Dua Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Majelis Hakim mengatakan, Dua Terdakwa (dan Empat Terdakwa sebelumnnya) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan JPU tetapi bukan merupakan tindak pidana# </span></span>     </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7dbaE8jfppSal8cIRWLMoK3ys2rZBdFq9hPkaZJeKroGZporPvNY4UeYio4d9IksEgKNlwoKx1-27rErWoTbNik9EV4yckOmxX_ntryHBEldE6NO-dgpqOVetjah-c3n9gW1Mbf6ZoQB-SxLl2a_2w0h2ylzyEgDi-IFU8SvUfI3VaaInxjxkAwk/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP7dbaE8jfppSal8cIRWLMoK3ys2rZBdFq9hPkaZJeKroGZporPvNY4UeYio4d9IksEgKNlwoKx1-27rErWoTbNik9EV4yckOmxX_ntryHBEldE6NO-dgpqOVetjah-c3n9gW1Mbf6ZoQB-SxLl2a_2w0h2ylzyEgDi-IFU8SvUfI3VaaInxjxkAwk/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />“Idem dg (dengan) Terdakwa I s/d (sampai dengan) IV "Lepas dari Tuntutan" u/ Christiana dan Woe Chandra,” kata Dr. John Sumarna dari Kantor Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum “OMPA Consulting” beralamat di Jl. Raya Trawas 22 - 24, Trawas 61375, Mojokerto, Jawa Timur melalui pesan WhastApp ke nomor beritakorupsi.co, kAMIS, 2 Pebruari 2023<br /><br />Dr. John Sumarna mengatakan, “banyak oknum yg membalikkan fakta kebenaran dan keadilan demi prestasi dan kenaikan pangkat dg korbankan orang lain..jadi selalu waspada dalam berurusan hukum..itu fakta dilapangan yg saya temukan pada perkara2 yg saya tangani..dunia hukum adalah dunia persilatan siapa yg sakti dan berilmu akan "menang"..beruntung saya menjadi bagian pendekar yg sakti”.<br /><br />Hal itu dikatakan Dr. John Sumarna menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap 2 (dua) Terdakwa Korupsi menerima uang ganti rugi dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu, yaitu Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah<br /><br />Oleh JPU Kejari Kota Pasuruan, Kedua Terdakwa (Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya) ini dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk0JIz2A7Vvyr6QBlhJ4m0QJqovRmxh4Kl2j1EZIGBdIybdLIbRptj_jEGfKq8TbVpHLtBiBoUevEaXHCo2LrztFFZhiXF9ubswA7S_SA6J7MMSO96ZJcXOpXwtsrm1p2yMo3gk3u8uL3x5zYw4RB1cth97F7u_rocWiJ0wg-aM1RWnZNb1mU1vuGg/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk0JIz2A7Vvyr6QBlhJ4m0QJqovRmxh4Kl2j1EZIGBdIybdLIbRptj_jEGfKq8TbVpHLtBiBoUevEaXHCo2LrztFFZhiXF9ubswA7S_SA6J7MMSO96ZJcXOpXwtsrm1p2yMo3gk3u8uL3x5zYw4RB1cth97F7u_rocWiJ0wg-aM1RWnZNb1mU1vuGg/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE dituntut pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdako Christina sebesar Rp118.853.000 subsider pidana penjara selama dua (2) tahun <br /><br />Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengatakan, bahwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana<br /><br />Oleh karen perbutan Terdakwa bukan Tindak Pidana, sehingga Kedua Terdakwa pun di Vonis lepas oleh Majelis Hakim.<br /><br />Pada sidang sebelumnya (6 Januari 2023), Empat  (4) Terdakwa dalam kasus yang sama (perkara terpisah) juga di Vonis lepas oleh Majelis Hakim<br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah, Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga selaku anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024; Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Diberitakan sebelumnya.  Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfClN4sQh8isFWypqFNffM6pOW2RwGsZO1apTPoP1wjv9V9ioIM93jbp5P9Uh28A3f85uMlS9y3OWqdPa8aScxSb1F-9_Pi43lgWMMNziCLu__HrIzGvrIxRx81DpestaVB2XnEzkEplmZtfUItRsigoHnybu3QTbC-7EzwBTyKk1JTckVFWx6NDnV/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfClN4sQh8isFWypqFNffM6pOW2RwGsZO1apTPoP1wjv9V9ioIM93jbp5P9Uh28A3f85uMlS9y3OWqdPa8aScxSb1F-9_Pi43lgWMMNziCLu__HrIzGvrIxRx81DpestaVB2XnEzkEplmZtfUItRsigoHnybu3QTbC-7EzwBTyKk1JTckVFWx6NDnV/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Empat Terdakwa juga di Vonis lepas pada sidang sebelumnya<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfsj1DOERS6kcbV-QqgrHhOPKJRzxzNN__RnU85lv6xC5YlEhWSlbB_b3eJCaw7Tzez0hUJoyUkk6hmzD0xEveMg7nQKYKb8Q2HgAMsdlNgvj7toom9IBjlynIDuiVGxzT919b7MsWTYHNZf4WsjJJwA0snVeLtvs2Q1yVl-zFDxuJkefAZt7zlOb6/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfsj1DOERS6kcbV-QqgrHhOPKJRzxzNN__RnU85lv6xC5YlEhWSlbB_b3eJCaw7Tzez0hUJoyUkk6hmzD0xEveMg7nQKYKb8Q2HgAMsdlNgvj7toom9IBjlynIDuiVGxzT919b7MsWTYHNZf4WsjJJwA0snVeLtvs2Q1yVl-zFDxuJkefAZt7zlOb6/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas      :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas  :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas      :    39.728 M² +<br />        Total    :    160.000 M² <br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal ..  September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br />  <br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAxNjAJ3SenorILaHXTICRxP4vNMc5Y1-ElOcgtXvj5y0F1coBq5jsX9rqXY5Uq_rIlitx9onnfQ-YjpIS1k94tRB5iwAsaWwS_7rv0UWpkRXc6iTVKQd7G0gs9NBCM0t91Mib5HzxeCxC_MBh8iwGlqx_VtUCZuiG3VNGlaGHjEgIq8PdzYrD_eUO/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAxNjAJ3SenorILaHXTICRxP4vNMc5Y1-ElOcgtXvj5y0F1coBq5jsX9rqXY5Uq_rIlitx9onnfQ-YjpIS1k94tRB5iwAsaWwS_7rv0UWpkRXc6iTVKQd7G0gs9NBCM0t91Mib5HzxeCxC_MBh8iwGlqx_VtUCZuiG3VNGlaGHjEgIq8PdzYrD_eUO/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br /> <br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,  <br /><br />Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhIIdl9pKAZynN4gcUyXNwBMa-y7b4fNIYUh1020BXE2NnFi-BtyMSLGemiyRg4MyGvcs-RhgbAk-gGhDww1CofNkGdep3JkUw08HbekiliOZmnvytph3qQbRtvr_S6kQ1CSNiobP3Map1NyjDEiEA0t7E5PXxog_B6VHX-tJbh7oZ0Lzrb1hxtYHf/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhIIdl9pKAZynN4gcUyXNwBMa-y7b4fNIYUh1020BXE2NnFi-BtyMSLGemiyRg4MyGvcs-RhgbAk-gGhDww1CofNkGdep3JkUw08HbekiliOZmnvytph3qQbRtvr_S6kQ1CSNiobP3Map1NyjDEiEA0t7E5PXxog_B6VHX-tJbh7oZ0Lzrb1hxtYHf/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Drs. H. Sugiarto, MM selaku Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) bersama-sama dengan Budi Priyanto mengakibatkan Terdakwa CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclHmWpXmhgv96CLyUEbry8OfAYKWbtpGaWg6UGTX-4eSaBomB4mI4tQNZZzvhBM0WEj79yZkzXPZYqTB2VUkNLOCbJ9poGQmNUluNFFsEIQbCLWOYHM3Y6DqKstdzuAnSZGfUVs3vHThGivsqY29RXoBrAXPFRyKRFMfAzqkKnTuYrM-vlAsyWqyt/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgclHmWpXmhgv96CLyUEbry8OfAYKWbtpGaWg6UGTX-4eSaBomB4mI4tQNZZzvhBM0WEj79yZkzXPZYqTB2VUkNLOCbJ9poGQmNUluNFFsEIQbCLWOYHM3Y6DqKstdzuAnSZGfUVs3vHThGivsqY29RXoBrAXPFRyKRFMfAzqkKnTuYrM-vlAsyWqyt/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Terdakwa WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Drs. H. Sugiarto, MM, Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan), Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Atas serangkaian perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015,<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000 (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

