BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb-1thkCvRc8OVOZW8EF9Dmw2Ogcm2nOgkHdB48ao7Bb6ZiEHHVz9iWfRwctNy0JogRsfO7bP3CFFRcwZ0Gaw5YHb_vXfCOgYpFCIZBxqrKQSZdavZzECFv188BGefAChC6nPgFt-Pi2g/s1600/IMG20190312141017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="326" data-original-width="640" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb-1thkCvRc8OVOZW8EF9Dmw2Ogcm2nOgkHdB48ao7Bb6ZiEHHVz9iWfRwctNy0JogRsfO7bP3CFFRcwZ0Gaw5YHb_vXfCOgYpFCIZBxqrKQSZdavZzECFv188BGefAChC6nPgFt-Pi2g/s640/IMG20190312141017.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Selasa, 9 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana (Vonis) penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan terhadap terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, warga Perumahan Juanda Harapan Permai Blok 1 No.21 RT.OO2/OO4 Desa Wedi, Kec. Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Wahyudi Pujo Saptono tertuang dalam surat putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 40//PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yakni Bagus Handoko dan Dr. Andriano dan Panitra Pengganti Sutris di diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dengan dihadiri Tim JPU Fatoni Hatam dkk dari Kejari Surabaya dan terdakwa dengan  didampingi Tim Penasehat Hukmunya, Dr. Ismu Gunadi dkk 
 
Dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, selaku   General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov Jatim terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Modal Usaha untuk kegiatan Suplai Batu Bara pada tahun 2010 - 2011 sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang merugikan keuangan negara senilai Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018, tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. Petrogas Jatim Utama dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Gate Hope Indonesia (PT HPI) 
 
Majelis Hakim menjelaskan, pada sekitar bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011, bertempat di Kantor PT. PJU (Petrogas Jatim Utama)  di Gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager Finance dan Administration PT.PJU bersama-sama dengan Abdul Muid selaku Direktur PT PJU dan Suryanto selaku Direktur PT GHI (berkas perkara terpisah) serta Imansyah Sofyan Hadi, tidak melakukan studi kelayakan dan tidak adanya jaminan serta tidak dibuatkannya Akta Notaris Perjanjian Kerjasama antara PT PJU dengan PT GHI tetapi membuat Rekening bersama untuk menampung modal yang dikeluarkan oleh PT PJU sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dari modal usaha tersebut justru terdakwa menerbitkan atau menyetujui Invoice fiktif untuk mengeluarkan secara tidak sah modal dari rekening bersama yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau Imansyah Sofyan Hadi. 
 
“Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Surat Keputusan Direksi PT Petrogas Jatim Nomor : 10. 1/SK-PD/X/2010, karena telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Menager F inance dan Administration PT PJU, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu tersangka Suryanto selaku Direktur PT PT.GHI, dan Imansyah Sofyan Hadi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp28.217.810.582 (Dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) sebagaimana Surat dari BPK RI Nomor : 83/LHP/XXl/11/2018 tanggal 14 November 2018,” ucap Majelis Hakim 
 
Majelis Hakim pun membeberkan awal perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono, yaitu bahwa PT PJU selaku BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petro Jatim Utama dengan Akta Notaris H. Kosidi Wirjohardjo Nomor : 2 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Petro Jatim Utama dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W10-001 11 HT.01.0l-TH.2006 tanggal 25 September 2006 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. 
 
“Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2010, terdakwa Wahyudi Pujo Saptono mendatangi rumah Imansyah Sofyan Hadi yang merupakan kakak ipar terdakwa beralamat di Perumahan Pondok Maspion No. B. 11 Waru Sidoarjo, dan menceritakan bahwa PT PJU tengah menjajaki bisnis Batu Bara, dan meminta Imansyah Sofyan Hadi untuk mencarikan partner yang dapat diajak untuk bekerjasama,” ujar Majelis Hakim 
 
“Sebelumnya Imansyah Sofyan Hadi pernah bertemu dengan tersangka Suryanto selaku Direktur PT Gatfz Hopf Indonesia (GHI), dan diminta untuk mencarikan pemodal, karena PT GHI membutuhkan modal usaha untuk kegiatan suplai Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali,” ungkap Majelis Hakim kemudian. 
 
Pada sekitar bulan September 2010, Imansyah Sofyan Hadi dan tersangka Suryanto  menemui terdakwa di Kantor PT  PJU di gedung Intiland Towers Lt 7 Surabaya, dan Suryanto diminta untuk melakukan Persentasi dihadapan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono dan  Abdul Muid, Alm. Suharyoko serta Alm. Agus Dwi Winarno selaku Senator Manager Downstream. 
 
Dari presentasi yang diberikan oleh rersangka Suryanto mengenai bisnis Batu Baranya, menghendaki financial support (dukungan dana) dari PT PJU untuk pembelian Batu Bara dengan skema pembagian hasil 60% untuk PT PJU dan 40% untuk PT GHI. Selanjutnya Abdul Muid mengirim surat permohonan persetujuan kerjasama bisnis trading Batu Bara dengan mitra bisnis kepada Dewan Komisaris PT PJU Nomor : 259.1/PJU-P/S/X tanggal 4 Oktober 2010 dengan gambaran dan skema bisnis sebagai berikut ; 
 
1. PT PJU telah memiliki kontrak supply Batu Bara ke PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) tanggal 29 September 2010 dengan kontrak Nomor 076.PJ/061/2010, PT GHI No 002/GHI-PJB /7/2010. Dan PT GHI telah menaruh jaminan bisnis ke PT PJB sebesar Rp1.823.680.000(Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah),; 2. Pengadaan Batu Bara ke PT PJB maksimal per bulan 16.000 MT,; 3. Dalam bisnis Batu Bara margin bersih sebesar 45.000 per ton, setelah dikurangi biaya operasional sebesar kurang lebih 20.000 per ton. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2010, surat permohonan persetujuan bisnis trading Batu Bara disetujui oleh Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 10.04a/Dekom.PJU/X/2010 dengan catatan kegiatan kerja sama tersebut pada prinsipnya disetujui, namun harus memperhatikan resiko bisnis karena Batu Bara bukan domain PT PJU. Dan Kerja sama antara PT PJU dan PT GHI dituangkan dalam perjanjian kerja sama Nomor : 001/GHI= PJU/HoA/Xl/2010, dan Nomor : 013/PJU/X/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Kerja Sama dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia atau pengadaan Batu Bara sejumlah maksimal 16.000 MT setiap bulan. 
 
Dengan adanya kerjasama antara PT PJU dan PT GHI berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan pembukaan “Joint Acount” atau rekening bersama pada bulan November 2010, dengan syarat pencairan harus ditandatangani atau otorisasi kedua pihak yakni tersangka Suryanto dari PT GHI dengan Abdul Muid atau terdakwa dari PT PJU dengan setoran pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ditemani Dewi Atiqoh, pada Bank Jatim cabang Utama Surabaya dengan nomor rekening 0011236294. 
 
Majelis Hakim menjelaskan, bahwa mekanisme penyetoran modal kerja dari PT PJU ke rekening bersama, yakni dengan cara terdakwa sebagai Kapimpro bisnis Batu Bara, mengajukan surat memorandum No.023/PJU-GMFA/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, No.006/PIU-GMFA/lll/2010 tanggal 03 Maret2011, No. 008/PJU-GMFA/lII/2011 tanggal 15 Maret 2011, No.012/PJU-GMFA/IV/2011 tanggal 06 April 2011, No. /PJU= GMFA/IV/2011 tanggal 15 April 2011 kepada Dirut PT PJU yakni Abdul Muid tentang permohonan persetujuan penyetoran modal kerja trading Batu Bara tanpa ada dokumen pendukung lainnya, dan di ACC oleh Abdul Muid Sebagai Direktur Utama PT  PJU dalam bentuk disposisi, kemudian oleh Dewi Atiqoh membuat rencana pengeluaran perusahaan. 
 
“Setelah rencana pengeluaran perusahaan itu disetujui oleh Asfuri selaku Manager Keuangan, Alm. Suharyoko (Manager Keuangan), Abdul Muid ( Direktur Utama PT PJU) dan terdakwa sendiri, maka proses Penyetoran Modal kerja disetorkan kerekening bersama,” ucap Majelis Hakim 
 
Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, lanjut JPU kemudian, telah disetorkan dari kas PT PJU dari Bank Jatim dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank Jatim dengan nomor Rekening 0011236294 dengan modal awal yang telah diterima pada rekening bersama pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dan pada tanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan total sejumlah Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). 
 
Dengan modal awal tersebut, PT PJU mendapatkan keuntungan, maka Abdul Muid dan terdakwa menyetujui amandemen Perjanjian Kerja Sama pada Bulan Maret 2011 untuk melanjutkan kerjasama, bahkan menambah setoran modal kerja sama ke Rekening bersama meskipun telah mengetahui bahwa PT  GHI  tidak dapat lagi memasok Batu Bara ke PT PJB, karena pemutusan kerja sama antara PT GHI dan PT PJB pada tanggal 15 November 2010, namun PT GHI telah mendapatkan kembali kuota untuk memasok Batu Bara ke PT PJB melalui PT Maxima Citra Nusantara (PT MCN). 
 
