Empat Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Majelis Hakim mengatakan, Empat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana#</span></span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgviT44IdQ9gNwgLMZkXKRi8B0gejAR7NkXqVrfTkS2PA78fha9aXC8fB-884hrENDuoce-wqYq65IAKp8ugs85RRhDH5pyjlrrYhkf8sRd7K5fQU2L7wjprQt4V2ZV8H4w1UwtsAOFDqkbh0T-H-u05tPx9dH3uVEtar_qZS4WCjdXKYeyZjW58Qxe/s1280/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgviT44IdQ9gNwgLMZkXKRi8B0gejAR7NkXqVrfTkS2PA78fha9aXC8fB-884hrENDuoce-wqYq65IAKp8ugs85RRhDH5pyjlrrYhkf8sRd7K5fQU2L7wjprQt4V2ZV8H4w1UwtsAOFDqkbh0T-H-u05tPx9dH3uVEtar_qZS4WCjdXKYeyZjW58Qxe/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />“Thanks God..P. Sugiarto, dkk. lepas dari Tuntutan dan bebas demi hukum dalam putusan siang ini..  tunggu salinan putusan u/ keluarkan Sugiarto, dkk. sore ini juga,” kata Dr. John Sumarna dari Kantor Advokat / Pengacara, Penasihat Hukum pada Kantor Konsultan Manajemen, Bisnis dan Hukum “OMPA Consulting” beralamat di Jl. Raya Trawas 22 - 24, Trawas 61375, Mojokerto, Jawa Timur melalui pesan WhastApp ke nomor beritakorupsi.co, Jumat, 06 Januari 2023<br /><br />“Lepas, berarti bukan bebas kan? Ada perbuatan tetapi bukan Tindak Pidana Korupsi?. Dan apakah nanti putusan yang sama akan dijatuhkan kepada Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya,” tanya beritakorupsi.co kemudian melalui sambungan telepon WhastApp dengan Dr. John Sumarna yang dijawab dengan “Ya”. <br /><br />“Ya. Terdakwa bebas demi hukum dan kita masih menungggu salinan putusan nanti saya kirim,” kata Dr. John Sumarna kemudian<br /><br />Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Fathur Rohman, SH., MH saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan masih pikir-pikir sambil menunggu putusan dari Majelis Hakim<br /><br />“Kita masih pikir-pikir dan masih ada waktu sambil menunggu putusan Majelis Hakim. Kita bisa kasasi,” kata Fathur<br /><br />Keempat Terdakwa dimaksud adalah, Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga selaku anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024; Terdakwa II Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) ; Terdakwa III Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqGRk-WwwDToVjPjb8vb-NBXlobawbrnmD4kBkPovqe52E67CRmf9jvxBr4fIooNUfuRlZor9y3fzn_K5062Xebwh5fNzgCNwTxYpYgf8aqA6GO1Dk-dNGxLNVIw_NfwPeZGj6xf8pB1nlS55Dbw7tcEuTLmzF1X_s8w9_Pe_DaWQQO3HNP5VijLhQ/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqGRk-WwwDToVjPjb8vb-NBXlobawbrnmD4kBkPovqe52E67CRmf9jvxBr4fIooNUfuRlZor9y3fzn_K5062Xebwh5fNzgCNwTxYpYgf8aqA6GO1Dk-dNGxLNVIw_NfwPeZGj6xf8pB1nlS55Dbw7tcEuTLmzF1X_s8w9_Pe_DaWQQO3HNP5VijLhQ/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya (Rabu, 30 November 2022), Keempat Terdakwa ini dituntut pidana yang berbeda. Untuk Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM dan Terdakwa II Terdakwa II  Eko Wahyudi, dituntut pidana pidana penjara masing-masing selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Menurut JPU Kota Pasuruan, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Sementara 2 Terdakwa lainnya (masih menunggu Vonis) yaitu Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah di tuntut pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Christina sebesar Rp118.853.000 subsider dua (2) tahun penjara <br /><br />Kedua Terdakwa ini menurut JPU, terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Dalam tuntutan JPU, bahwa keenam Terdakwa ini dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima uang dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9jAr7_djshcBYTRZCFZMaaF_wueFV974Rx4F6Pkos6bA6Tl0HWYJbt2KGSnYRBjWGkWy9wDgc_U2yaV3SFudmLg-dqHfRmmTp3Wy8epsT8C9tB2DkrZlFQfv-GieHMg0Ru07DWXWuR9EU1vME9BMwmKYAOo9KWoGj0NkaRdDjlWOXLKdSv5wR7b1n/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9jAr7_djshcBYTRZCFZMaaF_wueFV974Rx4F6Pkos6bA6Tl0HWYJbt2KGSnYRBjWGkWy9wDgc_U2yaV3SFudmLg-dqHfRmmTp3Wy8epsT8C9tB2DkrZlFQfv-GieHMg0Ru07DWXWuR9EU1vME9BMwmKYAOo9KWoGj0NkaRdDjlWOXLKdSv5wR7b1n/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Namun oleh Majelis Hakim tidaklah demikina. Majelis Hakim mengatakan dalam amar putusannya, “Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum : Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Ahli dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan : Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum : <br /><br />Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, M.M. Bin Fatah (Alm), Terdakwa II Eko Wahyudi Bin Slamet (Alm), Terdakwa III Budi Priyanto, SP. Bin Latif Soeyitno (Am) dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi Setiawan Bin Moch. Nashor (Alm) terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana: <br /><br />2. Melepaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervoiging): <br /><br />3. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan Ini diucapkan: <br /><br />4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV daiam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” kata Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN<br /><br />Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim (Jumat, 06 Januari 2023) yang diketuai A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas. S.Sos., S.Pd., SH., MH yang dihadiri oleh JPU Kejari Kota Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoa-ra6o3_2h4XMYbm88cs-Bb_CMmqBlr5yoRfK0A7dtOjiLMIh9w2gGKp0PspTzSQg6xsNwaZYVjFYfPht0k-AnqYbfB_oY_ox5nkSXzdKXO9lOoFp3Z1HzLxghxndnzTMfGk5YUNNowmucHTymQR6Lugypv95d0bVDsrwfLGD3Ktapsa-fMwASZv/s1280/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoa-ra6o3_2h4XMYbm88cs-Bb_CMmqBlr5yoRfK0A7dtOjiLMIh9w2gGKp0PspTzSQg6xsNwaZYVjFYfPht0k-AnqYbfB_oY_ox5nkSXzdKXO9lOoFp3Z1HzLxghxndnzTMfGk5YUNNowmucHTymQR6Lugypv95d0bVDsrwfLGD3Ktapsa-fMwASZv/w640-h480/6.jpg" width="640" /></a></div>Dari putusan Majelis Hakim diatas ada beberapa pertanyaan. Yaitu, apakah perkara ini sudah benar-benar berakhir dan JPU tinggal diam saja? Yang jelas, JPU Kota Pasuruan dipastikan akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung<br /><br />Lalu apakah keempat Terdakwa ini sudah benar-benar bebas demi hukum atau masih perlu perjuangan? Bisa jadi masih perlu perjuangan bila JPU benar-benar kasasi. Sebab bukan tidak mungkin, putusan Pengadilan Tipikor Surabaya berbeda dengan putusan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang dialami oleh Terpidana Tatang (DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan) pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore)<br /><br />Atau Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mem-vonis bebas keempat Terdakwa, dan JPU Kota Pasuruan yang menyidangkan perkara ini akan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupu Kejaksaan Agung RI ????<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTD93h6HtN1lfCOhipqrqfFuPwCW0fT4WuJiQ4SimUZ1JtLGa4YWg3jXBQDjkSprSrDPst3ZTBvb5Z58B2z3RsAyLJkZoGtXsPDgDqLHnAkQR7WiwzHOivU-aZJ1EEzzTfd_WKIQvQu86cbSzUpanI01i8WN68LvNkwYzKFo4-ktWaO-BmHe_hAoF/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTD93h6HtN1lfCOhipqrqfFuPwCW0fT4WuJiQ4SimUZ1JtLGa4YWg3jXBQDjkSprSrDPst3ZTBvb5Z58B2z3RsAyLJkZoGtXsPDgDqLHnAkQR7WiwzHOivU-aZJ1EEzzTfd_WKIQvQu86cbSzUpanI01i8WN68LvNkwYzKFo4-ktWaO-BmHe_hAoF/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br />                                                        Total    :    160.000 M²<br /><br />Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal   September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br /><br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br /><br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV85QcdAFTy5AKZURJDEh-FLKdJF8FsrQXEWX6P7WEOpkOSB8kuzcLf9hVPCIOnMqraoq6QesO4052QVcjO7HoD9x1waA3ax4Uqe2nm7P27HD5fbbUPZn4bNQC0OmLXmmtS0gFkbum4f4h7NVHRxYjCLOdjM17Aga1Wxq-Np9B5usq7DwqB-p4ew35/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV85QcdAFTy5AKZURJDEh-FLKdJF8FsrQXEWX6P7WEOpkOSB8kuzcLf9hVPCIOnMqraoq6QesO4052QVcjO7HoD9x1waA3ax4Uqe2nm7P27HD5fbbUPZn4bNQC0OmLXmmtS0gFkbum4f4h7NVHRxYjCLOdjM17Aga1Wxq-Np9B5usq7DwqB-p4ew35/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo, <br /><br />Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan Saksi CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTKDxQcBqStJvJJZkoIAx1SW1ti6sb74H0GP_UNgG2T5LZ5HMkyn-ZvdM5u4CG2IMzKn0eTiwwBHcuBXs0627TB86pleN7_0zU9JZL4YSMVXngHl286h4iouZyD-1DDuDtaD6Gj33im5iSgfOMn9OwZOCGCT_DX1_dLtmiyw-msQRUe6ffZvsTbYs/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFTKDxQcBqStJvJJZkoIAx1SW1ti6sb74H0GP_UNgG2T5LZ5HMkyn-ZvdM5u4CG2IMzKn0eTiwwBHcuBXs0627TB86pleN7_0zU9JZL4YSMVXngHl286h4iouZyD-1DDuDtaD6Gj33im5iSgfOMn9OwZOCGCT_DX1_dLtmiyw-msQRUe6ffZvsTbYs/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Saksi CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;<br /><br />Saksi CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <br /><br />Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Saksi WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Terdakwa III selaku Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa IV selaku Staf Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan atas saran/solusi dari Terdakwa II;<br /><br />Terdakwa III yang menjabat sebagai Lurah atau Kepala Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) Huruf g Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya adalah diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak atas tanah dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah yang telah ditentukan (vide Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);<br /><br />Dalam mempergunakan wewenangnya tersebut, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II seharusnya tidak memproses peralihan hak atas bidang tanah dari MATIM kepada Saksi CHRISTIANA, SE karena tidak ada bukti kwitansi peralihan hak yang terjadi pada tanggal 10 Pebruari 1996 (fiktif),<br /><br />Dan berdasarkan Buku A (Peta Kretek Desa), Buku B (Peta Kerawangan Desa) dan Buku C Desa (Letter C) di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan setidak-tidaknya telah diketahui oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV bahwa riwayat kepemilikan pertama sampai dengan pemilik terakhir atas bidang tanah berdasarkan Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV seluas 2.360 M² adalah atas nama MATIM selaku pemilik terakhir;   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTEE8Yu4T-m5Mw72ge5NYVjg-wB2RnhnABfbwDU3s062AdD_ou9y2PS5o5-HFia44YEjQhkeC1FTfca2tUmIycV2g3Pcw6LrUTlx_nf7uRPU4OSUc52WAZQyiGIZHmPbpZByA4fQRKy-KZ53M1QOaEthl-sD10BFgcTHJplLfjgZnRBQa_v50jDh5d/s640/ph.