BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Dituntut 4 Tahun Penjara

#KPK akan mendalami keterangan palsu para anggota DPRD Malang, salah satunya Ya'qud Ananda Gudban# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLuwO6pka8MtQnV5v3quOJSRLEs1ZY_zbgOGYzms6LKYERkN_c3QExRA5X5VwH0PeLsdrQfNTtD6BULVkrlyP2cpDcOF8rnaNVDcUZ1KrzTDFS10y9yKZfyys6HEi6tlHh2IX0D0fDKs/s1600/Jarot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLuwO6pka8MtQnV5v3quOJSRLEs1ZY_zbgOGYzms6LKYERkN_c3QExRA5X5VwH0PeLsdrQfNTtD6BULVkrlyP2cpDcOF8rnaNVDcUZ1KrzTDFS10y9yKZfyys6HEi6tlHh2IX0D0fDKs/s1600/Jarot.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dr. Jarot Edi Lestiyono</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Jarot Edi Sulistiyono, terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK, pada Jumat, 16 Maret 2018. Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan 2 tersangka/terdakwa untuk sementara, yaitu Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, dan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 (perkara terpisah). Dalam persidangan hari ini, JPU KPK Arif Suhermanto dkk, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Jarot yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti. Sebelum membacakan pokok tuntutannya terhadap terdakwa, JPU KPK terlebih dahulu menyinggung tingkah laku para saksi selaku anggota DPRD Malang baik yang masih aktif maupun yang sudah non aktif seperti Ya'qud Ananda Gudban yang menjabat selaku Ketua Fraksi Hanura – PKS, namun mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Wali Kota Malang pada Pilkada 2018. “Sangat disayangkan, tingginya gelar akademik saksi-saksi dari para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kota Malang yang terhormat, tidak paralel (sejajar) dengan “kejujuran” yang seharusnya dijunjung oleh para saksi yang disumpah diatas kitab suci agama, malah secara kompak berusaha mengingkari fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dengan mengatakan bahwa percakapan itu hanyalah “bercanda”, dan adanya uang itu hanyalah isu. Pada hal, pertiwa tersebut sudah diakui kebenarannya oleh saksi lain yang juga anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang sebanyak Rp 700 juta, dan telah membagikannya kepada anggota yang lain dengan alat bukti petunjuk dari komunikasi telepon. Namun demikian, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pendalaman perkara,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto.  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinmMdXIDz_RWQ8K7gQoRTbBExByGQyECMUTFWtEMB71h5UttufegEMxnquo90K_HrQlv4ts-6h2UFVm3de7Kls9XE9ktqiSaZFs8JVD3xKWE1InDPyhMj0B7R3zOQITVDyhLmGMJb7G44/s1600/IMG20180227211645.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinmMdXIDz_RWQ8K7gQoRTbBExByGQyECMUTFWtEMB71h5UttufegEMxnquo90K_HrQlv4ts-6h2UFVm3de7Kls9XE9ktqiSaZFs8JVD3xKWE1InDPyhMj0B7R3zOQITVDyhLmGMJb7G44/s1600/IMG20180227211645.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan anggota DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban, saat ini Cawali Kota Malang</td></tr>
</tbody></table>
 Sementara dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Jarot Edi Sulistiyono, JPU KPK menyatakan bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. JPU menyatakan, perbuatan terdakwa Jarot Edy Sulistyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) hurub a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan; Bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jarot Edy Sulistyono selama 4 tahun penjara,” ucap JPU KPK. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa Jarot mapun PH terdakwa, Haris untuk mempersiapkan suart pembelaan (Pledoi)-nya pada sidang yang akan datang. Usai persidangan, PH terdakwa, Haris Haris Fajar Kustaryo kepada media ini mengatakan,bahwa apa yang dituduhkan JPU KPK dianggap berlebihan dan berbelit-belit. Yang lebih membuat heran Haris Fajar daalm surat tuntutan JPU KPK adalah, bahwa terdakwa diperintah Cipto selaku Sekda. Pada hal, dalam fakta persidangan maupun surat dakwaan JPUK KPK saat awal persidangan, tidak ada perintah Cipto terhadap terdakwa Jarot. Namun Ia (Haris Fajar Kustaryo) akan membeberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. “Ini tuntutannya 4 tahun. JPU mengatakan bahwa terdakwa diperintah Cipto. Pada hal itu kan tidak ada dalam fakta maupun dalam surat dakwaan Jaksa. Terdakwa memang mengetahui setelah uang itu terkumpul oleh Teddy. Tapi kita akan buktikan dalam pembelaan kita nanti,” janji Harsi.  
