah diatas Rp5.000.000.000,- (Lima milyard rupiah), proses permohonan kredit dilakukan oleh Kantor Pusat (Divisi Kredit Menengah dan Korporasi);”<br /><br />b. Poin 5. Pengajuan Usulan dan Keputusan, butir (2) “Permohonan sebagaimana ayat 4 butir (2) diatas diajukan melalui Kantor Cabang atau langsung ke Kantor Pusat kemudian diproses oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, proses oleh Analis Kredit/Asisten Relationship Manager bersama Relationship Manager, Pendapat Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi yang membidangi dan diputus oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi sesuai kewenangannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGG4uPt_w-vc7NEeN8844f08KffP3S9N--8kXKY2DDHB3t5Pa0CyOLnUd4VctGZHixQrmqfrvCe4Ay8GFIgl6lLnxc70M78jx3PsWdoIDX18J-2VeqIaKjSJs7Z06L5FP4crP1u2RWgqBan6FNlN0pVkIhE0Nm14VDwjmtqO3VUU-u7g7HfFXATb11/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGG4uPt_w-vc7NEeN8844f08KffP3S9N--8kXKY2DDHB3t5Pa0CyOLnUd4VctGZHixQrmqfrvCe4Ay8GFIgl6lLnxc70M78jx3PsWdoIDX18J-2VeqIaKjSJs7Z06L5FP4crP1u2RWgqBan6FNlN0pVkIhE0Nm14VDwjmtqO3VUU-u7g7HfFXATb11/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bila diatas kewenangan Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi diteruskan ke Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi untuk diputuskan sesuai kewenangannya dan bila diatas kewenangan Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi diteruskan ke Direktur Utama untuk mendapatkan keputusan dan selanjutnya penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dilakukan oleh Kantor Pusat atau oleh Kantor Cabang atas permintaan Kantor Pusat, sedangkan administrasi/penatausahaan pembayaran dan penyetoran dilakukan di Kantor Cabang dimana debitur berdomisili atau Kantor Cabang yang ditunjuk Kantor Pusat.”<br /><br />4. BAB VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres, 2. Ketentuan Pokok Kredit, 2.8 Jaminan Kredit, huruf d. Nilai Jaminan Tambahan (Agunan), yang diubah dengan Surat Edaran Direksi Nomor 053/001/DIR/KMK tanggal 30 Januari 2015:<br /><br />a. Butir (1) “Proyek yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD, BUMN, BUMD, serta bantuan/pinjaman luar negeri yang sudah dimasukkan dalam anggaran pemerintah, anggaran BUMN/BUMD, maka total nilai jaminan tambahan (agunan) berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) minimal 10% (sepuluh prosen) untuk prime customer dan 20% (dua puluh persen) untuk non prime customer dan kredit harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank Jatim dengan coverage tertentu sehingga total safety margin ditambah coverage asuransi kredit menjadi sebesar 100%.”<br /><br />b. Butir (2) “Proyek yang sumber dananya berasal dari perusahaan swasta bonafide, maka total nilai agunan tambahan berdasarkan Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value (CEV) sebagai berikut:<br />1) Bagi Non Prime Customer, minimal 120% (seratus dua puluh prosen);<br />2) Bagi Prime Customer, minimal 100% (seratus prosen).”<br /><br />5. SE Direksi Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 halaman 151 BAB VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada ketentuan umum angka 8 menyatakan bahwa:<br />“Kredit Modal Kerja Pola Keppres adalah fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor unuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran proyek yang bersangkutan”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBbvejiS3MvALZL06hVIlv774Eyn-sKo6H4xQNR5TkIGm4jUYu3q0Q2YGmqrNGON0Pp_ZpzzNgZfqmvi9gyAEiSDEjP9VVvn-c-UE_fNewKd4fRonk2ohFGEiiCOnOo5TYqJJ5QMocSWt8sLCtSeFQApFAPPM-BInvzPGw4SYhDuTT01d93ctpHII9/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBbvejiS3MvALZL06hVIlv774Eyn-sKo6H4xQNR5TkIGm4jUYu3q0Q2YGmqrNGON0Pp_ZpzzNgZfqmvi9gyAEiSDEjP9VVvn-c-UE_fNewKd4fRonk2ohFGEiiCOnOo5TYqJJ5QMocSWt8sLCtSeFQApFAPPM-BInvzPGw4SYhDuTT01d93ctpHII9/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan data keluar masuk (mutasi) rekening no. 0031019290 atas nama CV Mutiara Indah Cq. MOCH. YUNUS diketahui key person dari debitur adalah Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., bukan direkturnya (MOCH. YUNUS), selain itu juga terdapat aliran dana yang belum diketahui hubungannya dengan debitur, hal tersebut melanggar ketentuan sebagaimana di dalam perjanjian kredit yang tertuang didalam Perjanjian Kredit Nomor : 47 tanggal 12 Mei 2015 dan Nomor : 46 tanggal 12 Agustus 2015, tertuang didalam Pasal 10 angka 10, yaitu : “Pencairan kredit yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada Supplier dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening Supplier”, jo<br /><br />Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VIII tentang Kredit Modal Kerja Pola Keppres halaman 151 angka 8, yaitu : “Kredit Modal Kerja Pola Keppres adalah fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafond tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran proyek yang bersangkutan”. jo,<br /><br />Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 053/001/DIR/KMK tanggal 30 Januari 2015 Bab VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres : “Poin 3.1 Sumber Pengembalian kredit Pola Keppres berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kota, BUMN, BUMD, bantuan luar negeri yang sudah masuk anggaran pemerintah, perusahaan swasta bonafid”,<br /><br />Hal ini dikarenakan uang yang ada di rekening CV Mutiara Indah nomor 0031019290 yang ada di Bank Jatim Cabang Jember, masuk ke rekening Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng.,:<br />Di Bank BCA no.rek. 0240124483 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015;<br /><br />Di Bank Mandiri no.rek. 143-000-315262-4 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015;<br /><br />Di Bank Jatim no.rek. 0032778437 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2015 yang kemudian pada tanggal 13 Mei 2015  ditambah sejumlah Rp808.150.000,00 (delapan ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2015 ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Totalnya sejumlah Rp1.308.150.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);<br /><br />Di transfer ke PT Nanisda Intra Nusa sejumlah Rp1.738.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2015; <br />Sisanya dibawa tunai oleh Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp10.300.000,00 yang tersimpan di rekening CV Mutiara Indah cq. MOCH. YUNUS.