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTEE8Yu4T-m5Mw72ge5NYVjg-wB2RnhnABfbwDU3s062AdD_ou9y2PS5o5-HFia44YEjQhkeC1FTfca2tUmIycV2g3Pcw6LrUTlx_nf7uRPU4OSUc52WAZQyiGIZHmPbpZByA4fQRKy-KZ53M1QOaEthl-sD10BFgcTHJplLfjgZnRBQa_v50jDh5d/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II (masing-masing selaku Pejabat Pemerintahan yang merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan) telah mengeluarkan/memberikan tindakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena keputusan/tindakan yang diambil tersebut tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan,<br /><br />Sehingga mengakibatkan tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang seharusnya dijadikan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah di Kantor Kelurahan Gadingrejo Kota Pasuruan<br /><br />Atas serangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan Saksi CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, <br /><br />Sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. <br /><br />Atas perbuatan Terdakwa I Drs. H. Sugiarto, MM, Terdakwa II Eko Wahyudi, Terdakwa III Budi Priyanto, SP dan Terdakwa IV Hilmy Yuliardi. S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi “JLU” Sebesar Rp118 Juta Di Vonis Lepas

#Majelis Hakim mengatakan, Empat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana#    BERITA KORUP...

»

Kasus Korupsi “JLU” Rp118 Juta, Dua Terdakwa Dituntut Empat Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">#Selain Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya yang menjalani sidang tuntutan, Empat Terdakwa lainnya akan segera di  Vonis, yaitu Drs. H. Sugiarto, MM,: Eko Wahyudi,; Budi Priyanto, dan Hilmy Yuliardi. S#</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnmBRl7xagmFZSHDTPjVru-XhUtO0E2n0PP5RJQzPyv-ejQRZbV2WL5pE02HShVSbUSrnV9QIz67ScRo7LKqFmx2OM-SfZHw8AhKaLBgKqC7uh63zXXNJuyeQ4yymrco2Lf7vGeYoQdXkfLgUUPkSKv3CbxrVxwrGlUWIUq2Yc3wlScvtHAv2jNxQs/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnmBRl7xagmFZSHDTPjVru-XhUtO0E2n0PP5RJQzPyv-ejQRZbV2WL5pE02HShVSbUSrnV9QIz67ScRo7LKqFmx2OM-SfZHw8AhKaLBgKqC7uh63zXXNJuyeQ4yymrco2Lf7vGeYoQdXkfLgUUPkSKv3CbxrVxwrGlUWIUq2Yc3wlScvtHAv2jNxQs/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Rabu, 3 Januari  20223, menuntut Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE selaku pemilik tanah dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdako Christina sebesar Rp118.853.000 subsider dua (2) tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menerima uang dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan lalan lingkar utara (JLU) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 - 2019 sebesar Rp118.853.000 dengan menggunakan dokumen palsu<br /><br />Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Selain Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, SE, empat Terdakwa sebelumnya sudah menjalani tuntutan dan tak lama lagi akan di Vonis, yatu Drs. H. Sugiarto, MM mantan Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan periode 2019 - 2024 dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) di tuntut dengan penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Dan Terdakwa Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan serta Terdakwa Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan) dituntut pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan sembilan (9) bulan denda masing-masing sebesar Rp50 juta Subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan<br /><br />Ketiga Terdakwa ini dianggap bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgejwgCJH8kcU0RzWExuN7s3TEhW8v6D6Rvy6hQnatnNoNwgkXfV5-oNG6bNrXBorzuuMKvEfNNNo-7X01lWQciYgLlYeBrcpb-WgUkHHejVR-2iX6hdkTWOVRbzZ7B04OKiY7RojjPAoy0WxXakR6sbJDa46Sdo3_3l_fi52J_B1atGrYC1VnhcXS/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgejwgCJH8kcU0RzWExuN7s3TEhW8v6D6Rvy6hQnatnNoNwgkXfV5-oNG6bNrXBorzuuMKvEfNNNo-7X01lWQciYgLlYeBrcpb-WgUkHHejVR-2iX6hdkTWOVRbzZ7B04OKiY7RojjPAoy0WxXakR6sbJDa46Sdo3_3l_fi52J_B1atGrYC1VnhcXS/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya, dibacakan oleh JPU Ahmad Yusak Suyudi, SH., MH, Wahyu Susanto, SH., MH dkk dari Kejari Kota Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, pada Rabu, 03 Januari 2023 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Penasehat Hukum para Terdakwa dan dihadiri pula oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam tuntutannya JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaa. Primera <br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Christiana dan Woe Chandra Xenney Wirya dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani sementara denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider tiga (3) bulan kurungan dan membayar uang pengganti untuk Terdakwa Christina sebesar Rp118. 