“Bahwa selama pelaksanaan kerjasama, telah disetor dari kas PT PJU pada Bank Jatim Nomor dengan Nomor Rekening 001199275 ke rekening bersama atas nama PT GHI pada Bank J atim dengan nomor Rekening 0011236294 sebagai berikut : 1. Tanggal 26 November 2010 sebesar Rp5 miliyar,;  2. Tanggal 08 Desember 2010 Rp3 M,; 3. Tanggal 04 Maret 2011 Rp2.120 M,; 4. Tanggal 21 Maret 2011 Rp20 M,; 5. Tanggal 07 April 2011 Rp2. 120 M,;  6. Tanggal 18 April 2011 Rp8.700 miliyar.  Total Rp40.940 miliyar,” ungkap Majelis Hakim dalam surat putusannya 
 
Menurut Majelis Hakim, bahwa total modal usaha yang disetorkan oleh PT PJU ke Rekening bersama adalah sebesar Rp40.940.000.000 (Empat puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah. Modal kerja yang terdapat dalam rekening bersama, diputar untuk pembelian Batu Bara, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dilakukan penjualan Batu Bara itu kepada PT BJB sehingga mendapatkan keuntungan. 
 
Pembelian Batu Bara yang dilakukan PT GHI selama melakukan kerja sama dengan PT PJU pendukung atau menggunakan Invoice fiktif (Invoice PT Debies Energindo, namun rekening tujuan pembayaran kepada Imansyah Sofyan Hadi) yang ditarik dari rekening bersama dan disetorkan ke rekening Imansyah Sofyan Hadi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410004589719 yakni ; 1. Pada tanggal 6 April 2011 sebesar Rpl.696.000.000,; 2. Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp7.849.800.000,; 3. Tanggal 10 Mei 2011 Rpl.053.695.500,; 4. Tanggal 18 Mei 2011 Rp15.696.000.000,; 5. Tanggal 5 Agustus 2011 Rp14.715.000.000,; 6. Tanggal 10 Oktober 2011 Rp15.255.000.000, dengan total sebesar Rp56.263.695.500. 
 
Majelis Hakim mengatakan, bahwa tersangka Suryanto selaku Direktur PT GHI menggunakan modal dari rekening bersama milik PT PJU untuk kegiatan Investasi Emas, bukan digunakan untuk kegiatan suplay Batu Bara ke PT PJB, sehingga PT GHI tidak dapat mengembalikan sepenuhnya modal kerja PT PJU. Pengembalian Modal Kerja yang dilakukan oleh PT GHI ke Kas PT PJU sejak tanggal 3 Juni 2011 - 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp12.722.189.418. 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) dalam mengusulkan pada Dewan Komisaris mengenai kerja sama antara PT PJU dan PT GHI telah melanggar ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga yakni PT PJU tidak melakukan studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerja sama dan tidak melakukan penilaian bonahditas dan kredibilitas PT GHI. 
 
Dan hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri dan Otda) Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerja sama perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa : (1). Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat antara lain ; mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi objek kerjasama,; (2). Pihak ketiga yang berbentuk badan usahalperorangan dan akan mengadakan kerja sama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat diantaranya memiliki bonafiditas dan kredibilitas; 
 
Bahwa PT PJU dalam melakukan kerja sama dengan PT GHI tidak meningkatkan Rfiqiensi dan produktifitas Perusahan, tanpa jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian kerja sama tidak dibuat dengan Akta Notaris sebagaimana ketentuan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 10 (1) yang menyatakan ; kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 6 harus dapat menjamin peningkatan pengamanan modal / asset perusahaan. 
 
Perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU)  melakukan kerjasama dengan PT GHI dibidang pembiayaan pengadaan Batu Bara tidak sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT PJU sebagaimana Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama Pasal 4 yang menyatakan : (1). Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan penunjang lainnya,; (2). Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama adalah untuk  menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak bumi dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar sehat dan transparan. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) melakukan beberapa kali pembayaran atas pengadaan Batu Bara tanpa disertai bukti pendukung atau menggunakan invoice fiktif telah melanggar ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 khususnya pada point 3 (Tiga), yakni Melakukan persetujuan untuk pembayaran atas pengadaan Batu Bara yang berdasarkan ketentuan perusahaan PT. Petrogas Jatim Utama,  pembayaran dilakukan harus disertai dokumen pendukung  (Invoice). 
 
Atas perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU),  mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebagaimana Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/LHP )O(l/11/2018 tanggal 14 Nopember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada PT. PJU dengan Pihak Ketiga PT. GHI Tahun 2010 - 2011 sebesar Rp28.217.l89.4l8 
 
Selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Petrogas Jatim Utama Nomor : 10.1/SKPD/X/2010 dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 Tahun 2000 serta Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama, perbuatan terdakwa Wahyudi Pujo Saptono selaku General Manager (GM) Finance dan Administration PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 1 (satu) tahun. 
 
“Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa. Sehingga terdakwa haruslah sesuai dengan perbuatannya, namun terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti,” ujar Majelis Hakim. 
 
“Menghukum terdahukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima (5) tahun, denda sebesar Rp500 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam  (6) bulan kurangan,” ucap Ketua Majelis Hakim di akhir surat putusannya. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penassehat Hukumnya maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir. 
 
"Kami pikir-pikir Yang Mulia," jawab Penasehat Hukum terdakwa. (Rd1/*)

News Tipikor Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara

berita korupsi .co - Selasa, 9 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana (Vonis) penjara selama 5 (l...

Terdakwa Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Tak Mengakui Menerima Uang Pokir Rp200 Juta

08.43 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUuMlLlRjciCDMJJ7isN-JjtDxbiELe-EtqOXIafBRgjBhiOIAhVJt9tRKfnV1tGDkRawdfSU172r1-1-EeYE4lgIJbPdso9QsCrH2eqzsdfrpL2HJF1u9o8HV9cKzdKgUICY1mFjBGU/s1600/IMG20190709145205.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxUuMlLlRjciCDMJJ7isN-JjtDxbiELe-EtqOXIafBRgjBhiOIAhVJt9tRKfnV1tGDkRawdfSU172r1-1-EeYE4lgIJbPdso9QsCrH2eqzsdfrpL2HJF1u9o8HV9cKzdKgUICY1mFjBGU/s640/IMG20190709145205.jpg" width="640" /></a></div>
JPU Arif Suhermanto : Pengajuan JC oleh terdakwa akan kami pertimbangkan dalam tuntutan beritakorupsi.co - Pada hal, Kejujuran seorang terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Khususnya Tindak Pidana Korupsi, menjadi salah satu pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam membuat surat tuntutannya, maupun dalam pertimbangannya bagi Majelis Hakim dalam surat putusannya. Namun hal itu sepertinya tidak terdapat pada diri terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si., salah satu “otak” kasus Korupsi Suap terhadap seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang melalui Ketua DPRD Moch. Arief wicaksono (sudah terpidana) yang totalnya sejumlah Rp6.5 miliyar untuk menyetujui pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, maupun APBD murni TA 2015 yang pembahasannya pada Oktober - Nopember 2014 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Wajah lugu dan polos sepintas terlihat diraut wajah mantan Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang, Ir. Cipto Wiyono, M.Si. Namun sayangnya kejujuran ternyata tak ada sekalipun harapannya untuk bebas dari jeratan hukum alias dipenjara untuk beberapa tahun. Sebab terdakwa Cipto Wiwono tak mengakui kepada Majelis Hakim turut menikmati duit Pokir (pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp200 juta dalam pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni - Juli 2015, dan hanya mengakui menerima uang “haram” sebesar Rp350 juta dalam pembahasan APBD murni. “Saya tidak menerima,” kata terdakwa dengan wajah yang sulit ditebak antara polos (jujur) dengan berbohong. Karena tidak mengakui, Tim JPU Arif Suhermanto dkk dari KPK pun akhirnya membuka transkrip melalui alat proyektor. Dan setelah itu barulah terdakwa tak dapat mengelak lagi alias mengakui. “Baik, bagaimana dengan ini?,” kata JPU KPK Arif Suhermanto sambil menunjukkan bukti melalui proyektor yang disiapkan JPU KPK dalam setiap kali persiadangan. “O iya,” jawab terdakwa Cipto Wiyono dengan wajah putih polos atau pucat agak beda tipis. Itulah yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi Suap DPRD Kota Malang Jilid VII dengan agenda mendengarkan keterangan (pemeriksaan) terdakwa Cipto Wiyono dengan Ketua Majelis  Hakim yang memimpin persidangan Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock), sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Selasa, 9 Juli 2019. Dalam persidangan yang berlangsung (Selasa, 9 Juli 2019) JPU KPK maupun Majelis Hakim mencerca banyak pertanyaan terhadap terdakwa yang sudah bertahun-tahun menduduki jabatan di Birokrasi, baik di Kabupaten Trenggalek, Bojonegor, Kota Malang dan terakhir sebagai Kepala Dinas PU Ciptakarya Provinsi Jawa Timur sejak Desember 2016 dan akhirnya mengajukan pensiun dini pada tahun 2017 setelah KPK menyidik dan menyeret 41 anggota DPRD, Kepala Dinas PU dan Wali Kota Malang. Pada hal dalam surat dakwaan JPU KPK sangat jelas menyebutkan, bahwa uang yang dikumpulkan Terdakwa Ir. Cipto Wiyono, M.Si dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Malang, terdakwa menikmati sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan yang sudah dikembalikan kepada Negara melalui KPK pada tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus Iima puluh juta rupiah). Pengembalian uang sebesar Rp350.000.000 yang ditanyakan JPU KPK diakui oleh terdakwa, karena ada rasa takut setelah KPK menetapkan Wali Kota Moch. Anton menjadi tersangka. “Ya saya takut karena Wali Kota sudah tersangka,” kata terdakwa Cipto Dari dakwaan JPU KPK ini, berarti masih ada kewajiban terdakwa untuk mengembalikan uang yang dinikamtinya sebesar Rp200 juta ke kas negara. 
 