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3m8V7I6W9ov7HfpqhEfDHIFFi-qpnVMkpMlk7mE352hPs09LV3iaSIPqiNPB_KAksAwZoV-LTRK7CgRozoWAyP_hklWTl_2PL9AmFMEf7Pe16CJxyCF8gsc5yUmqULxXYZ2xadTYX4PAvKpZUBoLNLr2QzeMq9oha64DS_fpgwrKrNd6TkTtAYgV/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj3m8V7I6W9ov7HfpqhEfDHIFFi-qpnVMkpMlk7mE352hPs09LV3iaSIPqiNPB_KAksAwZoV-LTRK7CgRozoWAyP_hklWTl_2PL9AmFMEf7Pe16CJxyCF8gsc5yUmqULxXYZ2xadTYX4PAvKpZUBoLNLr2QzeMq9oha64DS_fpgwrKrNd6TkTtAYgV/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div>Dari uang sejumlah Rp4.596.950.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di rekening atas nama Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., yang ada di Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Jatim berikut yang ada di PT Nanisda Intra Nusa oleh Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., hanya digunakan sejumlah Rp2.790.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembangunan proyek revitalisasi dan destinasi wisata siap kunjung taman air Gua Sunyaragi Cirebon, sehingga proyek tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., sampai batas waktu yang ditentukan didalam kontrak dan pihak Keraton Kasepuhan Cirebon tidak mau membayar hasil proyek kepada CV Mutiara Indah karena tidak sesuai perjanjian kontrak, <br /><br />Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.756.950.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) habis dan digunakan oleh Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng., untuk kepentingan pribadinya serta mendirikan PT Nanisda Intra Nusa, sehingga pembayaran kredit di Bank Jatim Cabang Jember tidak bisa dilunasi oleh CV Mutiara Indah dan masuk kredit macet.<br /><br />Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Dr.Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan MOCH. YUNUS tersebut telah memperkaya orang lain MOCH. YUNUS sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng sejumlah Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan belum termasuk bunga 12,75% sesuai posisi kredit setelah jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2016 dengan rincian: <br />Plafond                  : Rp4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);<br />Tanggal Realisasi        : Rp12 Mei 2015 dan 12 Agustus 2015;<br />Tanggal Jatuh Tempo    : Rp12 Maret 2016;<br />Baki Debet        : Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);<br />Tunggakan Bunga    : Rp436.014.582,93 (empat ratus tiga puluh enam juta empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen);<br /><br />Jumlah Tunggakan    : Rp5.136.014.582,93 (lima miliar seratus tiga puluh enam juta empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen);<br />Baki Debet (Setelah Macet) : Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dari rekening a.n. CV Mutiara Indah cq. MOCH. YUNUS.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Dr. Ir. NOOR SALIM, M.Eng dan MOCH. YUNUS tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., dikarenakan kredit dari CV Mutiara Indah tidak pernah dibayar sama sekali sejumlah Rp5.066.214.582,93 (lima miliar enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan keterangan ahli dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan didalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/LHP-664/PW13/5.1/2022 tanggal 3 Oktober 2022. ----<br /><br />Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp5.066 M, H.M. Islah Nor Selaku Kacab Bank Jatim Jember Dituntut 4.6 Tahun Pejara

#Selain Terdakwa H.M. Islah Nor, JPU juga menuntut Dua Terdakwa lainnya selaaku Dibitur, yaitu Dr. Ir Noor Salim selaku Persero Diam (Komand...

»

Dua Penyuap Wakil DPRD Jatim Sahat Simanjuntak Di Adili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Sedangkan Tersangka Sahat Tua P. Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim dan Tersangka Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul#</span>   <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJhlORXJpRHaPaxRxeP5hPiq-ZhaDuvD1W48OcAwMLelDcr5cEjLTVlTy7n6SkP82P2HiOG4IBeZVPy8F-hK6FVtgzf7HhMhOitzwa7jXAb_34pjTROgVqvLLJllIVMchfhuYv-GNbtHBooj5hevWkbeo7mReuph8kYTsJnhUYzUnbpVOKPaY286jH/s975/kpk..jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="975" data-original-width="796" height="554" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJhlORXJpRHaPaxRxeP5hPiq-ZhaDuvD1W48OcAwMLelDcr5cEjLTVlTy7n6SkP82P2HiOG4IBeZVPy8F-hK6FVtgzf7HhMhOitzwa7jXAb_34pjTROgVqvLLJllIVMchfhuYv-GNbtHBooj5hevWkbeo7mReuph8kYTsJnhUYzUnbpVOKPaY286jH/w453-h554/kpk..jpg" width="453" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan Foto atas, TersangkaAbd. Hamid dan Ilham Wahyudi. Foto Bahwa JPU KPK</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Selasa, tanggal 07 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KK) bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akan mengadili dua Tersangka / Terdakwa kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB terhadap Wakil DPRD Jatim periode 2019 - 2024 Sahat Tua P Simanjuntak, yaitu Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu dikatakan Jaksa Penntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariif Suheramnto kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Sidangnya tanggal tujuh. Masih si pemberinya. Kalau Sahat masih belum,” kata JPU KPK Arif<br /><br />Senada dengan itu, Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui diruang kerjanya juga mengatakan bahwa sidang akan digelar pada Selasa, 07 Maret 2023<br /><br />“Ada dua perkara dari KPK yang akan disidangkan hari selasa besok,silahkan diikuti aja,” kata Akhmad Nur, SH., MH<br /><br />Kasus yang menyeret Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024<br /><br />Itulah sebabnya, KPK tidak hanya meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyud melainkan juga meringkus Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi. Dan keempatnya pun langsung di jembloskan ke rumah tahanan negara (rutan) gedung merah putih milik KPK. <br /><br />Nah, ternyata kasus inipun berbuntut panjang. Karena selain KPK menggeledah dan menyita dokumen atau barang bukti dari beberapa tempat di Jawa Timur, juga memeriksa beberapa pejabat, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019 - 2023 Kusnadi, S.H., M.Hum, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi serta anggota DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB<br /><br />Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain.<br /><br />Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka.<br /><br />Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal<br /><br />“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”.<br /><br />Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Penyuap Wakil DPRD Jatim Sahat Simanjuntak Di Adili

#Sedangkan Tersangka Sahat Tua P. Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim dan Tersangka Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyu...