#Majelis Hakim mengatakan, Dua Terdakwa (dan Empat Terdakwa sebelumnnya) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan JPU tetapi bukan merup...

»

Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2018 mengatakan ‘tidak tau’ siapa yang menentukan jumlah dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dalam APBD dan APBD-Perubahan Pemprov Jatim untuk Kabupaten Kota di Jawa Timur”</span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cpveaFMA3DY1i2mq1ylHNdW9Q4QE7UOIo-AXPsyjWnjeJmbvMq4psHtmjdBuv5hoUUhKORziG9grHdVviL589v1VGeER9oASZq82pB3dYTjhp8gTeiQh3fqJU3UKzV6ThTjQbIj5WwrD_8f3fl7Lba9J0MrpjuX0dHvuHZWwI4zuMTypLMivfuXC/s1600/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="285" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2cpveaFMA3DY1i2mq1ylHNdW9Q4QE7UOIo-AXPsyjWnjeJmbvMq4psHtmjdBuv5hoUUhKORziG9grHdVviL589v1VGeER9oASZq82pB3dYTjhp8gTeiQh3fqJU3UKzV6ThTjQbIj5WwrD_8f3fl7Lba9J0MrpjuX0dHvuHZWwI4zuMTypLMivfuXC/w633-h285/Sukardi.jpg" width="633" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Rabu, 1 Pebruari 2023, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami keterangan saksi Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2013 - 2018 dalam perkara dugaan Korupsi Suap dengan Terdakwa  Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014  dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur 2016 yang diduga menerima uang sebanyak Rp10.5 miliar dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018<br /><br />“Bagaimana keterangan saksi. Apakah Terdakwa pernah menghadap ke Gubernur melalui saksi? Saksi ini kan atasan saudara,” tanya Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH kepada Terdakwa Budi Setiawan atas keterangan saksi Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim tahun 2013 - 2018 yang mengatakan tidak tau siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQV1w3adUwJbfVlAaRe2hqVOHrLmA4VMVoIWR_eg76dUq1Bzaej3cFr9YTVHrp-0IgQVFKoJr2pZfyWneRwFXhILcMWNWTqd1twSZJeqkXVw7p9LEHOD2W1PoOvPYshftFVlBCAtvWpw231PUyXkSA5Tr9-rWGM7YapjIEb3rNc10z7P3BzWqefMOI/s1600/Sukardi%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQV1w3adUwJbfVlAaRe2hqVOHrLmA4VMVoIWR_eg76dUq1Bzaej3cFr9YTVHrp-0IgQVFKoJr2pZfyWneRwFXhILcMWNWTqd1twSZJeqkXVw7p9LEHOD2W1PoOvPYshftFVlBCAtvWpw231PUyXkSA5Tr9-rWGM7YapjIEb3rNc10z7P3BzWqefMOI/w640-h266/Sukardi%202.jpg" width="640" /></a></div>“Penah,” jawab Terdakwa Budi Setiawan. Lalu Terdakwa Budi Setiawan pun menjelaskan kalau besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota adalah keputusan bersama atau Kolektif kolegial (sistem kepemimpinan dimana pengambilan keputusannya dilakukan melalui musyawarah atau bersama-sama)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a></span></span><br />    <br />Mendengar jawaban Terdakwa Budi Setiawan maupun keterangan saksi Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim, Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH pun memerintahkan JPU KPK untuk mendalaminya<br /><br />“Saudara Jaksa, silahkan dalami ini. Ini di kembangkan nggak, ada pengembangan ini, masih ada pengembangan. Ini ada penyidikan baru?,’ kata Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH sambil bertanya kepada JPU KPK <br /><br />“Masih, ini diperiksa, masih dikembangkan,” jawab JPU KPK   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj2g57JMP1mwPCETeqaUVLkQSezwjz2rYzO8dXZ00YDsJ0yerMtMIkczzaHPtARdDSK0Qr1kkG_c8_pRJsCwnMdeENtq0fGeIDnSqSmGhZ3WlpvlJfv5q0Lir_J6AfIA7_M6QdwqNoP1h-WF72O5f6sY5SzQ0pBWLm-bRjGdB2LZl6_lNjoH59EBkK/s1600/Jatim..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="798" data-original-width="1600" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj2g57JMP1mwPCETeqaUVLkQSezwjz2rYzO8dXZ00YDsJ0yerMtMIkczzaHPtARdDSK0Qr1kkG_c8_pRJsCwnMdeENtq0fGeIDnSqSmGhZ3WlpvlJfv5q0Lir_J6AfIA7_M6QdwqNoP1h-WF72O5f6sY5SzQ0pBWLm-bRjGdB2LZl6_lNjoH59EBkK/w640-h320/Jatim..jpg" width="640" /></a></div>Apa yang diperintahkan Ketua Majelis Hakim kepada JPU KPK bukan tidak masuk akal. Melainkan Majelis Hakim sepertinya tidak meyakini keterangan Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2013 - 2018<br /><br />Justru dari keterangan Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD yang tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota menggelitik dan menjadi pertanyaan<br /><br />Benarkah Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD tidak mengetahui siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota atau Sukardi pura-pura tidak mengetahui karena takut terjerat dalam kasus ini???<br /><br />Lalu apa arti ‘menghadap’ oleh bawahan dalam hal ini Terdakwa Budi Setiawan kepada kepada atasannya yaitu Sukardi selaku Sekda? Sebab jabatan Sekda adalah jabatan tertinggi secara struktural. Apakah hanya sekedar menghadap atau sekalian ada ‘buah’ tangan?<br /><br />Ada bunyi ungkapan, <i>“kalau air mengalir dari atas ke bawah sedangkan uang mengalir dari bawah ke atas dan tidak akan pernah turun".  </i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBs1p9PXByD40fZKD-J2ZQqgcvZT2mJolDZWEQL4LPPh4uJgVwffQs0FHDZVs6l0wsxR1waMJbW57TdGzFLQqb3YSGVqOSpo80Et2FAgL4oTzQ7efbcBYdi3YTP_8oHLgzORf1M1C4JeMNmpK7WZmVRgT9kZc8R8oWIRoUcsVphnugfUe-_dJxWFs/s1600/Sukardi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBs1p9PXByD40fZKD-J2ZQqgcvZT2mJolDZWEQL4LPPh4uJgVwffQs0FHDZVs6l0wsxR1waMJbW57TdGzFLQqb3YSGVqOSpo80Et2FAgL4oTzQ7efbcBYdi3YTP_8oHLgzORf1M1C4JeMNmpK7WZmVRgT9kZc8R8oWIRoUcsVphnugfUe-_dJxWFs/w640-h288/Sukardi..jpg" width="640" /></a></div>Lalu apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagai mahar atau dengan istilah unduah sebesar 7.5 persen agar dana BKK-BI dari APBD Provinsi Jawa Timur dicairkan hanya dinikmati oleh Terdakwa sendiri atau mengalir keatasannya?. Apakah ada kaitanya pertanyaan Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, SH., MH “pernah menghadap ke saksi?” terhadap Terdakwa Budi Setiawan yang di jawab Terdakwa “pernah”.<br /><br />“Keteranga saksi tidak masuk akal. APBD da APBD-P adalah keputusan bersama Kolektif kolegial seperti yang dikatakan Terdakwa tadi,” kata  Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan.<br /><br />Sukardi selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemprov Jatim tahun 2013 - 218, dihadirkan oleh JPU KPK pada Rabu, 1 Pebruari 2023 dalam persidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigtMdJUyjeOwM9dXL8RZp1ctzgIN8d0TsWPDi1IzUMtvfoAdpbcFCN_z2eYRI_DubPRlPr26lZ05S6LO_qDFIK2SMFLO-ZI4o7m5OPmjRfQB8j1_UQyuvXLCNYt7y5gE-q05-L7XaZxxrUefx5eBY_QtBmNQJXmTg3NbJRL9qfnH2aE0mKTOLREc8q/s1600/Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigtMdJUyjeOwM9dXL8RZp1ctzgIN8d0TsWPDi1IzUMtvfoAdpbcFCN_z2eYRI_DubPRlPr26lZ05S6LO_qDFIK2SMFLO-ZI4o7m5OPmjRfQB8j1_UQyuvXLCNYt7y5gE-q05-L7XaZxxrUefx5eBY_QtBmNQJXmTg3NbJRL9qfnH2aE0mKTOLREc8q/w640-h288/Jatim.jpg" width="640" /></a></div>Selain Sukardi, JPU KPK juga menghadirkan 2 (dua) saksi lainnya yaitu Hari Purwanto Kasubbid (Kepala Sub Bidang) Bapeda yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Pemprov Jatim menggantikan Toni Indrayanto dan Mohamad Yasin Kepala Bapeda tahun 2021 - sekarang <br /><br />Persidangan berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 1 Pebruari 2023) dengan agenda mendengarkan untuk Terdakwa Budi Setiawan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakni Samuel Hendrik, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />Kepada Majelis Hakim, ketiga saksi (Sukardi, Hari Purwanto dan Mohamad Yasin) ini saling ‘melempar’ jawaban atas pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim sendiri terkait siapa yang menentukan besaran dana BKK-BI dalam APBD Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Kota<br /><br />“Bapeda. Saya hanya mengkordinir,” jawab saksi Sukardi. Majelis Hakim pun menanyakkan saksi Mohamad Yasin Kepala Bapeda<br /><br />“TAPD,” jawab Mohamad Yasin   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjfOlQQzwtUNaiN_rPjoUrlvWyp8gls9VMkfxLRx-ZrHBZTuiFFCNi0f4_OnBTSqBflyFXelrJ4whbPz2zRoc4f1tAVujRXMJEbvC6B1MUDogOi6CrgLka38DtFUXqcKmsiKUvaWWqWQBQ_E7IoexFCpBplXdxF5gfepBhxyepTABo96pfGEXhYUlD/s1600/Sukardi%202.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="665" data-original-width="1600" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjfOlQQzwtUNaiN_rPjoUrlvWyp8gls9VMkfxLRx-ZrHBZTuiFFCNi0f4_OnBTSqBflyFXelrJ4whbPz2zRoc4f1tAVujRXMJEbvC6B1MUDogOi6CrgLka38DtFUXqcKmsiKUvaWWqWQBQ_E7IoexFCpBplXdxF5gfepBhxyepTABo96pfGEXhYUlD/w640-h266/Sukardi%202.jpg" width="640" /></a></div>Mendengar jawaban saksi Mohamad Yasin, Majelis Hakim kembali menanyakkan Sukardi. Namun Sukardi mengelak dan menjelaskan sesuai Permendagri tahun 2011, sedangkan Mohamad Yasin menjelaskan sesuai Permendagri tahun 2019<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya dari beberapa Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) yang diadili di Pengadilan Tipikor terkait penyusunan ABPD adalah anggaran dari semua OPD atau Kepala Dinas di serahkan ke Sekda selaku Ketua TAPD, dan dari TAPD diserahkan ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD kemudian di kembalikan ke Sekda/Ketua TAPD setelah dibahas dan selanjutnya di disahkan dalam sidang Paripurna DPRD. <br /><br />Sementara dalam kasus ini JPU KPK menjelaskan, bahwa pemberian BKK-BI dilakukan berdasarkan usulan/proposal dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur yang ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Kemudian proposal tersebut dibahas dalam pembahasan Rencana Definitif Kegiatan (RDK) BKK-BI Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi dengan unsur Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi.<br /><br />Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala BKAD Provinsi melakukan kajian berdasarkan kemampuan fiskal, karakteristik wilayah dan teknis untuk menetapkan daerah serta besaran alokasi BKK-BI yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, <br /><br />Setelah itu dilaporkan kepada Ketua TAPD dan dimasukkan dalam APBD/APBD-P Provinsi Jawa Timur. Kemudian Sekda atas nama Gubernur mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang alokasi dan besaran BKK – BI untuk Kabupaten/Kota.<br /><br />Namun fakta yang terrungkap dalam persidangan kali ini, ternyata TAPD Provinsi Jatim tidak melakukan kajian terhadap proposal dari Kabupaten Kota sebeluam mengucurkan dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) karena sudah ada mahar atau istilah undahan sebesar 7.5 persen dari anggaran dana BKK-BI yang di cairkan.<br /><br />“Keteranga saksi tidak masuk akal. APBD da APBD-P adalah keputusan bersama Kolektif kolegial seperti yang dikatakan Terdakwa tadi,” kata  Samuel Hendrik, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi

“Sukardi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2018 mengat...