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpVUDVrsczII4BcooiKy8vJn-HimLGC84UkE6MdRrr_u_qIoSQ4fVcm05b7JUUUxo1WG5tdtOsXJeS70qvVOyvylbzv5-wEJF3zy9T5OyGSMkgsI8AvjscInaDswlh7sZE_AQtk10QMD8/s1600/IMG20180223152307.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpVUDVrsczII4BcooiKy8vJn-HimLGC84UkE6MdRrr_u_qIoSQ4fVcm05b7JUUUxo1WG5tdtOsXJeS70qvVOyvylbzv5-wEJF3zy9T5OyGSMkgsI8AvjscInaDswlh7sZE_AQtk10QMD8/s1600/IMG20180223152307.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono (pegang Mikrofon) bersama anggota DPRD Kota Malang</td></tr>
</tbody></table>
 Terpisah. JPU KPK kepada media ini mengatakan, bahwa terdakwa Jarot maupun saksi dari DPRD dianggap berbelit-belit dan tidak jujur dalam persidangan, percakapan melalui telepon dengan anggota Dewan lainnya seringkali dibantah. “Sejak awal sidang sampai sekarang ini kan, para pihak termasuk terdakwa kurang berterus terang. Jelas-jelas dalam percakapan di telepon itu mengatakan bagaimana komunikasi yang bersangkutan dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua DPRD, tapi yang bersangkutan mencoba, “saya tidak menyerahkan itu”,” kata JPU KPK Arif. JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa dalam kontruksinya adalah jelas bahwa penyerahan itu tidak perlu terdakwa langsung tetapi bisa menyuruh orang lain. Terdakwa menurut JPU KPK tidak koopratif selama dalam persidangan. “Apa lagi mengingat pendidikannya yang cukup sebagai Doktor. Itu yang kami tangkap dalam persidangan, bahwa pendidikan itu menjadi pertimbangan kami dalam hal pasal Satunya ia. Kami ingin persidangan ini terbuka semua, tapi terdakwa kurang koopratif. Untuk sebahagian  terdakwa mengakui tapi disisi lain terdakwa membantah,” ujar JPU KPK Arif. Saat ditanya terkait keterangan “palsu” dalam persidangan oleh beberapa saksi dari anggota DPRD Malang, apakah akan ditindak lanjuti oleh KPK sesuai perintah Majelis Hakim, mengingat kasus Korupsi E-KTP yang ditaganai KPK, dimana salah seorang mantan anggota DPR RI yang dianggap memeberikan keterangan “palsu” dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan sudah divonis 4 tahun penjara ? Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan akan mendalami sesuai fakta-fakta persidangan dan perintah Majelis Hakim. “Tadi kan dipronolog saya sudah saya jelaskan, artinya apa, kami berharap persidangan ini terbuka semuanya. Para saksi yang kemarin itu sangat terlihat nyata, bagaimana mereka menguraikan fakta-fakta yang sudah ada disitu. Contoh saat itu disebutkan satu saksi yang Ketua Fraksi, Gudban (Ya'qud Ananda Gudban, Ketua Fraksi Hanura – PKS). Saya tanyakan, apakah ada MoU sampah, serta merta dia bilang tidak ada. Tapi dalam percakapan jelas ada. Besok kan anu mbah, MoU sampah (Chat WHastApp Gudban dengan Wali Kota Malang Moch. Anton). Apa yang disampaikan sekarang dengan apa yang terjadi bertolak belakang,” kata JPU Arif menjelaskan. Arif mengatakan, Semua boleh sepakat mengatakan tidak ada hal seperti itu. Tap fakta-fakta yang terungkap dalam persidanagan begitu jelas keliahatan secara vulgar bagaiaman awal percakapan itu begitu jelas. Tentu kami akan memperdalam lagi, seperti perintah Majelis Hakim dalam persidanagan selalu disuruh untuk memperdalam. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Jll5ghShZWEuXTtqPsxxlUF4OqWfO4x6NU2zRHE9tD10Z3aBIvlOI4dBY5GBBZy4TWGaop6HTA3T-Xw_gyGIZyQKPHUhms4ZxqjYtfGdflQqaWYYTxXZlgyd976qKKCGw9tdS6UwApA/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="689" data-original-width="550" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Jll5ghShZWEuXTtqPsxxlUF4OqWfO4x6NU2zRHE9tD10Z3aBIvlOI4dBY5GBBZy4TWGaop6HTA3T-Xw_gyGIZyQKPHUhms4ZxqjYtfGdflQqaWYYTxXZlgyd976qKKCGw9tdS6UwApA/s400/IMG_20180225_031307.jpg" width="319" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr>
</tbody></table>
 