»

Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Tuntut 4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u>JPU KPK Wawan Yunarwanto :</u> “Kita lihat nanti dalam putusan Hakim karena dalam dakwaan kita ada Pasal 55”</span></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Dalam perkara ini, selain Terdakwa Abdul Rachman, Suheri selaku “Makelar” atau orang kepercayaan Terdakwa Abdul Rachman juga di tuntut pidana yang lebih berat karena tak jujur dan berbelit-belit. Namun Bagaimana nasib Prabowo Arie Kristyawan selaku Ketua dan Hernowo Yuswanto anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare Kediri mapun dari pihak PT Wijaya Karya (PT WK) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP)? Apakah akan jadi Tersangka?”</span><span style="font-size: large;">  </span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRAYeQCRZdJrD45CgMX3EHG3xbYryUr2DNRJ31hrDWXkTr3WZewxlDKwukkLs-f_06PaQJXuZD0Zafy37NnETLgNJtFIk7MmKuMlIywcMsgsh2jUiEiIrHmbnuQWMD58kSHMg_abSA26ek6Fxs9gxqcykCiVyA7FaSjO7mLwj0-ZwPd-eB4EaBquDP/s794/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="794" data-original-width="720" height="498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRAYeQCRZdJrD45CgMX3EHG3xbYryUr2DNRJ31hrDWXkTr3WZewxlDKwukkLs-f_06PaQJXuZD0Zafy37NnETLgNJtFIk7MmKuMlIywcMsgsh2jUiEiIrHmbnuQWMD58kSHMg_abSA26ek6Fxs9gxqcykCiVyA7FaSjO7mLwj0-ZwPd-eB4EaBquDP/w451-h498/3.jpg" width="451" /></a></div></span><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wawan Yunarwanto, NN. Gina Saraswati, Riniyati Karnasih, Nur Haris Arhadi, Rio Frandy dan Yoga Pratomo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 2 Maret 2023, menuntut Terdakwa Korupsi “Apel Kroak” yaitu Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap Restitusi dari Tri Atmoko (sudah di Vonis 1.6 tahun penjara) selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC), PT Wijaya Karya (PT WK) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) lewat Suheri selaku orang kepercayaan Terdakwa Abdul Rachman untuk memuluskan Pengurusan Restitusi Pajak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo - Kertosono pada September 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018  <br /><br />Selain Terdakwa Abdul Rachman, JPU KPK juga menuntut Suheri (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku “Makelar” atau orang kepercayaan Terdakwa Abdul Rachman dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan<br /><br />Kedua Terdakwa ini dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. <br /><br />Kedua Terdakwa ini tidak di tuntut untuk membayar uang pengganti karena “Apel Kroak” atau duit yang diterima Terdakwa sebesar Rp850 juta dari total 1 miliar rupiah sudah dikembalikan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGSK8NzvxgPErC79AAUCA6B83KG2fO0O5Hj3faP0UH7V99Ef6njqOA-v-04k1WLvvSBsaVux0Tv7_l1wVTd6lds94iqtNIMvNBxVBNCx_17Yd2b2P2UB8R5Ummu00hVRUuq93xcWiGwgGNulbCNOqtTOLCUrWqUINcU5D07Gs_52Z5u_r4bg_IipXZ/s1104/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1104" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGSK8NzvxgPErC79AAUCA6B83KG2fO0O5Hj3faP0UH7V99Ef6njqOA-v-04k1WLvvSBsaVux0Tv7_l1wVTd6lds94iqtNIMvNBxVBNCx_17Yd2b2P2UB8R5Ummu00hVRUuq93xcWiGwgGNulbCNOqtTOLCUrWqUINcU5D07Gs_52Z5u_r4bg_IipXZ/w418-h640/d.jpg" width="418" /></a></div><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html</a></span><br /><br />Sebelumnya (Kamis, 22 Desember 2022), dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menghukum (Vonis) Tri Atmoko selaku pemberi “Apel Kroak”  yang mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC), PT Wijaya Karya (PT WK) dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dari tuntutan JPU KPK selama dua tahun<br /><br />Tri Atmoko terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.<br /><br />Kasus inipun sepertinya tidak berhenti disini saja, sebab Jaksa Penunut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu putusan dari Majelis Hakim, apakah ada nama-nama lain yang disebutkan sebagai orang yang turut di hukum. Hal itu dikatakan oleh JPU KPK Wawan Yunarwanto<br /><br />“Kita lihat nanti dalam putusan Hakim karena dalam dakwaan kita ada Pasal 55,” kata JPU KPK Wawan Yunarwanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK Wawan Yunarwanto bukan tidak beralasan. Sebab bisa jadi akan menyeret pihak lain dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan dari PT. Wijaya Karya (PT WK) maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur yakni  Prabowo Arie Kristyawan selaku Ketua dan Hernowo Yuswanto anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare Kediri karena dalam dakwaan JPU KPK disebutkan<br /><br />Karena dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa Suheri bersama-sama dengan Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyawan dan Hernowo Yuswanto selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Tri Atmoko selaku kuasa dari Wajib Pajak China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Joint Operation (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek Tol Solo - Kertosono tahun pajak 2016 dan Wang Yuqiang selaku Financial Manager CRBC    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyfAxdHqFD80l4HY0z1YK5s-qGE7clwU3Z_rgCIxV_h3Xay_vXtm-uS5BzMhFAgtuaugmExxpLuWO3Q1QneVE8W_I7VrP9qqwLJTEHzuaUZCbrRWyDe-H8a__hojg-WlfVXr2s7Jm1nj10pWc4r_p-GA2CQX7sA7hscFFLpWhqhMNeVarO-AYef8y-/s1600/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyfAxdHqFD80l4HY0z1YK5s-qGE7clwU3Z_rgCIxV_h3Xay_vXtm-uS5BzMhFAgtuaugmExxpLuWO3Q1QneVE8W_I7VrP9qqwLJTEHzuaUZCbrRWyDe-H8a__hojg-WlfVXr2s7Jm1nj10pWc4r_p-GA2CQX7sA7hscFFLpWhqhMNeVarO-AYef8y-/w640-h288/6..jpg" width="640" /></a></div>Namun sayangnya, Wang Yuqiang selaku Financial Manager CRBC (China Road and Bridge Corporation) “hilang ditelan angin”. Padahal, Wang Yuqiang adalah selaku pemegang saham terbesar yaitu 60% pada kerja sama Operasi Tak Terpadu (Non-Integrated Joint Operation Agreement) antara Perusahaan China Road And Bridge Corporation, PT Wijaya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (CRBC-WIKA-PP JO) untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono sepanjang 37 Km<br /><br />Sebab apa yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Atmoko bukanlah keputusan pribadinya untuk memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah rupiah kepada Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyanto dan Hernowo Yuswanto selaku selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare), Jawa Timur melalui Suheri<br /><br />Tetapi atas sepengetahuan dari pimpinan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT WIKA (Wijaya Karya) dan Wang Yuqiang selaku Financial Manager China Road and Bridge Corporation (CRBC). Hal ini terungkap dalam surat tuntutan JPU KPK<br /><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rachman (dan Terdakwa Suheri)  dibacakan oleh Tim JPU Wawan Yunarwanto dkk dari KPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 2 Maret 2023) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Keuda Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Merah Putih milik KPK di Jakarta <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizB5gP69BWIiXYkmQ_oS9teijPev82AIZvRmWTMGgp3uA9JEoKJS5qZsMJ-swaW-iyfU0IQnEdhhIxQ8XUb2vI31J0yn1BQpXAy3QmlRFp_GYkPmvWo1DGBXXM96RCjU7JS0y1G_QKYOhggweUbhIU7utsF4vfCgUtM04blx0izsmnCEoKFomdP4Th/s640/Terdakwa%20Tri%20Atmoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizB5gP69BWIiXYkmQ_oS9teijPev82AIZvRmWTMGgp3uA9JEoKJS5qZsMJ-swaW-iyfU0IQnEdhhIxQ8XUb2vI31J0yn1BQpXAy3QmlRFp_GYkPmvWo1DGBXXM96RCjU7JS0y1G_QKYOhggweUbhIU7utsF4vfCgUtM04blx0izsmnCEoKFomdP4Th/w640-h288/Terdakwa%20Tri%20Atmoko.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Tri Atmoko (Dok BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Dalam surat Tuntutannya JPU KPK mengatakan, perbuatan Terdakwa Abdul Rachman (dan Terdakwa Suheri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan alternatif Kesatu<br /><br />“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rachman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan alternatif Kesatu<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Abdul Rachman dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupaih) dan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ucap JPU KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-1ZSqog5Cb90G0xTzWcYTU4epMLf2LLI9WpJssJ-PiMqYy8nbsXSTijRaKJ8u9zlN14tYzauy2OIkSCI4DVU3YuGy5sPo-EFgd0D4e38QoaykX9dlMt_29CoRFfQA80z6osm2eOmzSRb1zqzLUmRlzmQES4oNjaoklvYe9cqd1YZR0M0TnaB0muzb/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-1ZSqog5Cb90G0xTzWcYTU4epMLf2LLI9WpJssJ-PiMqYy8nbsXSTijRaKJ8u9zlN14tYzauy2OIkSCI4DVU3YuGy5sPo-EFgd0D4e38QoaykX9dlMt_29CoRFfQA80z6osm2eOmzSRb1zqzLUmRlzmQES4oNjaoklvYe9cqd1YZR0M0TnaB0muzb/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Setelah membacakan tuntuntan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rachman, JPU KPK melanjutkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Suheri. Terdakwa Suheri dituntut lebih berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa Suheri tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit selama persidangan  <br />“Menghukum Terdakwa Suheri dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupaih) dan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan,” ucap JPU KPK Wawan<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa dan Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Tuntut 4 Tahun Penjara

JPU KPK Wawan Yunarwanto : “Kita lihat nanti dalam putusan Hakim karena dalam dakwaan kita ada Pasal 55” “Dalam perkara ini, selain Terdak...