»

Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;">#Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65? Lalu bagaimana dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan meminjam PT milik Terdakwa?#</span></i></span> <b><span style="font-size: medium;"> <br /></span></b></h3><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidubc8yX4LcTVcJTr5kjdB7NqiwJyKvUkJOu_OHtc_0n6Tpn_DLNJc-NQUUeNZkIvyeRZ6flKahEQSGR1X_tIUzamEeJDyf7R0JPnrICC7DBDHqfMbYcEKE9hYy9Sm4dFsyJouqinIZXH7VPtcuDgMJG4lDxhznBSg26LW5or9aNzbuNpdhCA0fi0s/s818/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="557" data-original-width="818" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidubc8yX4LcTVcJTr5kjdB7NqiwJyKvUkJOu_OHtc_0n6Tpn_DLNJc-NQUUeNZkIvyeRZ6flKahEQSGR1X_tIUzamEeJDyf7R0JPnrICC7DBDHqfMbYcEKE9hYy9Sm4dFsyJouqinIZXH7VPtcuDgMJG4lDxhznBSg26LW5or9aNzbuNpdhCA0fi0s/w640-h436/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung Raden Bagus Eka Perwira, SH., MH dkk, Jumat, 20 Januari 2023,  menuntut Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktris PT Kya Graha dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan (kerugian negara sudah dikembalikan) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan pekerjaan proyek pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua koma enam lima rupiah) sesuai Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-996/PW13/5/2021 tanggal 31 Desember 2021<br /><br />Terdakwa Ari Kusumawati dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a></span></span><br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Kusumawati dibacakan oleh JPU yang juga Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Tulungagung Stirman Eka PS, SH dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Jumat, 20 Januari 2023 dalam agenda sidang pembacaan surat tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum  yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Susunan Majelis Hakim kali ini adalah menggantikan Majelis Hakim sebelumnya yaitu Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH karena Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH pindah tugas ke Jakarta pada Desember 2022  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghTQez54sVfcmz3qYKr2X3JkUeUoB6NQbU1KLPGu8KxeIvG5b2oFZ86ERnzrkJdNUNiITeoSqBUOB2N1Hnh-lyhT-19INU1qrRInXyJM62LQENRErtevxp0ShGMclFovAk5-H7d2n5Mx5SZDuqb7cb1jFEoOwlTeLCPP2tPIwvNE02tEc7lQQSD6cA/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghTQez54sVfcmz3qYKr2X3JkUeUoB6NQbU1KLPGu8KxeIvG5b2oFZ86ERnzrkJdNUNiITeoSqBUOB2N1Hnh-lyhT-19INU1qrRInXyJM62LQENRErtevxp0ShGMclFovAk5-H7d2n5Mx5SZDuqb7cb1jFEoOwlTeLCPP2tPIwvNE02tEc7lQQSD6cA/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Dalam perkara ini ada yang menarik, menggelitik dan juga menjadi pertanyaan terkait kasus yang menyeret Ari Kusumawati dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan di Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang di danai APBD Kab. Tulungagung hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 yang disebut dalam surat dakwaan JPU yaitu;<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Pertama. </span></span></b><br />Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018, dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab Tulungagung yaitu sekitar awal bulan November 2017 telah menyerahkan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pagu anggaran setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 kepada Asosiasi dan memberikan uang succes fee lagi sebesar 5 % (lima persen) setelah pekerjaan dibayarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung,<br /><br />Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati memberikan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Asosiasi pekerja konstruksi Kabupaten Tulungagung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid. Bina Marga yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji.  Namun untuk uang succes fee sebesar 5 % (lima persen) belum jadi diserahkan.<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Kedua</span></span></b><br />Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia) Kabupaten Tulugagung melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau perusahaan penyedia lain sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan ruas Jeli-Picisan, Sendang - Penampean, Tenggong - Purwodadi dan Boyolangu - Campurdarat di Dinas PUPR Kab. Tulungagung tahun anggaran 2018,<br /><br /><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Ketiga</span></span></b><br />Dari 4 (empat) paket pekerjaan yang dimenangkan dan di kerjakan oleh PT. Kya Graha, ternyata PT. Kya Graha hanya melaksanakan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat dengan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp3.665.000.0000. Sedangkan 3 (tiga) pekerjaan lainnya dilaksanakan pihak lain dengan (dipinjam) bendera   PT. Kya Graha yaitu;<br /><br />1. Kegiatan Pelebaran Jalan ruas Tenggong – Purwodadi yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.710.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida<br /><br />2. Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.670.700.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Emas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) Cabang Tulungagung<br /><br />3. Pelaksanaan Pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang – Penampean yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp2.940.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Cabang  Tulungagung  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_3nMa2JtoLEC4IAfl5my9wkPYrZ8-AzWu-I8pzJakM-fnwCFKlpttLa0QPPeGQW83Fs8Bw2FeQQdaWSnwdJPzSXuXId-ksmZd0LOjMbkJ6NRTeK9veebU1u8rcklTSGrw6X5Z-AMp04Wm9lvP5f3C5PyqtICf2g8PMbfKobKZjboB23MTxv7AFTV/s280/JPU..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="202" data-original-width="280" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy_3nMa2JtoLEC4IAfl5my9wkPYrZ8-AzWu-I8pzJakM-fnwCFKlpttLa0QPPeGQW83Fs8Bw2FeQQdaWSnwdJPzSXuXId-ksmZd0LOjMbkJ6NRTeK9veebU1u8rcklTSGrw6X5Z-AMp04Wm9lvP5f3C5PyqtICf2g8PMbfKobKZjboB23MTxv7AFTV/w640-h462/JPU..jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Penjelasan JPU dalam surat dakwaan yaitu’</span></b></span><br />Berdasarkan temuan dari konsultan pengawas yang menyatakan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak serta sesuai laporan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhadap 4 (empat) pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati, ST terdapat kekurangan mutu ataupun volume pekerjaan yang mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja<br /><br />Terhadap 4 (empat) paket pekerjaan yang sesuai kontrak seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur terdakwa Ari Kusumawati, ST ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak<br /><br />Dan atas permohonan dari terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha terhadap ke 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, meminta pembayaran pelunasan 100 % bukan atas pertimbangan dari konsultan Pengawas melainkan dari hasil Uji Lab yang dilakukan pada Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sendiri, sehingga diragukan independensinya<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.<br /><br />Yang menggelitik yaitu, kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 (empat) paket pekerjaan yang sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur  PT. Kya Graha, ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXERbTe2cTxuh41aMfYfhfYYBA2W92sDLYmgOWqrjODjl_B2Yos5oEVyYswSVs1_yiCLDaIf5ZZa7TmdUXawbPVRNvtLmpFPzpEdh-u7Gmvr09iDwbTyCQ70ZoriEcBVMBF6rqid4p4s2RFxOeDyk3CGadpg0CMAfxeCg6cmfkxTw78pwSFrwDvtt7/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXERbTe2cTxuh41aMfYfhfYYBA2W92sDLYmgOWqrjODjl_B2Yos5oEVyYswSVs1_yiCLDaIf5ZZa7TmdUXawbPVRNvtLmpFPzpEdh-u7Gmvr09iDwbTyCQ70ZoriEcBVMBF6rqid4p4s2RFxOeDyk3CGadpg0CMAfxeCg6cmfkxTw78pwSFrwDvtt7/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Pertanyaannya adalah, </span></b></span></div><div style="text-align: justify;">1. Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65? <br /><br />2. Lalu bagaimana dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan (meminjam) nama PT. Kya Graha milik Terdakwa Ari Kusumawati?<br /><br />3. Apakah pekerjaan yang dikerjakan oleh Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi ASKUMINDO, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi GAPENSINAS dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida yang mengerkan fisik proyek dengan meminjam PT milik Terdakwa Ari Kusumawati HANYA MENJADI TANGGUNG JAWAB HUKUM OLEH TERDAKWA ARI KUSUMAWATI?<br /><br />4. Lalu mengapa JPU Kejari Tulungagung tidak menjelaskan secara rinci dari siapa dan berapa pengembalian uang kerugian keuangan/perekonomian negera yang totalnya sebesar Rp2.437.434.202,65?<br /><br />Sedangkan menurut Terdakwa Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co adalah sebesar Rp700 juta yang seharusnya dikembalikan Rp300 juta namun menurutnya karena ada salah satu yang tidak membayar sebesar Rp400 juta sehingga Terdakwa Ari Kusumawati mengembalikan sebesar Rp700 juta<br /><br />Menanggapi hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi Intlejen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />“Nanti kami pelajari jika sudah putusan apakah ada pihak lain yg dipertanggungjawabkan,” ucap Agung melalui pesan WastApp, Jumat, 20 Januari 2023<br /><br />Namun pertannyaannya adalah, apakah perkara yang dibawa oleh JPU kehadapan Majelis Hakim untuk diadili dalam persidangan adalah ibarat penyidikan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Tersangka dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, atau JPU yang akan membuktikan dakwaannya dalam persidangan?<br /><br />Sebab, tidak sedikit perkara Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya terkait pihak-pihak yang terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan namun tidak ‘jelas’ bagaimana kelanjutannya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M