853.000 subsider dua (2) tahun penjara<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap ke Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrA_phJmfcehJkKcXRe3OnQ_goMCyKPnfnYXDo1XkNUpqJCEm6ke1H9Ltafa-gjAe3r0jnAZQpx5Tc1Uv2fj_-Khrkd58Nz1bJyna_xm7SIaric325SrdBSSgQ11NoxLtfzSK3CBbuko3VtDLrSJO4XC5C3a1bNTPiNpiuRBJumPuOo4ktS5t2UV9W/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrA_phJmfcehJkKcXRe3OnQ_goMCyKPnfnYXDo1XkNUpqJCEm6ke1H9Ltafa-gjAe3r0jnAZQpx5Tc1Uv2fj_-Khrkd58Nz1bJyna_xm7SIaric325SrdBSSgQ11NoxLtfzSK3CBbuko3VtDLrSJO4XC5C3a1bNTPiNpiuRBJumPuOo4ktS5t2UV9W/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tahun 2011, dimana pemerintah Kota Pasuruan telah membentuk Dana Cadangan melalui Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 yang digunakan untuk membiayai program pembangunan jalan dan jembatan, kegiatan pembebasan tanah jalan lingkar utara Kota Pasuruan yang pelaksanaannya ditetapkan pada tahun 2014 dalam rangka mengurangi kemacetan dalam Kota Pasuruan serta mengangkat potensi kelautan Kota Pasuruan;<br /><br />Besaran dana cadangan untuk program/kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah yang dilakukan setiap tahun anggaran yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />a. Tahun Anggaran 2011 :    Rp. 10.000.000.000,-  <br />b. Tahun Anggaran 2012 :    Rp. 15.000.000.000,-<br />c. Tahun Anggaran 2013 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />d. Tahun Anggaran 2014 :    Rp. 17.500.000.000,-<br />Total    : Rp. 60.000.000.000. Terbilang: Enam Puluh Miliar Rupiah.<br /><br />Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang ditunjuk selaku instansi yang memerlukan tanah (pemohon) telah membuat rencana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 590/3017/423.108/2013 tanggal 26 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Jalan Lingkar Utara;<br /><br />Menindaklanjuti surat dari Walikota Pasuruan tersebut, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/117/KPTS/013/2014 Tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dan telah melaksanakan tugas-tugas hingga kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/501/KPTS/013/2014 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur tertanggal 28 Agustus 2014 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan Lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur seluas 160.000 M² yang terdiri dari:<br /><br />a. Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, seluas        :    82.384 M²;<br />b. Wilayah Kecamatan Panggungrejo, seluas    :    37.888 M²;<br />c. Wilayah Kecamatan Gadingrejo, seluas        :    39.728 M² +<br />        Total    :    160.000 M²  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgwFuELPMAYYuqS0FIlGIHZwVc5FNSse40mBvKnk9nKrqlWDGqVPSrDFXodd06-nZJl-n_f_LSNQHGkiwQL636uoraztz7ea75R45AMrdcSB5eMEbrjphuscJpmfJvpGgfuFLh98x5pThQjkcoWKqWwpVIuWpzJSm9JPcoyow5hQgCv2Fxwy7Dd0-d/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgwFuELPMAYYuqS0FIlGIHZwVc5FNSse40mBvKnk9nKrqlWDGqVPSrDFXodd06-nZJl-n_f_LSNQHGkiwQL636uoraztz7ea75R45AMrdcSB5eMEbrjphuscJpmfJvpGgfuFLh98x5pThQjkcoWKqWwpVIuWpzJSm9JPcoyow5hQgCv2Fxwy7Dd0-d/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Penetapan Lokasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan selaku Instansi yang memerlukan tanah telah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Walikota Pasuruan Nomor: 600/2142/423.108/2014 tertanggal ..  September 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 246/KEP-35.10/X/2014 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan seluas + 160.000 M² tertanggal 2 Oktober 2014;   <br /><br />Selanjutnya, Saksi Drs. AGUS SUGIANTO, S.H. M.Hum. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah membentuk susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Surat Keputusan Nomor: 99/Kep-35.75/X/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Seluas + 160.000 M², Terletak Di Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Tamba’an, Kelurahan Mandaranrejo, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tapa’an, Kelurahan Kepel, Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Dan Sekretariat tertanggal 24 Oktober 2014, dengan susunan sebagai berikut:<br /><br />a. Pelaksana Pengadaan Tanah:<br />1) Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua;<br />2) Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Anggota;<br />3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />4) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kota Pasuruan sebagai Anggota;<br />5) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Pasuruan sebagai Anggota;<br />6) Camat Gadingrejo sebagai Anggota;<br />7) Camat Panggungrejo sebagai Anggota;<br />8) Camat Bugulkidul sebagai Anggota;<br />9) Lurah Gadingrejo sebagai Anggota;<br />10) Lurah Karangketug sebagai Anggota;<br />11) Lurah Tamba’an sebagai Anggota;<br />12) Lurah Ngemplakrejo sebagai Anggota;<br />13) Lurah Mandaranrejo sebagai Anggota;<br />14) Lurah Panggungrejo sebagai Anggota;<br />15) Lurah Tapa’an sebagai Anggota;<br />16) Lurah Kepel sebagai Anggota;<br />17) Lurah Blandongan sebagai Anggota;<br />18) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.<br /> <br />b. Sekretariat:<br />1) DWI RETNANINGSIH, S.H.<br />2) MUJIYANTO, S.S.T.