“Apakah KPK akan menindak lanjuti proses hukum terhadap anggota DPRD termasuk Ya'qud Ananda Gudban untuk dijadikan sebagai tersangka ?,” tanya wartawan media ini. Namun JPU KPK ini tak serta merta menjawabnya terusterang, namun Ia mengatakan akan memperdalam. “Akan memperdalam,” jawabnya singkat seperti seorang Pilitus sambil tersenyum. “Apakah sedalam lautan pulau Seribu di DKI Jakarta, atau sedalam lautan Atlantik ?”. Hanya KPK lah yang tau….! Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQorudVP68YTBUEc08yfRFTGKhunwA-zuN7DGOSP4u6kxs-6kzuuqHixvzUCT6cDa7JVXoA0auSbQTxzRSP0YimnyP0cgS1yGAzv-kqYQUXNGlmpqnsxPgSgZL_OEstXXxAHJx6lUxrw/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQorudVP68YTBUEc08yfRFTGKhunwA-zuN7DGOSP4u6kxs-6kzuuqHixvzUCT6cDa7JVXoA0auSbQTxzRSP0YimnyP0cgS1yGAzv-kqYQUXNGlmpqnsxPgSgZL_OEstXXxAHJx6lUxrw/s1600/IMG20180302104137.jpg" /></a></div>
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015. 
 
Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono. 
 
Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. 
 
“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018) 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia. 
 
Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. 
 
Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus. 
 
“Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. 
 
Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9ORYzu33-S5ohN2NzD8ppNgVeaurhKVPCwsZ4BotOz5n09h3Y7Dy_xwDFNgbc0XNkiwky61vWyB50Zo_tHpaqxPUT0fmLMvbNumsa-Z3xNaI58b4tVW1GYh_qlroCRVAYS6Gp3clgUew/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9ORYzu33-S5ohN2NzD8ppNgVeaurhKVPCwsZ4BotOz5n09h3Y7Dy_xwDFNgbc0XNkiwky61vWyB50Zo_tHpaqxPUT0fmLMvbNumsa-Z3xNaI58b4tVW1GYh_qlroCRVAYS6Gp3clgUew/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</td></tr>
</tbody></table>
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Dituntut 4 Tahun Penjara

#KPK akan mendalami keterangan palsu para anggota DPRD Malang, salah satunya Ya'qud Ananda Gudban# Terdakwa Dr. Jarot Edi Lestiyono ...

Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

10.41 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s1600/IMG20180316191224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s640/IMG20180316191224.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Bawahan sepertinya lebih bertanggung jawab dari pada seorang pimpinan disalah 1 (Satu) Bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dan apa bila terjadi kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab bawahannya, alasannya karena yang melakukan On the Spot (OTS) atau suvei kelapangan adalah bawahan, sementara atasan hanya cukup menerima hasil laporan. Itulah yang terjadi dalam kasus perkara dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015. Dalam kasus ini, penyidik Kepolisian menetapkan 4 tersangka yaitu Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim, yang kemudian diseret JPU ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim. Setelah menjalani proses persidangan yang memakan waktu hampir 3 bulan lamanya, Tim JPU yang terdiri dari Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI (Ketua Tim), dan Widi serta Arif Usman dari Kejari Surabaya, barulah membacakan surat tuntutannya terhadap ke- 4 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Maret 2018. Ke- 4 Empat terdakwa ini disidangkan dalam dua perkara terpisah namun pembacaan surat tuntutannya dibacakan sekaligus, yaitu Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto (satu perkara) dan Wonggo Prayitno serta Arya Lelana, satu perkara dalam kasus yang sama. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) Bank Jatim, dan Iddo Laksono Hartanto sebagai staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim (1 perkara perkara) dianggap lebih bertanggung jawab dari pada atasannya yaitu Wonggo Prayitno selaku  pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan  Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim dalam proses kredit yang diajukan PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864. 
 