#Siapa menyelamatkan siapa dalam kasus perkara Korupsi Proyek Pekrjaan Jalan yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 yang...

»

KPK Geledah Rumah Pj. Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan Menyita Sejumlah Bukti

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Mega Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu sebesar Rp277,6 milyiar#</i></span></span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAHkWDHSUGosUszfbd4IVinu7hY8IV9JoPU_WU8yVkJadxhsvkH_HQ1nJqRrJgiOkLsdsuf_WycEKgOFVTOT21jfNVgEK6zHF6fmx5eDQPLXK4N_ii9eTjnQwQaCpOvAA_dDU_VFivAsACA2WVqgMQXoXuQdA4xZFPjnt97MdDV-xNEWuE3Xzmgc9A/s400/kpk%20ri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="400" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAHkWDHSUGosUszfbd4IVinu7hY8IV9JoPU_WU8yVkJadxhsvkH_HQ1nJqRrJgiOkLsdsuf_WycEKgOFVTOT21jfNVgEK6zHF6fmx5eDQPLXK4N_ii9eTjnQwQaCpOvAA_dDU_VFivAsACA2WVqgMQXoXuQdA4xZFPjnt97MdDV-xNEWuE3Xzmgc9A/w640-h638/kpk%20ri.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Pada Selasa tanggal 17 dan Rabu, 18 Januari 2023, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengeledahan di Jawa Timur, kali ini yang di geledah adalah rumah kediaman dan kantor swasta milik Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, S.H., M.Hum, rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan rumah kediaman Pj. Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi dengan menyita sejumlah dokumen serta bukti elektronik yang berkaitan dengan penganggaran dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Kamis, 19 Januari 2023<br /><br />“Selanjutnya ditemukan dan diamankan bukti antara lain, berbagai dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah. Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi,” kata Ali Fikri<br /><br />Sebelumnya (Kamis, 22 Desember 2022), penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim serta satu Kantor Money Changer<br /><br />"Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen dan alat eletronik terkait dana hibah sedangkan di Money Changer ditemukan dan diamankan adanya dokumen pertukaran sejumlah uang yang diduga kuat terkait dengan perkara suap ini," kata Ali<br /><br />Ali menjelaskan, analisa dan penyitaan masih segera dan akan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan<br /><br />Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini adalah terkait kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 dari Fraksi Golkar, Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak), Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang yang juga Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar satu  miliar rupiah pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 Wib <br /><br />Kasus Tangkap Tangan atau OTT KPK terhadap Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak ini adalah karena diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari total 2 miliar rupiah melalui Staf Ahlinya, Rusdi dari Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas dengan perantara Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai uang muka (ijon) pengalokasian dana hibah APBD Jatim untuk tahun 2023 dan tahun 2024<br /><br />Tersangka Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Tersangka Rusdi di jerat Pasal pemenirima suap yaitu melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.<br /><br />Sedangkan Tersangka Abdul Hamid dan Tersangka Ilham Wahyudi di jerat Pasal pemberi suap yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b Atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />Pertanyaannya adalah, berapa persen dana hibah untuk Pokmas dari total anggaran APBD Pemprov Jatim setiam tahun anggaran dan bagaimana pengelolaan serta penyalurannya ke setiap Pokmas yang ada di Jawa Timur?<br /><br />Apakah Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur) Jawa Timur tentang pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD adalah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan atau bersama-sama dengan DPRD Jawa Timur?<br /><br />Apakah pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim hanya ditangani oleh Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim atau seluruh anggota DPRD periode 2019 - 2024 yang berjumlah 120 orang itu? <br /><br />Lalu siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyaluran dana hibah APBD Pemprov Jatim? Apakah Gubernur atau pejabat dibawah Gubernur? <br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyidik KPK akan menyeret tersangka baru mengingat KPK telah melakukan penggeledahan dan penyita dokumen serta bukti elektronik yang berkaitan dengan penganggaran dana hibah APBD Pemprov Jatim? Atau KPK hanya cukup menyeret Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak?<br /><br />Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB<br /><br />Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain.<br /><br />Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka.<br /><br />Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal<br /><br />“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”.<br /><br />Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Geledah Rumah Pj. Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim Dengan Menyita Sejumlah Bukti

#Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Mega Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber...