<br />Berdasarkan penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pasuruan telah menerbitkan Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan yang dijadikan sebagai dasar pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan di wilayah Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKjljhuEZviupdETi5mXla6r4KUZmMp9SHbk6-ByVZsYZelxZVMgU-qu2BQDivc5ohCpxGjGOCvfRoE4p839g9SmT2NZMd-4i3CeiYupo9BKD-Bbpf_EA7pcNwPUNxjmvNkNMS15glY4SmtIjY3i5eMNRtyyJAwRMfBA6LcQhruwKH-H8x2_rzi5f/s640/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPKjljhuEZviupdETi5mXla6r4KUZmMp9SHbk6-ByVZsYZelxZVMgU-qu2BQDivc5ohCpxGjGOCvfRoE4p839g9SmT2NZMd-4i3CeiYupo9BKD-Bbpf_EA7pcNwPUNxjmvNkNMS15glY4SmtIjY3i5eMNRtyyJAwRMfBA6LcQhruwKH-H8x2_rzi5f/w640-h288/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kenyataannya, penentuan salah satu Pihak yang Berhak, yaitu atas nama Saksi CHRISTIANA, SE dalam penerimaan Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 sebagaimana tertuang dalam Nomor Urut: 14 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terletak di Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan Nomor: 009/PPT/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor Urut: 14 Validasi Nomor: 026/PPT/XI/2015 tertanggal 11 November 2015 tidak menggunakan Surat Tanda Bukti/Alas Hak/bukti penguasaan Saksi CHRISTIANA, SE atas bidang tanah berupa Persil 5 Blok S.IV Kohir Nomor 709 (Letter C),<br /><br />Melainkan telah menggunakan dokumen Letter C. 773 Persil 5 Klas. S.IV atas nama JAOSIN yang telah dinyatakan beralih kepemilikkannya kepada Saksi CHRISTIANA, SE melalui penerbitan Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dibuat oleh Terdakwa I yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATs) Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;<br /><br />Atas perbuatan Drs. H. Sugiarto, MM selaku Camat Gadingrejo Kota Pasuruan selaku PPAS (Pejabat Pembuat Akta Sementara) bersama-sama dengan Budi Priyanto mengakibatkan Terdakwa CHRISTIANA, SE telah ditetapkan sebagai Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 01391 dalam pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan, sehingga yang bersangkutan telah menerima keuntungan berupa uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);<br /><br />Terdakwa CHRISTIANA, SE tidak berhak atas penerimaan uang Ganti Kerugian sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), karena Akta Jual Beli Nomor: 56.B/PPAT-GR/2012 tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dijadikan sebagai dokumen tanah yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan ternyata letak bidang tanahnya sebagian dari luas 8.770 M² tidak ada yang terkena trase pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan.<br /><br />Hal ini sebagaimana hasil kegiatan Sidang Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang telah dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 36/2019 tertanggal 27 Pebruari 2019;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil19LLaC1SU4KaeWlV64IMWUMVdUC-vmejtOVGBzdpw_AlDlzPxerRrsKyffuO9G8cipa5iT-zJp2ZDYTZSTQCu6dMgHPmLlXmSHMgGIrlA59Yey2Fka8YRJQeb_RVffAGZr8hQrDnBE89Y2hD_Ql2zavJLQ213aJQuTpTC_Tb7Eut4BW4AbTDh7wO/s640/jpu%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil19LLaC1SU4KaeWlV64IMWUMVdUC-vmejtOVGBzdpw_AlDlzPxerRrsKyffuO9G8cipa5iT-zJp2ZDYTZSTQCu6dMgHPmLlXmSHMgGIrlA59Yey2Fka8YRJQeb_RVffAGZr8hQrDnBE89Y2hD_Ql2zavJLQ213aJQuTpTC_Tb7Eut4BW4AbTDh7wO/w640-h288/jpu%201.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa CHRISTIANA, SE seharusnya mengembalikan uang sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kepada Negara ketika sejak diketahui bahwa sebagian tanah seluas 470 M² yang terkena proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) ternyata bidang tanah milik orang lain, yaitu MATIM berdasarkan Surat Tanda Bukti/Alas Hak berupa Letter C. 709 Persil 5 Klas. S.IV sebagian dari luas 2.360 M².   <br /><br />Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa CHRISTIANA, SE, melainkan bersama dengan Terdakwa WOE CHANDRA XENNEDY WIRYA, S.E telah melakukan perbuatan memproses peralihan hak atas bidang tanah milik MATIM tersebut agar dipaksakan dapat beralih menjadi milik Saksi CHRISTIANA, SE dengan menggunakan bukti transaksi fiktif yang dibuat seolah-olah telah terjadi peralihan hak pada tanggal 10 Pebruari 1996 melalui peran Drs. H. Sugiarto, MM, Eko Wahyudi (PNS Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan), Budi Priyanto, SP selaku Lurah Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan Hilmy Yuliardi. S (Staf Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)<br /><br />Atas serangkaian perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa CHRISTIANA, SE atas penerimaan uang Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang sudah diterimanya sejak tanggal 23 Desember 2015, <br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp118.853.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2014 s.d 2019 tertanggal 11 Agustus 2022. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Korupsi “JLU” Rp118 Juta, Dua Terdakwa Dituntut Empat Tahun Penjara

#Selain Terdakwa Christiana dan Terdakwa Woe Chandra Xenney Wirya yang menjalani sidang tuntutan, Empat Terdakwa lainnya akan segera di  Von...