»

Niken Sulastri Terdakwa Kredit Fiktif Bank BRI Unit Pule Cabang Trenggalek Di Tuntut 5 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek sudah di Vonis 4.6 tahun penjara (dari tuntutan 5 tahun)  denda dan membayar uang pengganti sebesar Rp363 juta Subsider 3 tahun#</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPmkUhQdmK7ULT8kLmZnICS1yA49-wqlq5m2jWjRhTeibA-NXjcxbjkCO7ynFjV2MkNLsYAdXJNAvHvhRo3yPn20eHm7k4NmK_l7js-OTry11rV9s6e7kFZpIY0hWVqTLdwIWNXo1V5RQZLYob69Kr7Z7QM4T2C1O6zPAOFgbh3V1TSbLwTrrAYuD/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkPmkUhQdmK7ULT8kLmZnICS1yA49-wqlq5m2jWjRhTeibA-NXjcxbjkCO7ynFjV2MkNLsYAdXJNAvHvhRo3yPn20eHm7k4NmK_l7js-OTry11rV9s6e7kFZpIY0hWVqTLdwIWNXo1V5RQZLYob69Kr7Z7QM4T2C1O6zPAOFgbh3V1TSbLwTrrAYuD/w640-h480/9.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka dan Dody Novalita, SH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek dkk menuntut Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Fiktif Bank BRI Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek yakni Niken Sulastri (swasta) dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp91 juta Subsider pidana penjara selama satu (1) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan kredit yang dilakukan dengan cara meminjam nama nasabah dan mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan KUR ke Bank BRI Unit Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan uangnya dinikamti oleh Terdakwa hingga merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp457.034.850 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021<br /><br />Pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama (penuntutan terpisah), Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Prof. Dr. (Hc) Suparman, SH., MH telah menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek sudah di Vonis 4.6 tahun penjara (dari tuntutan 5 tahun)  denda dan membayar uang pengganti sebesar Rp363 juta Subsider 3 tahun<br /><br />Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Sementara menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Niken Sulastri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<br /><br />Kedua Terdakwa ini terseret ke lingkaran hitam kasus Korupsi adalah bermula pada tahun 2020. Dimana pada tahun 20020, pemerintah punya program untuk mengupayakan peningkatan kontribusi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan perekonomian dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, PT Bank BRI Kantor Pusat menerbitkan Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dengan tujuan dalam rangka pengembangan pelayanan usaha berskala mikro sekaligus mengantisipasi persaingan serta mendukung program pemerintah.<br /><br />Kemuidan Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama-sama dengan Terdakwa Niken Sulastri mempunyai mens rea atau niat untuk membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule kecamatan pule Kabupaten Trenggalek,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzfyHv-D7w0jsQSE7TDIjA7qeIF6OZMMJdqGcDCpAZ12cx2mlOAnWAXEkneqMSYboy23tQSB6s7YcklXOKFa-odUCfN7nUfTTvW81f0ORyTJ0VrTwtS7w3P9TdRFd9-5lSV1zleG8tE8RpkqXnXFkcYrjJWDM2ke2xTfB7wynEVyswoiF-JqrDKgKQ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzfyHv-D7w0jsQSE7TDIjA7qeIF6OZMMJdqGcDCpAZ12cx2mlOAnWAXEkneqMSYboy23tQSB6s7YcklXOKFa-odUCfN7nUfTTvW81f0ORyTJ0VrTwtS7w3P9TdRFd9-5lSV1zleG8tE8RpkqXnXFkcYrjJWDM2ke2xTfB7wynEVyswoiF-JqrDKgKQ/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>Lalu Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon Nasabah dan dengan inisiatif sendiri dan dibantu mencarikan target nasabah serta difasilitasi oleh Niken Sulastri dengan cara Topengan <br /><br />Yaitu mula-mula Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra meyakinkan nasabah untuk KUR Mikro BRI dengan alasan untuk investasi lalu menjelaskan pinjaman tersebut sekitar 5-6 bulan  (ada juga yang sampai jatuh tempo), ada kompensasi sekitar antara Rp3.000.000 - Rp.4.000.000 untuk para nasabah<br /><br />Atas penjelasan Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra tersebut, nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya, selanjutnya terdakwa Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. <br /><br />Setelah pencairan, Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra mengambil semua uang yang cair tersebut pada nasabah dan  oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra diberi kompensasi sebesar Rp3.000.000 - Rp.4.000.000. <br /><br />Kemudian oleh Niken Sulastri uang tersebut diambil semuanya dan pada saat sebelum adanya Kredit KUR atas nama Sutirah, Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra telah mengambil uang Nasabah Kupedes atas nama Hartini lalu terdakwa Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra seolah-olah bertanggung jawab terhadap Hutang Kredit atas nama Sutirah<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama-sama Saksi Niken Sulastri yaitu dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran (angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun bulanan) tersebut, yang dinikmati oleh Terdakwa Gilang Rhamadhany Hadaning Putra bersama – sama dengan Saksi Niken Sulastri,  dalam kurun waktu 6 Bulan sampai 1 Tahun.<br /><br />Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Niken Sulastri dibacakan oleh JPU Eka dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 02 Maret 2023) dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindoo, SH., MH yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nur Rochmad Aghani, SH., MH dan Gani<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Terdakwa Niken Sulastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Niken Sulastri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Niken Sulastri dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Niken Sulastri untuk membayar uang pengganti sebesar sembilan puluh satu juta rupiah (Rp91.000.000) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun,” ucap JPU Eka<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya, untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoR-I1YtHjgOQDhrfovHxZigz44GeuMzLx5yFu6_gLJMB8s3eIGLCm6c8dzaUNCUMvJ0_KwNE510wBZgUhLt3x1QZc4gF5rifyA5lHllA_o2BhbHkDMcmKUmmu-CowQf9xtiS0FPzeLGJE1Nhomk-0nfCv-11bgQM98AUtgo4IyffKM-TkhQFpLnO1/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoR-I1YtHjgOQDhrfovHxZigz44GeuMzLx5yFu6_gLJMB8s3eIGLCm6c8dzaUNCUMvJ0_KwNE510wBZgUhLt3x1QZc4gF5rifyA5lHllA_o2BhbHkDMcmKUmmu-CowQf9xtiS0FPzeLGJE1Nhomk-0nfCv-11bgQM98AUtgo4IyffKM-TkhQFpLnO1/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU menjelaskan, bahwa ia Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang dan selanjutnya pada Tahun 2020 hingga Tanggal 28 September 2021 Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, <br /><br />Atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bank BRI Unit Pule kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, “ <br /><br />Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH telah melakukan, menyuruh melakukan dan  turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebagai Mantri membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan para  nasabah dan tidak sesuai dengan pemanfaatan Kredit KUR, dengan cara mengumpulkan persyaratan permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule <br /><br />Dan selanjutnya melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon nasabah dengan inisiatif sendiri dan difasilitasi oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) untuk mencari dan merayu para nasabah dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran ( angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun angsuran bulanan) bertentangan dengan  Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan  Pasal 2 huruf g Undang-undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri <br /><br />Atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi  yaitu memperkaya Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.457.034.850 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) uang tersebut juga termasuk yang telah dinikmati oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yang dapat  merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Sebesar Total Rp.457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) <br /><br />Dengan rincian terdapat sisa angsuran sebanyak 15 nasabah, denga Nilai Total Plafond sebesar Rp.1.010.000.000 dimana terdapat 8 (Delapan) nasabah yang Penyimpangannya dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sendiri dengan Nilai Kerugian sebesar Rp.211.693.502, dan terdapat 7 (Tujuh) nasabah yang penyimpangannya terindikasi dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Pihak Luar Bank BRI yaitu Saksi Niken Sulastri Binti SOEMARNO (Alm) sebesar Rp.245.341.348 (Dua Ratus Empat puluh lima Juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi DENNY PRASETYO selaku auditor Bank BRI Kanwil Malang. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disingkat menjadi  PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara yang menyatakan Kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.<br /><br />Bahwa pada tahun 2020 dalam rangka program Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kontribusi UMKM dan perekonomian dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, PT BANK BRI Kantor Pusat menerbitkan Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO dengan tujuan dalam rangka pengembangan pelayanan usaha berskala mikro sekaligus mengantisipasi persaingan serta mendukung program pemerintah.<br /><br />Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO sebagaimana Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO adalah sebagai berikut :<br />Calon nasabah mengajukan permohonan sesuai dengan formulir permohonan yang telah disiapkan oleh Bank BRI dengan melampirkan :<br />a.    Izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Lurah setempat.<br />b.    Foto copy KTP yang masih berlaku.<br />c.    Tanpa Agunan Tambahan<br />d.    Foto copy kartu keluarga<br /><br />Bahwa kriteria untuk dinyatakan sebagai calon nasabah Kredit KUR sebagaimana Surat Edaran Direksi Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 sebagai berikut : <br />a.    Usaha mikro, kecil dan menengah; b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/ karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia; c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Luar Negeri; d. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; e.    Usaha mikro, kecil, dan menengah pensiun Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau pegawai pada masa persiapan pensiun; f. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi :<br /><br />I.    Kelompok Usaha Bersama (KUBE)<br />II.    Gabungan Kelompok Tani dan nelayan (Gapoktan); atau<br />III. Kelompok Usaha Lainnya<br />g.    Usaha mikro, kecil dan m,enengah dari pekerja yang terkena Pemutusan hubungan Kerja.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin0bNIxerfWeoNrejAZ8Lv0CuIDdewR9mICAmaY4d3zjbqeEpVoUsals2PBXyWMuEH6lHDfNmcERCQI-i1GUYKklQXCHbL17Xw15HFI9UMV1lZszhdR6iQIqBx_HMeJQEkflPVOk-MURHp6oylcdVbbFfB-_Kw3I-1QfoiUngsbSI3JzFae-XS6Aq5/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin0bNIxerfWeoNrejAZ8Lv0CuIDdewR9mICAmaY4d3zjbqeEpVoUsals2PBXyWMuEH6lHDfNmcERCQI-i1GUYKklQXCHbL17Xw15HFI9UMV1lZszhdR6iQIqBx_HMeJQEkflPVOk-MURHp6oylcdVbbFfB-_Kw3I-1QfoiUngsbSI3JzFae-XS6Aq5/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH menjabat sebagai Mantri Bank BRI Sejak Tahun 2015  sebagaimana Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Malang, dan selanjutnya pada Tahun 2020 hingga tahun 2021, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Bahwa tupoksi mantri adalah sebagai berikut :<br />1. Merencanakan dan melaksanakan aktifitas pemasaran KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan<br /><br />2. Menyiapkan aplikasi pinjaman, memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen pinjaman dari calon debitur sesuai kewenangannya untuk mendukung dan menganalisis pemberian KUR Mikro.<br /><br />3. Memprakarsa pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima agar target ekspansi kredit tercapai.<br /><br />4. Melaksanakan penagihan (colection) secara efektif dan efisien terhadap debitur KUR Mikro yang bermasalah atau yang berindikasi akan bermasalah sesuai kewenangannya, untuk mengendalikan timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka non performing loan (MPL) KUR Mikro dalam ukuran yang ditetapkan<br /><br />5. Menyusun laporan sesuai kewenangannya agar memenuhi ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit lain atau instansi terkait.<br /><br />6. Membina hubungan baik dengan calon nasabah, unit kerja lain, lembaga atau instansi lain atau pihak ketiga lainnya untuk mendukung proses pemberian fasilitas KUR Mikro, pencapaian target yang ditetapkan dan meningkatkan kinerja sesaui kewenangannya<br /><br />7. Menyediakan dokumen atau data atau informasi terkait pelaksanaan audit dan memproses tindak lanjut di BRI unit sesuai kewenangan bidang tugasnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan audit dan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku dan target yang disepakati.<br /><br />8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai dengan peran dan kompetensinya dalam mencapai target atau standart yang ditetapkan secara fektif dan efisien, sepanjang tugas pokok sudah diselelsaikan.<br /><br />Bahwa mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat  (KUR) Mikro Bank Rakyat Indonesia sampai dengan pencairan adalah nasabah datang ke kantor membawa berkas untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat Mikro ke BRI dengan melampirkan persyaratan KUR berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, kemudian Kepala Unit mendisposisi ke mantri pengelola wilayah untuk diproses dengan cara disurvey dan dianalisa, selanjutnya hasil survey dan analisa mantri dituangkan dalam aplikasi BRI Spot, lalu ketika diyakini kebenarannya maka data tersebut dikirim ke Kepala Unit untuk diputuskan pemberian kredit, ada kemungkinan permohonan KUR Mikro BRI ditolak ketika data tidak sesuai dengan survey mantri atau Kepala Unit tidak meyakini kebenaran data<br /><br />Namun faktanya menunjukkan :<br />Bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH selaku  Mantri Bank BRI Sejak Tahun 2015  sebagaimana Surat Keputusan Nokep : 210/KW-XVI/SDM/09/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Malang,yang selanjutnya pada Tahun 2020 hingga tahun 2021, Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  ditempatkan sebagai Mantri Bank BRI Unit Pule Kabupaten Trenggalek yang mempunyai tugas melakukan survei dan memproses persyaratan Kredit Usaha Rakyat Mikro Nasabah <br /><br />Kemudian Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama dengan saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mempunyai mens rea atau niat untuk membuat suatu kredit yang tidak sesuai dengan kemampuan Nasabah dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan persyaratan  permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat kemudian diajukan ke Bank BRI Unit Pule kecamatan pule Kabupaten Trenggalek, <br /><br />Selanjutnya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survei kemampuan, permodalan dan prospek usaha calon Nasabah dan dengan inisiatif sendiri dan dibantu mencarikan target nasabah serta difasilitasi oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) mempengaruhi para Nasabah yaitu :<br /><br />A. Dengan cara Topengan : mula-mula terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH meyakinkan nasabah bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH pinjam nama untuk KUR Mikro BRI dengan alasan untuk investasi lalu menjelaskan pinjaman tersebut sekitar 5-6 bulan  (ada juga yang sampai jatuh tempo), ada kompensasi sekitar antara Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) - Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk para nasabah. <br /><br />Atas penjelasan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tersebut nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya,selanjutnya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. <br /><br />Setelah pencairan, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengambil semua uang yang cair tersebut pada nasabah dan  oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH diberi kompensasi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) - Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Hal ini terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dilakukan terhadap saksi-saksi sebagai nasabah KUR sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCx7BXcq-jV5wZH-5Z21CB95-doc2ZyLBOZyKIyzKhqxiEEXEqeoyLr8kJm_46DoC6HKYPV_zqJxP_Jhnqg_cZ_h7BrdnbsII1Y_35yOT3gkfH7eraJNACPESxTfBl6T7EJ8lV2m_2S30rrYalrv2IxsEz3pEGXJwk3uHUkrlZ1AaRpFLwAizlttq/s1600/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCx7BXcq-jV5wZH-5Z21CB95-doc2ZyLBOZyKIyzKhqxiEEXEqeoyLr8kJm_46DoC6HKYPV_zqJxP_Jhnqg_cZ_h7BrdnbsII1Y_35yOT3gkfH7eraJNACPESxTfBl6T7EJ8lV2m_2S30rrYalrv2IxsEz3pEGXJwk3uHUkrlZ1AaRpFLwAizlttq/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>1. Saksi Amirah mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil semua oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dengan alasan hendak mengikuti lelang tanah didaerah mlinjon dan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH berjanji mengembalikan sertifikat selama 6 Bulan dan untuk meyakinkan Saksi Amirah diberikan sertifikat atas nama EKA NURHIDAYAH Nomor : 00552.