»

Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Apakah hanya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD 2014 - 2016  dan Bapeda Jatim 2017 - 2018 (tahun 2019 menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim) yang terseret sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015, 2017 dan 2018 serta menikmati uang sebesar Rp10.5 miliar atau mengalir ke atasannya? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016?. Apakah JPU KPK akan menghadirkan mantan Gubernur Jawa Timur Sukarwo?#</i></span></span><br />   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhZKSTTSf_kRdCi9q_eJBnjy5tU_WK75lEZ5y6utplbuuQBD1wtny2JhB15d0jiuZnJFg2PRXFe3Q2VkzuPozWhPZVsHpAZkz14VUvq5WhRL8qxhXk2YwH2tc3PnXGwLpR0liMnXXwbloQeMkf1wyOfQWw8nwr8v3FdA4RNeC0jD2l-zOVGG9hJrLg/s485/Sumber%20MI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="485" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhZKSTTSf_kRdCi9q_eJBnjy5tU_WK75lEZ5y6utplbuuQBD1wtny2JhB15d0jiuZnJFg2PRXFe3Q2VkzuPozWhPZVsHpAZkz14VUvq5WhRL8qxhXk2YwH2tc3PnXGwLpR0liMnXXwbloQeMkf1wyOfQWw8nwr8v3FdA4RNeC0jD2l-zOVGG9hJrLg/w640-h528/Sumber%20MI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Budi Setiawan mengenakan rompi (Dok)</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husin Madya, Andy Bernard Desman, Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Sapputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerer Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT warga Jalan Bhakti Husada 3 nomor 4 RT 011 RW 005 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) dengan mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018<br /><br />Terseretnya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><br />Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br />     <br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar<br /> <br />Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7i-pjkH-AAaFlPwQSUfe0kIaDkbxHpOnLMZa1K4tYbys8xPZQMa17-kFY3XnCNgrEHF9XL2D8AMTqHHqd8FApS3wR861SUpf2e87FaeoIkjBSSdASxKGchmNfDoz9abBCWKWdEPoUzlbIuJr-EA__WFHWQ14xXnAK2DmUBgmaY2aifrAQrqI4UFQW/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7i-pjkH-AAaFlPwQSUfe0kIaDkbxHpOnLMZa1K4tYbys8xPZQMa17-kFY3XnCNgrEHF9XL2D8AMTqHHqd8FApS3wR861SUpf2e87FaeoIkjBSSdASxKGchmNfDoz9abBCWKWdEPoUzlbIuJr-EA__WFHWQ14xXnAK2DmUBgmaY2aifrAQrqI4UFQW/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)<br /> <br />Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022 <br /><br />Sebagai Terdakwa mapun sebagai saksi, Sutrisno pun membeberkan jumlah dana BK, DAU dan DAK ke Kabupaten Tulung serta aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu;  <br /><br />Tahun 2014, dana BK Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar.<br /><br />Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar.<br /><br />Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar.<br /><br />Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar.<br /><br />Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR-KGJYYlxT_SiB1KBz1wPtkbzEXZegSeNjeAmuoHk4lmD1dut4XyT2ACwhpkTVc2B09yL4TYjIJsrhEgfXOlVftiaPO8Y89_nHAauywFNf2pHOTZ9ur3hgvkgIBmI7yEHWZ2DYkaLP94Sv5mykr_FFRoUjZT7TPxyn5cTAN-U-000hgZHBA7p7zMt/s335/images.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="335" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR-KGJYYlxT_SiB1KBz1wPtkbzEXZegSeNjeAmuoHk4lmD1dut4XyT2ACwhpkTVc2B09yL4TYjIJsrhEgfXOlVftiaPO8Y89_nHAauywFNf2pHOTZ9ur3hgvkgIBmI7yEHWZ2DYkaLP94Sv5mykr_FFRoUjZT7TPxyn5cTAN-U-000hgZHBA7p7zMt/w640-h286/images.jpg" width="640" /></a></div>Sutrisno pun membeberkan aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu;<br />Tahun 2014, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim sebesar Rp3.25 M, Supriyono (Terpidana), Ketua DPRD Tulungagung sebesarRp150 juta, Komisi D sebesar R180 juta, untuk operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Ro3.25 M, Kepala DPPKAD sebesar Rp2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, untuk Bina Lingkungan sebesar Rp273 juta;<br /><br />Tahun 2015 Budi Setiawan, Kepalada Bapeda Jatim sebesar Rp3.750 M, Supriyono selaku Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp4 M, Kepala DPPKD Rp4.405 M, Operasional Dinas Rp125 juta, Bina Lingkungan Rp173 juta;<br /><br />Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp10.530 M, Budi Juniarto Rp2.250 M, Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp3.850 M, DPPKD Rp5.381 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp915 juta;<br /><br />Tahun 2017, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp2.990 M, Toni Indrayanto Rp2.250 M, Ketua Dewan Rp150 juta, Komis D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp2.256 M, Kepala DPPKD Rp6.740 M, Kusainudin (anggota DPRD Jatim) Rp1 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp754 juta<br /><br />Tahun 2018, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp4.940 M, Toni Indrayanto Rp4.500 M, Ketua Dewan Rp150  juta, Komisi D Rp175 juta, Kepala DPPKAD Rp3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan Kantor Sentra Polres Rp500 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo Rp2.500 M, Operasional Dinas Rp100 juta, Bina Lingkung Rp85 juta.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBCiVZaD_YdttRPM1Hfg2cw6JUhddUHrGLcdlEuxmIQTxXMiISWrHd-xpGn-90Y1YKRzBMuDFxFD6-QBkR8ckfl9Vai-z-8I3eFBgzQfvll33wiu8RHObdrSoA6AZG7CgsysPl3tin7FNYp02Ac7GJxEmNOr56aB813D4zVNtMyVHeqRh0Vk6N226I/s640/a.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBCiVZaD_YdttRPM1Hfg2cw6JUhddUHrGLcdlEuxmIQTxXMiISWrHd-xpGn-90Y1YKRzBMuDFxFD6-QBkR8ckfl9Vai-z-8I3eFBgzQfvll33wiu8RHObdrSoA6AZG7CgsysPl3tin7FNYp02Ac7GJxEmNOr56aB813D4zVNtMyVHeqRh0Vk6N226I/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto</span></span><br />Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagaii mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018?<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015, 2017 dan 2018? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWrnYLu6ZQd-gskQ-DggQOpt3lMTtB1sLqsymTFZheM5MZUbw5bQK-gDzp3SieOI7fwmaQZ3-u_26HExcFolxRGnMzom44vtcbeT-4aaINjOWgFL0BGEda1B43yCdWqL8SE-bnXiglNWsH0vN8I3DkXn2f_3L-MfsJafxWv2frG9IJHgpMrPS5wiF/s437/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="437" height="422" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgWrnYLu6ZQd-gskQ-DggQOpt3lMTtB1sLqsymTFZheM5MZUbw5bQK-gDzp3SieOI7fwmaQZ3-u_26HExcFolxRGnMzom44vtcbeT-4aaINjOWgFL0BGEda1B43yCdWqL8SE-bnXiglNWsH0vN8I3DkXn2f_3L-MfsJafxWv2frG9IJHgpMrPS5wiF/w640-h422/Kejari%20Probolinggo%203.