Ironisnya, JPU pun menuntut pidana penjara selama 6 tahun terhadap Harry
 Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto. Sementara 2 terdakwa selaku 
pimpinan yakni Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1
 tahun lebih rendah yaitu 5 tahun. Denda yang dikenakan terhadap ke- 4 
terdakwa, sama yaitu sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan, 
tanpa ada hukuman pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. 
Alasan JPU, karena semua uang yang sudah dicairkan oleh Bank Jatim masuk
 ke rekening PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dikelola oleh Tjahyo 
Wijdoyo (tedakwa dalam perkara tersendiri). Dalam surat 
tuntutannya JPU menyatakan, bahwa pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan
 fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek
 yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta 
(SGS) dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 
miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di 
Kediri, proyek pembangunan RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II
 Kediri, proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang, pembangunan Pasar Caruban
 Madiun,   pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang dan pembangunan 
Kantor terpadu Ponorogo  serta pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim di 
Surabaya. Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk 
tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang 
dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari 
APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang 
diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja. Dan
 pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan 
penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 
milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat 
Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang 
Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan
 ke Bank Jatim pusat di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek 
diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, 
pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan 
nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya
 Kediri, pelaksana PT Fajar Parahiyangan degan nilai Rp 66.409.000.000. 
Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama dengan
 nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang, 
dengan pelaksana PT NAT nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor 
Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan 
gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT dan  PT Nugraha 
Airlanggatama, nilai Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu 
Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT nilai kontrak Rp 42.148.0 00.000. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s1600/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s640/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Iddo dan Harry, Bank Jatim</td></tr>
</tbody></table>
Kemudian, pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno. Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. 
 
 Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) 
PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 
kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama 
tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK 
SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL 
sesuai dengan ketentuan. Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak 
untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; 
pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan
 kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran 
termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya 
tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie,
 pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan 
jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu 
dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai
 pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka 
waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 
dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit 
RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar. Dan
 oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan 
penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada 
Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur
 Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, 
sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan 
Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 
Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, 
perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan
 pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan
 pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi
 ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama
 Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman 
pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan 
kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi. Selanjutnya, 
Divisi kredit menengah dan koperasi memproses permohonan tersebut dengan
 menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT 
IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi 
kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat
 memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum. 
 
JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa 
tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian
 sebagai berikut; Pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten 
Madiun, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat 
komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. 
Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 
Madiun, Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 
dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, Pembangunan 
gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak 
multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut
 Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan 
pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 
Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 Proyek 
pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara 
Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang 
PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank 
Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr>
</tbody></table>
Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280. Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkambang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000, Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000 JPU menyatakan, bahwa dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000, sehingga total kredit yang dikucurkan Bank Jatim sebesar Rp 306.050.000.000, hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 155.036.704.864.21. JPU menyatakan, perbuatan terdakwa (Arya Lelana, Wongso Wongso Prayitno, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto ), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan; Bahwa terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto masing-masing 6 tahun penjara, denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan ,” ucap Tumpal Pakpahan. Anehnya, 2 terdakwa selaku pimpinan di Bank milik Pemrov. Jatim ini yaitu Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1 tahun lebih rendah dari bawahannya sebagai staf di Bank BUMD. Tak heran memang, bila JPU menuntut pimpian (Wonggo) lebih rendah dari bawahannya (Iddo Laksono Hartanto), bila dipefrhatikan kedekatan antara JPU dan Penasehat hukum terdakwa yang sama-sama dari Jakarta. Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa mapun PH terdakwa untuk mempersiapkan suart pembelaan (Pledoi)-nya pada sidang yang akan datang. Tuntutan JPU terhadap Iddo Laksono Hartanto, ibarat petir disiang bolong. itulah yang dirasakan terdakwa Iddo, istri terlebih kedua orang tua terdakwa dengan kondisi kurang sehat namun selalu setia mengikuti persidangan sejak awal, bahkan tak memperdulikan kondisi kesehatannya karena harus mengikuti  beberapa kali persidangan yang berlangsung hingg pagi hari (pukul 03.25 WIB). “Saya hanya melaksanakan tugas sesuai perintah dan melanjutkan proses yang sudah berjalan sebelum saya masuk ke Bank Jatim tanpa ada imbalan apapun yang saya terima kecuali gaji. Kalau memang itu dianggap salah, megapa orang yang menangani ini sebelumnya tidak diproses hukum sama sepertis saya. Apakah saya lebih bertanggun jawab dari pimpinan ?,” kata terdakwa dengan nada bertanya. Hal yang sama juga disampaikan orang tua terdakwa yang mengatakan, bahwa hukum itu ternyata tidak adil, mengapa Iddo dituntut lebih tinggi dari pimpinannya, sementara Iddo hany melaksanakan perintah, lalu dimana tanggung jawab pimpinan. Sementara JPU Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI selaku ketua Tim JPU kepada media ini, terkait tuntutannya yang lebih tinggi terhadap terdakwa Iddo mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa yang melakukan On the Spot (OTS) dan tidak sesuai dengan dokumen. “Penuntut Umum berpendapat, bahwa pada saat pelaksanaan proses adalah terdakwa Iddo Laksono dan Harry Soenarno yang harusnya melakukan On the Spot tapi tidak melakukan hal itu seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Data yang diberikan tidak sesuai fakta dilapangan. Dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata Tumpal Pakpahan. Anehnya, mantan RM Bank Jatim pusat yang kini menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim Pasurauan, Sundaru dalam persidangan mengakui, bahwa dirinya tidak mengetahui dokumen kontrak kredit yang diajukan PT SGS ke Bank Jatim. Sundaru mengaku hanya melaknakan monitoring terkait 3 proyek di Kediri, antara lain proyek pembangunan Jembatan Brawijaya dengan nilai anggaran Rp 66.409.000.000 perusahaan pelaksana PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), proyek pembangunan RSUD senilai Rp 208.685.176.000, pelaksana PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS) dan proyek Poltek II Kediri dengan anggaran sebesar Rp 88.901.861.280, pelaksana PT Nugraha Adi Taruna (Group PT SGS) Atas pengakuan Sundaru saat itu (Selasa, 12 Desember 2017), Majelis Hakim pun mempertanyakan, dasar Sundaru untuk melakukan moniring tanpa mengetahui dokumen. Namun saksi beralasan, hanya melanjutkan dari pejabat RM sebelumnya. Selain Sundaru, hal yang sama juga disampaikan salah seorang saksi sebagai pejabat Bank Jatim yang saat ini bertugas di Jakarta. Yang lebih anehnya lagi, proses kredit PT SGS oleh Bank Jatim yang sudah berlangsung oleh pejabat-pejabat Bank Jatim sebelumnya, justru lepas dari proses hukum. JPU mengangap, bahwa yang lebih bertanggung jawab adalah Iddo dan Harry. Dan selama kasus Korupsi terkait kredit macet di Bank milik pemerintah yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, inilah sejarah baru yang mencatat bahwa tanggung jawab bawahan lebih besar dari pimpinan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang. Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja. Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno. Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar. Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan. Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar. Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi. “Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum. JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280. Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000, Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000 “Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU JPU menjelaskan, pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011 Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008 Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa. Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98. Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim “Bahwa perbuatan terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno, telah memperkaya korporasi, yaitu PT SGS dan orang lain yakni Tjahjo Wijaya selaku komisaris Utama PT SGS hingga merugikan keuangan negara Rp 155.036.704.864.21,” kata JPU Akibatnya, para terangka/terdakwa (Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno) pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi).

News Tipikor Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno berita korupsi .co – Bawahan sepertinya lebih be...

Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

10.22 beritakorupsi 0

News Tipikor Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

Terdakwa Moch. Arif Wicaksono berita korupsi .co – Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, sudah terbiasa du...

Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

10.13 beritakorupsi 0

#Lila Widyawaty 2 Kali “Berbohong” di Persidangan Demi sang Majikan, selain itu terlibat pengumpulan uang untuk Wali Kota Batu dan menghilangkan Dokumen# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s1600/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s640/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya JPU KPK menghadirkan seorang wanita cantik berusia 25 tahun yang setia “mendampingi” Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yaitu Lila Widyawati selaku Sekretaris pribadi Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko sejak 2016 lalu. Jumat, 16 Maret 2018, Lila, wanita muda dan cantik ini menjadi saksi untuk kedua kalinya dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada 16 September tahun lalu. Saat itu, KPK mengamankan Edi Setiawan (Kabag ULP), Filipus Djab (Pengusaha) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu). Sebelumnya (Selasa, 12 Maret 2018), Lila dihadirkan JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, sebagai saksi untuk terdakwa Edi Setiawan. Dan kali ini, Lila dan Diah (Kabag Kesra) menjadi saksi untu Wali Kota Eddy Rumpoko. Si Lila, ternyata bukan hanya wanita muda dan cantik, tetapi juga wanita yang setia Khususnya bagi majikannya Eddy Rumpoko. Karena kesetiaannya terhadap sang majikan, Lila pun rela mengorbankan dirinya dengan cara berbohong alias tidak mengakui keterangannya dalam BAP (Beriat Acara Pemeriksaan) saat dipenyidik KPK di Jakarta beberapa bulan lalu, terkait dengan mobil Alphard dan “menghilangkan” dokumen berupa laporan keuangan mantan Sekretaris pribadi Wali Kota yakni Yuyun. Pada hal, bisa aja KPK menetapkan dirinya menjadi “terangka” untuk “menemani” majikannya di Hotel Prodeo. Namun hal itu sepertinya tak berarti baginya, karena mungkin ada pihak lain yang memepengaruhi Lila agar setia terhadap sang Majikan dengan membantah keterangannya dipersidangan. Dan sebagai informasi, setiap persidangan dengan terdakwa Edi Setiawan, Tim Penasehat Hukum Eddy Rumpoko selalu setia mengikuti persidangan dan mencatat semua keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan si Lila saat menjadi saksi untuk terdakwa Edi Setiawan. Selain itu, sempat beredar rumor, bahwa Eddy Rumpoko “bebas” dari rumha tahanan di Medaeng. Namun hal itu dibantah keras oleh Kepala Rutan Medaeng Sidoarjo, Bambang saat dihubungi wartawan media ini melalui nomor selulernya. Menurutnya, bahwa Eddy Rumpoko tidak ditahan di Rutan Medaeang Sidoarjo melainkan di Lapas si Sidoarjo. Namun hingga saat ini, pihak Lapas Sidoarjo belum bisa minta komentarnya. "Nama itu (Eddy Rumpoko) tidak ada disini. Kalau tidak salah itu ditahan di Lapas Sidoarjo," kata Bambang melalui telepon selulernya. Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lila Widyawaty, diantaranya terkait terkait keberadaan mobil Alphard Wali Kota, pemberian uang tambahan dari Edi Setiawan terhadap Eddy Rumpoko, penghapusan file penting berupa  laporan keuangan mantan Sekpri Wali Kota Batu, Yuyun, setelah sang Majikannya ditangkap KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s1600/Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s640/Lila.jpg" width="640" /></a></div>
Anehnya, wanita muda yang cantik dan masih berusia 25 tahun ini sepertinya ada yang “menyarankannya” untuk membantah semua isi BAP yang pernah dijelaskannya di hadapan penyidik KPK beberapa bulan lalu. Dengan nada sedikit naik, JPU KPK berkali-kali menanyakkan Lila terkait mobil Alphar yang dimiliki terdakwa. Tetapi Lila tetap setia kepada sang majikan dengan mengatakan tidak tahu tentang mobil Alphar tersebut. Pada hal dalam BAP nomor 38, Lila mengatakan bahwa dia mengetahui ada 2 unit mobil yang berharga 1,6 milliar. Selain itu, Lila juga membantah hasil pecakapannya  dengan Yuyun terkait File di computer dan laporan keuangan yang tersimpan di kantor Wali Kota Batu lantai 5  dan di rumah dinas Wali Kota sendiri. Lagi-lagi Lila tak mengakuinya. Setelah berkali-kali ditanya, Lila baru mengatakan tau kalau ada mobil Alphard di rumah dinas Wali kota sebanyak 2 unit. Namun saat ditanya kapan Lila mengetahuinya, Lila tiba-tiba “diserang penyakit pikun” alias tidak tahu. “Saya melihat ada di grasi,” jawab Lila. Saat JPU KPK menanyakkan saksi Lila kapan mengetahuinya, Lila menjawab tidak tahu. Semua pertanyaan JPU KPK selalu dijawab berbelit-belit oleh saksi. Atas keterangan Lila yang dianggap tidak jujur itu, Ketua Majelis Hakim pun dibuat jengkel. Pada hal dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila dengan Yuyun, Lila dengan Zadim, Lila dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan. Selain itu, penerimaan uang untuk pembelian Sarung yang akan dibagikan Eddy Rumpoko kepada masyarakat sebagai terima kasihnya kerena sudah dipercaya menjadi Wali Kota. Namun saying, kepercayaan masyarakat Batu justru dikotori sendiri hingga berakhir dibalik jeruji besi alias penjara. Penyerahan uang dari pihak lain terhadap Eddy Rumpoko ternyata tidak hanya lewat Lila, melainkan dari Dia. Diah mengakui, pernah menerima uang dari rekanan untuk Wali Kota dan kemudian diserhkan ke Wali Kota melalui Lila. “Saya pernah menerima, dan langsung saya serahkan melalui Lila,” kata Diah jujur. Tapi keterangan Diah tak diakui Lila.  (Redaksi)