<br /><br />2. Saksi Sumitro telah mengambil kredit sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dicairkan diambil seluruhnya Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH.<br /><br />3. Saksi Erol Sugita Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengatakan hendak meminjam nama dan sertifikat milik Saksi Erol Sugita yang dipergunakan untuk pinjaman KUR dengan janji 6 Bulan akan diangsur oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH kemudian Saksi Erol Sugita mengambil hutang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dinikmati seluruhnya oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH, setelah itu Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan sertifikat kepada Saksi Erol Sugita atas nama NOVITA DWI ASTUTI alamat Kembangan Nomor sertifikat Nomor : 01050 dengan tujuan meyakinkan Saksi Erol Sugita.<br /><br />4. Saksi Badi  mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dinikmati oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sisanya merupakan tanggung jawab Saksi Badi dan istrinya (Saksi Katini).<br /><br />5. Saksi Setyo Budi mengambil kredit KUR Mikro Rp.50.000.000 (lima puluh rupiah) diserahkan kepada Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.47.148.542 berkurangnya karena terpotongnya angsuran  secara otomatis.<br /><br />6. Saksi Sutirah  telah mengambil Kredit KUR Mikro sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian diserahkan ke Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM)  Rp.46.015.103 (empat puluh enam juta lima belas ribu seratus tiga rupiah) karena sudah dipotong angsuran sebelumnya secara otomatis. <br /><br />Kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) uang tersebut diambil semuanya dan pada saat sebelum adanya Kredit KUR atas nama Sutirah terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH telah mengambil uang Nasabah Kupedes atas nama Hartini lalu terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH seolah olah bertanggung jawab terhadap Hutang Kredit atas nama Sutirah <br /><br />Padahal yang membawa semua uang Kredit KUR atas nama Sutirah adalah saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM), Karena Uang dari Kredit atas nama Sutirah tidak ada kaitannya dengan Kredit Kupedes atas nama Hartini sehingga uang sebesar Rp.46.015.103 dari kredit KUR atas nama Sutirah masih dibawa oleh saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) semuanya,<br /><br />7. Saksi Karti  Mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian diterima Saksi Karti sebesar Rp.44.755.192 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM)  dan dipergunakan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.44.755.192,( empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)<br /><br />B. Dengan cara TEMPILAN (mengambil sebagian uang KUR) :   mula-mula terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH meyakinkan calon nasabah bahwa terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH ikut  KUR Mikro BRI  calon nasabah dengan jumlah kompensasi yang disepakati sekitar antara Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) – Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk nasabah. Atas penjelasan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tersebut nasabah mengajukan KUR Mikro BRI dengan disertai jaminan berupa sertifikat atau BPKB. <br /><br />Setelah pengajuan KUR Mikro BRI sebagaimana yang telah disepakati jumlahnya, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH melakukan survey dan membuat analisa kredit untuk disetujui oleh KaUnit. Setelah pencairan,  mengambil sebagian uang yang sudah disepakati tersebut pada nasabah dan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH  Hal ini terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH lakukan terhadap   saksi-saksi sebagai nasabah sebagai berikut :<br /><br />1. Saksi Wawan Yulianto terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengatakan  bahwa akan meminjam namanya guna mengambil kredit KUR sebagian dan akan membantu mengangsurnya kemudian Saksi wawan yulianto menandatangani dan mau dilakukan tempilan dengan menggunakan jaminan sertifikat milik saksi wawan Yulianto dengan Rincian kredit yang awalnya Saksi Wawan Yulianto hanya ingin mengambil kredit KUR sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) <br /><br />Namun oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dipengaruhi untuk mengambil sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sisa Kreditnya sebesar Rp.19.000.000 ( sembilan belas juta rupiah) ditempil atau diambil oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan hingga saat ini belum pernah dikembalikan,<br /><br />2. Saksi Parman mengambil Kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian yang diterima oleh Saksi Parman sebesar Rp.45.436.400 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)  karena uang tersebut langsung dipotong 3 kali angsuran secara otomatis. Kemudian Rp.45.436.400 (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) diserahkan oleh Saksi Parman kepada Saksi  NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) <br /><br />Dan kemudian diberikan kepada Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) sisanya sebesar Rp.11.436.400 (sebelas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dibawa oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) kemudian terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH mengangsur sebesar Rp.3.785.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)<br /><br />3. Saksi Suisnan mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian diambil Saksi Suisnan sebesar Rp.48.500.000( empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank BRI kemudian dipergunakan oleh Saksi Suisnan sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)  kemudian sisanya sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) lalu diserahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan dipergunakan oleh terdakwa sebesar Rp.35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah)<br /><br />4. Saksi Jemani mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu diterima Saksi Jemani sebesar Rp.45.436.400 ( empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) kemudian diambil oleh Saksi Jemani sebesar Rp.9.087.280 (Sembilan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sisanya Rp.36.349.120 (tiga puluh enam juta tiga ratus emat puluh Sembilan ribu serratus dua puluh rupiah) diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM). Kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) diserahkan dan dipergunakan oleh  terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.36.349.120.(tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)<br /><br />5. Saksi Sela Febriana mengambil Kredit Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian diserahkan kepada Saksi Mukahar (Orangtua saksi Sela Febriana) selanjutnya Saksi Mukahar menyerahkan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) selanjutnya saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) menyerahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Sisanya dibawa oleh Saksi Mukahar  sebesar Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah).<br /><br />6. Saksi Arif Bin Subarni mengambil kredit Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).