Cipto Wiyono selaku Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Malang sebagai terdakwa Jilid VII,  adalah sebagai pengembangan dari persidangan kasus perkara Korupsi Suap sebesar Rp6.5 Miliyar kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang,  terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 pada Juni - Juli tahun 2015, Pembahasan APBD murni Kota Malang TA 2015 pada Nopeber 2014, dan Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang pada Juli 2015. Pemberian duit miliyaran oleh Eksekutif terhadap legislator di Kota Malang tahun 2014 dan 2015, agar pembahasan Perubahan APBD maupun APBD murni Kota Malang TA 2015 serta Pembahasan Persetujuan Pelaksanaan proses Investsi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang (Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang) berjalan mulus tanpa ada hambatan apapun dari seluruh anggota Dewan yang terhormat di Kota malang, dan memang hasilnya berjalan mulus. Duit  suap ke seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 ternyata berasal dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU, dan dari seluruh Kepala Dinas Kota Malang yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar. Akibatnya, “nikmat membawa sengsara”. Selama 3 tahun sejak 2017 hingga 2019, KPK telah menyeret sebanyak 44 orang ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili, dan 43 terdakwa sudah di hukum (vonis) penjara antara 4 hingga 5 tahun dan saat ini berstatus terpidana diantaranya, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 selaku penerima suap, dan dua terpidana sebagai pemberi suap yaitu Kepala Dinas serta Wali Kota Malang, belum termasuk 1 terpidana suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dalam penganggaran Jembatan Kedungkadanga Tahun 2015. Sementara terdakwa Cipto Wiyono selaku pemberi suap sekaligus menikmatinya, saat ini menunggu tuntutan pidana penjara dari JPU KPK. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIPnfBCEsXKX_IVmN-VgGXngVcALxWbuXiX_7hjpVqd3EcVhFlPGmtGFKnwU7b2F3IvysuJhOqKKU7amuo94ieMYpyNTayWpE37OVC8_rpgwTvwhjeCFbWFQLp03pXw8Vw4nxKR3VziuA/s1600/IMG20190709145157.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIPnfBCEsXKX_IVmN-VgGXngVcALxWbuXiX_7hjpVqd3EcVhFlPGmtGFKnwU7b2F3IvysuJhOqKKU7amuo94ieMYpyNTayWpE37OVC8_rpgwTvwhjeCFbWFQLp03pXw8Vw4nxKR3VziuA/s640/IMG20190709145157.jpg" width="640" /></a></div>
Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah KPK akan mengabulkan permohonan terdakwa sebagai JC (Jastisce Callubalator) untuk mendapatkan hukuman ringan, sementara terdakwa adalah salah satu “otak” dari kasus ini hingga menyeret seluruh anggota DPRD bersama Wali Kota Malang masuk penjara ? Terdakwa Cipto Wiyono selain penyuap juga menerima suap. Sebab peran terdakwa Cipo Wiyono dalam kasus ini adalah, memerintahkan Teddy Soejadi Soemama untuk mengumpulkan duit sebesar Rp900 juta dari puluhan kontraktor di lingkungan Dinas PU. Dan Rp200 juta dari Rp900 juta itu dinikmati oleh terdakwa. Belum lagi duit yang dinikmati terdakwa sebesar Rp350 juta dalam pembahasan APBD murni. Layakkah KPK mengabulkan permohonan terdakwa menjadi JC dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang ini ? Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto kepada media ini mengatakan, akan mempertimbangkan dalam surat tuntutan, apakah disetujui atau nggak. “Nanti dalam tuntutan akan kita jawab, apakah disetujui atau nggak,” kata JPU KPK Arif. JPU KPK Arif Suhermanto mengakui, kalau keterangan terdakwa semuanya jujur dan tidak saling berkaitan dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. “Ia, keterangannya berbeda dengan keterangan saksi lanya. Terdakwa tidak mengakui uang yang 200 juta, katanya diserahkan kepada Ketua DPRD, tapi Ketua DPRD mengatakan tidak menerima. Semua akan menjadi pertimgan nanti,” ujar JPU KPK Arif. Lalu apakah kasus ini berhenti di sini ? Bagaimana dengan Tedy Sujadi Soemama selaku pejabat Dinas PU Kota Malang yang juga berperan langsung mengumpulkan duit dari puluhan kontraktor di lingkunagan Dinas PU ? Bagaimana pula dengan 3 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang hingga saat ini masih bebas menikmati sejuknya udara Kota Malang? Lalu bagaimana pula dengan Daniel yang memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada DPRD terkait pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang ? Apakah seluruh Kepala Dinas di Pemkot akan bebas dari jeratan hukum, sementara duit sebesar Rp3.8 miliyar berasal dari seluruh Kepala Dinas untuk diberikan ke DPRD dalam pembahasan APBD murnitahun TA 2015 ? Bagaimanapula orang-orang yang terlibat dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono terkait penganggaran Jembatan Kedungkandang di antara Eryk Armadon Talla ?. Jawabannya hanya ada di tangan Pimpinan KPK sebelemun purna tugas maupun di tangan penyidik KPK. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Tak Mengakui Menerima Uang Pokir Rp200 Juta

JPU Arif Suhermanto : Pengajuan JC oleh terdakwa akan kami pertimbangkan dalam tuntutan berita korupsi .co - Pada hal, Kejujuran seorang t...

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Pemerasan Oleh Pejabat PDAM Surabaya Sebesar Rp1 M?

08.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv_nBqVxydOfldx8Bk94I8pUNLtfRnp5ayfffmoyDXMejiIrE93R6hoBgN77zckZx6ROD70-UrqLDqfFnZQhZvsO1eCGPlw1QCaq-2d46QE6zsNllaTAtLPNZ7TuC8t3yYz6Y5-pnIrw/s1600/IMG20190709160233.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYv_nBqVxydOfldx8Bk94I8pUNLtfRnp5ayfffmoyDXMejiIrE93R6hoBgN77zckZx6ROD70-UrqLDqfFnZQhZvsO1eCGPlw1QCaq-2d46QE6zsNllaTAtLPNZ7TuC8t3yYz6Y5-pnIrw/s640/IMG20190709160233.jpg" width="640" /></a></div>
#Dalam persidangan terungkap, sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB), Candra Arianto, ternyata Sudah terlebih dahulu Consultan Pengawas mengeluarkan ST (Surat Teguran)# beritakorupsi.co - Mungkin untuk yang pertamakalinya terjadi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, seorang pengusaha kontraktor melaporkan tindakan pememerasan yang dilakukan  seorang pejabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terkait proyek pemerintah yang sedang dikerjakan si pengusaha itu sendiri. Pada hal bukan rahasia umum lagi, adanya “kong kali kong” antara pejabat dengan kontraktor terkait pengadaan maupun pekerjaan proyek yang didanai oleh pemerintah, termasuk 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur dan 2 Bupati dari NTT (Nusa Tenggara Timur) serta beberapa pengusaha kontraktor yang diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah Tertangkap Tangan maupun dari penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK karena kasus Korupsi Suap fee proyek. Dari kasus Korupsi Suap fee proyek oleh beberapa Kepala Daerah bersama beberapa pengusaha kontraktor di Jawa Timur yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi dan menerima suap, salah satu diantaranya yang paling menarik adalah Bupati Tulungagung terdakwa Syahri Mulyo. Bayangkan saja. Duit yang diterima Syahri Mulyo dari beberapa pengusaha Kontraktor termasuk dari puluhan Assosiasi Kontruski terkait fee proyek yang di danai dari APBD Kab. Tulungagung sejak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp140 miliyar. Walau KPK belum menyeret para pengusaha itu, yang mungkin masih menunggu waktu. Lalu adakah rekayasa dalam kasus Korupsi pemerasan yang dilakukan oleh pejabat PDAM Surabaya yaitu terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017, karena meminta uang sebesar Rp1 miliyar kepada Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama (PT CWB) yang mengerjakan proyek milik PDAM dengan ancaman akan menghabat pekerjaan yang dikerjakan oleh Candra Arianto, dan juga melakukan intimidasi dengan cara membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September  2018 dengan judul berita “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II, PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai". Anehnya, proyek pekerjaan itupun sudah selesai di akhir Tahun Anggaran 2017, yaitu 31 Desember 2017. Namun Candra Arianto selaku Dirut PT CWB masih melakukan transfer duit hingga 8 (delapan) kali terhadap terdakwa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni  2018 atau hampir setahun, Retno Tri Utomo baru dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejaksaan Agung RI dalam kasus Korupsi pemerasan. Kalau memang benar terdakwa melakukan pemerasan dan intimidasi terhadap Candra Arianto terkait proyek yang dikerjakannya, mengapa Candra Arianto baru melaporkan kasus ini ke Kejagung setelah mentransfer duit sebayak 8 kali terhadap terdakwa dalam kurun waktu setahun ? Mengapa tidak melaporkannya pada saat pertama kali mentransfer duit ke terdakwa disaat masih dalam tahap pekerjaan proyek ? 
 