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table>Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 18 Januari 2023) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK terhadap Terdakwa Budi Setiawan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandiangan, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa yakni Samuel Hendrik, SH., MH dkk serta dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK<br /><br />JPU KPK dalam surat dakwaannya menjelaskan, bahwa Terdakwa BUDI SETIAWAN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/1171/212/2014 tanggal 25 Agustus 2014  dan selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2108/212/2016 tanggal 26 Desember 2016 yang secara ex officio sekaligus menjabat sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2018, <br /><br />Pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2015, bulan Juli 2017 dan bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur Jalan Johar Nomor 19 - 21 Kota Surabaya Jawa Timur dan di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur, <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) <br /><br />Atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut, dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETYAWAN (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan SUTRISNO (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa BUDI SETIAWAN mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengupayakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) Provinsi Jawa Timur pada APBD TA 2015, APBD-P TA 2017 dan APBD TA 2018,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCfiq3bhcFjLZqyqlXj5zHiQEqd6xIJ6LCDt7-Yd_nP6MPF0W0SESp9Wc_xfx0IeeOiS_Dm9OFxZb1GP9PytPmBybsns0tsHabkE4yj6ppskOhxCar_9LT41zRygTupZGzj_XAC1SI6oihFIZjhy6J4iAiK3aB-8S0LZga6dn7h2z0n9kcxKd3shN9/s424/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="424" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCfiq3bhcFjLZqyqlXj5zHiQEqd6xIJ6LCDt7-Yd_nP6MPF0W0SESp9Wc_xfx0IeeOiS_Dm9OFxZb1GP9PytPmBybsns0tsHabkE4yj6ppskOhxCar_9LT41zRygTupZGzj_XAC1SI6oihFIZjhy6J4iAiK3aB-8S0LZga6dn7h2z0n9kcxKd3shN9/w640-h508/2..jpg" width="640" /></a></div>Yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 juncto Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:<br /><br />Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memiliki kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Bahwa salah satu BKK tersebut adalah bantuan keuangan yang dikhususkan untuk kegiatan infrastruktur atau pembangunan fisik yang disebut Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI).<br /><br />Pemberian BKK – BI dilakukan berdasarkan usulan/proposal dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur yang ditembuskan ke Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Kemudian proposal tersebut dibahas dalam desk pembahasan Rencana Definitif Kegiatan (RDK) BKK – BI Pemprov Jatim yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi dengan unsur Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi. <br /><br />Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala BKAD Provinsi melakukan kajian berdasarkan kemampuan fiskal, karakteristik wilayah dan teknis untuk menetapkan daerah serta besaran alokasi BKK – BI yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, setelah itu dilaporkan kepada Ketua TAPD dan dimasukkan dalam APBD/APBD-P Provinsi Jawa Timur. Kemudian Sekda atas nama Gubernur mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota tentang alokasi dan besaran BKK – BI untuk Kabupaten/Kota. <br /><br />Pada tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diangkat sebagai Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/1171/212/2014, yang secara ex officio sekaligus menjabat sebagai Anggota TAPD Pemprov Jatim.<br /><br />SYAHRI MULYO selaku Bupati Kabupaten Tulungagung dalam rangka pelaksanaan program pemerintahannya di Kabupaten Tulungagung memerlukan pendanaan yang antara lain bersumber dari BKK – BI Pemprov Jatim. Pada saat itu SYAHRI MULYO sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan BKK – BI ada ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebesar 7,5% dari nilai BKK – BI yang disetujui untuk diberikan kepada para pejabat di BPKAD dan Bappeda Pemprov Jatim.<br /><br />BKK – BI Tahun Anggaran 2015<br />Mengetahui dana BKK – BI yang diterima oleh Kabupaten Tulungagung hanya sedikit, kemudian sekitar bulan Oktober 2014 SYAHRI MULYO bersama SUTRISNO (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung), SUDIGDO PRASETYO (Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung) dan HENDRY SETYAWAN (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) bertemu dengan FATTAH JASIN (Kepala Bappeda Provinsi Jatim) dan BUDI JUNIARTO (Kepala Bidang Prasarana Wilayah Provinsi Jatim) di ruangan Kepala Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan nomor 102 – 108 Kota Surabaya, untuk ‘mengurus’ anggaran BKK – BI Provinsi Jatim untuk Kabupaten Tulungagung tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut SYAHRI MULYO menyampaikan kepada FATTAH JASIN perihal permohonan supaya Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim, <br /><br />Atas permintaan tersebut FATTAH JASIN menyanggupinya. Kemudian SYAHRI MULYO bersama SUTRISNO, SUDIGDO PRASETYO dan HENDRY SETYAWAN juga datang menemui Terdakwa di kantor BPKAD Pemprov Jatim. Dalam pertemuan tersebut SYAHRI MULYO juga menyampaikan kepada Terdakwa perihal permohonan supaya Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim, selain itu dibicarakan juga mengenai persoalan teknis dan kesepakatan ‘mahar’ atau ‘unduhan’ yang dijanjikan akan diurus oleh SUTRISNO dan HENDRY SETYAWAN setelah ditetapkannya alokasi anggaran BKK – BI Provinsi Jatim untuk Pemkab Tulungagung, dan disetujui oleh Terdakwa.<br /><br />Pada bulan Agustus 2014 Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengajukan proposal BKK – BI pada APBD Provinsi Jatim untuk Tahun Anggaran 2015. Setelah menerima proposal tersebut, dengan merujuk pada janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ dari SYAHRI MULYO sebelumnya, kemudian tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM5cIob9LGDVfDagRbXTJGGC0TM5-7u__HrgvIzQ7G-LdQBcSi_p17QJvQeAEvoTSvIZk3SqKU1gvPeWA6IuckE66NylBHCWNb6cWwsiYGeSuoeMN9yddcYQrpFeL1Q5hvY2Q0AGFQ1qg3_CtSqbrqMF_-2RmFw6Zu2bErFmTm5Av99czzJSrUoV27/s335/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="335" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM5cIob9LGDVfDagRbXTJGGC0TM5-7u__HrgvIzQ7G-LdQBcSi_p17QJvQeAEvoTSvIZk3SqKU1gvPeWA6IuckE66NylBHCWNb6cWwsiYGeSuoeMN9yddcYQrpFeL1Q5hvY2Q0AGFQ1qg3_CtSqbrqMF_-2RmFw6Zu2bErFmTm5Av99czzJSrUoV27/w640-h286/images.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa mengupayakan alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sedangkan FATTAH JASIN mengupayakan tambahan alokasi BKK – BI Pemkab Tulungagung sejumlah Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah). Sehingga total alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2015 yang disetujui sejumlah Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).<br /><br />Setelah mendapatkan informasi mengenai besaran alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung TA 2015 tersebut, selanjutnya untuk merealisasikan janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ kepada Terdakwa, SUTRISNO melaporkan kepada SYAHRI MULYO bahwa SUTRISNO bersama HENDRY SETIAWAN akan menyiapkan ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa dengan nilai prosentase sebesar 7,5% dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yaitu sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atas laporan SUTRISNO tersebut SYAHRI MULYO menyetujuinya.