<br /><br />7. Saksi Agus Setiawan telah mengambil Kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)  dan Saksi Agus Setiawan menikmati Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp.35.000.000 (tiga uluh lima juta rupiah)  diserahkan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) kemudian oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) diserahkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.35.000.000.(tiga puluh lima juta rupiah).<br /><br />8. Saksi Nuryanto telah mengambil kredit sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH pergunakan sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) selanjutnya sisanya dibawa oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.40.000.000,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9I7yZA5WcRfTH8b6UnNkQWGvRZQuyIp9BBPs6jwABWWtPHTt0_tpFefgpuIPar6DM4RmS2jOAghjl1EBtLv17-olLG1AAJelj7l5XT3BFiZbIhOqBPfl4zSRIwRo20IQWnBikBlawilkRAk7pNAbTiUz5alxDDK_6raeiZBl1Lfx1ceuxDlWx7e4k/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1201" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9I7yZA5WcRfTH8b6UnNkQWGvRZQuyIp9BBPs6jwABWWtPHTt0_tpFefgpuIPar6DM4RmS2jOAghjl1EBtLv17-olLG1AAJelj7l5XT3BFiZbIhOqBPfl4zSRIwRo20IQWnBikBlawilkRAk7pNAbTiUz5alxDDK_6raeiZBl1Lfx1ceuxDlWx7e4k/w640-h480/7.jpg" width="640" /></a></div>C. Dengan cara PEMAKAIAN ANGSURAN (angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun angsuran bulanan) dilakukan terhadap saksi-saksi sebagai nasabah KUR Mikro:<br /><br />1. Saksi Maryati telah mengambil kredit sebesar Rp.42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kemudian pernah mengangsur sebanyak 2 kali angsuran atau 2 Bulan yang dititipkan kepada terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.3.834.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun angsuran tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Bank BRI.<br /><br />2. Saksi Lindawati mengambil kredit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian dipakai oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya diambil oleh Saksi Lindawati dan diangsur sebanyak 6 (enam) kali.<br /><br />Bahwa selain melakukan tempilan kepada para nasabah, terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan imbalan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) karena telah mencarikan nasabah dan telah memfasilitasi tempat transaksi penyerahan uang kredit KUR tersebut, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap sertifikat yang diserahkan.<br /><br />Bahwa adapun Rinciannya fee yang Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH berikan kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) adalah Sebagai Berikut :<br /><br />1. Untuk Nasabah atas nama Agus Setiawan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Agus Setiawan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />2. Untuk Nasabah atas nama Suisnan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Suisnan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />3. Untuk Nasabah atas nama Sutirah Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Sutirah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />4. Untuk Nasabah atas nama Karti Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Karti sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />5. Untuk Nasabah atas nama Jemani Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)<br /><br />6. Untuk Nasabah atas nama Sela Febriana Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).<br /><br />7. Untuk Nasabah atas nama Parman Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah). Kemudian Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) memberikan kepada saksi Karti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus  ribu rupiah) untuk membeli BBM.<br /><br />8. Untuk Nasabah atas nama Nuryanto Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH memberikan Upah kepada Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) <br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yaitu dengan cara topengan (mengambil seluruh uang KUR dengan modus Pinjam Nama Nasabah), tempilan (mengambil sebagian uang KUR) dan pemakaian angsuran ( angsuran para nasabah tidak diserahkan ke Bank BRI baik pelunasan maupun bulanan) tersebut, yang dinikmati oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM),  dalam kurun waktu 6 Bulan sampai 1 Tahun.<br /><br />Bahwa terhadap para Nasabah ditagih oleh juru tagih Bank BRI dan terdapat status tunggakan yang dialami oleh para  nasabah dan ditemukan fakta jika jumlah kredit yang diajukan nasabah dengan uang yang telah diterima tidak sesuai dengan pengajuan, <br /><br />Bahwa Perbuatan Terdakwa Bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan SE Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk penerima manfaat dari dana Kredit Usaha Rakyat. <br /><br />Bahwa Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) bukan merupakan Calon nasabah atau penerima manfaat Kredit KUR, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) telah menerima uang kredit KUR Mikro Bank BRI yang seharusnya tidak dikeluarkkan dari Bank BRI akan tetapi dikeluarkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain <br /><br />Atau suatu korporasi  yaitu memperkaya terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sebesar Rp.457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) uang tersebut juga termasuk yang telah dinikmati oleh Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) <br /><br />Bahwa  uang dari kredit KUR tersebut dipergunakan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH untuk ikut investasi Quotex dan Binomo dengan rincian sebagai berikut : investasi selama 4 (empat) bulan, yang bulan pertama sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di Binomo, bulan kedua Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Quotex, bulan ketiga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Binomo, bulan keempat Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) ikut di Binomo dan hingga saat ini Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH tidak dapat mengembalikan uang tersebut ke Bank BRI.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama – sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) sehingga tujuan dari pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu meningkatkan peran  UMKM dalam perekonomian tidak tercapai.<br /><br />Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH bersama-sama dengan Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM) yang telah menikmati Kredit KUR padahal diketahuinya Kredit tersebut diperuntukan untuk Calon Nasabah yaitu memiliki Usaha mikro, kecil, menengah, namun tetap dilakukannya dengan tujuan memperkaya diri terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH sendiri <br /><br />Atau menguntungkan orang lain yaitu Saksi NIKEN SULASTRI Binti SOEMARNO (ALM), telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan pasal 2 huruf g undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dimana kekayaan Negara Yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN ( Bank BRI Merupakan Badan Usaha Milik Negara) sehingga aset atau kekayaan Bank BRI merupakan lingkup keuangan negara,  Sebesar Total Rp457.034.850 ( Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) <br /><br />Dengan rincian terdapat sisa angsuran sebanyak 15 nasabah, dengan Nilai Total Plafond sebesar Rp.1.010.000.000 dimana terdapat 8 (Delapan) nasabah yang Penyimpangannya dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH Sendiri dengan Nilai Kerugian sebesar Rp211.693.502, dan terdapat 7 ( Tujuh) nasabah yang penyimpangannya terindikasi dilakukan oleh Terdakwa GILANG RHAMADHANY HADANING PUTRA Bin SUHADA’ ABDULLAH dan Pihak Luar Bank BRI <br /><br />Yaitu Saksi Niken Sulastri Binti SOEMARNO (Alm) sebesar Rp.245.341.348 (Dua Ratus Empat puluh lima Juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian dari PT. BRI Kantor Wilayah Malang Nomor : R.1.e/KW-XVI/BRC/0177/20/2021 Tanggal 11 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Saksi DENNY PRASETYO selaku auditor Bank BRI Kanwil Malang.<br /><br />Perbuatan Terdakwa GILANG RAMADHANI HADANING PUTRA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jnt)  <br /></div>

News Tipikor Niken Sulastri Terdakwa Kredit Fiktif Bank BRI Unit Pule Cabang Trenggalek Di Tuntut 5 Tahun Penjara

#Gilang Rhamadhany Hadaning Putra selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kampak Kantor Bank BRI Cabang Trenggale...