Mengapa Candra Arianto harus melaporkannya ke Kejagung, bukan ke Kejati atau Ke Polda Jatim, atau ke Polrestabes Surabaya ? Apakah karena ada seseorang yang “memberi jalan” kepada Candra Arianto atau karena Candra Arianto tidak percaya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Jawa Timur ? Sementara dalam persidangan, JPU belum menunjukkan bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan, intimidasi kepada Candra. Apakah JPU dari Kejagug akan menghadirkan wartawan Jawa Pos yang memuat berita tentang proyek yang dikerjakan si Candra ? 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjuVvOXgo0HS2OTNOCxJrS7AWd5SUsH0g22dHMDH6uj3mYQ5VCH4fM9n8fyiVaj5PDT1rshnebLx6uCcDjcCW4cRlkvdATNX-SELpP11j3vjuZT_NyhlDWTY6qPcOtIRSBHfhQIEWsw/s1600/IMG20190528133415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="416" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvFjuVvOXgo0HS2OTNOCxJrS7AWd5SUsH0g22dHMDH6uj3mYQ5VCH4fM9n8fyiVaj5PDT1rshnebLx6uCcDjcCW4cRlkvdATNX-SELpP11j3vjuZT_NyhlDWTY6qPcOtIRSBHfhQIEWsw/s640/IMG20190528133415.jpg" width="640" /></a></div>
Mengapa penyidik Kejaksaan Agung tidak melihat adanya unxur “memberi janji/hadiah” dari Candra kepada terdakwa, melihat cara si Candra mentransfer duit terhadap terdakwa ? Mengapa penyidik hanya melihat kesalahan si terdakwa yang “meminta/menerima” duit dari si Candra ? Pada hal menurut terdakwa yang diceritakannya kepada media ini di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya seusai menjalani persidangan, bahwa PT CWB pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 memenangkan beberapa proyek di lingkungan PDAM Surabaya. Dari proyek pekerjaan yang didapatkan PT CWB pada tahun 2017 dan 2018, ada salah satu pekerjaan yang hingga diputus kontrak karena bermasalah, ada pula yang diperintahkan si terdakwa kepada si Candra untuk dibongkar karena pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dengan menawarkan ketrdakwa sejulah uang namun terdakwa tidak menerima. Yang menarik dari kasus ini ialah, setelah terdakwa Retno Tri Utomo diadili, dan JPU menghadirkan 3 orang saksi dari PT CWB yaitu Candra Arianto selaku Dirut PT CWB, Suwartini Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga ibu kandung Candra Arianto serta Aida Fariskhi,  Staf keuangan PT CWB yang juga adik kandung Candra Arianto. Dalam peridangan saat itu, Ketiga saksi ini menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pemberian uang pertama kali dari permintaan terdakwa sejumlah Rp1 miliyar adalah sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) I (Pertama) terhadap PT CWB terkait belum dikerjakannya proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 yang menealan anggaran sebesar Rp27.162.729.050. Namun jawaban ketiga saksi inipun tak tegas alias plin plan yang mengatakan, bahwa pemberian uang terhadap terdakwa sebelum dikeluarkan SP, namun beberapa detik kemudian dijawab “lupa”. Namun pengusaha muda ini tak membawa satupun dokumen terkait proyek dikerjakannya termasuk SP yang dimaksud. Tidak hanya itu. Si Candra bersama sang ibunda dan adiknya sepertinya sengaja memenuhi panggilan JPU hadir sebagai saksi ke persidangan untuk kasus yang dilaporkannya tanpa membawa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan yang dikejakannya termasuk dokumen Surat Perintah (SP). Sehingga jawabannyapun dipersidangan lebih banyak menjawab lupa saat JPU maupun Majelis Hakim termasuk Penasehat terdakwa mengajukan pertanyaan, lebih sering menjawab “lupa”. Namun bila berkaitan dengan uang yang ditransfernya terhadap terdakwa melalui beberapa nomor rekening, ketiga saksi yang terdiri dari anak dan ibu ini begitu lancar menceritakan. Sementara menurut terdakwa yang mengatakan kepada beritakorupsi.co pada Selasa, 11 Juni 2019, bahwa pemberian uang oleh Dirut PT CWB, Candra Arianto terhadap terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan SP I. Dan itupun tidak ada pemaksaan melainkan suka sama suka. “Harusnya PT Wisesa Cipta Bersama sudah diputus kontrak. Dua bulan tidak dikerjakan, dikerjakan setelah ada SP 1 pada September 2017, dan SP2 bulan Oktober. Pekerjaan memang tepat waktu pada Desember 2017, tapi kita banyak membantu makanya bisa tepat waktu,” kata terdakwa Retno Tri Utomo sambil menunjukkan dokumen “Apakah memang benar anda meminta uang itu, dan untuk apa?,” tanya beritakorupsi.co kemudian. Dan diakui oleh terdakwa untuk biaya operasional dan pengamanan. Namun tak dijelaskan lebih lanjut pengamanan untuk siapa. “Ya, tapi tidak memaksa, dai yang memnemui saya, ada fotonya. Untuk biaya operasional dan pengamana aja,” jawab terdakwa dengan senyum tipis. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBTUQZtanEoENab0cn9ZWs7jHH7uXdkdUUS7b6bla-YXB1_gnPJnFyd9DFFVbZM3ZztuqR_opXbDWccYpCm2xnCWaXq8eDZK95k1niG3Lq3din1Gqxv-D2PAKmopl4LoKAfAHT0u2kuo/s1600/IMG20190709160222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidBTUQZtanEoENab0cn9ZWs7jHH7uXdkdUUS7b6bla-YXB1_gnPJnFyd9DFFVbZM3ZztuqR_opXbDWccYpCm2xnCWaXq8eDZK95k1niG3Lq3din1Gqxv-D2PAKmopl4LoKAfAHT0u2kuo/s640/IMG20190709160222.jpg" width="640" /></a></div>
Terkait foto-foto yang dimaksud terdakwa, wartawan media inipun menanyakan lebih lanjut, bagaimana cara terdakwa mengambil foto pertemuan itu. Namun menurut terdakwa, bahwa itu sudah disiapkan terdakwa karena terdakwa merasa curiga. “Saya sudah siapkan, karena saya curiga,” kata terdakwa,(Selasa, 11 Juni 2019). Apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada media ini tak jauh beda dengan keterangan Anton Cristiyan, Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas yang mengatakan kepada Majelis Hakim, sebelum SP I dikeluarkan oleh terdakwa selaku PKK, surat teguran sudah terlebih dahulu dikelurkan CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Selasa, 9 Juli 2019, Anton Cristiyan, Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas, dihadirkan JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI kehdapan Majelis Hakim yang diketaui H. Hisbullah Idris, SH., M.HH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Agus Handoko, serta dihadiri Penahehat Hukum terdakwa Retno Tri Utomo, yakni Yun Suryotomo dan Richart Ricardo Sico. Kepada Majelis Hakim Anton menjelaskan, bahwa Surta Teguran itu diberikan