»

Jumlah Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="font-size: large;">#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?#</span></i>    </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/s867/BK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="541" data-original-width="867" height="411" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhblG4zju9M8d8ew8WblGQvK0YUrPHvKSc2bhSGJEt14INcJrLrCt6b20Xr2-e1uMiJuBiCdbnh636nlURE_t7WXX4OE5VKz4z4Om8RWiJEGQY0vkG1BI0s8tzuRezdb5LAAy9c5qXaetCI0VKrCzv_r4DlGGIoAKhQR90jdqq6fLF4J5S7jWbKdTQl/w657-h411/BK.jpg" width="657" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br />Bancana non alam yang melanda dunia termasuk Indonesia yaitu Covid-19 (coronavirus) hingga menelan korban jiwa jutaan orang sejak tahun 2020 - 2022 awal, sempat membuat kasus pekara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menurun dari tahun sebelumnya <br /><br />Banyangkan, pada tahun 2019 sebelum dunia termasuk Indonesia dilanda Virus ganas itu, jumlah perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah sebanyak 151 perkara. Dan pada tahun 2020, saat Indonesia dilanda Virus yang mematikan dan pemerintah memberlakukan PSPB (PembatasanS Berskala Besar) dan kemudian diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), jumlah perkara Korupsi menurun drastis menjadi 91 perkara<br /><br />Namun anehnya, pada tahun 2021 seiring dengan sedikit meredanya Covid-19 di tanah air, perkara Korupsi justru meningkat menjadi 124 perkara atau naik 35.26% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 151 perkara<br /><br />Dan anehnya lagi adalah, pada tahun 2022, setelah Indonesia mengalami pemulihan dari Covid-19, perkara Korupsi justru mengalami peningkatan dari 124 perkara pada tahun 2021 menjadi 191 perkara atau naik 54 persen (lihat bagan)<br /><br />Dari 191 perkara, sebanyak 146 perkara sudah di putus (Vonis) oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 15 orang yang terdiri dari 7 Hakim Karier dan sisanya adalah Hakim Ad Hoc. Hal itu disampaikan oleh Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, I Ketut Suarta, SH., MH maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH<br /><br />“Meningkat dari tahun kemaren. Tahun ini sebanyak 191 perkara dan yang sudah diputus 124 perkara, sisa sebanyak 89 perkara. Jadi ada kenaikan 54 persen,” kata Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, SH., MH saat ditemui beritakorupsi.co di ruang kerjanya, Jumat, 30 Desember 2022. <br /><br />Meningkatnya kasus perkara Korupsi ini, lalu dimana yang salah? Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena mampu mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus) tapi gagal mengatasi kasus perkara Korupsi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 termasuk di Jawa Timur. Ada apa? Apakah memang Korupsi negeri ini sudah menjadi sistem diberbagai lini dan sulit untuk diatasi?.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/s639/IMG20171010143417.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg40XNVfqN0yTXDJX207fijBjdB42MzW15YCovcxO3Z2DNwM-UUaQZ7uqhSPiBYhnSap0BlP7FtD190FeEssI61rdXTS0K1eJENPfRcxEB5nUVpyvqR1QBPn9z8ECPPv5w06yyYGDbwlytLdjIo9i4DB01IDb4_Yz_gm70WfXqITPkrcguRIpQEQmTO/w640-h360/IMG20171010143417.jpg" width="640" /></a></div>Sebab kasus Korupsi di tanah air khususnya di Jawa Timur ibarat air laut yang mengalami pasang surut atau ibarat Peribahasa mati satu tumbuh seribu. Para pencuri uang rakyatpun sepertinya tak kenal takut masuk penjara<br /><br />Apalagi dengan penrnyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan kegiatan tangkap tangan atau yang lebih ngetren di masyarakata OTT (Operasi Tangkap Tangan) setelah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak dari Fraksi Golkar tertangkap tangan (14 Desember 2022) adalah jelek bagi negara Indonesia<br /><br />Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik OTT yang dilakukan ooleh KPK disampaikannya di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023 - 2024 di Jakarta, 20 Desember 2022<br /><br />"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," ujar Luhu, (dikutip dari NBC Indonesia)<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, mencoreng nama baik Indonesia dimata dunia internasional atau justru perilaku para pejabat yang Korupsi yang berdampak buruk? Haruskah para penjabat dibiarkan begitu saja saat menerima sejumlah duit dari berbagai pihak yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya???<br /><br />Dan anehnya adalah, beberapa kasus perkara Korupsi di Jawa Timur hingga saat ini belum juga tuntas, diantaranya adalah Perkara Korupsi dana Hibah Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 miliar, Kasus Korupsi dana PSSI Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 sebesar Rp1.7 miliar, Kasus dugaan Korupsi “Kambing Etawa” Kabupaten Bangkalan tahun 2017 sebesar Rp8.4 miliar, kasus Korupsi Suap Jual beli tanah oleh PT Tirta Investama Kabupaten Jombang tahun 2014, Kasus Korupsi dana Hibah Pemkot Surabaya, dimana 6 anggota DPRD Surabaya sudah diadili dan satu di Vonis bebas oleh Mahkamah Agung. Sementara pihak Pemkot Surabaya yang disebut dalam hasil Audit BPK RI turut terlibat juga belum diproses hukum<br /><br />Selain itu, masih ada kasus Korupsi Jembatan Brawijaya tahun 2011 sebesar Rp14 M, Kasus Korupsi Dana Bansos Kab. Jember tahun 2015 sebesar Rp38 M dan Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2017 – 2019 sebesar Rp179 M serta kasus perkara Korupsi pengunaan dana fiktif kegiatan PSSI Kota Pasuruan tahun 2015 sebesar Rp3.883.480.409, yang hingga saat ini belum tuntas dimana pihak-pihak yang terlibat masih bebas berkeliaran<br /><br />Dari sekian kasus perkara Korupsi, ada yang “misterus” yaitu kasus Korupsi P2SM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 miliar<br /><br />Pada hal tahun 2018, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Namun seiring dengan bergantinya Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur dari Dr. Sunarta, SH., MH hingga ke Dr. M. Dofir, SH., MH, apalagi dengan meninggalnya dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo pada tanggal 20 Desember 2018 di Lapas Porong, menjadilan calon tersangkanya pun “ikut pergi takan kembali”<br /><br />Yang mengherankan dari kasus ini adalah, dimana para Terdakwa/Terpidana yang diadili bukan dari pemberi dana P2SEM, melainkan lembaga penerima termasuk alm. Fathur Rojid mantan Ketua DPRD Jatim tahun 2008, dimana Sekda Pemrov Jatim saat itu dijabat oleh Soekarwo yang kemudian menjadi Gubernur Jatim tahun 2009 hingga 2019<br /><br />Dan hingga saat ini, istri dan anak-anak dari alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo masih berharap bahwa Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut menikmati “keringat” masyarakat Jawa Timur<br /><br />“Saya dan anak-anak masih berharap. Apakah hukum itu bertindak adil atau tidak,” kata istri alm. dr. Bagoes saat menghubungi beritakorupsi.co, Kamis, 29 Desember 2022. <br /><br />Tang tak kalah mengherankan adalah  “hilangnya” para pelaku dalam perkara kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping (memecah jumlah kredit dengaan cara meminjam atau memakai nama-nama orang lain) Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50<br /><br />Sebab dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa kasus Korupsi Kredit fiktif sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang pada tahun 2018 – 2019 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp179.372.617.545,50 melibatkan 10 pelaku utama<br /><br />Ke 10 orang tersebut adalah; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib,; 7. Hadi Pradjoko,; 8. Imansyah Sofyan Hadi,; 9. I Gede Mastra (alm) dan 10. Made Rajid Mahendra pemilik Giri Palma Hotel dan Giri Palma Furniture, salah satu toko mebel terbesar di Kota Malang termasuk Reza Pahlevi, Arif Afandi dan Dhonny Eka Aryan Darma Putra selaku Analis atau AO (Account Officer) Kredit sistem Grouping Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang<br /><br />Dari 10 orang ini, hanya 6 orang yang diseret ke Pengadilan Tipikor untuk di adili dan sudah di vonis bersalah, yaitu; 1. Mohammad Ridho Yunianto, SE., MM,; 2. Edhowin Farisca Riawan, ST),; 3. Dwi Budianto,; 4. Andi Pramono,; 5. Chandra Febrianto,; 6. Abdul Najib<br /><br />Sedangkan 3 orang lagi yaitu Hadi Pradjoko, Imansyah Sofyan Hadi dan Made Rajid Mahendra dianggap tidak terlibat oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Buktinya hingga saat ini, ketiga orang tersebut masih melenggak lenggok menikmati sejuknya udara Kota Malang. (Jnt)<br /></div></div>

News Regional Tipikor Jumlah Perkara Korupsi Di Pengadilan Tipikor Surabaya Tahun 2022 Naik 54%

#Pemerintah sukses dan mendapat pujian dari dunia intenasional karena berhasil mengatasi bancana non alam yaitu Covid-19 (coronavirus), tapi...