»

Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2017 kepada Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim dan di “Ia” kan Syahri Mulyo mantan Bupati Tulungagung (Terpidana 8 tahun penjara). Lalu bagaimana nasib Toni Indrayanto?#</span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Timur (Jatim) yang saat ini menjabat selaku Sekretaris, kepada Majelis Hakim mengakui di persidangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 1 Maret 2023) telah menerima sejumlah duit sebanyak dua kali dari Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) dengan cara Toni Indrayanto menemui Sutrisno ke Tulungagung menggunakan mobil dinasnya dan duit itu lalui diserahkan ke Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Jatim dengan cara menyerahkan kunci mobil dinasnya<br /><br />Toni Indrayanto menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 menggantikan Budi Juniarto (alm) setelah Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala Bapeda yang sebelunya Kepala BPKAD menggantikan Fatah Jasin yang mejabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan setelah kalah dalam pelihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep<br /><br />“Kebetulan saya ada rapat di Madiun. Saya ke Tulungagung dengan mobil dinas yang biasa saya pakai. Bungkusan kardus saya masukan ke mobil. Kuncinya saya kasihkan ke Pak Budi (Terdawa Budi Setiawan),” kata Toni Indrayanto <br /><br />Toni Indrayanto sepertinya “lupa ingatan” akan kejadian sesuangguhnya, hingga beberapa klai JPU KPK membacakan isi BAP (berita acara pemeriksaan) untuk membantu ingatan Toni. Apakah memang benar-benar lupa atau hanya sekedar lupa?. Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim menanyakan pejabat Bapeda ini terkait bungkusan kardus yang diterimanya dari Kadis PUPR Tulungagung<br /><br />“Berapa kali saudara terima? Saudara tau nggak kalau itu uang?,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Dua kali. Tau tapi saya tidak tau berapa jumlahnya,” jawab Sekretaris Bapeda ini   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/s720/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="720" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/w640-h626/1.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan pejabat Bapeda Jatim ini meng-ia kan keterangan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung yang menjeaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pada tahun 2017, telah menyerahkan sejumlah duit terbungkus dalam kardus sebanyak dua kali, dan penyerahan itu dilakukan di Tulungagung dan kemudian Sutrisno melaporaknnya ke Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Penyerahan uang itu adalah sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun APBD-Perubahan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk pembangunan infrastruktur maupun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang dan Pacitan, Jombang, Pasuruan, Probolinggo, Pamekasan<br /><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 dihadirkan oleh JPU KPK pada Rabu, 1 Maret 2023 dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun ABPD-Perubahaan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung), Suharto selaku Kepala BPKAD dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dengan Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur 2016 - 2018 yang mengikti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/s720/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="720" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/w640-h616/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain Toni Indrayanto, JPU KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya, yaitu Sutrisno selaku Kepala (mantan)  Dinas PUPR Tulungagun (terpidana 10 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108), Syahri Mulyo selaku Bupati (mantan) Tulungagung (terpidana 8 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108) dan Hari Purwanto selaku Kasaubbid Bapeda Jatim yang saat ini menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim<br /><br />Hari Purwanto sebelumnya sudah dihadirkan sebagai saksi di persidangan pada Rabu, 1 Pebruari 2023 bersama Mohamad Yasin Kepala Bapeda tahun 2021 - sekarang dan Sukardi mantan Sekda Jatim tahun 2013 - 2018<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Sutrisno mengatakan, telah menyerahkan uang kepada Toni Indrayanto, namun berapa jumlahnya Sutrisno juga tidak mengetahuinya. Setelah diserahkan sejumlah uang yang terbungkus dalam kardus kepada Toni Indrayanto kemudian dilaporkan kepada sang Bupati Syahri Mulyo<br /><br />“Saya serahkan ke Pak Toni,” kata Sutrisno. Selain melalui Toni Indrayanto, sebelumnya juga telah terjadi beberapa kali penyerahan sejulah uang melalui Budi Juniato<br /><br />Semenara Syahri Mulyo tidak membatah keterangan Sutrisno terkait penyerahan uang karena Sutisno dkk langsung melaprkannya ke Syahri Mulyo<br /><br />“Saya dilapori staf saya kakalu sudah beres ke Pemprov,” kata Syahri Mulyo  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Saksi yang juga Terpidana Syahri Mulyo menjelaskan, bahwa awalnya pada tahun 2013 sekitar antara bulan Agustus - September setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati Tulungagung. Saat itu Syahri Mulyo bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan Suharto selaku Kepala BPKAD menemui Fatah Jasin selaku Kepala Bapeda, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim, Budi Setiawan dan Toni Indrayanto<br /><br />Mmenurut Syahri Mulyo, pada pertemuan tersebut membicarakan dana bantuan ke Kabupaten Tulungagung dan di “ia” kan oleh Fattah Jasin. Dan kemudian Syahri Mulyo menyampaikan bahwa untuk selanjutnya akan di urus oleh stafnya yaitu Sutrsino dan Suharo.<br /><br />“pada pertemun itu belum ada pembicaraan mahar tapi saya dapat laporan dari staf saya,” kata Syahri Mulyo<br /><br />Ternyata “sakit amnesia” kepada seseorang akan tiba-tiba setelah duduk sebagai saksi maupun Terdakwa dalam perkara Korupsi. dan itulah yang terjadi kepada Toni Indrayanto, Syahri Mulyo, Sutrsino dan Suharo maupun beberapa saksi lainnya termasuk Sukari mantan Sekda Jatim itu.<br /><br />Terseretnya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/s1599/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br />    <br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar    <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. <br /><br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     <br /> <br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />Sutrisno, Syahri Mulyo dan Sukarji selaku Kabid PUPR Tulungagung pun membeberkan aliran duit haram itu  ke sejumlah pejabat termasuk Pemprov Jatim, aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/s640/a.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div>Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto, Selasa, 9 Juni 2020,<br />Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagai mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018?<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016 dan  Toni Indrayanto yang menerima sejumlah duit dari Sutisno di Tulungagung? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan<br /><br />"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2...

»