kepada PT CWB karena proyek pekerjaan belum dilaksanakan selama 2 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pihak PDAM dengan PT CWB. Menurut Anton, bahwa surat Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Balai Besar sudah dikantongi PT CWB pada Sepetember 2017, namun pekerjaan belum juga di mulai. Dan itulah alasan Konsultan Pengawas meneluarkan ST (Surat Teguran) yang ditembuskan ke terdakwa selaku PPK. “Ijin Prinsip harus ada Pak, itu dikeluarkan oleh Balai Besar. September 2017, Ijin Prinsip sudah kelaur tapi pekerjaan belum di mulai, jadi kita keluarkan Surat Teguran,” jawab saksi Anton menjawab pertanyaan Majelis Hakim Anton menjelaskan, bahwa SP I yang dikeluarkan terdakwa, bisa jadi mengacu dari ST yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas. Apa yang sebenarnya dibalik kasus ini ? Murnikah pemerasan atau karena “sesuatu” “SP itu kewenangan PKK, dan bisa jadi setelah Surat Teguran itu keluar dan ditujukan ke PPK,” jawan saksi kemudian. Ada yang menarik dari keterangan saksi Anton yang mengatakan kalau terdakwa dikenal sangat tegas dalam menangani proyek pekerjaan dibidangnya. Hal itu dikatakan saksi kepada Majelis Hakim saat Majelis Hakim maupun JPU menanyakan saksi, mengapa si Canrda takut menemui teerdakwa saat ada penggilan yang masih berhubungan dengan proyek pekerjaan itu. "Mungkin Pak Candra takut. Setau saya kalau Pak Retno orangnya sangat tegas," jawab saksi Terkait pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa kepada Dirut PT WCB dengan cara membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" menjadi pertanyaan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Anton. Artinya, terdakwa mengeluarkan SP setelah Konsultan Pengawas mengeluarkan ST yang ditembusakan kepada terdakwa karena PT WCB belum juga mengerjakan proyek tersebut. Selain itu disebutkan pula dalam surat dakwaan JPU mengatakan, karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Pertanyaannya, salahkah terdakwa mengeluarkan SP sementara Konsultan sudah mengeluarkan ST terlebih dahulu ? Terdakwa memang dianggap salah menurut peraturan perundang-undangan yang melarang menerima hadiah/janji (uang) apalagi melakukan pemerasan terhadap pengusaha kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pemerintah ? Seuasai persidangan, Anton mengatakan kepada media ini, bahwa tedakwa layak mengeluarkan SP terhadap PT CWB yang dianggapnya molor dalam melaksanakan pekerjaan. Dan itu pula alasan pihaknya Anton selaku Konsultan pengawas mengeluarkan Surat Teguran. "Kalau saya blang layak ya layak. Surat Teguran itu karena pekerjaan belum dilaksankan. Jadi Surat teguran dulu baru SP. Kalau SP lebih dulu dari surat teguran, itu salah," ujar Anton. Anton juga mengakui, kalau ada proyek pekerjaan dilingkungan PDAM Surabaya yang dikerjakan PT CWB yang bermasalah, namun menurut Anton, kalau itu sudah lama. "Seingat saya sih ada tapi sudah lama. Setau saya kalau Pak Retno ini sangat tegas gk bisa diajak kompromi. Oragnya keras dan tegas kalau menegnai pekerjaan ," ucap Anton. Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam surat dakwaan JPU, bahwa kasus ini bermula pada tahun 2017, dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh miliyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah). 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHffSltWHEsG8v4jyx2ND_EzINUJGiTZrGYLOtbF74C3rj0A2zTb42pydaZaw0JDIDFdFPDxG8R9gld2yGk3xIo0yDTh0C4VViLQ0qxFRZwiDKZPdU9FXbdSrEKB9HenO3OJJ6a06p2QA/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHffSltWHEsG8v4jyx2ND_EzINUJGiTZrGYLOtbF74C3rj0A2zTb42pydaZaw0JDIDFdFPDxG8R9gld2yGk3xIo0yDTh0C4VViLQ0qxFRZwiDKZPdU9FXbdSrEKB9HenO3OJJ6a06p2QA/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah. Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto. Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017. Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbitkan Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan Surat Peringatan II Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018 serta  membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" Dari keterangan saksi Anton dikaitkan dengan surat dakwaan JPU yang mengatakan bahwa  terdakwa melakukan intimidasi dengan cara membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai", menjadi pertanyaan. Sebeb Anton menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa ST yang dikeluarkan oleh Konsultan yang ditujukan kepada PT CWB, karena pekerjaan tak kunjung selesai. Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh20oixo8FkP5CIfXdrP4PMTLW3gX0fWkBvjfkXTFZtdTftRnvicYj0oZHH6GgXyG221EfinbAm2HA-zKeT2qOMY1gwdD5PTycXM8VA5KGl0xM0dD1B6hisJ7rIa7QJxTjSiHVkPV0PaMs/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh20oixo8FkP5CIfXdrP4PMTLW3gX0fWkBvjfkXTFZtdTftRnvicYj0oZHH6GgXyG221EfinbAm2HA-zKeT2qOMY1gwdD5PTycXM8VA5KGl0xM0dD1B6hisJ7rIa7QJxTjSiHVkPV0PaMs/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : No.  Tanggal        -        No. rek          -           Atas nama  -               Penyetor/PT.CWB   -     Setoran (Rp) 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie   -    Aida Fariskhi                 100 juta 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie   -    Aida Friskhi                   150 juta 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Anef Ar Rachman          150 juta 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari    -     Arief Ar Rachman          150 juta 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariki                    100 juta 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -   Irkham Efendi                100 juta                                                                                                                   Total sebesar Rp900.000.000. Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto. Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas. Bahwa pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa. Menurit JPU, bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 huruf 'h' yang menyebutkan, “Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa. Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf “e" (Pasal 23) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (IRd1/*)