»

Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H:</span> Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar</span></h3><h3><span style="font-size: large;"> <br /></span></h3><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony:</span> Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/s640/saluran.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="730" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/w411-h730/saluran.jpg" width="411" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan paving selebar 2 meter dan saluran 30/40 dengan Cover dua sisi sepanjang kurang lebih 213 meter di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?<br /><br />Sebab dari hasil investigasi dilapangan, terlihat bahwa pemasangan U-ditch sengaja dilakukan dalam kondisi saluran penuh dengan genangan air dan tanpa ada urugan pasir sebelum pemasangan atau dibawah U-ditch. Selain itu, urugan pasir pada pemasangan paving selebar 2 m dengan panjang 213 m diduga  tidak mencapai ketebalam 5 Cm<br /><br />Namun menurut Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir. <br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (Maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp setelah beberapa hari dihubungi dan tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Kapan turun hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. Sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung diangkut?<br /><br />Proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan dana APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2022 dengan apgu anggaran sebesar Rp464.611.154, nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578 yang dimenangkan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya sekaligus selaku pelaksana proyek dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang didapat beritakorupsi.co dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa pemilik CV Lintang Raya Timur adalah teman sekolah salah satu Ketua RT di RW 7 Kelurahan Simbar, Kecamatan Sukomanunggal yakni Agus Purwanto. Sementara informasi juga menyebutkan, bahwa Ketua RW 7 adalah orang dekat salah satu anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP yaitu Sukadar, SH<br /><br />Anehnya adalah, ketika beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, menanyakan siapa PPK (PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas, justru menyarankan agar menanyakan ke Rizky (Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur). <br /><br />Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos juga menyarankan agar menghubungi Agus Purwanto selaku pengawas proyek dengan memberikan nomor HP Agus Purwanto. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah Agus Purwanto pegawai Kecamatan, Kelurahan atau CV Lintang Raya Timur. Namun Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskan sosok Agus Purwanto<br /><br />Terkait nama Agus Purwanto selaku pengawas proyek, beritakoorupso.co menghubungi Agus Purwanto maupun Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan namun sama dengan Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskannya <br /><br />Sementara, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya 4 (Kec.Gayungan, Kec.Jambangan, Kec.Sawahan, Kec.Sukomanunggal dan Kec.Wonokromo) yakni Sukadar, S.H saat dihubungi beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dirinya diundang oleh salah satu warga untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar dan berjanji meminta dilakukan pembongkaran bila terjadi penyimpangan<br /><br />“Saya diundang untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar. Dan kalau memang terjadi penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar,” kata Sukadar, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Terkait pengawasan yang dikatakan oleh Sukadar selaku anggota DPRD Surabaya, juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yaitu AH Thony saat dihubungi beritakorupsi.co, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Menurut Tony, bahwa salah satu fungsi Dewan (DPRD) adalah pengasawan termasuk dalam pelaksanaan proyek yang didanai dari APBD agar tidak terjadi penyimpangan<br /><br />“Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD,” kata Tony. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H: Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar   Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony...

»

Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/s1599/c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="899" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/w360-h640/c.jpg" width="360" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satunya adalah terkait adanya penyimpangan pada saat pekerjan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten karena kurangnya pengawasan di lapangan <br /><br />Kurangnya pengawasan di lapangan juga diduga terjadi pada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Sebab terlihat jelas, pemasangan U-ditch pada saluran air dengan kondisi genangan air dan diduga tidak menggunakan urugan pasir melainkan sertu. Hal itu dikatakan salah satu pekerja kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ada sertu. Saya lihat drafnya sertu. Saya hanya sempat melihat,” kata salah satu pekerja. Dan proyek pekerjaan tersebutpun belum selesai hingga menjelang akhir tahun anggaran<br /><br />Dari data yang ada, bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal, dikerjakan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya selaku pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya tahun anggaran (TA) 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578, nilai pagu sejumlah Rp464.611.154 dengan jenis kontrak harga satuan, jenis pengaadaan pekerjaan konstruksi, satuan kerja Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Namun siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas dari pihak Pemkot Surabaya belum jelas, sebab pihak Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya juga tak mengetahuinya, dengan alasan bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan Dana Kelurahan (Dakel)<br /><br />“Saya kurang tau, itu menggunakan dana Keluarahan,” kata salah satu Kepala Bidang saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, justru menyarankan agar menanyakan ke Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur. Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos tak ada tanggapan<br /><br />Anehnya lagi adalah, Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur juga tak merespon saat beritakorupsi.co menanyakan tentang PPK juga terkait pemasangan U-ditch, apakah dalam kondisi ada genangan air atau kering serta apakah menggunakan urugan pasir atau tidak<br /><br />Dan baru beberapa hari kemudian, Direktur CV Lintang Raya Timur mengatakan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir.<br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Benarkan terjadi hujan yang mengakibatkan banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung dpidah tempat?. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

BERITA KORUPSI .CO - Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satu...

»