<br /><br />Kemudian SUTRISNO meminta SUKARJI (Kepala Bidang Binamarga Dinas PUPR Pemkab Tulungagung) untuk mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI, hingga terkumpul uang sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya SUKARJI menyerahkan uang tersebut kepada SUTRISNO untuk disampaikan kepada Terdakwa. <br /><br />Kemudian SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO dan HENDRY SETIAWAN pada bulan Februari 2015 bertempat di halaman parkir Kantor BPKAD Pemprov Jatim Jalan Johar nomor 19 - 21 Kota Surabaya, menyerahkan 4 (empat) kardus berisi uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara memasukkan kardus berisi uang tersebut ke dalam mobil Terdakwa.<br /><br />BKK – BI Tahun Anggaran 2017<br />Pada tanggal 26 Desember 2016 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/2108/212/2016 tentang Pengangkatan Dr. Ir. BUDI SETIAWAN sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Pada sekitar pertengahan tahun 2017, SYAHRI MULYO mengajukan proposal usulan anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD-P TA 2017 kepada Pemprov Jatim sejumlah Rp150.125.000.000,00 (seratus lima puluh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa dengan merujuk pada kesepakatan pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebelumnya, tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu kembali mengupayakan adanya alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung dalam APBD-P TA 2017. Sehingga alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD-P TA 2017 yang disetujui sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<br /><br />Selanjutnya Terdakwa meminta kepada TONI INDRAYANTO (Kabid Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Pemprov Jatim) untuk menyampaikan kepada SUTRISNO tentang alokasi anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung tersebut dan menyiapkan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa sebesar 7,5% dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yakni sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian SUTRISNO melapor kepada SYAHRI MULYO dan disetujui oleh SYAHRI MULYO serta meminta SUTRISNO untuk menyelesaikannya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHEsc1FjnCEmBNFwaOpmcRvzv7fhMT5CHB1MMOBldrramaeW7yOkN3tX9rMvoztprgH68fB2yIJaFhk4zFfKI1brs629clITEgtUfY4CLz0xWR5c1DqGi0uFYptLdc_qHgaSMh7mhyvwKmJUyIXAxWLg0UjbxHuyj1LHogmMuXGtWgzcw0jqGpsHg/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnHEsc1FjnCEmBNFwaOpmcRvzv7fhMT5CHB1MMOBldrramaeW7yOkN3tX9rMvoztprgH68fB2yIJaFhk4zFfKI1brs629clITEgtUfY4CLz0xWR5c1DqGi0uFYptLdc_qHgaSMh7mhyvwKmJUyIXAxWLg0UjbxHuyj1LHogmMuXGtWgzcw0jqGpsHg/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Untuk merealisasikan janji pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut selanjutnya SUTRISNO melalui SUKARJI kembali mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI, hingga terkumpul uang sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Setelah itu SUTRISNO menginformasikan kepada TONI INDRAYANTO bahwa uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sudah siap. Atas informasi tersebut, TONI INDRAYANTO melaporkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta TONI INDRAYANTO untuk menerima uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut. <br /><br />Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2017 bertempat di Jalan raya sekitar daerah Jepun Tulungagung, Terdakwa melalui TONI INDRAYANTO menerima uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO yang dilakukan dengan cara memindahkan uang dalam kardus dari mobil SUTRISNO ke dalam bagasi mobil milik TONI INDRAYANTO dengan mengatakan “ini titipan untuk Pak BUDI SETIAWAN”. <br /><br />Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya TONI INDRAYANTO menyerahkan titipan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut kepada Terdakwa di Kantor Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur dengan cara memindahkan uang dalam kardus tersebut dari mobilnya ke dalam mobil Terdakwa. <br />BKK – BI Tahun Anggaran 2018<br /><br />Pada sekitar akhir tahun 2017, SYAHRI MULYO mengajukan proposal usulan anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2018 kepada Pemprov Jawa Timur sejumlah Rp189.104.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa dengan merujuk pada kesepakatan pemberian ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sebelumnya, tanpa melakukan kajian kebijakan terlebih dahulu kembali mengupayakan alokasi BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung dalam APBD TA 2018. <br /><br />Sehingga alokasi Anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung pada APBD TA 2018 sejumlah Rp79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar rupiah).<br /><br />Selanjutnya Terdakwa meminta kepada TONI INDRAYANTO untuk menyampaikan kepada SUTRISNO tentang alokasi anggaran BKK – BI untuk Pemkab Tulungagung tersebut dan menyiapkan uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ untuk Terdakwa sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut, <br /><br />Kemudian SUTRISNO melapor kepada SYAHRI MULYO dan disetujui oleh SYAHRI MULYO serta meminta SUTRISNO untuk menyelesaikannya. Guna merealisasikan janji pemberian uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ tersebut, SUTRISNO melalui SUKARJI kembali mengumpulkan fee dari kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan yang anggarannya bersumber dari BKK – BI sehingga terkumpul uang sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br />Setelah mendapat informasi dari SUTRISNO bahwa uang ‘mahar’ atau ‘unduhan’ sudah siap, selanjutnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa meminta TONI INDRAYANTO untuk mengambil uang ’mahar’ atau ’unduhan’. Kemudian TONI INDRAYANTO bertempat di Jalan Raya Ki Mangun Sarkoro Tulungagung, menerima uang  sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari SYAHRI MULYO melalui SUTRISNO, dengan cara memindahkan uang dari mobil SUTRISNO ke dalam mobil TONI INDRAYANTO. <br /><br />Selanjutnya bertempat di Kantor Bappeda Pemprov Jatim Jalan Pahlawan Nomor 102 - 108 Kota Surabaya Jawa Timur, TONI INDRAYANTO menyerahkan uang ’mahar’ atau ’unduhan’ tersebut kepada Terdakwa dengan cara memindahkan kardus berisi uang ke dalam mobil Terdakwa.<br /><br />Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa uang keseluruhan berjumlah Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung diberikan untuk menggerakkan Terdakwa agar mengupayakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) Provinsi Jawa Timur pada APBD TA 2015, APBD-P TA 2017 dan APBD TA 2018, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 3 angka 4 juncto Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (Dakwaan Pertama) 12 huruf a Atau (Kedua) Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)</div>

News Tipikor Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M

#Apakah hanya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD 2014 - 2016  dan Bapeda Jatim 2017 - 2018 (tahun 2019 menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim)...

»