News Tipikor Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Pemerasan Oleh Pejabat PDAM Surabaya Sebesar Rp1 M?

#Dalam persidangan terungkap, sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) kepada Direktur Utama PT. Wisesa Cipta Bersam...

Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9 M, Akui membuat Propasal

06.12 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdF1daRZXoFtGmYkixHAVBXGHSfGY1isimm7bJgY2-YVcZgk1JeXZiWkTLnz1hqEeqU3AYLbb1tXFR6Iairb25Bh2Hovjgp6S1DSvDAzFr_bkbnfuWb5E8S98s6_yXrzl_L4DIDDotbcQ/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="592" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdF1daRZXoFtGmYkixHAVBXGHSfGY1isimm7bJgY2-YVcZgk1JeXZiWkTLnz1hqEeqU3AYLbb1tXFR6Iairb25Bh2Hovjgp6S1DSvDAzFr_bkbnfuWb5E8S98s6_yXrzl_L4DIDDotbcQ/s640/IMG20190318173338.jpg" width="592" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati adalah terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa) ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, pada Senin, 8 April 2019, mengakui dihadapan Majelis Hakim telah membuat proposal pengajuan pencairan dana atas permintaan 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019. Pengakuan terdakwa Agus Setiawan Jong tidak hanya membuat proposal, tetapi mengakui juga, kalau dana Jasmas yang diterima oleh ratusan Ketua RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Pemkot Surabaya, juga ditransfer ke rekening terdakwa. Hal itu diakui terdakwa di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, yang diketuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibatu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani, menjawab pertanyaan Tim JPU Dimaz Atmadi yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak dkk, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio Dana Jasmas adalah milik 6 anggota DPRD Surabaya Periode 2014 - 2019, yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito (Sugito sudah ditetapkan sebagaintersangka dan sudah ditahan) untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. H. Darmawan memiliki dana Jasmas sebesar Rp3 miliyar untuk disalurkan Daerah Pemilihan Surabaya 4, meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal),; Anggota DPRD Ratih Retnowati (Daerah Pemilihan Surabaya 4, meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar,; begitu juga dengan Binti Rochman (Daerah Pemilihan Surabaya 3, meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) memiliki dana Jasmas  sebesar Rp2 miliyar. Tak ketinggalan anggota Dewan yang terhormat Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan Surabaya 2 meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar. Dan Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan Surabaya 1 meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar, serta Sugito (Daerah Pemilihan Surabaya 1 meliputi Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) memiliki dana Jasmas sebesar Rp2 miliyar. Harusnya dana Jasmas itu untuk disalurkan oleh ke- 6 anggota DPRD Surabaya ini ke lembaga atau TR/RW selaku penerima di Dapilnya masing-masing setelah para lembaga penerima itu membuat proposal pengajuan ke Pemkot Surabaya terlebih dahulu. Namun faktanya, justru yang membuat proposal itu adalah terdakwa melalui tim yang dibentuknya, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut. Dan Propsal itu terlebih dahulu dikumpulkan di tempat terdakwa, baru kemudian diserahkan ke Dewan oleh anak buah terdakwa atau tim yang dibentuk terdakwa. Alasan terdakwa membuat proposal itu adalah, karena diminta oleh ke- 6 anggota DPRD Surabaya, yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito. “Ya, saya hanya membantu membuat proposal karena diminta anggota Dewan,” Jawab terdakwa atas pertanyaan JPU M. Fadil.  Namun saat JPU menanyakan terkait janji yang dijanjikan oleh terdakwa ke- 6 anggota DPRD Subaya, terdakwa membantah. “Tidak ada,” kata jerdakwa dengan tegas. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis5nmrkIwcBwnwY2jJtnh5yelsrHfUNguoFja8WacRjDUkHoixG0yIl-Et_cDTgY9Xr3OP69SRElYzxE8XHTWp1LV0pu0QC8UREua2rfeUmRO4_YMs5RgPGMcFGeEHlBnKIaang1HKE6A/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis5nmrkIwcBwnwY2jJtnh5yelsrHfUNguoFja8WacRjDUkHoixG0yIl-Et_cDTgY9Xr3OP69SRElYzxE8XHTWp1LV0pu0QC8UREua2rfeUmRO4_YMs5RgPGMcFGeEHlBnKIaang1HKE6A/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">1.M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr>
</tbody></table>
Sementara dalam dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Anehnya, Kejari Tanjung Perak justru terlebih dahulu menyeret terdakwa Agus Setiawan Jong kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa untuk diadili dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas. Pada hal, dana Jasma dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) bukan ditandatangani oleh terdakwa, melaikan ditandatangani oleh ratusan Ketua RW selaku lembaga penerima langsung dana Jasmas termasuk untuk membuat LPJ dengan Pemkot Surabaya sebagai pemberi atau yang mencairkan kerekening penerima. Sedangkan terdakwa berhubungan langsung dengan lembaga penerima dana hanya sebagai penyedia barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik, Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah. Memang dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang membuat proposal dan LPJ adalah terdakwa, tetapi ditandatangani oleh masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima dana Jasmas. Yang lebih anehnya lagi adalah, di mana salah satu dari enam anggota DPRD Surabaya yaitu Sugito, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara ke- 5 anggota Dewan lainnya yaitu H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti serta ratusan Ketua RW selaku penerima dana Jasmas hingga saat ini masih bebas “berkeliaran” menikmati indahnya Kota Pahlawan Memang, menurut JPU dalam surat dakwaannya terhadap terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa dana Jasmas yang telah dicairkan oleh Pemkot Surabaya ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong. Pertanyaannya, apakah Ketua RW selaku lembaga penerima langsung Dana Jasmas dari Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab, karena duit itu kemudian ditransfer oleh masing-masing Ketua RW ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong tanpa ada peraturan perungdang-undangan yang mengaturnya? Logikanya, Pemkot Surabaya mencairkan langsung dana Jasmas ke rekening masing-masing Ratusan Ketua RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Pemkot Surabaya, bukan dicairkan ke rekening terdakwa. “Iabarat pencuri mobil yang kemudian dijual, apakah sipembeli akan terlebih dahulu di hukum sebagai penada, sementara si pencuri hanya sebagai saksi?” Kalau kemudian dana tersebut ditransfer oleh penerima ke rekeing terdakwa sebagai pembayaran barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik, Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah, apakah pertanggungjawaban hukum dari penerima dana Jasmas menjadi tanggungjawab terdakwa ? Yang menggelitik lagi dalam kasus ini adalah, di mana Kejari Tanjung Perak sepertinya tidak meminta pertanggungjawaban hukum dari pihak Pemkot Surabaya yang mencairkan langsung Dana Jasmas ke rekening masing-masing Ketua RW selaku lembaga penerima, karena tidak adanya pengawasan dan monitoring terkait penggunaan dana Jasmas oleh lembaga penerima. Hal inipula yang dikatakan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan saat mendengarkan keterangan 4 (empat) pejabat Pemkot Surabaya yaitu : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya,; 2. Edy Christijanto, mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya,; 3. Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, dan 4. Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah yang dihadirkan oleh JPU sebagai saksi untuk terdakwa Agus Setiawan Jong pada persidangan yang berlangsung, Senin, 15 April 2019. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihr-onWgSPZ8j6YpAJw04gdqmyn_ui1MbLysf3QqXhP4529sga0M_Mqx_21v0gAih4N1b7yZepNpWdoNFdBH_hr-2R-LntDDgIGRvDGVDOW3IODTD4KqnPFZs1gGdUtIER4qal8J4Tye4/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihr-onWgSPZ8j6YpAJw04gdqmyn_ui1MbLysf3QqXhP4529sga0M_Mqx_21v0gAih4N1b7yZepNpWdoNFdBH_hr-2R-LntDDgIGRvDGVDOW3IODTD4KqnPFZs1gGdUtIER4qal8J4Tye4/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
“Penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad (Senin, 15 April 2019). Tidak hanya itu. Ketua Majelis Hakim juga mengatakan kepada JPU, yang tidak mengaitkan peran anggota DPRD Kota Surabaya dalam kasus ini. “Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan. Jaksa juga tidak mengungkap peran anggota Dewan,” ucap Ketua Majelis Hakim, Senin, 15 April 2019. Apa yang dikatakan Ketua Majelis Hakim ini bukan tidak beralasan. Andai saja pihak Pemkot Surabaya selaku Verifikator benar-benar melakukan verifikasi terhadap ratusan proposal-proposal yang mengajukan permohonan penerima Dana Jasmas termasuk melakukan pengawasan dan pendampingan, bisa jadi kasus ini tak akan sampai ke Meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya alias tidak akan ada kerugian keuangan negara. Mengapa ? Bayangkan saja. Dari ratusan Proposal yang masuk ke Pemkot Surabaya terkait permohonan penerimaan Dana Jasmas dari ratusan Ketau RW selaku lembaga penerima, daftar jenis barangnya adalah sama. Apakah kebutuhan satu RW dengan ratusan RW lainnya adalah sama ? Disinilah munculnya kecurigaan adanya dugaan konspirasi beberapa pihak. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pihak Inspektorat Pemkot Surabaya selaku audit internal tidak melakukan audit terkait pengucuran dana Jasmas yang bersumber dari APBD Kota Surabaya TA 2016 sebesar Rp27 miliyar lebih, dan bagaiama hasilnya ?. Lalu bagaimana pula hasil LPJ Pemkot (Wali Kota) Surabaya dalam sidang paripurna tahunan bersama dengan Dewan terkait realisasi APBD TA 2016 ? Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Jong menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW). Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut. Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah. Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah. Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar. Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvys4QEhA4WYOVun8MgbT5IpyHjXbu0w5EwmP5OAePNecDXDWTCAXFPOCaBrzaVl7gc5Oe0Rl9diyPZsnCKaIidbtcT-4m6YNB2osfq3RcjkAKe-kDtU6srMY2EQQngeu98FJPavCo5qM/s1600/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvys4QEhA4WYOVun8MgbT5IpyHjXbu0w5EwmP5OAePNecDXDWTCAXFPOCaBrzaVl7gc5Oe0Rl9diyPZsnCKaIidbtcT-4m6YNB2osfq3RcjkAKe-kDtU6srMY2EQQngeu98FJPavCo5qM/s640/H.+Darmawan%252C+Binti+Rochmah%252C+Dini+Rinjanti%252C+Ratih+Retnowati%252C+Saeful+Aidi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi</td></tr>
</tbody></table>
Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya. Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW. Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan. Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel. Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan. Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYV5KLwYrLvePmNymlKtQoex43-d5B0kDrBp1jLqjSp2ITEWOO0aJU074Why6BQl0miekd7qODJiW2O7nhZGPo1vMTkDsjIvXSjTdP1Cnb5KVHtoSJcJlhFX5eveJcciM2Ye48kw7NGQA/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYV5KLwYrLvePmNymlKtQoex43-d5B0kDrBp1jLqjSp2ITEWOO0aJU074Why6BQl0miekd7qODJiW2O7nhZGPo1vMTkDsjIvXSjTdP1Cnb5KVHtoSJcJlhFX5eveJcciM2Ye48kw7NGQA/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. Proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah). Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Qh0gsI4rMvhmvbx_IPPKSjIkC_NMzBrUSyVux6LMtyF818Oqo7jxht6_hSul_ZXDhtAbGS57gfU3AiLG4QN_1khGoE0d-Pr268ZGjeFWe7YQIfDL4ZAFeAlq93vaqZdw_jRhvKWa284/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Qh0gsI4rMvhmvbx_IPPKSjIkC_NMzBrUSyVux6LMtyF818Oqo7jxht6_hSul_ZXDhtAbGS57gfU3AiLG4QN_1khGoE0d-Pr268ZGjeFWe7YQIfDL4ZAFeAlq93vaqZdw_jRhvKWa284/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016. Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen). Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong pun diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9 M, Akui membuat Propasal

Terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati berita korupsi .co - Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang ...

Dirut PT Jamkrida Jatim Dituntut 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp6.5 M

06.00 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi08_r6ELl4APFoTmGIGavj0IabX7MKzrsprFI3Ft9gfFv6b5kEocho_-0HnS0GIYHcjZsLrn5oe6vCqM5-5mpoG2kLenoAiVmdz5nh-HzpkLS3KJadcYqcFsvgEA5s9jtTRKH6M-Awiws/s1600/IMG20190708113729.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="825" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi08_r6ELl4APFoTmGIGavj0IabX7MKzrsprFI3Ft9gfFv6b5kEocho_-0HnS0GIYHcjZsLrn5oe6vCqM5-5mpoG2kLenoAiVmdz5nh-HzpkLS3KJadcYqcFsvgEA5s9jtTRKH6M-Awiws/s1600/IMG20190708113729.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Achmad Nur Chasan Dirut PT Jamkrida Jatim</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
#Selain Dirut, Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) juga dituntut Pidana Penjara selama 6 Tahun#</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
beritakoruspi.co - Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) sebuah perusahaan milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (BUMD) adalah terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan PT. Jamkrida Jatim pada tahun Tahun 2015 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) berdasarkan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau dipenjara selama 4 (empat) tahun apabila harta bedanya tidak mencukupi saat dirampas oleh Jaksa sebagai uang pengganti bila terdakwa tidak membayar oleh Tim JPU Kejati Jatim.</div>
 
Selain terdakwa Achmad Nur Chasan, JPU juga menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas terpisah) selaku Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp5000 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan tanpa uang pengganti. Karena menurut JPU, bahwa uang hasil korupsi tidak ada yang mengalir ke terdakwa. 
 
Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Achmad Nur Chasan dan terdakwa Bugi Sukswantoro (berkas penuntutan terpisah) tertuang dalam surat tuntutan yang dibacakan Tim JPU Gunawan dkk dari Kejati Jatim di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketaui Majelis Hakim Rochmat dengan dibatu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin dan Emma Ellyani , sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya masing-masing, pada Senin, 8 Juli 2019. 
 
Kedua terdakwa ini dijerat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Drs. Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrida Jatim) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Jamkrida Jatim yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Selviyana Kusnarini, bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan, SE selaku Direktur Utama pada PT. Jamkrida Jatim (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Jamkrida Jatim Jalan Brigjend. Katamso No. 121 Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Lebih lanjut JPU menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah melakukan : 1. Pengajuan pembayaran klaim tidak sesuai dengan ketentuan yang ada; 2. Penempatan deposito di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah Jabal Nur oleh PT. Jamkridan Jatim; 3. Pembayaran penebusan aset (servikat rumah) milik Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitul Maal Wattawil Bangil oleh PT. Jamkridan Jatim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeTfEUEFH3EOLuGTffD0SaUyDJvbMQENcciMsn5satlGpVT6vCJ7BU0FMOoh3aQ6HxkF37TTaM0wySQsGVWoxXXm4bMVMqGJX1z2Z_LSMwIHxv9MV1hkdisiYIWFGkMvnD8AkK_2NGcac/s1600/IMG20190708113811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeTfEUEFH3EOLuGTffD0SaUyDJvbMQENcciMsn5satlGpVT6vCJ7BU0FMOoh3aQ6HxkF37TTaM0wySQsGVWoxXXm4bMVMqGJX1z2Z_LSMwIHxv9MV1hkdisiYIWFGkMvnD8AkK_2NGcac/s640/IMG20190708113811.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa Bugi Sukswantoro Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hal tersebut diatas lanjut JPU, telah bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT. Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku/BAB V Sistem dan Prosedur huruf b, Prosedur Investasi dan huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, serta BAB lV Perlakuan Akuntansi huruf f. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara, sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Achmad Nur Chasan sebesar Rp6.547.243.815 (enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan/Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. Jamkridan Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan cara-cara sebagai berikut : </div>
 
Bahwa PT. Jamkrida Jatim merupakan BUMD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur bergerak di Bidang Keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 4 Tahun 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Jamkrida Jatim tanggal 17 Nopember 2009, dengan modal awal tersetor sebesar Rp50. 000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 99 % atau sama dengan Rp49.500.000.000 (Empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah); Koperasi Pegawai Negeri Propinsi Jawa Timur sebesar 1 % atau sama dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
 
Bahwa terdakwa Bugi Sukawantoro selaku Direktur Keuangan PT. Jamkrida Jatim bersama-sama dengan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama PT. Jamkrida Jatim dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT. Jamkrida Jatim bertentangan dengan ketentuan yaitu : 
 
1. Bahwa untuk pengajuan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada berawal dari terdakwa Bugi Sukawantoro didatangi di ruang kerjanya oleh Achmad Nur Chasan dan menyampaikan bahwa Achmad Nur Chasan memerlukan uang untuk kepentingan pribadi, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro menyetujui atas permintaan Achmad Nur Chasan dengan menggunakan uang PT. Jamkrida Jatim dari pembayaran klaim, selanjutnya terdakwa Bugi Sukawantoro memanggil Neny Anggraeni selaku Staf Bagian Keuangan PT. Jamkrida Jatim dan menanyakan ketersediaan uang yang ada di brankas PT. Jamkrida Jatim  apabila ada uang di brankas, maka Neny Anggraeni menyerahkan uang tunai yang ada di brankas kepada Achmad Nur Chasan atas persetujuan terdakwa Bugi Sukawantoro, namun apabila tidak ada uang di brankas maka untuk mendapatkan uarg sesuai permintaan Achmad Nur Chasan lalu terdakwa Bugi Sukawantoro memerintahkan Neny Anggraeni untuk mengajukan pembayaran klaim yang rilainya tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang sebenarnya atas persetujuan dari Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukawantoro. 
 
Bahwa setelah uang pengajuan klaim cair, Neny Anggraeni membayarkan sebagian uang kepada pemohon klaim yang sebenarnya, dan selebihnya diserahkan kepada Achmad Nur Chasan dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan kurang lebih sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan total sejumlah Rp6.035.243.315 
 
“Jumlah keseluruhan pembayaran klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp6.035.243.815 (enam milyar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah),” kata JPU dalam surat tuntutannya 
 
JPU menyatakan, bahwa pengajuan klaim yang tidak sesuai peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan Achmad Nur Chasan yang diajukan oleh Neny Anggraeni atas permintaan Achmad Nur Chasan bersama terdakwa Bugi Sukswantoro, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT Jamkrida Jatim dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku /BAB V Sistem dan Prosedur huruf d. Prosedur Pembayaran Klaim, yang menyebutkan bahwa prosedur pembayaran klaim yaitu bagian Klaim dan Subrogasi menerima berkas-berkas pengajuan klaim yang dilampiri kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan. setelah diperiksa kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan dilakukan analisa kemudian dibahas dalam komite Klaim. 
 
Komite Klaim meneliti seluruh berkas tersebut dan selanjutnya memutuskan klaim dengan menerbitkan surat pemberitahuan keputusan klaim (SPKK) atas dasar SPKK bagian klaim dan subrogasi membuat memo klaim (MK) yang akan diserahkan kepada kasir/bagian keuangan dan perencanaan untuk proses pembayaran klaim. Bagian kasir / bagian keuangan dan perencanaan membuat cek / bilyet giro sesuai dengan jumlah yang tertera pada MK, dan seluruh dokumen diserahkan kepada Staf Akuntansi bagian keuangan dan perencanaan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiADTClMEIcco8n4wX7e73eBQzF-7e6rq0_3Wthf4MWLbE34A0uo3InlxBRnaWENRSUSKZJpdPYRpE_9Rmh5p-l1TEWU2LG5qHSPPBqgUgS47tFVwVAiDB3c5YdeY01Esn3igvFPCdJcQo/s1600/IMG20190708113626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="305" data-original-width="768" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiADTClMEIcco8n4wX7e73eBQzF-7e6rq0_3Wthf4MWLbE34A0uo3InlxBRnaWENRSUSKZJpdPYRpE_9Rmh5p-l1TEWU2LG5qHSPPBqgUgS47tFVwVAiDB3c5YdeY01Esn3igvFPCdJcQo/s640/IMG20190708113626.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Staf akuntansi bagian keuangan dan perencanaan membuat bukti pembukuan rangkap 2 setelah meneliti SPKK, MK dan Cek / BG kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan dan Direktur Keuangan. Selanjutnya Direktur Keuangan menandatangani Cek dan bukti pembukuan di kolom tanda “Disetujui” sebagai tanda telah memeriksa debet / kredit uraian dan angka-angka pada bukti pembukuan Seluruh berkas, kemudian diserahkan ke Kasir bagian keuangan dan perencanaan. </div>
 
Bagian Kasir / Bagian keuangan dan perencanaan selanjutnya menyerahkan Cek I Bilyet Giro kepada Bank pemberi kredit dan menerima bukti pembayaran (Nota Bank), dan Kasir/ Bagian Keuangan dan Prencanaan menyerahkan nota Bank, SPKK lembar 2, bukti pembukuan lembar 1 kepada Staf/ Pelaksana akuntansi SPKK lembar 3 dan BP lembar 2 diserahkan ke bagian Klaim dan Subrogasi, dan SPKK lembar 4 untuk arsip. 
 
“Berdasarkan bukti pembukuan lembar 2 bagian klaim dan subrogasi membuat daftar keragaan penjaminan kredit. selanjutnya bukti pembukuan tersebut disimpan untuk diarsip,” ungkap JPU 
 
2. Bahwa untuk penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur berawal dari Bambang (Staf Ahli Klaim PT. Jamkrida Jatim), selanjutnya atas persetujuan Achmad Nur Chasan selaku Direktur Utama, lalu terdakwa Bugi Sukswantoro selaku Direktur Keuangan memerintahkan Neny Anggraneni selaku Bendahara untuk melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek nomor : EA 466850 tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani oleh Achmad Nur Chasan selaku dan terdakwa Bugi Sukswantoro tanpa disertai bukti pendukung. 
 
“Setelah uang cair sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Neny Anggraeni menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Dony (Dirut BPR Syariah Jabal Nur) di Bank Jatim. Bahwa sampai saat ini, terhadap penempatan investasi di BPR Syariah Jabal Nur berupa deposito PT. Jamkrida Jatim tidak pernah menerima sertifikat deposito (bilyet) dari BPR Syariah Jabal Nur,” ujar JPU 
 
JPU mengatakan, bahwa prosedur investasi (Deposito) pembayaran Klaim berpedoman pada Himpunan Ketentuan Operasional Buku ! PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per-Dir/lll/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatim. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi, adalah sebagai berikut : 
 
1. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan melakukan Analisa atas dana yang belum dimanfaatkan dan dana yang akan segera jatuh tempo. Analisa penempatan dana dalam bentuk memorandum mengusulkan penempatan dalam bentuk deposito, reksadana, dan obligasi yang memberi keuntungan yang paling besar buat perusahaan. 
 
2. Hasil Analisa itu diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan untuk dipelajari dan selanjutnya diparaf dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau ditandatangani untuk mendapat persetujuan Direktur Keuangan dan/atau Direktur Utama sesuai dengan batas kewewenangannya. 3. Direktur Keuangan/Direktur Utama mempelajari memorandum tersebut dan memberikan persetujuan atas usulan investasi tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Bagian Keuangan dan perencanaan. 
 
4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan meneruskan kepada staf Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk melaksanakan penempatan dana pada Bankllnstansi yang telah disetujui. 5. Bukti pendukung penempatan dana Inota bank dan memorandum penempatan dana diserahkan ke Staf Akuntansi Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk di bukukan. 6. Bagian Akuntansi membuat bukti pembukuan rangkap 2 dan diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan untuk disetujui. 
 
7. Bagian pendukung dan bukti pembukuan lembar 1 yang telah disetujui dibukukan selanjutnya diarsipkan sesuai nomor urut, dan bukti pembukuan lembar 2 diserahkan kepada Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan. 8. Staf Bagian Keuangan dan Perencanaan membuat laporan penempatan dana dan mengarsipkan bukti pembukuan lembar 2. 
 
Menurut JPU, bahwa terhadap penempatan investasi PT. Jamkrida Jatim berupa deposito di BPR Syariah Jabal Nur bertentangan dengan Himpunan Ketentuan Operasional Buku PT. Penjaminan Kredit daerah Jawa Timur, Lampiran Peraturan Direksi Nomor : 018/Per.Dir/III/2010 tanggal 25 Maret 2010, tentang Manual Sistem Akuntasnsi PT. Jamkrida Jatm. pada Bab V, Sistem dan Prosedur huruf b. Prosedur Investasi. 
 
Dalam hal pembayaran penebusan aset (sertifikat rumah) milik Dony (Dirut BPRSyariah Jabal Nur) di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah Baitu Maal Wattawr Bangil oleh Dony tahun 2018 sebesar Rp212.000.000 (dua ratus dua belas Juta rupiah), berawal dari perintah Achmad Nur Chasan untuk menebus serfikat tersebut yang diambilkan seolah-olah dari kas sementara dengan cara Neny Anggraeni mengaiukan cek kepada Achmad Nur Chasan dan terdakwa sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus iuta rupiah), selanjutnya Achmad Nur Chasan, dan terdakwa Bugi Sukawantoro menandatangani cek tersebut, dan kemudian uang tunai sebesar Rp12.000.000  (dua belas juta rupiah) diambilkan oleh Neny Anggraeni dari Brankas PT. Jamkrida Jatim, padahal sampai saat ini penebusan atas aset tersebut tidak tercatat sebagai aset di PT. Jamkrida Jatim 
 
Pembayaran penebusan asset (sertifikat rumah) milik Dony di Sidoarjo yang dijaminkan di Koperasi Syariah BMT Bangil oleh PT. Jamkrida Jatim, bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Jamkrida Jatim Nomor : 018/Per-Dir/1ll/2010tanggal 25 Maret 2010 tentang Manual Sistem Akuntansi PT . Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur dan Himpunan Ketentuan Operasional Buku 1 BAB V Sistem dan Prosedur huruf 1. Pembayaran dan penanggungjawaban Kas Sementara sebagai benkut: 1. Unit kerja yang membutuhkan mengisi formulir memo permintaan kas sementara (MPKS) rangkap 1. 
 
Kemuidan memintakan tanda tangan Kepala Bagian Satuan sebagai atasan unit kerja yang membutuhkan dan menyerahkan MPKS kepada Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan). Kabag Keuangan & Perencanaan (Direktur Keuangan) memeriksa dan menandatangani MPKS sesuai dengan batas kewenangannya, kemudian diserahkan ke kasir. Kasir menerima MPKS yang sudah diotorisasi pejabat yang berwenang dan memeriksa keabsahan tanda tangan/parat tersebut. Kasir meminta tanda tangan penerima pada MPKS kemudian menyerahkan uang kepada penerima. Selanjutnya mengarsipkan MPKS sesuai nomor urut Unit kerja yang membutuhkan, mengumpulkan dokumen pendukung atas penggunaan uang, dan dokumen pendukung tersebut kemudian diserahkan kepada kasir. 
 
Kasir membandingkan bukti-bukti pengeluaran dengan MPKS dan membayar kekurangan uang jika MPKS lebih kecil dari bukti pengeluaran, dan meminta sisa uang ketika MPKS lebih besar dari bukti pengeluaran, MPKS kemudian diserahkan kepada unit kerja yang bersangkutan. Kasir kemudian menyerahkan bukti pengeluaran ke Bagian Akuntansi. 
 
Bagian Akuntansi memeriksa kebenaran bukti pengeluaran dan membuat Bukti Pembukuan (BP) rangkap 2 serta membubuhkan tanda tangan pada kolom dibuat di formulir bukti pembukuan,  kemudian BP diserahkan kepada Kabag Keuangan &Perencanaan/Direktur Keuangan. 
 
9. Bagian akuntansi membukukan transaksi dan mengarsip bukti-bukti pengeluaran kas setelah BP ditandatangani Kabag Keuangan Perencanaan dan Direktur Keuangan. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Achmad Nur Chasan bersama-sama dengan Bugi Sukswantoro dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan PT Jamkrida Jatim yang tidak sesuai dengan ketentuan telah memperkaya orang lain yaitu Achmad Nur Chasan yag dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewenga dan penyalahgunaan Dalam Pengeluaran  Keuangan pada PT Jamkrida Jatim Tahun 2015 - 2017 oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-03/Hkt.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 
 
JPU mengatakan, bahwa Terdakwa terdakwa Achmad Nur Chasan (dan Drs. Bugi Sukswantoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) hurut b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 
 
“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Nur Chasan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; 
 
Membayar uang pengganti sejumlah Rp6.547.243.815 (Enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima balas rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat)  tahun,” ucap JPU 
 
Sementara tuntutan JPU terhadap terdakwa Drs. Bugi Sukswantoro dengan pidana penjara selama 6 tahun, subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan tanpa ada uang pengganti. Karena menurut JPU, bahwa tidak ada aliran uang yang dinikmati oleh terdakwa. 
 
Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang selanjutnya. 
 
“Mohon waktu dua minggu Majelis,” kata Penasehat Hukum terdakwa Bugi Sukswantoro, yang kemudian dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim lalu sidangpun ditunda dengan agenda pembacaan Pledoi dari terdakwa. (Rd1/*)

News Tipikor Dirut PT Jamkrida Jatim Dituntut 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp6.5 M

Terdakwa Achmad Nur Chasan Dirut PT Jamkrida Jatim #Selain Dirut, Direktur Keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (PT. Jamkrid...

BERITAKORUPSI.CO

Terbukti Korupsi Batu Bara Rp28 M, GM PT PJU Wahyudi Pujo Saptono Divonis 5 Tahun Penajara

Terdakwa Suap DPRD Kota Malang, Cipto Wiyono Tak Mengakui Menerima Uang Pokir Rp200 Juta

Adakah Rekayasa Kasus Korupsi Pemerasan Oleh Pejabat PDAM Surabaya Sebesar Rp1 M?

Terdakwa Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya Rp4.9 M, Akui membuat Propasal

Dirut PT Jamkrida Jatim Dituntut 8 Thn Penjara Dalam Perkara Korupsi Rp6.5 M

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI